Upload nguyencong
View 225
Download 0
Embed Size (px) 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
Citation preview
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 103 Tahun 2013... · dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar,
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan Menteri PPN 25... · Created Date: 3/22/2018 2:17:21 PM
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 23 tahun 2014.pdf · Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ... (DAK);
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan Menteri PPN 9... · Created Date: 3/20/2018 4:18:28 PM
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen... · (korgis) PUG. Tim Teknis bertugas: a. b. c. d. f. g. menjabarkan arah kebijaksanaan yang ditetapkan
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 10 Tahun … · KELIMA KEENAM KETUJUH KEDELAPAN KESEMBILAN KESEPULUH KESEBELAS KEDUABELAS KETIGABELAS
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/6 Tahun 2013.pdf · mengikuti Pasca-Musrenbang Nasional dan melaporkan kesepakatan final antara Pemerintah Provins,
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 20 tahun 2014.pdf · Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Korses Akuntabilitas
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/28 Tahun 2013.pdf · Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen... · Uke Mohammad Hussein, S.Si, MPP; Drs. Samsul Widodo, MA; Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si; Ir. Sumariyandono,
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 31 tahun 2014.pdfDONOR FUND FACILITYFOR DISASTER RECOVERY. Membentuk Tim Koordinasi The Indonesian Multi
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/1 Tahun 2013.pdf · mendukung secara substantif proses penyiapan bahan masukan dan penyusunan bahan arahan kebijakan,
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 10 Tahun 2014.pdfSekretariat Tim Penilai Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 3 Tahun 2014.pdf · d. melaksanakan reviu atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai ... pembangunan perkotaan,
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 100 Tahun 2013.pdfKeputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan Menteri PPN 99A... · Created Date: 11/20/2017 12:46:25 PM
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 50 tahun 2014... · Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan ... Politik dan Komunikasi, termasuk
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 84 Tahun 2013.pdfnasional dan untuk mempersiapkan naskah akademis Rancangan Undang-Undang Sistem Ekonomi
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 31 Tahun 2015.pdfIndra Wisaksono, SE, MPP; Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA; ... Yudhie Hatmadji Sudjarwo,
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/32 Tahun 2013.pdf · melaksanakan evaluasl atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 36 Tahun … · NOMOR KEP. 36/M.PPN/HK/03/2015 ... Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 14...KEENAM KETUJUH KEDELAPAN g. menyusun dan melaporkan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Perkotaan
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 40 Tahun 2015.pdf · Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Proyek
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen... · Menetapkan PERTAMA KEDUA Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen 96 tahun...Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Februari 2014
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 65 Tahun 2015.pdfKEENAM KETUJUH Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen 98 Tahun 2014.pdf · Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran; Subsidary Arrangement (SA)
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/SK Menteri KEP.101 TAHUN 2018.pdf · Created Date: 9/17/2018 10:10:43 AM
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 30 Tahun 2015.pdfIndra Wisaksono, SE, MPP; Prakosa Grahayudiandono, SE, ... Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 62 Tahun 2013.pdf · Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Pelaksanaan MP3KI dan Quick Wins dapat melibatkan
