Menteri Perencanaan Pembangunrn NasionaV

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI

NOMOR KEP. 9 9 A /M.PPN/I{K/O9 / 20 17

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

DAN P})ABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)

SATUAN KERJA KOMI]I NASIONAL KXUANGAN SYARJAH

Menirrrbang a

MenSinSat : 1

b

C

2

1

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencarlaan Pembangunan Nasional Nontor

KEP.24IM.PPN,iHK/ 02/ 2017 tentang Pembentukan Satuan Kerja

Komite Nasional Keuangan Syariah;

bahwa untuk efektifitas serta kelancaran pengelolaan dan

penatausahaan kegiatan dan anggaran di Komite Nasioual Keuangan

Syariah, perlu menetapkan Pejabat Penrbuat Koutitnten (PPK) dan

Pejabat Penanda TanSan Sulat Perintah Met.ubayar (PPSPM) Satuan

Kerja Komite Nasronal Keuangan Syariah;

bahwa pegawai yatrg Irarnanya tercantunl dalam I'ampitanKeputusan ini diang3ap mampu dan memenuhi persyaratan untukduduk clan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitnlen(PPK) ctan Pejabat Penanda TanSan Surat Peritltah Membayar(PPSPM) Satuan Kerja Komite Nasional KeuanSan Syariah;

Llndarrg-Ur, danS Nol ol' 18 Tahun 2o16 tentanS AnS8aran

Pendapatarl dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2077 (lrmbaranNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan

ln.ubaran Negara Republik lndonesia Nontor 5948);

Peraturan Penrerintah Nonior 45 Tahun 2073 tentanS Tata Caru

Pelaksanaan Anggaratr dan Belanja Negara;

Peraturan Presiden Notrror 54 'Iahun 2o1tl tentang PellSadaan

Barang/ Jasa Peltterintah sebagaimaua tclah beberapa kali diubah,

terakhir dengatr Peraturati I'l'esiden Nonlor 4 Tahun 2015;

Peraturan Presiden Nolnor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kenrcrrterian Negara;

5. Peraturan

MXNTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2075 tentang KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional xbagaimana telah diubahdengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite NasionalKeuangan Syariah;

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahm 2076tentang Perenc anaan, Pelaksanaan., Pelaporan, Pefiantanan danEvaluasi Kegiatan dan Anggaranl

9. Peraturan Menteri Perencarlaan Pembangunan Nasional/KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahwn 2077tentanS OlBanisasi dan Tata Kerja Sekretariat Manajemen EksekutifKomite Nasional Kuangan Syariah;

10. Keputusan Metrteri Percncanaan Pembangunan Nasional/KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Nasional NomorKEP.24IM.PPN/HK/ 02/ 2017 tentanS Penlbentukan Satuan Kerja

Komite Nasional Ketangan Syariah;

MEMUTUSIGN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMXN (PPIO DANPEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MNMBAYAR (PPSPM)

SAruAN KERJA KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH.

Mengangkat pegawai yanS nanlanya tercantum dalam Lampiran I

Keputusarl ini sebagai Pejabat Pentbuat Komitmen (PPK) dan Pejabat

Penanda TanSan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Satuan Kerja Komite

Nasional KeuanSatl Syariah.

Pejabat yang diangkat sebagaimana dinraksud dalam Diktunl PERTAMA

sesuai kewenan gannya dalam mengelola keuangan negara wajtb tertlb,taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

transparan, dan bertanggun g jawab dengan memerhallkan rasa keadllan

dan kepatutan.

Pejabat Pembuat Koniitmen (PPK) bertanSSung jawab baik dari segi

keuangan nuupun segi fisik atau pelaksanaan kegialan sebagaintana

ditetapkan dalam DIPA atau dokumen anSSatan lainnya yang

diberlakukan sebagai SKO.

Pejabat Penand atan1an Surat Perintah Membayar (PPSPM) wajib

nrelakukan pengujian te,'hadap Surat Pernlintaan Pembayaran (SPP) yangKEEMPAT

a

diajukan ...

diajukan tentang keabsahan dan kelengka pan-kelengkapan yang telahdipersyaratkan sesuai dengan ketentuan perat:uran perundang-undangan.

KELIMA : Seba8ai tanda pengesahan, dalam l,ampiran II Keputusan ini dicantumkanlanda tangan serta paruf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuanbahwa tanda tangan serta panf tidak sah, apabila tidak sesuai denganyanS tercantum dalam la,mpian ll Keputusan ini.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tvgas PejabatPembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat PerintahMembayar (PPSPM) Satuan Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatandan Belanja Negara.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapadatanggal 4 September 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGI.JNAN NASIONAL,

oDJONEGORO/t-),'

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utanu Bappenas;

Direktur Jender al Anggaran, Kementerian Keuangan;Direktur Jender al Perbendaharaan, Kementerian KeuanSan;

Inspektur U tama, B appenas;Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata laksana, Kementerian PPN/Bappenas;

Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;Yang bersangkutan.

1

2

3

4

5

6

7

8

GP

LAMPIRAN IKEPUTUSAN MXNTTRI PPN/KEPAIA BAPPENAS

NOMOR KEP. 99A /M.PPN/HK/ 09 / 2OI7TANGGAL 4 SEPTf,MBER2O17

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)

SATUAN KERJA KOMITE NASIONAL KXUANGAN SYARIAH

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPAI.A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

RODJONEGOROA,.

No Nama Jabatan

IOktorika, SE,.Ak, MM

NrP. 19691003 199603 1 003

Pejabat Pembuat Komitmen Satker

Komite Nasional Keuangan Syariah

2

Siswandi, SE, QIA

NrP. 19720406 199202 1007

Pejabat PenandatanSan Surat PerintahMembayar Satker Komite NasionalKeuangan Syariah

LAMPIRAN IIKTPUTUSAN MNNTERI PPN/KEPAI.A BAPPENAS

NOMOR KEP.; 9 9 A /M.PPN/HK,/O9 / 2017TANGGAL 4 SEPTEMBER2OlT

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)

SAruAN KXRJA KOMITI NASIONAL KEUANGAN SYARIAH

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

KEPALA BADAN PERENCANAAN GUNAN NASIONAL,

DJONEGORO

No. Naffa Tanda Tangan Paraf

1

Pejabat Pembuat Komitmen Satker

Komite Nasional Keuangan Syariah

Oktorika, SE"A,k, MM

NIP. 19691003 199603 1 003

Pejabat PenandatanSan Surat PerintahMembayar Satker Komite Nasional

Keuangan Syariah

Siswandi, SE, QIA

NrP. 19720406 t99202 t OO7

G P.S.

L

/r'2 4