Upload truongbao
View 214
Download 0
Embed Size (px) 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
Citation preview
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/1 Tahun 2013.pdf · mendukung secara substantif proses penyiapan bahan masukan dan penyusunan bahan arahan kebijakan,
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen... · Menetapkan PERTAMA KEDUA Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 42 tahun 2014...mengembangkan indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi dampak guncangan global dan
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/5 Tahun 2013.pdfdan evaluasi pelaksanaan bantuan donor secara, intensif agar meningkatkan kemampuan penterintah Indonesia
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 10 Tahun … · KELIMA KEENAM KETUJUH KEDELAPAN KESEMBILAN KESEPULUH KESEBELAS KEDUABELAS KETIGABELAS
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 14...KEENAM KETUJUH KEDELAPAN g. menyusun dan melaporkan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Perkotaan
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan Menteri PPN 99A... · Created Date: 11/20/2017 12:46:25 PM
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 62 tahun 2014.pdf · Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/54 Tahun 2013.pdf · bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diažtgggp mamptl
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/28 Tahun 2013.pdf · Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 20 Tahun 2015.pdf · huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pendanaan Penanggulangan Bencana
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 62 Tahun 2013.pdf · Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Pelaksanaan MP3KI dan Quick Wins dapat melibatkan
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 26 tahun 2014.pdf · permasalahan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ... untuk pengambilan kebijakan
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 23 tahun 2014.pdf · Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ... (DAK);
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 101 Tahun 2015.pdf · Created Date: 7/2/2015 11:39:34 AM
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 100 Tahun 2013.pdfKeputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 103 Tahun 2013... · dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar,
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 20 tahun 2014.pdf · Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Korses Akuntabilitas
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen 99 PPN tahun 2014.pdf · pelaporan serta pelaksanaan surveillans dan monitoring kasus HIV dan AIDS dalam upaya
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 30 Tahun 2015.pdfIndra Wisaksono, SE, MPP; Prakosa Grahayudiandono, SE, ... Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 72 tahun 2014.pdf · Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan... · Created Date: 3/22/2018 2:25:34 PM
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 10 Tahun 2014.pdfSekretariat Tim Penilai Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan Menteri PPN 25... · Created Date: 3/22/2018 2:17:21 PM
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/32 Tahun 2013.pdf · melaksanakan evaluasl atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 39 Tahun 2015.pdf · Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi RI-Unicef
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/27 Tahun 2013.pdf · Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/6 Tahun 2013.pdf · mengikuti Pasca-Musrenbang Nasional dan melaporkan kesepakatan final antara Pemerintah Provins,
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 3 Tahun 2015.pdf · KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH Tim Pengarah bertugas memberikan arah n kebijakan,
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 65 Tahun 2015.pdfKEENAM KETUJUH Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi
