• Home

  • Documents

  • birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 75 tahun 2014.pdf ·...
7

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 75 tahun 2014.pdf · dan huruf b, perlu dibentuk Tim Kerja Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 75 tahun 2014.pdf · dan huruf b, perlu dibentuk Tim Kerja Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan
Page 2: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 75 tahun 2014.pdf · dan huruf b, perlu dibentuk Tim Kerja Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan
Page 3: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 75 tahun 2014.pdf · dan huruf b, perlu dibentuk Tim Kerja Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan
Page 4: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 75 tahun 2014.pdf · dan huruf b, perlu dibentuk Tim Kerja Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan
Page 5: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 75 tahun 2014.pdf · dan huruf b, perlu dibentuk Tim Kerja Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan
Page 6: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 75 tahun 2014.pdf · dan huruf b, perlu dibentuk Tim Kerja Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan
Page 7: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 75 tahun 2014.pdf · dan huruf b, perlu dibentuk Tim Kerja Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 42 tahun 2014...mengembangkan indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi dampak guncangan global dan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 42 tahun 2014...mengembangkan indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi dampak guncangan global dan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 101 Tahun 2015.pdf · Created Date: 7/2/2015 11:39:34 AM

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 101 Tahun 2015.pdf · Created Date: 7/2/2015 11:39:34 AM

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 4 Tahun 2014.pdf · Menetapkan PERTAMA KEDUA 3. 4. 5. G. 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 4 Tahun 2014.pdf · Menetapkan PERTAMA KEDUA 3. 4. 5. G. 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 3 Tahun 2015.pdf · KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH Tim Pengarah bertugas memberikan arah n kebijakan,

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 3 Tahun 2015.pdf · KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH Tim Pengarah bertugas memberikan arah n kebijakan,

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 84 Tahun 2013.pdfnasional dan untuk mempersiapkan naskah akademis Rancangan Undang-Undang Sistem Ekonomi

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 84 Tahun 2013.pdfnasional dan untuk mempersiapkan naskah akademis Rancangan Undang-Undang Sistem Ekonomi

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 36 Tahun … · NOMOR KEP. 36/M.PPN/HK/03/2015 ... Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 36 Tahun … · NOMOR KEP. 36/M.PPN/HK/03/2015 ... Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/6 Tahun 2013.pdf · mengikuti Pasca-Musrenbang Nasional dan melaporkan kesepakatan final antara Pemerintah Provins,

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/6 Tahun 2013.pdf · mengikuti Pasca-Musrenbang Nasional dan melaporkan kesepakatan final antara Pemerintah Provins,

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen... · Menetapkan PERTAMA KEDUA Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen... · Menetapkan PERTAMA KEDUA Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen... · Uke Mohammad Hussein, S.Si, MPP; Drs. Samsul Widodo, MA; Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si; Ir. Sumariyandono,

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen... · Uke Mohammad Hussein, S.Si, MPP; Drs. Samsul Widodo, MA; Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si; Ir. Sumariyandono,

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan Menteri PPN 9... · Created Date: 3/20/2018 4:18:28 PM

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan Menteri PPN 9... · Created Date: 3/20/2018 4:18:28 PM

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 62 tahun 2014.pdf · Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 62 tahun 2014.pdf · Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 65 Tahun 2015.pdfKEENAM KETUJUH Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 65 Tahun 2015.pdfKEENAM KETUJUH Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/62 Tahun 2013.pdf · permasalahan pelaksanaan kegiatan dan bertan ung jawab terhadap seluruh ... menyusun kebijakan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/62 Tahun 2013.pdf · permasalahan pelaksanaan kegiatan dan bertan ung jawab terhadap seluruh ... menyusun kebijakan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 73 Tahun 2013.pdfMenetapkan PERTAMA KEDUA 4. 5. G. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 73 Tahun 2013.pdfMenetapkan PERTAMA KEDUA 4. 5. G. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 20 Tahun 2015.pdf · huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pendanaan Penanggulangan Bencana

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 20 Tahun 2015.pdf · huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pendanaan Penanggulangan Bencana

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 10 Tahun … · KELIMA KEENAM KETUJUH KEDELAPAN KESEMBILAN KESEPULUH KESEBELAS KEDUABELAS KETIGABELAS

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 10 Tahun … · KELIMA KEENAM KETUJUH KEDELAPAN KESEMBILAN KESEPULUH KESEBELAS KEDUABELAS KETIGABELAS

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 99 Tahun 2013.pdf · keputusan menteri ppn/ kepala bappenas nomor kep. 99 /m.ppn/hk/12/2013 tanggal 3Ó

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 99 Tahun 2013.pdf · keputusan menteri ppn/ kepala bappenas nomor kep. 99 /m.ppn/hk/12/2013 tanggal 3Ó

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen 96 tahun...Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Februari 2014

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen 96 tahun...Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Februari 2014

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 90 Tahun 2013.pdf · salinan lampiran keputusan menteri ppn/ kepala bappenas nomor kep.90/m.ppn/hk/11

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 90 Tahun 2013.pdf · salinan lampiran keputusan menteri ppn/ kepala bappenas nomor kep.90/m.ppn/hk/11

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 103 Tahun 2013... · dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar,

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 103 Tahun 2013... · dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar,

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 14...KEENAM KETUJUH KEDELAPAN g. menyusun dan melaporkan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Perkotaan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 14...KEENAM KETUJUH KEDELAPAN g. menyusun dan melaporkan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Perkotaan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 40 Tahun 2015.pdf · Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Proyek

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 40 Tahun 2015.pdf · Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Proyek

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen... · (korgis) PUG. Tim Teknis bertugas: a. b. c. d. f. g. menjabarkan arah kebijaksanaan yang ditetapkan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen... · (korgis) PUG. Tim Teknis bertugas: a. b. c. d. f. g. menjabarkan arah kebijaksanaan yang ditetapkan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 50 tahun 2014... · Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan ... Politik dan Komunikasi, termasuk

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 50 tahun 2014... · Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan ... Politik dan Komunikasi, termasuk

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 3 Tahun 2014.pdf · d. melaksanakan reviu atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai ... pembangunan perkotaan,

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 3 Tahun 2014.pdf · d. melaksanakan reviu atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai ... pembangunan perkotaan,

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan... · Created Date: 3/22/2018 2:25:34 PM

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan... · Created Date: 3/22/2018 2:25:34 PM

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 85 Tahun 2011.pdf · Keputusan Presiden No. 42 Tahuy. 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 85 Tahun 2011.pdf · Keputusan Presiden No. 42 Tahuy. 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen 98 Tahun 2014.pdf · Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran; Subsidary Arrangement (SA)

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen 98 Tahun 2014.pdf · Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran; Subsidary Arrangement (SA)

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 100 Tahun 2013.pdfKeputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 100 Tahun 2013.pdfKeputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan Menteri PPN 25... · Created Date: 3/22/2018 2:17:21 PM

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan Menteri PPN 25... · Created Date: 3/22/2018 2:17:21 PM

Documents