• Home

  • Documents

  • birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/51 Tahun 2013.pdf ·...
8

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/51 Tahun 2013.pdf · Undang-Undans Not-nor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaart ... Nomor KEP. 101/ M.PPN/HK/11/2011

  • Upload
    hatuyen

  • View
    220

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/51 Tahun 2013.pdf · Undang-Undans Not-nor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaart ... Nomor KEP. 101/ M.PPN/HK/11/2011
Page 2: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/51 Tahun 2013.pdf · Undang-Undans Not-nor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaart ... Nomor KEP. 101/ M.PPN/HK/11/2011
Page 3: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/51 Tahun 2013.pdf · Undang-Undans Not-nor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaart ... Nomor KEP. 101/ M.PPN/HK/11/2011
Page 4: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/51 Tahun 2013.pdf · Undang-Undans Not-nor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaart ... Nomor KEP. 101/ M.PPN/HK/11/2011
Page 5: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/51 Tahun 2013.pdf · Undang-Undans Not-nor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaart ... Nomor KEP. 101/ M.PPN/HK/11/2011
Page 6: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/51 Tahun 2013.pdf · Undang-Undans Not-nor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaart ... Nomor KEP. 101/ M.PPN/HK/11/2011
Page 7: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/51 Tahun 2013.pdf · Undang-Undans Not-nor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaart ... Nomor KEP. 101/ M.PPN/HK/11/2011
Page 8: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/51 Tahun 2013.pdf · Undang-Undans Not-nor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaart ... Nomor KEP. 101/ M.PPN/HK/11/2011

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen... · Menetapkan PERTAMA KEDUA Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen... · Menetapkan PERTAMA KEDUA Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/32 Tahun 2013.pdf · melaksanakan evaluasl atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/32 Tahun 2013.pdf · melaksanakan evaluasl atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen 96 tahun...Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Februari 2014

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen 96 tahun...Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Februari 2014

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 62 tahun 2014.pdf · Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 62 tahun 2014.pdf · Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 10 Tahun 2014.pdfSekretariat Tim Penilai Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 10 Tahun 2014.pdfSekretariat Tim Penilai Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 20 tahun 2014.pdf · Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Korses Akuntabilitas

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 20 tahun 2014.pdf · Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Korses Akuntabilitas

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/54 Tahun 2013.pdf · bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diažtgggp mamptl

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/54 Tahun 2013.pdf · bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diažtgggp mamptl

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 101 Tahun 2015.pdf · Created Date: 7/2/2015 11:39:34 AM

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 101 Tahun 2015.pdf · Created Date: 7/2/2015 11:39:34 AM

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 36 Tahun … · NOMOR KEP. 36/M.PPN/HK/03/2015 ... Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 36 Tahun … · NOMOR KEP. 36/M.PPN/HK/03/2015 ... Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 20 Tahun 2015.pdf · huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pendanaan Penanggulangan Bencana

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 20 Tahun 2015.pdf · huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pendanaan Penanggulangan Bencana

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 64... · 2014-07-10 · mengkoordinasikan format Kerangka Acuan Kerja dan Rencana ... ttd ARMIDA S. ALISJAHBANA

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 64... · 2014-07-10 · mengkoordinasikan format Kerangka Acuan Kerja dan Rencana ... ttd ARMIDA S. ALISJAHBANA

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 40 Tahun 2015.pdf · Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Proyek

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 40 Tahun 2015.pdf · Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Proyek

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen... · (korgis) PUG. Tim Teknis bertugas: a. b. c. d. f. g. menjabarkan arah kebijaksanaan yang ditetapkan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen... · (korgis) PUG. Tim Teknis bertugas: a. b. c. d. f. g. menjabarkan arah kebijaksanaan yang ditetapkan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 10 Tahun … · KELIMA KEENAM KETUJUH KEDELAPAN KESEMBILAN KESEPULUH KESEBELAS KEDUABELAS KETIGABELAS

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 10 Tahun … · KELIMA KEENAM KETUJUH KEDELAPAN KESEMBILAN KESEPULUH KESEBELAS KEDUABELAS KETIGABELAS

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/28 Tahun 2013.pdf · Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/28 Tahun 2013.pdf · Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan... · Created Date: 3/22/2018 2:25:34 PM

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan... · Created Date: 3/22/2018 2:25:34 PM

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/62 Tahun 2013.pdf · permasalahan pelaksanaan kegiatan dan bertan ung jawab terhadap seluruh ... menyusun kebijakan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/62 Tahun 2013.pdf · permasalahan pelaksanaan kegiatan dan bertan ung jawab terhadap seluruh ... menyusun kebijakan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 15 Tahun 2015.pdf · Mengingat 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 15 Tahun 2015.pdf · Mengingat 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/6 Tahun 2013.pdf · mengikuti Pasca-Musrenbang Nasional dan melaporkan kesepakatan final antara Pemerintah Provins,

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/6 Tahun 2013.pdf · mengikuti Pasca-Musrenbang Nasional dan melaporkan kesepakatan final antara Pemerintah Provins,

Documents
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/27 Tahun 2012.pdf · Bebas dan Pelabuhan Bebas ... PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan ...birohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/27 Tahun 2012.pdf · Bebas dan Pelabuhan Bebas ... PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 100 Tahun 2013.pdfKeputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 100 Tahun 2013.pdfKeputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 72 tahun 2014.pdf · Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 72 tahun 2014.pdf · Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/5 Tahun 2013.pdfdan evaluasi pelaksanaan bantuan donor secara, intensif agar meningkatkan kemampuan penterintah Indonesia

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/5 Tahun 2013.pdfdan evaluasi pelaksanaan bantuan donor secara, intensif agar meningkatkan kemampuan penterintah Indonesia

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 26 tahun 2014.pdf · permasalahan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ... untuk pengambilan kebijakan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 26 tahun 2014.pdf · permasalahan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ... untuk pengambilan kebijakan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan Menteri PPN 25... · Created Date: 3/22/2018 2:17:21 PM

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan Menteri PPN 25... · Created Date: 3/22/2018 2:17:21 PM

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 31 tahun 2014.pdfDONOR FUND FACILITYFOR DISASTER RECOVERY. Membentuk Tim Koordinasi The Indonesian Multi

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 31 tahun 2014.pdfDONOR FUND FACILITYFOR DISASTER RECOVERY. Membentuk Tim Koordinasi The Indonesian Multi

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 103 Tahun 2013... · dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar,

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 103 Tahun 2013... · dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar,

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/SK Menteri KEP.101 TAHUN 2018.pdf · Created Date: 9/17/2018 10:10:43 AM

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/SK Menteri KEP.101 TAHUN 2018.pdf · Created Date: 9/17/2018 10:10:43 AM

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 84 Tahun 2013.pdfnasional dan untuk mempersiapkan naskah akademis Rancangan Undang-Undang Sistem Ekonomi

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 84 Tahun 2013.pdfnasional dan untuk mempersiapkan naskah akademis Rancangan Undang-Undang Sistem Ekonomi

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen... · Uke Mohammad Hussein, S.Si, MPP; Drs. Samsul Widodo, MA; Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si; Ir. Sumariyandono,

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen... · Uke Mohammad Hussein, S.Si, MPP; Drs. Samsul Widodo, MA; Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si; Ir. Sumariyandono,

Documents