ppid.padang.go.idppid.padang.go.id/home/download_file/Lakip 2016.docx · Web viewSebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pendidikan Kota Padang selama tahun anggaran 2016, disusun

LAKIP 2016 DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan

UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut

diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana

dan terarah.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari

pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM

tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator

pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian

pembangunan pendidikan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan

kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan

pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik dimasa mendatang

diperlukan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2016,

yang berisi visi, misi serta tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam

rangka mencapai target (indikator) yang telah ditetapkan. Dinas Pendidikan Kota

Padang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang

mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan visi Kota

Padang yaitu “Terwujudnya Pendidikan yang Unggul, Berdaya Saing, Kreatif

dan Beriman.”

1


Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pendidikan Kota Padang

selama tahun anggaran 2016, disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2016 sebagaimana

ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Hal ini semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas

Pendidikan Kota Padang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk

melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output

maupun outcomes, disisi lain penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan Kota Padang

juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas

yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan menjadi cermin

untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan

kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek

perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi

pelaksanannya.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2014 – 2019 dilakukan dengan

berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum dan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 20) ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2


3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

92,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012, Kedudukan, Tugas

Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dari Dinas Pendidikan adalah “Unsur

Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan”.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendidikan Kota Padangmempunyai

fungsi :

a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pedidikan,

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang

Pendidikan,

c. Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan di Bidang Pendidikan,

d. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas,

e. serta, Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

Tugas dan Fungsinya.

3


GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG TAHUN 2016

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja

tersebut, sesuai Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 tahun 2008 Tentang

Pembentukan , Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Padang

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012 dan

Peraturan Walikota Padang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dibantu oleh:

1. Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Program.

2. Bidang PAUDNI, membawahi :

4


a. Seksi Pembinaan PAUD;

b. Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan;

c. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

3. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :

a. Seksi Kurikulum Dikdas;

b. Seksi Kesiswaan Dikdas;

c. Seksi Tenaga Teknis Dikdas.

4. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :

a. Seksi Kurikulum Dikmen;

b. Seksi Kesiswaan Dikmen;

c. Seksi tenaga Teknis Dikmen.

5. Bidang Sarana, Prasarana dan Aset,membawahi :

a. Seksi Sarpras Dikdas;

b. Seksi Sarpras Dikmen;

c. Seksi Aset.

6. UPTD DAPODIK

7. UPTD PKLK

8. UPTD KECAMATAN ( 11 )

9. SKB ( 2 )

10. TK ( 4 )

11. SD ( 419 )

12. SMP ( 37 )

13. SMA ( 16 )

14. SMK ( 10 )

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Berdasarkan analisis faktor eksternal, internal, potensi dan permasalahan

pendidikan dapat diidentifikasi berbagai aspek strategis organisasi yang dihadapi

5


dalam melaksanakan pembangunan pendidikan. Aspek strategis Dinas Pendidikan

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keterjangkauan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat;

2. Menjamin tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan;

3. Menerapkan standar nasional pendidikan dengan menekankan

keseimbangan antara olah pikir, olah hati dan olah raga;

4. Mengembangkan kebijakan pemberdayaan tenaga pendidik dan

kependidikan dengan memperhatikan profesionalisme;

5. Mempertahankan peningkatan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam

upaya pemenuhan standar pelayanan minimal;

6. Menghasilkan SDM kreatif melalui pendidikan yang diperlukan dalam

pengembangan ekonomi kreatif;

7. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha dan industri,

organisasi masyarakat dan organisasi profesi;

8. Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas

pemanfaatan TIK di bidang pendidikan;

9. Mengembangkan muatan lokal sesuai dengan potensi daerah dan

pengembangan Kota Padang.

E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIK ISSUED) YANG

SEDANG DIHADAPI DINAS PENDIDIKAN

1. Penyebaran dan sekolah yang belum merata di seluruh wilayah Kota

Padang khususnya SMA/SMK;

2. Kelebihan tenaga pendidik pada satuan pendidikan SMP dan SMA serta

kekurangan tenaga pendidik pada satuan pendidikan SD;

3. Masih banyaknya pendidik yang belum memenuhi kualifikasi

pendidikan Sarjana S1 khususnya guru SD;

6


4. Keterjangkauan akses masyarakat kurang mampu untuk memperoleh

pendidikan bermutu seluas-luasnya.

F. SISTEM PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan

pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Padang selama tahun 2016. Capaian

kinerja (performance results) 2016 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan

Kinerja (performance agreement) 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan

organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap)

bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika

penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Pendidikan Kota Padang Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan,

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Pendidikan

Kota Padang dan struktur organisasi.

Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja 2016,

Menjelaskan berbagai kebijakan umum Dinas Pendidikan Kota Padang,

rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Padang untuk periode tahun 2009 -

2014 dan penetapan kinerjauntuk tahun 2016.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja,

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Padang

dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran

strategis untuk tahun 2016.

Bab IV – Penutup,

7


Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas

Pendidikan Kota Padang tahun 2016 ini dan menguraikan rekomendasi yang

diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

TAHUN 2016

A. UMUM

Kemajuan pendidikan di Kota Padang cukup menggembirakan. Pelaksanaan

program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan makin

berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang

pendidikan. Dengan dilaksanakannya program pembangunan, pelayanan

pendidikan telah dapat menjangkau daerah terpencil, daerah dengan penduduk

miskin, dan daerah jarang dengan dibangunnya sekolah di daerah tersebut. Secara

rinci, pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidak sama, oleh karena itu, akan

dijelaskan tentang keadaan tingkat SD, tingkat SLTP, serta tingkat SMA.

Melihat Tupoksi Dinas Pendidikan Kota Padang, maka Visi yang dibuat

adalah:

“Terwujudnya Pendidikan yang Unggul, Berdaya Saing, Kreatif dan

Beriman”

Dari Visi tersebut di atas Misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan.

2. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

8


3. Mewujudkan terselenggaranya proses pembelajaran yang kreatif, inovatif

dan berakhlak mulia.

B. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan Pembangunan di Kota Padang BidangPendidikan yang

merupakanbagian dari Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Padang Tahun 2009 – 2014, diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah good governancepada penyelenggaraan urusan

Pendidikan,

2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pendidikan,

3. Menerapkan kebijakan pendidikan yang menyeluruh, terpadu dan

merupakan solusi terhadap masalah kota,

4. Mengintegrasikan fungsi regulasi pendidikan dasar dan menengah,

5. Meningkatkan mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah,

6. Memberikan perhatian khusus untuk pembiayaan penyelenggaraan

operasional SMK dan agar lulusan SMK semakin berkualitas dan mampu

berbahasa Inggris secara aktif,

7. Meminimalkan angka drop-out pendidikan dasar dan menengah,

8. Menjamin akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan dasar dan

menengah,

9. Mengurangi kesenjangan pelayanan pendidikan,

10. Serta, Memfasilitasi penataan infrastruktur di kawasan pendidikan tinggi

dalam rangka meningkatkan daya saing kota.

C. Program

Program Utama yang tercantum Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota

Padang Tahun 2009 – 2014 sejalan dengan sasaran pembangunan pendidikan

nasional dan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Kota

9


Padang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program

utama Dinas Pendidikan Kota Padang sebagai berikut :

- Program Pendidikan Anak Usia Dini

- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- Program Pendidikan Menengah

- Program Pendidikan Non Formal

- Program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Sasaran Strategis

Sasaran Strategis pembangunan pendidikan dalam mempercepat tercapainya

indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) dan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 Dinas Pendidikan Kota Padang

adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun;

2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan;

3. Peningkatan Hasil Belajar Siswa;

4. Lulusan yang Berkualitas dan Mempunyai Daya Saing.

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Sesuai Penetapan Kinerja Tahun 2016 Rencana Kerja Dinas Pendidikan

Kota Padang mempunyai 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan lanjutan

dari sasaran strategis tahun 2015. Keempat sasaran strategis tersebut adalah

sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target1 2 3

10


Terlaksananya penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun

APK-SD 109.00

APK-SLTP 97.00

APK-SLTA 97.00

APM SD 78.50

APM SLTP 96.00

APM SLTA 70.90

Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Persentase Sekolah yang Memilki Sarana dan Prasarana yang Memadai

48.75 %

Presentase SD yang Rasio Kelas, Muridnya Maksimal 1 : 32

97.00 %

Presentase SLTP yang Rasio Kelas, Muridnya Maksimal 1 : 36

95.00 %

Presentase SLTA yang Rasio Kelas, Muridnya Maksimal 1 : 32

96.00 %

Presentase Pendidikan Non Formal yang terakreditasi

15.00 %

Peningkatan Hasil Belajar Siswa

Nilai USEK SD Rata-rata 66.50

Nilai UN SMP Rata-rata 75.65

Nilai UN SMA Rata-rata 53.55

Nilai UN SMK Rata-rata 55.45

Lulusan yang Berkualitas dan Mempunyai Daya Saing

Persentase tamatan SMA diterima di perguruan tinggi

70 %

Persentase tamatan SMK diterima pada DU/DI

40 %

11

Sambungan…..

Bersambung ke halaman berikut…..Sambungan…..


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2016

Akuntabilitas kinerja (pengukuran kinerja) adalah suatu dasar untuk menilai

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi

Pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan suatu penilaian (assessment) yang

sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa

indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

A. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja merupakan suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah

ditetapkan. Penetapan indikator kinerja merupakan suatu proses identifikasi dan

klasifikasi indikator kinerja melalui system pengumpulan dan pengolahan

data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijaksanaan.

Berdasarkan Renstra Dinas Pindidikan Kota Padang tahun 2009-2014, terdiri

dari 3 (tiga) sasaran strategis. Untuk mewujudkan sasaran strategis diatas, Dinas

Pendidikan Kota Padang telah mentargetkan Indikator Kinerja tahun 2016 yang

dapat dilihat pada tabel dibawah ini dan dibandingkan dengan capaian Kinerja

Tahun 2015.

1. Terlaksananya Penyelenggaraan Wajib Belajar 12 Tahun

12


No Indikator Kinerja satuan

Tahun 2015 Tahun 2016

Target Realisasi % Target Realisasi %

1. APM-SD % 110.86 109.76 99.01 78.50 95.23 121.31

2. APM-SLTP

% 47.73 33.75

70.71

96.00 71.85 74.84

3. APM-SLTA% 56.29 32.48 57.70

70.9060.17 84.87

4. APK-SD % 85.15 88.33 103.74

109.00 107.69 98.80

5. APK-SLTP % 101.25 97.26 96.06 96.00 95.27 99.24

6. APK-SLTA % 79.56 78.77 99.01 70.90 80.24 113.17

7. Rasio ruang kelas per siswa SD

orang 32 31 97 32 24 75

8. Rasio ruang kelas per siswa SLTP

orang 36 32 89 36 30 86

9. Rasio ruang kelas per siswa SLTA/SMK

orang 36 25 69 36 27 75

Tabel diatas menunjukkan secara keseluruhan indikator kinerja yang telah

ditetapkan mencapai target dan terlaksana dengan baik.

2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan


Tahun 2015 Tahun2016


1. % Sekolah

%

38.88

13

Bersambung ke halaman berikut…..

Sambungan…..


yang Memiliki Sarana dan Prasarana yang Memadai

23.16 22.93 99.01 48.75 99.01

2 % SD yang Rasio Kelas : Muridnya Maksimal 1 : 32

% - - - 97.00 76.1178.46

3 % SLTP yang Rasio Kelas : Maksimal 1 : 36

% - - -

95.00

90.32 95.07

4 % SLTA yang Rasio Kelas : Muridnya Maksimal 1 : 32

% - - - 96.00 77.3680.58

5 % Pendidikan Non Formal yang terakreditasi

% - - - 15.00 2.82 18.8

Pada Tahun 2015 target dan realisasinya tidak mempunyai nilai ini

disebabkan karena pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan 2016 beberbeda

dengan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan 2015.

3. Peningkatan Hasil Belajar Siswa

No. Indikator Kinerja

satuan Tahun 2015 Tahun 2016

Target Realisasi Angka Target Realisasi Angka

1 Nilai USEK SD Rata-rata

Angka 65.00 72.00 68.5 66.50 74.50 70.50

2 Nilai UN SMP Rata-rata

Angka 74.43 64.00 69.22 75.65 66.80 71.23

14


Sambungan…..


3 Nilai UN SMA Rata-rata

Angka 55.00 55.50 55.25 55.00 55.90 55.45

4 Nilai UN SMK Rata-rata

Angka 55.00 55.50 55.25 55.00 55.50 55.25

Dari tabel di atas untuk indikator kinerja dari nilai USEK SD rata-rata,

nilai UN SMP rata-rata, nilai UN SMA rata-rata, dan nilai UN SMK rata-rata pada

tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

4. Lulusan yang Berkualitas dan Mempunyai Daya Saing


Tahun 2015 Tahun2016


1 % tamatan SMA yang diterima di perguruan tinggi

% 25.04 20.67 82.55 70.00 60.00 85.71

2 % tamatan SMK diterima pada DU/DI

% 25.83 20.55 79.56 40.00 27.60 69.00

Dari tabel diatas bahwa indikator kinerja jumlah tamatan SMA yang

diterima di perguruan tinggi mengalami peningkatan,sedangkan indikator kinerja

tamatan SMK diterima pada DU/DI realisasinya mengalami penurunan, ini

diakibatkan karena banyak para lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi.

Secara keseluruhan dari 4 (empat) sasaran strategis serta 20 (dua puluh)

indikator kinerja yang telah ditetapkan, semuanya telah mencapai target dan

terlaksana dengan baik. Hal ini juga sama pencapaiannya tahun 2015, yang mana

program dan kegiatannya merupakan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.

15


B. Analisis Atas Pencapaian Keuangan 2016

Alokasi anggaran pada tiap-tiap kegiatan perlu dilakukan analisis guna

mendapatkan bahan dalam pengalokasian pada tahun berikutnya. Anggaran Dinas

Pendidikan Kota Padang pada DPA SKPD Tahun 2016 sesuai dengan sasaran

strategis sebesar Rp. 97.112.292.380,00 terealisasi sebesar Rp. 86.354.816.082,00

persentase untuk keseluruhan anggaran sebesar 88.92%.

Adapun rincian anggaran APBD tahun 2016 dan realisasinya per sasaran

strategis adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis Program/kegiatan Anggaran Realisasi%

Keuangan

Ket

1 2 3 4 5 6

Terlaksananya Penyelenggaraan Wajib Belajar 12 Tahun

Rp.3.503.455.700,- Rp.3.107.588.750

Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SD

Rp. 75.000.000,- Rp. 69.199.000,- 92.27%

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD

Rp. 75.000.000,- Rp. 73.554.400,- 98.07%

Model Pembelajaran Inovasi Berbasis TIK SD/SMP

Rp. 60.856.700,- Rp. 43.730.700,- 71.86%

Pengadaan Buku BAM dan Budi Pekerti untukSD dan SMP

Rp. 1.500.000.000,- Rp. 1.380.934.500,- 92.06%

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/SMP

Rp. 100.000.000,- Rp. 97.346.150,- 97.35%

Penyususnan Grand Design Sekolah Pendidikn Dasar

Rp. 400.000.000,- Rp. 319.870.000,- 79.97%

Pembinaan Olimpiade Sains Tingkat SMA/SMK

Rp. 100.000.000,- Rp. 98.400.000,- 98.40%

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA/SMK

Rp. 150.000.000,- Rp. 135.583.000,- 90.39%

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA/SMK

Rp. 156.249.000,- Rp. 85.829.000,- 54.93%

16


Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP

Rp. 85.000.000,- Rp. 83.885.000,- 98.69%

Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SMP (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi)

Rp.200.000.000,- Rp. 198.583.500,- 99.29%

Pengendalian dan Pembinaan Pendidikan Karakter/Masa Orientasi Siswa SD/SMP (BOSDA)

Rp.201.350.000,- Rp.200.803.500,- 99.73%

Pengembangan Grand Design Sekolah Pendidikan Dasar

Rp.400.000.000,- Rp.319.870.000,- 79.97%

Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Rp.12.875.653.680,- Rp,17.884.007.357,-

Pengadaan Buku untuk Perpustakaan SD dan SMP

Rp. 398.000.000 Rp 395.519.000,- 99.38%

Pengadaan Alat-alat Peraga /Laboratorium SD

Rp. 3.333.155.500,- Rp. 3.329.420.000,- 99.89%

Pengadaan Mebeluer SD dan SMP

Rp. 1.379.015.900,- Rp 1.375.940.400,- 99.78%

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (Dana Sharing Provinsi)

Rp.390.000.000,- Rp.348.236.000,- 89.29%

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (Dana Sharing Provinsi)

Rp.453.150.000,- Rp.389.053.000,- 85.86%

Sewa Tanah Sekolah Rp.12.000.000,- Rp.6.000.000,- 50%

Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih SD (Air Bersih dan Air Kotor)

Rp. 5.673.218.0.000,- Rp.5.669.492.000,- 99.93%

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK) 2016

Rp.756.585.020,- Rp.744.045.500,- 98.34%

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK) 2016

Rp.510.415.980,- Rp.439.415.057,- 86.90%

Pengadaan Alat Peraga untuk SMP (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Provinsi)

Rp.300.000.000,- Rp.295.351.000,- 98.45%

Pembangunan Ruang Rp.386.445.955,- Rp.381.406.500,- 98.70%

17


Sambungan…..


Kelas Baru (RKB) SD (Dana Debt Swap)Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP (Dana Debt Swap)

Rp.219.375.504,- Rp.215.665.100,- 98.31%

Pembangunan Pagar SD/SMP

Rp.986.479.000,- Rp.642.091.000,- 65.09%

Rehabilitasi Sarana Bangunan Pustaka/Ruang Kelas Pendidikan Dasar

Rp.946.283.700,- Rp.937.770.700,- 99.10%

Pengadaan Alat Laboratorium (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Provinsi)

Rp.400.000.000,- Rp.397.860.500,- 99.47%

Pengadaan Alat Peraga untuk SMA (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Provinsi)

Rp.100.000.000,- Rp.99.814.000,- 99.81%

Pengadaan Sarana Pendidikan SMA (DAK 201)

Rp.119.720.500,- Rp.107.956.500,- 90.17%

Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SMA (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Provinsi)

Rp.200.000.000,- Rp.199.369.600,- 99.69%

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga /Alat Laboratorium SMK

Rp.695.000.000,- Rp.497.486.500,- 71.58%

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Rp.364.803.125,- Rp.314.344.000,- 86.17%

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK (Dana Sharing Provinsi))

Rp.400.000.000,- Rp.383.694.000,- 95.92%

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 3 SMK (Dana Sharing Pusat)

Rp.31.800.000,- Rp.31.800.000,- 100%

Pembangunan Pagar SMA/SMK

Rp.684.399.000,- Rp.682.277.000,- 99.69%

Pembangunan Sarana dan Prasarana Laboratorium dan Praktikum SMA dan SMK

Rp.28.400.000,- Rp.9.300.000,- 32.75%

Peningkatan Hasil Rp.4.270.673.000,- Rp.3.864.786.300,-

18

Sambungan…..Bersambung ke halaman berikut…..


Belajar SiswaPelaksanaan Pra Ujian Sekolah, Ujian Sekolah SD, dan Pra Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SMP

Rp.2.641.828.000,- Rp.2.398.252.000,- 90.78%

Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum Seekolah SD dan SMP (BOSDA)

Rp.200.000.000,- Rp.174.080.000,- 87.04%

Workshop Guru Kelas Rendah SD (BOSDA)

Rp.250.000.000,- Rp.228.634.300,- 91.45%

Pengembangan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar

Rp.150.000.000,- Rp.130.105.000,- 86.74%

Pengadaan Paket Kegiatan Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah SMA (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi)

Rp.925.000.000,- Rp.829.870.000,- 89.72%

Pengadaan Bahan Ajar SMA/SMK Berbasis IMTAQ dan IPTEK

Rp.82.875.000,- Rp.82.875.000,- 100%

Penunjang Operasional Implementasi 4 Mata Pelajaran SMA/SMK Berbasis IMTAQ dan IPTEK

Rp.20.970.000,- Rp.20.970.000,- 100%

Lulusan yang Berkualitas dan Mempunyai Daya Saing

Rp. 1.691.782.000,- Rp. 1.161.110.200,-

Persiapan dan pelaksanaan Pra Ujian Nasional, Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (Usek) SMA/SMK

Rp. 1.191.782.000,-

Rp. 1.033.810.200,- 86.75%

Ekstrakurikuler dan Non Akademik Pendidikan Menengah (BOSDA)

Rp. 500.000.000,- Rp. 127.300.000,- 25.46%

19


Sambungan…..


BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari

pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM

tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator

pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian

pembangunan pendidikan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan

kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan

pembangunan nasional.

Untuk pelaksanaan kegiatan di Dinas Pendidikan Kota Padang tahun 2016

dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas

kinerja, yaitu :

1. Secara umum permasalahan kegiatan yang dihadapi pada tahun 2016 antara

lain adalah Penyebaran dan sekolah yang belum merata di seluruh wilayah

Kota Padang khususnya SMA/SMK kelebihan tenaga pendidik pada satuan

pendidikan SMP dan SMA serta kekurangan tenaga pendidik pada satuan

pendidikan SD serta keterjangkauan akses masyarakat kurang mampu untuk

memperoleh pendidikan bermutu seluas-luasnya.

2. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Tahun 2016, Dinas Pendidikan

Kota Padang telah melaksanakan kegiatan dan program melalui tahun

20


anggaran 2016 dengan pengukuran/penilaian sangat baik, yaitu tercapai

seluruh kegiatan yang dilaksanakan walaupun dengan adanya beberapa

kendala dan kekurangan yang dihadapi.

3. Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Padang pada masa yang

akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat

ini antara lain:

1. Terlaksananya penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun.

2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

3. Peningkatan hasil belajar dan angka kelulusan.

4. Lulusan yag Berkualitas dan Mempunyai Daya Saing.

Demikianlah LAKIP Dinas Pendidikan tahun 2016 ini dibuat untuk dapat

digunakan sebagai bahan acuan dan diharapkan koreksi dan masukan yang

bermanfaat dari seluruh stakeholder guna penyempurnaan LAKIP dan

peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Padang, Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

Drs. Barlius,MM

NIP. 19660630 199103 1 006

21

Documents

ppid.padang.go.idppid.padang.go.id/home/download_file/Lakip 2016.docx · Web viewSebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pendidikan Kota Padang selama tahun anggaran 2016, disusun