BAPENDA - ppid.padang.go.idppid.padang.go.id/home/download_file/LAKIP 2016.pdf · Dinas dalam menyusun laporan penerimaan dan piutang pajak daerah dan retribusi yang dikelola Dinas

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA PEMERINTAH

(LAKIP)

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA PADANG TAHUN 2016

BAPENDA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-

Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Kota

Padang ini dapat kami susun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016 mempunyai arti strategis

karena didalamnya terdapat realisasi dan target berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2016

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dari Tahun-tahun lalu perlu dilakukan

peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016 ini merupakan dokumen

yang akan menjadi relevan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kota

Padang sehingga kinerja Dinas Pendapatan kedepannya bisa lebih optimal.

Padang, 2017

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA PADANG

ADIB ALFIKRI, SE, M.SI

NIP. 19730413 199703 1 001

BAPENDA


DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan ……………………………………………………………………………………………. 1

A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan

Daerah Kota Padang ……………………………….………………………… 1

B. Landasan Hukum …………….…………………………………….………………………….. 4

C. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP…………………………….…………………………… 5

BAB II Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kerja……………………………………….………. 7

A. Perencanaan Srategis ……………………………………………………………………...…….. 7

B. Perjanjian Kinerja …………………… …………………………………….…………………. 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2016 …………….………………………………………... 14

A. Analisis Capaian Kinerja ………………………………………………………………….. 14

B. Akuntabilitas Keuangan ………………………………………………………………….. 23

BAB IV PENUTUP …………………….…………….………………………………………………………….. 28

BAPENDA


1

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang

Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan restrukturisasi organisasi dari Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2015,

berdasarkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas

Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan unsur pelaksana Otonomi

Daerah, urusan pemerintahan bidang pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam

menyelenggarakan urusan pengelolaan Pendapatan. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan

pendapatan.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pegelolaan pendapatan.

4. Membuat rencana kegiatan/program kerja Dinas.

5. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas

bawahan.

6. Memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan.

7. Merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana

Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Daerah.

8. Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah.

9. Melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat.

10. Menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

perubahan APBD Bidang Pendapatan.

11. Merumuskan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Pendapatan.

12. Melakukan koordinasi, evaluasi dan pembinaan pendapatan daerah.

13. Melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pendapatan

Daerah.

14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi

Secara rinci tugas dan fungsi masing-masing bidang sebagai berikut :

BAPENDA


2

Kepala Dinas Pendapatan daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi,

mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan

pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas Pendapatan Daerah

membawahi :

1. Sekretariat,

2. Bidang Pendataan dan Penetapan,

3. Bidang Penagihan dan Pengawasan,

4. Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan,

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan

administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah

dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan

perencanaan, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, dan pelayanan informasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakan dan mengendalikan serta

menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pelayanan

informasi pendapatan;

b. Melaksanakan urusan rumahtangga dan urusan perlengkapan;

c. Melaksanakan kegiatan urusan umum, kepegawaian, keuangan, pelayanan dan

informasi;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan keuangan;

e. Melakukan koordinasi dan fasilitasi antar bidang dalam pelaksanaan pengelolaan

pendapatan;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan tugas-tugas di bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi yang

dikelola Dinas Pendapatan.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

a. Melakukan penyusunan dan pelaksanaan program kerja bidang pendataan dan

penetapan pendapatan daerah;

BAPENDA


3

b. Mengkoordinir dan melaksanakan pendataan, pendaftaran, penghitungan dan

penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;

c. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;

d. Mengkoordinasikan dengan bidang terkait hasil pendataan dan penetapan pajak dan

retribusi daerah;

e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang

pendataan dan penetapan;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Penagihan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan tugas-tugas di bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi yang

dikelola Dinas Pendapatan, meneliti dan memproses keberatan dan pengurangan pajak dan

retribusi serta melakukan koordinasi dan pembinaan kepada SKPD pengelola pendapatan

daerah.

Bidang Penagihan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang penagihan dan

pengawasan;

b. Penyelenggaraan pembukuan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang

dikelola Dinas Pendapatan;

c. Pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi penerimaan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan

Daerah;

d. Pelaksanaan penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola Dinas

Pendapatan;

e. Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah;

f. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang

penagihan dan pengawasan;

g. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap penerimaan daerah;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan Kota Padang sesuai

dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam melaksanakan kajian dan pengembangan potensi pendapatan, mengelola system

informasi pendapatan daerah.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. menyusun kajian potensi pendapatan daerah;

BAPENDA


4

b. mengelola system informasi teknologi pendapatan daerah;

c. memelihara dan mengembangkan system online pajak daerah;

d. mengkaji dan mengelola SPPT PBB;

e. mengkaji dan menyusun peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan petunjuk

pelaksanaan yang menyangkut penerimaan daerah;

f. menyusun rencana program kegiatan Dinas Pendapatan;

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

Bidang pengendalian dan pelaporan pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dalam menyusun laporan penerimaan dan piutang pajak daerah dan retribusi yang

dikelola Dinas pendatan per bulan, triwulan, semester dan per tahun, mengontrol

perkembangannya untuk dikoordinasikan dan ditidaklanjuti bersama bidang-bidang terkait.

Bidang pengendalian dan pelaporan pendapatan mempunyai fungsi :

a. menyusun laporan penerimaan dan piutang pajak, dan retribusi yang dikelola Dipenda;

b. menindak pelanggaran Perda yang dlakukan wajib pajak;

c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

peraturan yang berlaku;

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub. Bagian Keuangan

c. Sub. Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan

C. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :

a. Kasi. Pendataan

b. Kasi. Penetapan

D. Bidang Penagihan dan Pengawasan, terdiri dari :

a. Kasi. Penagihan dan Pengawasan

b. Kasi. Keberatan dan Pengurangan

c. Kasi. Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi

BAPENDA


5

E. Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan, terdiri dari :

a. Kasi. Pembukuan dan Pelaporan

b. Kasi. Evaluasi dan Pengendalian

F. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :

a. Kasi. Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan

b. Kasi. Informasi Pendapatan Daerah

c. Kasi. Perencanaan Program

C. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Daerah Kota

Padang disusun berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah

b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Pencana Pembangunan

c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

e. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

f. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang

Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang

Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

k. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008

Nomor 15);

BAPENDA


6

l. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2016;

m. Peraturan Walikota Padang Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP

Penyusunan LAKIP Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang dimaksudkan untuk :

Mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegiatan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas

Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran, strategi yang dituangkan

dalam kebijakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam APBD Kota Padang

Tahun 2016.

Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi

amanah/mandat.

Sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan

bagaimana proses pencapaiannya

Tujuan penyusunan LAKIP secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas

Instansi kepada pihak yang memberi mandat dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas

yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah serta meningkatkan kinerja

Instansi Pemerintah dalam dalam menjalankan visi misi sehingga diharapkan dapat

terciptanya Pemerintahan yang baik (Good Governance).

Sedangkan manfaat Penyusunan Lakip ini adalah :

Meningkatkan akuntabilitas

Umpan balik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus

dan berkesinambungan (sustainable and continuing improvement)

Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab

Mendorong untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan

secara baik

Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel

BAPENDA


7

BAB II.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan uraian singkat tentang rencana strategis organisasi, mulai dari visi,

misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program organisasi, sedangkan Rencana Kinerja

disajikan rencana pada tahun yang bersangkutan.Terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam

rangkamencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut dan indikator keberhasilan

pencapaian.

1. Visi

Visi Dinas Pendapatan Daerah adalah :

“Terwujudnya Penerimaan PAD yang Optimal Melalui Pelayanan Prima dan Profesional “

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka Dinas Pendapatan Daerah menetapkan

Misi sebagai berikut :

a. Mewujudkan kemampuan profesional dalam seluruh aktivitas pelayanan

b. Mewujudkan kemampuan pelayanan prima terhadap mitra internal dan eksternal

dipenda

c. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang transparan dan

akuntabel

d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAD sebagai

penerimaan daerah

3. Tujuan

Tujuan Dinas Pendapatan Daerah adalah

1. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap profesional seluruh aparatur

pengelolaan pendapatan asli daerah

2. Meningkatkan kemampuan perilaku "melayani" terbaik bagi mitra internal dan eksternal.

BAPENDA


8

3. Menggali sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah dengan pola Intensifikasi dan

Ekstensifikasi.

4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap

perpajakan.

4. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut

Terwujudnya SDM aparatur yang kompeten dan profesional pada seluruh aparatur

pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Terwujudnya pelayanan yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif.

Terwujudnya database potensi pajak daerah yang valid, transparan dan akuntabel

Terwujudnya koordianasi dan kerja ayang lebih baik dengan SKPD dan stakeholder

lainnya.

Terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap perpajakan.

5. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2016

Rencana Program/Kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2016

merupakan Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang. Anggaran Dinas

Pendapatan Daerah untuk tahun 2016 sebesar Rp.17.335.233.775,- dan anggaran setelah

perubahan berkurang sebesar Rp. 3.338.318.380,- atau 19.26%. menjadi Rp.13.996.915.395,-

Program/kegiatan yang yang ada sebanyak 6 program dan 35 Kegiatan sedangkan yang

berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2016 2 program dan 11 kegiatan, dengan rincian

sebagai berikut :

No Program/kegiatan Anggaran (Rp)

1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Pengembangan Sistem Pajak On line dan Implementasi

859.901.000

2. Pemeliharan Jaringan Aplikasi 688.900.000

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Intensifikasi Pajak Daerah

2. Monitoring dan Evaluasi Pajak/retribusi

716.938.500

407.337.500

BAPENDA


9

3. Pelayanan dan Informasi Pendapatan

4. Pemetaan Reklame

5. Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota

Padang

6. Operasional Pelaksanaan PBB

7. Pemutakhiran data PBB

1.137.313.500

444.383.000

328.270.500

1.924.385.400

1.680.422.500

B. PERJANJIAN KERJA

Penetapan Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan

dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang

dimiliki oleh instansi pemerintah. Tujuan Penetapan Kinerja dapat dijadikan ukuran yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s.d 5 tahun dan Sasaran Strategis sebagai hasil

yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,

terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan (biasanya tahunan). Sedangkan

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan

Penetapan Kinerja ditujukan sebagai alat untuk:

Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi/instansi

Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LAKIP

Menilai keberhasilan organisasi/instansi

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan

dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan

dari suatu kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk

mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-

kegiatan dalam suatu program.

BAPENDA


10

Rencana Program/Kegiatan berdasarkan Penetapan Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama

(Key Performance Indicator) yang dapat menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Berikut Tabel Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang tahun 2016 :

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Terwujudnya pelayanan yang transparan, akuntabel, efesien dan efektif

1 Tingkat Kepatuhan Layanan versi ombusmen

70%

2 Indeks kepuasan masyarakat

75%

2 Terwujudnya peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

1 Jumlah penerimaan Pajak Hotel

Rp 26.050.000.000

2 Jumlah penerimaan Pajak Restoran

Rp 26.600.000.000

3 Jumlah Penerimaan Pajak Hiburan

Rp 4.000.000.000

4 Jumlah Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Rp 86.181.000.000

5 Jumlah Penerimaan Pajak Reklame

Rp 7.500.000.000

6 Jumlah Penerimaan Pajak Parkir

Rp 1.050.000.000

7 Jumlah Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam

Rp 46.876.809.319

8 Jumlah Penerimaan Pajak sarang burung walet

Rp 1.000.000

9 Jumlah Penerimaan BPHTB Rp 46.000.000.000

10 Jumlah Penerimaan Pajak Air Tanah

Rp 1.050.000.000

11 Jumlah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang

Rp 48.000.000.000

12 Jumlah Penerimaan Retribusi pemakaian kekayaan daerah

Rp 500.000.000

13 Jumlah Penerimaan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Rp 2.260.000.000

Berikut dokumen laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016

berdasarkan Indikator Kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang :

BAPENDA


11

NO

PROGRAM URAIAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1 2 3 4 6 7 8

A

PROGRAM PENINGKATAN

DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

1. Intensifikasi

Pajak Daerah

Input : Dana 716.938.500

668.747.100

93.28

Output : Terlaksananya

pendataan wajib

pajak

Outcome :

Meningkatnya Penerimaan Pajak

2.

Monitoring dan

Evaluasi Pajak/Retribusi

Input :

Dana

407.337.500

383.192.050

94.07

Output :

Terlaksananya Monitoring dan

evaluasi penerimaan Pajak

Daerah

Outcome : Meningkatnya

Penerimaan Pajak/

Retribusi daerah

3.

Pelayanan dan Informasi

Pendapatan

Input :

Jumlah dana 1.137.313.500

1.084.142.900

95.32

Output :

Terlaksananya publikasi pelayanan

dan informasi

pendapatan daerah

Outcome :

Terciptanya pelayanan yang

prima kepada

masyarakat

4.

Pemetaan Reklame

Input :

Jumlah dana 444.383.000

444.318.000

99.99

Output :

Terlaksananya

pemetaan pemasangan

Outcome : Terciptanya

pelayanan yang

prima kepada masyarakat

BAPENDA


12

5. Penertiban dan Pembongkaran

Reklame Padang

Input : Jumlah dana 328.270.500

319.971.400 97.47


Penertiban dan Pembongkaran

Reklame

Outcome : Tertatanya

pemasangan Reklame baik

6

Operasional

Pelaksanaan PBB

Input :

Jumlah dana 1.924.385.400

1.879.236.110 97.65

Output :

Terlaksananya Penertiban dan

Pembongkaran Reklame

Outcome :

Tertatanya pemasangan

Reklame baik

7 Pemutakhiran

Data PBB

Input : Dana 1.680.422.500

1.574.290.500

93.68


Pemutakhiran data PBB

Outcome :

Terbarunya database PBB

B.

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

8 Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi

Input : Dana 859.901.000

745.677.006

86.72


Pengembangan Sistem Pajak Online

Outcome :

Pengelolaan Pajak/Retribusi

daerah dapat terlaksana 100%

dengan cepat,

tepat dan akurat

9 Pemeliharaan

Jaringan aplikasi

Input :

Dana 688.900.000

630.512.500 91.52


Pengembangan

Sistem Pajak Online

BAPENDA


13

Outcome : Pengelolaan

Pajak/Retribusi daerah dapat

terlaksana 100%

dengan cepat, tepat dan akurat

JUMLAH

8.546.056.425

8.130.786.453

94.41

BAPENDA


14

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2016

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam

melaksanakan mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut

diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang

diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja

diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja. Capaian Indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan

dievaluasi tingkat keberhasilannya.

Akuntabilitas Kinerja diukur dari Indikator Kinerja melalui Pengukuran sasaran, digunakan

sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran dimaksud merupakan suatu penilaian (asessment) yang sistematik dan didasarkan

pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat

dan dampak.

Sistem Akuntabilitas Kinerja (Pengukuran Kinerja) dimulai dari Sistem Pengukuran Kinerja,

kemudian Melaksanakan Kegiatan dan Mengukur Kinerja, Capaian Kinerja (Performance Result)

dan sampai pada Melaporkan Capaian Kinerja.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak

dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan,

namun digunakan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja

guna meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab

keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah

kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui

alokasi, distribusi dan regulasi. Oleh karena Pemerintah Kota memiliki ruang lingkup yang dibagi

ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan maka segala pencapaian sasaran –

sasaran Rencana Strategis Daerah tidak dapat dilepaskan dari urusan wajib dan urusan pilihan

tersebut.

BAPENDA


15

Realisasi Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan

Daerah Kota Padang adalah :

NO SASARAN STRATEGIS

TARGET PROGRAM/

TARGET

REALI-

% INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

SASI

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Terwujudnya pelayanan

yang transparan, akuntabel, efesien dan

efektif

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tingkat Kepatuhan Layanan versi ombusmen

70%

Pengembangan Sistem Pajak On line dan Implementasi

859.901.000 745.677.006

86.72

Indeks kepuasan masyarakat

75% Pemeliharaan Jaringan aplikasi

688.900.000 630.512.500

91.52

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelayanan dan Informasi pendapatan

1.137.313.500 1.084.142.900

95.32

2 Terwujudnya peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jumlah penerimaan Pajak Hotel

26.050.000.000


Jumlah penerimaan Pajak Restoran

26.600.000.000 Intensifikasi

Pajak Daerah

716.938.500 668.747.100 93.28

Jumlah Penerimaan Pajak Hiburan

4.000.000.000

Monitoring dan Evaluasi

Pajak/retribusi

407.337.500

383.192.050 94.07

Jumlah Penerimaan Pajak Penerangan

Jalan

86.181.000.000

Jumlah Penerimaan Pajak Parkir

1.050.000.000

Jumlah Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam

46.876.809.319

Jumlah Penerimaan Pajak sarang burung walet

1.000.000

Jumlah Penerimaan BPTHTB

46.000.000.000

BAPENDA


16

Jumlah Penerimaan

Pajak Air Tanah

1.050.000.000

Jumlah Penerimaan Pajak Reklame

7.500.000.000

Pemetaan Reklame

444.383.000 444.318.000 99.99%

Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang

328.270.500 319.971.400 97.47%

Jumlah

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang

48.000.000.000

Operasional Pelaksanaan PBB

1.924.385.400 1.879.236.110 97.65%

Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan

1.680.422.500 1.574.290.500 93.68%

Jumlah Penerimaan Retribusi pemakaian kekayaan daerah

500.000.000 Monitoring dan

Evaluasi Pajak/retribusi

407.337.500 383.192.050 94.07%

Jumlah Penerimaan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2.260.000.000

Sasaran I :

Terwujudnya pelayanan yang transparan, akuntabel, efesien dan efektif,

dengan Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

1. % peningkatan kepatuhan layanan versi ombudsmen sebesar 70 % dan % Indeks Kepuasan

Masyarakat dengan target 75 % pada Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi

Informasidan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

ditargetkan terrealisasi sebesar 76.93 % atau peringkat ke 6 di Pemerintah Kota Padang.

Sasaran II :

Terwujudnya Peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, dengan

Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penerimaan Pajak Hotel dengan Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami kenaikan Realisasi sebesar 28.71 %

dibandingkan dengan realisasi ditahun 2015 sebesar Rp 20.459.528.061,- dapat dilihat

pada tabel di bawah ini :

BAPENDA


17

NO.

URAIAN

REALISASI

TAHUN 2015

( Rp )

REALISASI

TAHUN 2016

( Rp )

+/-

2016-2015

( Rp)

%

(2016-

2015)/2015

x 100 % )

1 Pajak Hotel 20.459.528.061 26.332.513.864 5.872.985.803 28.71

Jumlah pencapaian penerimaan Pajak Hotel terealisir Rp. 26.332.513.864 atau 101,08 %

dari target sebesar Rp 26.050.000.000,-

2. Jumlah Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran dengan Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Realisasi sebesar 28.79 %,

dibandingkan dengan realisasi ditahun 2015 sebesar Rp 20.510.457.805,- dapat dilihat

pada tabel di bawah ini :

NO.

URAIAN

REALISASI

TAHUN 2015

( Rp )

REALISASI

TAHUN 2016

( Rp )

+/-

2016-2015

( Rp)

%

(2016-

2015)/2015

x 100 % )

1 Pajak Restoran 20.510.457.805 26.414.816.715 5.904.358.910 28.79

Jumlah Target Pajak Restoran setelah APBD Perubahan mengalami penurunan dikarenakan

penyesuaian potensi sebanyak Rp. 600.000.000,- dari target sebesar Rp. 26.600.000.000,-

menjadi Rp.26.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 26.414.816.715,- atau 101.60 %.

3. Jumlah Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan dengan Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terealisasi sebesar 64.01% dibandingkan

dengan realisasi ditahun 2015 sebesar Rp 2.397.075.799,- dapat dilihat pada tabel di

bawah ini :

NO.

URAIAN

REALISASI

TAHUN 2015

( Rp )

REALISASI

TAHUN 2016

( Rp )

+/-

2016-2015

( Rp)

%

(2016-

2015)/2015

x 100 % )

1 Pajak Hiburan 2.397.075.799 3.931.385.721 1.534.309.922 64.01

BAPENDA


18

Jumlah Target Pajak Hiburan setelah APBD Perubahan mengalami penurunan dikarenakan

penyesuaian potensi sebanyak Rp. 500.000.000,- dari target sebesar Rp.4.000.000.000,-


4. Jumlah Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terealisasi sebesar 0.54 % dibandingkan

dengan realisasi di tahun 2015 sebesar Rp 83.551.662.586,- dapat dilihat pada tabel di

bawah ini :

NO.

URAIAN

REALISASI

TAHUN 2015

( Rp )

REALISASI

TAHUN 2016

( Rp )

+/-

2016-2015

( Rp)

%

(2016-

2015)/2015

x 100 % )

1 Pajak PPJ 83.551.662.589 84.000.780.169 449.117.580 0.54

Jumlah Target Pajak Penerangan Jalan setelah APBD Perubahan mengalami penurunan

dikarenakan penyesuaian potensi sebanyak Rp. 3.181.000.000,- dari target sebesar

Rp.86.181.000.000,- menjadi Rp.83.000.000.000 dan terealisasi sebesar

Rp. 84.000.780.169,- atau 101.21 %.

5. Jumlah Penerimaan Pajak Reklame dengan Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah terealisasi sebesar 52.21 % dibandingkan dengan realisasi

di tahun 2015 sebesar Rp 5.618.654.300,- dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO.

URAIAN

REALISASI

TAHUN 2015

( Rp )

REALISASI

TAHUN 2016

( Rp )

+/-

2016-2015

( Rp)

%

(2016-

2015)/2015

x 100 % )

1 Pajak Reklame 5.618.654.300 8.551.921.216 2.933.266.916 52.21

Jumlah Target Pajak Reklame setelah APBD Perubahan mengalami kenaikan dikarenakan

penyesuaian potensi sebanyak Rp. 1.000.000.000,- dari target sebesar Rp.7.500.000.000,-


BAPENDA


19

6. Jumlah Penerimaan Pajak Parkir dengan Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah terealisasi sebesar 85.33 % dibandingkan dengan realisasi

di tahun 2015 sebesar Rp 598.104.920,- dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO.

URAIAN

REALISASI

TAHUN 2015

( Rp )

REALISASI

TAHUN 2016

( Rp )

+/-

2016-2015

( Rp)

%

(2016-

2015)/2015

x 100 % )

1 Pajak Parkir 700.970.800 1.299.075.720 598.104.920 85.33

Jumlah Target Pajak Parkir setelah APBD Perubahan mengalami kenaikan dikarenakan

penyesuaian potensi sebanyak Rp. 200.000.000,- dari target semula sebesar

Rp.1.050.000.000,- menjadi Rp.1.250.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.299.075.720,-

atau 103.93 %.

8. Jumlah Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dengan Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah menurun sebesar 40% dibandingkan

dengan realisasi di tahun 2015 sebesar Rp 2.000.000,- dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:

NO.

URAIAN

REALISASI

TAHUN 2015

( Rp )

REALISASI

TAHUN 2016

( Rp )

+/-

2016-2015

( Rp)

%

(2016-

2015)/2015

x 100 % )

1 Pajak Sarang burung walet

2.000.000 1.200.000 (800.000) -40.00

Jumlah target Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- dengan

realisasi sebesar Rp. 1.200.000,- atau 120 %.

9. Jumlah Penerimaan Pajak BPHTB dengan Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah menurun sebesar 50.06% dibandingkan dengan realisasi di

tahun 2015 sebesar Rp 26.504.178.999,- dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

BAPENDA


20

NO.

URAIAN

REALISASI

TAHUN 2015

( Rp )

REALISASI

TAHUN 2016 (

Rp )

+/-

2016-2015

( Rp)

%

(2016-

2015)/2015

x 100 % )

1 Pajak BPHTB 26.504.178.999 29.517.018.195.45 3.012.839.196 11.37

Jumlah Target Pajak BPHTB setelah APBD Perubahan mengalami kenaikan dikarenakan

penyesuaian potensi sebanyak Rp. 12.957.809.319,- dari target semula sebesar

Rp.46.000.000.000 menjadi Rp. 58.957.809.319,- dan terealisasi sebesar Rp.

29.517.018.195,45 atau 50.06 %.

10. Jumlah Penerimaan Pajak Air Tanah dengan Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 37.67% dibandingkan dengan realisasi di tahun

2015 sebesar Rp 420.301.546,- dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO.

URAIAN

REALISASI

TAHUN 2015

( Rp )

REALISASI

TAHUN 2016 (

Rp )

+/-

2016-2015

( Rp)

%

(2016-

2015)/2015

x 100 % )

1 Pajak Air Tanah

420.301.546 578.612.286 158.310.740 37.67

Jumlah Target Pajak Air Tanah setelah APBD Perubahan mengalami penurunan

dikarenakan penyesuaian potensi sebanyak Rp. 500.000.000,- dari target semula sebesar

Rp.1.050.000.000 menjadi Rp. 550.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 578.612.286 atau

105.20 %.

11. Jumlah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 10.06% dibandingkan dengan

realisasi di tahun 2015 sebesar Rp 34.952.839.920,- dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO.

URAIAN

REALISASI

TAHUN 2015

( Rp )

REALISASI

TAHUN 2016 (

Rp )

+/-

2016-2015

( Rp)

%

(2016-

2015)/2015

x 100 % )

1 Pajak PBB 34.952.839.920 38.467.803.467 3.514.963.547 10.06

BAPENDA


21

Jumlah Target Pajak Bumi dan Bangunan setelah APBD Perubahan mengalami kenaikan

dikarenakan penyesuaian potensi sebanyak Rp. 2.000.000.000,- dari target semula sebesar

Rp.48.000.000.000 menjadi Rp. 50.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

38.467.803.467 atau 76.94 %.

12. Jumlah Penerimaan Retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan Program Peningkatan

dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah menurun sebesar 32.02% dibandingkan

dengan realisasi di tahun 2015 sebesar Rp 828.307.283,- dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:

NO.

URAIAN

REALISASI

TAHUN 2015

( Rp )

REALISASI

TAHUN 2016 (

Rp )

+/-

2016-2015

( Rp)

%

(2016-

2015)/2015

x 100 % )

1 Retribusi pemakaian kekayaan daerah

828.307.283 563.113.685 (265.193.598) -32.02

Jumlah Target Retribusi pemakaian kekayaan daerah setelah APBD Perubahan mengalami

kenaikan dikarenakan penyesuaian potensi sebanyak Rp. 298.360.000,- dari target semula

sebesar Rp.500.000.000 menjadi Rp. 798.360.000,- dan terealisasi sebesar

Rp. 563.113.685 atau 76.94 %.

13. Jumlah Penerimaan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah daerah dengan Program

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah menurun sebesar 63.88%

dibandingkan dengan realisasi di tahun 2015 sebesar Rp 1.407.778.814,- dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

NO.

URAIAN

REALISASI

TAHUN 2015

( Rp )

REALISASI

TAHUN 2016 (

Rp )

+/-

2016-2015

( Rp)

%

(2016-

2015)/2015

x 100 % )

1 Penerimaan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah daerah

1.407.778.814 2.307.046.465 899.267.651 63.88

BAPENDA


22

Jumlah Target Penerimaan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar

Rp.2.260.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.307.046.465 atau 102.08 %.

Indikator Kinerja 1 sampai dengan 15 di atas dengan Kegiatan Pengembangan Sistem Pajak

On line dan Implementasi, Intensifikasi Pajak Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pajak/retribusi,

Pemetaan Reklame, Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang, Operasional

Pelaksanaan PBB, Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan, Monitoring dan Evaluasi

Pajak/retribusi

Peningkatan Pencapaian Pajak di atas disebabkan karena :

Pemungutan dan pengawasan Pajak Daerah (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame,

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung

Walet, Pajak Mineral Bukan Loagam, dan Pajak BPHTB) dilakukan secara lebih intensif

Gencarnya Promosi Pajak melalui media, baik media cetak ataupun elektronik dan juga

pemilihan Duta Pajak.

Meningkatnya tingkat kesadaran/kepatuhan masyarakat akan wajib pajak

Diberikan reward dan punishment terhadap Wajib pajak dan Petugas Pajak

Meningkatnya pemanfatan IT oleh pengelola pajak

Upaya yang telah dilakukan adalah :

1. Kegiatan Pemutakhiran data PBB masal dilakukan pada Kecamatan Nanggalo dan

Padang Utara tujuannya untuk kevalidan data tahun 2017.

2. Intensifikasi pengawasan pajak daerah dengan peningkatan pengawasan lapangan.

3. Melakukan penagihan tahun berjalan dan tunggakan PBB

4. Melakukan pemasangan stiker dan plang bagi WP PBB yang menunggak dan tidak

ketahui objek/subjek.

5. Melakukan Pemasangan stiker terhadap Wajib Pajak PBB yang lunas dan menunggak

pada tahun berjalan

6. Melakukan pemasangan stiker terhadap WP Restoran dan WP Hotel yang menunggak

7. Melakukan Sosialisasi melalui temu muka, baliho duta pajak, radio dan media masa

8. Pengadaan mobil pelayanan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

untuk pelayanan dan membayar Pajak Daerah secara langsung.

9. Melakukan kerjasama dengan pihak perbankan dalam rangka kegiatan system

integrasi pajak daerah melalui aplikasi elektronik poin of sales (e-POS) sudah

terlaksana untuk 3 Wajib Pajak Restoran (RM Lamun Ombak, Pondok sate Taman Sari

dan RM Bahagia)

BAPENDA


23

10. Melakukan Pengembangan integrasi SIMPBB pada Dipenda dengan INIB pada DTRTB

11. Melakukan pemetaan reklame dengan aplikasi SIG

Berdasarkan tabel di atas, secara total dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja sasaran

( Out Put ) dari semua Program/Kegiatan adalah 87.01 % berada dalam Kategori Capaian "

Sangat Baik karena 85 % ≤ Capaian < 100 %.

No. Rentang Capaian Kategori Capaian

1 Capaian ≥ 100 % Memuaskan

2 85 % ≤ Capaian < 100 % Sangat Baik

3 70 % ≤ Capaian < 85 % Baik

4 55 % ≤ Capaian < 70 % Cukup

5 Capaian < 55 % Kurang

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sedangkan Berdasarkan Realisasi Keuangan, Penetapan Kinerja adalah sebagai Berikut:

Realisasi Hasil Pencapaian Penetapan Kinerja Tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang

dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

NO SASARAN STRATEGIS

TARGET PROGRAM/

TARGET

REALI-

% INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

SASI

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Terwujudnya pelayanan yang

transparan, akuntabel, efesien dan

efektif

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tingkat

Kepatuhan Layanan versi ombusmen

70%

Pengembangan

Sistem Pajak On line dan Implementasi

859.901.000 745.677.006

86.72

Indeks kepuasan masyarakat

75% Pemeliharaan Jaringan aplikasi

688.900.000 630.512.500

91.52


BAPENDA


24

Pelayanan dan Informasi

pendapatan

1.137.313.500 1.084.142.900

95.32

2

Terwujudnya peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jumlah penerimaan Pajak Hotel

26.050.000.000


Jumlah penerimaan Pajak Restoran

26.600.000.000 Intensifikasi

Pajak Daerah

716.938.500 668.747.100 93.28

Jumlah Penerimaan Pajak Hiburan

4.000.000.000

Monitoring dan Evaluasi Pajak/retribusi

407.337.500 383.192.050 94.07

Jumlah Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

86.181.000.000


1.050.000.000


46.876.809.319

Jumlah Penerimaan Pajak sarang burung walet

1.000.000

Jumlah Penerimaan BPTHTB

46.000.000.000

Jumlah Penerimaan Pajak Air Tanah

1.050.000.000


7.500.000.000

Pemetaan Reklame

444.383.000 444.318.000 99.99%

Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang

328.270.500 319.971.400 97.47%

Jumlah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang

48.000.000.000

Operasional Pelaksanaan PBB

1.924.385.400 1.879.236.110 97.65%

Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan

1.680.422.500 1.574.290.500 93.68%


500.000.000 Monitoring dan

Evaluasi Pajak/retribusi

407.337.500 383.192.050 94.07%

BAPENDA


25

Jumlah Penerimaan

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2.260.000.000

JUMLAH

8.187.851.900 7.730.087.566 94.41

Realisasi Capaian Kinerja Berdasarkan Realisasi Keuangan Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan

Daerah Kota Padang sebagai SKPD adalah :

Sasaran I :

Terwujudnya Pelayanan yang transparan, akuntabel efesien dan efektif adalah sebagai

berikut :

% Tingkat kepatuhan layanan versi ombudsmen

% Indeks Kepuasan masyarakat

Dengan Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan kegiatan sebagai

berikut :

1. Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 745.677.006 ( 86.72 % ) dari anggaran sebesar Rp. 859.901.000,-

2. Pemeliharaan jaringan aplikasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 630.512.500,-

(91.52 %) dari anggaran sebesar Rp. 688.900.000,-

Dengan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan

Kegiatan Pelayana dan Informasi Pendapatan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

1.084.142.900,- (95.32 %) dari anggaran sebesar Rp. 1.137.313.500,-

Sasaran II :

Terwujudnya peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai

berikut :

Jumlah Penerimaan Pajak Hotel

Jumlah Penerimaan Pajak Restoran

Jumlah Penerimaan Pajak HIburan

Jumlah Penerimaan Pajak Penerangan Jalan




BAPENDA


26

Jumlah Penerimaan Pajak Sarang burung Walet

Jumlah Penerimaan BPHTB

Jumlah Penerimaan Pajak Air Tanah

Jumlah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan


Penerimaan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah daerah

Dengan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan

Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah

Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 668.747.100,-

(93.28 %) dari anggaran sebesar Rp. 716.938.500,-

2. Kegiatan Pemetaan Reklame dengan realisasi sebesar Rp. 444.318.000,- (99.99%) dari

anggaran sebesar Rp. 444.383.000,-

3. Kegiatan Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang dengan realisasi sebesar

Rp. 319.971.400,- (97.47%) dari anggaran sebesar Rp. 328.270.500,-

4. Kegiatan Operasional Pelaksanaan PBB di Kota Padang dengan realisasi sebesar

Rp. 1.879.236.110,- (97.65%) dari anggaran sebesar Rp. 1.924.385.400,-

5. Kegiatan Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang dengan realisasi

sebesar Rp. 1.879.236.110,- (97.65%) dari anggaran sebesar Rp. 1.924.385.400,-

6. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak/retribusi di Kota Padang dengan realisasi sebesar

Rp. 383.192.050,- (94.07%) dari anggaran sebesar Rp. 407.337.500,-

Grafik Realisasi Keuangan Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2016

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

1 2 3 4 5 6 7

Target dan Realisasi Tahun 2016

TARGET

REALISASI

BAPENDA


27

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja sasaran ( Out Put )

berdasarkan Akuntabilitas Keuangan dari Program/Kegiatan Total Dinas Pendapatan Daerah Kota

Padang berada dalam "Kategori Sangat Baik" karena pencapaiannya Rp. 7.730.087.566,-

dari target sebesar Rp. 8.187.851.900,- atau 94.41 % berkisar 85 % ≤ Capaian <

100 %.

No. Rentang Capaian Kategori Capaian

1 Capaian ≥ 100 % Memuaskan

2 85 % ≤ Capaian < 100 % Sangat Baik

3 70 % ≤ Capaian < 85 % Baik

4 55 % ≤ Capaian < 70 % Cukup

5 Capaian < 55 % Kurang

Dengan pencapaian Penetapan Kinerja berdasarkan Pengukuran Sasaran Penetapan Kinerja

Tahun 2015 dan berdasarkan Realisasi Keuangan ( 94,41% ), dapat diartikan bahwa

Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang menunjukkan Pengelolaan

Keuangan dan Aset berprediket "Analisis Pencapaian Kinerja Kategori Sangat baik dan

Akuntabilitas Keuangan Kategori Sangat Baik", menggunakan dana secara efisien dan

berupaya mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini terlaksana dengan baik karena adanya

dukungan dari berbagai pihak mulai dari pimpinan, pengelola, pelaksana sampai pada aparatur

pendukung kegiatan baik petugas lapangan, petugas administrasi maupun dari instansi terkait

lainnya.

BAPENDA


28

BAB. IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan merupakan dokumen yang berisi gambaran

perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara

sistematik dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam

memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Lakip ini dinilai

berdasarkan dari Penetapan dan Pengukuran Kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Analisis Capaian Kinerja yang dilakukan terhadap Indikator kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2016 sebesar 86.94 %, berada

pada "Kategori Capaian Sangat Baik ( berkisar Capaian Sangat Baik karena 85 % ≤

Capaian < 100 %) dan Akuntabilitas Keuangan dengan Realisasi Keuangan 94.41 % berada

pada Kategori Capaian Kurang (berkisar Capaian Sangat Baik karena 85 % ≤

Capaian < 100 %.). Dengan ini berarti dalam Tahun Anggaran 2016 Dinas Pendapatan Daerah

berhasil melaksanakan Program dan Kegiatan, baik dari sisi pencapaian Input, Out Put maupun

Outcome.

KEPALA

ADIB ALFIKRI, SE, M. Si Pembina Tk. I/NIP. 19730413 199703 1 001

BAPENDA

Documents

BAPENDA - ppid.padang.go.idppid.padang.go.id/home/download_file/LAKIP 2016.pdf · Dinas dalam menyusun laporan penerimaan dan piutang pajak daerah dan retribusi yang dikelola Dinas