Upload
dinhxuyen
View
216
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintahan Daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja
SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk
mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada
umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan
daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah
terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat
yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan
Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.
Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan
mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk
menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan
dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan
Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi
perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan
masyarakat.
Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pemerintah
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan JangkaPanjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah. Dari dokumen
perencanaan 5 (lima) tahunan daerah yang tertuang dalam RPJMD ini kemudian dijadikan
pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Bagian Pembangunan (SKPD).
2
Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan
adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD,
Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP,
Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.
1.2. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
KotaBesar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Pemerintah Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
12. Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya Renja SKPD adalah sebagai pedoman perencanaan atau dasar
pelaksanaan kegiatan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang serta memberikan
arah kebijakan, program dan kegiatan yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun kedepan.
Tujuan disusunnya Renja SKPD adalah untuk mengoptimalkan peran Bagian
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang dalam pencapaian visi, misi, Pemerintah Kota
sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Pembangunan agar selaras dengan program prioritas
Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Kerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota
Padang Tahun 2019 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
sebagai berikut :
1. PENDAHULUAN
Pada bagian ini di jelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja
SKPD yang meliputi :
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja
SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Resntra SKPD,
dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya
dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD,
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
pengganggaran SKPD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis
besar isi dokumen.
4
2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD.
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bagian
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang tahun 2017 dan perkiraan capaian
tahun berjalan tahun 2018, mengacu pada APBD tahun berjalan yang pada waktu
penyusunan Renja Bagian Pembangunan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan
dengan pencapaian target Renstra Bagian Pembangunan berdasarkan realisasi
program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Review hasil
evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil
laporan kinerja tahunan Bagian Pembangunan dan/atau realisasi APBD.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Tabel yang disajikan adalah Tabel T-C.29 sebagaimana terlampir.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bagian Pembangunan
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM,
maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing
Bagian Pembangunan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan kinerja pelayanan.
Jika Bagian Pembangunan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang
akan diuji, maka perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara
menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing
5
sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Bagian
Pembangunan.
Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan
Bagian Pembangunan sebagaimana Tabel T-C.30 terlampir.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berisikan uraian mengenai :
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Bagian Pembangunan dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan Bagian Pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsi Bagian Pembangunan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap
capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs
(Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bagian
Pembangunan; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun
yang direncanakan.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai :
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting
terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat
rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal
RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampiran Tabel T-C.31.
3. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Pembangunan.
6
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Pembangunan yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra Bagian Pembangunan.
3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai :
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program
dan kegiatan.
Misal:
1) Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah,
2) Pencapaian SDGs,
3) Pengentasan kemiskinan,
4) Pencapaian NSPK dan SPM,
5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
6) Pengembangan daerah terisolir,
7) Dsb.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain
meliputi :
1) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke
berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau
kelompok masyarakat tertentu).
3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan
awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi
keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan sebagaimana Tabel T-C.33 terlampir.
4. PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:
7
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan
tanggal dokumen, nama Bagian Pembangunan serta nama dan tanda tangan
Kepala Bagian Pembangunan, serta cap Sekretariat Daerah sebagai organisasi
induk Bagian Pembangunan.
8
BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA
SKPD
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Pemerintah Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam
pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang
Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Bagian Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2017 meliputi kebijakan perencanaan program &
kegiatan, serta pelaksanaan rencana program & kegiatan.
Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang telah melaksanakan sejumlah
kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2017 termasuk APBD Perubahan
Tahun 2017 dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.497.914.710,-. dan tahun 2018
dengan anggaran sebesar Rp. 1.292.940.865,. Sebanyak 21 (dua puluh satu) kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun 2017 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
Yang masih belum memenuhi target kinerja hasil adalah realisasi program. Indikator kinerja
program tersebut antara lain :
1. Persentase SKPD yang melaksanakan kegiatan tepat waktu.
2. Persentase SKPD yang realisasi fisik kegiatan dengan kriteria baik.
3. Persentase SKPD dengan realisasi anggaran diatas 90%.
Realisasi target kinerja program belum memenuhi target karena dalam pemenuhannya
tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan pada Bagian Pembangunan, tetapi juga
dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan oleh SKPD. Kebijakan yang perlu diambil untuk
9
menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan melakukan perubahan indikator kinerja program
oleh Bagian Pembangunan dan menuangkannya dalam Renstra Bagian Pembangunan.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bagian Pembangunan dan Pencapaian
Renstra Bagian Pembangunan s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan) terlampir (Tabel T-C.29).
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD.
Pelayanan yang diselenggarakan Bagian Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pembangunan dan Pengkoordinasian
Penyusunan Program Pembangunan dengan SKPD terkait.
a. Melaksanakan penatausahaan program dan kegiatan, administrasi keuangan,
peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi, dan arsip yang
berkaitan dengan bidang tugas Bagian Pembangunan;
b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan
teknis, pedoman, petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan
dengan administrasi pembangunan;
c. Mengumpulkan, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan
administrasi pembangunan;
d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis
bidang administrasi pembangunan;
e. Menginvetarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan administrasi
pembangunan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
f. Melakukan koordinasi penyusunan program pembangunan dengan unit kerja dan
instansi terkait dan menyiapkan bahan rekomendasi;
2. Pengumpulan Bahan Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pembinaan
Pelaksanaan Pembangunan dan Pengendalian
a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan,
pedoman, petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
pengendalian pembangunan;
b. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang
berhubungan dengan bidang pengendalian pembangunan;
c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang
pengendalian pembangunan;
10
d. Menginvetarisasi permasalahan-permasalahan, pedoman dan petunjuk teknis di
bidang pengendalian pembangunan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah;
e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
f. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah yang dibiayai oleh APBD dan
dana pembangunan daerah lainnya;
g. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan
a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan,
pedoman, petunjuk teknis dan bahan-bahan lainya yang berhubungan dengan
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
b. Mencari, mengumpulkan, mengimpun dan mengolah data dan informasi yang
berhubungan dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
d. Menginvetarisasi permasalahan-permasalahan, pedoman dan petunjuk teknis di
bidang pengendalian pembangunan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah;
e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
f. Mengumpulkan data dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
g. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan hasil pelaksanaan APBD dan
bantuan pembangunan daerah lainnya;
h. Mengumpulkan, menghimpun, meneliti dan menganalisa laporan pelaksanaan
program pembangunan daerah;
i. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi terhadap kegiatan evaluasi dan
menyusun laporan program pembangunan daerah;
j. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun keterangan pertanggungjawaban
Walikota secara berkala maupun memori menjelang akhir masa jabatan;
k. Menyiapkan bahan dalam rangka menyelenggarakan ekspose visualisasi hasil
pembangunan daerah;
Berikut terlampir Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Pembangunan,
dengan format Tabel T-C.30.
11
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.
Isu-isu pokok dari pembangunan daerah yang bersifat strategis yang harus dilaksanakan
oleh Bagian Pembangunan yaitu antara lain Reformasi Birokrasi, sebagaimana yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019,
dimana dalam pelaksanaan RPJM Daerah Kota Padang, Bagian Pembangunan melaksanakan misi
6, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, dengan tujuan
yang hendak dicapai adalah terbangunnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional
melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good government) terutama prinsip
profesional, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efesien, dengan sasaran yang
hendak dicapai adalah:
a. Meningkatnya kinerja aparatur kota;
b. Tersedianya data dan informasi statistik;
c. Meningkatnya efektifitas peraturan daerah;
d. Meningkatnya efektifitas pelayanan satu pintu;
e. Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
f. Meningkatnya kompetentsi aparatur daerah;
g. Berkurangnya temuan audit keuangan;
h. Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan;
i. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan rencana pembangunan kota.
Faktor strategis daerah pada dasarnya adalah unsur penting yang dapat dimanfaatkan
untuk mendorong proses pembangunan yang dimiliki suatu daerah, jika faktor strategis tersebut
dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat, maka hal ini dapat mempercepat proses pencapaian
tujuan pembangunan daerah yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan.
Tata pemerintahan yang baik sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan
pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah. Karena itu upaya perbaikan tata
pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu strategis yang sangat penting untuk
mendorong proses pembangunan daerah yang meliputi transparansi pemerintahan,
profesionalisme aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap
pembangunan dan lain-lain. Sehingga reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok
yang perlu dilakukan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
Pelaksanaan dari tugas dimaksud menunjukkan bahwa tata pemerintahan yang baik
sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang pembangunan.
Sedangkan tantangan masa depan merupakan permasalahan dan kendala yang harus dipecahkan
untuk dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik.
12
Beberapa permasalahan yang dihadapi Bagian Pembangunan saat ini antara lain :
a. Belum semua SKPD menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan ke Bagian
Pembangunan dengan tepat waktu.
b. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan PPK/PPTK terhadap manajemen
pelaksanaan kegiatan.
c. Terbatasnya kemampuan petugas entri data dalam penginputan dan penyampaian
laporan pelaksanaan kegiatan.
d. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan yang disampaikan SKPD belum sesuai dengan
realisasi riil pelaksanaan kegiatan setiap bulannya.
e. Terbatasnya jumlah personil pada Bagian Pembangunan dengan latar belakang
pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan Bagian Pembangunan.
Untuk itu perlu diupayakan :
a. Menyempurnakan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah dengan
mengintegrasikan dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sehingga
memudahkan SKPD menyampaikan laporan tepat waktu dan sesuai dengan realisasi
pelaksanaan kegiatan.
b. Memberikan pembekalan berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) terhadap PPK/PPTK
dalam pelaksanaan kegiatan.
c. Memberikan pembekalan terhadap petugas entri data dalam penginputan dan
penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.
d. Meningkatkan koordinasi dengan BKPSDM terkait penambahan personil dengan latar
belakang pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan Bagian Pembangunan untuk
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Pembangunan.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Bagian Pembangunan telah dilengkapi
dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti : ruang kerja, meja kerja,
komputer, laptop, printer, AC, dll.
Isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pembangunan, dapat
diuraikan sebagai berikut :
a. Sesuai Visi RPJM Kota Padang Tahun 2014-2019 yaitu terlaksananya pemerintahan yang baik
dan bersih, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang mempunyai fungsi
merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan
pengendalian administrasi pembangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, dan Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Bagian Pembangunan
13
Sekretariat Daerah Kota Padang mempunyai tugas sebagai pengendali pelaksanaan
pembangunan.
b. Terwujudnya pengkoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan administrasi program dan
pembangunan melalui penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang
administrasi pembangunan
c. Terwujudnya pengkoordinasian dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan
administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan
d. Penyusunan program dan laporan pembangunan berbasis Teknologi Informasi (TI).
e. Terintegrasinya pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berbasis Teknologi
Informasi (TI).
f. Terlaksananya pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan setiap SKPD melalui
pemantauan atau monitoring dan meningkatkan koordinasi dengan SKPD.
14
BAB III TUJUAN, SASARAN,
PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan
tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang,
perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu setiap daerah
(kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD). Hal tersebut harus paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan Pasal 7
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki
Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada
RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan
pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan
perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan
lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi
masyarakat untuk berpartisipasi.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD ini adalah:
a. Melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah Kota Padang
untuk Tahun 2019 sesuai Visi, Misi, Kebijakan, Program Pokok serta kegiatan dengan
skala prioritas yang dilandasi oleh kondisi daerah, baik secara langsung maupun melalui
15
DPRD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Kota Padang untuk tahun 2019 dan
sebagai alat evaluasi terhadap program dan kegiatan yang tidak tertampung dalam
anggaran tahun 2017.
b. Memberikan pedoman, arahan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bagian
Pembangunan Setda Kota Padang selama 1 (satu) tahun mendatang.
Sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPD ini adalah :
a. Tercapainya dan terarahnya suatu Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2019.
b. Agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang diinginkan serta tepat waktu
dan tertibnya administrasi pembangunan.
c. Meningkatkan koordinasi, pengendalian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
d. Memberikan informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kota
Padang, melalui laporan yang menyajikan informasi perkembangan pelaksanaan
kegiatan pembangunan setiap bulannya.
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan pada Bagian Pembangunan direncanakan dan dilaksanakan dalam
rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih adalah “Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan,
Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya”.
Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan dilakukan adalah :
1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia
yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Sumatera Barat.
3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai
kearifan lokal.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, dalam pencapaian Misi Pemerintah Kota
Padang, Bagian Pembangunan berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-6 yaitu :
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani melalui perencanaan
dan pelaksanaan 6 Program dan 22 Kegiatan pada tahun 2019. Lokasi pelaksanaan
Program dan Kegiatan tersebut meliputi :
a. Seluruh kantor SKPD di Kota Padang.
b. Seluruh lokasi pekerjaan konstruksi di Kota Padang.
16
c. Luar daerah dalam Provinsi Sumatera Barat.
d. Luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat.
Total kebutuhan dana/pagu indikatif Belanja Langsung pada tahun 2019 adalah sebesar
Rp. 1.316.890.700,- dengan sumber pendanaan dari APBD Kota Padang.
Program dan Kegiatan Bagian Pembangunan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No Kegiatan Masukan Keluaran Hasil
1. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Dana sebesar
Rp. 3.498.000,-
Jumlah materai
yang dibeli.
Persentase
pelayanan administrasi
perkantoran yang terselenggara dengan baik.
2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
Dana sebesar
Rp. 1.440.000,-
Jumlah tagihan
yang dibayar.
Persentase
pelayanan administrasi perkantoran yang
terselenggara dengan baik.
3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Dana sebesar
Rp. 15.000.000,-
Jumlah peralatan yang diperbaiki.
Persentase pelayanan
administrasi perkantoran yang
terselenggara dengan baik.
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dana sebesar
Rp. 23.750.000,-
Jumlah ATK yang dibeli.
Persentase pelayanan
administrasi perkantoran yang terselenggara
dengan baik.
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dana sebesar
Rp. 23.645.500,-
Jumlah barang yang dicetak dan digandakan.
Persentase pelayanan administrasi
perkantoran yang terselenggara
dengan baik.
6. Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Dana sebesar
Rp. 2.850.000,-
Jumlah alat listrik
yang dibeli.
Persentase
pelayanan administrasi
perkantoran yang
17
No Kegiatan Masukan Keluaran Hasil
terselenggara dengan baik.
7. Penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor
Dana sebesar
Rp. 10.000.000,-
Jumlah peralatan
dan perlengkapan kantor yang diadakan.
Persentase
pelayanan administrasi perkantoran yang
terselenggara dengan baik.
8. Penyediaan peralatan rumah
tangga
Dana sebesar
Rp. 25.000.000,-
Jumlah peralatan rumah tangga yang
diadakan.
Persentase pelayanan
administrasi perkantoran yang
terselenggara dengan baik.
9. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan
Perundang-undangan
Dana sebesar
Rp. 7.640.000,-
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundangan yang dibeli.
Persentase peningkatan
informasi dan komunikasi perkantoran.
10. Penyediaan
Makanan & Minuman
Dana sebesar
Rp. 17.250.000,-
Jumlah makanan
dan minuman yang dibeli.
Persentase
pelaksanaan pelayanan rapat dan tamu yang
terselenggara dengan baik.
11. Rapat-Rapat Koordinasi
&Konsultasi keLuar Daerah
Dana sebesar
Rp. 307.500.000,-
Jumlah rapat koordinasi dan
konsultasi yang terlaksana.
Meningkatnya koordinasi dan
konsultasi dalam pelayanan
administrasi perkantoran.
12. Penyediaan Alat Kebersihan
Dana sebesar
Rp. 10.000.000,-
Jumlah alat kebersihan yang
dibeli.
Persentase pelayanan
kebersihan perkantoran yang terselenggara
dengan baik.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No Kegiatan Masukan Keluaran Hasil
1. Pemeliharaan Ru-tin/Berkala Kenda-raan Dinas/ Opera-
sional
Dana sebesar Rp.40.229.500,-
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara.
Persentase peningkatan sarana dan prasarana
aparatur yang terselenggara
dengan baik.
18
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No Kegiatan Masukan Keluaran Hasil
1. Bimbingan Teknis
Manajemen Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
Dana sebesar
Rp. 70.513.750,-
Jumlah peserta yang
dilatih.
Persentase
peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan
No Kegiatan Masukan Keluaran Hasil
1. Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Dana sebesar
Rp. 20.000.000,-
Jumlah laporan yang dihasilkan.
Persentase peningkatan
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan yang benar dan objektif.
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
No Kegiatan Masukan Keluaran Hasil
1. Evaluasi SAB Tahun
Anggaran 2020
Dana sebesar
Rp. 50.213.000,-
Jumlah dokumen. Persentase
peningkatan kualitas pedoman standar
biaya dalam penyusunan anggaran 2020.
2. Evaluasi SAB
Anggaran Perubahan Tahun 2019
Dana sebesar
Rp. 50.213.000,-
Jumlah dokumen. Persentase
peningkatan kualitas pedoman standar biaya dalam
penyusunan anggaran
perubahan 2019.
19
6. Program Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
No Kegiatan Masukan Keluaran Hasil
1. Pengendalian Pelaksanaan
Pembangunan
Dana sebesar
Rp. 229.740.500,-
Jumlah SKPD yang dimonitoring.
Persentase pembinaan dan
pengendalian pembangunan yang terselenggara
dengan baik.
2. Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan
Dana sebesar
Rp. 144.283.300,-
Jumlah laporan. Meningkatnya evaluasi pelaksanaan
pembangunan dan pelaporan yang terselenggara
dengan baik.
3. Aplikasi dan Sosialisasi Sistem
Informasi Pembangunan Daerah
(SIMBANGDA)
Dana sebesar
Rp. 51.959.250,-
Jumlah software yang dikembangkan.
Persentase peningkatan
pengembangan sistem pelaporan pembangunan yang
terselenggara dengan baik.
4. Pelaksanaan Tim Evaluasi dan
Pengawasan Realisasi Anggaran
(TEPRA)
Dana sebesar
Rp. 79.128.800,-
Jumlah laporan. Persentase peningkatan
evaluasi dan pengawasan
realisasi anggaran pembangunan.
5. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman Kota
Padang
Dana sebesar
Rp. 133.036.100,-
Jumlah laporan. Persentase peningkatan
koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan
sanitasi permukiman yang terselenggara
dengan baik.
20
Rincian dari rumusan rencana program dan kegiatan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
Kota Padang tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel T-C.33.
21
BAB IV PENUTUP
Renja ini merupakan proses perencanaan yang terjadi atas kerjasama seluruh komponen
Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang, dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan saran dan masukan dari pimpinan maupun staf, baik secara langsung
maupun secara tidak langsung. Selain itu, Renja ini merupakan pedoman dalam peningkatan
kinerja aparatur yang diharapkan dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan dan
pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019.
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis
yang relatif cepat maka renja ini juga bersifat fleksibel, dengan kata lain sewaktu-waktu dapat
dilakukan perubahan/penyesuaian seperlunya.
Semoga apa yang telah dituliskan dalam Renja ini dapat membawa hasil positif dalam
bidang administrasi pemerintahan khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
Padang, 26 Maret 2018
KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN
YENNI YULIZA, ST., MT Pembina/NIP. 19710603 199803 2 003