Upload
dinhdieu
View
214
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
KATA PENGANTAR
Sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka Pemerintah
Kota Padang perlu menjabarkannya dalam bentuk Rencana Kerja yang lebih kongkrit
dan memungkinkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.
Berdasarkan Program Pembangunan Daerah Kota Padang dan Rencana Kerja
Kota Padang, maka perlu pula disusun Rencana Kerja (Renja) OPD Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2014 yang menyesuaikan
terhadap perkembangan dan tuntutan pelayanan masyarakat.
Dengan telah terwujudnya Rencana Kerja Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kota Padang, diharapkan pemahaman akan Visi, Misi tugas dan tanggung jawab
yang dilakukan sebagai staf, abdi Negara dan abdi masyarakat akan memudahkan
kita dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan.
Mengingat Visi Kota Padang yaitu ”MEWUJUDKAN KOTA PADANG SEBAGAI
KOTA PENDIDIKAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA YANG SEJAHTERA,
RELIGIUS DAN BERBUDAYA” maka Visi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kota Padang untuk mendukung Visi Kota tersebut yaitu ”TERCAPAIANYA SISTEM
PADA BIDANG PEREKONOMIAN DI KOTA PADANG”.
Berdasarkan Rencana Kerja ini kiranya menjadi pedoman dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang
dalam melaksanakan penyusunan program, membantu perumusan kebijakan
penyusunan pedoman dan mengkoordinasikan pembinaan serta memonitor
perkembangan produksi daerah, sarana prasarana perekonomian, Ketahanan
Ekonomi Daerah dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
Padang, Juli 2018
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang
Ir. EDI DHARMA, M.Si Nip. 19680513 199403 1 014
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................. i
DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1
1.1 Latar Belakang .......................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ....................................................................... 3
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................... 4
1.4 Sistematika Penulisan ................................................................ 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) ................... 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra OPD ................................................................................ 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD ..................................................... 12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ................ 13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .......................... 17
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .......................................... 17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD .................................................... 17
3.3 Program dan Kegiatan ................................................................. 19
BAB VIII PENUTUP ..................................................................................... 21
Lampiran
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) untuk periode jangka pendek
satu tahun ke depan. Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah
sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA
OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran
renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan,
berpedoman pada Rencana Strategis OPD.
Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan
pembangunan nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan
yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun
perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus
menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana
pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja
pemerintah daerah (RKPD).
Dengan demikian RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari
dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).
Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja
untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh
OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Sementara itu paralel dengan pembuatan rencana kerja pemerintah daerah
(RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan
setiap OPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) OPD, yang disusun
dengan berpedoman kepada renstra OPD dan mengacu kepada RKPD.
Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran
4
pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA)
dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).
Bagian Perekonomian adalah salah satu Unit/ Bagian dari Sekretariat Daerah
Kota Padang yang mempunyai tugas pokok sesuai dengan Perda Nomor. 15
Tahun 2008 yakni : menyiapkan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian
pelaksanaan tugas OPD terkait. Dalam pelaksanaan tugasnya Bagian
Perekonomian mengkoordinasikan permasalahan ekonomi perkotaan dengan
OPD terkait yang terdiri dari 13 sektor yaitu sektor perindustrian, perdagangan
dan pengembangan usaha, kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan
dan kehutanan, peternakan, sektor tenaga kerja dan usaha kecil menengah,
kebudayaan dan pariwisata
Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Padang 2017 yang berfungsi
sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan
memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui
penyelenggaraan Forum OPD dan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan
secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan renja OPD.
Sesuai amanat tersebut maka Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota
Padang sebagai Organisasi perangkat daerah (OPD) pada tahun 2019 ini
menyusun rencana kerja Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota
Padang tahun 2019. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan
Organisasi perangkat daerah (OPD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna
mengoperasionalkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang disertai
dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan
masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai prioritas pembangunan
tahun 2019 yang telah dibuat oleh Bappeda dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Rencana Kerja (Renja) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang
tahun 2019, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun
program dan kegiatan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang
tahun 2019 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang
mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam
penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah
pusat yang dilaksanakan di daerah.
5
Bagian Perekonomian merasa perlu menyusun suatu Rencana Kerja (Renja)
OPD untuk tahun 2019, agar dapat membantu program Pemerintah Kota
Padang didalam memulihkan perekonomian rakyat, agar pelaksanaan program
dan kegiatan berjalan lancar, terpadu, terintegrasi serta terarah sesuai dengan
sasaran dan tujuan yang diinginkan.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan rencana kerja Bagian Perekonomian Sekretariat
Daerah Kota Padang tahun 2019 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3455);
4. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049);
6
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan kierja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012
Nomor 13);
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Bagian Perekonomian
Sekretaiat Daerah Kota Padang Tahun 2019 selaras dengan maksud dan tujuan
rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang
berisi :
a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang
b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang;
c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada
Rencana Strategis Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah kota Padang;
7
Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan
kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan
sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta
sebagai arah dan acuan :
a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);
c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan
efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
e. Agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang diinginkan yaitu
untuk pembangunan ekonomi Kota Padang.
f. Meningkatkan koordinasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi dengan OPD
terkait agar terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Padang di
segala sektor.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN,
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja OPD agar substansi pada bab–bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses
penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan
dokumen RKPD, Resntra OPD, dengan Renja K/L dan Renja
Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya yang
mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
pengganggaran OPD.
8
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja OPD
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahsan dalam penulisan Renja OPD, serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian
renstra OPD,
Bab Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
renja OPD tahun lalu (tahun 2018) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun 2018), mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan renja OPD sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra OPD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja
OPD tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis kinerja pelayanan OPD,
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,
maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6
tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika
indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-
masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan kinerja pelayanan
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD,
Berisikan uraian mengenai :
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan OPD,
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD,
9
3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM
dan MDGs (Millenium Development Goals),
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayana OPD
dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan
yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program
dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud,
yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi OPD
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD,
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra OPD
3.3. Program dan Kegiatan (sebagaimana format terlampir)
Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,
rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan
program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD,
baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi
keduanya
BAB IV PENUTUP,
Berisikan Uraian penutup, berupa :
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan,
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut.
10
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
Rencana Kerja Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang adalah
penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program
yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu
media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal
tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota
Padang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja
Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang selama tahun 2018 dan perkiraan
target tahun 2019. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran
melalui tahapan sebagai berikut :
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran
(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).
Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia,
laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti
dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis
indikator yang telah ditetapkan.
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
11
Evaluasi Program Tahun 2017
Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang pada tahun 2017 ditentukan
dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja
tahun bersangkutan dan APBD kota Padang. Adapun program dan kegiatan
yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu
anggaran yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah :
1. Program : Belanja Tidak Langsung
Kegiatan : - Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan pengelola keuangan
- Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
Anggaran : 273.000.000,-
Realisasi : 260.902.600,-
Prosentase realisasi : 95,57 %
2. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air
dan Listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
dinas/operasional - Penyediaan jasa perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggadaan - Penyediaan komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan Peralatan rumah tangga - Penyediaan bahan Bacaan dan Per-undangan-
Undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar
Daerah - Penyediaan Alat Kebersihan - Penyediaan Jasa Pelayanan Publik
Anggaran : 323.181.920,-
Realisasi : 316.563.600,-
Prosentase realisasi : 97,95 %
3. Program : Peningkatan sarana prasarana aparatur
Kegiatan : - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
Anggaran : 67.690.000,-
Realisasi : 64.506.000,-
Prosentase realisasi : 95,03 %
4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : - Penyusunan Laporan capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Anggaran : 25.000.000,-
12
Realisasi : 24.130.400,-
Prosentase realisasi : 99,52 %
5. Program : Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menegah
Kegiatan : - Penunjang pelaksanaan event/pameran/expo produk unggulan daerah Kota Padang
Anggaran : 163.000.000,-
Realisasi : 158.939.700,-
Prosentase realisasi : 97,51 %
6. Program : Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Kegiatan : - Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED) Kota Padang
- Penyusunan, Penataan dan Evaluasi Potensi Sumber Daya Perekonomian Darah.
- Pengembangan Dukungan Analisa, Pertimbangan dan Saran Bidang Ekonomi
Anggaran : 252.000.000,-
Realisasi : 228.165.500,-
Prosentase realisasi : 89,54 %
7. Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : - Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah Kota Padang
Anggaran : 90.000.000,-
Realisasi : 81.122.650,-
Prosentase realisasi : 90,14 %
8. Program : Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Kegiatan : - Koordinasi, monitoring dan pembinaan lembaga keuangan mikro (LKM) non bank dan lembaga ekonomi mikro lainnya di Kota Padang
Anggaran : 50.000.000,-
Realisasi : 49.844.500,-
Prosentase realisasi : 99,69 %
9. Program : Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
Kegiatan : - Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Pelaku Usaha barang bersubsidi
- Koordinasi dan Monitoring Stabilitas Harga Bahan Pokok (TPID)
Anggaran : 182.040.000,-
Realisasi : 167.001.200,-
Prosentase realisasi : 91,74 %
13
Anggaran Tahun 2017 Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota
Padang sebesar Rp. 1.152.911.920,- (termasuk perubahan) dengan 8
program dan 24 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp
1.090.273.550,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 94,57 %.
Dengan menggunakan format penetapan kinerja, pengukuran kinerja
kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja
untuk tahun 2017 diperoleh hasil capaian kinerja Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kota Padang sebesar 94.57. Dengan capaian kinerja
sebesar 94,57 % tersebut Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota
Padang dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil/memuaskan
dalam pencapaian kinerjanya.
14
Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2018
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2018 dengan usulan
sebesar Rp. 1.491.153.074,00 (sebelum perubahan) terurai dalam 8 program
dan 24 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program
maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 serta perkiraan
capaian program dan kegiatan tahun 2018, dapat dikemukakan beberapa
permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang sebagai berikut:
1. Keterbatasan data dan informasi;
2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
3. Belum optimalnya koordinasi;
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari
setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran
program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas
program/kegiatan
5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani
indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam
merencanakan kegiatan.
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang, maka peningkatan kinerja
organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang
mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola
perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun
perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun
merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses
politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top
down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant.
15
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat
menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai
pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang
disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan
(Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja
daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.
Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis
perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya
aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang
memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi,
bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.
Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang dalam membantu Walikota
Padang, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu
kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan
good governance.
Pada umumnya kualitas pelayanan di Kota Padang mengalami peningkatan.
Namun peningkatan kualitas pelayanan perizinan tersebut belum diikuti oleh
peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang
dihadapi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang dalam
peningkatan kualitas adalah sebagai berikut :
1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data
dan informasi;
3. Belum tersedianya prosedur standar operasional untuk mendukung
pelaksanaan tupoksi;
4. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Bagian Perekonomian Sekretariat daerah Kota Padang dibentuk Berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
16
Kedudukan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang, merupakan
organisasi dari Sekretariat Daerah Kota Padang yang mempunyai tugas
membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengordinasikan Dinas
daerah dan lembaga teknis daerah di Bidang Perekonomian. Sesuai dengan
peraturan tersebut di atas, Bagian Perekonomian mempunyai Tugas Pokok
Melaksanakan penyusunan program, membantu perumusan kebijakan
penyusunan pedoman, dan mengkoordinasikan pembinaan serta memonitor
perkembangan Produksi Daerah, Sarana Prasarana Perekonomian, Ketahanan
Ekonomi Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota,
sedangkan fungsinya:
Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan dan pembinaan
sarana perekonomian, produksi, pemasaran dan kelembagaan ekonomi
daerah.
Pengkajian bahan untuk perumusan kebijakan pegembangan dan
pembinaan sarana perekonomian, produksi, pemasaran dan kelembagaan
ekonomi daerah.
Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan
pengembangan dan pembinaan sarana perekonomian, produksi, pemasaran
dan kelembagaan ekonomi daerah.
Pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi pengembangan dan
pembinaan sarana perekonomian, produksi, pemasaran dan kelembagaan
ekonomi daerah.
Menyiapkan bahan penyusunan Standar Operating Prosedure (SOP)
pembinaan sarana perekonomian, produksi, pemasaran dan kelembagaan
ekonomi daerah.
Penyiapan laporan pelaksanaan kegiataan secara berkala.
Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut kepala Bagian
Perekonomian didukung oleh subag yang terdiri dari :
1. Subag Bina Produksi Daerah.
Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan pedoman dan petunjuk
teknis dibidang produksi daerah meliputi produksi pertanian, peternakan,
17
perikanan kelautan, perkebunan kehutanan, industria, kepariwisataan dan
budaya, industri perdagangan energi dan sumber daya mineral.
Rincian Tugas :
1) Mengumpulkan dan mengolah data peraturan perundang-undangan,
pedoman petunjuk teknis yang berhubungan dengan produksi pertanian,
peternakan, perikanan, perhubungan, industri kepariwisataan
perdagangan dan energi.
2) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan produksi
pertanian, peternakan, perikanan, perhubungan, industri, kepariwisataan
perdagangan dan energi dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah.
3) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan masalah, peternakan, perikanan, perhubungan, industri,
kepariwisataan perdagangan dan energi.
4) Melakukan pemantauan laporan, mengevaluasi pengembangan produksi,
peternakan, perikanan, perhubungan, industri, kepariwisataan
perdagangan dan energi.
5) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka
pelaksanaan pameran produksi daerah dalam dan luar propinsi.
6) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
2. Sub Bagian Bina Sarana Prasarana Daerah.
Sub Bagian Sarana Prasarana Daerah mempunyai tugas
mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan pedoman dan petunjuk
teknis dibidang sarana dan prasarana perekonomian serta melaksanakan
proses perizinan dan pemberian rekomendasi.
Rincian Tugas :
1) Mengumpulkan dan mengolah data peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain
yang berhubungan dengan bidang sarana dan prasarana perekonomian
daerah.
2) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan sarana dan
prasarana perekonomian daerah dan menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah.
18
3) Melaksanakan perizinan dan rekomendasi dibidang sarana dan
prasarana perekonomian.
4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
3. Sub Bagian Ketahanan Ekonomi Daerah.
Subag ketahanan ekonomi daerah mempunyai tugas mengumpulkan dan
mengolah data serta menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
dibidang ketahanan ekonomi daerah.
1) Menghimpun dan mengolah data peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang
berhubungan dengan koperasi dan UKM, BUMN, BUMD, tenaga kerja,
lingkungan dan lembaga perekonomian lainnya.
2) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan koperasi dan,
BUMN, BUMD, tenaga kerja, lingkungan dan lembaga perekonomian
lainnya dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah.
3) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis,
rekomendasi pembinaan koperasi dan UKM, BUMN, BUMD, tenaga
kerja, lingkungan dan lembaga perekonomian lainnya.
4) Melakukan koordinasi unit kerja tertentu dan instansi terkait, dalam
rangka pelaksanaan tugas dan pemecahan masalah koperasi dan UKM,
BUMN, BUMD, tenaga kerja, lingkungan dan lembaga perekonomian
lainnya.
5) Melakukan pemantauan evaluasi, serta pelaporan dibidang ketahanan
ekonomi daerah.
Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Perekonomian
menghadapi permasalahan dan hambatan, antara lain:
1. Masih rendahnya SDM aparat pelaksana dalam pemahaman tugas pokok
dan fungsinya sesuai dengan jabatan dan beban tugas yang akan di kerjakan
mengakibatkan lambatnya pelaksanaan kegiatan.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pada Bagian
Perekonomian.
19
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan
bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan
(ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka
panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.Untuk
setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat
dan memiliki Renja-OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-
OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci
keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi
dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.
Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui
tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat
dicapai.
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan
mengordinasikan Dinas daerah dan lembaga teknis daerah di Bidang
Perekonomian, Bagian Perekonomian mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan
penyusunan program, membantu perumusan kebijakan penyusunan pedoman,
20
dan mengkoordinasikan pembinaan serta memonitor perkembangan Produksi
Daerah, Sarana Prasarana Perekonomian, Ketahanan Ekonomi Daerah dan
tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.
A. TUJUAN
1. Tercapainya dan terarahnya suatu rencana kerja (Renja) OPD Tahun
2018 mendatang.
2. Agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang diinginkan
yaitu untuk pembangunan ekonomi Kota Padang.
3. Meningkatkan koordinasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi dengan
OPD terkait agar terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota
Padang di segala sektor ekonomi.
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui koordinasi dan evaluasi
dengan OPD terkait.
5. Pengentasan kemiskinan melalui evaluasi pelaksanaan Program dan
Kegiatan bidang ekonomi.
6. Peningkatan produksi Daerah melalui koordinasi dan evaluasi.
7. Peningkatan mutu/ kualitas produksi daerah melalui pemantauan/
monitoring.
8. Peningkatan perkuatan lembaga keuangan mikro, Koperasi dan UKM
melalui monitoring dan evaluasi.
9. Peningkatan koordinasi dan evaluasi kestabilan harga bahan pokok.
10. Peningkatan pameran produksi daerah melalui OPD terkait.
11. Peningkatan pembinaan kualitas pemasaran hasil produksi melalui
koordinasi dan evaluasi.
12. Pengawasan penyaluran bantuan modal untuk pengusaha melalui
koordinasi dengan OPD terkait.
13. Koordinasi dan evaluasi pengembangan perdagangan dan perluasan
akses pasar dan informasi.
14. Pengendalian dan Pengawasan, evaluasi pengaturan ruang pasar,
pengaturan perparkiran dan peningkatan sarana prasarana pendukung
pasar melalui koordinasi dengan OPD terkait.
15. Koordinasi dan evaluasi investasi disektor sarana dan prasarana
Perkotaan.
21
B. SASARAN
Dalam rangka untuk menindaklanjuti Kebijakan Pemerintah Kota Padang
perlu ditentukan Sasaran yang akan dicapai, agar lebih terukur, terdiri dari :
1. Tingkat laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang tahun 2019 diprediksi +
65% sehingga tingkat kesejahteraan makin baik.
2. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait di bidang ekonomi
sehingga program perekonomian yang dirancang dapat terlaksana
dengan baik.
3. Melaksanakan kegiatan monitoring dan pembinaan secara terpadu serta
berkesinambungan.
4. Mengevaluasi dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan sektor-sektor
ekonomi.
5. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha melalui
koordinasi sengan OPD terkait.
6. Meningkatkan SDM pelaku usaha dengan upaya pembinaan dan
pelatihan serta melalui promosi usaha di dalam maupun luar daerah.
3.3 Program dan Kegiatan
Pada tahun anggaran 2019 Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota
Padang, merencanakan program dan kegiatan sebagai bentuk penjabaran dari
Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Program dan kegiatan
dimaksud adalah 9 program dan 24 Kegiatan.
Adapun program / kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
No Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
5.01 SEKRETARIAT DAERAH
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
22
No Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 Penyediaan Alat Kebersihan
13 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
III Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
IV Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
16 Monitoring dan Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Non Bank dan Lembaga Ekonomi Mikro Lainnya di Kota Padang
2.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
V Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
17 Penunjang Pelaksanaan Promosi/Pameran/Expo Produk Unggulan Daerah Kota Padang
VI Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
18 Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED) Kota Padang
19 Penyusunan, Penataan dan Evaluasi Potensi Sumber Daya Perekonomian Daerah
3.06 PERDAGANGAN
VII Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
20 Monitoring, Pembinaan dan Pengendalian Pelaku Usaha Barang Bersubsidi
21 Monitoring dan Koordinasi terhadap Stabilitas Harga Bahan Pokok (TPID)
4.02 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
VII Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
22 Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility
4.03 ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
VIII Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
23 Revisi Perda Tentang Peraturan PSM
24 Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah Kota Padang
23
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan
berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah
sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai
kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang
berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan
keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan
Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya
akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah
(trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar
dikedepankan.
Output Rencana Kerja Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota
Padang adalah Program Tahunan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota
Padang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kota Padang.
Rencana Kerja (RENJA) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota
Padang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019 berfungsi pula
sebagai sarana peningkatan kinerja Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota
Padang. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019, RENJA juga
dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam
satu tahun bagi seluruh jajaran Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota
Padang. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam
pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para
pimpinan manajemen dan seluruh staf Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kota Padang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik
dimasa datang.
Padang, Juli 2018 Kepala Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kota Padang
Ir. Edi Dharma, M.Si Nip. 19680513 199403 1 014