Perumahan & Permukiman

UNIVERSITAS GUNADARMA

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

LAND AND DELIVERY SYSTEM FOR HOUSING AND

HUMAN SETTLEMENTS DEVELOPMENT

KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

Universitas Gunadarma

2015

Kelompok

: Aryo Ramadhan Saputro (21312196)

: Exuen Sugiarto Joko P. (22312585)

: Siti Finika Nurasih (27312054)

Jurusan : Teknik Arsitektur

Dosen : Dr. Ir. Ruswandi Tahrir, MSP.

LAND AND DELIVERY SYSTEM KOTA KUPANG ii

ABSTRAKSI

Rumah adalah struktur fisik atau bangunan dimana berfungsi sebagai tempat

berlindung, dimana yang lingkungan sekitarnya berguna untuk kesehatan jasmani dan

rohani, serta keadaan sosialnya baik untuk keluarga maupun individu. Setiap manusia

berhak memiliki tempat berlindung atau bernaung yang layak, sehat, aman, dan

memberikan pengaruh yang baik pada kesehatan jasmani maua psikologinya.

Sedangkan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai

lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan

yang bekerja dengan sebagaimana mestinya. Kemudian lebih dari kesatuan perumahan

menjadikan sebuah permukiman yang memiliki sarana prasarana, utilitas, dan fasilitas

penunjang lainnya dengan skala kawasan perkotaan atau skala pedesaan.

Pada pembahasan kali ini akan dibahas tentang menganalisis jumlah penduduk,

peraturan peraturan tentang perumahan dan permukiman, kemudian menganalisis

tanah peruntukan dan luasnya untuk perumahan bagi penduduk Kota Kupang, Nusa

Tenggara Timur. Serta membahas tentang menciptakan Kota Kupang sebagai kota

ramah lingkungan yang berkelanjutan (sustained eco city), dan menciptakan warga

negara yang cerdas (smart growth citizen) dalam membangun kotanya.

Kata Kunci : Perumahan dan Permukiman, Penduduk, Kota Kupang, Peruntukan

Lahan Perumahan Kota Kupang, Sustained Eco City, Smart Growth Citizen

LAND AND DELIVERY SYSTEM KOTA KUPANG iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya, serta telah memberikan

kelancaran dan kemudahan selama penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini yang bertujuan

untuk memenuhi tugas mata kuliah Perumahan dan Permukiman, Jurusan Teknik

Arsitektur, Universitas Gunadarma, dengan judul Land And Delivery System For

Housing And Human Settements Development Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Tidak sedikit hambatan yang dihadapi oleh kami dalam merampungkan Karya

Tulis Ilmiah ini. Banyak dukungan, saran, dan bimbingan telah membantu kami, maka

dari itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1) Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam

menyelesaikan Laporan Kerja Praktek ini.

2) Prof. Dr. E.S. Margianti, SE. MM., selaku Rektor Universitas Gunadarma.

3) Dr. Ir. Raziq Hasan, MT, selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan

Perencanaan Universitas Gunadarma.

4) Dr. Ir. Arief Rahman, MT., selaku Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas, Teknik

Sipil dan Perencanaan Universitas Gunadarma.

5) Dr. Ir. Ruswandi Tahrir, MSP., selaku Dosen Mata Kuliah Perumahan dan

Permukiman yang telah memberikan waktu, saran, dan bimbingannya kepada

kami sehingga dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

6) Orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan motivasi

bagi kami.

7) Teman teman kelas 4TB03 Teknik Arsitektur yang telah saling membantu

dan mendukung dalam merampungkan Karya Tulis Ilmiah ini.

8) Teman teman Jurusan Teknik Araitektur Angkatan 2012 yang telah

memberikan dukungan kepada kami.

9) Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak

dapat disebutkan satu persatu.

LAND AND DELIVERY SYSTEM KOTA KUPANG iv

Kami menyadari adanya kekurangan dalam Karya Tulis Ilmiah ini. Oleh karena

itu kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan

penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.

Depok, Desember 2015

Tim Penyusun

LAND AND DELIVERY SYSTEM KOTA KUPANG v

DAFTAR ISI

COVER i

ABSTRAKSI ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR TABEL x

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Rumusah Masalah 2

1.3. Tujuan 2

1.4. Manfaat 2

BAB II LANDASAN TEORI 3

2.1. Pengertian Penduduk 3

A. Pengertian Penduduk Menurut Ahli 3

B. Pengertian Penduduk / Warga Negara Pada Pasal 26 UUD 1945 3

C. Metoda Perhitungan Penduduk 3

D. Parameter Perhitungan Penduduk 5

2.2. Pengertian Rumah 7

2.3. Pengertian Perumahan dan Permukiman 8

A. Perumahan 8

B. Permukiman 9

2.4. Pengertian Pertanahan 9

A. Pengertian Tanah 9

B. Pengertian Hukum Agraria 11

C. Hukum dan Manajemen Pertanahan 11

2.5. Pengertian Perkotaan 15

A. Pengertian Kota 15

LAND AND DELIVERY SYSTEM KOTA KUPANG vi

B. Pengertian Perkotaan 16

C. Persamaan dan Perbedaan Kota dengan Perkotaan 17

2.6. Sarana dan Prasarana Pendukung 18

A. Pengertian Sarana dan Prasarana 18

B. Jenis Sarana dan Prasarana untuk Kawasan Permukiman 18

2.7. Sustained Eco City 19

2.8. Smart Growth Citizen 20

BAB III PROFIL KOTA KUPANG 21

3.1. Kondisi Geografis 21

A. Batas Administratif 21

B. Topografi 21

C. Geologi 21

3.2. Sejarah Kota Kupang 21

A. Dasar Hukum Pembentukan 21

B. Sejarah Kota Kupang 22

3.3. Visi dan Misi 23

A. Visi 23

B. Misi 23

3.4. Kependudukan 23

3.5. Sarana Transportasi 27

A. Udara 27

B. Laut 27

C. Darat 28

3.6. Sarana Kesehatan 29

A. Rumah Sakit Pemerintah 29

B. Rumah Sakit / Klinik Swasta 30

C. Daftar Puskesmas 30

D. Laboratorium Kesehatan 30

LAND AND DELIVERY SYSTEM KOTA KUPANG vii

3.7. Pendidikan 30

3.8. Rencana Tata Ruang dan Peruntukan Kota Kupang 33

A. Peta Rencana Pola Ruang Kota Kupang 33

B. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Kupang 34

C. Peta Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kota Kupang 36

3.9. Rencana Pembagian Ruang Kota Kupang 37

A. Kawasan Pusat Perkantoran 37

B. Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Campuran 37

C. Kawasan Industri 38

D. Kawasan Pariwisata 38

E. Kawasan Pendidikan dan Olahraga 38

3.10. Potensi Wilayah Kota Kupang 39

BAB IV ANALISA & PEMBAHASAN 41

4.1. Perhitungan Jumlah Penduduk 41

A. Data Jumlah Penduduk Kota Kupang 41

B. Perhitungan Jumlah Penduduk 41

4.2. Sistem Penyediaan Lahan Perumahan Kota Kupang 43

A. Pengertian Sistem Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Perumahan di

Kota Kupang 43

B. Unsur unsur Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Perumahan di Kota

Kupang 43

4.3. Luas Lahan yang Dibutuhkan untuk Pembangunan Perumahan di Kota

Kupang 50

A. Jenis Rumah yang Akan Dikembangkan di Kota Kupang 50

B. Pengembangan Lokasi Lahan yang Akan Dibangun untuk Perumahan di

Kota Kupang 51

C. Jumlah Penduduk dan Tipe Rumah yang Akan Dibangun Perumahan di

Kota Kupang 53

D. Luas Lahan yang Dibutuhkan untuk Pembangunan Perumahan di Kota

Kupang 54

LAND AND DELIVERY SYSTEM KOTA KUPANG viii

4.4. Pengembangan dan Pendampingan yang Dilakukan untuk Menciptakan

Sustained Eco City dan Smart Growth Citizen 57

A. Potensi Kota Kupang 56

B. Pengembangan yang Dilakukan 57

C. Pendampingan yang Dilakukan 62

BAB V KESIMPULAN 63

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN 65

LAND AND DELIVERY SYSTEM KOTA KUPANG ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Peta Administratif Kota Kupang 22

Gambar 3.2. Walikota dan Wakil Walikota Kupang 23

Gambar 3.3. Peta Kepadatan Penduduk Per Meter Persegi 26

Gambar 3.4. Bandar Udara El Tari Kota Kupang 27

Gambar 3.5. Pelabuhan Kota Kupang 28

Gambar 3.6. Angkutan Umum Bemo Kota Kupang 29

Gambar 3.7. Peta Rencana Pola Ruang Kota Kupang Tahun 2030 33

Gambar 3.8. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Kupang Tahun 2030 34

Gambar 3.9. Peta Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kota Kupang 38

Gambar 4.1. Peta Rencana Tata Ruang Kota Kupang 44

Gambar 4.2. Peta Area Kepadatan Penduduk di Utara Kota Kupang 51

Gambar 4.3. Peta Area Pengembangan Lokasi Perumahan di Selatan dan Tenggara

Kota Kupang 52

Gambar 4.4. Peta Area Pembangunan Perumahan di Kecamatan Maulafa dan

Kecamatan Alak 52

Gambar 4.5. Peta Kawasan Perumahan Tipe 21 54



Gambar 4.8. Peta BWK (Bagian Wilayah Kota) Kota Kupang 2030 56

Gambar 4.9. Lokasi Pelabuhan Pendaratan Ikan 58

Gambar 4.10. Kawasan Pengembangan Agropolitan 59

Gambar 4.11. Kawasan Pengembangan Konservasi 60

Gambar 4.12. Kawasan Pengembangan Pariwisata 61

LAND AND DELIVERY SYSTEM KOTA KUPANG x

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Kelapa Lima 24

Tabel 3.2. Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Alak 24

Tabel 3.3. Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Maulafa 24

Tabel 3.4. Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Oebobo 25

Tabel 3.5. Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Lama 25

Tabel 3.6. Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Raja 25

Tabel 3.7. Tabel Jumlah Penduduk Keseluruhan Kota Kupang 26

Tabel 3.8. Tabel Data Sekolah Per Kecamatan Kota Kupang 40

Tabel 3.9. Tabel Data Sekolah Berdasarkan Status 31

Tabel 3.10. Tabel Jumlah Guru Berdasarkan Tingkat Sekolah 31

Tabel 3.11. Tabel Jumlah Guru Berdasarkan Status Kepegawaian 31

Tabel 3.12. Tabel Jumlah Guru Berdasarkan Pendidikan 31

Tabel 3.14. Tabel Jumlah Guru Berdasarkan Usia 32

Tabel 3.15. Tabel Jumlah Guru Berdasarkan PNS dan NonPNS 32

Tabel 3.16. Tabel Jumlah Guru Berdasarkan Jenis Kelamin 32

Tabel 4.1. Tabel Jumlah Penduduk Kota Kupang Tahun 2012 2015 41

Tabel 4.2. Tabel Jumlah Penduduk Kota Kupang Tahun 2012 2015 45

Tabel 4.3. Tabel Jumlah Rumah Sakit Menurut Kecamatan dan Statusnya 48

Tabel 4.4. Tabel Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan dan Jenisnya

Tahun 2013 2014 48

Tabel 4.5. Tabel Data Transportasi Darat Kota Kupang Tahun 2013 2014 47

Tabel 4.6. Tabel Panjang Jalan Menurut Statusnya Tahun 2013 49

Tabel 4.7. Tabel Panjang Jalan di Kota Kupang Menurut Jenis Permukaan 49

Tabel 4.8. Tabel Persentase Penduduk menurut Golongan Pengeluaran per Kapita

Sebulan, 2012 2013 50

LAND AND DELIVERY SYSTEM KOTA KUPANG 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia adalah adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi

garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara

Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan

terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau, dan jumlah penduduk lebih dari

237 juta jiwa.

Dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa inilah maka diperlukan

fasilitas dan infrastruktur yang lengkap dan merata ke seluruh negeri. Hal yang

utama dalam pemerataan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia adalah adanya

tempat tinggal atau rumah.

Rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk berlindung, dimana

lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani, serta keadaan sosialnya

baik untuk keluarga maupun individu. (Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan

Lingkungan, 2001)

Sebagai salah satu kewajiban pemerintah Indonesia yaitu mensejahterakan

rakyatnya, maka ketersediaan tempat tinggal haruslah diperhatikan dan setiap

warga negara Indonesia behak mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Pada pembahasan kali ini akan dibahas tentang ketersediaan lahan untuk

perumahan dan permukiman, serta menciptakan Sustained Eco City dan Smart

Growth Citizen di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Banyak unsur dan faktor untuk memenuhi ketersediaan lahan untuk

perumahan dan jenis rumah yang nantinya akan dibangun di lahan tersebut, serta

dalam menciptakan Kota Kupang yang ramah lingkungan yang berkelanjutan dan

memiliki penduduk yang cerdas dan pintar dalam mengelola potensi kota dimana

mereka tinggal.


1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana menyediakan lahan untuk perumahan dan permukiman di

Kota Kupang.

2. Bagaimana menciptakan sebuah kota ramah lingkungan yang

berkelanjutan (sustained eco city) di Kota Kupang.

3. Bagaimana menciptakan masyarakat kota yang cerdas dan pintar (smart

growth citizen) di Kota Kupang.

1.3. Tujuan

1. Mengetahui ketersediaan lahan untuk perumahan dan permukiman di

Kota Kupang.

2. Mengetahui cara dan pendampingan yang akan dilakukan di Kota

Kupang dalam menciptakan kota ramah lingkungan yang berkelanjutan

(sustained eco city).

3. Mengetahui cara dan pendampingan yang akan dilakukan untuk

menciptakan masyarakat kota yang cerdas dan pintar (smart growth

citizen) di Kota Kupang.

1.4. Manfaat

Adapun manfaat penulisan dari laporan penelitian arsitektur ini adalah

sebagai berikut :

1. Hasil dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini menjadi syarat dalam

kelulusan Mata Kuliah Perumahan dan Permukiman.

2. Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini menjadi ilmu pengetahuan tentang

penyediaan lahan untuk perumahan, serta bagaimana menciptakan kota

ramah lingkungan yang berkelanjutan dan masyarakat kota yang cerdas

dan pintar.

3. Menjadi bahan referensi dan literatur bagi mahasiswa arsitektur dan/atau

pembaca, serta dunia arsitektur dimasa depan.


BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Penduduk

A. Pengertian Penduduk Menurut Ahli

1. Menurut Jonny Purba, penduduk adalah orang yang matranya sebagai

diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan

himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas

wilayah negara pada waktu tertentu.

2. Menurut P.N.H. Simanjutak, penduduk adalah mereka yang bertempat

tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara.

3. Menurut Sri Murtono, Hassan Suryono, Martiyono, penduduk adalah

setiap orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di dalam wilayah

suatu negara dalam waktu yang cukup lama.

B. Pengertian Penduduk / Warga Negara Pada Pasal 26 UUD 1945

1. Ayat 1; yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia

asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang

sebagai warga negara.

2. Ayat 2; penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang

bertempat tinggal di Indonesia.

3. Ayat 3; hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan

undang-undang.

C. Metoda Perhitungan Penduduk

1. Bunga Berganda

Teknik ini menganggap perkembangan jumlah penduduk akan

berganda dengan sendirinya. Rumus matematis bunga berganda adalah :

Pt + n = Pt (1 + r) n

Pt = Jumlah penduduk daerah yang diselidiki pada tahun dasar t

Pt+n = Jumlah penduduk daerah yang diselidiki pada tahun t+n


R = Rata-rata prosentase tambahan jumlah penduduk

daerah yang diselidiki berdasarkan data masa lampau.

2. Regresi Linier

Proyeksi jumlah penduduk dengan pendekatan statis-tik adalah

dengan cara regresi linier. Teknik ini merupa-kan teknis secara grafis,

dengan cara garis ekstrapolasi ditarik dengan metoda selisih kuadrat

minimum. Secara matematis, garis regresi dinyatakan dengan persamaan

:

P = a + bx

P = Jumlah penduduk daerah yang diselidiki

x = Nilai yang diambil dari variabel bebas

a,b = Konstanta

Perhitungan konstanta diperoleh berdasarkan perhitungan :

P = Na + b X (1)

PX = a X + b X2 (2)

Persamaan (1) dan (2) memberi harga :

a = P X2 - X XP

N X2 - ( X)2

b = N XP - X P

N X2 - ( X) 2

Dengan N = Jumlah tahun data pengamatan.

Untuk kepentingan proyeksi, rumus regresi linier ditulis :

Pt + n = a + b X t + n

3. Cohort Survival Method (CSM)

Teknik perhitungan ini didasarkan pada selisih antara angka

kematian dan angka tetap hidup berbagai ke-lompok umur, kelamin, dan

lain-lain. Biasanya penduduk dikelompokkan menurut usia. Untuk

mengetahui pertambahan keseluruhan, kelompok umur yang tetap hidup

dijumlahkan. Untuk mengetahui laju pertambahan penduduk masing-


masing kelompok umur, digunakan daftar kematian tiap-tiap kelom-pok

umur, dan juga angka keseluruhan wanita tiap kelompok umur.

Untuk tiap selang (interval) usia, pertambahan jumlah penduduk

diperhitungan dari :

Jumlah wanita melahirkan pada tiap kelompok usia,

Jumlah tetap hidup dengan menggunakan laju kematian pada tiap

kelompok usia.

Keuntungan dari teknik ini adalah hasil dari perk-iraan penduduk

berdasarkan kelompok umur, tetapi menuntut persyaratan kelengkapan

data. Usaha pendistribusian penduduk dilakukan untuk dapat pula

mengurangi tekanan di daerah yang sangat padat dengan memperhatikan

kepadatan minimum dan dikaitkan dengan usaha

pengembangan/pembagian fasilitas dan utilitas lingkungan.

D. Parameter Perhitungan Penduduk

1. Fertalitas

Hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita/sekelompok wanita

menyangkut banyaknya bayi lahir hidup

Faktor yang mempengaruhi fertilitas secara umum:

Anggapan/kepercayaan yang dianut masyarakat

Gender

Beberapa macam rumus perhitungan penduduk melalui fertilitas

adalah :

a. Fertilitas / Kelahiran / Crude Birth Date (CBR), yaitu jumlah bayi

yang lahir setiap 1000 penduduk dalam satu tahun. fertilitas ada tiga

golongan :

a. golongan tinggi, fertilitas lebih lebih dari 30

b. golongan sedang, fertilitas antara 20 30

c. golongan rendah , fertilitas kurang dari 20

Rumus tingkat kelahiran ( CBR )

CBR = L/P X 1000


L = Jumlah kelahiran selama setahun

p = jumlah penduduk pada pertengahan tahun

b. Angka Kelahiran Umum / General Fertility Rate (GFR), yaitu

banyaknya kelahiran tiap 1000 wanita yang berusia 15 49 tahun

dalam satu tahun.

Rumus :

GFR = L/W ( 15 49 ) X 1000

L = banyaknya kelahiran selama satu tahun

W = ( 15 49 ) = banyaknya penduduk wanita yang berumur 15

49 tahun pada pertengahan tahun

c. Angka Kelahiran Mneurut Kelompok Umur Tertentu / Age Spesific

Fertility Rate (ASFR), yaitu banyaknya kelahiran setiap 1000 wanita

pada kelompok umur tertentu.

ASFR = Ls/Ws X 1000

Ls = bayi yang dilahirkan wanita umur tertentu

Ws = jumlah wanita pada umur tertentu pada pertengah tahun

2. Mortalitas

Perpindahan penduduk yang relatif permanen dari suatu daerah ke

daerah lain, bagian dari mobilitas penduduk.

Faktor yang mempengaruhi migrasi :

Faktor-faktor daerah asal

Faktor-faktor yang terdapat pada daerah tujuan

Rintangan antara

Faktor-faktor individual

a. Mortalitas / Tingkat Kematian / Angka Kematian Kasar / Crude

Death Rate, yaitu jumlah kematian setiap 1000 penduduk dalam

satu tahun.

Mortalitas ada tiga golongan / kriteria :

1. golongan rendah, mortalitas antara 9-13

2. golongan sedang, mortalitas nya antara 14-18


3. golongan tinggi, mortalitasnya lebih dari 18

Rumus tingkat kematian ( CDR )

CDR = M/P X 1000

M= Jumlah kematian

P = Jumlah penduduk pada pertengahan tahun

b. Angka Kematian Menurut Umur / Age Specifi Death Rate

(ASDR), yaitu angka banyaknya kematian pada kelompok umur

tertentu setiap 1000 penduduk dalam kelompok umur yang sama.

Rumus :

ASDR = Ms/Ps X 1000

Ms = Jumlah kematian dari kelompok umur tertentu

Ps = Jumlah penduduk umur tertentu pada pertengahan tahun

c. Angka Kematian Bayi / Infrant Mortality Rate (IMR), yaitu jumlah

bayi yang mati setiap 1000 bayi yang lahir hidup dalam setahun.

IMR digolongkan menjadi empat kriteria :

1. golongan sangat tinggi , apabila lebih 125

2. golongan tinggi, apanbila 75-125

3. golongan sedang, apabila 35-75

4. golongan rendah, apabila kurang 35

IMR dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan tingkat

kesehatan masyarakat.

Rumus :

IMR= Mo/L X 1000

Mo = Jumlah kematian umur kurang dari 1 tahun

L = Jumlah kelahiran

2.2. Pengertian Rumah

Rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk berlindung, dimana

lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani, serta keadaan sosialnya


baik untuk keluarga maupun individu. (Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan

Lingkungan, 2001)

Fungsi Rumah (Turner, 1972:164-167), yaitu :

3. Rumah sebagai penunjang identitas keluarga, yang diwujudkan dalam

kualitas hunian atau perlindungan yang diberian rumah. Kebutuhan

tempat tinggal dimaksudkan agar penghuni mempunyai tempat tinggal

atau berteduh secukupnya untuk melindungi keluarga dari iklim

setempat.

4. Rumah sebagai penunjang kesempatan keluarga untuk berkembang

dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi atau fungsi

pengembangan keluarga. Fungsi ini diwudkan dalam lokasi tempat

rumah itu didirikan. Kebutuhan berupa akses ini diterjemahkan dalam

pemenuhan kebutuhan sosial dan kemudahan ke tempat kerja guna

mendapatkan sumber penghasilan.

5. Rumah sebagai penunjang rasa aman dalam arti terjaminnya kehidupan

keluarga di masa depan setelah mendapatkan rumah, jaminan keamanan

lingkungan perumahan yang ditempati serta jaminan keamanan berupa

kepemilikan rumah dan lahan.

Secara umum dapat disimpulkan penduduk adalah orang yang bertempat

tinggal atau berdomisili di dalam wilayah sebuah negara dalam waktu yang cukup

lama, serta yang secara hukum memiliki data bertempat tinggal di dalam wilayah

sebuah negara tersebut.

2.3. Pengertian Perumahan dan Permukiman

A. Perumahan

Menurut UU No. 1 Tahun 2011, Perumahan adalah kumpulan rumah

sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang

dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya

pemenuhan rumah yang layak huni.


Jadi, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai

lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana

lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan, seperti penyediaan air

minum dan air bersih, pembuangan sampah, tersedianya listrik, jaringan

telepon, jalan, yang memungkinkan sebuah lingkungan perumahan berjalan

sebagaimana mestinya.

B. Permukiman

Permukiman sering disebut perumahan atau sebaliknya. Perumahan

memberikan kesan tentang rumah beserta prasarana dan sarana lingkungannya.

Perumahan menitikberatkan pada fisik, atau benda mati yaitu house dan land

settlement. Permukiman berasal dari kata to sttle atau berarti menempati atau

mendiami yang berkembang menjadi sebuah proses yang berkelanjutan, yaitu

permukiman tidak menetap, semi menetap, bersifat sementara atau musiman.

Perumahan adalah satu sisi rumah yang disatukan disebuah kawasan

petempatan. Didalam saatu unsur perumahan terdapat beberapa sub unsur

rumah rumah dengan segala kemudahan fisikal seperti kedai kedai, sekolah,

dan lain lain. Di kawasan perumahan, masyarakat hidup berkelompok dan

bersosialisasi antara satu sama lain. (Suparno, 2006)

Menurut UU No. 1 Tahun 2011, Permukiman adalah bagian dari

lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang

mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang

kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

2.4. Pengertian Pertanahan

A. Pengertian Tanah

Pengertian tanah menurut para ahli :

6. Berzelius (1803), tanah sebagai laboratorium kimia alam dimana proses

dekomposisi dan reaksi sintesis kimia berlangsung secara terang. Disini

tampak jelas bahwa tanah belum lagi dianggap sebagai alat prodksi


pertanian melainkan tempat berlangsungnya segala reaksi kimia yang

terjadi di alam.

7. Justus Von Liebig (1840), tanah sebagai tabung reaksi dimana seseorang

dapat mengetahui jumlah dan jenis hara tanaman. Tanah merupakan

gudang persediaan mineral-mineral yang bersifat statis.

8. Falluo (1871), tanah tidak hanya sebagai batu-batuan tetapi juga bagian

dari petografi (petros = batuan) pertanian.Tanah adalah produk hancuran

iklim (weathering) yang bercampur dengan bahan organik.

9. Davy (1913), tanah sebagai laboratorium yang menyediakan unsur-

unsur hara tanaman (nutriens).

10. Werner (1918), tanah adalah lapisan hitam tipis yang menutupi bahan

padat kering terdiri atas bahan bumi berupa partikel-patikel kecil yang

mudah remah, sisa vegetasi dan hewan.

11. Joffe (1949), tanah adalah bangunan alam tersusun atas horizon-horison

yang terdiri atas bahan mineral dan organik, biasanya tak-padu,

mempunyai tebal yang berbeda-beda dan yang berbeda pula dengan

bahan induk yang ada di bawahnya dalam hal morfologi, sifat dan

susunan fisik, sifat dan susunan kimia, dan sifat-sifat biologi.

12. Bremmer (1958), tanah adalah bagian permukaan kulit bumi yang

dijadikan oleh pelapukan kimia dan fisik serta kegiatan berbagai

tumbuhan dan hewan.

Tanah sebagai bagian dari bumi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu

atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2

ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut

tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri

maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Yang dimaksud dengan hak atas tanah itu sendiri yaitu merupakan hak yang

memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau

mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya tersebut.


B. Pengertian Hukum Agraria

Agraria berasal dari kata akker (Bhs. Belanda), agros (Bhs. Yunani) yang

berarti tanah pertanian; agger (Bhs Latin) yang berarti tanah atau sebidang

tanah; agrarius (Bhs. Latin) yang berarti perladangan, persawahan, pertanian;

dan agrarian (Bhs. Inggris) yang berarti tanah untuk pertanian.

Pengertian agraria dapat pula dilihat dari beberapa kamus, di antaranya

dalam Blacks Law Dictionary (1991 : 43) yang menyebutkan agrarian is

relating to land, or to a division or distribution of land; as an agrarian laws.

Dalam kamus hukum karya Andi Hamzah (1986 : 32), agraria diartikan sebagai

masalah tanah dan semua yang ada di dalam dan di atasnya. Lebih lanjut dalam

kamus hukum yang ditulis oleh Subekti dan R. Tjitrosoedibio (1983 : 12),

agraria merupakan urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di

atasnya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

pengertian agraria dalam arti sempit memang hanya meliputi permukaan bumi

yang disebut tanah (tanah yang dimaksud di sini bukan dalam arti fisik

melainkan dalam arti yuridis, yaitu hak), namun agraria dalam arti luas

meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya.

C. Hukum dan Manajemen Pertanahan

1. Hukum Tanah

Hukum tanah merupakan keseluruhan ketentuan baik tertulis maupun

tidak tertulis yang semuanya memiliki objek pengaturan yang sama yaitu

hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai

hubungan hukum konkrit, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun

dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu

kesatuan yang merupakan satu sistem. (Urip Santoso, 2006 : 12)

2. Manajemen Pertanahan

Manajemen pertanahan adalah upaya pemerintah dibidang pertanahan

dalam menentukan dan mencapai sasaran dengan memanfaatkan sumber


daya baik manusia maupun material melalui koordinasi dengan menjalankan

fubgsi - fungsi :

a. Planing (perencanaan)

b. Executing atau pelaksanaan rencana dalam mencapai tujuan melalui

pengambilan keputusan.

c. Organizing atau membentuk organisasi dan menata kelompok

manusia serta hubungan satu sama lain.

d. Persuading yaitu mendorong kelompok manusia tersebut untuk

bekerjasama, berkomunikasi, memberi perintah, memberi laporan,

menanamkan pengertian, penghargaan, gaji, dan insetif.

e. Leading yaitu kemampuan untuk memimpin.

f. Evaluating yaitu memberikan penilaian melalui fungsi pengawasan

berupa teguran agar tercipta suatu apresiasi baik bersifat persuasif

maupun motivasi.

3. Penatagunaan Tanah

Menurut Nandang (2.19-2.20: 2002), penatagunaan tanah adalah

serangkaian kegiatan penataan, peruntukan, penggunaan, dan penyelesaian

tanah secara berkesinambungan dan teratur berdasarkan asas manfaat, lestari,

optimal, seimbang, dan serasi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat Tata Guna

mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengumpulan data dibidang tata guna tanah,

b. Mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja serta

menghimpun dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pengurusan tata

guna tanah,

c. Membina dan melakasanakan penggambaran, penggandaan,

perawatan, pemeriksaan, dan publikasi peta-peta tata guna tanah,

d. Melaksanakan kegiatan dalam memperlancar kegiatan pelayan

umum dibidang tata guna tanah,


e. Membina dan mengembangkan teknis pekerjaan, tenaga peralatan

dan keuangan dalam rangka pelaksaan rencana kegiatan,

f. Melakukan urusan tata usaha Direktorat.

g. Dari Rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas Direktora

Tata Guna Tanah adalah :

h. Mengadakan pengumpulan data,

i. Memberikan petunjuk,

j. Menyelenggarakan koordinasi,

k. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atau fatwa dibidang Tata

Guna Tanah,

l. Menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan,

m. Memberikan pelayanan umum.

Pelaksaan penatagunaan tanah dilakukan dengan memperhatikan fakta-

fakta yang ada berdasarkan hasil survei dan analisis lapangan dikaitkan

dengan kebijakan rencana pemerintah setempat serta perencanaan yang

sudah ditetapkan untuk diperoleh suatu data pokok perencanaan penggunaan

tanah (land use planning).

4. Penataan Penguasaan Tanah

Menurut Nandang (2.20-2.21: 2002), fungsi penguasaan tanah dilakukan

melalui kebijakan landreform yang meliputi fungsi pengawasan pembatasan

penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah untuk melaksanakan proses

sebagaimana pasal 6 UUPA(fungsi sosial hak atas tanah), pasal 7 UUPA

(pemilikan atau penguasaan tanah dibatasi), pasal 10 UUPA (atas bahwa

setiap pemilik tanah harus menggarap atau mengusahakan sendiri tanahnya),

dan pasal 17 UUPA (pemerintah menguasai tanah yang melewati batas

maksimum pemilikan).

Tujuan Landreform yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk

mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah,

sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan

ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.


5. Pengurusan Hak Tanah

Menurut Nandang (2.21-2.22: 2002), fungsi pengurusan tanah sebagai

pelaksanaan pasal 2 UUPA adalah wewenang untuk mengatur hubungan

hukum antara orang dan perbuatan hukum antara orang dan perbuatan hukum

mengenai bumu atau tanah. Kemudian dalam pasal 4 UUPA ditentukan

bermacam-macam hak atas tanah yang berasal dari hak menguasai oleh

negara yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal 16 UUPA yang meliputi

hak-hak sebagai berikut :

a. Hak milik,

b. Hak Guna Usaha

c. Hak Pakai,

d. Hak Sewa,

e. Hak Membuka Tanah,

f. Hak Memungut Hasil Hutan,

g. Hak-hak lain yang akan ditetapkan lebih lanjut (hak pengelolaan,

hak milik satuan Rumah Susun).

Fungsi pengurusan hak atas tanah berkaitan dengan fungsi pengadaan

tanah karena pengertian pengadaan tanah menunjuk pada perbuatan hukum

yang melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah yang

dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah.

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam rangka pengadaan tanah pasti akan

berlanjut dengan perubahan hak atas tanah yang diselenggarakan dengan

penggunaan tanah tersebut nantinya.

6. Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Menurut Nandang (2.23-2.24: 2002), pengukuran dan pendaftaran tanah

merupakan pelaksanaan dari pasal 19 UUPA yang terdiri dari kegiatan-

kegiatan sebagai berikut :

a. Pengumpulan data dan pengelolaan data fisik

b. Pengumpulan dan pengolahan data Yuridis serta pembukuan haknya

c. Penertiban sertifikat


d. Penyajian data fisik dan data Yuridis

e. Penyimpangan daftar umum dan dokumen

Selanjutnya Effendi (95-96:1994), menjelaskan tujuan dan fungsi dari

pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian

hukum dan kepastian atas hak tanah, denagn diselenggarakanya pendaftaran

tanah maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui

status atau kedudukan hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya,

letak, luas, dan batas-batasnya, siapa yang punya, dan beban apa yang ada

diatasnya. Kemudian Fungsi pendaftaran tanah ialah untuk memperoleh alat

pembuktian yang kuat tentang sahnya perbuatan hukum mengenai tanah.

2.5. Pengertian Perkotaan

A. Pengertian Kota

7. Kamus Tata Ruang, kota adalah pemukiman yang berpenduduk relatif besar,

luas area terbatas, pada umumnya bersifat non-agraris, dan kepadatan

penduduk relatif tinggi.

8. SMSAI (Standard Metropolitan Statistical Area) USA Canada, kota adalah

tempat yang:

a. Penduduknya 50.000 jiwa atau gabungan 2 kota dengan total penduduk

50.000 jiwa.

b. Merupakan gabungan kota-kota kecil dengan masing-masing jumlah

penduduknya kurang lebih 15.000 jiwa.

c. Menunjukkan hubungan antara aspek ekonomi dan sosial.

d. 75% penduduknya bekerja di sektor non pertanian.

e. Mayoritas penduduk bekerja di kota.

f. Kepadatan penduduknya 375 jiwa / hektar.

9. Max Weber, kota adalah suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi

sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Ciri kota adalah adanya

pasar sebagai benteng serta mempunyai sistem hukum tersendiri dan bersifat

kosmopolitan.


10. Alan S. Burger, kota adalah suatu permukiman yang menetap

(permanen) dengan penduduk yang heterogen, dimana di kota itu dilengkapi

dengan berbagai fasilitas yang terintegrasi membentuk suatu sistem sosial

dan seterusnya.

11. UU No. 22 th. 1999 Tentang Otonomi Daerah, kota adalah kawasan

yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi

kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan

kegiatan ekonomi.

12. Peraturan Mendagri RI No. 4 th. 1980, kota adalah suatu wadah yang

memiliki batasan administrasi wilayah seperti kotamadya dan kota

administratif. Kota juga berarti suatu lingkungan kehidupan perkotaan yang

mempunyai ciri non agraris, misalnya ibukota kabupaten, ibukota kecamatan

yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan.

13. Peraturan Mendagri No. 2 th. 1987, kota adalah pusat permukiman dan

kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang

diatur dalam peraturan perundangan, serta permukiman yang telah

memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.

B. Pengertian Perkotaan

Perkotaan adalah satuan pemukiman bukan pedesaan yang berperan

didalam satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai

simpul jasa, menurut pengamatan tertentu.

Perkotaan merupakan suatu perkembangan kota yang melibatkan seluruh

elemen-elemen di dalamnya yang menyangkut kota itu sendiri.

Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan

kegiatan ekonomi.

Kriteria kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :


a. Memiliki karakteristik kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau

mata pencaharian penduduknya terutama di bidang industri,

perdagangan dan jasa.

b. Memiliki karakteristik sebagai pemusatan dan distribusi pelayanan

barang dan jasa didukung prasarana dan sarana termasuk pergantian

moda transportasi dengan pelayanan skala kabupaten atau beberapa

kecamatan.

C. Persamaan dan Perbedaan Kota dengan Perkotaan

1. Persamaan Kota dengan Perkotaan

Persamaan kota dan perkotaan terletak pada ciri masyarakatnya, antara

lain :

a. Kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan

kehidupan keagamaan di desa.

b. Orang-orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri

tanpa harus bergantung pada orang-orang lain.

c. Pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan

mempunyai batas-batas yang nyata.

d. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga

lebih banyak diperoleh warga.

e. Jalan pikiran rasional yang pada umumnya dianut masyarakat.

f. Jalan kehidupan yang cepat dikota-kota, mengakibatka pentingnya

factor waktu bagi warga kota.

g. Perubahan-perubahan social tampak dengan nyata di kota-kota,

sebab kota-kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh-

pengaruh dari luar.

2. Perbedaan Kota dengan Perkotaan

Kota adalah pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, dihuni

oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Sedangakan

perkotaan adalah suatu kondisi wilayah yang pola kehidupanya tidak terbatas


pada bentuk administrasi akan tetapi lebih pada pola kehidupan yang

modern.

2.6. Sarana dan Prasarana Pendukung

A. Pengertian Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah suatu fasilitas fisik yang merupakan faktor

potensial untuk menentukan kesuksesan pembangunan suatu wilayah. Oleh

karena itu, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar suatu

pembangunan dapat berjalan dengan baik. (Grigg; 1988. & Jayadinata; 1992)

Tujuan pembangunan sarana dan prasarana adalah untuk memberikan

kenyamanan dan kemudahan bagi penghuni permukiman serta mewujudkan

kawasan kota yang ditata secara lebih baik sesuai dengan fungsinya.

(Rukmana; 1988. & Budiharjo; 1996)

Menurut beberapa pengertian diatas, sarana prasarana adalah suatu fasilitas

fisik yang disediakan untuk kepentingan penduduk suatu kota atau wilayah

yang berfungsi memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penduduk dalam

melakukan aktivitas mereka, serta untuk mewujudkan kawasan kota yang

tertata dengan baik sesuai dengan baik.

B. Jenis Sarana dan Prasarana untuk Kawasan Permukiman

Berdasarkan UURI No. 4/1992 (tentang Perumahan dan Permukiman)

dapat diketahui berbagai jenis prasarana permukiman seperti yang tercantum

dalam Pasal 5 - 7, meliputi :

3. Sarana dasar yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan permukiman

adalah (Pasal 5):

a. Jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang,

pencegahan perambatan kebakaran, serta untuk menciptakan ruang

dan bangunan yang teratur;

b. Jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan

sampah untuk kesehatan lingkungan; dan


c. Jaringan saluran air hujan untuk pengatusan/drainase, dan

pencegahan banjir setempat. Dalam keadaan tidak terdapat air tanah

sebagai sumber air bersih, jaringan air bersih merupakan sarana

dasar.

4. Fasilitas penunjang dimaksud dapat meliputi aspek ekonomi yang antara lain

berupa bangunan perniagaan/perbelanjaan yang tidak mencemari lingkungan.

Sedangkan fasilitas penunjang yang meliputi aspek sosial-budaya, antara lain

berupa bangunan pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan dan

kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman dan pertamanan

(Pasal 6).

5. Utilitas umum meliputi antara lain: jaringan air bersih, jaringan listrik,

jaringan telefon, jaringan gas, jaringan transportasi, dan pemadam kebakaran.

Fasilitas umum membutuhkan pengelolaan secara berkelanjutan dan

profesional oleh badan usaha agar dapat memberikan pelayanan yang

memadai kepada masyarakat (Pasal 7).

2.7. Sustained Eco City

SELF memiliki arti dasar yaitu diri sendiri; menggambarkan individu sebagai

dirinya sendiri; mandiri.

SUSTAINED memiliki arti yaitu keberlanjutan yang memiliki kemampuan

untuk menjaga dan mempertahankan keseimbangan proses atau kondisi suatu

sistem, yang terkait dengan sistem hayati dan binaan.

ECO CITY adalah sebuah konsep yang yang diterapkan oleh sebuah kota yang

ramah lingkungan dan juga untuk menjadi kota yang berkelanjutan. Konsep ini

mengajarkan kita untuk kembali ke alam dan juga menghemat energi yang ada,

contohnya tidak sering menggunakan kendaraan bermotor dan pribadi serta lebih

memilih menggunakan transportasi umum, membuat Ruang Terbuka Hijau, dan

tidak merusak lingkungan alam.


Dari penjelasan di atas SELF SUSTAINED ECO CITY memiliki arti adalah

sebuah kota yang menerapkan konsep ramah lingkungan yang bersifat mandiri

serta memiliki arah kota yang berkelanjutan dalam menjaga konsep ramah

lingkungan itu sendiri.

2.8. Smart Growth Citizen

SMART memiliki arti pintar; cerdas.

GROWTH memiliki arti pertumbuhan; perkembangan; perkembangan secara

kualitas maupun kuantitas yang meningkat.

CITIZEN memiliki arti warga negara; warga kota; penduduk; komunitas.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa SMART GROWT CITIZEN

memiliki arti penduduk mandiri yang memiliki konsep pemikiran pintar dalam

mengembangkan dan mengolah potensi yang ada di kota tempat mereka tinggal.

Selain dapat mengembangkan dan mengolah potensi, para penduduk dapat

menjaga keseimbangan lingkungan alam di kota tersebut, serta dapat menjaga dan

memperbarui potensi yang ada di kota mereka tinggal.


BAB III

PROFIL KOTA KUPANG, NTT

3.1. Kondisi Geografis

A. Batas Administratif

1. Luas : 18.027 km2

2. Timur : Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang

3. Barat : Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang

4. Utara : Teluk Kupang

5. Selatan : Kecamatan Nakamese dan Kecamatan Taebenu, Kabupaten

Kupang

B. Topografi

1. Daerah tertinggi diatas permukaan laut di bagian selatan dengan

ketinggian 100 350 m.

2. Daerah terendah diatas permukaan laut di bagian utara 0 50 m.

3. Tingkat kemiringan rata rata 15%.

C. Geologi

Pembentukan tanah terdiri dari bahan keras dan bahan non vulkanis.

Bahan bahan mediteran/rencinal/liosol terdapat di kecamatan Alak,

Maulafa, Oebobo, Kota Raja, Kelapa Lima, dan Kota Lama.

Batas Geofrafis :

1. 100 36 14 100 39 58Lintang Selatan.

2. 1230 32 23 1230 37 01Bujur Timur.

3.2. Sejarah Kota Kupang

A. Dasar Hukum Pembentukan

Kota Kupang dibentuk berdasarkan UU No. 5 tahun 1996 dan

dituangkan dalam lembar negara No. 3632 tahun 1996. Peresmiannya


Kecamatan Alak

Kecamatan Kota Lima

Kecamatan Oebobo

Kecamatan Maulafa

Kecamatan Kota Raja

Kecamatan Kota Lama

dilakukan oleh Mendagri Yogi SM pada 25 April 1996, sekaligus

mengangkat Letkol Inf. S. K. Lerik menjadi Walikota Kupang.

B. Sejarah Kota Kupang

Nama Kupang berasal dari kata Lai Kopan (=Nai Kopan) yaitu nama

seorang raja yang memerintah Kota Kupang sebelum bangsa portugis

datang ke NTT.

Pada tahun 1486 Pulau Timor memiliki 12 kota bandar yang sering

ramai dikunjungi pedangang dari kawasan Indonesia Barat untuk mencari

kayu cendana, namun kedua belas kota tersebut tidak disebutkan namanya.

Salah satu kota dari kota bandar tersebut terletak di pesisir pantai yang

strategis di Pulau Timor. Diduga kota tersebut adalah kota yang dikenal

saat ini sebagai Kupang.

Kota Kupang terdiri dari 6 kecamatan yaitu Alak, Maulafa, Oebobo,

Kota Raja, Kota Lima, dan Kota Lama serta 51 kelurahan.

Gambar 3.1. Peta Administratif Kota Kupang

Sumber : Kumpulan Peta Administrasi Indonesia


3.3. Visi dan Misi

A. Visi

Mewujudkan Kota Kupang sebagai Kota Berbudaya, Modern, Produktif

dan Nyaman yang berkelanjutan.

B. Misi

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Masyarakat Kota

Kupang yang Berkualitas.

3. Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik dan Penegakan Supremasi

Hukum.

4. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur Perkotaan yang

Berkelanjutan.

5. Merningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Pada periode 2012 2017, Kota Kupang dipimpin oleh :

Sumber : www.kupangkota.go.id

3.4. Kependudukan

Kota Kupang mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun.

Walikota Kupang (Periode

2012 2017) JONAS SALEAN, SH.M.Si

.

Wakil Walikota Kupang (Periode

2012 2017) dr. HERMANUS MAN


Berdasarkan sumber dari website resmi Kota Kupang, diketahui jumlah

penduduk kota tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Kelapa Lima (Keadaan

November 2014)


Tabel 3.2. Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Alak (Keadaan November

2014)


Tabel 3.3. Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Maulafa (Keadaan November

2014)



Tabel 3.4. Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Oebobo (Keadaan November

2014)


Tabel 3.5. Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Lama (Keadaan

November 2014)


Tabel 3.6. Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Raja (Keadaan

November 2014)



Tabel 3.7. Tabel Jumlah Penduduk Keseluruhan Kota Kupang (Keadaan

November 2014)


Dari sajian tabel diatas, persebaran penduduk Kota Kupang dapat dilihat

pada gambar peta berikut :

Gambar 3.3. Peta Kepadatan Penduduk Per Meter Persegi

Sumber : www.bappedakotakupang.go.id/info

Keterangan :

Kepadatan 0 1000 m2

Kepadatan 1000 5000 m2


Kepadatan 15000 - 20000 m2



3.5. Sarana Transformasi

A. Udara

Kota Kupang memiliki sebuah bandar udara dengan nama Bandar

Udara Internasional El Tari. Dahulu bernama pelabuhan udara Penfui.

Nama Bandar Udara El Tari untuk mengenang jasa (almarhum) mantan

Gubernur Nusa Tenggara Timur, El Tari, sejak 20 Desember 1988. Istilah

Pelabuhan Udara kemudian diubah menjadi Bandar Udara sejak tanggal 1

September 1985.

Pelabuhan udara ini ditetapkan sebagai pelabuhan udara kelas III.

Dengan makin meningkatnya arus lalu lintas melalui Bandar Udara

Kupang, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan

fungsi bandara, maka diterbitkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri

Perhubungan, Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Keuangan

dengan nomor : KEP/30/IX/75, KM 393/3/PHB 75 dan KEP.

927.A/MK/IV/8/75[8], yaitu tentang Penggunaan Bersama Pangkalan dan

Pelabuhan Udara. Dalam surat keputusan tersebut dinyatakan Pelabuhan

Udara Penfui menjadi Pelabuhan Udara Sipil Kelas II.

Gambar 3.4. Bandar Udara El Tari Kota Kupang

Sumber : www.google.com

B. Laut

Pelabuhan Tanjung Karang Kupang dapat melayani kapal-kapal barang

maupun penumpang. Dahulu melalui dermaga ini sering melayani kapal


penumpang menuju Pante Makasar, Ruteng, Baa, Dili, Kalabahi dan lain-

lain.

Pelabuhan Niaga dan Pelabuhan Komersil terletak di daerah Tenau dan

Bolok, yang merupakan wilayah Kabupaten Kupang.

Di wilayah Kota Kupang terdapat Pelabuhan Rakyat di Namosain dan

Pelabuhan Laut Kupang. Pelabuhan Kota Kupang merupakan pelabuhan

tempat kapal kapal kayu melayani transportasi laut menuju Rote, Semau

dan beberapa daerah di sekitar Kota Kupang. Sebelumnya juga digunakan

oleh para nelayan sebagai tempat berlabuh dan bongkar muat hasil

tangkapan.

Sedangkan Pelabuhan Kupang yang merupakan pelabuhan laut tua, saat

ini menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal layar dari luar negeri dan

menjadi salah satu tempat persinggahan dalam kegiatan Sail Indonesia dari

Darwin, Australia menuju beberapa pulau di Indonesia.

Gambar 3.5. Pelabuhan Kota Kupang


C. Darat

Sistem transportasi darat Kota Kupang dilayani oleh minibus angkutan

kota yang biasa disebut bemo. Ada pula layanan taksi dan beberapa rute

dilayani oleh bus kota. Sebagian besar rute dalam kota dilayani oleh bemo

yang menghubungkan beberapa terminal seperti Terminal Kupang,


Terminal Oepura dan Terminal Oebobo. Untuk keberangkatan jalan darat

ke luar kota dilayani di Terminal Oebobo.

Selain itu terdapat juga jasa layanan transportasi roda dua yang lebih

dikenal dengan ojek yang banyak dijumpai di setiap sudut Kota Kupang.

Melalui jalan darat pula dilayani bus antar kota dalam provinsi ke SoE,

Kefa dan Atambua, serta antar negara, yakni ke Dili, Timor Leste. Bus ini

disediakan oleh berbagai penyedia layanan termasuk DAMRI. Layanan

imigrasi Indonesia-Timor Leste dilaksanakan di Tasifeto Timur-Batugade.

Gambar 3.6. Angkutan Umum Bemo Kota Kupang


3.6. Sarana Kesehatan

Kota Kupang memiliki sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah

maupun yang dikelola oleh swasta. Berikut adalah daftar rumah sakit serta badan

pelayanan kesehatan yang tersebar di Kota Kupang berdasarkan data dari website

resmi Kota Kupang.

A. Rumah Sakit Pemerintah

1. RSUD W. Z. Johannes Kupang

2. RS Bhayangkara Kupang

3. RS Korem 161 Wira Sakti Kupang

4. Rumkital Kupang

5. RSUD S.K Lerik Kupang


B. Rumah Sakit / Klinik Swasta

1. RS Mamami

2. RS Dedari

3. RS Kartini

4. RS Leona

5. Siloam Hospital Kupang

6. RS Carolus Boromeus

C. Daftar Puskesmas

1. Puskesmas Alak

2. Puskesmas Naioni

3. Puskesmas Bakunase

4. Puskesmas Pasir Panjang

5. Puskesmas Kupang Kota

6. Puskesmas Oebobo

7. Puskesmas Oepoi

8. Puskesmas Sikumana

9. Puskesmas Penfui

D. Laboratorium Kesehatan

1. Laboratorium Klinik Prodia

2. Kartini Diabetes and Eye Center

3. Laboratoriam RS Prof W Z Yohanes

3.7. Pendidikan

Tabel 3.8. Tabel Data Sekolah Per Kecamatan Kota Kupang



Tabel 3.9. Tabel Data Sekolah Berdasarkan Status


Tabel 3.10. Tabel Jumlah Guru Berdasarkan Tingkat Sekolah


Tabel 3.11. Tabel Jumlah Guru Berdasarkan Status Kepegawaian


Tabel 3.12. Tabel Jumlah Guru Berdasarkan Pendidikan



Tabel 3.14. Tabel Jumlah Guru Berdasarkan Usia


Tabel 3.15. Tabel Jumlah Guru Berdasarkan PNS dan NonPNS


Tabel 3.16. Tabel Jumlah Guru Berdasarkan Jenis Kelamin



3.8. Rencana Tata Ruang dan Peruntukan Kota Kupang

Sebuah kota harus memiliki perencanaan tata ruang yang baik agar kota

tersebut tertata dengan rapi dengan pembagian infrastruktur yang merata bagi

seluruh masyarakat kota tersebut.

A. Peta Rencana Pola Ruang Kota Kupang

Gambar 3.7. Peta Rencana Pola Ruang Kota Kupang Tahun 2030

Sumber : http://penataanruang.pu.go.id


B. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Kupang

Gambar 3.8. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Kupang Tahun 2030



Keterangan :

a) BWK I

Kawasan perdagangan, pusat pemerintahan provinsi, pelayanan

kesehatan, tempat pendaratan ikan, dan permukiman dengan intensitas

kegiatan tinggi.

b) BWK II

Kawasan pelayanan pemerintahan kota, perdagangan, pariwisata, dan

permukiman dengan intensitas kegiatan tinggi.

c) BWK III

Kawasan pengembangan pendidikan tinggi, pusat pelayanan transportasi

udara dan darat, kawasan pariwisata, kawasan permukiman kepadatan

sedang.

d) BWK IV

Pusat pengembangan industri, pergudangan, pelabuhan umum dan

pelabuhan perikanan, kawasan pariwisata, permukiman, serta tempat

pembuangan akhir sampah.

e) BWK V

Kawasan pengembangan permukiman kepadatan sedang.

f) BWK VI

Pengembangan permukiman terbatas, pengembangan kawasan

agropolitan, kawasan konservasi untuk resapan air.

g) BWK VII

Pengembangan permukiman terbatas, pengembangan agropolitan,

kawasan konservasi untuk kepentingan pengamanan daerah tangkapan

air rencana Bendungan Kolhua.


C. Peta Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kota Kupang

Gambar 3.9. Peta Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kota Kupang

Tahun 2030



3.9. Rencana Pembagian Ruang Kota Kupang

A. Kawasan Pusat Perkantoran

1. Kawasan perkantoran pemerintahan Provinsi NTT terletak di Kelurahan

Oebobo, Kelurahan Naikoten I, Kelurahan Airnona, Kelurahan Oebufu,

Kelurahan Oepura, Kelurahan Naikolan, dan Kelurahan Fontein;

2. Kawasan perkantoran pemerintahan Kota Kupang terletak di Kelurahan

Kelapa Lima, Kelurahan Pasir Panjang, Kelruhana Oebufu, dan

Kelurahan Oesapa;

3. Kawasan perkantoran swasta yang diarahkan menyatu dengan lokasi

pengembangan kegiatan jasa, terutama pada kawasan di sisi jaringan

jalan arteri dan kolektor.

B. Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Campuran

1. Kawasan Perdagangan Grosir terletak di Kota Lama Keluarahan LLBK

(Lais Lais Bis Kopan), Kelurahan Solor, sekitar Jl. Timor Raya,

Kelurahan Oesapa dan Kelurahan Lasiana.

2. Kawasan Perdagangan Modern terletak di Kota Lama, sekitar Jalan

Moh. Hatta, Jalan Sudirman, Jalan Suharto, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan

Ahmad Yani, Jalan Timor Raya dan Jalan Bundaran PU, Jalan Veteran,

Jalan Tompello, Jalan Cak Doko, serta Jalan W.J. Lalamentik, Jl. HR.

Koroh, Jl. Amabi, Jl. Vector Feonay, Jl. Untung Surapati, Jl. Badak, Jl.

RW. Monginsidi, dan Jl. El Tari, Jl. Frans Seda, Jl. Piet A. Tallo, dan Jl.

Herman Johannes serta di setiap lokasi sub pusat kota dan pusat

lingkungan dengan besaran yang disesuaikan dengan jangkauan

pelayanan.

3. Kawasan Perdagangan Tradisional terletak di Pasa Kasih (Naikoten I),

Pasar Kuanino, Pasar Oebobo, Pasar Oesapa, Pasar Penfui dan

pengembangan di Kelurahan Maulafa, Kelurahan Sikumana, Kelurahan

Manulai II, dan Kelurahan Alak dan bertahap akan dibangun di tiap

keluarahan.


C. Kawasan Industri

1. Industri Berat (Polutif) berlokasi di BWK IV, Kecamatan Alak pada

kawasan Industri Tenau dan sekitarnya.

2. Industri Ringan berlokasi di BWK II di Kelurahan Tuan Daun Merah

(TDM) dan Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo.

3. Industri kecil / rumah tangga berlokasi menyebar di setiap BWK

menyatu dengan lingkungan perumahan.

D. Kawasan Pariwisata

1. Kawasan Pariwisata alam terletak di Kelurahan Lasiana dan Kelurahan

Oesapa, Kelurahan Pasir Panjang dan Kelurahan Kelapa Lima,

Kelurahan Namosain, Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang,

Kelurahan Alak, Kelurahan Penkase-Oelata, Kelurahan Fatukoa,

Kelurahan Manupaten, dan Kelurahan Batuplat.

2. Rencana kawasan pariwisata buatan terletak di Kelurahan Kolhua,

Kelurahan Penfui, Keluraham Oebufu, Kelurahan Fatutuli, Kelurahan

TDM, dan Kelurahan Kelapa Lima.

3. Kawasan pariwisata cagar budata Tugu Jepang di Kelurahan Penfui,

Meriam Jepang di Kelurahan Kelapa Lima dan Kelurahan Num Baun

Delha; kawasan Gereja dan Klenteng di Kelurahan Lai Lai Besi Kopan;

Kawasan Goa Jepang di Kelurahan Penfui, Kelurahan Bakunase,

Kelurahan Liliba dan Kelurahan Nun Bau Delha; Benteng Concordia di

Kelurahan Fatufeto; kawasan Makam Raja Kupang di Kelurahan

Bakunase, makam Raja Raja Taebenu di Kelurahan Manupaten; dan

kawasan Makam Belanda di Kelurahan Nunhila dan Kelurahan Fatufeto.

E. Kawasan Pendidikan dan Olahraga

1. Kawasan pendidikan di Kota Kupang, khususnya untuk pendidikan

tinggi diarahkan ke Kelurahan Merdeka (Unwira), Kelurahan Oesapa,

Kelurahan Lasiana (Undana, Unkris, dan STIM), di Kelurahan Kayu

Putih UMK, Uyelindo, Stikes CHMK, PGRI, di Kelurahan Naikoten I

Kampus Undana Lama, Kampus San Pedro, di Kelurahan Kelapa Lima


STIE Oemathonis, Kelurahan Oesapa Barat STIBA Mentari dan STIBA

Cakrawala, di Kelurahan Oesapa Selatan Akademi Farmasi, di

Kelurahan Fatubesi Akademi Keuangan Efata.

2. Kawasan olahraga di Kota Kupang, untuk skala regional berada di

Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo (Stadion Oepoi) dan Tingkat

local (kecamatan dan kota) diarahkan pada dua daerah utama, yaitu

Kelurahan Lasiana (Lapangan Lasitrada) dan Kelurahan Merdeka

(Stadion Merdeka). Masing masing bagian wilayah kota mempunyai

prioritas peruntukan pengembangan.

3.10. Potensi Wilayah Kota Kupang

Kota Kupang sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang

memiliki fungsi pengembangan wilayah yang luas, tidak saja dalam

tatanan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi juga dalam

tatanan regional maupun nasional. Hal tersebut tercermin dan telah

ditegaskan dalam kebijakan Rencanan Tata Ruang Wilayah Nasional

(RTRWN) yang menetapkan Kota Kupang Sebagai salah satu Pusat

Kegiatan Nasional (PKN) yang terletak di Indonesia Bagian Timur.

Hal ini menunjukkan bahwa Kota Kupang mengemban fungsi

pengembangan regional yang luas, dan diarahkan agar memiliki fungsi

fungsi pengembangan sebagai berikut :

A. Simpul utama kegiatan ekspor impor atau pintu gerbang

menuju kawasan internasional Bagian Timur Indonesia;

B. Pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau melayani

beberapa provinsi;

C. Simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa

provinsi.


Selain itu dalam kebijakan pengembangan kawasan andalan, Kota

Kupang termasuk salah satu kawasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

dengan kegiatan utama adalah sektor industri, pariwisata, dan

perikanan laut.

Berdasarkan pengembangan potensi secara spasil yang dilakukan

melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Nusa

Tenggara Timur, Kota Kupang termasuk dalam Kawasan Strategis

Untuk Pertumbuhan Ekonomi, yaitu Tenau sampai LLBK (Lais Lais

Bis Kopan) kawasan strategis Provinsi NTT, selanjutnya dari LLBK

(Lais Lais Bis Kopan) sampai Lasiana merupakan kawasan strategis

kota dan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup terdapat di

Kelurahan Naioni, Fatukoa, dan Kolhua.


BAB IV

ANALISA & PEMBAHASAN

4.1. Perhitungan Jumlah Penduduk

A. Data Jumlah Penduduk Kota Kupang

Tabel 4.1. Tabel Jumlah Penduduk Kota Kupang Tahun 2012 2015

Sumber : Bappeda Kota Kupang 2015

B. Perhitungan Jumlah Penduduk

1. Perhitungan Jumlah Penduduk pada Pertengahan Tahun

Jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang akan diambil adalah

jumlah penduduk pada tahun 2015. Hasil dari perhitungan ini akan

dimasukkan ke dalam perhitungan jumlah angka kelahiran dan angka

kematian.

Rumus Jumlah Penduduk Pada Pertengahan Tahun :

Diketahui :

P : jumlah penduduk pertengahan tahun

P1 : jumlah penduduk periode sensus 1 : 365,348 (2012)

P2 : jumlah penduduk periode sensus 2 : 409,743 (2015)


P = 365,348 + 409,743 / 2

P = 387,545

2. Angka Kelahiran Kasar / Crude Birth Rate (CBR)

Angka kelahiran kasar, yaitu angka yang menunjukkan banyaknya bayi

lahir hidup dari setiap seribu penduduk dalam periode tahun tertentu.

Rumus CBR / Angka Kelahiran Kasar adalah :

Diketahui :

CBR : Angka Kelahiran Kasar

B : Jumlah kelahiran pada tahun 2015 : 130,711

P : Jumlah penduduk pertengahan tahun : 387,545

CBR = 409,743 / 130,711 X 1000

CBR = 3.13 X 1000

CBR = 3,130

Jadi, 3,130 bayi yang lahir pada tiap 1000 wanita di Kota Kupang pada

tahun 2015

3. Angka Kematian Kasar / Crude Death Rate (CDR)

Mortalitas adalah ukuran jumlah kematian (umumnya, atau karena akibat

yang spesifik) pada suatu populasi, skala besar suatu populasi, per dikali

satuan.

Rumus CDR / Angka Kematian Kasar adalah :

Diketahui :

CBR : Angka Kematian Kasar

D : Jumlah Kematian pada tahun 2010 : 790

P : Jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2015 : 387,545

CDR = 790 / 387,545 X 1000

CBR = 2


Jadi, 2 bayi yang meninggal pada tiap 1000 wanita yang melahirkan

pada tahun 2015

4.2. Sistem Penyediaan Lahan Perumahan Kota Kupang

A. Pengertian Sistem Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Perumahan di

Kota Kupang

1. Pengertian Sistem

Menurut L. James Havery, sistem adalah suatu prosedur yang

rasional dan logis, yang berguna untuk merancang ataupun melakukan

suatu rangkaian komponen yang saling berkaitanan satu sama lainnya.

Sedangkan menurut Poerwadarminta, sistem ialah sekelompok

bagian-bagian yang berupa alat dan lain sebagainya, yang berkerja sama

untuk melaksanakan tujuan tertentu.

2. Pengertian Sistem Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Perumahan di

Kota Kupang

Dari pengertian sistem secara umum diatas, sistem penyediaan lahan

untuk pembangunan perumahan dan permukiman adalah suatu prosedur

yang rasional dan logis, serta memiliki unsur unsur terkait yang saling

bekerja sama untuk merancang dan melaksanakan tugas dengan tujuan

untuk menyediakan lahan, perancangan, serta persebaran permukiman.

B. Unsur unsur Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Perumahan di Kota

Kupang

1. Luas Kota Kupang dan Rencana Tata Ruang Kota Kupang

Luas Kota Kupang : 18,027 km2.

Penetapan Kota Kupang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN),

sebagai Kawasan Strategis Daerah Bagian Selatan Indonesia. Pemerintah

Kota Kupang bersama DPRD telah menetapkan Peraturan Daerah

Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Kupang dan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana

Detail Tata Ruang Kota Kupang tahun 2011-2012. Dengan


ditetapkannya dua Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memacu

percepatan pembangunan Kota Kupang dalam semua sektor.

Berikut adalah rencana tata ruang Kota Kupang :

Gambar 4.1. Peta Rencana Tata Ruang Kota Kupang

Sumber : Bappeda Kota Kupang


Keterangan :

a. BWK I

Kawasan perdagangan, pusat pemerintahan provinsi, pelayanan

kesehatan, tempat pendaratan ikan, dan permukiman dengan

intensitas kegiatan tinggi.

b. BWK II

Kawasan pelayanan pemerintahan kota, perdagangan,

pariwisata, dan permukiman dengan intensitas kegiatan tinggi.

c. BWK III

Kawasan pengembangan pendidikan tinggi, pusat pelayanan

transportasi udara dan darat, kawasan pariwisata, kawasan

permukiman kepadatan sedang.

d. BWK IV

Pusat pengembangan industri, pergudangan, pelabuhan umum

dan pelabuhan perikanan, kawasan pariwisata, permukiman,

serta tempat pembuangan akhir sampah.

e. BWK V


f. BWK VI



g. BWK VII

Pengembangan permukiman terbatas, pengembangan

agropolitan, kawasan konservasi untuk kepentingan

pengamanan daerah tangkapan air rencana Bendungan Kolhua.

2. Jumlah Penduduk Kota Kupang

Tabel 4.2. Tabel Jumlah Penduduk Kota Kupang Tahun 2012

2015


Sumber : Bappeda Kota Kupang 2015

3. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Penyediaan Lahan untuk

Perumahan di Kota Kupang

a. Kesehatan

Tabel 4.3. Tabel Jumlah Rumah Sakit Menurut Kecamatan dan

Statusnya 2013 2014

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2013 2014

Tabel 4.4. Tabel Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut

Kecamatan dan Jenisnya Tahun 2013 2014

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2013 -2014 Posyandu

Bayi dan Balita digabung


Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah rumah sakit dan fasilitas

pelayanan kesehatan sudah cukup memadai, namun pada Kecamatan

Kelapa Lima tidak ada satu pun rumah sakit, hal ini menandakan

persebaran rumah sakit belum merata di setiap kecamatan.

b. Transportasi

Transportasi Darat

Sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan nasional,

provinsi, kota/lokal. Adapun jaringan jalan nasional terdiri dari

jalan A. Yani, Sukarno, Siliwangi, Pahlawan, M. Praja, Sumba-

Sumatra, Timor raya, Adisucipto dan Eltari sepanjang 40,445

Km. Sedangkan jalan provinsi terdiri dari jalan Nisnoni, Untung

Suropati, Moh. Hatta, Sudirman, Soeharto, H.R. Koroh, Amabi,

Perintis Kemerdekaan, Cak doko, Palapa, Herewila, W.J.

Lalamentik dan lingkar luar Kota Kupang sepanjang 51,08 Km.

Untuk jalan Kota terdiri dari jalan lokal, lingkungan dan pesisir

yang tersebar di seluruh wilayah kota.

Untuk pelayanan transportasi darat telah disediakan 3 terminal

angkutan umum yaitu terminal Oebobo, Kota Lama, Belo,

Manulai II dan Penkase Oeleta.

Tabel 4.5. Tabel Data Transportasi Darat Kota Kupang Tahun

2013 2014

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kupang


Transportasi Laut

Terdiri dari ketatanan kepelabuhanan alur pelayaran, dimana

Kota Kupang sebagai bagian dari alur lalu lintas Indonesia

Timur memiliki pelabuhan Tenau sebagai pelabuhan samudera

yang dijadikan pusat kegiatan ekspor impor terutama ke

Kawasan Timur Indonesia (KTI) maupun ke wilayah barat.

Sejak tahun 2004 pemerintah pusat telah mengakreditasi

pelabuhan Tenau di Kota Kupang sebagai pelabuhan

internasional di kawasan Asia Pacifik. Pelabuhan yang luasnya

mencapai 2.000 m2 tersebut merupakan salah satu yang terbesar

di Indonesia karena memiliki berbagai fasilitas untuk kegiatan

bongkar muat barang dan jasa serta kegiatan penyebrangan ke

kawasan timur Indonesia dan ke beberapa Negara Asia Pasifik

seperti Timor Leste, Australia Utara dan New Zealand. Selain

itu Kota Kupang memiliki terminal khusus perikanan di

kelurahan Alak, pelabuhan khusus perikanan Pangkalan

Pendaratan Ikan Oeba di kelurahan Fatubesi, pelabuhan khusus

perikanan rakyat di kelurahan Oesapa, dan pelabuhan khusus

/pelabuhan rakyat di kelurahan Namosain.

Transportasi Udara

Kota Kupang sebagai pintu gerbang selatan Indonesia karena

berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste sebelah timur,

dan Australia serta Selandia Baru sebelah selatan memiliki

Bandar udara yang memegang peranan penting didalam

mendukung perannya sebagai simpul pelayanan jaringan

transportasi antar wilayah, serta sebagai kota persinggahan

utama terkait kedudukannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional

(PKN). Bandar udara Eltari yang berada di kelurahan Penfui

kecamatan Maulafa adalah Bandar udara kelas I yang sebagai


pusat penyebaran sekunder dengan panjang dimensi runway

2.800 m x 45 m.

c. Kondisi Jalan

Tabel 4.6. Tabel Panjang Jalan Menurut Statusnya Tahun 2013

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang 2013

Tabel 4.7. Tabel Panjang Jalan di Kota Kupang Menurut Jenis

Permukaan Tahun 2013

Sumber : Dina Pekerjaan Umum Kota Kupang 2013

Kondisi jalan aspal yang meningkat akan memberikan kenyamanan

bagi para pengendara dan sebagai faktor pemilihan lokasi dalam

membangun perumahan dan permukiman.

d. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Kupang

Grafik 4.1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Kupang Tahun 2011

2015

Sumber : BPS Kota Kupang Tahun 2013


Pada data grafik diatas menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi

menurun signifikan antara tahun 2011 2012. Namun, Kota Kupang

perlahan bangkit dan pertumbuhan ekonomi kembali meningkat

ditahun 2015. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat Kota

Kupang yang dapat dikatakan maju dan mampu.

e. Pengeluaran Per Kapita Sebulan

Tabel 4.8. Tabel Persentase Penduduk menurut Golongan

Pengeluaran per Kapita Sebulan, 2012 2013

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2013

Dari data diatas jelas bahwa tingkat ekonomi dan penghasilan

penduduk meningkat. Terlihat jelas bahwa pengeluaran paling

sedikit yaitu 150.000 199.999 mengalami penurunan sedangkan

pengeluaran lebih dari 1.000.000 mengalami peningkatan.

4.3. Luas Lahan yang Dibutuhkan untuk Pembangunan Perumahan

di Kota Kupang

A. Jenis Rumah yang Akan Dikembangkan di Kota Kupang

Recana Luas peruntukan lahan Permukimandi wilayah Kota Kupang

adalah 9.125,39 Ha atau 55.118 dari luas wilayah Kota Kupang.

Pada data survey Bappeda Kota Kupang Bidang Fisik, lokasi

Perumahan Swadaya untuk golongan Masyarakat Berpendapatan Rendah


(MBR), dan bukan merupakan kawasan kumuh, maka ditetapkan lokasi

kecamatan yang dapat disurvei, yakni Kecamatan Kelapa Lima, Oebubu,

Alak, dan Maulafa.

Sedangkan perencanaan pemukiman yang layak juga mulai diarahkan

pada dareah Kabupaten Kupang khususnya derah Oesao.

Dalam penerapannya sejauh ini sudah ada perumahan-perumahan atau

pemukiman yang cukup memadai yang telah ada dikupang misalnya

PERUMNAS serta perumahan di BTN Kolhua. Selain itu ada juga

pembangunan perumahan elite di Kecamatan Alak.

B. Pengembangan Lokasi Lahan yang Akan Dibangun untuk Perumahan di

Kota Kupang

Kepadatan Penduduk Kota Kupang mengarah ke utara kota atau ke arah

pesisir pantai / laut, dimana pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan

berjalan di daerah tersebut.

Maka dari itu pengembangan perumahan di Kota Kupang akan

diarahkan ke arah tenggara dan selatan, dimana masih terdapat banyak

lahan kosong untuk dijadikan Kawasan Siap Bangun.

Gambar 4.2. Peta Area Kepadatan Penduduk di Utara Kota Kupang

Sumber : Google Earth Real Time 9 April 2015


Gambar 4.3. Peta Area Pengembangan Lokasi Perumahan di Selatan dan

Tenggara Kota Kupang


Dari data data diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Perkembangan perumahan dan permukiman akan di arahkan ke BWK VI

dan VII (selatan dan tenggara) yaitu di sebagian Kecamatan Alak dan

Kecamatan Maulafa.

2. Jenis rumah yang dapat dibangun adalah rumah swadaya, perumahan BTN

/ KPR, perumahan elit.

3. Perkembangan perumahan dan permukiman berlokasi tidak jauh dari jalan

dan dekat dengan pusat kegiatan daerah.

Gambar 4.4. Peta Area Pembangunan Perumahan di Kecamatan Maulafa dan

Kecamatan Alak

KECAMATAN

MAULAFA

KECAMATAN

ALAK



C. Jumlah Penduduk dan Tipe Rumah yang Akan Dibangun Perumahan di

Kota Kupang

Dari data pengeluaran per kapita per bulan dapat dihitung kemampuan

biaya per kepala keluarga untuk membayar rumah. Dapat diasumsikan

sebagai berikut :

1. Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Dengan rata - rata pengeluaran perkapita perbulan : 150.000

299.999 = 0.71%

2. Masyarakat Berpenghasilan Menengah

Dengan rata - rata pengeluaran perkapita perbulan : 300.000

749.999 = 20.19%

3. Masyarakat Berpenghasilan Tinggi

Dengan rata arat pengeluaran perkapita perbulan : 750.000 - >

1.000.000 = 29.09%

Dari data jumlah penduduk Kota Kupang tahun 2015 yaitu 409,743

jiwa, maka dapat diasumsikan yaitu setiap kaluarga memiliki 4 orang

anggota keluarga dengan ayah, ibu, dan 2 orang anak (sesuai dengan

program Keluarga Berencana).

Kemudian menghitung jumlah penduduk yang didapat serta tipe atau

jenis rumah yang akan dibangun :

1. Tipe Rumah untuk Golongan Masyarakat Berpenghasilan

Rendah

Jumlah Penduduk : 0.71% x Jumlah Penduduk Tahun 2015

: 0.71% x 409,743 = 2,909 Penduduk

Jumlah keluarga (asumsi 4 anggota keluarga) :

2,909 / 4 = 727 Keluarga

Rumah yang akan digunakan adalah Rumah Swadaya dengan

tipe rumah 21.



Menengah

Jumlah Penduduk : 20.19% x 409,743 = 82,727 Penduduk

Jumlah Keluarga : 82,727 / 4 = 20,681 Keluarga

Rumah yang akan digunakan adalah Rumah Menengah yaitu

tipe rumah 36.


Tinggi

Jumlah Penduduk : 29.09% x 409,743 = 119,194 Penduduk

Jumlah Keluarga : 119,194 / 4 = 29,798 Keluarga.

Rumah yang akan digunakan adalah rumah tipe 45.

D. Luas Lahan yang Dibutuhkan untuk Pembangunan Perumahan di Kota

Kupang

1. Rumah Tipe 21 untuk Golongan Masyarakat Berpenghasilan

Rendah

Luas tanah rumah tipe 21 : 60 m2

Jumlah Keluarga : 727 Keluarga

Rumus : Luas tanah x Jumlah Keluarga

60 x 727 = 43,620 m2

Gambar 4.5. Peta Kawasan Perumahan Tipe 21


Kawasan Perumahan

Tipe 21 di Kecamatan

Maulafa



Menengah


Jumlah Keluarga : 20,681 Keluarga


72 x 20,681 = 1,489,032 m2




Tinggi


Jumlah Keluarga : 29,798 Keluarga


96 x 29,798 = 2,860,608 m2


Kawasan Perumahan


Maulafa

Kawasan Perumahan


Alak



4.4. Pengembangan dan Pendampingan yang Dilakukan untuk

Menciptakan Sustained Eco City dan Smart Growth Citizen

A. Potensi Kota Kupang

Gambar 4.8. Peta BWK (Bagian Wilayah Kota) Kota Kupang 2030

Sumber : Bappeda Kota Kupang


Keterangan :

BWK I (Kecamatan Oebobo, sebagian Kecamatan Kota Lima, sebagian

Kecamatan Kota Raja, dan seluruh Kecamatan Kota Lama)

Kawasan perdagangan, pusat pemerintahan provinsi, pelayanan kesehatan,

tempat pendaratan ikan, dan permukiman dengan intensitas kegiatan

tinggi.

BWK II (sebagian Kecamatan Kota Lima)

Kawasan pelayanan pemerintahan kota, perdagangan, pariwisata, dan

permukiman dengan intensitas kegiatan tinggi.

BWK III (sebagian Kecamatan Kota Lima, dan sedikit bagian Kecamatan

Maulafa)

Kawasan pengembangan pendidikan tinggi, pusat pelayanan transportasi

udara dan darat, kawasan pariwisata, kawasan permukiman kepadatan

sedang.

BWK IV (sebagian Kecamatan Kota Alak, dan sebagian Kecamatan Kota Raja)

Pusat pengembangan industri, pergudangan, pelabuhan umum dan

pelabuhan perikanan, kawasan pariwisata, permukiman, serta tempat

pembuangan akhir sampah.

BWK V (sebagian Kecamatan Maulafa, dan sedikit bagian Kecamatan Alak)


BWK VI (sebagian Kecamatan Alak, dan sebagian Kecamatan Maulafa)



BWK VII (Kecamatan Maulafa)

Pengembangan permukiman terbatas, pengembangan agropolitan,

kawasan konservasi untuk kepentingan pengamanan daerah tangkapan air

rencana Bendungan Kolhua.

B. Pengembangan yang Dilakukan

1. Perikanan

Pengembangan kawasan perikanan terdapat pada BWK I dan IV,

yaitu terdapat pelabuhan pendaratan ikan pada BWK I di Kecamatan

Kota Raja, dan pada BWK IV di Kecamatan Alak.


Gambar 4.9. Lokasi Pelabuhan Pendaratan Ikan


Keterangan : : titik lokasi pelabuhan pendaratan ikan di

Kecamatan Alak dan Kecamatan Kota Raja.

Pengembangan yang dilakukan adalah :

Mengembangkan fasilitas, dan memperbaiki infrastruktur yang

menunjang kegiatan perikanan didaerah tersebut sehingga dapat

mengirim hasil laut ke daerah sekitar untuk meningkatkan

kebutuhan pangan dan pertumbuhan perdagangan.

Pengembagan area budidaya kolam, tambak, dan laut. Selain

menangkap hasil laut dan memperjualbelikan atau mengonsumsi,

masyarakat diajak untuk melakukan budidaya agar kelestarian

dan ketersediaan panganan laut tetap terjaga dan tetap menjaga

ekosistem laut.

2. Kawasan Agropolitan

Pengembangan kawasan agropolitan tersebar pada BWK VI

(sebagian Kecamatan Alak dan sebagian Kecamatan Maulafa), dan

BWK VII (Kecamatan Maulafa). Kawasan agropolitan dikembangkan ke

arah selatan dan tenggara yaitu daerah pegunungan dan perbukitan.

BWK IV

BWK I


Pengembangan kawasan agropolitan pada kawasan ini

mengembangkan hasil komoditi yang berkembang di Kota Kupang yaitu

Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, dan Kacang Hijau.

Gambar 4.10. Kawasan Pengembangan Agropolitan



Pengembangan dan pemilihan bibit unggul pada setiap komoditi

di kawasan tersebut.

Meningkatkan fasilitas perswahan seperti irigasi yang baik, dan

alat pengolahan tanah yang memadai dan tersedia.

Memanfaatkan ketersediaan lahan yang sedikit dengan

melakukan teknik penanaman secara vertikal.

3. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi terletak di selatan Kota Kupang yaitu pada

BWK VII di sebagian Kecamatan Mualafa. Kawasan konservasi ini

berupa hutan lindung dan rencana Bendungan Kolhua.

BWK VI

BWK VII


Gambar 4.11. Kawasan Pengembangan Konservasi



Rencana Pembangunan Bendungan Kolhua oleh pemerintah

untuk penyediaan air bersih untuk masyarakat sekitar.

Pemberdayaan keanekaragaman hayati yang berada di Hutan

Lindung untuk kelangsungan hidup lingkungan alam di area

hutan itu sendiri.

Hutan lindung dan Bendungan Kolhua di masa mendatang dapat

dijadikan salah satu objek wisata seperti untuk area perkemahan,

outbond, dan wisata alam.

4. Pariwisata

Pengembangan Kawasan Pariwisata terdapat di BWK II, III, dan IV.

Dimana mencangkup Kecamatan Kota Raja, Kecamatan Kota Lima,

Kecamatan Maulafa, dan Kecamatan Alak.


Kecamatan Alak, Kecamatan Kota Raja, dan Kecamatan Kota Lima

merupakan kawasan pesisir pantai. Maka dari itu hal yang menjadi sorotan

untuk pariwisata adalah laut. Dalam pengembangannya dapat dengan

pembangunan kawasan pesisir pantai yang biasa disebut dengan

waterfront coastal. Dengan desain kawasan terbuka hijau, pariwisata,

reklamasi, hotel, wisata bahari, kuliner hidangan laut, dan pembubidayaan

BWK VII


biota laut yang akan menambah nilai tambah ekonomi dan lapangan

pekerjaan di Kota Kupang.

Gambar 4.12. Kawasan Pengembangan Pariwisata


5. Selain itu untuk melaksanakan kota yang berkelanjutan adalah dengan

adanya pengolahan sumber daya alam yang baik, yang dapat

diperbarui, dan dapat dilestarikan untuk masa yang akan datang. Hal

ini dapat dilakukan dengan :

Pengolahan Limbah

Bermacam limbah dikeluarkan di Kota Kupang, mulai dari limbah

industri, rumah tangga, restoran, dan lain lain. Pengolahan limbah

yang baik seperti dengan mengolahnya menjadi benda daur ulang

untuk perkembangan ekonomi pasar, dan pupuk kompos untuk

kawasan agropolitan.

Pengolahan Air Hujan

Pengolahan air kotor seperti air hujan yang nantinya akan

ditampung dan diolah untuk mengairi irigasi kawasan agropolitan,

menyiram tanaman di taman / ruang terbuka hijau, dan sebagai

simpanan air cadangan untuk menghadapi musim kemarau.

Penggunaan Tenaga Air menjadi Tenaga Listrik

BWK IV

BWK

II

BWK

III


Rencana Bendungan Kolhua selain untuk pariwisata dan penyedia

air bersih, akan dibangun Pusat Tenaga Listrik Air. Dengan

menggunakan turbin dan tenaga arus air, energi listrik yang

dihasilkan diharapkan dapat mengaliri listrik untuk kawasan

disek

Documents

Perumahan & Permukiman