Embed Size (px)
Citation preview
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMANTA 2012
K E M E N T E R I A N P E R U M A H A N R A K Y A T
Disampaikan oleh: Asdep Evaluasi Kawasan, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan
dalam acara : SOSIALISASI KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2012
Jakarta, 23 November 2011
Latar Belakang DAK BACKLOG KEBUTUHAN RUMAH TAHUN 2009Latar Belakang DAK BACKLOG KEBUTUHAN RUMAH TAHUN 2009
MENGHUNI
MEMILIKI
(MemperhitungkanExtended Family)
Pers
pekt
if
Back
log
VISI
7,4 Juta Unit
12,3 Juta Unit(2007)
10,8 Juta Unit
Kelemahan:• Data yang ada hanya jumlah Rumah Tangga (RT), bukan jumlah Kepala Keluarga (KK).
• Data jumlah bangunan eksisting merupakan hasil proyeksi (tidak ada data yang update).
Kelebihan:• Memperhitungkan jumlah fisik bangunan rumah yang ada.
Kelemahan:• Data yang ada hanya jumlah Rumah Tangga (RT), bukan jumlah Kepala Keluarga (KK).
• Tidak memperhitungkan jumlah fisik bangunan rumah.
• Komponen sewa seperti Rusunawa tidak diperhitungkan untuk mengurangi backlog.
• 28,8% anggaran Kemenpera 2010-2014 dialokasikan untuk pembangunan 70.000 unit Rusunawa.
Kelebihan:• Data yang digunakan dapat di update dari hasil Susenas yang dilaksanakan setiap 3 tahun.
13,5 Juta Unit(2009)
= RT – ( Bangunan Eksisting – Rumah Rusak Berat
dengan faktor koreksi extended family 20%)• Milik• Kontrak• Sewa• dll.
= RT – ( Bangunan Eksisting – Rumah Rusak Berat
dengan faktor koreksi extended family 20%)• Milik• Kontrak• Sewa• dll.
80 %
Termasuk komponen untuk mengurangi
backlog
(Tanpa memperhitungkanExtended Family)
Rata-Rata Pertambahan
RT Baru (2010-2014)
= 710.000/tahun
Asumsi Backlog yang akan ditangani sebesar 25% (2010-2014)
= 1.842.994 unit
Fasilitasi Pemerintah : 2.070.000 unit
Potensi Swadaya Masyarakat : 3.322.994 unit
KebutuhanTotal Penanganan
(2010-2014)= 5.392.994 unit
2
ROADMAP: SKENARIO OPERASIONALISASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMANROADMAP: SKENARIO OPERASIONALISASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN
SISI PERMINTAAN
PASAR PRIMERPASAR SEKUNDER
LHB dan Kewajiban Pelayanan
Umum
Fasilitas Likuiditas
Pemerintah Daerah
PSU Kawasan Sarana & pras. air minum; Air limbah; (septic tank
komunal / IPAL); Sampah (TPST) Jaringan listrik; PJU
Pinjaman/Hibah
Penyaluran Pinjaman/Penyaluran hibah
Pasar Sekunder
Pembiayaan
Menerbitkan
Dikelola oleh Pusat
Pengelolaan Aset (dibawah
Permerintah Daerah)
KAWASAN PERMUKIMAN
Obligasi Daerah
Tabungan Perumahan
Nasional
UnderlyingAsset
Pembangunan PSU Kawasan
Penugasan khusus Pemerintah kpd BUMN untuk pembangunan perumahan bagi MBR dengan spesifikasi dan harga sesuai standar Pemerintah
Memperkuat Kapasitas Pemda dalam
pengembangan kawasan perumahan
melalui sistem land banking
Kredit Konstruksi dg bunga rendah
KPR dan Kredit Mikro Swadaya dengan bunga rendah
Rusun Rumah Sejahtera Tapak
SISI PASOKAN
Pengembang
BUMN/D PERKIM
Blended Financing
Urban-Rural Lnkg, PSU, Bahan
Bangunan dan Rekayasa Ranc.
Bangun
BLUPusat
PembiayaanPerumahan
PSU Kawasan Jalan; Drainase.Bahan Bangunan• LokalRanc Bangun:• Arsitektur lokal
Bank / LKNBPelaksana
Masyarakat
Perkuatan Perumahan
Swadaya
RumahSwadaya
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
Milik Sewa
PemberdayaanMasyarakat &Bantuan Stimulan
•Dekon•DAK Perkim
LINGKUNGAN HUNIAN
Rumah Jadi
A
A
PembiayaanSekunder
Perumahan
PNPM MANDIRI PERKIM
3
RUMAH TAPAK RUMAH SUSUN SEDERHANA
DANA ALOKASI KHUSUS Bidang Perumahan dan Kawasan PermukimanDAK
DASAR HUKUM : UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan penyediaan PSU perumahan dan
kawasan permukiman dalam rangka menstimulan
pembangunan rumah bagi MBM/R di
Kabupaten/Kota
Terfasilitasinya PSU untuk
+ 320.000 unit rumah (Alokasi Anggaran :
Rp. 2 Trilyun)
SASARAN DAK2011-2014
TUJUAN DAK
Meningkatkan tersedianya rumah layak huni dan terjangkau bagi
MBM/R di perumahan dan kawasan
permukiman yang didukung oleh
PSU yang memadai
TAHUN ANGGARANTOTAL
2011 2012 2013 2014
Sasaran (Unit)
80.000 80.000 80.000 80.000 320.000
Anggaran (Juta Rp.)
500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000
KRITERIA PENENTUAN DAERAH PENERIMA DAK : 1. Kriteria Umum Indeks Fiskal Netto2. Kriteria Khusus Indeks Kewilayahan3. Kriteria Teknis Indeks Teknis
TAHUN ANGGARANTOTAL
2011 2012 2013 2014
Sasaran (Unit) 24.000 30.600 132.700 132.700 320.000
Anggaran (Juta Rp.) 150.000 191.243 829.375 829.375 2.000.000
Daerah Penerima DAK
62 Kab/ Kota
39 Kab/ Kota ? ?
RENCANA :
REALISASI :
4
INDEKS TEKNIS:
a. Angka jumlah kekurangan rumah atau backlog pada kabupaten/kota;
b. Angka tingkat kemiskinan kabupaten/kota
c. Kesiapan lokasi perumahan pada kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan:1. kabupaten/kota yang sudah menetapkan Perda Tata Ruang
(RTRW)2. kabupaten/kota yang sudah mendapat bantuan stimulan PSU
Kemenpera3. Angka tingkat rawan air minum dan rawan sanitasi per
kabupaten/kota
d. Rencana pembangunan rumah per kabupaten/kota pada tahun 2012
5
NO. KOMPONEN DAK PSU Perumahan KETERANGAN
TA 2012
I.PRASARANA
Prasarana Jalan MENPERA, APBD
Sistem Drainase MENPERA, APBD
Pengelolaan Air Limbah V DAK
Pengelolaan Sampah V DAK
II.SARANA
Sarana pemerintahan dan pelayanan umum -
Sarana pendidikan dan pembelajaran -
Sarana Kesehatan -
Sarana perdagangan dan niaga -
Tempat parkir -
Ruang terbuka hijau -
III.UTILITAS
Jaringan Air Minum V DAK
Jaringan Listrik V DAK
Penerangan Jalan Umum V DAK6
KEBUTUHAN PSU danLINGKUP KEGIATAN DAK PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LINGKUP KEGIATAN
Penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman, meliputi :a. komponen air minum, berupa sarana dan prasarana air minum;b. komponen air limbah, berupa septic tank komunal atau IPAL;c. komponen persampahan, berupa tempat pengolahan sampah terpadu
(TPST),d. komponen jaringan distribusi listrik, berupa trafo, tiang, dan kabel
distribusi listrik dari sumber pln dan sumber alternatif; dane. komponen penerangan jalan umum, berupa trafo, tiang, lampu, dan
kabel listrik dari sumber pln dan sumber alternatif.
untuk mendukung pembangunan:a. rumah tapak; danb. rumah susun sederhana.
7
PERSYARATAN LOKASI pelaksanaan DAK :
a. lokasi telah disetujui untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melalui diterbitkannya izin lokasi dan/atau izin mendirikan bangunan oleh bupati/walikota;
b. lokasi sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota;c. lokasi sudah memiliki Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan (RRTR)
dan/atau siteplan;d. pada lokasi harus ada jaminan bahwa rumah akan terbangun dan
dihuni dengan dibuktikan data calon konsumen rumah;e. lahan untuk pembangunan PSU harus jelas lokasi, luasan, maupun
batasan fisik tanah, dan tidak dalam sengketa; danf. tersedianya pasokan dan jaringan distribusi listrik sampai ke lokasi
pembangunan perumahan.
8
Tata Cara Pemilihan Lokasi:
a. mengumpulkan data sekunder terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kabupaten/kota. Data sekunder yang dikumpulkan merupakan bahan masukan dalam melakukan verifikasi calon lokasi pelaksanaan DAK;
b. mengidentifikasi calon lokasi pelaksanaan DAK berupa rumah tapak atau rumah susun, meliputi:1) rumah tapak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),2) rumah susun sederhana sewa (rusunawa),3) rumah susun sederhana milik (rusunami) bagi masyarakat
berpenghasilan menengah (MBM) ke bawahc. program DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
diprioritaskan pada lokasi perumahan yang kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dilaksanakan dengan memanfaatkan dukungan bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dinyatakan dengan Surat Pernyataan Pengembang Perumahan (Format B);
d. mengidentifikasi calon lokasi pelaksanaan DAK berupa perumahan baru atau pengembangan perumahan yang telah ada.
9
Tata Cara Pemilihan Lokasi: lanjutan.....
e. melakukan verifikasi calon lokasi pelaksanaan DAK dengan menilai kesesuaian lokasi berdasarkan persyaratan:1) telah diterbitkannya izin lokasi dan/atau IMB oleh bupati/walikota;2) lokasi sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota;3) lokasi sudah memiliki Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan (RRTR)
dan/atau siteplan;4) pada lokasi harus ada jaminan bahwa rumah akan terbangun dan dihuni
dengan dibuktikan data calon konsumen rumah;5) lahan untuk pembangunan PSU harus jelas lokasi, luasan, maupun
batasan fisik tanah, dan tidak dalam sengketa; dan6) tersedia pasokan dan jaringan distribusi listrik sampai ke lokasi
pembangunan perumahan. f. mengidentifikasi kebutuhan PSU yang akan dilaksanakan pada calon lokasi
DAK;g. lokasi yang memenuhi persyaratan sebagai lokasi terpilih pelaksanaan
kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
10
BAGAN ALIR PEMILIHAN LOKASI
TERSEDIATIDAK STOP
YA
VERIFIKASI DATAPERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Verifikasi PSU Eksisting dan Identifikasi Kebutuhan PSU
TIDAK
YA
Adanya rencana pembangunan rumah dan calon konsumen pada tahun pelaksanaan DAK
MEMENUHISYARAT
TIDAK STOP
YA
RTRW
RRTR Siteplan Izin Lokasi
SumberAir Minum/Alternatif
MEMENUHI SYARAT
STOP
LOKASI TERPILIH Ditetapkan dengan SK Bupati/ Walikota
Sumber TenagaListrik PLN/Alternatif
11
Tata Cara Pemilihan KEGIATAN:a. Lokasi pelaksanaan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sudah
terpilih, selanjutnya dilakukan identifikasi kebutuhan PSU di lokasi tersebut Jenis PSU yang diidentifikasi meliputi:1) komponen air minum, berupa sarana dan prasarana air minum;2) komponen air limbah, berupa septic tank komunal atau IPAL;3) Komponen persampahan, berupa TPST; 4) komponen jaringan distribusi listrik, berupa trafo, tiang, dan kabel distribusi listrik
dari sumber PLN dan sumber alternatif;5) komponen penerangan jalan umum, berupa trafo, tiang, lampu, kabel listrik dari
sumber PLN dan sumber alternatif.b. Untuk lokasi rumah susun, PSU yang dapat dibiayai DAK adalah PSU di luar
bangunan rumah susun.c. Jenis PSU yang akan dibiayai dengan DAK, dilakukan identifikasi kegiatan PSU yang
dapat atau perlu dibiayai dari sumber pendanaan lainnya (pengembang, pemda, Kementerian/Lembaga (K/L), bantuan stimulan PSU Kemenpera, masyarakat), selanjutnya dilakukan sinkronisasi dengan hasil identifikasi kebutuhan PSU di lokasi terpilih.
d. Seluruh jenis kegiatan PSU yang telah diidentifikasi dan disinkronisasi, selanjutnya diurutkan berdasarkan skala prioritas untuk dijadikan kegiatan yang akan dibiayai DAK berdasarkan ketentuan persyaratan umum maupun persyaratan khusus.
12
TATA CARA PEMILIHAN JENIS KEGIATANBAGAN ALIR
PEMILIHAN JENIS KEGIATAN
LOKASI TERPILIH
IDENTIFIKASI DAN SINKRONISASIKEBUTUHAN PSU
SARANA & PRASARANA AIR MINUM
SEPTIC TANKKOMUNAL atau IPAL
JARINGAN DISTRIBUSI
LISTRIK
PENERANGANJALAN UMUM
PRIORITASTIDAK
STOP
JENIS KEGIATANTERPILIH
YA
TEMPAT PENGOLAHAN
SAMPAH TERPADU (TPST)
13
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN -
a. Penyusunan Rencana Kegiatan1) Deskripsi Rencana Kegiatan2) Tabel Rencana Kegiatan (Tabel 1)3) Tabel Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Tabel 2)4) Tabel Rekapitulasi Usulan Pelaksanaan Kegiatan (Tabel 3)
b. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
c. Pelaksanaan Kegiatan
d. Pembiayaan Pendanaan untuk pembiayaan penyelenggaraan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, meliputi :1) Pekerjaan fisik, meliputi jaringan distribusi air minum, dan/atau septic tank komunal
dan/atau jaringan distribusi listrik dan/atau penerangan jalan umum.2) Jumlah biaya yang diusulkan harus disinkronkan dengan usulan biaya kegiatan pada
seluruh komponen (komponen air minum, air limbah, persampahan, jaringan distribusi listrik, dan penerangan jalan umum), sehingga diperoleh hasil perhitungan bantuan pembiayaan dari DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp. 6.250.000,00 per unit rumah.
3) Harga satuan kegiatan memperhitungkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
14
TABEL 1FORM RENCANA KEGIATAN (RK)KOMPONEN ..........................................................
Kota/Kabupaten :Provinsi :Tahun Anggaran :
NO.LOKASI DAN NAMA
PERUMAHANJENIS KEGIATAN SATUAN VOLUME
HARGA SATUAN
(Rp.)
PAGU DANA (Rp. X 1000)
DAK PENDAMPING TOTAL
JUMLAH
15
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Perencanaan
a. Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Perumahan
b.Penyusunan Rencana Kegiatan (RK)
2 Persiapan
a. Persiapan Dokumen Pengadaan Barang dan J asa
b. Pengadaan Barang dan J asa
c. Penandatanganan Kontak/ SP3
3 Pelaksanaan Kegiatan
a. Pelaksanaan Kegiatan Fisik
b. Monitoring dan Evaluasi
c. Rapat Koordinasi
4 Pelaporan
- Laporan Triwulan
- Laporan Akhir
TABEL 1
Bulan 5 Bulan ke-...
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
KET
BULAN KE / MINGGU KE
NO. URAIAN KEGIATAN Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4
TABEL 2 : JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
16
TABEL 2
17TABEL 3 : REKAPITULASI USULAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 20... Kawasan Perumahan : ..................................Kabupaten/Kota : ..................................
NO KOMPONEN
PELAKSANA
KETERA-NGAN PENGEM
BANGPEMDA (APBD)
APBN DAK
Lain-Lain PDAM PLN Masyarakat
Volume
Rp. Volume
Rp. Volume
Rp. Volu me
Rp. Volume
Rp.
I. RUMAH
II.
PRASARANA
Prasarana Jalan
Sistem Drainase
Pengelolaan Air Limbah
Pengelolaan Sampah
III.
UTILITAS
Jaringan Air Minum
Jaringan Listrik
Penerangan Jalan Umum (PJU)
Pemda Kabupaten/Kota
(.........................................)
Pengembang
(.........................................)
PSU KAWASAN KEMENPERA VS PSU KEMENPU
PSU Menpera (jalan akses/poros)PSU Kemenpu melayani kota dan menghubungkan antara sistem kota dengan kawasan permukiman
PSU DAK (lingkungan perumahan) 1
8
SKEMA SISTEM PELAYANAN AIR MINUM
1 2
4
SUMBER AIR BAKU INSTALASI PRODUKSI (IPA)
3
JARINGAN PIPA
DISTRIBUSI AIR (EKSISTING)
SARANA & PRASARANA
AIR MINUM
JENIS KEGIATAN DAK BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
JENIS KEGIATAN DAK BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
SASARAN PELAYANAN DAK1. Merupakan kawasan perumahan baru2. Komponen yang dibiayai adalah sarana dan prasarana
air minum dalam kawasan perumahan baru3. Dalam hal tidak tersedia jaringan air minum, maka
dianjurkan untuk terlebih dahulu menyediakan sumber air minum skala kawasan perumahan (misalnya: sumur bor) dan dilanjutkan dengan jaringan perpipaandi kawasan perumahan baru KAWASAN PERUMAHAN BARU
19
SKEMA SEPTICTANK KOMUNAL ATAU IPAL
SEPTICTANK / IPAL
KOMUNAL JENIS KEGIATAN DAK BIDANG PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN
JENIS KEGIATAN DAK BIDANG PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN
SASARAN PELAYANAN DAK1. Merupakan kawasan perumahan baru2. Tangki Septik Komunal atau IPAL
20
SKEMA TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST)UNTUK PERMUKIMAN
Skema Teknis Operasional Pengelolaan Sampah(Sumber: SNI 19-2454-2002)
Lingkup Komponen Persampahan
DAK Bidang PKP
SKEMA SISTEM JARINGAN DISTRIBUSI LISTRIK
SUMBER TENAGA
LISTRIK
1
3
JENIS KEGIATAN DAK BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
JENIS KEGIATAN DAK BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
JARINGAN LISTRIK
RENCANA
GARDU INDUK TRANSMISI/ DISTRIBUSI
GARDU KAWASAN PERUMAHAN
SASARAN PELAYANAN DAK1. Merupakan kawasan perumahan baru2. 1 tiang listrik untuk 6-10 rumah3. Komponen yang dibiayai meliputi trafo, tiang,
dan kabel
2 LISTRIK TEGANGAN MENENGAH
LISTRIK TEGANGAN
RENDAH
SUMBER TENAGA
LISTRIK
1
SKEMA SISTEM PENERANGAN JALAN UMUM
3
JENIS KEGIATAN DAK BIDANG PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN
JENIS KEGIATAN DAK BIDANG PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN
JARINGAN PJU
RENCANA
SASARAN PELAYANAN DAK1. Merupakan kawasan perumahan baru2. Komponen yang dibiayai adalah lampu,tiang,
dan kabel listrik penerangan jalan umum dalam kawasan perumahan baru
3. Dalam hal tidak tersedia jaringan listrik, maka dapat digunakan sumber listrik alternatif
KAWASAN PERUMAHAN BARU
GARDU INDUK TRANSMISI/ DISTRIBUSI
GARDU KAWASAN PERUMAHAN
2LISTRIK
TEGANGAN MENENGAH
LISTRIK TEGANGAN
RENDAH
23
TUGAS SKPD PELAKSANA DAK :
Melaksanakan kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai Petunjuk Teknis.
Menyampaikan laporan pelaksanaan DAK :
1. LAPORAN BULANAN, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan, dengan mengisi Format B;
2. LAPORAN TRIWULAN, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap triwulan, dengan mengisi Format A dan Format B;
3. LAPORAN AKHIR, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan Januari 2012.
24
KAB/ KOTA
GUBERNUR
BUPATI/ WALIKOTA
SKPD KAB/ KOTA DAK Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
MEKANISME PELAPORAN DAK BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKDA/ Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK di
Kab/ Kota
PUSAT
Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
MENTERI NEGARA PERUMAHAN
RAKYAT
PROVINSI
SEKDA/ Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK
Provinsi
Sekretariat Bersama DAK (Ditjen Bina Bangda
Kemendagri)
MENTERI KEUANGAN
MENTERI DALAM NEGERI
KEPALA BAPPENAS/
MENTERI PPN
Dinas Teknis Provinsi yang mengurus bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Laporan Bulanan & Triwulan
Rekap Laporan Triwulan per Kab/Kota
Rekap Laporan Triwulan per Kab./ Kota
Rekapitulasi Laporan Triwulanper Provinsi
Rekap Lap.Triwulan per Provinsi
Laporan Penyerapan DAK
Laporan Akhir
Hasil Rekap dan Review
Laporan Akhir
Laporan Akhir
Hasil Rekap dan Review
Laporan Bulanan & Triwulan
Rekap Laporan Triwulan per Kab/Kota
Laporan Triwulan
Lap.Akhir
25
ALOKASI DAK BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANTAHUN ANGGARAN 2012
26
ALOKASI Target Pemb Rumah Baru
(Juta Rp) (Unit)
I SUMATERA BARAT1 Kota Padang 4,796.690 767
II KEPULAUAN RIAU2 Kota Batam 7,806.880 1,249
III JAMBI3 Kota Jambi 3,926.350 628
IV SUMATERA SELATAN4 Kota Palembang 8,184.320 1,309
V BANGKA BELITUNG5 Kota Pangkal Pinang 3,625.720 580 6 Kab. Bangka Tengah 3,783.030 605
VI BENGKULU7 Kota Bengkulu 3,736.570 598
VII LAMPUNG8 Kota Bandar Lampung 3,799.250 608
VIII JAWA BARAT9 Kab. Bandung 6,691.230 1,071
10 Kab. Garut 4,116.660 659 11 Kab. Majalengka 5,427.380 868 12 Kab. Sumedang 4,002.150 640
DAERAHNOALOKASI
Target Pemb Rumah Baru
(Juta Rp) (Unit)
IX JAWA TENGAH13 Kab. Karanganyar 3,481.820 557 14 Kab. Kebumen 4,644.550 743 15 Kab. Purbalingga 3,387.330 542 16 Kota Pekalongan 3,335.050 534
X JAWA TIMUR17 Kab. Malang 6,137.130 982 18 Kota Malang 10,072.610 1,612
XI KALIMANTAN BARAT19 Kota Pontianak 5,773.420 924
XII KALIMANTAN SELATAN20 Kab. Banjar 5,359.310 857 21 Kab. Barito Kuala 5,825.940 932 22 Kota Banjarbaru 3,657.450 585 23 Kota Banjarmasin 5,757.080 921
XIII KALIMANTAN TIMUR24 Kota Balikpapan 6,575.690 1,052
DAERAHNO
ALOKASI DAK BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANTAHUN ANGGARAN 2012
27
Jumlah Kab/Kota 39.000 Rata-rata Alokasi 4,903.667 Jumlah Total Alokasi 191,243.000
ALOKASI Target Pemb Rumah Baru
(Juta Rp) (Unit)
XIV SULAWESI UTARA25 Kota Bitung 3,632.490 581 26 Kota Manado 4,839.040 774 27 Kab. Minahasa Utara 5,604.970 897
XV GORONTALO28 Kab. Bone Bolango 3,940.830 631
XVI SULAWESI TENGAH29 Kab. Morowali 6,922.340 1,108 30 Kota Palu 3,809.400 610 31 Kab. Parigi Moutong 3,765.410 602
DAERAHNOALOKASI
Target Pemb Rumah Baru
(Juta Rp) (Unit)
XVII SULAWESI SELATAN32 Kota Parepare 4,548.730 728 33 Kab. Luwu Timur 4,496.340 719
XVIII SULAWESI TENGGARA34 Kota Kendari 5,682.800 909 35 Kota Bau-bau 3,973.520 636 36 Kab. Konawe Selatan 4,946.650 791
XIX NUSA TENGGARA BARAT37 Kab. Bima 4,013.910 642 38 Kab. Lombok Barat 3,723.460 596 39 Kota Bima 3,439.500 550
DAERAHNO
TERIMA KASIH
