Upload
phungthu
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA
JASA ANGKUTAN UMUM
(Studi pada Dinas Perhubungan kota Medan)
SKRIPSI
OLEH:
ZAINAL FIKRI NASUTION
128400045
HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016
ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA
JASA ANGKUTAN UMUM
(Studi pada Dinas Perhubungan kota Medan)
ZAINAL FIKRI NASUTION
NPM : 12.840.0045
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan
pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan
pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu
dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar
angkutan.Perlidungan hukum ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada penumpang atau konsumen yang
menggunakan jasa dari para pelaku usaha guna untuk melindungi dari hal yang
tidak di inginkan. Jasa adalah pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat
mata dari satu pihak ke pihak lain yang di konsumsi secara bersamaan, interaksi
pemberi dan penerima jasa dapat mempengaruhi hasil jasa dan dirancang untuk
pemenuhan kepuasan konsumen. Jasa juga merupakan kontak sosial antara
produsen dan konsumen. Angkutan Umum adalahsalah satu media transportasi
yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif.
Angkutan umum merupakan lawan kata dari kendaraan pribadi Sejalan dengan
peningkatan pendapatan masyarakat, banyak orang yang mampu membeli
kendaraan pribadi. Banyak alasan untuk memiliki kendaraan pribadi, antara lain
karena masalah privasi dan kenyamanan. Namun dibalik kebaikannya,
kepemilikan kendaraan pribadi terlalu banyak juga menimbulkan banyak masalah.
Permasalahan Peneitian ini adalah “Bagaimana bentuk perlindungan hukum
terhadap penumpang angkutan umum berdasarkan undang-undang No.22 tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?.” Jenis penulisan pada skripsi ini
adalah Normatif yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang
lengkap dari study kepustakaan maupun doktrin-doktrin hukum, jenis empiris
yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap
efektifitas hukum dan juga hasil dari wawancara. Hasil penelitian dan
Pembahasan menjelaskan bahwa bagaimana bentuk dari perlindungan hukum bagi
konsumen angkutan umum apabila terjadi suatu hal yang tidak di inginkan seperti
kecelakaan lalu lintas maupun tindakan apabila tidak terpenuhinya hak-hak atas
konsumen yang disebabkan faktor-faktor tertentu dari penyedia jasa. Perusahaan
Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala
perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.
Selain itu Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang
diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan
angkutan, terkecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat di cegah
karena kesalahan penumpang.
Kata Kunci : Pengangkutan, Perlindungan Hukum, Jasa, Angkutan Umum.
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi Robbil „alamin dengan segenap kerendahan hati
memanjatkan puji dan syukur penuliskepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas
Rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat
menyelesaikan tulisan ilmiah ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENGGUNA JASA ANGGKUTAN UMUM (Studi Pada Dinas
Perhubungan kota medan).
Adapun tujuan dari skripsi ini adalahuntuk memenuhi persyaratan
mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Bidang Hukum Keperdataan. Dalam penyusunan tulisan ilmiah ini,penulis telah
banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk
moril maupun materi.
Atas bimbingan dan bantuan yang penulis terima dalam menyelesaikan
tulisan ilmiah ini, maka dalam kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan
terima kasih kepada pihak yang terhormat sebesar-besarnhya kepada:
1. Teristimewa buat kedua orang tuayang saya sayangi yaitu Ayahanda
Zulkarnaen Nasution dan Ibunda tercinta Nurainun S.Pd yang telah banyak
berkorban moril maupun materil dan senantiasa dengan tulus tanpa henti
mendukung serta menaruh harapan besar kepada saya untuk dapat
menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Semoga kasih sayang mereka tetap
menyertai saya dalam setiap perjalanan hidup saya.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. A. Ya‟Kub Matondang, MA selaku rektor
Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Utary Maharani Barus, SH,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
4. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang
Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Ridho Mubarak, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Zaini Munawir SH, M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Seketaris Pembimbing
penulis.
7. Bapak Isnaini SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I penulis
8. Ibu Sri Hidayani SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II penulis
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area.
10. Seluruh Pegawai dan Staf Dinas Perhubungan Kota Medanyang telah bersedia
menerima dan membimbing dalam proses penelitian.
11. Kakak saya Dr. Nina Zulviyanti Nasution, abang Dedi Armansyah S.T, M.T.,
abang Ardi Zulvikar Nasution, kakak Reny Fitria Ningsih S.Pd, abang Ikhwan
Fadli Nasution S.E, yang juga banyak membantu serta memberikan motivasi
yang positif bagi saya.
12. Abang sepupu saya Mahransyah Putra Dasopang dan Sahabat Terdekat saya
Yogie Andrian Syahputra yang telah memberikan semangat kepada saya
dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-taman saya Yudha Prawira, M Iqbal, Arif Hidayat, Ridho Nugraha,
Fauzi, Abang Reza Fahlevi, Rahmatika P Tanjung, Dewita Sari, Anwar Azhari
Rambe, M Egi Harahap, M ikhsan Suwandi, Mariana, Sofia Khairunnisa
Damanik, Rezky Reymon Manurung, Rahmad Rivaldi Piliang, Imam Maulana
Masni, Halim Randa Juliandi, Poppy Chairunisa. Daniel Hutapea, Aulia
Arifandi dan teman-teman Se-Almamater khususnya stambuk 2012 di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang juga bnyak membantu penulis
dalam menyelesaikan Skripsi.
Akhir kata kata saya mengukapkan terimakasih kepada Tuhan Yang
Maha Esa, semoga berkat dan Rahmat-Nya melimpah kepada saya Khususnya
kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini, dan
dapat bermanfaat bagi kita semua.
Medan, April 2016
Hormat Saya
ZAINAL FIKRI NASUTION
NPM : 128400045
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK .................................................................................................. i
KATA PENGANTAR ............................................................................... ii
DAFTAR ISI ............................................................................................... vi
BAB I. PENDAHULUAN .......................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................. 1
1.1.1. Angkutan Darat ............................................................... 8
1.2. Identifikasi Masalah ..................................................................... 10
1.3. Pembatasan Masalah .................................................................... 10
1.4. Perumusan Masalah ..................................................................... 11
1.5. Tujuan Dan Manfaat penelitian.................................................... 11
1.5.1. Tujuan Penelitian ............................................................ 11
1.5.2. Manfaat Penelitian .......................................................... 12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .............................................................. 13
2.1. Uraian Teori ................................................................................. 13
2.1.1. Pengertian angkutan .......................................................... 13
2.1.2. Asas – asas pengangkutan ................................................. 15
2.1.3. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan ..................................... 18
2.1.4. Prinsip Dasar Pengangkutan .............................................. 18
2.1.5. Sifat Hukum Perjanjian Pengangkutan .............................. 20
2.1.6. Terjadinya Perjanjian Pengangkutan ................................. 20
2.1.7. Kedudukan Penerima......................................................... 21
2.1.8. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pengangkut. .................. 22
2.2. Kerangka Pemikiran ..................................................................... 29
2.2.1. Kerangka Teoritis ............................................................ 30
BAB III. METODE PENELITIAN .......................................................... 32
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian ................................... 32
3.1.1. Jenis Penelitian......................................................... ......... 32
3.1.2. Sifat Penelitian................................................................... 32
3.1.3. Lokasi Penelitian...................................................... ......... 32
3.1.4. Waktu Penelitian...................................................... ......... 32
3.2. Teknik Pengumpulan Data ........................................................... 33
3.3. Analisis Data ................................................................................ 34
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................ 35
4.1. Hasil Penilitian ............................................................................. 35
4.1.1. Hal –hal yang Dapat Menyebabkan Kerugian Bagi
Pengguna Jasa (Penumpang) Angkutan Umum Akibat
kesalahan dari Pihak Pengangkut .................................... 35
4.1.2. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian
Pengangkutan .................................................................. 36
2.1.3. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas ................................... 38
4.2. Pembahasan .................................................................................. 44
4.2.1. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diterima Oleh
Penumpang Angkutan Umum sesuai dengan Undang-
Undang No.22 tahun 2009 ............................................... 44
4.2.2. Upaya Pengguna Jasa Angkutan Umum dalam
Mendapatkan Perlindungan Hukum dan Ganti Rugi....... 46
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .................................................... 61
A. Kesimpulan .................................................................................. 61
B. Saran ......................................................................................... 62
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan
angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara
terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan
tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat,
teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.
Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi
darat yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti Undang-undang No. 14 Tahun
1992, serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan
yang masih tetap berlaku meskipun PP No. 41 Tahun 1993 merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-undang No. 14 Tahun 2003 dikarenakan disebutkan
dalam Pasal 324 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 bahwa: Pada saat Undang-
Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
berTentangan atau belum diganti dengan yang baru be€rdasarkan Undang-Undang
ini. Dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(yang selanjutnya disingkat dengan UULLAJ) mengatur asas dan
tujuan pengangkutan.
Adapun Asas penyelenggaraan lalu lintas adalah diatur dalam Pasal 2
Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan: asas transparan, asas akuntabel,
asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas
seimbang, asas terpadu, dan asas mandiri. Sedangkan Pasal 3 Undang-undang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan mengenai tujuan dari Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan yakni : terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain
untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi
martabat bangsa, terwujudnya, etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Demikian juga dalam Paragraf 9 Undang-undang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Tentang Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan
Bermotor Umum serta pasal 141 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Tentang standar pelayanan angkutan orang dan masih banyak pasal-pasal lainnya
yang terkait dengan adanya upaya memberikan penyelenggaraan jasa angkutan
bagi pengguna jasa atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pemakai jasa
angkutan. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/ atau badan hukum yang
menggunakan jasa angkutan baik untuk angkutan orang maupun barang.
Karena pengangkutan di sini merupakanpengangkutan orang maka pengguna jasa
untuk selanjutnya disebut penumpang. Sedangkan pengangkut adalah pihak yang
mengikatkan diri untuk menyelenggarakan angkutan barang dan/atau penumpang.
Pengertian lainnya adalah menurut Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, yang disebut dengan Pengguna Jasa adalah perseorangan
atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
Sedangkan yang disebut pengangkut dalam Undang-undang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan ini dipersamakan dengan pengertian Perusahaan Angkutan Umum
yakni di sebutkan dalam Pasal 1 ayat 21 yang berbunyi: Perusahaan Angkutan
Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau
barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
Lalu lintas dan Angkutan Jalan ketika pada Masa Pemerintahan Hindia
Belanda di atur dalam Werverkeersordonnantie” (Staatsblad 1933 Nomor 86).
Perkembangan selanjutnya Weverkeersordonnantie tidak sesuai lagi dengan
tuntutan dan diubah lagi dalam Staatsblad 1940 No. 72. Kemudian
Weverordinantie diubah lagi setelah Indonenesia tepatnya pada Tahun 1951
dengan UU No. 3 Tahun 1951 Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang
Undang Lalu Lintas Jalan (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 no. 86).
Kemudian Selang 15 Tahun kemudian dari berlakunya Undang-undang no
15 Tahun 1951 Pemerintah Indonesua mengatur lagi Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan kedalam Undang-Undang yang baru serta Mencabut peraturan sebelumnya
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka lahirnya Undang-undang No. 3
Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada waktu itu atas
persetujuan bersama antara Presiden Soekarno dengan DPR GR (Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong).Undang-Undang No 3 Tahun 1965 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ini bahwa adalah Undang-Undang pertama
yang Mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia setelah Indonesia
Merdeka.
Seiring dengan perkembangan zaman dan IPTEK pada 27 Tahun
Kemudian diatur kembali Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia dengan
Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No 14 Tahun 1992. Ada hal
yang menarik dari UU No 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan ini bahwa Undang-Undang ini sempat ditangguhkan selama seTahun
melalui PERPU No 1 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
disahkan menjadi Undang-Undang No 22 Tahun 1992 Tentan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
Selanjutnya Undang-Undang mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
terkahir kali ditur di Indonesia dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Jalan dengan semangat reformasi dan semangat
perubahan.
Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi
darat yaitu dengan dikeluarkannya Udang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti Undang-undang No. 14 Tahun
1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, serta Peraturan Pemerintah
No. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku meskipun
PP No. 41 Tahun 1993 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang
No. 14 Tahun 2003 dikarenakan disebutkan dalam Pasal 324 Undang-undang No.
22 Tahun 2009 bahwa : Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480)
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak berTentangan atau belum diganti dengan
yang baru berdasarkan Undang-Undang ini dan terdapat di bagian buku ketiga
Tentang perikatan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (yang selanjutnya disingkat dengan (UULLAJ) mengatur asas dan tujuan
pengangkutan. Adapun Asas penyelenggaraan lalu lintas adalah diatur dalam
Pasal 2 Undang-undang Lalulintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) yakni :
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:
a. asas transparan;
b. asas akuntabel;
c. asas berkelanjutan;
d. asas partisipatif;
e. asas bermanfaat;
f. asas efisien dan efektif;
g. asas seimbang;
h. asas terpadu; dan
i. asas mandiri.
Sedangkan Pasal 3 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(UULLAJ) menyebutkan mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
yakni :
a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat,
tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong
perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh
persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat
bangsa;
b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Demikian juga dalam Pasal 9 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (UULLAJ) Tentang Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan
Bermotor Umum serta Pasal 141 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(UULLAJ) Tentang standar pelayanan angkutan orang:
a. keamanan;
b. keselamatan;
c.keselamatan;
d. keterjangkauan;
e. kesejahteraan; dan
f. keteraturan.
Standart minimal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai
standart pelayanan minimal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana
Lalu Lintas Angguktan Jalan.1
Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang
menggunakan jasa angkutan baik untuk angkutan orang maupun barang. Karena
pengangkutan di sini merupakan pengangkutan orang maka pengguna jasa untuk
1 UULLAJ, Surabaya. Kesindo Utama, 2013, hal. 7
selanjutnya disebut penumpang. Sedangkan pengangkut adalah pihak yang
mengikatkan diri untuk menyelenggarakan angkutan barang dan/ atau
penumpang.
Pengertian lainnya adalah menurut Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), yang disebut dengan Pengguna Jasa
adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan
Angkutan Umum. Sedangkan yang disebut pengangkut dalam Undang-undang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) ini dipersamakan dengan pengertian
Perusahaan Angkutan Umum yakni di sebutkan dalam Pasal 1 ayat 21 yang
berbunyi : Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan
jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan tersebut diharapkan dapt membantu mewujudkan kepastian
hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik
itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/pengemudi) serta penumpang. Secara
operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi
atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri
untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau
pengangkut. Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung
jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang
sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam
proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung
tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya,
luka, sakit maupun meninggal dunia. Sehingga tujuan pengangkutan dapat
terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.2
Perlindungan hukum bagi penumpang adalah suatu masalah yang besar
dengan persaingan global yang terus berkembang sehingga perlindungan
hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan global. Undang Undang No. 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 192 ayat (1)
menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian
yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat
penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak
dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang. Dilihat dari aspek
perlindungan hukum bagi konsumen jasa angkutan, keadaan demikian sangat
tidak ideal dan dalam praktek merugikan bagi konsumen, karena pada tiap
kecelakaan alat angkutan darat tidak penah terdengar dipermasalahkannya
tanggung jawab pengusaha kendaraan angkutan umum.
1.1.1. Angkutan Darat
Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum di darat telah di
atur dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Peraturan tersebut yang menjadi pedoman untuk melindungi
kepentingan penumpang jika hak nya ada yang dilanggar oleh penyedia jasa
angkutan umum. Seperti pada Pasal 234 ayat (1) Undang Undang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang secara garis besar menjelaskan bahwa pihak penyedia jasa
angkutan umum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh
penumpang yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi. Pada prinsip-prinsip
2 http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=7
tanggung jawab ada salah satu disebutkan dimana prinsip tersebut di jelaskan
pada Pasal 24 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa
pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab apabila ia dapat
membuktikan bahwa kerugian bukan timbul karena kesalahannya.3
Tabel kasus kecelakaan di kota Medan Tahun 2011-2014
No. Tahun Kasus Korban Jiwa
1. 2011 7.534 2.481
2. 2012 1.702 298
3. 2013 85.662 21.375
4. 2014 85.765 26.623
Berdasarkan tabel di atas tingkat kasus kecelakaan angkutan umum dari
tahun ke tahun makin bertambah. Pada Tahun 2011 telah terjadi 7.534 kasus
kecelakaan yang memakan 2.481 korban jiwa, pada tahun 2012 telah terjadi 1.702
kasus kecelakaan angkutan umum yang memakan korban jiwa sebanyak 298 jiwa.
Pada tahun 2012 ini merupakan nominal yang paling kecil pada tabel kecelakaan
angkutan umum. Pada Tahun 2013 telah terjadi 85.662 kasus kecelakaan yang
memakan 21.375 korban jiwa. Pada tahun 2012-2013 angka kecelakaan lalu lintas
merupakan angka yang paling tinggi diantara Tahun yang lainnya. Untuk Tahun
2014 telah terjadi kenaikan tingkat kecelakaan angkutan umum sebesar 103 kasus
kecelakaan angkutan umum yang memakan korban jiwa bertambah sebesar 5.248
jiwa. Jadi untuk tahun 2014 angka tingkat kecelakaan angkutan umum mencapai
3 R. Subekti, Pengangkutan & hukum Pengangkutan darat, Universitas Diponegoro:1980
85.765 kasus yang memakan korban jiwa sebanyak 26.623 jiwa. Maka hal ini
menunjukkan kurangnya perhatian terhadap keselamatan pengguna angkutan
umum yang mengakibatkan peningkatan kecelakaan angkutan umum.
Berdasarkan data diatas perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan
angkutan umum mendapat perlindungan hukum yaitu biaya santunan ganti rugi
sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Jasa Raharja selaku pihak Asuransi yang
bekerja sama dengan CV/PT penyedia jasa angkutan umum.
1.2. Identifikasi Masalah
Angkutan umum merupakan salah satu bagian terpenting bagi masyaarakat
di suatu negara. Adanya angkutan umum agar dapat mempermudah dan
memperlancar transportasi yang merupakan sarana yang mempengaruhi
pembangunan suatu negara agar negara tersebut makmur dan berkembang.
Berdasarkan pemaparan masalah dalam pembahasan yang ada di dalam
skripsi ini, dapat diidentifikasikan beberapa masalah:
1. Bentuk perlindungan hukum yang di terima oleh penumpang angkutan umum
sesuai dengan Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
angkutan Jalan.
2. Akibat yang timbul apabila hak penunmpang angkutan umum tidak terpenuhi.
1.3. Pembatasan Masalah
Adapun pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini yang bertujuan agar
tidak terjadinya perluasan permasalahan yang akan di bahas yaitu perlindungan
hukum bagi pengguna jasa anggutan umum berdasarkan pada Undang-Undang
NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
1.4. Perumusan Masalah
Adapun perumusan masalah yang penulis teliti untuk mengetahui lebih dalam
lagi mengenai “Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang
angkutan umum berdasarkan undang-undang No.22 Tahun 2009”
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Ketika melakukan suatu penelitian, maka pada umumnya terdapat suatu
tujuan dan manfaat dari penelitian sesuai dengan pokok permasalahan yang telah
penulis paparkan di atas, sama halnya dengan tujuan penulisan skripsi ini juga
mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai didalam pembahasan. Adapun
uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah:
1.5.1. Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, adapun tujuan penulis adalah
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum pengguna jasa (penumpang)
angkutan umum.
2. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan kerugian bagi
pengguna jasa (penumpang) melalui angkutan umum akibat kesalahan dari
pihak pengangkut dan bagaimana tanggung jawab pihak pengangkut terhadap
kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa (penumpang)
angkutan umum.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa
(penumpang) angkutan umum sebagai konsumen fasilitas publik transportasi
berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009.
4. Untuk mengetahui upaya pengguna jasa angkutan umum dalam mendapatkan
perlindungan hukum
5. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Medan Area (UMA), yang dimana hal ini adalah merupakan
kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studynya sebagai
tugas akhir.
1.5.2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang di lakukan oleh penulis ini
adalah sebagai berikut:
1. Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan penulis Tentang bagaimana
perlindungan hukum bagai pengguna jasa (penumpang) angkutan umum
berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009.
2. Secara praktis, untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran juridis dan
masukan-masukan yang bermanfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan
terhadap perlindungan hukum bagai pengguna jasa (penumpang) angkutan
umu
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Uraian Teori
2.1.1. Pengertian Pengangkutan
Menurut arti kata, angkut berarti mengangkat dan membawa, memuat atau
mengirimkan. Pengangkutan artinya usaha membawa, mengantar atau
memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain Jadi,
dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau
gerakan dari suatu tempat ke tempat lain. Pengangkutan dapat diartikan sebagai
pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam
hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut :
1) Ada sesuatu yang diangkut.
2) tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan.
3) ada tempat yang dapat dilalui oleh angkutan.
Pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik
mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu
mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Adapun
proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana
kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri.4
Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam
alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke
tempat tujuan/ dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke
4 prabusetiawan.blogspot.com/2009/05/hukum-pengangkutan.html
tempat yang ditentukan.5 Sehingga Secara umum dapat didefinisikan bahwa
pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim,
dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan
barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat,
sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Dari pengertian
diatas dapat diketahui bahwa pihak dalam perjanjian pengangkut adalah
pengangkut dan pengirim. Sifat dari perjanjian pengangkutan adalah perjanjian
timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban-kewajiban
sendiri-sendiri. Pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan
pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu
dengan selamat, sedangkan pengiriman berkewajiban untuk membayar uang
angkutan.6
Adapun syarat-syarat untuk menguji kelayakan armada yang disediakan
oleh penyedia angkutan umum sesuai yang telah di tentukan oleh Dinas
Perhubungan Kota Medan yaitu :
1. Usia kendaraan maksimal 10 Tahun berjalan.
2. rancangan bangun dan karoseri sesuai dengan ketetapanpemerintah mobil Bus
dan MPU.
3. Kendaraan laik jalan atau operasi sesuai ketentuan SPEKSI/KIUR.
4. Memiliki izin usaha angkutan dengan ddengan kendaraan bermotor umum.
5. Memiliki izin trayek atau operasi.
Seluruh kendaraan yang diajukan untuk memperoleh kartu pengawasan (KPs),
kendaraan telah melalui uji KIR/SPEKSI secara priodik 6 bulan sekali (layak
operasional)
5 prabusetiawan.blogspot.com/2009/05/hukum-pengangkutan.html
6Abdul Kadir, Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, bandung, Citra
Aditya.Bandung,2001
2.1.2. Asas - asas Pengangkutan
Asas-asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang
diklasifikasikan menjadi dua yaitu:
1) Yang bersifat perdata; dan
2) Yang bersifat publik
Asas-asas yang bersifat publik terdapat pada tiap-tiap Undang-Undang
pengangkutan baik darat, laut dan udara. Dalam pengangkutan udara terdapat
dalam Pasal 2 Undang-Undang No.15 Tahun 1992. Asas-asas yang bersifat
perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan
berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan niaga, yaitu pengangkut dan
penumpang atau pengirim barang. Asas-asas hukum pengangkutan yang bersifat
perdata adalah sebagai berikut:
a. Konsensual
Pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk te€rtulis, sudah cukup dengan
kesepakatan pihak-pihak. Tetapi untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah
terjadi atau sudah ada harus dibuktikan dengan atau didukung oleh dokumen
angkutan.
b. Koordinatif
Pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar,
tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain. Walaupun
pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang/pengirim
barang, pengangkut bukan bawahan penumpang/pengirim
barang. Pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa.
c. Campuran
Pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu
pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari pengirim
kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada
pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjianpengangkutan.
d. Retensi
Pengangkutan tidak menggunakan hak retensi. Penggunaan hak retensi
berTentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkutan hanya
mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya.
e. Pembuktian dengan dokumen
Setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan. Tidak
ada dokumen angkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika
kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan dengan angkutan
kota (angkot) tanpa karcis/tiket penumpang.
Ada beberapa asas hukum pengangkutan yang bersifat publik, yaitu sebagai
berikut:
a. Asas manfaat yaitu, bahwa pengangkutan harus dapat memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan
pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara,
serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara;
b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu, bahwa penyelenggaraan usaha
di bidang pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi
bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan
masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan;
c. Asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan penegangkutan harus
dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan
masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
d. Asas keseimbangan yaitu, bahwa pengangkutan harus diselenggarakan
sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana
dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara
kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan
internasional;
e. Asas kepentingan umum yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutanharus
mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas;
f. Asas keterpaduan yaitu, bahwa penerbangan harus merupakan kesatuan
yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik
intra maupun antar moda transportasi;
g. Asas kesadaran hukum yaitu, bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk
menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada
setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat
kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan.
h. Asas percaya pada diri sendiri yaitu, bahwa pngangkutan harus berlandaskan
pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan
kepada kepribadian bangsa;
i. Asas keselamatan Penumpang, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan
pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan.7
2.1.3. Fungsi Dan Tujuan Pengangkutan
Pada dasarnya fungsi pengangkutan adalah untuk memindahkan barang atau
orang dari suatu tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna
dan nilai. Jadi dengan pengangkutan maka dapat diadakan perpindahan barang-
barang dari suatu tempat yang dirasa barang itu kurang berguna ketempat dimana
barang-barang tadi dirasakan akan lebih bermanfaat. Perpindahan barang atau
orang dari suatu tempat ketempat yang lain yang diselenggarakan
denganpengangkutan tersebut harus dilakukan dengan memenuhi beberapa
ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan, yaitu harus diselenggarakan dengan
aman, selamat, cepat, tidak ada perubahan bentuk tempat dan waktunya. bahwa
pada dasarnya pengangkutan mempunyai dua nilai kegunaan, yaitu :
a. Kegunaan Tempat (Place Utility)
Dengan adanya pengangkutan berarti terjadi perpindahan barang dari suatu
tempat, dimana barang tadi dirasakan kurang bermanfaat, ketempat lain yang
menyebabkan barang tadi menjadi lebih bermanfaat.
b. Kegunaan Waktu (Time Utility)
Dengan adanya pengangkutan berarti dapat dimungkinkan terjadinya suatu
perpindahan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain dimana barang itu lebih
diperlukan tepat pada waktunya.8
7 http://dc433.4shared.com/doc/Sw-_tq81/preview.html
2.1.4. Prinsip dasar Pengangkutan
Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak yaitu antara
pengangkut dan pengirim adalah sama tinggi. Hubungan kerja di dalam
perjanjian pengangkutanantara pengangkut dan pengirim tidak secara terus
menerus, tetapisifatnya hanya berkala, ketika seorang pengirim membutuhkan
pengangkut untuk mengangkut barang.
Perjanjian pengangkutan mengandung tiga prinsip tanggung jawab, yaitu:
a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, menurut prinsip ini setiap
pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan
pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian yang timbul
akibat dari kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian harus
membuktikan kesalahan pengangkut itu. Beban pembuktian ada pada pihak
yang dirugikan, bukan pada pengangkut. Prinsip ini adalah yang umum
berlaku seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata Tentang perbuatan
melawan hukum.
b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga, menurut prinsip ini pengangkut
dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul
dari pengangkutan yang diselenggarakannya Tetapi jika pengangkut dapat
membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban
membayar ganti kerugian. Beban pembuktian ada pada pihak pengangkut
bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan
adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang dilakukan oleh
pengangkut.
c. Prinsip tanggung jawab mutlak, menurut prinsip ini pengangkut harus
bertanggung jawab membayar ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang
timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan
pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Pengangkut tidak
dimungkinkan membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan apapun
yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian
Tentang kesalahan. Unsur kesalahan tidak relevan.
Dalam suatu pengangkutan bila undang-undang tidak menentukan syarat
atau hal yang dikehendaki para pihak maka para pihak dapat mengikuti kebiasaan
yangtelah berlaku atau menentukan sendiri kesepakatan bersama, tentunya hal
tersebutharus mengacu pada keadilan. Tujuan pengangkutan adalah terpenuhinya
8 Zulvikar Sani, Transportasi (Suatu Pengantar), Jakarta, UI Press,2012
kewajiban dan hak-hak para pihak yang terlibat dalam pengangkutan. Kewajiban
dari pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan dan berhak menerima
biaya pengangkutan. Sedangkan kewajiban pengirim atau penumpang adalah
membayar biaya pengangkutan dan berhak atas
pelayanan pengangkutan yang wajar.9
2.1.5. Sifat Hukum Perjanjian Pengangkutan.
Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak yaitu pengangkut dan
pengirim sama tinggi atau koordinasi (geeoordineerd), tidak seperti dalam
perjanjian perburuhan, dimana kedudukan para pihak tidak sama tinggi atau
kedudukan subordinasi (gesubordineerd). Mengenai sifat hukum perjanjian
pengangkutan terdapat beberapa pendapat, yaitu :
a. Pelayanan berkala artinya hubungan kerja antara pengirim dan pengangkut
tidak bersifat tetap, hanya kadang kala saja bila pengirim membutuhkan
pengangkutan (tidak terus menerus), berdasarkan atas ketentuan Pasal 1601
KUHPerdata.
b. Pemborongan sifat hukum perjanjian pengangkutan bukan pelayanan berkala
tetapi pemboronga sebagaimana dimaksud Pasal 1601 b KUH Perdata.
Pendapat ini didasarkan atas ketentuan Pasal 1617 KUH Perdata (Pasal
penutup dari bab VII A Tentang pekerjaan pemborongan).
c. Campuran perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran yakni
perjanjian melakukan pekerjaan (pelayanan berkala) dan perjanjian
9 Abdul Kadir, Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat,Laut dan Udara,Citra Aditya
Bakti.Bandung,1991
penyimpanan (bewaargeving). Unsur pelayanan berkala (Pasal 1601 b
KUHPerdata) dan unsur penyimpanan (Pasal 468 ( 1 ) KUHD).
2.1.6. Terjadinya Perjanjian Pengangkutan
Menurut sistem hukum Indonesia, pembuatan perjanjian pengangkutantidak
disyratkan harus tertulis, cukup dengan lisan, asal ada persesuaian kehendak
(konsensus). Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa untuk adanya suatu
perjanjian pengangkutan cukup dengan adanya kesepakatan (konsensus) diantara
para pihak. Dengan kata lain perjanjian pengangkutanbersifat konsensuil. Dalam
praktek sehari-hari, dalam pengangkutan darat terdapat dokumen yang disebut
denga surat muatan (vracht brief) seperti dimaksud dalam Pasal 90 KUHD.
Demikian juga halnya dalampengangkutan pengangkutan melalui laut terdapat
dokumen konosemen yakni tanda penerimaan barang yang harus diberikan
pengangkut kepada pengirim barang. Dokumen-dokumen tersebut bukan
merupakan syarat mutlak Tentang adanya perjanjian pengangkutan. Tidak adanya
dokumen tersebut tidak membatalkan perjanjian pengangkutan yang telah ada
(Pasal 454, 504 dan 90 KUHD). Jadi dokumen-dokumen tersebut tidak
merupakan unsur dari perjanjian pengangkutan. Dari uraian tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa perjanjian pengangkutan bersifat konsensuil.
2.1.7. Kedudukan Penerima
Dalam perjanjian pengangkutan, termasuk kewajiban pengangkut adalah
menyerahkan barang angkutan kepada penerima. Disini penerima bukan
merupakan pihak yang ada dalam perjanjian pengangkutan tetapi pada dasarnya
dia adalah pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengangkutan(Pasal 1317
KUHPerdata).
Penerima bisa terjadi adalah pengirim itu sendiri tetapi mungkin juga orang
lain. Penerima akan berurusan dengan pengangkut apabila ia telah menerima
barang-barang angkutan. Pihak penerima harus membayar ongkos angkutannya,
kecuali ditentukan lain. Apabila penerima tidak mau membayar ongkos atau uang
angkutnya maka pihak pengangkut mempunyai hak retensi terhadap barang-
barang yang diangkutnya.10
2.1.8. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pengangkut.
Dalam hukum pengangkutan dikenal adanya lima prinsip tanggung jawab
pengangkut yaitu :
a. Tanggung Jawab Praduga Bersalah (Presumtion of Liability)
Menurut prinsip ini, ditekankan bahwa selalu bertanggung jawab atas setiap
kerugian yang timbul pada pengangkutan yang diselenggarakannya, tetapi jika
pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan
dari tanggung jawab membayar ganti rugi kerugian itu. Beban pembuktian ini
diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bukan pada pengangkut. Hal ini diatur
dalam Pasal 1365 KUHPerdata Tentang perbuatan melawan hukum (illegal act)
sebagai aturan umum dan aturan khususnya diatur dalam undang-undang Tentang
masing-masung pengangkutan. Prinsip ini hanya dijumpai dalam 86 ayat 2
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, yang menyatakan :
“jika perusahaan angkutan perairan dapat membuktikan bahwa kerugian
sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b: musnah, hilang atau rusaknya barang yang
10
Mansyur, M Ali, Pengolahan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen dalam
perwujudan Perlindungan Konsumen.Yogyakarta,Genta press,2007
diangkut; c. Keterlambatan angkutan penumpang, dan atau barang yang diangkut;
d. Kerugian pihak ketiga bukan disebabkan oleh kesalahannya, maka dia dapat
dibebaskan sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya. Walaupun hanya
terdapat pada pengangkutan perairan, bukan berarti pada pengangkutan darat dan
pengangkuta udara tidak dibolehkan. Dalam perjanjian pengangkutan, perusahaan
angkutan dan pengirim boleh menjanjikan prinsip tanggung jawab praduga,
biasanya dirumuskan dengan “(kecuali jika perusahaan angkutan dapat
membuktikan bahwa kerugian itu dapat karena kesalahannya)”. Dalam KUHD
juga menganut prinsip tanggung jawab karena praduga bersalah. Dalam ketentuan
Pasal 468 ayat 2 KUHD yaitu, “apabila barang yang diangkut itu tidak diserahkan
sebagian atau seluruhnya atau rusak, pengangkut bertanggung jawab mengganti
kerugian kepada pengirim, kecuali dia dapat membuktikan bahwa diserahkan
sebagian atau seluruh atau rusaknya barang itu karena peristiwa yang tidak dapat
dicegah atau tidak dapat dihindari terjadinya.”
Dengan demikian jelas bahwa dalam hukum pengangkutan di Indonesia, prinsip
tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga bersalah keduanya dianut.
Tetapi prinsip tanggung jawab karena kesalahan adalah asas, sedangkan prinsip
tanggung jawab karena praduga adalah pengecualian, artinya pengangkut
bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan
pengangkutan, tetapi jika pengangkut berhasil membuktikan bahwa dia tidak
bersalah atau lalai, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab. Beberapa Pasal
dalam Undang-undang Pengangkutan Tahun 1992 yang mengatur Tentang prinsip
tanggung jawab praduga bersalah adalah:
No. Pasal Keterangan
1 Pasal 45 Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1992
Tentang Angkutan Lalu Lintas Jalan.
2 Pasal 28 ayat 1, 2
Undang-undang Nomor
13 Tahun 1992
Tentang Perkereta Apian.
3 Pasal 43 ayat 1b dan Pasal
44 Undang-undang No. 15
Tahun 1992
Tentang Penerbangan.
b. Tanggung Jawab atas Dasar Kesalahan (Based on Fault or Negligence)
Dapat dipahami, dalam prinsip ini jelas bahwa setiap pengangkut harus
bertanggung jawab atas kesalahannya dalam penyelenggaraan pengangkutan dan
harus mengganti rugi dan pihak yang dirugikan wajib membuktikan kesalahan
pengangkut. Beban pembuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan dan
bukan pada pengangkut. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata Tentang
perbuatan melawan hukum (illegal act) sebagai aturan umum dan aturan
khususnya diatur dalam undang-undang Tentang masing-masung pengangkutan.
Dalam KUHD, prinsip ini juga dianut, tepatnya pada Pasal 468 ayat (2).
Pada pengangkutan di darat yang menggunakan rel kereta api, tanggung jawab ini
ditentukan dalam Pasal 28 Undang-undang nomor 23 Tahun 2007 Tentang
Perkeretaapian. Pada pengangkutan di darat yang melalui jalan umum dengan
kendaraan bermotor, tanggung jawab ini di tentukan dalam Pasal 28, Pasal 29,
Pasal 31 dan Pasal 45 Undang-undang nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas
dan Angkutan Jalan. Pada pengangkutan di laut dengan menggunakan kapal,
tanggung jawab ini di tentukan dalam Pasal 86 Undang-undang nomor 21 Tahun
1992 Tentang Pelayaran. Dan berkaitan dengan angkutan udara, prinsip ini dapat
ditemukan dalam Pasal 43-45 Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 1995
Tentang pengangkutan udara.
c. Tanggung Jawab Pengangkut Mutlak (Absolut Liability)
Pada prinsip ini, titik beratnya adalah pada penyebab bukan kesalahannya.
Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian
yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan
pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut.
Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tak perlu
dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan
alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dapat
dirumuskan dengan kalimat: pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian
yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan ini.
Dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengangkutan, ternyata prinsip
tanggung jawab mutlak tidak diatur, mungkin karena alasan bahwa pengangkut
yang berusaha dibidang jasa angkutan tidak perlu di bebani dengan resiko yang
terlalu berat. Akan tetapi tidak berarti bahwa pihak-pihak tidak boleh
menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan. Para pihak boleh saja
menjanjikan penggunaan prinsip ini untuk kepentingan praktis penyelesaian
tanggung jawab, berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jika prinsip ini
digunakan maka dalam perjanjian pengangkutan harus dinyatakan dengan tegas,
misalnya pada dokumen pengangkutan.
d. Pembatasan tanggung jawab pengangkut (limitation of liability)
Bila jumlah ganti rugi sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 468 KUHD
itu tidak dibatasi, maka ada kemungkinan pengangkut akan menderita rugi dan
jatuh pailit. Menghindari hal ini,, maka undang-undang memberikan batasan
Tentang ganti rugi. Jadi, pembatasan ganti rugi dapat dilakukan oleh pengangkut
sendiri dengan cara mengadakan klausula dalam perjanjian pengangkutan,
konosemen atau charter party, dan oleh pembentuk undang-undang. Hal ini diatur
dalam Pasal 475, 476 dan Pasal 477 KUHD. Mengenai pembatasan tanggung
jawab pengangkut dalam angkutan udara, diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 28,
Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 33 Ordonansi Pengangkutan Udara. Pasal 30
merupakan pembatasan tanggung jawab yaitu bahwa tanggung jawab pengangkut
udara dibatasi sampai jumlah Rp.12.500,- per penumpang. Pasal 24 merupakan
pembatasan siapa-siapa saja yang berhak menerima ganti rugi, yang dalam hal ini
adalah : Suami/istri dari penumpang yang tewas, anak atau anak-anaknya dari si
mati Orang tua dari si mati. Pasal 28 menentukan bahwa pengangkut udara tidak
bertanggung jawab dalam hal kelambatan, Pasal ini berbunyi “Jika tidak ada
persetujuan Ijin, maka pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul
karena kelambatan dalam pengangkutan penumpang, bagasi dan barang”. Satu
Pasal lain mengenai pembatasan tanggung jawab pihak pengangkut adalah Pasal
33, dimana Pasal tersebut menentukan gugatan mengenai tanggung jawab atas
dasar apapun juga hanya dapat diajukan dengan syarat-syarat dan batas-batas
seperti yang dimaksudkan dalam peraturan ini.11
Dengan terbatasnya gugatan
mengenai tanggung jawab dari pihak pengangkut, maka terbatas pula tanggung
jawab pihak pengangkut. Pembebasan Tanggung Jawab Pengangkut Dalam
Ordonansi Pengangkutan Udara yang memuat ketentuan mengenai pembebasan
adalah Pasal 1 ayat (1), Pasal 29 avat (1) dan Pasal 36. Pasal 36 menemukan
11
Kamaluddin Rustian,Ekonomi Transportasi Karakteristik Toeri dan Kebijakan. Ghalia
Indonesia,Jakarta.2003
bahwa pengangkut bebas dari tanggungjawabnya dalam hal setelah dua Tahun
penumpang yang menderita kerugian tidak mengajukan tuntutannya. Pasal 36
berbunyi “Gugatan mengenai tanggung jawab pengangkut harus diajukan dalam
jangka waktu dua Tahun terakhir mulai saat tibanya di tempat tujuan, atau mulai
dari pesawat Udara seharusnya tiba, atau mulai pengangkutan Udara diputuskan
jika tidak ada hak untuk menuntut dihapus. Selain itu ada hal-hal yang membuat
pengangkut tidak bertanggung jawab apabila timbul suatu keadaan yang sama
sekali tidak diduga sebelumnya, contohnya adalah sebagai berikut : bahaya
perang, sabotase, kebakaran, kerusuhan, kekacauan dalam negeri. Asuransi
tanggung jawab dibidang pengangkutan udara didasarkan atas prinsip terjadinya
peristiwa asuransi tersebut karena mencakup kerugian-kerugian yang terjadi
selama jangka waktu asuransi dan dilandasi kerugian yang paling dekat berdasar
atas produk yang keliru. Pada Undang-undang No 1 Tahun 2009 pengaturan
mengenai tanggung jawab pengangkut dapat dilihat pada Pasal 141 (1)
Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia,
cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam
pesawat dan/atau naik turun pesawat udara. (2)Apabila kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari
pengangkut atau orang yang dipekerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas
kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam undang-
undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya. Aturan ini menggunakan Prinsip
Tanggung jawab Mutlak (Strict Liability), dimana pada ayat tersebut disebutkan
bahwa pengangkut dikenai tanggung jawab tanpa melihat ada tau tidaknya
kesalahan yang dari pengangkut. Pada Ordonansi Pengangkutan Udara 1939,
pengangkut masih dapat menyangkal keharusan bertanggung jawab asal dapat
membuktikan bahwa pengangkut telah mengambil tindakan untuk menghindarkan
kerugian atau bahwa pengangkut tidak mungkin untuk mengambil tindakan
tersebut. Hal ini menggambarkan prinsip atas dasar Praduga, seperti yang disebut
dalam Pasal 24 ayat (1), 25 ayat (1), 28 dan 29 OPU; Pengangkut tidak
bertanggungjawab untuk kerugian, apabila:
a. ia dapat membuktikan bahwa ia dan semua buruhnya telah mengambil segala
tindakan yang perlu untuk menghindarkan kerugian;
b. ia dapat membuktikan bahwa ia tidak mungkin mengambil tindakan
pencegahan itu;
c. kerugian itu disebabkan oleh kesalahan yang menderita itu sendiri;
d. kesalahan penderita kerugian membantu terjadinya kerugian itu
Dari penjelasan diatas, aturan mengenai tanggung jawab tadi merupakan
sala satu bentuk perlindungan hukum bagi para pihak khususnya pengguna jasa
angkutan udara. Tanggung jawab yang ditegaskan dalam undang-undang tadi
akan meningkatkan kualitas dalam pemberian kenyamanan, pelayanan serta
keselamatan bagi penumpang. Artinya secara normatif perlindungan hukum bagi
penumpang telah ada, tinggal bagaimana pelaksanaan dari aturan tadi.
e. Presumtion of non Liability
Dalam prinsip ini, pengangkut dianggap tidak memiliki tanggung jawab.
Dalam hal ini, bukan berarti pengangkut membebaskan diri dari tanggung
jawabnya ataupun dinyatakan bebas tanggungan atas benda yang diangkutnya,
tetapi terdapat pengecualian-pengecualian dalam mempertanggungjawabkan suatu
kejadian atas benda dalam angkutan. Pengaturan ini ditetapkan dalam :
a. Pasal 43 ayat 1 b UU penerbangan
b. Pasal 86 UU pelayaran
Contoh Kasus kecelakaan angkutan darat:
Tabrakan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di Desa N4
Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. Bus KUPJ Tour BK 7746 DO
menabrak truk pengangkut tanah BM 8302 AJ hingga mengakibatkan seorang
tewas dan tiga lainnya terluka.
Kecelakaan ini diduga dipicu aksi ugal-ugalan sopir bus KUPJ hingga
berdampak fatal, yakni hilangnya nyawa penumpang bus, M Rajagukguk (56),
warga Dusun Sidodadi, Desa Pulau Padang, Kecamatan BilahBarat, Labuhan
batu. Korban sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Rantauprapat, namun karena luka diderita cukup parah, jiwanya tak
tertolong lagi.
Ketiga penumpang Bus Koperasi Usaha Pinggir Jalan Tour (KUPJ Tour)
yang mengalami luka ringan, yakni sopir bus Ronal Sitompul, (30) warga Asahan,
Nuraini Pane (25) warga Desa Tanjung Haloban Kecamatan Bilah Hilir,
Labuhanbatu dan kernet bus Eben (22), warga Medan.
Kepala Unit (Kanit) Gatur Kepolisian Sektor (Polsek) Aek Nabara Ajun
Inspektur Polisi Satu (Aiptu) Lardo menegaskan, berdasarkan keterangan
beberapa saksi, sopir mengemudikan bus KUPJ Tour secara kencang sambil ugal-
ugalan. Setibanya di lokasi kejadian sopir berusaha mendahului kendaraan di
depannya,tetapi malapetaka yang terjadi
2.2. Kerangka Pemikiran
Angkutan umum adalah sarana transportasi yang banyak bagi setiap
masyarakat, namun hal itu juga menjadi sorotan bahwa kepentingan manusia akan
adanya angkutan umum harus memiliki aturan. Agar terciptanya keadaan aman,
nyaman dan tentram untuk keselamatan pengguna jasa angkutan. Sebagai
masyarakat yang sebagian besar menggunakan angkutan umum merasa resah
dengan beberapa kejadian yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sebagai
Dinas Perhubungan kota Medan (Jl.Pinang baris) yang mengatur Tentang
angkutan umum maka haruslah ditindak lanjuti kejadian-kejadian yang dapat
menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna angkutan umum, agar
masyarakat tentram dan merasakan keamanan dan kenyamanan pada saat
menumpangi angkutan umum. Kita tidak mengetahui secara jelas kapan dan
dimana kejadian-kejadian yang merugikan penumpang terjadi pada angkutan
umum di luar sana. Sebagai penumpang hanya bisa waspada dan menjaga
bagaimanapun caranya agar terhindar dari kecelakaan yang menimpa angkutan
tersebut. Maka dari itu para oknum yang bekerja pada Dinas Perhubungan kota
Medan sudahlah seharusnya mendata kelayakan jalan secara jelas pada semua
angkutan yang termasuk ke dalam angkutan kota Medan agar tidak terjadi hal-hal
yang dapat merugikan penumpang. Dan memberikan sanksi yang tegas pada
kendaraan yang tidak memenuhi standart kelayakan jalan, itu adalah salah satu
faktor yang sangat mempengaruhi keselamatan angkutan maupun pengguna
angkutan umum.12
2.2.1 Kerangka Teoritis
12
Abdul kadir, Muhammad. Perjanjian baku dalam Praktik Perusahaan
Perdagangan,Bandung.Citra Aditya Bakti.1992
kerangka teoritis mempunyai kegunaan dalam suatu penelitian salah satu
kegunaannya untuk mempertajam sebuah fakta yang akan diteliti atau diuji
kebenarannya, serta teori yang merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah
diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek penelitian.
Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaiyu merupakan segala
upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat
memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau
yang melakukan tindakan hukum. Pada hakikatnya terdapat hubungan antara
subjek hukum dan objek hukum yang dilindungi oleh hukum yang menimbulkan
hak dan kewajiban tersebut harus dilindungi oleh hukum sehingga anggota
masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya, dan bahwa
perlindungan hukum dapat diartikan juga sebagai pemberian jaminan atau
kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan
kewajiban sehinggan yang bersangkutan merasa aman.
Perlindungan yang diberikan merupakan suatu hal yang melindungai
subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat
dibagi menjadi dua yaitu:
1. Perlindungan Hukum Preventif
peerlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk
mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini dapat terjadi dalam
peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu
pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam
melakukan kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif
Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara
dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau
telah dilakukan suatu pelanggaran.
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian
3.1.1 Jenis Penelitian
Sebagaimana yang diketahui bahwa Ilmu Hukum mengenal 2 (dua) jenis
penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiri yaitu:
“Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi.”13
Penelitian hukum sosiologis yaitu:
“Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian
terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.”14
Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menggunakan jenis penelitian
normatif.
3.1.2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian Deskriptis
analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variable.
Analisis data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif
terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif analisis yang mengarah
13
Peter Mahmud Marzuki, 2010. Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana. Hlm. 35. 14
Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, 2010. Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan
Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 153
penelitia hukum normative, yaitu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada
karakteristik ilmu hukum yang normatif.
3.1.3 Lokasi Penelitian
Dalam penulisan proposal skripsi ini langsung mengambil data yang
dibutuhkan ke Dinas Perhubungan kota Medan Jl.Pinang Baris No.144 Medan.
3.1.4 Waktu Penelitian
Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah dilakukan
seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline
yang akn dilakukan sekitar november-desember 2015.
NO. Kegiatan
Okt Nov Des Jan Feb
I II III IV I I II III IV I II III IV I II III IV
1.
Pengajuan
Judul
2.
Penyusunan
Proposal
3.
Seminar
Proposal
Skripsi
4.
Bimbingan dan
Perbaikan
Seminar Skripsi
5.
Seminar Hasil
Penyempurnaan
Skripsi
3.2. Teknik Pengumpulan Data
Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni :
a. Studi kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yag dilakukan dengan
berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, literatur-
literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan materi yang
dibahas dalam skripsi ini.
b. Wawancara (Interview) berdasarkan kasus yang ada dengan Kepala Seksi
Angkutan Darat Dinas Perhubungan kota Medan yang terkait dengan masalah
yang diteliti.
3.3. Analisa Data
Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan
metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan
mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan
judul pembahasan, majalah maupun media massa dan perundang-undangan. Data
yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analitis kualitatif,
yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan, kemudian
dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan
dengan Hukum Pengangkutan. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber
permasalahan yuridis dalam perjanjian Pengangkutan sehingga dapat diusulkan
tata cara prosedur penyelesaian permasalahan yang lebih baik dan
menguntungkan bagi para pihak
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1.Hasil Penelitian
4.1.1. Hal-hal yang Dapat Menyebabkan Kerugian Bagi Pengguna Jasa
(Penumpang) Angkutan Umum Akibat Kesalahan dari Pihak
Pengangkut
Pada saat seseorang menjadi penumpang sah dari kendaraan bermotor
umum, kereta api, pesawat udara atau kapal dari perusahaan pengangkutan
nasional, dia wajib membayar iuran (premi) pertanggungan wajib kecelakaan
penumpang melalui pengusaha atau pemilik kendaraan yang bersangkutan (Pasal
3 ayat (1) huruf a Undang-undang No.33/1964). Pada saat itu penumpang yang
bersangkutan tidak hanya menutup perjanjian pengangkutan saja, tetapi sekaligus
juga menutup perjanjian pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Sifat wajib
ini menunjukkan unsur dari pemerintah. Unsur paksaan ini tertuju pada sistem
jaminan sosial. Unsur paksaan ini bila sudah menjadi kebiasaan, tidak terasa lagi,
sebaliknya tujuan paksaan ini tercapai yakni suatau sistem jaminan sosial dalam
masyarakat Indonesia.15
Telah dikatakan di atas bahwa penumpang pada saat yang sama menutup
perjanjian pengangkutan dan perjanjian pertanggungan. Dalam hal menutup
perjanjian pertanggungan, penumpang bertindak sebagai tertanggung, sedangkan
yang bertindak sebagai penanggung adalah perum asuransi kerugian Jasa Raharja
15
H. M. N. Purwosutjipto, Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum
Pengangkutan.(Jakarta: Djambatan, 2008). hlm. 64
(Pasal 8 PP 17/65). Kewajiban tertanggung ialah membayar iuran (premi) kepada
penanggung dengan melalui pengusaha pengangkutan (Pasal 1 ayat (1) PP 17/65),
sedangkan hak tertanggung ialah ganti kerugian, kalau dia menderita kecelakaan
dalam pengangkutan, yakni:
- Bila penumpang mati.
- Penumpang mendapat cacat tetap akibat dari kecelakaan penumpang.
- Penumpang mendapat luka-luka.
Kewajiban penanggung ialah memberi ganti kerugian kepada tertanggung
(penumpang), bila dia mati atau mendapat cacat tetap akibat kecelakaan
penumpang. Sedangkan hak penanggung ialah mendapat premi dari tertanggung
dengan melalui pengusaha pengangkutan bersangkutan.
Berbeda dengan pertanggungan biasa yang sifatnya bebas bagi setiap
orang untuk menutup perjanjian pertanggungan atau tidak, maka menutup
perjanjian pertanggungan wajib kecelakaan penumpang ini sifatnya mutlak bagi
setiap penumpang kendaraan umum.
Istilah ganti kerugian bagi penumpang yang mati itu sesungguhnya tidak
tepat, sebab hilangnya nyawa seorang penumpang tidak dapat dinilai dengan
uang, jadi tidak dapat diganti rugi dengan uang. Mengenai istilah “ganti rugi” bagi
si mati tersebut lebih tepat diganti dengan istilah “uang duka”.16
Mengenai peristiwa yang sering terjadi akhir-akhir ini yakni pemerkosaan
sopir angkutan umum terhadap penumpangnya di kendaraan angkutan mereka.
Peristiwa ini merupakan tindak pidana yang kasusnya setelah dilaporkan akan
16
H. M. N. Purwosutjipto, Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum
Pengangkutan.(Jakarta: Djambatan, 2008). hlm. 64
ditindak oleh kepolisian. Sang sopir melakukan pertanggung jawaban pidana
secara pribadi.
4.1.2. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan
Hukum Pengangkutan Niaga membagi tanggung jawab para pihak dalam
perjanjian pengangkutan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu tanggung jawab para
pihak dalam pengangkutan kereta api, tanggung jawab para pihak dalam
pengangkutan darat, tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan perairan,
dan tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan udara.17
Dan dalam bab ini
yang akan dibahas adalah tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan darat.
Tanggung jawab pada hakikatnya terdiri dari dua aspek, yaitu tanggung
jawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya
(responsibility) dan tanggung jawab ganti rugi (liability).18
Perusahaan
pengangkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh
penumpang, pengirim atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan
pelayanan pengangkutan. Selama pelaksanaan pengangkutan, keselamatan
penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung
jawab perusahaan pengangkutan umum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila
kepada perusahaan pengangkutan umum dibebankan tanggung jawab terhadap
setiap kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim, yang timbul karena
pengangkutan yang dilakukannya (Pasal 234 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat
menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat
pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat
17
Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga. (Bandung: Citra Aditya Bakti,1998) hlm.
37 18
Purba. Hukum Pengangkutan di Laut. (Medan: Pusaka Bangsa, 2005) hlm. 101
membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan (Pasal 190 UU No. 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang
diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan
penyelenggaraan angkutan. Selain itu Perusahaan Angkutan Umum bertanggung
jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau
luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian
yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang (Pasal
191 dan Pasal 192 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan).
4.1.3. Santunan kecelakaan lalu lintas
Sebagai pelaksanaan Pasal 239 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa Pemerintah membentuk
perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yaitu pemerintah mempunyai PT. Jasa Raharja
(Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tugas dan fungsinya
ada 2 (dua) yaitu :
a. Memberikan santunan atas kejadian kecelakaan pada korban kecelakaan lalu
lintas darat, laut, udara, dan penumpang kendaraan umum.
b. Menghimpun dana pajak kendaraan bermotor melalui Samsat yang mana dana
itu nantinya untuk membayar santunan.
Adapun cara memperoleh santunan adalah sebagai berikut:
a. Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat
b. Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan :
1. Laporan Polisi Tentang kecelakaan Lalu Lintas dari Unit Laka Satlantas
Polres setempat dan atau dari instansi berwenang lainnya.
2. Keterangan kesehatan dari dokter / RS yang merawat.
3. KTP / Identitas korban / ahli waris korban.
4. Formulir pengajuan diberikan Jasa Raharja secara cuma-cuma
Untuk memperoleh dana santunan caranya adalah dengan mengisi formulir
yang disediakan secara Cuma-cuma oleh PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja
(Persero), yaitu :
a. Formulir model K1 untuk kecelakaan ditabrak kendaraan bermotor dapat
diperoleh di Polres dan Kantor Jasa Raharja terdekat.
b. Formulir K2 untuk kecelakaan penumpang umum dapat diperoleh di
Kepolisian/Perumka/Syahbandar laut/Badar Udara dan Kantor Jasa Raharja
terdekat.
Dengan cara pengisian formulir sebagai berikut :
1. Keterangan identitas korban/ahli waris diisi oleh yang mengajukan dana
santunan.
2. Keterangan kecelakaan lalu lintas diisi dan disahkan oleh Kepolisian atau
pihak yang berwenang lainnya.
3. Keterangan kesehatan/keadaan korban diisi dan disahkan rumah sakit/dokter
yang merawat korban.
4. Apabila korban meninggal dunia, Tentang keabsahan ahli waris, diisi dan
disahkan oleh pamong praja/lurah/camat
Dalam hal korban meninggal dunia, maka santunan meninggal dunia
diserahkan langsung kepada ahli waris korban yang sah, adapun yang dimaksud
ahli waris adalah :
a. Janda atau dudanya yang sah
b. Dalam hal tidak ada janda/dudanya yang sah, kepada anak-anaknya yang sah
c. Dalam hal tidak ada Janda/dudanya yang sah dan anak-anaknya yang sah,
kepada Orang Tuanya yang sah
d. Dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada yang
menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya-biaya
penguburan
Terdapat hal-hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu :
1. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965
Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang mengatur:
a. Korban yang berhak atas santunan yaitu Setiap penumpang sah dari alat
angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang
diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang
yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari
tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.
b. Jaminan Ganda Kendaraan bermotor Umum (bis) berada dalam kapal ferry,
apabila kapal ferry di maksud mengalami kecelakaan, kepada penumpang
bis yang menjadi korban diberikan jaminan ganda.
c. Korban yang mayatnya tidak diketemukan Penyelesaian santunan bagi
korban yang mayatnya tidak diketemukan dan atau hilang didasarkan
kepada Putusan Pengadilan Negeri.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965
mengatur :
1. Korban Yang Berhak Atas Santunan, adalah pihak ketiga yaitu :
a. Setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan
kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat
angkutan lalu lintas jalan tersebut, contoh : Pejalan kaki ditabrak kendaraan
bermotor
b. Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan
ditabrak, dimana pengemudi kendaran bermotor yang ditumpangi dinyatakan
bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang
kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi
2. Tabrakan Dua atau Lebih Kendaraan Bermotor
a. Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan bahwa
pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya
kecelakaan, maka baik pengemudi mapupun penumpang kendaraan tersebut
tidak terjamin dalam UU No 34/1964 jo PP no 18/1965
b. Apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian belum
diketahui pihak-pihak pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan dan atau
dapat disamakan kedua pengemudinya sama-sama sebagai penyebab
terjadinya kecelakaan, pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan UU No
34/1964 jo PP No 18/1965 santunan belum daat diserahkan atau ditangguhkan
sambil menunggu Putusan Hakim/Putusan Pengadilan
3. Kasus Tabrak Lari Terlebih dahulu dilakukan penelitian atas kebenaran kasus
kejadiannya
4. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Kereta Api
a. Berjalan kaki di atas rel atau jalanan kereta api dan atau menyebrang sehingga
tertabrak kereta api serta pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang
mengalami kecelakaan akibat lalu lintas perjalanan kerata api, maka korban
terjamin UU No 34/1964.
b. Pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan
sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan
sebagaimana lazimnya kerata api akan lewat , apabila tertabrak kereta api
maka korban tidak terjamin oleh UU No 34/1964
Besarnya santunan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
RI No 36/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 adalah:
No. Sifat Cidera Santunan sesuai PMK No.
36/PMK.010/2008
1. Meninggal Dunia Rp. 25.000.000,-
2. Luka-Luka Rp. 10.000.000,-
3. Cacat Tetap Rp. 25.000.000,-
4. Biaya Penguburan
(apabila tidak ada ahli waris) Rp. 2.000.000,-
Namun, pemberian hak pada korban tersebut tidak berarti tidak mengenal
batas waktu (kadaluarsa) atau pengecualian. Hak santunan menjadi gugur /
kadaluwarsa jika :
a. Permintaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya
kecelakaan.
a. Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hak dimaksud disetujui
oleh jasa raharja
Beberapa pengecualian yang dimaksud, yaitu :
A. Dalam hal kecelakaan penumpang umum atau lalu lintas jalan
1. Jika korban atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan berdasarkan UU No
33 atau 34/1964
2. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak
korban atau ahli waris
3. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan
mabuk atau tak sadar, melakukan perbuatan kejahatan ataupun diakibatkan
oleh atau terjadi karena korban memiliki cacat badan atau keadaan badaniah
atau rohaniah biasa lain.
B. Dalam hal kecelakaan yang terjadi tidak mempunyai hubungan dengan resiko
kecelakaan penumpang umum atau lalu lintas jalan
a. Kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan sedang
dipergunakan untuk turut serta dalam suatu perlombaan kecakapan atau
kecepatan
b. Kecelakaan terjadi pada waktu di dekat kendaraan bermotor penumpang
umum yang bersangkutan ternyata ada akibat gempa bumi atau letusan
gunung berapi, angin puyuh, atau sesuatu gejala geologi atau metereologi lain.
c. Kecelakaan akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai
hubungan dengan, bencana, perang atau sesuatu keadaan perang lainnya,
penyerbuan musuh, sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara
yang turut berperang, pendudukan atau perang saudara, pemberontakan, huru
hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh, perbuatan sabotase, perbuatan
teror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain.
d. Kecelakaan akibat dari senjata-senjata perang
e. Kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu
perintah, tindakan atau peraturan dari pihak ABRI atau asing yang diambil
berhubung dengan sesuatu keadaan tersebut di atas, atau kecelakaan yang
disebabkan dari kelalaian sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut.
f. Kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan penumpang umum yang
dipakai atau dikonfliksi atau direkuisisi atau disita untuk tujuan tindakan
angkatan bersenjata seperti tersebut di atas
g. Kecelakaan yang diakibatkan oleh angkutan penumpang umum yang khusus
dipakai oleh atau untuk tujuan-tujuan tugas angkatan bersenjata.
h. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat reaksi atom. Kecelakaan tunggal tidak
ada lawan sehingga tidak ada yang menjamin, karena sebetulnya jika
kecelakaan 2 kendaraan bermotor yang 1 mendapat santunan (pihak yang tdk
bersalah) dan yang 1 (pihak yang bersalah) tidak mendapatkan secara otomatis
melainkan atas kebijakan Direksi. Hal ini yang tidak banyak diketahui
masyarakat sehingga masyarakat berasumsi bahwa kecelakaan 2 kendaraan
bermotor, kedua-duanya mendapat santunan.
4.2. Pembahasan
4.2.1. Perlindungan Hukum Yang Diterima Oleh Penumpang Angkutan
Umum Sesuai Dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2009
Kedudukan Hukum Pengguna Jasa (Penumpang) Angkutan Umum dalam
Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan yang dimaksud penumpang adalah Penumpang adalah orang
yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
Dengan mengikatkan diri setelah membayar uang atau tiket angkutan umum
sebagai kontraprestasi dalam perjanjian pengangkutan maka seseorang telah sah
sebagai penumpang alat angkutan penumpang umum yang apabila mengalami
kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama
penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik
dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. Tiket penumpang
adalah tanda bukti bahwa seseorang telaah membayar uang angkutan dan
akibatnya berhak naik angkutan sebagai penumpang. Tiket penumpang juga
menjadi tanda bukti telah ditutupnya perjanjian angkutan udara antara pengangkut
dan penumpang. Jadi penumpang adalah salah satu pihak dalam perjanjian
pengangkutan darat, sedangkan pihak lawannya adalah pengangkut darat. Tiket
penumpang merupakan syarat dalam perjanjian pengangkutan darat, tetapi bukan
merupakan syarat mutlak sebab tidak adanya tiket penumpang tidak berarti tidak
adanya perjanjian pengangkutan.
Dengan adanya dasar hukum yakni :
UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
UU Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang.
PP Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
UU Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
PP Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan
Lalu Lintas Jalan.
Maka penumpang angkutan umum telah mendapat jaminan hukum atas
keselamatannya jikalau pengangkut tidak dapat melaksanakan kewajibannya
dalam pengangkutan orang yakni membawa atau mengangkut penumpang
tersebut sampai di tempat tujuan dengan selamat.
Dari proses wawancara yang dilakukan penulis dengan menanyakan
sebuah pertanyaan yaitu “Upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan
penyedia jasa apabila pengguna angkutan telah dirugikan karenakesalahan pihak
pengangkut?” yang juga berhubungan dengan rumusan masalah pada skripsi ini.
Dimana perlakuan usaha yang harus dilakukan oleh pihak penyedia jasa haruslah
bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan angkutan umum yang disebabkan
oleh pihak pengangkut atau penyedia jasa yang telah merugikan penumpang
angkutan umum tersebut. Pertanggung jawaban tersebut semata-mata bukanlah
hanya sekedar permohonan maaf atau pertanggung jawaban sekedarnya,
melainkan harus dengan nilai yang setimpal dengan biaya santunan yang telah
ditetapkan oleh Undang-undang No.33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan
Wajib Kecelakan Lalu Lintas dan juga dengan nominal yang telah disepakati oleh
PT. Jasa Raharja yang telah bekerja sama dengan penyedia jasa angkutan umum
yang dikutip dari pembayaran tiket perjalanan pada angkutan umum tersebut.19
4.2.2. Upaya Pengguna Jasa Angkutan Umum dalam Mendapatkan
Perlindungan Hukum dan Ganti Rugi
Seperti dikatakan di atas, bahwa dengan melakukan kewajibannya yakni
membayar uang atau tiket kepada pengangkut maka dengan sendirinya
penumpang tersebut dengan sendirinya telah mendapat perlindungan atas
keselamatannya yang dijamin oleh hukum.
Bila seorang penumpang mengajukan tuntutan ganti rugi karena luka atau
lain-lainnya kepada pengangkut, cukuplah bila dia mendalilkan bahwa dia
menderita luka disebabkan pengangkutan itu.20
Jika tuntutan itu dibantah oleh
dibantah oleh pengangkut, maka pengangkut harus membuktikan bahwa kelalaian
19
Wawancara pada Kepala Seksi Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Medan Jl. Pinang
Baris No.114 Medan Sumatera Utara. 20
H. M. N. Purwosutjipto, Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum
Pengangkutan.(Jakarta: Djambatan, 2008). hlm. 52
atau kesalahan tidak ada padanya. Bila pembuktian pengangkut ini berhasil, maka
giliran penumpang yang harus membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan
pada pengangkut. Jadi kalau ada tuntutan ganti rugi dari penumpang yang
menderita luka-luka, maka beban pembuktian terletak di atas pundak pengangkut,
bahwa dia tidak lalai atau salah.
Dari uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan adanya azas bahwa
pengangkut berkewajiban untuk mengangkut orang atau penumpang dengan
selamat sampai di tempat tujuan (Pasal 522 KUHD), sehingga dia bertanggung
jawab atas segala kerugian atau luka-luka yang diderita oleh penumpang, yang
disebabkan karena atau berhubung dengan pengangkutan yang diselenggarakan
itu, kecuali bila pengangkut dapat mendiskulpir dirinya (Pasal 1339 KUHPerdata,
Pasal 522 ayat (2) KUHD).
Di samping pendapat bahwa kewajiban pengangkut adalah mengangkut
penumpang sampai di tempat tujuan dengan selamat atau dengan cara yang aman.
Ada pendapat yang menetapkan kewajiban pengangkut hanya mengangkut
penumpang sampai di tempat tujuan. Jadi, unsur “dengan selamat” atau “dengan
cara yang aman” tidak termasuk dalam kewajiban pengangkut. Tetapi menurut
pendapat yang kedua ini, pengangkut wajib secara pantas dan cukup berikhtiar
untuk mencegah kecelakaan. Bila terjadi apa-apa yang merugikan penumpang,
maka pengangkut dianggap berbuat melawan hukum terhadap penumpang. Dan
penumpang yang menderita kerugian itu dapat menuntut ganti rugi kepada
pengangkut berdasar Pasal 1365 KUHPerdata.
Ketentuan bahwa pengangkut wajib secara pantas dan cukup berikhtiar
untuk mencegah kecelakaan ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Pasal 1602 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi “Majikan diwajibkan untuk
mengatur dan memelihara ruangan-ruangan, alat-alat atau perkakas-perkakas,
dalam mana atau dengan mana ia menyeluruh melakukan pekerjaannya, begitu
pula mengenai hal melakukan pekerjaan, majikan wajib mengadakan aturan-
aturan dan memberikan petunjuk-petunjuk sedemikian rupa, sehingga si buruh
terlindung terhadap bahaya-bahaya uang mengancam jiwa, kehormatan dan harta
bendanya, begitu jauh bagaimana dapat dituntut sepantasnya berhubung dengan
sifat pekerjaan yang dihadapinya”. Dari ketentuan itu dapat disimpulkan bahwa
majikan berkewajiban secara pantas dan cukup berikhtiar untuk mencegah
kecelakaan. Sedang Pasal 1602 ayat (2) KUHPerdata berbunyi “Apabila majikan
tidak memenuhi kewajibannya seperti tersebut dalam ayat (1) di atas, dan
kelalaian mana mengakibatkan kerugian bagi si buruh, maka majikan wajib
memberi ganti rugi, kecuali bila majikan dapat membuktikan bahwa
wanprestasinya itu disebabkan karena kelalaian si buruh sendiri. Jadi, beban
pembuktian ada pada majikan, untuk mendiskulpir dirinya.
Syarat mutlak yang harus ada pada setiap tuntutan ganti rugi terhadap
pengangkut ialah bahwa kerugian itu disebabkan oleh pengangkutan atau hal yang
erat hubungannya dengan pengangkutan. Mengenai besarnya jumlah ganti rugi,
belaku azas-azas yang tercantum dalam Pasal 1246, 1247, dan 1248 KUHPerdata,
yang pada pokoknya mengganti yang hilang dan laba yang tidak diperolehnya,
dengan batasan bahwa kerugian itu layak dapat diperkirakan pada saat perjanjian
pengangkutan itu dibuat dan lagi pula kerugian itu harus merupakan akibat
langsung dari wanprestasi pengangkut. Bagi kerugian yang tidak dapat dinilai
dengan uang, misalnya cacat badan, cacat pada mukanya dan lain-lain, bekas
penumpang itu tetap berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pengangkut. Sudah
tentu kalau perselisihan Tentang besarnya jumlah ganti rugi, hanya hakimlah yang
berwenang menentukannya.
Tuntutan untuk pembayaran asuransi dari kewajiban kita membayar tiket
atau iuran kepada pengangkut yang disetor kepada Jasa Raharja ditujukan kepada
Perum Asuransi Kerugian Jasa Raharja atau kepada instansi pemerintah lain yang
ditunjuk oleh menteri keuangan (Pasal 16 PP 18/65). Adapun peraturan
pembuktian dalam hal tuntutan pembayaran dana menurut hukum acara perdata
biasa, kecuali dalam hal-hal:
1. Dalam hal ada kematian
Proses perbal polisi lalu lintas atau pejabat lain yang berwenang Tentang
kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu lintas jalan yang
bersangkutan, yang menyebabkan kematian si pewaris menuntut
Putusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang Tentang pewarisan
yang bersangkutan
Surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan
fakta kematian yang terjadi. Hubungan sebab musabab kematian tersebut
dengan penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan dan hal-hal lain yang
berguna bagi penentuan jumlah pembayaran dana yang harus diberikan (Pasal
17 ayat (2) PP 18/65).
2. Dalam hal si korban mendapat cacat tetap atau cedera
Proses perbal dari polisi lalu lintas atau pejabat lainnya yang berwenang
Tentang memproses perbal kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan
lalu lintas jalan yang bersangkutan yang mengakibatkan cacat tetap pada si
korban atau penuntut
Surat keterangan dokter Tentang jenis cacat tetap atau cedera yang telah
terjadi sebagai akibat kecelakaan lalu lintas jalan
Surat-surat bukti lain yang diangga perlu untuk pengesahan fakta cacat tetap
atau cedera yang terjadi. Hubungan sebab musabab antara cacat tetap dengan
penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan dan hal-hal lain yang berguna bagi
penentuan jumlah pembayaran dana yang harus diberikan kepada si korban
(Pasal 17 ayat (2) b PP 18/65).
Tuntutan ganti rugi ini ada pengecualiannya, yaitu:
Jika korban atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan berdasarkan UU
34/1964.
Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak
korban atau ahli waris.
Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan
mabuk atau tak sadar, melakukan perbuatan kejahatan ataupun diakibatkan
oleh atau terjadi karena korban memiliki cacat badan atau keadaan badan.
Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud penumpang adalah Penumpang
adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
Dengan mengikatkan diri setelah membayar uang atau tiket angkutan umum
sebagai kontraprestasi dalam perjanjian pengangkutan maka seseorang telah sah
sebagai penumpang alat angkutan penumpang umum yang apabila mengalami
kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama
penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik
dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. Tiket penumpang
adalah tanda bukti bahwa seseorang telaah membayar uang angkutan dan
akibatnya berhak naik pesawat udara sebagai penumpang. Tiket penumpang juga
menjadi tanda bukti telah ditutupnya perjanjian angkutan udara antara pengangkut
dan penumpang. Jadi penumpang adalah salah satu pihak dalam perjanjian
pengangkutan darat, sedangkan pihak lawannya adalah pengangkut darat. Tiket
penumpang merupakan syarat dalam perjanjian pengangkutan darat, tetapi bukan
merupakan syarat mutlak sebab tidak adanya tiket penumpang tidak berarti tidak
adanya perjanjian pengangkutan.
Dengan adanya dasar hukum yakni :
UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
UU Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang
PP Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
UU Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
PP Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan
Lalu Lintas Jalan
Maka penumpang angkutan umum telah mendapat jaminan hukum atas
keselamatannya jikalau pengangkut tidak dapat melaksanakan kewajibannya
dalam pengangkutan orang yakni membawa atau mengangkut penumpang
tersebut sampai di tempat tujuan dengan selamat.
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang penting
dalam meningkatkan mobilitas sosial dan sangat dekat dekat masyarakat. Setiap
waktu masyarakat terus bergulat dengan angkutan jalan dengan bermacam-macam
kepentingan. Berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan pola tingkah laku
masyarakat telah dilewati oleh Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia dari
masa Pemerintahan Belanda sampai pada era refomasi pada saat ini. Begitupun
dengan Undang-undang yang mengaturnya, pada masa pemerintahan Hindia
Belanda di atur dalam Werverkeersordonnantie” (Staatsblad 1933 Nomor 86)
yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun
1951 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Lalu Lintas Jalan
(Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 Nomor 86), lalu diganti dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Raya. Undang-Undang No 3 Tahun 1965 ini bahwa ini adalah Undang-Undang
pertama yang mengatur LLAJ di Indonesia setelahIndonesia Merdeka. Undang-
undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang juga kemudian diganti oleh
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 229 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disingkat UULLAJ, membagi kecelakaan
lalu lintas menjadi tiga golongan yaitu:
1. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang
mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang
2. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang, yaitu merupakan kecelakaan yang
mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang
3. Kecelakaan Lalu Lintas Berat, yaitu merupakan kecelakaan yang
mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat
Pasal 229 ayat (5) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan kendaraan,
serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan. Tidak hanya mengenai
penggolongan kecelakaan lalu lintas, Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan juga telah secara eksplisit mengatur mengenai hak korban yang diatur pada
Bagian keempat Bab XIV Tentang hak korban dalam kecelakaan lalu lintas.
Adapun hak korban kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana dijelaskan pada
Pasal 240 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa korban
kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan:
1. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas
terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah
2. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan
lalu lintas, dan
3. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi
Konsumen dan pelaku usaha sebagai dua pihak yang menjadi subjek
dalam perlindungan konsumen mempunyai hak dan kewajiban yang terikat satu
sama lain. Konsumen jangan hanya terus menerus menuntut haknya tetapi
konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Begitu juga dengan
pelaku usaha jangan hanya dibebankan berbagai macam kewajiban tetapi juga
harus diperhatikan hak-haknya sebagai pelaku usaha
Konsumen sebagai aktor utama dalam perlindungan konsumen
mempunyai hak-hak yang dilindungi dan kewajiban yang harus dipenuhi.hak-hak
konsumen terbagi dua yaitu hak-hak dasar konsumen atau hak konsumen yang
paling utama dan hak-hak lainnya yang diatur dalam Undang-undang
Perlindungan Konsumen. Hak-hak dasar konsumen antara lain:
1. Hak untuk mendapat keamanan
2. Hak untuk mendapatkan informasi
3. Hak untuk memilih
4. Hak untuk didengar21
Sedangkan hak-hak konsumen lainnya yang diatur dalam Undang-undang
Perlindungan Konsumen anatara lain adalah:
1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
2 Hak untuk memilih barang dan/atau jasaserta mendapatkan barang dan/jasa
tersebut sesua dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah di
perjanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
dugunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian
perlindungan konsumen secara patut.
21
Kristianti, mengutip Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen,(jakarta:Grasindo, 2000), hal.29
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau pergantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.22
Selain hak-hak yang disebutkan di atas, konsumen juga mempunyai
kewajiban yang harus dipenuhi dalam upaya perlindungan konsumen di
Indonesia. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:
1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa yang
telah disepakati.
3. Membayar dengan jumlah rupiah yang telah disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara
patut.23
Selain konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban dalam
menjalankan kegiatan usahanya. Hak-hak pelaku usaha yang dilindungi dalam
Undang-undang Perlindungan Konsumen antara lain:
1. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi
dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
22
Ibid., Ps. 4 23
Ibid., Ps. 5
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian
sengketa konsumen.
4. Hak untuk direhabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.24
Disamping hak-hak diatas yang merupakan hak pelaku usaha dalam
perlindungan konsumen, terdapat pula kewajiban pelaku usaha yang ditujukan
untuk melindungi kepentingan konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau
jasa yang dihasilkan pelaku usaha tersebut. Kewajiban-kewajiban tersebut antara
lain:
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jujur dan jelas mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan
dan pemeliharaan.
3. memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutubarang dan/atau jasa yang
berlaku.
24
Ibid., Ps. 6
5. memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau
jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.25
Pelaku usaha sebagai produsen atau penyedia barang dan/atau jasa
mempunyai tanggung jawab terhadap barang yang dihasilkan. Konsumen yang
mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut mempunyai hak-hak yang dilindungi
terhadap barang dan/atau jasa yang telah mereka beli. Berdasarkan perlindungan
atas hak-hak konsumen tersebut maka timbul tanggung jawab bagi pelaku usaha
untuk ikut serta dalam perlindungan hak-hak konsumen melalui barang dan/atau
jasa yang di hasilkan. Pada dasarnya pelaku usaha bertanggung jawab terhadap
kerugian yang diderita oleh konsumen. Pertanggungjawaban tersebut bisa dalam
berbagai bentuk, seperti pemberian ganti rugi atau pemberian garansi. Namun
selain itu diatur juga dalam Undang-undang perlindungan konsumen tanggung
jawab pelaku usaha dalam hal terjadi kerugian yang di alami konsumen. Dalam
hal terdapat kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkang,
pelaku usaha bertanggung jawab atas pemberian ganti rugi yang dapat berupa
uang atau pergantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau
25
Ibid., Ps. 7
perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.26
Pelaksanaan ganti rugi ini dalam
tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.27
Pemberian ganti rugi tersebut
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.28
Dalam Pasal ini terdapat pengecualian bahwa pelaku usaha dapat
dibebaskan dari tanggung jawab ini dalam hal ia dapat membuktikan bahwa
kesalahan konsumen.29
Dalam hal ini pembuktian dilakukan oleh pelaku usaha
termasuk pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan yang dapat timbul dari pelaku
usaha. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan
pembuktuan.30
Namun secara keseluruhan, pelaku usaha mengemban beban
pembuktian dalam hukum perlindungan konsumen.31
Pelaku usaha yang menolak
dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas
tuntutan konsumen dapat digugat melalui Badang Penyelesaian Sengketa
Konsumen, atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan
konsumen.32
Tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi juga
berlaku bagi pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha
lain. Tangung jawab tersebut timbul apabila:
1. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan
apapun terhadap barang dan/atau jasa tersebut.
26
.Ibid., Ps. 19 ayat (1) dan (2) 27
Ibid., Ps. 19 ayat (3) 28
Ibid., Ps. 19 ayat (4) 29
Ibid., Ps. 19 ayat (5) 30
Ibid., Ps. 22 31
Ibid., Ps. 28 32
Ibid., Ps. 23
2. Pelaku usaha lain di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya
perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak
sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi.33
Dalam hal ini tanggung jawab pemberian ganti rugi diemban oleh pelaku
usaha pertama, kecuali pelaku usaha lain yang menjual barang dan/atau jasa
kepada masyarakat melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.34
Pelaku usaha juga bertanggung jawab memberikan jaminan atau garansi apabila ia
memproduksi barang dan/atau jasa yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam
batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun. Pelaku usaha juga wajib
menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi
jaminan atau garansi sesuai dengan yang dijaminkan.35
Lebih jauh diatur dalam
Undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa bagi pelaku usaha memproduksi
barang dan/atau jasa yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu
sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi
dan/atau gugatan dari konsumen apabila pelaku usaha tersebut tidak menyediakan
suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan atau tidak memenuhi atau gagal
memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.36
Selain pelaku usaha yang
memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan, pelaku usaha yang
menawarkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang diperjanjikan.37
Dengan begitu tidak hanya konsumen barang jasa yang dilindungu tetapi juga
konsumen jasa.
33
Ibid., Ps. 24 ayat (1) 34
Ibid., Ps. 24 ayat (2) 35
Ibid., Ps. 25 ayat (1) 36
Ibid., Ps. 25 ayat (2) 37
Ibid., Ps. 26
Tanggung jawab pelaku usaha yang diatur Undang-undang Perlindungan
Konsumen tidak hanya mencakup pelaku usaha yang memproduksi barang
dan/atau jasa tetapi juga bagi pelaku usaha yang tidak secara langsung melakukan
proses produksi. Dalam hal ini, importir barang dan jasa yang ditempatkan dalam
posisi yang mengemban tanggung jawab kepada konsumen dalam hal importir
barang dan jasa itu tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen barang
atau penyedia jasa asing.38
Selain importir, Undang-undang Perlindungan Konsumen juga menarik
pelaku usaha periklanan untuk b ertanggung jawab atas iklan-iklan yang mereka
buat. Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang di produksi dan
segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
Banyaknya jenis pelaku usaha yang diberikan beban tanggung jawab oleh
Undang-undang Perlindungan Konsumen mengisyaratkan bahwa Undang-Undang
Perlindungan Konsumen hendak melindungi konsumen semaksimal mungkin.
Namun dalam setiap peraturan terdapat pengecualian-pengecualianyang bertujuan
untuk memberikan keseibangan dalam peraturan tersebut. Dalam hali ini, terdapat
pengecualian bagi pelaku usaha melaksanakan tanggung jawabnya terhadap
konsumen, apabila :
1. Barang tersebtu terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan
diedarkan;
2. Cacat barang timbul pada kemudian hari.
3. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang.
4. Kelalaian yang dikibatkan oleh konsumen.
38
Ibid., Ps. 21 ayat (1) dan (2)
5. lewat jangka waktu penuntutan 4 (empat) Tahun sejak barang dibeli atau
lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.39
39
Ibid., Ps. 27
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa penumpang
berhak untuk mendapat jaminan keselamatan selama menggunakan alat angkutan
umum. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang
diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan
penyelenggaraan angkutan. Selain itu Perusahaan Angkutan Umum bertanggung
jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau
luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian
yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.
Dengan pembayaran uang atau tiket kepada pengangkut yang disetorkan ke PT
Jasa Raharja Persero, maka penumpang berhak atas ganti rugi atau asuransi dari
Jasa Raharja kalau pengguna menderita kecelakaan dalam pengangkutan, antara
lain:
1. Bila penumpang mati, atau
2. Penumpang mendapat cacat tetap akibat dari kecelakaan penumpang.
3. Penumpang mendapat luka-luka.
Dan semua hal di atas telah ada dasar hukumnya yakni:
1. UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. UU Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang.
3. PP Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
4. UU Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
5. PP Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan
Lalu Lintas Jalan.
Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan secara eksplisit mengatur
mengenai korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 240
bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan, Pertolongan dan
perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu
lintas dan/atau pemerintah,Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas
terjadinya kecelakaan lalu lintas, Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan
asuransi.
Adapun prosedur untuk mendapatkan hak-hak pengguna jasa yang menjadi
korban kecelakaan lalu lintas yaitu:
a. Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat
b.Mengisi formulir model K1 pengajuan dengan melampirkan :
1. Laporan Polisi Tentang kecelakaan Lalu Lintas dari Unit Laka Satlantas
Polres setempat dan atau dari instansi berwenang lainnya.
2. Keterangan kesehatan dari dokter / RS yang merawat.
3. KTP / Identitas korban / ahli waris korban.
4. Formulir pengajuan diberikan Jasa Raharja secara cuma-Cuma.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang menyangkut seluruh
permasalahan yang diuji, selanjutnya dapat disampaikan saran sebagai berikut:
1. Pengemudi kendaraan bermotor dan pengguna jalan raya lebih patuh terhadap
peraturan lalu lintas dan lebih tertib dalam berlalu lintas sehingga bisa
meminimalisasi kecelakaan yang disebabkan karena kelalaian Penguna Jalan,
serta dalam pembuatan SIM harus lebih selektif sehingga SIM hanya dimiliki
oleh orang yang cakap mengendarai kendaraan bermotor
2. Pemerintah mensosialisasikan mengenai pemberian ganti rugi atau santunan
maupun pertolongan dan perawatan kepada korban kecelakaan lalu lintas darat
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku
Abdulkadir Muhammad, hukum acara perdata indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1992.
Abdul Kadir, Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, bandung, Citra Aditya,
Bandung,2001.
Abdul Kadir, Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara, Citra
Aditya Bakti, Bandung,1991.
Abdul kadir, Muhammad. Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan
Perdagangan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Perlindungan Konsumen Indonesia, cet
2, Jakarta, 2004.
Barkatullah Abdul Halim, Hukum Perlindungan Konsumen, Nusa Media,
Bandung, 2008.
Kamaluddin Rustian, Ekonomi Transportasi Karakteristik Toeri dan Kebijakan.
Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
Kristianti, mengutip Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen, jakarta:Grasindo,
2000
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Mansyur, M Ali, Pengolahan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam
Perwujudan Perlindungan Konsumen, Genta press,Yogyakarta, 2007.
Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana , Jakarta, 2010.
R. Subekti, Pengangkutan & Hukum Pengangkutan Darat, Universitas
Diponegoro, 1980.
Rahardjo, Adisasmita & Sakti Adji sasmita. Manajemen Transportasi Darat:
Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di Kota Besar, Gaharu Ilmu, Jakarta,
2011.
Salim Abbas, Manajemen Transportasi, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 1993.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta,
2012.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Zulvikar Sani, Transportasi (Suatu Pengantar), UI Press, Jakarta, 2012.
B. Perundang-undangan
KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan
C. Internet
http://skripsi-skripsiun.blogspot.co.id/2014/09/skripsi-hukum-
keperdataanperlindungan_48.html. Diakses tanggal 27 januari 2016
http://soegeng-poernomo.blogspot.co.id/2015/05/perlindungan-hukum-bagi-
penumpang.html. Diakses tanggal 19 november 2016
LAMPIRAN
Hasil wawancara kepada Kepala Seksi Angkutan Darat Dinas Perhubungan
kota Medan, Sumatera Utara
1. Bagaimana perlakuan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan
kota Medan apabila kedapatan memakai tidak resmi?
Jawab : Untuk angkutan yang kedapatan memakai tidak resmi pada saat
pengoperasian angkutan maka pihak Dinas Perhubungan kota Medan maupun
pihak Kepolisian menggelar razia pada angkutan yang sedang berjalan,
memeriksa SIM pengemudi, surat jalan, pendaftaran angkutan Dinas
Perhubungan kota Medan. Apabila kedapatan ada angkutan umum yang
memakai sopir gelap/tidak resmi maka pihak kepolisian melakukan tindakan
tilang serta mencatat data CV/PT angkutan yang bersangkutan untuk di tindak
lanjuti dan Dinas Perhubungan memberikan teguran pada pemilik angkutan
maupun penyedia jasa angkutan dengan melayangkan surat teguran untuk
memperhatikan armada angkutannya.
2. Bagaimana akibat yang diterima apabila hak pengguna tidak terpenuhi dari
perusahaan jasa?
Jawab : Akibat yang diterima oleh perusahan jasa karena hak pengguna tidak
bisa terpenuhi dari mereka maka pihak Dinas Perhubungan kota Medan
memberikan teguran keras dan surat peringatan pertama untuk perusahaan jasa
tersebut karena telah memberikan pelayanan yang tidak layak dan
menelantarkan pengguna jasa/penumpang angkutan umum tersebut.
3. Upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa
angkutan apabila pengguna telah dirugikan karena kesalahan pihak
pengangkut?
Jawab : Perlakuan yang dilakukan oleh perusahaan pengadaan jasa angkutan
karena telah merugikan penumpang yang diakibatkan peruhasaan jasa tersebut
harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah diderita oleh pengguna
jasa/penumpang dengan nilai yang setimpal dan sesuai dengan peraturan yang
telah ditetapkan.
4. Upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Medan untuk
mengurangi peningkatan tidak resmi pada angkutan?
Jawab : Hal yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk mengurangi
peningkatan sopir gelap/tidak resmi dengan cara mendata No Plat/BK Polisi
angkutan tersebut beserta pengemudi dan Surat Izin Mengemudinya,
memberikan baju seragam pada semua sopir Angkutan umum yang resmi
sesuai dengan yang telah ditetapkan.
5. Apa sanksi yang dikenakan pada perusahaan apabila angkutan tidak lulus uji
kelayakan?
Jawab : Pada angkutan yang tidak lulus uji kelayakan berkala/speksi tidak
dikenakan sanksi yang cukup keras, akan tetapi pihak Dinas Perhubungan
memberikan tenggang waktu untuk melakukan reparasi atau perbaikan pada
angkutan tersebut. Adapun ketentuan kota beroperasi yaitu:
1. Menggunakan Cat yang sudah ditentukan;
2. Menggunakan nomor kendaraan;
3. Menggunakan nomor trayek (tujuan);
4. Menggunakan lambang koperas;
5. Menggunakan Stiker angkutan;
6. Menggunakan tulisan KPUM (Angkutan Kota);
7. Tidak menggunakan kaca film bagi angkutan umum;
8. Tidak menggunakan bangku tambahan (Tempel) pada kendaraan Angkutan
Umum.
Mengetahui,
Kepala seksi Angkutan Darat
DISHUB kota Medan
PENATA TINGKAT 1
HENDRIK GINTING A.TD
NIP : 19610811 198703 1 005
PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4512412 Faks. (061) 4579228 Email : ............................. Website : www.pemkomedan.go.id
SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN NOMOR
T E N T A N G
IZIN TRAYEK DAN PENGURANGAN PLAFON ANGKUTAN KOTA
JENIS MOBIL BUS UMUM ATAS NAMA PT. NASIONAL MEDAN
TRANSPORT
WALIKOTA MEDAN,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi
Daerah Di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor 2), perlu membentuk Keputusan Walikota tentang Izin
Trayek dan Plafon Angkutan Kota Jenis Mobil Bus Umum Atas
Nama PT.Nasional Medan Transport.
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan
Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen
Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu
Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5358);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
terakhir beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata
Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun
2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor
3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun
2011 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Retribusi Daerah Di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota
Medan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Medan Nomor 2);
24. Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rincian
Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Dinas Perhubungan Kota Medan
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 2);
25. Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kawasan
Tertib Lalu Lintas Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011
Nomor 16).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG IZIN TRAYEK DAN
PENGURANGAN PLAFON ANGKUTAN KOTA JENIS
MOBIL BUS UMUM ATAS NAMA PT.NASIONAL MEDAN
TRANSPORT.
KESATU : Membentuk Izin Trayek dan Plafon Angkutan Kota
Jenis Mobil Penumpang Umum kepada:
Nama Perusahaan : PT.NASIONAL MEDAN
TRANSPORT
Pimpinan Perusahaan : Drs.BASKAMI GINTINGS
Alamat Perusahaan : Jl.LETJEND. JAMIN GINTING
No.604 MEDAN
Alamat Pimpinan : Jl.LETJEND. JAMIN GINTING
No.604 MEDAN
Jumlah Plafon : 505 (LIMA RATUS LIMA) UNIT
Masa Berlaku Izin : 16 APRIL 2013 S/D 16 APRIL
2018
KEDUA : Kewajiban Pemegang Izin Trayek Angkutan Kota Jenis Mobil Penumpang Umum adalah sebagai berikut :
a. Kendaraan yang dioperasikan wajib memenuhi
persyaratan ketentuan laik jalan.
b. Usia Kendaraan maksimum/tidak lebih dari 10
(sepuluh) tahun.
c. Pada kaca samping, depan dan belakang kendaraan yang dioperasikan tidak dibenarkan/dilarang menggunakan kaca film.
d. Kendaraan yang dioperasikan wajib dan harus
dilengkapi dengan :
1. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan
dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan
belakang kendaraan;
2. papan trayek yang memuat asal dan tujuan
serta lintasan yang dilalui dibuat dengan dasar
putih, tulisan hitam ditempatkan di bagian kaca
depan dan belakang kendaraan;
3. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas
dengan huruf balok, melekat pada badan
kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan
tulisan “BUS KOTA”;
4. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada
dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-
masing perusahaan angkutan;
5. mencantumkan daftar tarif yang berlaku
didalam kendaraan;
6. dilengkapi dengan tempat sampah.
e. pada mobil bus yang melayani trayek kota dapat
dipasang papan reklame, yang pemasangannya
tidak boleh mengganggu identitas kendaraan dan
harus sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
f. dilengkapi dengan sabuk keselamatan sesuai
dengan Kepmenhub Nomor : 85 Tahun 2002,
tentang Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan
Menggunakan Sabuk Keselamatan.
g. pengemudi harus memakai seragam dan identitas
perusahaan selama beroperasi.
h. pengoperasian kendaraan pada trayek harus
dimulai selambat – lambatnya dalam jangka waktu
6 (enam) bulan sejak izin trayek diterbitkan;
i. pemegang izin trayek harus menyediakan tempat penyimpanan dan perawatan kendaraan (pool kendaraan)
j. letak pool kendaraan tersebut dalam huruf i dalam batas rooiliyn (garis depan).
k. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan atau domisili perusahaan kepada pejabat pemberi izin.
l. mematuhi peraturan perundang–undangan yang berlaku yang berkaitan dalam bidang trayek angkutan.
m. melaporkan dan mendaftarkan setiap unit kendaraannya sesuai dengan jumlah yang
beroperasi setiap tahun guna memperoleh tanda bukti pendaftaran, serta wajib memperoleh izin untuk peremajaan armada, penambahan dan merealisasikan plafon yang masih tersisa dari Dinas Perhubungan Kota Medan.
n. menjalankan/mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek dan jumlah plafon yang telah ditetapkan.
KETIGA : Pejabat yang memberikan izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah, atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika armada pemegang izin trayek melakukan pelanggaran daalam Diktum KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan
huruf n.
KEEMPAT : Rincian daftar trayek yang dilayani, rute yang dilalui
dan jumlah armada setiap trayek sebagaimana
terncantum tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
KELIMA : Dengan berlakunya Izin Trayek Angkutan Kota Jenis Mobil Bus Umum ini, maka Keputusan Walikota tentang Izin Trayek Angkutan Kota Jenis Mobil Bus Umum No.551.21/1167.K/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 An.PT.Nasional Medan Transport dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Medan pada tanggal 21
WALIKOTA MEDAN, ttd
DZULMI ELDIN S
Tembusan:
1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara di Medan; 2. Dirlantas Kepolisian Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara di Medan; 3. Kasatlantas Polresta Medan; 4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan; 5. Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan; 6. Inspektur Kota Medan; 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan; 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan;
9. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan; 10. Ketua DPC Organda Kota Medan;
11. Pertinggal.
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
Ir. SYAIFUL BAHRI Pembina Utama Madya
NIP.19591108 199203 1 004
PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4512412 Faks. (061) 4579228 Email : ............................. Website : www.pemkomedan.go.id
SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN NOMOR
T E N T A N G
IZIN TRAYEK DAN PLAFON ANGKUTAN KOTA
JENIS MOBIL PENUMPANG UMUM ATAS NAMA PT. NASIONAL MEDAN
TRANSPORT
WALIKOTA MEDAN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 39
ayat (1) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2
Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah Di Bidang
Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun
2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Medan Nomor 2), perlu membentuk Keputusan
Walikota tentang Izin Trayek dan Plafon Angkutan
Kota Jenis Mobil Bus Umum Atas Nama PT.Nasional
Medan Transport.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3005);
SALINAN
SALINAN
Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Izin Trayek dan Plafon Angkutan Kota Jenis Mobil Bus
Umum
DAFTAR TRAYEK ANGKUTAN KOTA JENIS MOBIL BUS UMUM
AN. PT. NASIONAL MEDAN TRANSPORT
.1. Trayek 10 : TERMINAL PINANG BARIS – KOMPLEK IKIP/RS. MINA
Keluar : Terminal P. Baris – Jl. Amal – Jl. Merak – Jl. Kuswari – Jl. Setia
Budi/Titi Bobrok – Jl. Dr. Mansyur – Jl. Jamin Ginting – Jl. Iskandar
Muda – Jl. Gajah Mada – Jl. S. Parman – Jl. Kapt. Maulana Lubis –
Jl. Raden Saleh – Jl. Balai Kota – Jl. Bukit Barisan – Jl.Stasiun KA –
Jl. MT.Haryono – Jl.Sutomo - Jl.Perintis Kemerdekaan –
Jl.Prof.HM.Yamin,SH – Jl.Williem Iskandar – Komplek IKIP
Medan/Rs.Mina
Masuk : Komplek IKIP Medan – Jl. Williem Iskandar – Jl.Prof.HM.Yamin,SH
– Jl.Stasiun KA – Jl.P.Penang – Jl. Balai Kota – Jl.Putri Hijau –
Jl.Guru Patimpus – Jl.Gatot Subroto – Jl.Iskandar Muda – Jl.Jamin
Ginting – Jl. Dr.Mansyur – Jl.Setia Budi/ Titi Bobrok – Jl.Kasuari –
Jl.Merak–Jl.Amal–Jl.TB.Simatupang–Terminal P.Baris.
Dilayani dengan kendaraan sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan
termasuk cadangan
2. Trayek 17 : PASAR INDUK - PERUMNAS III SIMALINGKAR – JL. RADEN SALEH
- JL. VETERAN/P. PASAR PP
Keluar : Pasar Induk - Perumnas III Simalingkar – Jl.Kapiten Purba –
Jl.Jamin Ginting – Jl. Iskandar Muda - Jl. Hayam Wuruk – Jl. S.
Parman – Jl. Sudirman – Jl. Cik Ditiro – Jl. Kartini – Jl.Diponegoro –
Jl.Pengadilan – Jl.Raden Saleh – Jl.Balai Kota – Jl.Bukit Barisan –
Jl.Stasiun KA – Jl.Haryono MT – Jl.FL.Tobing – Jl.Veteran/P.Pasar.
Masuk : Jl.Veteran/P.Pasar–Jl.Sutomo – Jl.HM.Yamin,SH – Jl.Stasiun KA–
Jl.Pulau Penang – Jl.AYani VII-Jl.Mesjid–Jl.Perdana-Jl.Imam
Bonjol– Jl.RA.Kartini – Jl.Diponegoro–Jl.Zainul Arifin–Jl.S.Parman–
Jl.Hayam Wuruk–Jl.Iskandar Muda – Jl.Jamin Ginting–Jl.Kapiten
Purba–Perumnas III Simalingkar/Batas Kota–Pasar Induk.
Dilayani dengan kendaraan sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan
termasuk cadangan.
3. Trayek 25 : TJ. SELAMAT / BATAS KOTA – TERMINAL AMPLAS - TJ.
MORAWA / BATAS KOTA PP.
Keluar : Tj. Selamat/Batas Kota – Jl. Flamboyan Raya – Simpang Melati –
Jl. Bunga Sakura – Jl. Bunga Raya – Jl. PDAM Tirtanadi – Jl.
Sunggal – Jl. Mayjend Jarot Supadmo – Jl. Gatot Subroto – Jl.
Iskandar Muda – Jl. Gajah Mada – Jl. S. Parman – Jl. Kejaksaan –
Jl. Pengadilan – Jl. Raden Saleh – Jl. Balai Kota – Jl. Bukit Barisan –
Jl. Stasiun KA – Jl. Haryono MT – Jl. Cirebon – Jl. Pandu – Jl. B.
Katamso – Jl. AH. Nasution – Jl. SM. Raja – Jl.KH.Rivai A.Manaf –
Terminal Amplas – Jl.KH.Rivai A.Manaf – Jl.SM.Raja - Tj.
Morawa/Batas Kota.
Masuk : Tj. Morawa/Batas Kota – Jl. SM. Raja – Jl.KH.Rivai A.Manaf –
Terminal Amplas – Jl.KH.Rivai A.Manaf – Jl.SM.Raja -Jl. AH.
Nasution – Jl. B. Katamso – Jl. Pemuda – Jl. Ahmad Yani – Jl.
Perdana – Jl. Imam Bonjol – Jl. Zainul Arifin – Jl. S. Parman – Jl.
Glugur – Jl. G. Subroto – Jl. Mayjen Jarot Supadmo – Jl. Sunggal –
Jl. PDAM Tirtanadi – Jl. Bunga Raya – Jl. Bunga Sakura – Simpang
Melati – Jl. Flamboyan Raya – Tj. Selamat/Batas Kota.
Dilayani dengan kendaraan sebanyak 50 (lima puluh) unit
kendaraan termasuk cadangan
4. Trayek 38 : TJ. MORAWA / BATAS KOTA – TERMINAL AMPLAS - TJ.
SELAMAT / BATAS KOTA PP.
Keluar : Tj. Morawa/Batas Kota – Jl. SM. Raja – Jl.KH.Rivai A.Manaf -
Terminal Amplas – Jl. .KH.Rivai A.Manaf – Jl. SM. Raja – Jl.
Rahmadsyah – Jl. Sutomo – Jl. Haryono MT – Jl. FL. Tobing – Jl.
Veteran/P. Pasar – Jl. Sutomo – Jl. Prof. HM. Yamin, SH – Jl.
Stasiun KA – Jl.P.Penang – Jl.Balai Kota – Jl.Putri Hijau – Jl. Guru
Patimpus – Jl.Gatot Subroto – Jl.Darusalam – Jl.Sei Batang Hari–Jl.
Sunggal – Jl.Setia Budi – Jl.Komp.UNIKA – Jl.Tj. Sari –
Tj.Selamat/Batas Kota.
Masuk : Tj. Selamat/Batas Kota – Jl. Tj. Selamat – Jl. Tj. Sari – Jl. Komp.
UNIKA – Jl. Setia Budi – Jl. Sunggal – Jl. Sei Batang Hari – Jl.
Darusalam – Jl. Gatot Subroto – Jl. Iskandar Muda – Jl. Gajah
Mada – Jl. S. Parman – Jl. Kapt. Maulana Lubis – Jl. Raden Saleh –
Jl. Balai Kota – Jl. Bukit Barisan – Jl. Stasiun KA – Jl. Haryono MT –
Jl. FL. Tobing – Jl. Veteran/P. Pasar – Jl. FL. Tobing – Jl. Haryono
MT – Jl. FL. Tobing – Jl. Merbabu – Jl. Bandung – Jl. Surakarta – Jl..
Pandu – Jl. SM. Raja – Jl.KH.Rivai A.Manaf – Terminal.Amplas –
Jl.KH.Rivai A.Manaf - Jl. SM.Raja – Tj. Morawa/Batas Kota..
Dilayani dengan kendaraan sebanyak 30 (tiga puluh) unit
kendaraan termasuk cadangan.
Ditetapkan di Medan pada tanggal 21
WALIKOTA MEDAN,
ttd
DZULMI ELDIN S
Tembusan:
1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Dirlantas Kepolisian Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kasatlantas Polresta Medan;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan; 5. Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan;
6. Inspektur Kota Medan;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan;
9. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan;
10. Ketua DPC Organda Kota Medan;
11. Pertinggal.SALINAN
Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Izin Trayek dan Pengurangan Plafon Angkutan Kota Jenis
Mobil Bus Umum An.PT.Nasional Medan Transport
DAFTAR TRAYEK ANGKUTAN KOTA JENIS MOBIL BUS UMUM
AN. PT. NASIONAL MEDAN TRANSPORT
1. Trayek K 04 : PASAR INDUK – PERUM. III SIMALINGKAR – JL.MONGINSIDI –
JL.VETERAN/P. PASAR PP.
Keluar : Pasar Induk - Perumnas III Simalingkar – Jl. Kapiten Purba –
Jl.J.Ginting – Simp. Selayang – Jl. Setia Budi – Jl. Dr. Mansyur –
Jl.Jamin Ginting – Jl. Iskandar Muda – Jl. Gajah Mada – Jl. S.
Parman – Jl. Kapt. Maulana Lubis – Jl. Raden Saleh – Jl. Balai Kota
– Jl. Bukit Barisan – Jl. Stasiun KA – Jl. Haryono MT – Jl. FL. Tobing
– Jl. Veteran/Pusat Pasar.
Masuk : Jl. Veteran/Pusat Pasar – Jl. Sutomo – Jl. Prof. HM. Yamin, SH – Jl.
Stasiun KA – Jl.P.Penang – Jl.Balai Kota – Jl.P.Hijau -
Jl.P.Kemerdekaan - Jl. G.Patimpus – Jl. G.Subroto – Jl. Iskandar
Muda – Jl. J.Ginting – Jl. Dr. Mansyur – Jl. Setia Budi – Simpang
Selayang – Jl. Jamin Ginting – Jl. Kapiten Purba – Perumnas III
Simalingkar – Pasar Induk.
Dilayani dengan kendaraan sebanyak 50 (lima puluh) unit
kendaraan termasuk cadangan.
2. Trayek 10 : TERMINAL PINANG BARIS – KOMPLEK IKIP/RS. MINA
Keluar : Terminal P. Baris – Jl. Amal – Jl. Merak – Jl. Kuswari – Jl. Setia
Budi/Titi Bobrok – Jl. Dr. Mansyur – Jl. Jamin Ginting – Jl. Iskandar
Muda – Jl. Gajah Mada – Jl. S. Parman – Jl. Kapt. Maulana Lubis –
Jl. Raden Saleh – Jl. Balai Kota – Jl. Bukit Barisan – Jl.Stasiun KA –
Jl. MT.Haryono – Jl.Sutomo - Jl.Perintis Kemerdekaan –
Jl.Prof.HM.Yamin,SH – Jl.Williem Iskandar – Komplek IKIP
Medan/Rs.Mina
Masuk : Komplek IKIP Medan – Jl. Williem Iskandar – Jl.Prof.HM.Yamin,SH
– Jl.Stasiun KA – Jl.P.Penang – Jl.Balai Kota – Jl.Putri Hijau –
Jl.Guru Patimpus – Jl.Gatot Subroto – Jl.Iskandar Muda – Jl.Jamin
Ginting – Jl.Dr.Mansyur – Jl.Setia Budi/ Titi Bobrok–Jl.Kasuari–
Jl.Merak–Jl.Amal– Jl.TB.Simatupang–Terminal P.Baris.
Dilayani dengan kendaraan sebanyak 70 (tujuh puluh) unit
kendaraan termasuk cadangan
3. Trayek 17 : PASAR INDUK - PERUMNAS III SIMALINGKAR – JL. RADEN SALEH
- JL. VETERAN/P. PASAR PP
Keluar : Pasar Induk - Perumnas III Simalingkar – Jl. Kapiten Purba – Jl.
Jamin Ginting – Jl. Iskandar Muda - Jl. Hayam Wuruk – Jl. S.
Parman – Jl. Sudirman – Jl. Cik Ditiro – Jl. Kartini – Jl. Diponegoro
– Jl. Pengadilan – Jl. Raden Saleh – Jl. Balai Kota – Jl. Bukit Barisan
– Jl. Stasiun KA – Jl. Haryono MT – Jl. FL. Tobing – Jl. Veteran/P.
Pasar.
Masuk : Jl. Veteran/P. Pasar – Jl. Sutomo – Jl. HM. Yamin, SH – Jl. Stasiun
KA – Jl. Pulau Penang – Jl. A. Yani VII- Jl. Mesjid – Jl. Perdana - Jl.
Imam Bonjol – Jl. RA. Kartini – Jl. Diponegoro – Jl. Zainul Arifin –
Jl. S. Parman – Jl. Hayam Wuruk – Jl. Iskandar Muda – Jl. Jamin
Ginting – Jl. Kapiten Purba – Perumnas III Simalingkar/Batas Kota
– Pasar Induk.
Dilayani dengan kendaraan sebanyak 50 (lima puluh) unit
kendaraan termasuk cadangan.
4. Trayek 24 : PASAR INDUK – JL.LETDA SUJONO/BATAS KOTA PP
Keluar : Pasar Induk – Jl. Jamin Ginting – Simpang Selayang – Jl. Setia Budi
– Jl. Rizaldi Putra – Komp. Kejaksaan – Komp. Pemda Tk. I – Jl.
Ngumban Surbakti – Jl. Setia Budi – Jl. Pasar III/Bunga Cempaka –
Jl. Pasar Baru – Jl. Jamin Ginting – Jl. Iskandar Muda – Jl. Gajah
Mada – Jl. Mataram – Jl. Nibung Raya – Jl. Nibung Utama – Jl.
Kota Baru III – Jl. Razak Baru – Jl. Rotan – Jl. Glugur – Jl. Kapt.
Maulana Lubis – Jl. Raden Saleh – Jl. Balai Kota – Jl. Bukit Barisan -
Jl. Stasiun KA – Jl. Haryono MT – Jl. FL. Tobing – Jl.
Veteran/P.Pasar – Jl. Sutomo – Jl. P. Kemerdekaan – Jl. Prof.
HM.Yamin, SH – Jl. Letda Sujono/Batas Kota.
Masuk : Jl.Letda Sujono/Batas Kota – Jl. Prof.M.Yamin, SH – Jl.Thamrin –
Jl. Merbabu – Jl. Sutomo – Jl. Haryono MT – Jl. Veteran/P.Pasar -
Jl. Sutomo – Jl. Prof. HM.Yamin, SH – Jl. Stasiun KA – Jl. Pulau
Penang – Jl. Balai Kota - Jl. Putri Hijau – Jl. Guru Patimpus – Jl.
Gatot Subroto – Jl. Iskandar Muda – Jl. Jamin Ginting – Pasar Baru
– Jl. Pasar III/Bunga Cempaka – Jl. Setia Budi – Jl. Ngumban
Surbakti – Komp. Penda Tk. I – Komp. Kejaksaan – Jl. Rizaldi Putra
– Jl. Setia Budi – Simpang Selayang – Jl. Jamin Ginting – Pasar
Induk.
Dilayani dengan kendaraan sebanyak 50 (lima puluh) unit
kendaraan termasuk cadangan.
5. Trayek 25 : TJ. SELAMAT/BATAS KOTA – TJ. MORAWA/BATAS KOTA PP
Keluar : Tj. Selamat/Batas Kota – Jl. Flamboyan Raya – Simpang Melati – Jl.
Bunga Sakura – Jl. Bunga Raya – Jl. PDAM Tirtanadi – Jl. Sunggal –
Jl. Mayjend Jarot Supadmo – Jl. Gatot Subroto – Jl. Iskandar Muda
– Jl. Gajah Mada – Jl. S. Parman – Jl. Kejaksaan – Jl. Pengadilan –
Jl. Raden Saleh – Jl. Balai Kota – Jl. Bukit Barisan – Jl. Stasiun KA –
Jl. Haryono MT – Jl. Cirebon – Jl. Pandu – Jl. B. Katamso – Jl. AH.
Nasution – Jl. SM. Raja – Jl.KH.Rivai A.Manaf – Terminal Amplas –
Jl.KH.Rivai A.Manaf – Jl.SM.Raja - Tj. Morawa/Batas Kota.
Masuk : Tj. Morawa/Batas Kota – Jl. SM. Raja – Jl.KH.Rivai A.Manaf –
Terminal Amplas – Jl.KH.Rivai A.Manaf – Jl.SM.Raja -Jl. AH.
Nasution – Jl. B. Katamso – Jl. Pemuda – Jl. Ahmad Yani – Jl.
Perdana – Jl. Imam Bonjol – Jl. Zainul Arifin – Jl. S. Parman – Jl.
Glugur – Jl. G. Subroto – Jl. Mayjen Jarot Supadmo – Jl. Sunggal –
Jl. PDAM Tirtanadi – Jl. Bunga Raya – Jl. Bunga Sakura – Simpang
Melati – Jl. Flamboyan Raya – Tj. Selamat/Batas Kota.
Dilayani dengan kendaraan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit
kendaraan termasuk cadangan.
6. Trayek 29 : PASAR INDUK–ASRAMA HAJI–JL.AKSARA–JL.VETERAN/P.PASAR
PP
Keluar : Pasar Induk – Jl. Jamin Ginting – Simpang Pos – Jl. AH. Nasution –
Jl. B. Katamso – Jl. Alfalah – Jl. STM – Jl. Sakti Lubis – Jl. SM. Raja –
Jl. Turi – Jl. Stadion – Jl. Pelajar – Jl. Bahagia – Jl. AR. Hakim – Jl.
Aksara – Jl. Prof. HM. Yamin, SH – Jl. Thamrin – Jl. Merbabu – Jl.
Sutomo – Jl. Haryono MT – Jl. FL. Tobing – Jl.Veteran/P. Pasar. .
Masuk : Veteran/P. Pasar – Jl. Sutomo – Jl. P. Kemerdekaan – Jl. Prof. HM.
Yamin, SH – Jl. Aksara – Jl. AR. Hakim – Jl. Bahagia – Jl. Pelajar – Jl.
Stadion – Jl. Turi – Jl. SM. Raja – Jl. Sakti Lubis – Jl. STM – Jl.
Alfalah – Jl. B. Katamso – Jl. Jend. AH. Nasution – Simpang Pos –
Jl. Jamin Ginting – Pasar Induk.
Dilayani dengan kendaraan sebanyak 50 (lima puluh) unit
kendaraan termasuk cadangan.
7. Trayek 37 : TERMINAL PINANG BARIS – JL. VETERAN/P. PASAR PP
Keluar : Terminal P. Baris – Jl. TB. Simatupang – Jl. PAM Tirtanadi – Jl.
Bunga Raya – Jl. Bunga Asoka – Jl. Setia Budi – Jl. Dr. Mansyur – Jl.
Jamin Ginting – Jl. Iskandar
Muda – Jl.. Hayam Wuruk – Jl. S. Parman – Jl. Sudirman – Jl.
Diponegoro – Jl. Zainul Arifin – Jl. Palang Merah – Jl. Haryono MT
– Jl. FL. Tobing – Jl. Veteran/P. Pasar.
Masuk : Jl. Veteran/P. Pasar – Jl. Haryono MT – Jl. Merbabu – Jl. Pandu –
Jl. Pemuda – Jl. Palang Merah – Jl. Imam Bonjol – Jl. RA. Kartini –
Jl. Diponegoro – Jl. Zainul Arifin – Jl. Hayam Wuruk – Jl. Iskandar
Muda – Jl. Jamin Ginting – Jl. Dr. Mansyur – Jl. Setia Budi – Jl.
Asoka – Jl. Bunga Raya – Jl. PAM Tirtanadi – Jl. TB. Simatupang –
Terminal P.Baris.
Dilayani dengan kendaraan sebanyak 60 (enam puluh) unit
kendaraan termasuk cadangan.
8. Trayek 38 : TJ. MORAWA / BATAS KOTA – TJ. SELAMAT/ BATAS KOTA PP
Keluar : Tj. Morawa/Batas Kota – Jl. SM. Raja – Jl.KH.Rivai A.Manaf -
Terminal Amplas – Jl. .KH.Rivai A.Manaf – Jl. SM. Raja – Jl.
Rahmadsyah – Jl. Sutomo – Jl. Haryono MT – Jl. FL. Tobing – Jl.
Veteran/P. Pasar – Jl. Sutomo – Jl. Prof. HM. Yamin, SH – Jl.
Stasiun KA – Jl.P.Penang – Jl.Balai Kota – Jl.Putri Hijau – Jl. Guru
Patimpus – Jl. Gatot Subroto – Jl. Darusalam – Jl. Sei Batang Hari –
Jl. Sunggal – Jl.Setia Budi – Jl.Komp.UNIKA – Jl.Tj.Sari – Tj.Selamat
/ Batas Kota.
Masuk : Tj. Selamat/Batas Kota – Jl. Tj. Selamat – Jl. Tj. Sari – Jl. Komp.
UNIKA – Jl. Setia Budi – Jl. Sunggal – Jl. Sei Batang Hari – Jl.
Darusalam – Jl. Gatot Subroto – Jl. Iskandar Muda – Jl. Gajah
Mada – Jl. S. Parman – Jl. Kapt. Maulana Lubis – Jl. Raden Saleh –
Jl. Balai Kota – Jl. Bukit Barisan – Jl. Stasiun KA – Jl. Haryono MT –
Jl. FL. Tobing – Jl. Veteran/P. Pasar – Jl. FL. Tobing – Jl. Haryono
MT – Jl. FL. Tobing – Jl. Merbabu – Jl. Bandung – Jl. Surakarta – Jl..
Pandu – Jl. SM. Raja – Jl.KH.Rivai A.Manaf – Terminal. Amplas –
Jl.KH.Rivai A.Manaf - Jl. SM. Raja – Tj. Morawa/Batas Kota.
Dilayani dengan kendaraan sebanyak 100 (seratus) unit
kendaraan termasuk cadangan.
WALIKOTA MEDAN,
ttd
DZULMI ELDIN S
Tembusan:
1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Dirlantas Kepolisian Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kasatlantas Polresta Medan; 4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan;
5. Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan;
6. Inspektur Kota Medan;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan;
9. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan; 10. Ketua DPC Organda Kota Medan;
11. Pertinggal.
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
Ir. SYAIFUL BAHRI Pembina Utama Madya
NIP.19591108 199203 1 004
KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 551.21/1167.K/VI/2013
T E N T A N G
REVISI IZIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA JENIS MOBIL BUS UMUM
An. PT.NASIONAL MEDAN TRANSPORT
WALIKOTA MEDAN,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka memenuhi maksud permohonan Saudara Drs. BASKAMI GINTINGS selaku Direktur PT. NASIONAL MEDAN TRANSPORT Nomor : 26/NMT/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 perihal permohonan Pembetulan Revisi Trayek ;
b. perubahan arus lalu lintas dari satu arah menjadi dua arah dibeberapa ruas jalan di Kota Medan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Keputusan Walikota tentang Izin Trayek Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum;
Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Utara( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5233) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan
Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia,
Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerag Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen
dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu
Litas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Medan ;
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Dan Izin Di Bidang Perhubungan;
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun
2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Medan Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor 8)
16. Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan (Berita Daerah
Kota Medan Tahun 2010 Nomor 2);
17. Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kawasan
Tertib Lalu Lintas Kota Medan (Berita daerah Kota Medan Tahun
2011 Nomor 16);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG REVISI IZIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA JENIS MOBIL BUS UMUM
KESATU : Memberikan Izin Trayek Angkutan Kota Jenis Mobil Bus Umum kepada :
NAMA PERUSAHAAN : PT. NASIONAL MEDAN TRANSPORT
PIMPINAN PERUSAHAAN : Drs. BASKAMI GINTINGS
ALAMAT PERUSAHAAN : JL.LETJEN JAMIN GINTING NO.604 MEDAN
ALAMAT PIMPINAN : JL.LETJEN JAMIN GINTING NO.604 MEDAN
JUMLAH PLAFON : 605 (ENAM RATUS LIMA) UNIT
MASA BERLAKU IZIN : 16 APRIL 2013 S/D 16 APRIL 2018
KEDUA : Kewajiban Pemegang Izin Trayek Angkutan Kota adalah sebagai berikut :
1. Kendaraan yang dioperasikan wajib memenuhi
persyaratan ketentuan laik jalan.
2. Usia Kendaraan maksimum/tidak lebih dari 15 (lima
belas) tahun.
3. Pada kaca samping, depan dan belakang kendaraan yang dioperasikan tidak dibenarkan/dilarang menggunakan kaca film.
4. Kendaraan yang dioperasikan wajib dan harus
dilengkapi dengan :
a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan
dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang
kendaraan;
b. papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta
lintasan yang dilalui dibuat dengan dasar putih,
tulisan hitam ditempatkan di bagian kaca depan
dan belakang kendaraan;
c. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas
dengan huruf balok, melekat pada badan
kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan
“ANGKUTAN KOTA”;
d. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada
dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing
perusahaan angkutan;
e. mencantumkan daftar tarif yang berlaku didalam
kendaraan;
f. dilengkapi dengan tempat sampah.
5. Pada mobil bus yang melayani trayek kota dapat
dipasang papan reklame, yang pemasangannya tidak
boleh mengganggu identitas kendaraan dan harus
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Dilengkapi dengan sabuk keselamatan sesuai dengan
Kepmenhub Nomor : 85 Tahun 2002, tentang
Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan
Menggunakan Sabuk Keselamatan.
7. Pengemudi harus memakai seragam dan identitas
perusahaan selama beroperasi.
8. Pengoperasian kendaraan pada trayek harus dimulai
selambat – lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan sejak izin trayek diterbitkan;
9. Pemegang izin trayek harus menyediakan tempat penyimpanan dan perawatan kendaraan (pool kendaraan)
10. Letak pool kendaraan tersebut pada point 9 dalam batas rooiliyn (garis depan).
11. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan atau domisili perusahaan kepada pejabat pemberi izin.
12. Mematuhi peraturan perundang–undangan yang berlaku yang berkaitan dalam bidang trayek angkutan.
13. Melaporkan dan mendaftarkan setiap unit kendaraannya sesuai dengan jumlah yang beroperasi setiap tahun guna memperoleh tanda bukti pendaftaran, serta wajib memperoleh izin untuk peremajaan, penambahan/pengurangan dan merealisasikan armada/plafon dari Dinas
Perhubungan Kota Medan.
14. Menjalankan/mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek dan jumlah plafon yang telah ditetapkan.
KETIGA : Pejabat yang memberikan izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika armada pemegang izin trayek melakukan pelanggaran pada ketetapan KEDUA butir 1 s/d 14 diatas.
KEEMPAT : Rincian daftar trayek yang dilayani, rute yang dilalui
dan jumlah armada setiap trayek tercantum dalam
lampiran keputusan ini.
KELIMA : Dengan berlakunya Izin Trayek Angkutan Kota Jenis Mobil Bus Umum ini, maka Keputusan Walikota tentang Izin Trayek Angkutan Kota Jenis Mobil Bus Umum An. PT. Nasional Medan Transport No.551.21/897/K/2008 tanggal 12 Nopember 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perobahan dan perbaikan kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan didalamnya.
Ditetapkan di Medan
pada tanggal
WALIKOTA MEDAN
ttd
RAHUDMAN HARAHAP
Tembusan : 1. Kadis Perhubungan Provinsi Sumatera Utara 2. Kaditlantas Poldasu 3. Kapolresta Medan 4. Kasatlantas Polresta Medan 5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan 6. Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Medan 8. Ketua DPC Organda Kota Medan
9. Pertinggal.-
LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR : 551.21/314.K/II/2016
TENTANG
IZIN TRAYEK DAN PLAFON ANGKUTAN KOTA JENIS MOBIL
PENUMPANG UMUM ATAS NAMA PT RAHAYU MEDAN CERIA.
DAFTAR TRAYEK ANGKUTAN KOTA JENIS MOBIL PENUMPANG UMUM
ATAS NAMA PT RAHAYU MEDAN CERIA
1. Trayek 41 : JL. LETDA SUJONO/BATAS KOTA/TEMBUNG – RSU.
ADAM MALIK PP.
Keluar : RSU. Adam Malik - Jl. Pencawan - Jl. Letjend. Jamin
Ginting - Jl. Patimura - Jl.Mongonsidi - Jl. Ir. H.
Juanda - Jl. SM. Raja - Jl. Amaliun - Jl. Ismailiyah -
Jl. Sutrisno - Jl. Kereta Api - Jl. Aksara - Jl. Letda
Sujono - Jl. Letda Sujono/Tembung/Batas Kota.
Masuk : Batas Kota/Tembung/Jl. Letda Sujono - Jl. Letda
Sujono - Jl. Aksara - Jl. Kereta Api - Jl. Sutrisno - Jl.
Ismailiyah - Jl. Amaliun - Jl. SM. Raja - Jl. Ir. H.
Juanda - Jl. Mongonsidi - Jl. Pattimura - Jl. Letjend.
Jamin Ginting - Jl. Pencawan - RSU. Adam Malik.
Dilayani dengan 25 (dua puluh lima) unit kendaraan
termasuk cadangan.
2. Trayek 42 : RSU. ADAM MALIK - KOMPLEK IKIP/BATAS
KOTA/MEDAN ESTATE PP.
Keluar : RSU. Adam Malik - Jl. Bungalau - Jl. Letjend. Jamin
Ginting - Jl. Iskandar Muda - Jl. Gajah Mada - Jl.
K.H. Wahid Hasyim - Jl. Sei Besitang - Jl.
Iskandar Muda - Jl. Gajah Mada - Jl. S. Parman - Jl.
Gatot Subroto - Jl. Kapten Maulana Lubis - Jl.
Raden Saleh - Jl. Balai Kota - Jl. Putri Hijau - Jl. P.
Merak Jingga - Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. Prof.
H. M. Yamin, S.H. - Jl. Willem Iskandar - Jl. Pasar V
Barat - Komp.IKIP/Batas Kota/Medan Estate/Batas
Kota.
Masuk : Batas Kota/Medan Estate/Komplek IKIP - Jl. Pasar V
Barat - Jl. Williem Iskandar - Jl. Prof. H. M. Yamin,
S.H. - Jl. Stasiun Kereta Api - Jl. P. Penang - Balai
Kota - Jl. Putri Hijau - Jl. Guru Patimpus-Jl. Gatot
Subroto - Jl. Iskandar Muda - Jl. Letjend. Jamin
Ginting - Jl. Bungalau - RSU.A.Malik.
Dilayani dengan 45 (empat puluh lima) unit
kendaraan termasuk cadangan.
3. Trayek 43 : TERMINAL PASAR INDUK - PERUMNAS
SIMALINGKAR - PERUMNAS MANDALA/BATAS KOTA
PP.
Pangkalan : Terminal Pasar Induk.
Keluar : Terminal Pasar Induk - Perumnas Simalingkar - Jl.
Kapten Purba - Jl. Letjend. Jamin Ginting - Jl.
Mongonsidi - Jl. Ir. H. Juanda - Jl. SM. Raja - Jl. Halat
- Jl. AR. Hakim - Jl. Denai - Jl. Mandala By Pass - Jl.
Garuda - Perum.Mandala/Batas Kota.
Masuk : Perumnas Mandala/Batas Kota - Jl. Garuda - Jl.
Mandala By Pass - Jl. Denai - Jl. AR. Hakim - Jl.
Halat - Jl. SM. Raja - Jl. Ir. H. Juanda - Jl. Mongonsidi
- Jl. Letjend. Jamin Ginting - Jl. Kapten Purba -
Perumnas Simalingkar - Terminal Pasar Induk.
Dilayani dengan 50 (lima puluh) unit kendaraan
termasuk cadangan.
4. Trayek 53 : BELAWAN - TERMINAL AMPLAS - Jl. SM. RAJA/
BATAS KOTA PP.
Pangkalan : Terminal Belawan.
Keluar : Belawan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Belawan
(PPNB) - Jl. K.L. Yos Sudarso - Jl. Yong Panah Hijau-
Jl. Hamparan Perak - Jl. Marelan - Jl. Tanah 600 - Jl.
Veteran - Jl. Pertempuran - Jl. K.L. Yos Sudarso - Jl.
Budi Pembangunan - Jl. Bilal - Jl. Mustafa - Jl. G.
Mahameru - Jl. G. Krakatau - Jl. Sutomo - Jl.
Perintis Kemerdekaan - Jl. H.M. Yamin, S.H. - Jl.
Aksara - Jl. Kereta Api - Jl. Denai - Jl. Panglima Denai
- Jl. Menteng VII - Jl. K.H. Rivai A. Manaf-Terminal
Amplas - Jl. K.H. Rivai A. Manaf - Jl. SM.Raja -
Jl. SM.Raja/Batas Kota.
Masuk : Batas Kota/Jl. SM. Raja - Jl. SM. Raja - Jl. KH. Rivai
A. Manaf - Terminal Amplas - Jl. KH. Rivai A. Manaf-
Jl. Menteng VII - Jl. Panglima Denai - Jl. Denai - Jl.
Kereta Api - Jl. Aksara Jl. H.M. Yamin, S.H. - Jl.
Sutomo - Jl. G. Krakatau - Jl. G. Mahameru - Jl.
Mustafa - Jl.Bilal - Jl. Budi Pembangunan - Jl.
K.L. Yos Sudarso - Jl. Pertempuran - Jl. Veteran - Jl.
Tanah 600 - Jl. Marelan - Jl. Hamparan Perak - Jl.
Yong Panah Hijau - Jl. K.L. Yos Sudarso - Pelabuhan
Perikanan Nusantara Belawan (PPNB) - Belawan.
Dilayani dengan 100 (seratus) unit kendaraan
termasuk cadangan.
5. Trayek 54 : DS. DURIN TONGGAL/BATAS KOTA - KOMPLEK
IKIP/MEDAN ESTATE PP.
Keluar : Batas Kota/Desa Durin Tonggal - Kebun Binatang - Jl.
Bunga Rampai Raya - Jl. Pintu Air IV - Jl. Luku III -
Jl. Luku I - Jl. Pintu Air - Sp. Pos - Jl. Letjend. Jamin
Ginting - Jl. Iskandar Muda - Jl. Gajah Mada- Jl.
Wahid Hasyim - Jl. Sei. Besitang - Jl. Iskandar Muda -
Jl. Gajah mada - Jl. S. Parman - Jl. G. Subroto – Jl.
Kap. Maulana Lubis – Jl. Raden saleh – Jl. Balai Kota
– Jl. Putri Hijau - Jl.P.Merak Jingga - Jl. P.
Kemerdekaan – Jl. Prof. HM. Yamin,SH – Jl.
W.Iskandar - Jl. Pasar V Barat - Komplek IKIP/Batas
Kota.
Masuk : Komplek IKIP/Batas Kota - Jl. Pasar V Barat - Jl. W.
Iskandar - Jl. Prof. H.M. Yamin, S.H. - Jl. Stasiun
Kereta Api - Jl. P. Penang - Jl. Balai Kota - Jl. Putri
Hijau - Jl. Guru Patimpus - Jl. Gatot Subroto - Jl.
Iskandar Muda - Jl. Letjend. Jamin Ginting - Sp. Pos -
Jl. Pintu Air - Jl. Luku I - Jl. Luku III - Jl. Pintu Air IV
- Jl. Bunga Rampai Raya - Kebun Binatang -Batas
Kota/Desa Durin Tonggal.
Dilayani dengan 100 (seratus) unit kendaraan
termasuk cadangan.
6. Trayek 57 : JL. SM. RAJA/BATAS KOTA - TERMINAL AMPLAS -
MABAR PP
Keluar : Jl. SM. Raja/Batas Kota - Jl. SM. Raja - Jl. K.H.Rivai
A Manaf - Terminal Amplas - Jl. K.H. Rivai A Manaf -
Jl. SM. Raja - Jl. Halat - Jl. AR. Hakim - Jl. Kereta Api
- Jl. Aksara - Jl. Willem Iskandar - Jl.
Perjuangan - Jl. Rakyat - Jl. Mesjid Taufik - Jl.
Bukit Barisan II - Jl. G. Krakatau - Jl.
Alumunium - Jl. Pematang Pasir - Jl. Kayu Putih- Jl.
K.L. Yos Sudarso - Jl. Rumah Potong - Mabar.
Masuk : Mabar - Jl. Rumah Potong - Jl. K.L. Sudarso - Jl.
Kayu Putih - Jl. Pematang Pasir - Jl. Alumunium- Jl.
G.Krakatau - Jl.Bukit Barisan II - Jl. Mesjid Taufik -
Jl. Rakyat - Jl. Perjuangan - Jl. Williem Iskandar - Jl.
Aksara - Jl.Kereta Api - Jl. A.R. Hakim - Jl.Halat - Jl.
SM. Raja - Jl. K.H. Rivai A Manaf -Terminal Amplas -
Jl. K.H. Rivai A Manaf - Jl. SM. Raja/Batas Kota.
Dilayani dengan 25 (dua puluh lima) unit kendaraan
termasuk cadangan.
7. Trayek 81 A : BELAWAN - JL. LETDA. SUJONO/TEMBUNG/
BATAS KOTA PP.
Pangkalan : Terminal Belawan.
Keluar : Belawan - Jl. K.L. Yos Sudarso - Jl. Putri Hijau - Jl.
Putri Merak Jingga - Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl.
Prof. H.M. Yamin, S.H. - Jl. Letda.
Sujono/Tembung/Batas Kota.
Masuk : Jl. Letda. Sujono/Tembung /Batas Kota - Jl. Letda
Sujono - Jl. Prof. H.M. Yamin, S.H. - Jl. Stasiun
Kereta Api - Jl. P. Penang - Jl. Balai Kota - Jl.Putri
Hijau - Jl. K.L. Yos Sudarso – Belawan.
Dilayani dengan 150 ( seratus lima puluh) Unit
kendaraan termasuk cadangan.
8. Trayek 101 : TERMINAL PASAR INDUK - KOMP.IKIP/MEDAN
ESTATE PP.
Pangkalan : Terminal Pasar Induk.
Keluar : Terminal Pasar Induk - Jl. Letjend. Jamin Ginting -
Jl. A.H. Nasution - Jl. Brigjend. Katamso - Jl. Al
Falah - Jl. SM. Raja - Jl. Stadion - Jl. Gedung Arca -
Jl. H.M. Joni Jl. A.R. Hakim - Jl. Denai - Jl.
Mandala By Pass - Jl. Selamat Ketaren - Komplek
IKIP/Batas Kota Medan Estate.
Masuk : Batas Kota Medan Estate/Komplek IKIP - Jl.
Selamat Ketaren - Jl. Mandala By Pass - Jl.
Denai - Jl. A.R. Hakim - Jl. H.M. Joni - Jl.
Gedung Arca - Jl. Stadion - Jl. SM. Raja - Jl. Al Falah
- Jl. Brigjend. Katamso - Jl. A.H. Nasution - Jl.
Letjend. Jamin Ginting - Pasar Induk.
Dilayani dengan 150 (seratus lima puluh lima) unit
kendaraan termasuk cadangan.
9. Trayek 103 : IKIP/MEDAN ESTATE - JL. LETJEND. JAMIN
GINTING/PANCUR BATU/BATAS KOTA.
Keluar : IKIP/Medan Estate - Jl. Pasar V Barat - Jl. Williem
Iskandar - Jl. Prof. H.M. Yamin, S.H. - Jl. Stasiun
Kereta Api - Jl. P. Penang - Jl. Balai Kota - Jl. Putri
Hijau - Jl. Guru Patimpus - Jl. Jenderal. Gatot
Subroto - Jl. Iskandar Muda - Jl. Letjend. Jamin
Ginting - Terminal Pasar Induk - Jl. Letjend. Jamin
Ginting/Pancur Batu/Batas Kota.
Masuk : Jl. Letjend. Jamin Ginting/Pancur Batu/Batas Kota -
Jl. Letjend. Jamin Ginting - Terminal Pasar Induk -
Jl. Letjend. Jamin Ginting - Jl. Iskandar Muda - Jl.
Gajah Mada - Jl. K.H. Wahid Hasyim - Jl. Sei
Besitang - Jl. Iskandar Muda - Jl. Gajah Mada - Jl. S.
Parman - Jl. Gatot Subroto – Jl. Kapten Maulana
Lubis - Jl. Raden Saleh - Jl. Balai Kota - Jl. Putri
Hijau - Jl. P. Merak Jingga - Jl. Perintis
Kemerdekaan - Jl. Prof. H.M. Yamin, S.H. - Jl.
Willem Iskandar - Jl. Pasar V Barat - IKIP/Medan
Estate.
Dilayani dengan 425 (empat ratus dua puluh lima)
unit kendaraan termasuk cadangan.
10. Trayek 104 : BATAS KOTA/DESA DURIN TONGGAL - IKIP/
MEDAN ESTATE PP.
Keluar : Batas Kota/Desa Durin Tonggal - Kebun Binatang -
Jl. Bunga Rampai Raya - SMPN 21 - Jl. Bunga
Rampe V - Perumnas Simalingkar - Jl. Kapten Purba
- Jl. Letjend. Jamin Ginting - Jl. Iskandar Muda - Jl.
Gajah Mada - Jl. K.H. Wahid Hasyim - Jl. Sei
Besitang - Jl. Iskandar Muda - Jl. Gajah Mada - Jl. S.
Parman - Jl. Gatot Subroto - Jl. Kapten
Maulana Lubis - Jl. Raden Saleh - Jl. Balai Kota
- Jl. Putri Hijau - Jl. P. Merak Jingga - Jl. Perintis
Kemerdekaan - Jl. Prof. H.M. Yamin, S.H. - Jl.
Willem Iskandar - Jl. Pasar V Barat - IKIP/Medan
Estate.
Masuk : IKIP/Medan Estate - Jl. Pasar V Barat - Jl. Willem
Iskandar - Jl. Prof. H.M. Yamin, S.H. - Jl. Stasiun
Kereta Api - Jl. P. Penang - Jl. Balai Kota - Jl. Putri
Hijau - Jl. Guru Patimpus - Jl. Gatot Subroto - Jl.
Iskandar Muda - Jl. Letjend. Jamin Ginting - Jl.
Kapten Purba - Perumnas Simalingkar - Jl.
Bunga Rampe V-SMPN 21 - Jl. Bunga Rampai Raya -
Kebun Binatang - Batas Kota/Desa Durin Tonggal.
Dilayani dengan 210 (dua ratus sepuluh) unit
kendaraan termasuk cadangan.
11. Trayek 105 : TERMINAL AMPLAS - KOMPLEK UKA
TERJUN/BATAS KOTA PP.
Pangkalan : Terminal Amplas.
Keluar : Komplek UKA Terjun/Batas Kota - Jl. Kapten R.
Budin - Jl. Marelan - Jl. Tanah 600 - Jl. Veteran - Jl.
Helvetia By Pass - Jl. Pertempuran - Jl.
Pertahanan - Jl. Brigjend. Bejo - Jl. Gunung
Krakatau - Jl. Gunung Mahameru - Jl. Bukit
Siguntang - Jl. Kapten Mukhtar Basri - Jl. Bukit
Barisan - Jl. Gunung Krakatau - Jl. Pendidikan - Jl.
Pasar III - Jl. Tuasan - Jl. Willem Iskandar - Jl.
Aksara - Jl. Kereta Api - Jl. Sutrisno - Jl.
Ismailiyah - Jl. Halat - Jl. Gedung Arca - Jl.
H.M. Joni - Jl. Gedung Arca - Jl. Stadion - Jl.
S.M. Raja - Jl. K.H. A.Rivai A Manaf Lubis -Terminal
Amplas.
Masuk : Terminal Amplas - Jl. K.H. Rivai A Manaf Lubis - Jl.
SM. Raja - Jl. Stadion - Jl. Gedung Arca - Jl.
H.M. Joni - Jl. Gedung Arca - Jl. Halat - Jl.
Ismailiyah - Jl. Sutrisno - Jl. Kereta Api - Jl.
Aksara - Jl. Willem Iskandar - Jl. Tuasan - Jl.
Pasar III - Jl. Pendidikan - Jl. Gunung Krakatau - Jl.
Bukit Barisan - Jl. Kapten Mukhtar Basri - Jl.
Bukit Siguntang - Jl. Gunung Mahameru - Jl.
Gunung Krakatau - Jl. Brigjend. Bejo - Jl.
Pertahanan - Jl. Pertempuran - Jl. Helvetia By Pass -
Jl.Veteran - Jl. Tanah 600 - Jl. Marelan - Jl. Kapten
R. Budin - Komplek UKA Terjun/Batas Kota.
Dilayani dengan 25 (dua puluh lima) unit kendaraan
termasuk cadangan.
12. Trayek 106 : JL. SM. RAJA/BATAS KOTA - JL. LETDA.
SUJONO/BATAS KOTA
Keluar : JL. SM.Raja/Batas Kota - Jl. SM. Raja - Jl. K.H. Rivai
A Manaf Lubis - Terminal Amplas - Jl. K.H. Rivai A
Manaf Lubis - Jl. SM. Raja - Jl. Stadion - Jl. Gedung
Arca - Jl. H.M. Joni - Jl. Gedung Arca - Jl. Halat - Jl.
A.R. Hakim - Jl. Denai – Jl. Mandala By Pass - Jl.
Garuda - Perumnas Mandala - Jl. Beringin - Jl.
Pasar VII - Jl. Letda. Sujono/Batas Kota.
Masuk : Jl. Letda. Sujono/Batas Kota - Jl. Pasar VII - Jl.
Beringin - Perumnas Mandala - Jl. Garuda - Jl.
Mandala By Pass - Jl. Denai - Jl. A.R. Hakim - Jl.
Halat - Jl. Gedung Arca - Jl. H.M. Joni - Jl.
Gedung Arca - Jl. Stadion - Jl. SM. Raja - Jl.
K.H. Rivai A Manaf Lubis - Terminal Amplas - Jl.
K.H. Rivai A.Manaf Lubis - Jl. SM. Raja - Jl. SM.
Raja/Batas Kota.
Dilayani dengan 25 (dua puluh lima) unit kendaraan
termasuk cadangan.
13. Trayek 113 : JL.SM. RAJA/BATAS KOTA - JL. KAYU PUTIH PP.
Keluar : Jl. SM. Raja/Batas - Jl. SM. Raja - JL. K.H. Rivai A
Manaf Lubis - Terminal Amplas - Jl. K.H. Rivai A
Manaf Lubis - Jl. SM. Raja - Jl. Stadion - Jl.
Gedung Arca - Jl. H.M. Joni - Jl. A.R. Hakim - Jl.
Kereta Api - Jl. Aksara - Jl. Williem Iskandar - Jl.
Bhayangkara - Jl.Bilal - Jl. Budi Pembangunan - Jl.
K.L. Yos Sudarso - Jl. Tanjung Mulia - Jl.
Aluminium Raya - Jl. Pematang Pasir - Jl. Kayu
Putih (arah ke jalan tol/pangkalan).
Masuk : Jl. Kayu Putih (arah ke jalan tol/pangkalan) - Jl.
Pematang Pasir - Jl. Aluminium Raya - Jl.
Tanjung Mulia – Jl. K.L. Yos Sudarso - Jl. Budi
Pembangunan - Jl. Bilal - Jl. Bhayangkara - Jl.
Willem Iskandar - Jl. Aksara - Jl. Kereta Api - Jl.
A.R. Hakim - Jl. HM Joni - Jl. Gedung Arca - Jl.
Stadion - Jl. SM. Raja - Jl. K.H. Rivai A Manaf Lubis -
Terminal Amplas - Jl. SM. Raja - JL. SM. Raja/Batas
Kota.
Dilayani dengan 85 (delapan puluh lima) unit
kendaraan termasuk cadangan.
14. Trayek 120 : TERMINAL PINANG BARIS – JL .LETDA.
SUJONO/TEMBUNG/BATAS KOTA PP.
Pangkalan : Terminal Pinang Baris.
Keluar : Terminal Pinang Baris - Jl. T.B. Simatupang - Jl.
Amal - Jl. Merak - Jl. Kasuari - Jl. Setia Budi - Jl. Dr.
Mansyur - Jl. Letjend. Jamin Ginting - Jl. Jend.
A.H. Nasution - Jl. Brigjend Katamso - Jl. Alfalah -
Jl. SM. Raja - Jl. Pertahanan - Terminal Amplas - Jl.
Pertahanan - Jl. Panglima Denai - Jl. Menteng VII
- Jl. Panglima Denai - Jl. Beringin - Jl. Letda.
Sujono/Tembung/Batas Kota.
Masuk : Jl. Letda. Sujono/Tembung/Batas Kota - Jl. Letda.
Sujono - Jl. Beringin - Jl. Panglima Denai - Jl.
Menteng VII - Jl. Panglima Denai - Jl. Pertahanan -
Terminal Amplas - Jl. Pertahanan - Jl. SM. Raja - Jl.
Alfalah - Jl. Brigjend. Katamso - Jl. Jend. A.H.
Nasution - Jl. Letjend. Jamin Ginting - Jl. Dr.
Mansyur - Jl. Setia Budi - Jl. Kasuari - Jl. Merak
- Jl. Amal - Jl. T.B. Simatupang - Terminal Pinang
Baris.
Dilayani dengan 165 (seratus enam puluh lima) unit
kendaraan termasuk cadangan.
15. Trayek 121 : PERUMNAS SIMALINGKAR - RSU. MINA /MEDAN
ESTATE PP.
Keluar : Perumnas Simalingkar - Jl. Kapten Purba - Jl.
Letjend. Jamin Ginting - Jl. A.H. Nasution - Jl.
Brigjend. Katamso - Jl. Sakti Lubis - Jl. SM. Raja -
Jl. Stadion - Jl. Gedung Arca - Jl. HM. Joni - Jl.
Gedung Arca - Jl. Halat - Jl. A.R. Hakim - Jl. Kereta
Api - Jl. Aksara - Jl. Willem Iskandar - Jl. Pasar V
Barat - IKIP Baru - RSU Mina/Medan Estate.
Masuk : RSU Mina/Medan Estate - IKIP Baru - Jl. Pasar V
Barat - Jl. Willem Iskandar - Jl. Aksara - Jl. Kereta
Api - Jl. A.R. Hakim - Jl. Halat - Jl. Gedung Arca - Jl.
H.M. Joni - Jl. Gedung Arca - Jl. Stadion - Jl.
SM. Raja - Jl. Sakti Lubis - Jl. Brigjend. Katamso -
Jl. A.H. Nasution - Jl. Letjend. Jamin Ginting - Jl.
Kapten Purba - Perumnas Simalingkar.
Dilayani dengan 225 (dua ratus dua puluh lima) unit
kendaraan termasuk cadangan.
16. Trayek 125 : PERUMNAS MARTUBUNG - TERMINAL AMPLAS PP.
Pangkalan : Terminal Amplas.
Keluar : Perumnas Martubung - Jl. Pancing I - Jl. K.L. Yos
Sudarso - Jl. Budi Pembangunan - Jl. Bilal - Jl.
Mustafa - Jl. Kapten Mukhtar Basri - Jl. Gaharu - Jl.
Mahoni - Jl. Sutomo Ujung - Jl. Perintis
Kemerdekaan - Jl. Prof. H.M. Yamin, S.H. - Jl.
Aksara - Jl. Kereta Api - Jl. A.R. Hakim - Jl.
H.M. Joni - Jl. Gedung Arca - Jl. Stadion - Jl.
SM. Raja - Jl. Garu I – Jl. Selamat Ujung - Jl.
Seksama Ujung - Jl. Panglima Denai/Jl. K.H. Rivai A
Manaf - Terminal Amplas.
Masuk : Terminal Amplas - Jl. Panglima Denai/Jl. K.H. Rivai
A Manaf - Jl. Seksama Ujung - Jl. Selamat Ujung -
Jl. Garu I - Jl. SM. Raja - Jl. Stadion - Jl. Gedung
Arca - Jl. H.M. Joni - Jl. A.R. Hakim - Jl. Kereta Api -
Jl. Aksara - Jl. Prof. H.M. Yamin, S.H. - Jl.
Sutomo - Jl. Mahoni - Jl. Gaharu - Jl. Kapten
Mukhtar Basri - Jl. Mustafa - Jl. Bilal Ujung - Jl.
Budi Pembangunan - Jl. K.L. Yos Sudarso - Jl.
Pancing I - Perumnas Martubung.
Dilayani dengan 250 (dua ratus lima puluh) unit
kendaraan termasuk cadangan.
Pj. WALI KOTA MEDAN,
ttd
RANDIMAN TARIGAN
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
Ir. SYAIFUL BAHRI
Pembina Utama Madya NIP.19591108 199203 1 004
S A L I N A N
KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR : 551.21 / ................ / K / 2009
T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN TRAYEK BUS KOTA
An. PERUM DAMRI
Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Ir. ARIEL A. SIREGAR, MT
selaku Kepala Unit Angkutan Bus Kota Damri Medan Nomor : KU.59/AK.003/2009
tanggal 14 Maret 2009 perihal permohonan Perpanjangan Izin Trayek Bus Kota An.
PERUM DAMRI ;
b. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Medan Nomor : 551.21/423/K/2004 tanggal
30 Maret 2004 tentang Revisi Izin Trayek Bus Kota An. PERUM DAMRI yang masa
berlakunya akan berakhir tanggal 20 Maret 2009 ;
c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, dipandang perlu diberikan perpanjangan izin
trayek bus kota atas nama perusahaan tersebut dan ditetapkan dalam satu Keputusan.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
7. Peraturan Pemerntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum ;
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan
Perhubungan Di Kota Medan ;
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan
dan Izin Di Bidang Perhubungan ;
11.Keputusan Walikota Medan 551.21/2288.K/2002 tanggal 26 Nopember 2002 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perizinan Angkutan Di Kota Medan.
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
PERTAMA :
Mencabut SK. Walikota Medan No. 551.21/423/K/2004 tanggal 30 Maret 2004 tentang
Revisi Izin Trayek Bus Kota An. PERUM DAMRI dan memperpanjang Izin Trayek Bus
Kota kepada :
NAMA PERUSAHAAN : PERUM DAMRI
PIMPINAN PERUSAHAAN : Ir. ARIEL A. SIREGAR, MT
ALAMAT PERUSAHAAN : JL. DAMAI NO. 19 TANJUNG MORAWA MEDAN.
JUMLAH PLAFON : 60 (ENAM PULUH) UNIT
MASA BERLAKU IZIN : 21 MARET 2009 S / D 22 MARET 2014
Halaman Lanjutan Keputusan Walikota Medan No. 551.21/ ..................../ K / 2009
Tanggal
.....................................
KEDUA : Rincian daftar trayek yang dilayani, rute yang dilalui dan jumlah
armada setiap trayek tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali jika
ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan di
dalamnya.
Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal
……………..………
WALIKOTA MEDAN
PENJABAT
Dto
Drs. H. AFIFUDDIN LUBIS, M.Si
Tembusan :
10. Ketua DPRD Kota Medan 11. Kaditlantas Poldasu 12. Kadis Perhubungan Provinsi Sumatera Utara 13. Kapoltabes MS 14. Kasatlantas Poltabes MS 15. Asisten Pemerintahan Umum Setda Kota Medan 16. Kadis Perhubungan Kota Medan 17. Kadis Pendapatan Kota Medan
18. Kakan Sat Pol PP Kota Medan 19. Kabag Hukum Setdakot Medan 20. Ketua DPC Organda Kota Medan 21. Pertinggal
Salinan ini sesuai dengan
asli Keputusan tersebut
SEKRETARIS
DAERAH KOTA
MEDAN
Drs. H. DZULMI ELDIN. S,
M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 400030066
S A L I
Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN
Nomor : 551.21/2153.K/2014
Tanggal : 27 Nopember 2014
Tentang : Perpanjangan Izin Trayek Bus Kota
An. PERUM DAMRI
DAFTAR TRAYEK DAN PANGKALAN ANGKUTAN KOTA JENIS MOBIL BUS
An. PERUM DAMRI UNIT MEDAN
1. Trayek 01 : TERM. TERPADU P. BARIS – JL. THAMRIN – TERM. TERPADU P.
BARIS. PP
Pangkalan : Terminal Terpadu Pinang Baris.
Keluar/Masuk : Terminal Terpadu Pinang Baris – Jl. TB. Simatupang – Jl. Gatot
Subroto – Jl. Iskandar Muda – Jl. Gajah Mada – Jl. S. Parman - Jl.
Kapt. Maulana Lubis – Jl. Raden Saleh – Jl. Balai Kota – Jl. Bukit
Barisan – Jl. Stasiun Kereta Api – Jl. MT. Haryono – Jl. Sutomo – Jl.
Perintis Kemerdekaan – Jl. Thamrin – Jl. Sutrisno – Jl. Sutomo – Jl.
Pandu – Jl. Pemuda – Jl. A. Yani – Jl. Balai Kota – Jl. Putri Hijau – Jl.
Guru Patimpus – Jl. Gatot Subroto – Jl. TB. Simatupang – Terminal
Terpadu Pinang Baris.
Dilayani dengan kendaraan sebanyak 20 (dua puluh) unit
kendaraan termasuk cadangan.
2. Trayek 06 : TERMINAL BELAWAN – VETERAN / PUSAT PASAR. PP.
Pangkalan : Pusat Pasar.
Keluar : Terminal Belawan – Jl. Sumatera - Jl. KL. Yos Sudarso – Jl. Putri
Hijau – Jl. Merak Jingga – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Thamrin –
Jl. Prof. Dr. HM. Yamin, SH – Jl. Bedagai Jl. Veteran / Pusat Pasar.
Masuk : Jl. Veteran / Pusat Pasar – Jl. Sutomo – Jl. Prof. Dr. HM. Yamin, SH
– Jl. Putri Hijau – Jl. KL. Yos Sudarso – Jl. Sumatera – Terminal
Belawan.
Dilayani dengan kendaraan sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan
termasuk cadangan.
3. Trayek 55 : TERM. TERPADU P. BARIS – PUSAT PASAR – BELAWAN. PP.
Pangkalan : Term. Terpadu Pinang Baris.
Keluar : Terminal Terpadu Pinang Baris – Jl. TB. Simatupang – Jl. Gatot
Subroto – Jl. Iskandar Muda – Jl. Gajah Mada – Jl. S. Parman - Jl.
Kapt.Maulana Lubis – Jl. Raden Saleh – Jl. Balai Kota – Jl. Bukit
Barisan – Jl. Stasiun Kereta Api – Jl. MT. Haryono – Jl. Sutomo – Jl.
Prof. Dr. HM. Yamin, SH – Jl. Putri Hijau – Jl. KL. Yos Sudarso – Jl.
Sumatera – Terminal Belawan.
Masuk : Terminal Belawan – Jl. Sumatera – Jl. KL. Yos Sudarso – Jl. Putri
Hijau - Jl. Putri Merak Jingga – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl.
Thamrin – Jl. Prof. Dr. HM. Yamin, SH – Jl. Stasiun Kereta Api – Jl.
Pulau Penang – Jl. Balai Kota – Jl. Putri Hijau – Jl. Guru Patimpus –
Jl. Gatot Subroto – Jl. TB. Simatupang – Terminal Terpadu Pinang
Baris.
Dilayani dengan kendaraan sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan
termasuk cadangan.
4. Trayek 02 : TERM. TERPADU P. BARIS – TERMINAL AMPLAS PP.
Pangkalan : Term. Terpadu Pinang Baris.
Keluar : Terminal Terpadu Pinang Baris – Jl. TB. Simatupang – Jl. Gatot
Subroto – Jl. Iskandar Muda – Jl. Gajah Mada – Jl. S. Parman -
Kapt.Maulana Lubis – Jl. Raden Saleh – Jl. Balai Kota – Jl. Bukit
Barisan – Jl. Stasiun Kereta Api – Jl. MT. Haryono – Jl. Thamrin –
Jl. Sutrisno – Jl. Sutomo - Jl. Pandu – Jl. SM. Raja – Terminal
Terpadu Amplas.
Masuk : Terminal Terpadu Amplas – Jl. SM. Raja – Jl. Rahmadsyah – Jl.
Sutomo – Jl. Prof. HM. Yamin, SH – Jl. Putri Hijau – Jl. Guru
Patimpus – Jl. Gatot Subroto – Jl. TB. Simatupang – Terminal
Terpadu Pinang Baris.
Dilayani dengan kendaraan sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan
termasuk cadangan.
Halaman Lanjutan Lampiran Keputusan Walikota Medan No. 551.21/ .......................
/K/2009 Tanggal ........................
5. Trayek 56 : TERM. TERPADU AMPLAS – TERMINAL BELAWAN PP.
Pangkalan : Term. Terpadu Amplas.
Keluar : Terminal Terpadu Amplas – Jl. SM. Raja – Jl. Rahmadsyah – Jl.
Sutomo – Jl. Pandu – Jl. Pemuda – Jl. A.Yani – Jl. Balai Kota – Jl.
Putri Hijau – Jl. KL. Yos Sudarso – Jl. Sumatera – Terminal
Belawan.
Masuk : Terminal Belawan – Jl. Sumatera - Jl. KL. Yos Sudarso – Jl. Putri
Hijau - Jl. Putri Merak Jingga – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl.
Thamrin – Jl. Merbabu – Jl. Surakarta – Jl. Pandu – Jl. SM. Raja –
Terminal Terpadu Amplas.
Dilayani dengan kendaraan sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan
termasuk cadangan.
Ditetapkan di :
Medan
Pada Tanggal :
......................................
WALIKOTA MEDAN
PENJABAT
dto
Drs. H. AFIFUDDIN LUBIS, M.Si
Tembusan :
1. Ketua DPRD Kota Medan 2. Kaditlantas Poldasu 3. Kadis Perhubungan Provinsi Sumatera Utara 4. Kapoltabes MS 5. Kasatlantas Poltabes MS 6. Asisten Pemerintahan Umum Setda Kota Medan 7. Kadis Perhubungan Kota Medan 8. Kadis Pendapatan Kota Medan 9. Kakan Sat Pol PP Kota Medan 10. Kabag Hukum Setdakot Medan 11. Ketua DPC Organda Kota Medan 12. Pertinggal
Salinan ini sesuai dengan asli
Keputusan tersebut
SEKRETARIS DAERAH
KOTA MEDAN
Drs. H. DZULMI ELDIN. S,
M.Si
Nomor : 002/UM.001/KU-2013 Medan, 02 April 2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Usaha Angkutan
Dengan Kendaraan Bermotor Umum.
Kepada Yth :
Bapak Walikota Medan
Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan
di
M e d a n,-
1. Dengan Hormat diajukan Kepada Bapak, bahwa kami dari Perum Damri
UBK. Medan bermohon kiranya berkenan untuk menerbitkan
Perpanjangan Surat Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor
Umum untuk perusahaan kami.
2. Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan :
a. Foto copy Akte Perusahaan;
b. Foto copy Izin Gangguan;
c. Fot copy KTP;
d. Foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan;
e. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan;
f. Foto copy NPWP
g. Surat Permohonan;
h. Foto Copy Surat Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan bermotor;
i. Foto copy Surat Izin Perpanjangan Trayek Bus Kota.
3. Demikian surat permohonan ini kami ajukan kepada Bapak, atas
perhatian dan bantuan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PERUM DAMRI UBK. MEDAN
Tembusan :
1. Direksi Perum Damri di Jakarta
2. Kepala Wilayah I Perum Damri di
Jakarta
3. Pertinggal.
Drs. M. BASRI MUBIN
Kepala
KETENTUAN ANGKUTAN UMUM
A. SYARAT KELAYAKAN ANGKUTAN UMUM
1.USIA KENDARAAN MAKSIMAL 10 TAHUN BERJALAN
2.RANCANG BANGUN DAN KAROSERI SESUAI DENGAN
KETETAPAN PEMERINTAH MOBIL BUS DAN MPU
3.KENDARAAN LAIK JALAN/OPEERASI SESUAI KETENTUAN
SPEKSI/KIUR
4.MEMILIKI IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM
5.MEMILIKI IZIN TRAYEK/OPERASI
B. SELURUH KENDARAAN YANG DIAJUKAN UNTUK MEMPEROLEH
KARTU PENGAWASAN/KPs, KENDARAAN TELAH MELALUI UJI
KIR/SPEKSI SECARA PRIODIK 6 BULAN SEKALI (LAYAK
OPERASI0AL),