15

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH

AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA

SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN

AKTA CATATAN SIPIL

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh :

Shinta Surya Nurul Aini NIM E. 0001224

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2008

16

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH

AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA

SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN

AKTA CATATAN SIPIL

Disusun Oleh :

SHINTA SURYA NURUL AINI NIM E. 0001224

Disetujui untuk Dipertahankan

Pembimbing I Pembimbing II

Suranto, S.H. M.H. H. Sutedjo, S.H. M.M. NIP 131 571 612 NIP 131 571 617

17

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH

AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA

SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN

AKTA CATATAN SIPIL

Disusun Oleh :

SHINTA SURYA NURUL AINI NIM E. 0001224

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 3 Maret 2008

TIM PENGUJI

1. Maria Madalina, S.H. M.Hum. : ............................................... Ketua

2. H. Sutedjo, S.H. M.M. : ............................................... Sekretaris

3 Suranto, S.H. M.H. : ................................................ Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

MOH. JAMIN, S.H., M.HUM. NIP. 131 570 154

18

ABSTRAK

SHINTA SURYA NURUL AINI , 2008. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL. Fakultas Hukum UNS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perlindungan hukum bagi anak di Kota Surakarta. Dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan untuk mengetahui Hambatan yang timbul untuk memperoleh perlindungan hukum bagi anak berdasarkan Perda tersebut

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doktrinal yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data utama, sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, kuisioner dan penelitian kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif data.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa. Pelaksanaan pemberian perlindungan hukum melalui akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada dasarnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah keseluruhan kelahiran yang terjadi di kota Surakarta, sekitar 78 %(tujuh puluh delapan persen) diantaranya sudah mempunyai akta kelahiran.

Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum melalui akta kelahiran antara lain : Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui arti penting akta kelahiran, sehingga banyak yang terlambat dalam mengurus penerbitan akta kelahiran, Banyak masyarakat yang kurang paham mengenai prosedur penerbitan akta kelahiran. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah : Diadakan berbagai sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat akan arti penting dan manfaat akta catatan sipil khsususnya akta kelahiran beserta persyaratan dan prosedur penerbitannya, Masyarakat dapat menanyakan persyaratan dan prosedur penerbitan akta catatan sipil dengan cara datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, atau melalui telepon ke layanan akta catatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta

19

MOTTO

Keberhasilan diraih dari hasil tetesan keringat, jerih payah yang penuh dengan derita, luka, keluhan,

dan berbagai hal yang mengejutkan, sedang kegagalan merupakan hasil dari sikap malas

yang penuh dengan keengganan, kelemahan, kehinaan, dan ketidakberdayaan

(Penulis)

Cara menghilangkan rasa takut adalah dengan menjalani atau melakukan hal yang

kita takuti tersebut.

(H.R Ibnu Hibban dan Baihaqi)

Orang yang sukses adalah orang yang mau belajar melakukan apa yang

seharusnya ia lakukan meskipun ia tidak suka

(Penulis)

20

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat serta karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga

penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

Penyusunan penulisan hukum ini penulis tujukan terutama untuk

melengkapi salah satu syarat dalam mencapai derajat sarjana (S1) dalam bidang

Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis

menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan,

baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya. Namun penulis

berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi

penulis sendiri maupun bagi pembacanya.

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih

yang tulus kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang

telah memberi ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan

skripsi ini.

2. Bapak Suranto,S.H. MH selaku Pembimbing I penulisan skripsi yang telah

menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan

bagi tersusunnya skripsi ini.

3. Bapak H. Sutedjo, S.H. M.M. selaku Pembimbing II penulisan skripsi yang

telah dengan sabar membantu penulis memberikan bimbingannya.

4. Ibu Aminah, S.H MH selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara

5. Bapak Umar S Kusumoharyono, S.H. MH selaku Pembimbing Akademik

penulis.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum UNS.

7. Ibu Dra Breta Sri Hudiningsih MH selaku Kepala Sub Dinas Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yang telah

memberikan data dan informasi kepada penulis selama mengadakan penelitian

8. Ayah (Alm H Suryono KD) dan Ibu (Hj Nurhayati) yang selalu mendukungku

dan memberikan cinta dan kasih sayangnya yang tulus padaku

21

9. Suamiku tercinta H Anugerah Prayoga SE yang paling kusayangi terima kasih

atas segala doa dan dukungannya selama ini.

10. Anak-Anakku tercinta Muh Adam Suryo Prayogo dan Sarah Cikal Cahaya.

Bunda sayang kepada kalian.

11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh

dari sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu

dengan lapang dada penulis ingin mengharapkan segala saran dan kritik yang

bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan hukum ini.

Surakarta, Februari 2008

Penulis

22

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL........................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN............................................................................ ii

HALAMAN PENGESAHAN............................................................................. iii

ABSTRAK.......................................................................................................... iv

HALAMAN MOTTO......................................................................................... v

KATA PENGANTAR ........................................................................................ vi

DAFTAR ISI....................................................................................................... viii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... x

DAFTAR TABEL............................................................................................... xi

DAFTAR LAMPIRAN....................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................ 1

A. Latar Belakang Masalah.............................................................. 1

B. Perumusan Masalah .................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian ........................................................................ 6

D. Manfaat Penelitian ...................................................................... 7

E. Metode Penelitian ....................................................................... 8

F. Sistematika Skripsi...................................................................... 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.................................................................... 15

A............................................................................................. K

erangka Teori .............................................................................. 15

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak. 15

2. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah................... 22

3. Tinjauan Umum Tentang Akta Kelahiran............................. 27

B............................................................................................. K

erangka Pemikiran....................................................................... 29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................... 30

A............................................................................................. D

iskripsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta 30

23

1. Sejarah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil................... 30

2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Surakarta....................................................................... 33

3. Tugas Fungsi dan Wewenang Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Surakarta................................................. 36

B............................................................................................. P

elaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak melalui

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil

di Kota Surakarta ........................................................................ 45

C............................................................................................. H

ambatan Yang Timbul Dalam Pemberian Perlindungan Hukum

Bagi Anak Melalui Penyelenggaraan Penduduk dan Akta

Catatan Sipil................................................................................ 65

1. Hambatan dalam pemberian perlindungan hukum melalui

akta kelahiran........................................................................ 65

2. Solusi .................................................................................... 67

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN............................................................. 68

A............................................................................................. S

impulan........................................................................................ 68

B............................................................................................. S

aran-Saran ................................................................................... 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Model Analisis Interaktif ........................................................ 13

Gambar 2 : Bagan Kerangka Pemikiran ............................................................... 29

Gambar 3 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Surakarta.................................................................................... 35

Gambar 4 : Bagan Alur Penerbitan Akta Kelahiran ............................................. 61

25

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Kelahiran di Kota Surakarta Tahun 2007.................................. 47

Tabel 2 : Jumlah Akta Kelahiran tahun 2007 ....................................................... 48

26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Ijin Penelitian

Lampiran II. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran III Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002

Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan

Sipil

Lampiran IV Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor

6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Dan Akta Catatan Sipil

Lampiran V Kutipan Akta Kelahiran

27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat kedudukan anak tidak hanya sebagai rahmat, tetapi juga sebagai

amanah Tuhan. Dikatakan rahmat karena anak merupakan pemberian Tuhan

yang semua orangtua berharap untuk mendapatkannya. Tuhan menganugerahi

anak hanya bagi keluarga yang dikehendakinya. Di sekeliling kita terkadang

terlihat ada keluarga yang begitu ingin memiliki anak sampai menghabiskan

biaya banyak untuk mengupayakannya akan tetapi karena Tuhan belum

berkehendak ia tetap belum dikaruniai anak. Sebagai amanah berarti ada

kewajiban semua pihak untuk memberikan perlindungan pada anak. Baik

pemerintah, masyarakat dan khususnya orangtua sebagai orang yang paling

dekat dengan anak, memiliki tugas dan kewajiban melindungi anak agar dapat

berkembang secara optimal.

Hak-hak anak melekat dalam diri setiap anak dan merupakan bagian dari

hak asasi manusia. Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989 berusaha

keras untuk mencapai maksud tersebut melalui garis pedoman dan tujuan yang

telah dibuatnya. Sebagai suatu masyarakat, baik orang dewasa maupun anak-

anak, memilih untuk menginterpretasikan pedoman dasar tersebut akan

kembali kepada pilihan negara masing-masing. Akan tetapi jika hal tersebut

diinterpretasikan secara positif, maka akan mempunyai potensi untuk

memperbesar dan membangun sebuah bangsa yang lebih kokoh.

Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam PBB, hak-

hak anak merupakan pengakuan atas martabat yang melekat, dan hak-hak

yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh seluruh anggota

keluarga manusia, merupakan landasan dari kemerdekaan, keadilan, dan

perdamaian di seluruh dunia. Apalagi mengingat Negara Republik Indonesia

itu dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

1

28

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka

disusunlah suatu undang-undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk

dalam suatu susunan Negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa kemanusiaan yang adil dan

beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan

suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang tertuang dalam

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia alinea 4.

Apabila di dalam perkawinan lahir seorang anak, maka sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1974) menentukan

sebagai berikut :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka

sebaik-baiknya.

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku

sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku

terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Jika kedua orang tuanya tersebut melalaikan kewajiban terhadap anak,

maka menurut Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 kekuasaannya sebagai orang

tua dicabut. Meskipun kekuasaannya sebagai orang tua dicabut, tidak

menghapuskan kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan dan

pendidikan anak-anaknya. Hal ini menegaskan betapa pentingnya

pemeliharaan anak, mengingat anak perlu bimbingan dari orang dewasa.

Sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah Indonesia terhadap hak-

hak anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak dengan

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990. Tetapi,

mulai diberlakukan di Indonesia tanggal 5 Oktober 1990. Tindak lanjut dari

29

rativikasi tersebut, pada tanggal 22 Oktober 2002, Indonesia telah membuat

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jaminan keberlangsungan hidup anak seperti ditegaskan dalam Undang-

Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 4) disebutkan

bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dimana

tertuang pula dalam Bab X A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

Tentang HAM Pasal 28 B ayat 2 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi.

Peran yang dimainkan oleh generasi anak di tengah-tengah masyarakat

kini semakin dirasakan sangat penting setiap harinya. Perkembangan anak

yang baik akan sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi pembangunan

suatu bangsa di masa mendatang. Oleh karenanya, hubungan saling hormat-

menghormati perlu pula untuk ditanamkan sejak dini di antara anak-anak

maupun orang dewasa, sehingga pada nantinya setiap orang akan mampu

menghormati nilai yang melekat pada diri setiap individu lainnya.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin hidup

dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah dan negara

tentang perlindungan anak dimana di dalamnya termasuk hak sipil anak.

Sebagai hak sipil anak, anak mempunyai hak untuk mendapatkan identitas,

anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang melalui layanan yang baik dalam

bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama. Hak untuk dilindungi dari

kekerasan, eksploitasi, serta hak anak untuk berperan serta yang terkait dengan

dirinya. Untuk itu kepedulian kita terhadap kelangsungan hidup anak

Indonesia sebagai generasi penerus bangsa sangatlah penting. Karena anak

adalah tunas potensi generasi muda yang memiliki peran strategi, untuk

menjamin kelangsungan dan eksistensi bangsa itu sendiri. Sejalan dengan itu

maka kemajuan pembangunan suatu bangsa merupakan cermin dari sejauh

30

mana bangsa itu telah memberikan makna perlindungan terhadap apa yang

sebenarnya menjadi hak anak.

Diantara hak-hak anak yang mendasar yang diatur dalam Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak yaitu hak memperoleh suatu

nama dan status kewarganegaraan sebagaimana termuat dalam Pasal 5

menyatakan : “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan

status kewarganegaraan.”

Identitas diri merupakan hak yang harus diperoleh bagi anak yang harus

dijalankan oleh pemerintah. Identitas dimaksud dituangkan dalam akta

kelahiran, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 UU No. 23 / 2003

menyatakan :

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta

kelahiran.

3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang

yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang

tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk

anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukan.

Sementara itu, Pasal 28 menyatakan bahwa pembuatan akta kelahiran

menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah juga harus memperhatikan

hak anak untuk memperoleh akte kelahiran secara gratis dan cepat. Sesuai

ketentuan, anak yang baru lahir kemudian sebelum berumur 30 hari melapor

ke kelurahan akan cepat mendapatkan akte kelahiran. Pengurusan akte

kelahiran menjadi kewajiban pemerintah, bukan masyarakat yang meminta.

Jadi seharusnya, begitu anak lahir dan orang tuanya melapor akan langsung

mendapatkan akta kelahiran. Lebih lengkap Pasal 28 menyatakan:

31

1. Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam

pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat

kelurahan.

2. Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

diajukannya permohonan.

3. Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak

dikenai biaya.

4. Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran

sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 diatur dengan peraturan perundang-

undangan.

Dalam rangka pembinaan dan tertib administrasi kependudukan terhadap

pelayanan penyelenggaraan dibidang pendaftaran penduduk dan penerbitan

Akta Catatan Sipil, Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

dan Akta Catatan Sipil. Dalam perda tersebut dinyatakan bahwa, setiap WNI

dan WNA berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Catatan

Sipil, (Pasal 14) salah satu bentuk akta catatan sipil yaitu akta kelahiran.

Adapun ketentuan mengajukan permohonan pencatatan akta kelahiran

diatur dalam Pasal 17 sebagai berikut :

1. Setiap keluarga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak adanya

suatu kelahiran, haras segera dilaporkan kepada lurah.

2. Berdasarkan Surat Keterangan.yang ada lurah mencatat kelahiran tersebut

ayat (1) pasal ini kedalam Buku Induk Penduduk dan Kartu Keluarga.

3. Sebagai Bukti Laporan Kelahiran, Lurah memberikan Surat Kelahiran.

4. Pencatatan kelahiran dilakukan oleh lurah setempat dimana ibu yang

melahirkan tercatat sebagai penduduk tetap.

32

Selanjutnya Perda No. 6 Tahun 2002 tersebut, mengalami perubahan

menjadi Perda No. 8 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 46

diubah, sehingga besarnya retribusi pada lampiran, dan seterusnya... yang

menyatakan bahwa besar retribusi pembuatan akta kelahiran sebesar Rp.

50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk WNI dan Rp. 100.000 (Seratus Ribu

Rupiah) untuk WNA. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK ANAK UNTUK

MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN PERATURAN

DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL,” menarik

untuk diteliti

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan masalah-masalah

yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah perlindungan hukum bagi anak di Surakarta sudah sesuai dengan

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 tahun 2003 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2002 tentang

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil ?

2. Hambatan apa saja yang timbul untuk memperoleh perlindungan hukum

bagi anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 tahun

2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6

tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta

Catatan Sipil?

33

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui kesesuaian perlindungan hukum bagi anak di Kota

Surakarta. Dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 tahun

2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor

6 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan

Akta Catatan Sipil

b. Untuk mengetahui Hambatan yang timbul untuk

memperoleh perlindungan hukum bagi anak berdasarkan Perda

tersebut..

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memenuhi persayaratan dalam meraih gelar kesarjanaan di

bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri

Surakarta.

b. Untuk menambah pengetahuan pengetahuan penulis mengenai

kekuatan hukum dalam pemenuhan hak-hak anak dihadapan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian ada tujuan yang hendak dicapai, maka tentu

saja ada aspek lain yaitu manfaat dari penelitian yang dilakukan, baik bagi

peneliti dan bagi masyarakat. Apabila diklasifikasi maka manfaat penelitian

adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada

umumnya dan ihnu hukum pada khususnya administrasi

kependudukan.

34

b. Untuk menambah pengetahuan tentang proses pemberian akta

kelahiran bagi anak.

2. Manfaat Praktis

c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Pemerintah Kota Surakarta dalam pemberian

perlindungan terhadap hak mendapatkan akta kelahiran.

d. Sebagai bahan masukan dan penyuluhan bagi warga masyarakat dalam

mendapatkan hak akta kelahiran bagi anak-anaknya.

E. Metode Penelitian

Dalam mencari data mengenai suatu permasalahan, diperlukan suatu

metode atau cara yang bersifat ilmiah yaitu metode penelitian yang sesuai

dengan masalah yang diteliti.

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai

suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang

dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klarifikasi yang berdasarkan pada

pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirnya alur yang runtut dan baik

untuk mencapai suatu maksud (Winarno Surachman, 1982 : 42).

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan

analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan

konsisten (Soerjono Soekanto, 1986 : 42).

Penelitian dapat diartikan pula suatu usaha untuk menemukan,

mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau

hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah

(Sutrisno Hadi, 1989 : 4).

Dengan demikian metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan

untuk memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, menyusun

35

serta menginterpretasikan data untuk menemukan, mengembangkan, atau

menguji kebenaran dari suatu penelitian.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai

berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini bersifat empiris yaitu

didasarkan atas pemikiran yang logis dan runtut dengan penelaahan

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan

permasalahan yang dibahas serta dasar-dasar hukum yang berhubungan

dengan hak memperoleh akta kelahiran dan perlindungan hukum terhadap

anak

2. Sifat Penelitian

Dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang

memaparkan dan menafsirkan bahan hukum yang dipergunakan dalam

skiripsi serta menguraikan permasalahan kemudian dianalisis. Dengan

penggunaan metode ini diharapkan dapat diketahui ketentuan-ketentuan

yang dapat digunakan dalam kerangka yang dibahas dalam skripsi ini

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan

yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-data yang

dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang

nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto,

1986 : 250)..

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kota Surakarta dengan pertimbangan bahwa Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta merupakan instansi yang

36

membidangi atau mengurusi masalah kependudukan dan berwenang

mengeluarkan akta catatan sipil.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitin ini yaitu antara lain :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data

primer dapat berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh

secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari

lapangan, yang dapat diperoleh melalui buku-buku, literatur, peraturan

perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Sumber Data

Sumber data adalah tempat ditemukan data. Adapun data dari

penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu :

a. Sumber data primer, adapun yang akan menjadi sumber data primer

dalam penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Surakarta.

b. Sumber data sekunder yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan atau materi hukum yang

mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, yaitu bisa berupa

norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dan lain-

lain. Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer antara

lain :

37

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

d) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan

Sipil

e) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6

Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Dan Akta Catatan Sipil

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian,

artikel koran dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan

pokok bahasan

7. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian yang bersifat deskriptif

adalah sesuatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh data

secara lengkap dan relevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan

teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan mengajukan

pertanyaan kepada responden secara lisan, dan dapat disimpulkan

sebagai tanya jawab untuk mendapatkan keterangan maupun data

mengenai masalah yang diteliti. Adapun yang digunakan peneliti

adalah wawancara yang terstruktur, mendalam dan mengarah pada

kedalaman informasi agar dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan

penelitian.Yang menjadi responden wawancara ini adalah Ibu Dra

38

Breta Sri Hudiningsih MH selaku Kepala Sub Dinas Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara

mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari data-data

sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen dan

bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi,

artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah,

bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan

yang diteliti.

8. Tehnik Analisa Data

Menurut Lexy J. Moleong (2001 : 103) analisis data adalah proses

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan suatu tema dan dapat

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis

model interaktif (interactive model of analysis). Menurut HB. Soetopo

(2002 : 96) teknik analisis kualitatif dengan model interaktif terdiri dari

tiga komponen analisis yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyelesaian, pemfokusan,

penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh dari data yang

kasar yang dimuat di catatan tertulis (fieldnote).

b. Penyajian Data

Sajian data berupa rangkaian informasi yang tersusun dalam kesatuan

bentuk narasi yang memungkinkan untuk dapat ditarik suatu

kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Selain dalam bentuk narasi

kalimat, sajian data dapat pula ditampilkan dengan berbagai jenis

matriks, gambar, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.

39

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasinya

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh

peneliti yang perlu untuk diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari

tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih

teliti setelah data tersaji. Penarikan kesimpulan dan verifikasinya

merupakan tahap akhir dari suatu penelitian yang dilakukan dengan

didasarkan pada semua hal yang ada dalam reduksi maupun penyajian

data.

Teknik analisis kualitatif model interaktif dapat digambaxkan dalam

bentuk rangkaian yang utuh antara ketiga kompoen di atas (reduksi data,

penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasinya) yaitu

sebagai berikut :

Gambar 1 : Bagan alur model analisis interaktif

F. Sistematika Skripsi

Sistematika bertujuan untuk memberikan gambaran dan mengemukakan

garis besar dalam penulisan hukum agar memudahkan dalam mempelajari

isinya. Penulisan hukum terbagi dalam empat bab yang saling berkaitan dan

berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah :

Pengumpulan Data

Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Sajian Data Reduksi Data

40

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal

mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan sistematika

penulisan hukum untuk dapat lebih memberikan pemahaman

terhadap isi penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang kerangka teori yaitu Tinjauan Umum

tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak, Tinjauan Umum tentang

Pemerintahan Daerah, dan Tinjauan Umum Tentang Akta

Kelahiran. Selain itu dalam bab ini juga dipaparkan kerangka

pemikiran penulisan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi deskripsi lokasi penelitian dan uraian hasil

penelitian yang disertai dengan pembahasan mengenai Pelaksanaan

Pemberian Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Surakarta dan hambatan-hambatan yang timbul dalam

Pemberian Akta Kelahiran di Kota Surakarta.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang berisi

simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran

sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

41

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum bagi Anak

a. Pengertian Anak

Anak ditinjau dari keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya

ada hubungan darah antara orang yang seorang dengan orang yang

lainnya. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi

yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lainnya

(Soerojo Wignjodipuro, 1982 : 108).

Adanya hubungan darah antara keturunan dengan seorang dari

yang lain menjadikan antara keduanya yaitu anak keturunannya

dengan orang tua lain menjadikan antara keduanya yaitu anak

keturunannya dengan orang tua yang menurunkannya mempunyai

hubungan hukum di dalam masyarakat. Mengenai hubungan hukum

antara anak dengan orang tuanya, di antara daerah yang satu dengan

daerah yang lain terdapat suatu perbedaan. Perbedaan terjadi akibat

sistem kekeluargaan masing-masing daerah. Meskipun demikian, bagi

masyarakat sebagian masyarakat keturunan merupakan unsur esensial

bagi suatu kekeluargaan (clan).

Di dalam hubungan kekeluargaan, dikenal adanya garis

keturunan bapak (keturunan patrilineal) dan keturunan garis ibu

(keturunan matrilineal). Keturunan patrilineal adalah orang yang

hubungan darahnya hanya melewati orang laki-laki saja di antara

mereka anak orang laki-laki dan orang perempuan. Sedangkan

hubungan kekeluargaan yang matrilineal adalah hanya mengakui

orang-orang yang hubungan darahnya hanya melewati orang

perempuan saja (Soerojo Widnjodipuro, 1982 : 109).

15

42

Ditinjau dari segi usia, anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak-hak

Anak menentukan bahwa “untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang

anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali

menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai

lebih awal”.

Menurut Pasal 330 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang

Hukum Perdata Indonesia, selanjutnya disebut B.W.), “sebelum

dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh

satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Batasan ini bersifat

umum, kaitannya dengan kecakapan bertindak dalam hukum.

Anak ditinjau dari dari asal usul dikenal adanya anak sah, anak

luar kawin dan anak angkat. Anak sah adalah anak yang dilahirkan

oleh orang tua yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah (Pasal 42

ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974). Sehingga jika seorang anak yang

dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan

yang sah, maka dianggap sebagai anak yang tidak sah

b. Hak-hak Anak

Agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik

jasmani, rohani maupun sosial, maka perlu mendapatkan perlindungan

dan segala usaha untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang

terjadi.

Untuk itu kepentingan anak perlu diperhatikan dan dijadikan

dasar pedoman bagi pihak yang bertangung jawab terhadap pendidikan

dan bimbingan anak yang bersangkutan. Tanggung jawab yang paling

utama adalah terletak pada orang tua mereka. Anak-anak dalam hal ini

harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan

berkreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan/kesejahteraan

meliputi suatu tata perkembangan dengan wajar, baik secara rohani,

jasmani mapun sosial. Kesejahteraan anak yang meliputi jaminan

43

adanya pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar merupakan hak

anak.

Hak-hak anak dalam pandangan deklarasi hak asasi anak yang

dicetuskan oleh Badan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun

1959 meliputi :

1) hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh

kesempatan yang dijamin oleh hukum;

2) hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan atau ketentuan

kewarganegaraan;

3) hak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang

secara sehat;

4) hak khusus bagi anak-anak cacat (mental dan fisik) dalam

memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakukan khusus;

5) hak untuk memperoleh kasih sayang, dan pengertian, hak untuk

memperoleh pendidikan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di

tingkat SD, SMP, hak untuk didahulukan dalam perlindungan atau

pertolongan;

6) hak untuk dilindungi dari penganiayaan, kekejaman perang, dan

penindasan rezim;

7) hak untuk dilindungi dari diskriminasi rasial, agama maupun

diskrimasi lainnya (Maulana Hasan Wadong, 2000 : 30).

Hak-hak anak sebagaimana dicetuskan oleh PBB pada tahun

1959 telah diimplementasikan di Indonesia yang tertuang dalam UUD

1945 sebagaimana Pasal 28 B ayat (2) yaitu “Setiap anak berhak atas

keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskrimasi”. Ketentuan mengenai

perlindungan anak diimplementasikan dalam beberapa peraturan

perundang-undangan, salah satu diantaranya adalah Undang-undang

44

No. 4 Tahun 1979 di mana langkah yang bijaksana dari pemerintah

Indonesia pada Tahun 1979 mencetuskan UU No. 4 Tahun 1979

tentang Kesejahteraan Anak dengan beberapa peraturan perundang-

undangan lain.

Operasional undang-undang dimaksud ternyata belum begitu

mencerminkan suatu proses penegakan hak asasi anak yang lebih

transparan. Sasaran tembak dari UU No. 4 Tahun 1979 ternyata

menempatkan posisi anak ke dalam status sosial, di mana hak-hak

anak tersebut masih didemontrasikan sebagai suatu pernyataan

kemanusiaan. Hak-hak anak digantungkan pada lingkungan

masyarakat artinya perbuatan-perbuatan perlindungan terhadap hak-

hak asasi anak, sangat tergantung pada kepentingan masyarakat yang

mau beramal atau berbuat kebajikan.

Agar anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia

perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan

berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial,

maka perlu dihindarkan dari pengaruh lingkungan yang mengarah pada

hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi jiwa anak

c. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Pada umumnya, anak yang usianya kurang dari 18 (delapan

belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, belum

mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karenanya anak seusia

tersebut berada di bawah kekuasaan orang tuanya sesuai Pasal 45 UU

No.l Tahun 1974, yang menentukan sebagai berikut :

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak

mereka sebaik-baiknya.

2) Kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini

berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban

45

mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua

putus.

Orang tua yang mempunyai kekuasaan terhadap anak wajib

memelihara dan medidik sebaik-baiknya.

Dengan demikian hak mengasuh anak merupakan salah satu

kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan. Hal

ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 26 UU No. 23 tahun 2002 yang

menentukan :

1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan,

bakat, dan minatnya; dan

c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak di ketahui

keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan

kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di maksud dalam ayat

(1) dapat beralih kepada keluarga, yang di laksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban orang tua untuk bertanggung jawab kepada anak-

anaknya sesuai pula dengan Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 yang

menentukan sebagai berikut : “Orang tua adalah yang pertama-tama

bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara

rohani, jasmani maupun sosial”.

Sebagai kewajiban, maka mutlak harus di laksanakannya, di

sertai ancaman dicabut kekuasaannya terhadap anak tersebut. Hal ini

sesuai dengan Pasal 49 UU No. l Tahun 1979, yang menentukan

sebagai berikut :

46

1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat di cabut kekuasaannya

terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas

permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus

keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang

berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b) Ia berkelakuan buruk sekali.

2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap

berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak

tersebut.

Dalam kaitannya dengan perlindungan anak, kondisi anak

harus benar-benar mendapat perhatian khususnya oleh orang tua,

sehingga anak terhindar dari korban. Hal ini sesuai dengan yang

dikemukakan oleh Shanty Dellyana sebagai berikut : “Dalam rangka

mengembangkan usaha kegiatan perlindungan anak ini, seharusnya

lebih waspada khususnya bagi orang tua dan juga harus sadar akibat

yang sama sekali tidak diinginkan, yaitu yang dapat menimbulkan

korban. Kerugian karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak

rasional positif, tidak bertanggung jawab dan tidak bermanfaat”

(Shanty Dellyana, 1988 : 13).

c. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Mengenai penyelenggaraan perlindungan anak, diatur dalam

Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 yang menentukan bahwa

penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan pancasila dan

berlandaskan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

1) Non diskriminasi;

47

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup,dan perkembangan; dan

4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Mengenai Penyelenggaraan perlindungan anak, di jelaskan

lebih lanjut oleh penjelasan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 yaitu Asas

Perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang

terkandung dalam Konvensi Hak-Hak anak. Dalam penjelasan Pasal 2

UU No. 23 tahun 2002 yang di maksud dengan asas kepentingan yang

terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang

menyangkut anak yang di lakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan

legistatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi

anak haras menjadi pertimbangan utama.

Dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 23 tahun 2002 yang di

maksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan

perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang

di lindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang

tua. Dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 23 tahun 2002 juga dijelaskan

bahwa asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan

atas hak-hak dan untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya

dalam pengambilan keputusan turut jika menyangkut hal-hal yang

mempengaruhi kehidupannya.

Didasarkan atas hak-hak anak, baik yang di atur dalam

Undang-Undang Dasar 1945 maupun yang diatur dalam konvensi hak-

hak anak, dapat dijelaskan bahwa anak diusahakan untuk tidak

diperlakukan secara keras dan diskriminasi, yang dapat mengganggu

pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi secara wajar sesuai

dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia

2. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah

48

Pemerintah Daerah merupakan konsekuensi logis adanya perbedaan

etnis, linguistik, agama, dan institusional sosial berbagai kelompok

masyarakat lokal suatu negara. Fungsi pelayanan, dan pengaturan umum

bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu

didistribusikan secara sentral dan lokal, agar benar-benar aspiratif baik

kepentingan nasional maupun tuntutan heterogenitas lokal. Dengan adanya

Pemerintah Daerah akan memperbesar akses setiap warga negara untuk

berhubungan langsung dengan pemimpinnya, sebaliknya pimpinan daerah

akan memperoleh kesempatan yang luas untuk mengetahui potensi

sumberdaya, masalah, kendala dan kebutuhan daerahnya (Sarundajang,

2002: 3).

Menurut Sarundajang (2002: 22-25) pada umumnya negara-negara di

dunia memiliki perbedaan dalam hal konsep dan nilai yang mendasari

pemahaman peran pemerintah daerah di negara masing-masing. Secara

historis asal-usul Pemerintah Daerah yang kita kenal berakar dari eropa di

abad ke-11 dan ke-12. Pemerintah Daerah memiliki ciri yakni wilayah

yang dibatasi, suatu populasi, suatu organisasi yang berkelanjutan, otoritas

untuk melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan, membuat

perturan-peraturan daerah, serta menagih pajak dan retribusi, disamping

hal-hal lain sebagai kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah di

atasnya.

Penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah dan

daerah, Pasal 10 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 menegaskan,

pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi

kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang

ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Dalam rangka

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi

49

urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan,

yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. (Ni”matul Huda, 2006:

350) Penyelenggaraan urusan pemerintahan itu dapat dilimpahkan kepada

perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat

menugaskan kepada pemerintahan daerah dan / atau pemerintahan desa.

Pembagian urusannya itu berdasarkan pada pemikiran bahwa selalu

terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/ tetap menjadi

kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut

terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan

Konsep-konsep yang berhubungan dengan pengambilan keputusan

dalam organisasi negara berwujud sentralisasi, dekonsentrasi dan

desentraliasi. Keputusan politik disebut keputusan alokasi, sedangkan

keputusan administratif dikenal dengan keputusan pelaksanaan (Hanif

Nurcholis, 2005: 2). Dua jenis pengambilan keputusan tersebut dapat

bervariasi menjadi (1) Sentralisasi penuh yakni keputusan alokasi dan

keputusan pelaksanaan dilakukan pada puncak hierarki secara terpusat; (2)

Dekonsentrasi apabila keputusan alokasi diambil pada puncak organisasi

sedangkan keputusan pelaksanaan dilakukan pada jenjang-jenjang yang

lebih rendah; (3) Desentralisasi, jika keputusan alokasi dan keputusan

pelaksanaan dilakukan pada jenjang-jenjang yang lebih rendah.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah itu

berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah :

a. Asas Desentralisasi

Yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Asas Dekonsentrasi

50

Yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah

kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi

vertikal di wilayah tertentu.

c. Asas Tugas Pembantuan

Yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa

dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa

serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk

melaksanakan tugas tertentu

Sehubungan dengan sifat keuniversalan Pemerintahan Daerah (local

self government) di beberapa negara terkandung di dalamnya ciri-ciri

sebagai berikut (Sarundanjang, 1999: 27). Pertama, Segala urusan yang

diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan urusan-urusan

rumah tangga sendiri sehingga urusan-urusannya perlu ditegaskan secara

rinci; Kedua, Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat

perlengkapan yang seluruhnya bukan terdiri dari para pejabat pusat, akan

tetapi pegawai Pemerintah Daerah; Ketiga, Penanganan segala urusan itu

seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijaksanaan sendiri;

Keempat, Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang

mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan; Kelima,

Seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya dibiayai dari

sumber keuangan sendiri.

Pengkajian tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia

dewasa ini harus diawali dari ketentuan yang terdapat di dalam UUD

1945. Ketentuan dimaksud terdapat di dalam Pasal 18, 18A, dan Pasal 18B

Perubahan Kedua UUD 1945 (2000). Perubahan tersebut berimplikasi

kepada Penjelasannya, karena selama ini Penjelasan dianggap sebagai satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan batang tubuh dan seringkali

dijadikan acuan dan dasar dalam mengkaji sistem pemerintahan daerah

(Djuanda, 2004: 237). Di dalam Pasal 18 yang baru tersebut terkandung

51

paradigma baru dan arah politik pemerintahan daerah, yaitu (Bagir Manan,

2001: 7-17):

a. Pasal 18 ayat (2) mengandung prinsip daerah mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan. Pasal 18 lama tidak menegaskan pemerintahan daerah

sebagai satuan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya;

b. Pasal 18 ayat (5) mengandung prinsip menjalankan otonomi seluas-

luasnya. Prinsip ini sebenarnya sewaktu BPUPKI menyusun rancangan

UUD telah nampak dari pidato Ratulangi yang menyebutkan “supaya

daerah diberikan hak seluas-luasnya untuk mengurus keperluannya

sendiri.” Kehendak ini juga ditegaskan dalam UUDS 1950 Pasal 131

ayat (2);

c. Pasal 18A ayat (1) mengandung prinsip kekhususan dan keberagaman

daerah;

d. Pasal 18B ayat (2) mengandung prinsip mengakui dan menghormati

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya;

e. Pasal 18B ayat (1) mengandung prinsip mengakui dan menghormati

pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa;

f. Pasal 18 ayat (3) mengandung prinsip badan perwakilan dipilih

langsung dalam suatu pemilihan umum; dan

g. Pasal 18A ayat (2) mengandung prinsip hubungan pusat dan daerah

harus dilaksanakan secara selaras dan adil.

Selain prinsip-prinsip tersebut, yang tidak kalah pentingnya dalam

penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah isi Pasal 18 ayat (4) yang

mengandung prinsip demokrasi di dalam menetapkan seorang pemimpin

daerah. Dalam UUD 1945, sengaja menggunakan kata “Gubernur, Bupati,

dan Walikota dipilih secara demokratis”. Maksud dari Pasal tersebut

untuk memberikan alternatif ke depan bahwa pemilihan Kepala Daerah

selain dapat dilakukan melalui DPRD juga dapat dilakukan oleh rakyat

52

secara langsung. Perumusan yang demikian dapat dipahami karena secara

historis Pasal 18 ayat (4) tersebut dibuat sebelum adanya perubahan

terhadap Pasal 6 khususnya penambahan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945

tentang “Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu

pasangan secara langsung oleh rakyat” (Djuanda, 2005: 239).

Ketentuan lebih lanjut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

daerah diatur melalui undang-undang. Dewasa ini undang-undang yang

berlaku adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Ada

empat prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam undang-

undang tersebut, yaitu:

a. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri

uruasan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Asas otonomi menunjuk kepada hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Sementara itu, tugas pembantuan merupakan

penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari

pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari

pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas

tertentu;

b. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan

peran serta masyarakat, sehingga mampu meningkatkan daya saing

dengan memperhatian prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan

hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan

53

daerah, potensi dan keanekaragaman daerah dengan memperhatikan

peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. Pemerintahan daerah dilaksanakan dengan asas desentralisasi dan asas

dekonsentrasi dengan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan

pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah

dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

3. Tinjauan Umum Tentang Akta Kelahiran

Dalam Ps. 165 Rib Staatblat th 1941 No. 84 Akta adalah surat yang

dibuat sedemikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa

untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan

ahli warisnya, dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya,

tentang segala hal yang disebut kedalam surat itu sebagai pemberitahuan

saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan

langsung dengan perihal pada surat atau akta itu (Buku Petunjuk Praktis

Pembuatan Akta-Akta Kependudukan Dan Catatan Sipil, 2003 : 9)

Akta catatan sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan

dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, serta pengakuan dan

pengesahan anak, pengangkatan dan perubahan nama yang diterbitkan dan

disimpan oleh Dinas (Panduan Penyelenggaraan Pendafataran Penduduk

dan Akta Catatan Sipil Kota Surakarta, 2006 : 9).

Dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor. 6 tahun

2002 dijelaskan bahwa yang merupakan akta catatan sipil adalah akta

kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, dan akta

pengakuan dan pengesahan anak.

Akta kelahiran adalah akta autentik yang diterbitkan oleh

pemerintah daerah mengenai peristiwa kelahiran terhadap dimana seorang

54

anak itu dilahirkan yang mempunyai akibat hukum terhadap dirinya dan

pihak lain di bidang kekeluargaan maupun warisan. (Buku Petunjuk

Praktis Pembuatan Akta-Akta Kependudukan Dan Catatan Sipil, 2003 :

36)

Jenis akta kelahiran adalah sebagai berikut :

a. Akta kelahiran umum

Akta kelahiran umum adalah akta yang diterbitkan berdasarkan

laporan kelahiran dalam batas waktu selambat-lambatnya : 60 hari

kerja bagi WNI dan WNA bukan eropa, serta 10 hari bagi WNI dan

WNA.

b. Akta kelahiran terlambat pencatatan

Akta kelahiran terlambat pencatatan adalah Akta kelahiran

yang diterbitkan bagi WNI asli berdasarkan kelahiran melebihi 60 hari

kerja sejak kelahiran 1 Januari 1986.

c. Akta kelahiran Dispensasi

Akta kelahiran dispensasi adalah akta kelahiran yang

diterbitkan bagi WNI asli berdasarkan kelahiran yang terjadi sebelum

tanggal 1 januari 1986.

30

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 2 : Bagan kerangka pemikiran

Hambatan Preosedur Pemberian akta

Akta Kelahiran

Perlindungan Hukum

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Surakarta

Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Surakarta No.

8 Tahun 2003

Kelahiran Anak

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

31

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta

1. Sejarah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Salah satu lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan adalah

Lembaga Catatan Sipil. Lembaga ini pertama kali diadakan pada jaman

revolusi perancis. Sebelum itu semua kejagian atau peristiwa yang

menyangkut manusia seperti kelahiran, perkawinan, kematian, dan

sebagainya dicatata oleh gereja. Akan tetapi semua catatan tersebut tidak

lengkap dan tidak mudah untuk diperiksa.

Lembaga catatan sipil di Indonesia sekarang ini sebenarnya

merupakan kelanjutan peralihan, pengambil operan dai negara Belanda

yang dinamakan Burgelijke Stand (BS) pada jaman Belanda. Burgelijke

Stand ini merupakan suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa yang

bermaksud membukukan selengkap mungkin dan memberikan kepastian

hukum sebesar-besarnya tentang semua peristiwa seperti kelahiran,

perkawinan, kematian, perceraian dan kematian. Setiap peristiwa tersebut

dicatat sebagai bukti mengenai peristiwa itu yang dapat digunakan baik

bagi yangberkepentingan maupun bagi pihak ketiga setiap saat.

Sejalan dengan kondisi politik pemerintah Indonesia pada saat itu

Pemerintah Hindia Belanda membagi dan menggolongkan penduduk dan

kemudian setiap golongan penduduk berlaku hukum yang berbeda.

Golongan-golongan tersebut adalah :

a. Penduduk golongan Eropa dan mereka yang tunduk pada hukum

Eropa.

30

32

b. Penduduk golongan Timur Asing. Golongan ini masih terbagi lagi

menjadi dua golongan. Yaitu :

1) Golongan Tionghoa (Cina)

2) Golongan Non Tionghoa

c. Penduduk golongan Indonesia. Penduduk golongan ini masih terbagi

lagi menjadi dua golongan, yaitu :

1) Golongan Indonesia Asli

2) Golongan Indonesia Kristen

Sebagai konsekuensinya, peraturan dalam bidang catatan sipil yang

berlaku bagi masing-masing golongan penduduk itu tidak sama. Atau

dengan kata lain masing-masing golongan penduduk memiliki peraturan

catatan sipil sendiri-sendiri. Hal ini menimbulkan kesan adanya

diskriminasi di kalangan masyarakat, yang dapat berakibat terhambatnya

pelaksanaan pencatatan sipil di Indonesia. Peraturan-peraturan yang

berlaku bagi ke tiga golongan tersebut adalah :

a. Reglement Catatan Sipil bagi Golongan Eropa dan mereka yang

dipersamakan dengan golongan Eropa, diatur di dalam Staatblad 1849

No. 25 yang diundangkan tanggal 10 Mei 1849.

b. Reglement Catatan Sipil bagi Golongan Cina dan Keturunannya, diatur

dalam Staatblad 1917 No. 130 jo Staatblad 1919 No. 81 yang

diundangkan tanggal 1 mei 1919.

c. Reglement Catatan Sipil bagi orang Indonesia, yang diatur dalam

Staatblad 1920 No. 751 jo Staatblad 1927 No. 564 yang diundangkan

tanggal 15 Oktober 1920.

d. Reglement Catatan Sipil bagi orang atau Bangsa Indonesia yang

beragama Kristen dan tinggal di wilayah Jawa, Madura, Minahasa,

Ambon, Saparua, dan Banda kecuali pulau-pulau Teun, Nila dan

33

Serupa yang diatur dalam Staatblad 1933 No. 75 jo Staatblad 1936 No.

607

Ketentuan tersebut masih berlaku setelah Indonesia Merdeka, masa

pemerintahan orde lama dan berkembangnya masa awal orde baru.

Pemerintah Orde Baru bertekad ingin melaksanakan Undang-Undang

Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pemerintah akhirnya membuat

Kebijakan dengan menyatakan Pencatatan Sipil terbuka untuk umum.

Pemerintah kemudian memberikan tugas Kepada Kantor Catatan

Sipil di bidang pendaftaran dan penerbitan akta kelahiran dan kematian

untuk penduduk di seluruh Indonesia. Sejak dikeluarkan Undang-Undang

nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka diberikan pula tugas

pencatatan dan penerbitan akta perkawinan bagi mereka yang bukan

beragama islam.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999

tentang pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan

Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka demi

kelancaranj penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kota Surakarta perlu

adanya penataan perangkat pemerintahan Daerah Kota Surakarta sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk itu pada tanggal 5 September 2001 Pemerintah telah

menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 6 tahun 2001 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 6 tahun 2001 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta yang

telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta tahun 2001

No. 14 Seri D Nomor 12, lembaga Catatan Sipil di kota Surakarta sejak 1

Januari 2002 dibentuk dengan Nomenklatur Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Surakarta sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah

di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dipimpin oleh seorang

34

Kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota Surakarta melalui Sekretaris Daerah.

Jadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dibentuk

dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan untuk menunjang

pelaksanaan otonomi daerah agar penyelenggaraan pemerintah di daerah

dapat berjalan lebih efektif.

2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Surakarta

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Surakarta diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 tahun 2001

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota

Surakarta. Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Surakarta terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum.

2) Sub Bagian Kepegawaian.

3) Sub Bagian Keuangan.

c. Sub Dinas Bina Program

Sub Dinas Bina Program ini terdiri dari :

1) Seksi Perencanaan.

2) Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

d. Sub Dinas Kependudukan

Sub Dinas Kependudukan terdiri dari :

35

1) Seksi Pendaftaran Penduduk.

2) Seksi Mutasi Penduduk.

e. Sub Dinas Catatan Sipil

Sub Dinas Catatan Sipil Terdiri dari beberapa bagian, yaitu :

1) Seksi Perkawinan dan Perceraian.

2) Seksi Perkawinan dan Perceraian.

f. Sub Dinas Dokumentasi dan Informasi

Sub Dinas Dokumentasi dan Informasi ini terdiri dari :

1) Seksi Pengelolaan Dokumen.

2) Seksi Pelayanan Dokumen.

3) Seksi Penyuluhan.

Berikut ini akan penulis sajikan bagan struktur organisasi Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

36

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta

Gambar 3 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta

Seksi Mutasi Penduduk

Seksi Pengendalian Evaluasi & Pelaporan

Seksi Pelayanan Dokumen

Seksi Kelahiran, kematian, pengakuan& pengesahan

anak

Seksi Penyuluhan

Seksi Perencanaan

Seksi Pendaftaran Penduduk

Seksi Perkawinan & Perceraian

Seksi Pengelolaan Dokumen

Sub Dinas Dok & Informasi

Sub Dinas Catatan Sipil

Sub Dinas kependudukan

Sub Dinas Bina Program

Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Keuangan

Kepala Dinas

36

3. Tugas. Fungsi dan Wewenang Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Surakarta

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta mempunyai

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan

dan Catatan Sipil serta penyelenggaraan ke-Transmigrasian. Visi dari

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta adalah

terwujudnya tertib administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima

menuju Penduduk berkualitas. Sedangkan Misi dari Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kota Surakarta adalah :

a. Mengembangkan kebijakan dan sisten serta menyelenggarakan

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta ke-Transmigrasian

untuk menghimpun data kependudukan serta menerbitkan identitas

dan dokumen penduduk serta pelayanan Transmigrasi dalam rangka

mewujudkan tertib administrasi kependudukan

b. Mengembangkan dan memadukan kebijaksanaan dan sistem informasi

serta menjalankan, sehingga mampu menyediakan data dan informasi

kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan

publik dan pembangunan

c. Menyusun rencana Kependudukan sebagai dasar perencanaan dan

perumusan pembangunan Nasional dan daerah yang berorientasi pada

peningkatan kesejahteraan penduduk.

d. Merumuskan arah kebijakan dinamika kependudukan yang serasi,

selaras dan seimbang antara kuantitas/ pertumbuhan, kualitas serta

persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan

e. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta

masyarakat untuk pelaksanaan dan pendayagunaan manfaat

administrasi kependudukan guna perlindungan sosial dan penegakan

hak-hak penduduk

37

Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil khususnya bagian

Sub Dinas Catatan Sipil dalam hubungannya dengan kependudukan dan

akta catatan sipil adalah :

a. Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran

b. Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta

perkawinan.

c. Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian.

d. Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan

dan pengesahan anak.

e. Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian.

f. Menyelenggarakan penyimpanan dan pemeilharaan akta kelahiran,

akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan pengesahan

anak dan akta kematian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penerbitan akta

catatan sipil sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan tugasnya

menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta catatan sipil.

Dan juga dalam hal menyelenggarakan penyimpanan dan pemeliharaan

akta catatan sipil serta sebagai perencana kebijakan di bidang administrasi

kependudukan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

kependudukan dan catatan sipil. Uraian tugas yang dimaksud adalah

sebagai berikut :

a. Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas sesuai

dengan Program Pembangunan Daerah (Propeda).

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta

pemerataan tugas.

38

c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan

pelaksanaan tugas.

d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi

penyimpangan.

e. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan

hambatan serta memberikan solusinya.

f. Menialai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan

kinerja.

g. Merumuskan kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan

di bidang bina program, kependudukan, catatan sipil, serta

dokumentasi dan informasi.

h. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan akta catatan

sipil.

i. Menyelenggarakan penyuluhan kependudukan dan catatan sipil

j. Menyelenggarakan dokumentasi kependudukan dan catatan sipil.

k. Menyelenggarakan urusan tata usaha Dinas.

l. Menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional.

m. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan

bahan petunjuk pemecahan masalah.

n. Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala

dan tahunan.

o. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran

pelaksanaan tugas.

p. Melaporakan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

39

Tugas dari Kepala Sub Dinas Catatan Sipil diatur dalam Pasal 18

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pedoman

Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

Kepala Sub Dinas Catatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan

pencatatan dan pelayanan akta-akta catatan sipil sesuai dengan kebijakan

teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Adapun mengenai uraian tugas

sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyusun program kerja Sub Dinas Catatan Sipil berdasarkan

rencana strategis dan program kerja tahunan dinas.

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang agar tercipta

pemerataan tugas.

c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan

pelaksanaan tugas.

d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi

penyimpangan.

e. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan

hambatan serta memberikan jalan keluranya.

f. Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan

kerja.

g. Melaksanakan pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta

kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan

pengesahan anak.

h. Menyelenggarakan pelayanan salinan akta, kutipan dan perubahan

akta catatan sipil.

i. Memberi petunjuk pengarahan kepada pemohon akta yang mengalami

kesulitan.

j. Merencanakan dan menetapkan kebijakan teknis dan administrasi

penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil.

40

k. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan

bahan petunjuk pemecahan masalah.

l. Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala

dan tahunan.

m. Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.

n. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas.

o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Dinas Catatan Sipil itu sendiri masih terbagi lagi menjadi dua

bidang , yaitu :

a. Seksi Perkawinan dan Perceraian

Tugas Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian diatur dalam

Pasal 19 Keputusan Walikota Surakarta Nomor 26 Tahun 2001 tentang

Pedoman Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Surakarta. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas

melaksanakan pelayananan pencatatan perkawinan dan perceraian.

Uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Menyusun rincian kerja seksi perkawinan dan perceraian

berdasarkan program kerja Sub Dinas Catatan Sipil

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta

pemerataan tugas.

3) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan

pelaksanaan tugas.

4) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi

penyimpangan.

41

5) Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan

hambatan serta memberikan jalan keluarnya.

6) Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan

peningkatan kinerja.

7) Menyiapkan blanko permohonan pencatatan perkawinan dan

perceraian.

8) Menerima dan meneliti berkas permohonan pencatatan dan

penerbitan kutipan akta perkawinan dan perceraian, serta mengatur

jadwal pencatatan.

9) Menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan

perkawinan dan perceraian termasuk penerbitan salinan kutipan

dan perubahan.

10) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan

bahan petunjuk pemecahan masalah.

11) Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala

dan tahunan.

12) Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.

13) Melaporkan hasil pelaksanaan tuigas kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan anak

Tugas Kepala Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan

Pengesahan Anak diatur dalam Pasal 20 Keputusan Walikota Surakarta

Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Kepala Seksi

Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak mempunyai

tugas melaksanakan pelayananan pencatatan Kelahiran, Kematian,

42

Pengakuan dan Pengesahan Anak. Uraian tugas yang dimaksud adalah

sebagai berikut :

1) Menyusun rincian kerja seksi kelahiran, kematian, pengakuan dan

pengesahan anak berdasarkan program kerja Sub Dinas Catatan

Sipil.

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta

pemerataan tugas.

3) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan

pelaksanaan tugas.

4) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi

penyimpangan.

5) Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan

hambatan serta memberikan jalan keluarnya.

6) Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan

peningkatan kinerja.

7) Menyiapkan blanko permohonan pencatatan kelahiran, kematian,

pengakuan dan pengesahan Anak.

8) Menerima dan meneliti berkas permohonan pencatatan dan

penerbitan kutipan akta kelahiran, kematian, pengakuan dan

pengesahan anak, serta mengatur jadwal pencatatan.

9) Menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan

kelahiran, kematian, pengakuan dan pengesahan anak termasuk

penerbitan salinan kutipan dan perubahan.

10) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan

bahan petunjuk pemecahan masalah.

11) Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala

dan tahunan.

43

12) Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.

13) Melaporkan hasil pelaksanaan tuigas kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Melalui Penyelenggaraan

Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil Di Kota Surakarta.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 merupakan

perubahan dari Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 yang

menjadi dasar hukum Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta

Catatan Sipil. Secara umum Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil mengatur

mengenai :

1. Pendaftaran Penduduk yang meliputi :

a. Kartu Keluarga

b. Kartu Tanda Penduduk

c. Perpindahan penduduk

d. Tamu dan Penduduk Sementara

2. Akta Catatan Sipil yang meliputi :

a. Pencatatan akta kelahiran

b. Pencatatan akta kematian

c. Pencatatan dan Penerbitan akta Perkawinan

d. Pencatatan dan Penerbitan akta Perceraian

e. Pencatatan dan penerbitan akta pengakuan anak

44

Sebagai anggota masyarakat, kita memang tidak pernah bisa meloloskan

diri dari hukum, hukum mengatur kehidupan kita sejak dalam kandungan

sampai saat kematian kita. Hukum juga mewajibkan setiap peristiwa yang

mempengaruhi kedudukan hukum seseorang harus selalu dicatat dalam

register yang memang disediakan untuk itu. Pencatatan tersebut salah satunya

adalah delakukan dengan mengeluarkan akta sebagai bukti yang sah tentang

terjadinya suatu peristiwa tersebut pada saat dan waktu tertentu.

Oleh karena hal itulah maka setiap terjadi peristiwa agar mendapat

jaminan dan perlindungan hukum maka perlu dicatatakan untuk membuktikan

bahwa peristiwa tersebut benar-benar ada. Salah satu peristiwa yang harus

dicatatakan adalah peristiwa kelahiran. Peristiwa kelahiran harus dicatatakan

dalam bentuk akta kelahiran agar kelak anak yang telah lahir mendapat suatu

perlindungan hukum yang sah. Jadi akta kelahiran berfungsi sebagai bukti

bahwa pada hari, bulan, dan tahun tertentu telah dilahirkan seorang anak dari

pasangan suami-istri berdasarkan akta perkawinannya. Jadi, jika pasangan

tersebut tidak kawin dengan sah maka dalam akta kelahiran juga akan dicatat

bahwa anak tersebut dilahirkan dari pasangan luar nikah.

Demikian juga mengenai anak-anak di Kota Surakarta, Selain untuk

memberi berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir, akta

kelahiran juga untuk memenuhi syarat-syarat dan tertib administrasi lembaga

tertentu, misalnya untuk mendaftar sekolah. Ketika suatu saat anak

menghadapi situasi hukum tertentu, misalnya mengurus harta warisan orang

tuanya atau menikah kelak jika sudah dewasa, maka juga memerlukan bukti

akta kelahiran. Jadi akta kelahiran secara umum memberikan perlindungan

hukum terhadap anak.

Pencatatan akta kelahiran diatur dalam Pasal 17 dan 18 Peraturan

Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan

Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil. dalam Pasal 17 Peraturan

Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan

Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil disebutkan bahwa :

45

Pasal 17

(1) Setiap keluarga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak adanya

suatu kelahiran harus segera dilaporkan kepada lurah

(2) Berdasarkan Surat Keterangan yang ada Lurah mencatat kelahiran tersebut

kedalam Buku Induk Penduduk dan Kartu Keluarga

(3) Sebagai bukti laporan kelahiran Lurah memberikan Surat Kelahiran

(4) Pencatatan Kelahiran dilakukan oleh Lurah setempat dimana Ibu yang

melahirkan tercatat sebagai penduduk tetap

Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6

Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan

Sipil di atas kemudian diubah dalam Peraturan Daerah kota Surakarta Nomor

8 Tahun 2003 menjadi : “ Sebagai bukti kelahiran Lurah memberikan Surat

Keterangan Kelahiran yang digunakan sebagai dasar diterbitkan akita

kelahiran”.

Pasal 18

(1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan orang tuanya atau keluarganya atau

kuasanya kepada Walikota Selambat-lambatnya :

a. 60 (enampuluh) hari sejak kelahiran, bagi Warga negara indonesia

yang tunduk pada Stbl. 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil

Golongan Tionghoa, Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil

Bagi Orang Indonesia, Stbl. 1933 nomor 75 tentangPencatatan Sipil

Bagi Orang Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non

Stbl.

b. 10 (sepuluh) hari sejak tanggal kelahiran bagi Warga Negara yang

tunduk pada Stbl 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan

Eropa

(2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) harus mendapat :

46

a. Persetujuan Walikota, bagi yang tunduk pada Stbl. 1920 Nomor 751

tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Stbl. 1933 nomor 75

tentangPencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia Kristen Jawa, Madura

dan Minahasa serta Non Stbl.yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas

Atas nama Walikota.

b. Putusan Pengadilan bagi yang tunduk pada Stbl 1849 Nomor 23

tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa, Stbl. 1917 Nomor 130

tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.

(3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2)

diterbitkan akta kelahiran

(4) Kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan oleh

orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada walikota selambat-

lambatnya satu tahun setelah kembali ke Indonesia.

Dalam pelaksanaan pemberian akta kelahiran di Kota Surakarta,

biasanya memang apabila ada suatu kejadian kelahiran akan dilaporkan

kepada Lurah untuk dibuatkan surat kelahiran. Dalam Pasal 7 Peraturan

Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan

Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil telah disebutkan paling lambat

adalah 14 hari sejak terjadi peristiwa kelahiran. Namun pada prakteknya

biasanya kurang dari 14 (empat belas) hari keluarga sudah mengurus surat

kelahiran dari Lurah. Adanya batas waktu 14 hari ini sebenarnya adalah agar

dalam mengurus akta kelahiran tidak terlambat atau melebihi jangka waktu

yang telah ditentukan, yaitu 60 hari.

Dalam proses penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Surakarta, batas waktunya adalah 60 (enam puluh) hari

sejak kelahiran. Tanggal kelahiran dibuktikan dengan surat keterangan dari

rumah sakit maupun surat keterangan kelahiran dari Lurah. Jadi apabila

pendaftaran melebihi dari 60 (enampuluh) hari, maka harus mendapat

persetujuan dari Walikota. Tetapi surat persetujuan dari Walikota ini sudah

47

didisposisikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Surakarta. Jadi apabila terlambat maka harus mendapat persetujuan dari

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

Pada tahun 2007 tingkat Kelahiran di Kota Surakarta adalah sebesar

6.896 (enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam) jiwa. Dengan perincian

sebagai berikut :

Kelahiran Kecamatan

Laki-laki Perempuan Jumlah

Laweyan 676 619 1295

Serengan 561 563 1124

Pasar Kliwon 465 423 888

Jebres 723 647 1370

Banjarsari 1114 1015 2219

Total 3539 3267 6896

Tabel 1 : Tabel Jumlah Kelahiran Di Kota Surakarta

48

Sedangkan jumlah banyaknya akta kelahiran yang diterbitkan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada tahun 2007 adalah

sebagai berikut :

Akta Kelahiran Bulan

Baru Dispensasi Jumlah

Januari 323 97 420

Februari 267 82 349

Maret 345 117 462

April 289 105 394

Mei 349 89 438

Juni 371 92 463

Juli 368 97 465

Agustus 379 132 511

September 328 88 416

Oktober 366 84 450

Nopember 333 81 414

Desember 384 213 597

Total 4102 1277 5379

Tabel 2 : Tabel Jumlah Akta kelahiran tahun 2007

49

Berdasarkan dari data tersebut bahwa jumlah kelahiran di Kota

Surakarta pada tahun 2007 adalah sekitar 6896 (enam ribu delapan ratus

sembilan puluh enam jiwa), sedangkan jumlah permohonan penerbitan akta

kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta adalah

sekitar 5379 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) dengan akta kelahiran

baru sebanyak 4102 (empat ribu seratus dua) dan akta kelahiran dispensasi

sebanyak 1277 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh).

Berdasarkan data tersebut ternyata jumlah prosentase pemohon yang

mendaftarkan akta kelahiran pada tahun 2007 adalah sebesar 78% (tujuh puluh

depalan persen) dengan 60 %(enam puluh persen) diantaranya adalah

pemohon akta kelahiran baru dan 18 % (delapan belas persen ) diantaranya

adalah pemohon akta kelahiran dispensasi atau terlambat. Dari jumlah

prosentase tersebut menandakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kota

Surakarta untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak melalui akta

kelahiran sudah cukup baik.

Dari keseluruhan jumlah kelahiran pada tahun 2007, sekitar 22 % (dua

puluh dua persen) tidak didaftarkan atau dibuatkan akta kelahiran pada tahun

2007. Banyak masyarakat beranggapan bahwa prosedur pemberian akta

kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta sulit dan

berbelit-belit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra Breta Sri Hudiningsih

MH selaku Kepala Sub Dinas Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Surakarta pada tanggal 17 Januari 2008, Beliau menjelaskan

bahwa sebenarnya prosedur untuk mendapatkan akta kelahiran di Dinas

kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tidaklah sulit, memang ada

ketentuan atau peraturan yang harus dipatuhi untuk mendapat akta kelahiran di

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta antara lain adanya

batas waktu pelaporan setelah kelahiran terjadi. Selambat-lambatnya :

1. 60 (enampuluh) hari sejak tanggal kelahiran terjadi bagi warga Negara

Indonesia (WNI) yang tunduk pada :

50

a. Staatblad 1917 No. 130 jo Staatblad 1919 No. 81 tentang Pencatatan

Sipil Golongan Tionghoa.

b. Staatblad 1920 No. 751 jo Staatblad 1927 no. 564 tentang Pencatatan

Sipil bagi orang Indonesia, dan

c. Staatblad 1933 No. 75 jo Staatblad 1936 No. 607 tentang Pencatatan

Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa.

60 (enampuluh) hari yang dimaksud adalah 60 (enampuluh) hari kerja,

dimana hari minggu dan hari-hari besar lainnya tidak dihitung.

2. 10 (sepuluh) hari sejak tanggal kelahiran bagi warga negara yang tunduk

pada Staatblad 1949 No. 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.

Apabila pencatatan kelahiran melebihi jangka waktu sebagaimana

dimaksud, yaitu 60 (enampuluh) hari bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari bagi

WNA, maka harus mendapat :

1. Persetujuan Kepala Dinas, bagi penduduk yang tunduk pada :

a. Staatblad 1920 No. 751 jo Staatblad 1927 no. 564 tentang Pencatatan

Sipil bagi orang Indonesia

b. Staatblad 1933 No. 75 jo Staatblad 1936 No. 607 tentang Pencatatan

Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa

2. Penenetapan Pengadilan bagi penduduk yang tunduk pada Staatblad 1949

No. 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan Staatblad 1917 No.

130 jo Staatblad 1919 No. 81 tentang Pencatatan Sipil Golongan

Tionghoa.

Ketentuan mengenai batas waktu pelaporan kelahiran ini telah sesuai

dengan ketentuan Pasal 17 dan 18 Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 8

Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor

6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan akta

Catatan Sipil.

51

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra Breta Sri Hudiningsih

MH selaku kepala Sub Dinas Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Surakarta pada tanggal 17 Januari 2008. diketahui bahwa untuk

penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Surakarta, untuk penerbitan akta kelahiran baru/biasa atau sesuai dengan

waktu pelaporan atau tepat waktu yaitu sebelum 60 hari bagi WNI dan 10 hari

bagi WNA dengan penerbitan akta kelahiran yang terlambat atau melebihi 60

hari bagi WNI dan 10 hari bagi WNA tidak sama. Berikut ini akan penulis

uraikan prosedur penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Surakarta.

1. Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran baru atau biasa di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta

Persyaratan yang diperlukan untuk pencatatan akta kelahiran baru di

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kota Surakarta antara lain :

a. Formulir pencatatan dan pemberitahuan kelahiran di Surakarta, yang

dibuat rangkap dua untuk kepentingan :

1) Statistik vital

2) Arsip

b. Surat keterangan kelahiran dari Lurah atau Kepala Desa dimana orang

tua tercatat sebagai penduduk tetap.

c. Surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan / atau yang

membantu proses kelahiran.

d. Fotocopy surat nikah atau akta perkawinan orang tua yang dilegalisir

oleh instansi yang berwenang, (khusus legalisir surat nikah / akta

perkawinan yang diterbitkan dari luar Kota Surakarta dapat diganti

dengan menunjukkan aslinya dan mengisi formulir pernyataan yang

bermeterei cukup).

52

e. Fotocopy KTP dan KK pemohon atau orang tua yang dilegalisir

instansi yang berwenang atau menunjukkan aslinya.

f. Dua orang saksi hadir dengan melampirkan fotocopy KTP yang

dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau menunjukkan aslinya.

g. Apabila akta perkawinan atau surat nikah orang tua belum tercatat

sebagai WNI maka dilengkapi bukti pewarganegaraan orang tua yang

diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

h. Fotocopy dokumen imigrasi bagi pemohon WNA yang dilegalisir oleh

instansi yang be rwenang.

i. Surat kuasa yang bermeterei cukup, bagi yang menguasakan..

Prosedur penerbitan akta kelahiran baru antara lain dapat

dijelaskan sebagai berikut :

a. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Surakarta, kemudian mengisi dan menandatangani formulir pencatatan

kelahiran dari Dinas, yang diketahui Lurah dan Camat dimana orang

tua bertempat tinggal.

b. Pemohon datang dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut

1) Surat keterangan kelahiran dari Lurah akau Kepala Desa dimana

orang tua tercatat sebagai penduduk tetap.

2) Surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan / atau yang

membantu proses kelahiran.

3) Fotocopy surat nikah atau akta perkawinan orang tua yang

dilegalisir oleh instansi yang berwenang, (khusus legalisir surat

nikah / akta perkawinan yang diterbitkan dari luar Kota Surakarta

dapat diganti dengan menunjukkan aslinya dan mengisi formulir

pernyataan yang bermeterei cukup).

4) Fotocopy KTP dan KK pemohon atau orang tua yang dilegalisir

instansi yang berwenang atau menunjukkan aslinya.

53

5) Dua orang saksi hadir dengan melampirkan fotocopy KTP yang

dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau menunjukkan aslinya.

6) Apabila akta perkawinan atau surat nikah orang tua belum tercatat

sebagai WNI maka dilengkapi bukti kewarganegaraan orang tua

yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

7) Fotocopy dokumen imigrasi bagi pemohon WNA yang dilegalisir

oleh instansi yang berwenang

8) Surat kuasa yang bermeterei cukup, bagi yang menguasakan.

c. Pencatatan kelahiran tidak dipungut biaya retribusi

d. Bagi pemohon kelahiran baru yang dikuasakan mengisi surat kuasa

pencatatan kelahiran bermeterei cukup.

e. Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menerima dan

meneliti persyaratan tersebut.

f. Setelah persyaratan tersebut lengkap dan benar, maka selanjutnya akan

dicacat dan diproses oleh petugas Dinas Kependudukan Dan Catatan

Sipil dalam register kelahiran.Setelah itu pemohon dan saksi-saksi

menandatangani register akta tersebut dan diterbitkan kutipan akta

kelahiran.

g. Kemudian register dan kutipan akta yang telah ditandatangani tersebut

akan di paraf oleh Kasubdin Catatan Sipil Catatan Sipil, setelah itu

akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil dan kutipan akta kelahiran akan diserahkan kepada pemohon.

h. Jangka waktu penyelesaian akta kelahiran adalah tujuh hari kerja.

2. Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Terlambat atau Dispensasi

Persyaratan yang diperlukan untuk pencatatan kelahiran yang

terlambat pencatatan dan dispensasi adalah :

54

a. Formulir pencatatan dan pemberitahuan kelahiran di Surakarta, yang

dibuat rangkap dua untuk kepentingan :

1) Statistik vital

2) Arsip

b. Surat keterangan kelahiran dari Lurah atau Kepala Desa dimana orang

tua tercatat sebagai penduduk tetap.

c. Surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan / atau yang

membantu proses kelahiran.

d. Fotocopy surat nikah atau akta perkawinan orang tua yang dilegalisir

oleh instansi yang berwenang, (khusus legalisir surat nikah / akta

perkawinan yang diterbitkan dari luar Kota Surakarta dapat diganti

dengan menunjukkan aslinya dan mengisi formulir pernyataan yang

bermeterei cukup).

e. Fotocopy KTP dan KK pemohon atau orang tua yang dilegalisir

instansi yang berwenang atau menunjukkan aslinya.

f. Foto copy ijasah bagi anak yang tamat pendidikan sekolah.

g. Dua orang saksi hadir dengan melampirkan fotocopy KTP yang

dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau menunjukkan aslinya.

h. Permohonan persetujuan penerbitan akta catatan sipil bermeterei

cukup.

i. Permohonan persetujuan penerbitan akta kelahiran terlambat

bermeterei cukup.

j. Surat kuasa bermeterei cukup bagi yang menguasakan

Ada sedikit perbedaan antara prosedur penerbitan akta kelahiran

dispensasi atau terlambat antara Warga Negara Indonesia (WNI) pribumi,

WNI keturunan dan Warga Negara Asing (WNA).

55

a. Penerbitan Akta Kelahiran terlambat / dispensasi bagi WNI pribumi

Prosedur penerbitan akta kelahiran terlambat pencatatan dan

dispensasi untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Asli pribumi yang

tunduk pada Staatblad 1920 No. 751 jo Staatblad 1927 no. 564 tentang

Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia, Staatblad 1933 No. 75 jo

Staatblad 1936 No. 607 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa

Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa adalah sebagai berikut :

1) Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Surakarta, kemudian mengisi dan menandatangani formulir

pencatatan dan pemberitahuan kelahiran di surakarta yang

diketahui lurah dan camat dimana orang tua bertempat tinggal

2) Pemohon datang dengan melampirkan syarat-syarat sebagai

berikut :

a) Surat keterangan kelahiran dari lurah akau kepala desa dimana

orang tua tercatat sebagai penduduk tetap.

b) Surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan / atau yang

membantu proses kelahiran.

c) Fotocopy surat nikah atau akta perkawinan orang tua yang

dilegalisir oleh instansi yang berwenang, (khusus legalisir surat

nikah / akta perkawinan yang diterbitkan dari luar Kota

Surakarta dapat diganti dengan menunjukkan aslinya dan

mengisi formulir pernyataan yang bermeterei cukup).

d) Fotocopy KTP dan KK pemohon atau orang tua yang

dilegalisir instansi yang berwenang atau menunjukkan aslinya.

e) Foto copy ijasah bagi anak yang tamat pendidikan sekolah.

f) Dua orang saksi hadir dengan melampirkan fotocopy KTP yang

dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau menunjukkan

aslinya.

56

g) Permohonan persetujuan penerbitan akta catatan sipil

bermeterei cukup.

h) Permohonan persetujuan penerbitan akta kelahiran terlambat

bermaterei cukup.

i) Surat kuasa bermeterei cukup bagi yang menguasakan.

3) Pemohon tidak dikenakan biaya retribusi pencatatan kelahiran.

4) Bagi pemohon kelahiran terlambat pencatatan dan dispensasi yang

dikuasakan mengisi surat kuasa pencatatan kelahiran bermeterei

cukup.

5) Harus dilampiri dengan permohonan secara tertulis yang ditujukan

kepada Kepala Dinas dengan bermeterei cukup dan selanjutnya

akan diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang persetujuan

pencatatan kelahiran terlambat.

6) Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menerima

permohonan dan meneliti seluruh persyaratan.

7) Setelah itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan

menerbitkan keputusan Kepala Dinas tentang persetujuan

pencatatan kelahiran terlambat

8) Setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas, selanjutnya akan

dicatat dalam register kelahiran. Setelah itu pemohon dan dua

orang saksi menandatanganinya dan diterbitkan kutipan akta

kelahiran.

9) Kemudian register dan kutipan akta tersebut akan di paraf oleh

Kasubdin Catatan Sipil, setelah itu akan ditandatangani oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kutipan akta

kelahiran akan diserahkan kepada pemohon

10) Jangka waktu penyelesaian akta kelahiran terlambat paling lambat

tujuh hari kerja.

57

b. Penerbitan Akta Kelahiran terlambat / dispensasi bagi WNA dan WNI

keturunan

Prosedur penerbitan akta kelahiran terlambat pencatatan dan

dispensasi untuk WNI keturunan dan WNA yang tunduk pada

Staatblad 1949 No. 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan

Staatblad 1917 No. 130 jo Staatblad 1919 No. 81 tentang Pencatatan

Sipil Golongan Tionghoa berbeda dengan prosedur penerbitan akta

kelahiran terlambat bagi WNI pribumi. Dalam prosedur penerbitan

untuk WNI keturunan dan WNA harus dengan Penetapan Pengadilan.

Untuk lebih jelasnya, prosedurnya adalah sebagai berikut :

1) Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan

mengajukan permohonan dengan membawa syarat-syarat yang

diperlukan

2) Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan memeriksa

apakah kelahirannya sudah pernah didaftarkan atau belum. Bila

memang belum pernah didaftarkan sebelumnya, maka Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil akan memberikan surat

rekomendasi ke Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa

kelahiran anak / orang tersebut belum pernah didaftarkan.

3) Kemudian pemohon mengajukan surat permohonan dari Dinas

kependudukan dan Catatan Sipil tersebut ke Pengadilan Negeri

setempat dan menyerahkan semua bukti yang diperlukan.

4) Pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon harus hadir

dengan membawa dua orang saksi. Bila pemohon atau salah satu

pihak tidak hadir, maka sidang dapat ditunda.

5) Hakim akan memeriksa surat-surat yang ada, kemudian akan

menanyakan identitas pemohon dan kedua orang saksi. Setelah itu

baru kemudian menanyakan tentang berbagai hal yang

berhubungan dengan kelahiran tersebut. Hal-hal yang biasanya

58

ditanyakan antara lain : nama lengkap pemohon, hari dan tanggal

kelahiran yang hendak dicatatkan, dimana kelahiran itu terjadi,

apakah kelahiran itu terjadi melalui ikatan perkawinan yang sah

atau tidak. Apabila keterangan yang diberikan saksi meragukan

atau saksi tidak tahu, maka biasanya sidang dapat ditunda, dan

biasanya jika keterangan atau jawaban yang diberikan benar, maka

permohonan akan dikabulkan. Karena sidang ini hanya termasuk

jenis perkara permohonan, maka biasanya sidang berjalan dengan

singkat dan mungkin pada saat itu juga keputusan hakim langsung

dapat dijatuhkan.

6) Setelah mendapat penetapan Pengadilan, maka kemudian surat

penetapan pengadilan tersebut beserta berkas-berkas lainnya

dikirim kembali ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk

segera didaftarkan.

7) Kemudian petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan

menerima dan meneliti kembali persyaratan tersebut.

8) Setelah persyaratan tersebut lengkap dan benar, maka selanjutnya

akan dicatat oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

dalam register kelahiran dan ditandatangani oleh pemohon dan dua

orang saksi dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.

9) Kemudian register kelahiran dan kutipan akta tersebut akan di

paraf oleh Kasubdin Catatan Sipil, setelah itu akan ditandatangani

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kutipan

akta kelahiran akan diserahkan kepada pemohon

10) Jangka waktu penyelesaian akta kelahiran adalah tujuh hari kerja.

Prosedur penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Surakarta tidak dipungut biaya. Pembatasan / kriteria

pelayanan Akta Kelahiran yang tidak dikenakan biaya adalah :

59

a. Persyaratan permohonan pencatatan kelahiran baru apabila orang tua

atau pemohon hadir sendiri dengan membawa persyaratan :

1) Surat keterangan lahir dari kelurahan domisili dan surat keterangan

lahir dari penolong persalinan di kota Surakarta

2) Fotocopy surat nikah / akta perkawinan orang tua yang dilegalisir

oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk yang

beragama non islam dan KUA untuk yang beragama islam.

3) Fotocopy KTP dan KK orang tua. Apabila orang tua tidak dapat

hadir sendiri dapat menguasakan dengan surat kuasa yang

bermaterei Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan fotocopy penerima

kuasa.

4) Menghadirkan dua orang saksi yang berusis minimal 21 tahun

yang dibuktikan dengan fotocopy KTP saksi.

b. Persyaratan permohonan pencatatan kelahiran terlambat pendaftaran

untuk yang lahir di kota Surakarta dan atau penduduk kota Surakarta

yang lahir sejak 1 januari 1986 dan dispensasi untuk yang lahir di kota

Surakarta dan atau penduduk kota Surakarta yang lahir sebelum 1

januari 1986, apabila orang tua atau pemohon hadir sendiri dengan

membawa persyaratan :

1) Surat keterangan lahir dari kelurahan domisili dan surat keterangan

lahir dari penolong persalinan di kota Surakarta

2) Fotocopy surat nikah / akta perkawinan orang tua yang dilegalisir

oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk yang

beragama non islam dan KUA untuk yang beragama islam.

3) Fotocopy KTP dan KK orang tua. Apabila orang tua tidak dapat

hadir sendiri dapat menguasakan dengan surat kuasa yang

60

bermaterei Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan fotocopy penerima

kuasa.

4) Menghadirkan dua orang saksi yang berusia minimal 21 tahun

yang dibuktikan dengan fotocopy KTP saksi

5) Permohonan persetujuan penerbitan akta kelahiran terlambat

bermaterei Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).

3. Penerbitan Akta Kelahiran Yang Lahir Di Luar Negeri

Selain kelahiran biasa, apabila suatu kelahiran terjadi di luar

Indonesia, maka kelahiran tersebut tetap wajib dilaporkan kepada

Walikota melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selambat-

lambatnya satu tahun setelah kembali ke Indonesia dengan melampirkan :

a. Sertifikat kelahiran dari Negara dimana kelahiran itu terjadi;

b. Paspor, akta kelahiran dan akta perkawinan;

c. Surat pengantar dari Kelurahan

d. Foto copy KTP dan KK orang tua;

e. Dua orang saksi hadir dengan melampirkan foto copy KTP yang

dilegalisir oleh Instansi yang berwenang dan menunjukkan aslinya.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia disebutkan bahwa yang menjadi

warga negara Indonesia adalah :

a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia

dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah

menjadi Warga Negara Indonesia;

b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu

Warga Negara Indonesia;

61

c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga

Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga

negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga

Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan

atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan

kepada anak tersebut;

f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah

ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya

Warga Negara Indonesia;

g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga

Negara Indonesia;

h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga

negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia

sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut

berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada

waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik

Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut maka apabila salah

satu orang tuanya adalah warga negara asing dan salah satunya dalah

warga negara Republik Indonesia dan selama mereka bertempat tinggal di

Indonesia maka anak tersebut adalah warga negara Indonesia. Apabila

anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah, maka dapat dicatatkan dalam

kutipan akta kelahiran dimana nantinya dalam kutipan akta kelahiran

tersebut akan berbunyi : ”anak laki-laki/ perempuan dari suami isteri.....”.

62

Sedangkan apabila anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah,

maka dalam kutipan akta kelahiran akan berbunyi : ”anak laki-

laki/perempuan dari seorang perempuan bernama.....”. Untuk anak di luar

perkawinan ini apabila orang tuanya kemudian menikah, maka dapat

dicatatkan akta pengakuan dan pengesahan anak. Dimana nantinya dalam

kutipan akta kelahiran di lembar sebaliknya akan diberi keterangan yang

berbunyi :” Anak tersebut dalam kutipan akta sebalik pada hari.......

tanggal........ tahun............... di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Surakarta telah disahkan dalam perkawinan orang tuanya yang

bernama........”.

Untuk anak yang lahir di Luar Negeri hanya dapat disahkan dan

dibuatkan akta kelahiran di Indonesia apabila kedua orang tuanya adalah

WNI atau salah satunya adalah WNA dan kemudian kembali ke Indonesia

untuk menetap lebih dari lima tahun atau menjadi Warga Negara

Indonesia.

Namun dari hal ini penulis tidak bisa memperoleh data yang lebih

akurat mengenai anak yang lahir di luar negeri yang didaftarkan di Dinas

Kependudukan dan catatan Sipil Kota Surakarta hal ini disebabkan karena

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta menjaga kode etik

atas kerahasiaan data diri seseorang.

63

Alur Penerbitan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta

Gambar 4 : Alur penerbitan akta kelahiran

Paraf oleh Kasubdin CAPIL

Kutipan akta & Register

Tanda Tangan register

Tanda Tangan Kepala Dinas

Proses di Kasi KKP

Akta Lahir

Pemohon Melampirkan syarat-syarat

Pengembalian permohonan

Pemeriksaan berkas oleh

Petugas Loket

Permohonan akta kelahiran

Berkas Lengkap

Berkas Tidak Lengkap

lxiv

Apabila masyarakat merasa kesulitan atau bingung dalam mengurus

prosedur penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

kota Surakarta, maka masyarakat dapat membuat akta kelahiran di Rumah Sakit.

Dinas kependudukan dan Catatan Sipil kota Surakarta juga mengadakan kerja

sama dengan beberapa rumah sakit di Kota Surakarta antara lain :

1. Rumah Sakit dr Oen

2. Rumah Sakit dr Muwardi

3. Rumah Sakit Kasih Ibu

4. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah

5. Rumah Sakit Panti Waluyo

6. Rumah Sakit Kustati

Bayi yang baru lahir di rumah sakit yang telah bekerja sama dalam

pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota

Surakarta dapat mengurus kelahiran lewat petugas rumah sakit dan didaftar oleh

petugas Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yang yang

ditempatlkan di rumah sakit tersebut. Jadi disini pemohon dapat langsung

mendaftar di rumah sakit dan mengambil kutipan akta kelahiran di rumah sakita

tersebut. Tentunya jika membuat akta kelahiran melalui rumah sakit ini dikenai

biaya operasional dari pihak rumah Sakit.

Berdasarkan dari pembahasan di atas bahwa untuk memberikan

perlindungan hukum terhadap anak, maka setiap kelahiran wajib dicatatkan untuk

kemudian diterbitkan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Surakarta. Penerbitan akta kelahiran di Kota Surakarta diatur dalam

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan

Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

lxv

Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan pihak terkait

menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian perlindungan hukum melalui akta

kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada

dasarnya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

dan Akta Catatan Sipil. Hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan maupun

keseluruhan pelayanan akta kelahiran yang terjadi di Kota Surakarta 78 %(tujuh

puluh delapan persen) diantaranya sudah mendapatkan akta kelahiran.

C. Hambatan Yang Timbul Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi

Anak Melalui Penyelenggaraan Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

1. Hambatan dalam pemberian perlindungan hukum melalui akta

kelahiran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra Breta Sri Hudiningsih

MH selaku kepala Sub Dinas Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Surakarta, dalam melaksanakan pemberian perlindungan hukum

melalui akta kelahiran masih sering dijumpai hambatan dan permasalahan

yang sering terjadi dalam kaitannya dengan penerbitan akta catatan sipil.

Adapun hambatan dan permasalahan yang sering terjadi di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta antara lain :

a. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui arti penting akta

kelahiran

Sampai saat ini Masih banyak masyarakat yang kurang paham

akan arti penting akta kelahiran bagi anak. Banyak masyarakat yang baru

mengurus akta kelahiran apabila ada suatu keperluan yang salah satu

syaratnya memerlukan akta kelahiran. Sebagai contoh adalah apabila

seorang anak yang akan masuk sekolah baru dicarikan akta kelahiran.

Selain itu Orang tua kadana-kadang baru mencatatkan perkawinannya

lxvi

yang telah diberkati di gereja ketika anaknya membutuhkan akta

kelahiran dan tidak mau disebut anak luar kawin. Selain itu banyak terjadi

anak baru dibuatkan akta kelahiran pada saat mengurus warisan orang

tuanya. Sehingga apabila anak tidak mempunyai akta kelahiran maka

tidak dapat dianggap sebagai ahli waris yang sah sehingga tidak dapat

menerima warisan. Jadi sebaiknya orang tua menyadari akan arti penting

akta kelahiran dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jadi

orang tua dapat sesegera mungkin mengurus akta kelahiran ketika terjadi

suatu peristiwa kelahiran.

b. Banyak masyarakat yang kurang paham mengenai prosedur penerbitan

akta kelahiran

Sampai sekarang ini masih ada anggapan dari masyarakat bahwa

mengurus prosedur penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan

Catatan berbelit-belit, karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi

sebagai bukti pendukung. Sebagai contoh adalah bahwa salah satu

persyaratan menerbitkan akta kelahiran adalah surat nikah orang tuanya.

Apabila tidak ada surat nikah orang tua, maka pemohon harus

melampirkan surat keterangan tidak kawin sah yang diketahui Lurah dan

Camat. Sehingga akta kelahiran anak akan berbunyi : anak dari seorang

perempuan, dan bukan anak dari suami isteri. Hal tersebut menimbulkan

anggapan bahwa persyaratan dipersulit hanya karena tidak dapat

menunjukkan surat nikah orang tua. Padahal, sebenarnya dengan adanya

persyaratan surat nikah orang tua, maka akan jelas kepastian dan status

hukum seseorang.

Contoh lain adalah bahwa untuk pengisian formulir akta kelahiran

dan kematian, diperlukan legalisasi dari Kelurahan dan Kecamatan. Maka

apabila pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

setelah mengisi formulir maka harus ke Kelurahan dan Kecamatan untuk

mendapatkan legalisasi dan datang kembali ke Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil.

lxvii

2. Solusi

Dalam mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut diperlukan

solusi untuk perbaikan kinerja pelayanan di bidang akta catatan sipil. Solusi

tersebut antara lain :

a. Diadakan berbagai sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat akan

arti penting dan manfaat akta catatan sipil khususnya akta kelahiran

beserta persyaratan dan prosedur penerbitannya. Penyuluhan yang biasa

dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Penyuluhan langsung dengan tatap muka kepada masyarakat sampai

tingkat kelurahan.

2) Dialog Interaktif melalui radio dan televisi

3) Kampanye tentang arti penting akta catatan sipil dengan pemasangan

spanduk di tempat yang mudah diketahui orang.

4) Penyebarluasan brosur-brosur tentang persyaratan dan prosedur akta

catatan sipil kepada masyarakat.

5) Pendidikan dan pelatihan pengisian formulir pencatatan sipil.

b. Diadakan kotak saran untuk menampung kritik dan saran dari

masyarakat. Selain itu masyarakat dapat menanyakan persyaratan dan

prosedur penerbitan akta catatan sipil dengan cara pemohon dapat

langsung datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Surakarta, selain itu dapat pula dapat dilakukan melalui telepon ke

layanan akta catatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Surakarta dengan nomor telepon (0271) 714886.

lxviii

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan

Hukum Bagi Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan

Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil di Kota Surakarta, maka penulis

dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak untuk memperoleh akta kelahiran

di Kota Surakarta telah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran

Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Hal ini dapat dilihat dari proses

pelaksanaan maupun keseluruhan pelayanan akta kelahiran yang terjadi di

Kota Surakarta 78 %(tujuh puluh delapan persen) diantaranya sudah

mendapatkan akta kelahiran.

2. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum

melalui akta kelahiran antara lain :

a. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui arti penting akta

kelahiran, sehingga banyak yang terlambat dalam mengurus penerbitan

akta kelahiran

b. Banyak masyarakat yang kurang paham mengenai prosedur penerbitan

akta kelahiran

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :

68

lxix

1. Diadakan berbagai sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat akan

arti penting dan manfaat akta catatan sipil khsususnya akta kelahiran

beserta persyaratan dan prosedur penerbitannya

2. Masyarakat dapat menanyakan persyaratan dan prosedur penerbitan akta

catatan sipil dengan cara datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Surakarta, atau melalui telepon ke layanan akta catatan sipil di

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta

B. Saran-Saran

1. Masyarakat sadar akan arti penting akta catatan sipil khusunya akta kelahiran,

karena dengan akta kelahiran anak akan mendapat perlindungan hukum

2. Masyarakat hendaknya tidak menggunakan jasa calo dalam mengurus akta

kelahiran, karena apabila mengurus sendiri akta kelahiran di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tidak dipungut biaya

3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surakarta lebih meningkatkan

sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan mengenai akta-akta catatan sipil

khususnya akta kelahiran.

4. Pemerintah Kota Surakarta menyempurnakan Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran

Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, khususnya mengenai kelahiran yang

terjadi di luar negeri baik yang lahir dari perkawinan maupun di luar

perkawinan yang sah agar anak yang dilahirkan tersebut mendapat

perlindungan dan status hukum yang lebih jelas.

lxx

DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: UII Press

Buku Petunjuk Praktis Pembuatan Akta-Akta Kependudukan Dan Catatan Sipil. 2003. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta

Buku Panduan Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2006. 2006. Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Surakarta

Djuanda. 2004. Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah. Bandung: Alumni

Hanif Nurcholish. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Ni’matul Huda, 2005. Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

HB Sutopo, 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis), Pusat Penelitian Surakarta

Lexy J. Moleong. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Maulana Hasan Wadong. 2000. Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Grasindo.

Sarundajang. 2002. Pemerintah Daerah di berbagai Negara. Jakarta: PT Penebar Swadaya.

Shanty Dellyana. 1988. Wanita dan Anak di Mata Hukum. Yogyakarta: Liberty.

Surojo Wignjodipuro.1982. Asas-asas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung.

Surjono Sukanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sutrisno Hadi. 1989. Metodologi Penelitian Hukum. Surakarta: UNS Press.

Winarno Surakhmat. 1982. Pen gantar Penelitian Ilmiah. Yogyakarta: Transito.

70

lxxi

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan Akta Catatan Sipil

Peraturan Daerah Surakarta No. 8 Tahun 2003 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentangPenyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan Akta Catatan Sipil