Upload
vuongtuong
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME
TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR
DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
Oleh:
ELOK CHOIRUN NISAK
NIM. 031011147
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2014
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG
PAJAK DI KOTA SURABAYA
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Mengajukan Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUN
INDRAWATI, S.H., LL.M. ELOK CHOIRUN NISAK NIP. 197705202005012002 NIM. 031011147
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2014
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada hari
Senin, 13 Januari 2014
Tim Penguji Skripsi:
Ketua : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. ........................
Anggota : 1. Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H. ........................
2. Soehirman Djamal, S.H., M.S. ........................
3. Indrawati, S.H., LL.M. ........................
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Perlindungan Hukum Bagi
Wajib Pajak Reklame Terhadap Jaminan Biaya Bongkar dan Titipan Uang Pajak
di Kota Surabaya”. Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas akhir dan
sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Airlangga. Penulis memilih judul tersebut karena selain penulis
memiliki minat yang besar dalam bidang hukum pajak, juga karena untuk
menjawab pertanyaan mengenai bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi
penyelenggara reklame di Kota Surabaya terhadap pengenaan jaminan biaya
bongkar dan terhadap munculnya titipan pajak. Seperti kita ketahui bersama
bahwa pajak erat berkait dengan uang masyarakat sehingga sangat diperlukan
bentuk perlindungan hukum yang konkrit terhadap masyarakat atas terjadinya
penyalahgunaan dalam dunia perpajakan.
Penulis menyadari tanpa bantuan dari orang-orang disekitar penulis, skripsi ini
sulit untuk diselesaikan. Terutama kepada Allah SWT pemilik kerajaan langit dan
bumi. Dzat Yang Maha Penyayang dan Maha Penolong puji syukur tiada terkira
atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
ini dengan lancar dan tepat waktu. Kepada kedua orang tua terkasih, bapak Fatkul
Hadi dan Ibu Intowiyah, “matur suwun sanget bapak ibuk sampun sabar, telaten
ngasuh lan mbimbing elok miwit alit ngantos dinten niki”. Kepada 2 (dua)
penjagaku tersayang beserta keluarga, Heri Awalul Ilhamsah dan Firdia Nirsa
Yusuf terima kasih sudah menjadi mas yang baik untuk elok, dua kata yang elok
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
v
ingat “over protective” tapi elok suka. Terima kasih untuk dukungan dan doa yang
selalu dihaturkan. Dan kepada seluruh keluarga yang tidak dapat disebutkan satu
persatu, terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan semoga Allah
membalas dengan lebih.
Kepada Dekan Fakultas Hukum yang terhormat Prof. Dr. Muhammad Zaidun,
S.H., M.Si., terima kasih atas segala fasilitas yang disediakan sehingga sehingga
proses belajar penulis menjadi lebih maksimal. Pembimbing skripsi terbaik Ibu
Indrawati S.H., LL.M., terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk
membimbing skripsi ini serta kepada tim penguji Dr. Suparto Wijoyo, S.H.,
M.Hum., Dr. Deddy Sutrisno, Soehirman Djamal S.H., M.S., terima kasih atas
masukan yang sangat bermanfaat pada skripsi penulis. Ibu Sinar Aju Wulandari,
S.H., M.H., selaku dosen wali dan seluruh civitas akademika Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Airlangga terima kasih untuk ilmu dan bantuan yang
telah diberikan selama masa perkuliahan penulis.
Untuk seluruh teman-teman angkatan 2010 Fakultas Hukum Univeritas
Airlangga, terutama Mitha, Nesi, Marsa, Ollak, Teteh, Icha, Cipa, indhy dan
teman-teman KB2 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih telah
menjadi teman belajar yang baik bagi penulis. Untuk Tieffani Mega , Maya, Ito’
(teman sepembimbingan) penulis tidak akan melupakan kegalauan dan dukungan
dari kalian. Untuk Ria Permata dan Puspitasari Hidayah terima kasih untuk saran
dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis. Teman-Teman Scolah-Unair
Mengajar terima kasih untuk amanah yang telah diberikan. Damay, Merinta, Uni
Vici, Salmon, Ummik Ratna, Kak eryka, Mb Dira, Kak yuur, Mas Andri, Mas
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
vi
Royan, Mas Adyas bahagia penulis mengenal kalian terima kasih untuk
pembelajaran yang didapat di Scolah-Unair Mengajar.
Untuk keluargaku di Surabaya, seluruh penghuni Gubeng Kertajaya 7 Raya No.
46 terima kasih sudah menjadi keluarga yang baik bagi penulis. My Roommate
Ukhti Fitria Dewi tersayang terima kasih sudah menjadi “the real ukhtiku” saat
suka maupu duka. Tidak lupa untuk keluarga bahagiaku (MSDT) Hanif, Kozin,
Paksi, Chandra, Bagus (Jombang), Dery, Oka, mas Rifqi, Bang Zuhro, Naim, Adit
terima kasih sudah mengenalkan dan mengajarkan hal-hal yang luar biasa bagi
penulis, tidak lupa terima kasih telah membawa penulis ke tempat-tempat indah
ciptaan Allah. Ditunggu petualangan-petualangan selanjutnya.
Terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman teman KKN BBM 49
Kelurahan Ampel, Sarah, dek Marieska, dek Debby, Galang, Om Nuzul, Ajeng,
Ulfa, Alfa, Denny dan Fahmi. Terakhir terima kasih kepada seluruh pihak yang
tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut memberikan kontribusi dalam
penulisan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik dalam hidup
kita semua.
Skripsi ini disusun dari hasil penelitian yang jauh dari kesempurnaan. Oleh karena
itu, dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun
guna kesempurnaan skripsi ini agar dapat memberi manfaat bagi pembaca pada
umumnya dan untuk bagi penulis khususnya.
Surabaya, Februari 2014
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
vii
Abstrak
Isu sentral dari penelitian ini adalah karakteristik objek reklame yang dapat
dijadikan sumber pendapatan asli daerah Kota Surabaya menurut Undang-Undang
perpajakan di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum yang dapat dijadikan
payung bagi penyelenggara reklame terhadap jaminan biaya bongkar reklame dan
titipan uang pajak. Tipe dari penelitian ini adalah doktrinal research, dalam
penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach, yaitu suatu pendekatan
permasalahan berdasarkan legislasi dan regulasi (pendekatan perundang-
undangan). Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan terhadap
karakteristik pemungutan reklame pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 9
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame dengan
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Yaitu adanya pemungutan jaminan biaya bongkar reklame dan munculnya titipan
uang pajak sebagai akibat dari kesalahan penafsiran yang dilakukan oleh Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam menafsirkan 2 (dua)
sistem pemungutan pajak yang berlaku dalam Perda Penyelenggaraan Reklame
dan Pajak Reklame. Bentuk perlindungan hukum yang kongkrit bagi
penyelenggara reklame terhadap pemungutan jaminan biaya bongkar dan
munculnya titipan uang pajak adalah perlindungan hukum dari perspektif hukum
administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.
Kata kunci: karakteristik, Perlindungan hukum, titipan uang pajak, jaminan biaya
bongkar.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
viii
Abstract
The central issue of this research is characteristics of the object that can be used as
a source of advertisement revenue in Surabaya based on tax act in Indonesia and
legal protection that can be used as an shade for tax payer to guarantee the cost of
unloading and deposit of tax money. The type of this research is a doctrinal
research. In this research, the approach employe is statute approach, statute
approach is taken at the beggining of this research to analyze the validity basic of
the law for the taxation. The research results shows be found differences in the
characteristics of the collection advertisement in the Regional Regulation
Surabaya number 9 of 2010 Implementation of Advertising and the Advertising
Tax with act number 28 of 2009 Regional Taxes and Levies. Namely the
existence of the collection guarantees unloading costs and the emergence of
surrogate advertisement tax as a result of interpretation errors made by the
Departement of Revenue and Finance Management Surabaya in interpreting the
two (2) system of taxation applicable in the Regional Regulation of
Advertisement and Advertisement Tax . Concrete form of legal protection for the
organizer of the collection guarantees billboard unloading costs and the advent of
deposit of tax money is legal protection from the perspective of administrative
law, civil law and criminal law.
Key words : characteristic , legal protection , deposit the tax money , guarantee
unloading costs .
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 12
1.3 Penjelasan Judul 12
1.4 Alasan Pemilihan Judul 15
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 15
1.6 Metode Penelitian 16
1.6.1 Tipe Penelitian 16
1.6.2 Pendekatan Masalah 17
1.6.3 Sumber Bahan Hukum 17
1.6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 20
1.6.5 Analis Bahan Hukum 20
1.6.6 Pertanggungjawaban Sistematika 20
BAB II KARAKTERISTIK OBJEK REKLAME SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURABAYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
x
2.1 Karakteristik Objek Reklame Sebagai Sumber Pendapatan
Asli Daerah 23
2.1.1 Pengertian Reklame 23
2.1.2 Pemungutan Objek Reklame sebagai Sumber Pendapatan
Asli Daerah di Kota Surabaya 25
2.2 Karakteristik Objek Reklame Menurut Undang-Undang
No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah 33
2.2.1 Pajak Daerah Reklame 35
2.2.2 Retribusi Daerah atas Objek Reklame 35
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah Reklame 38
2.3 Karakteristik Objek Reklame Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya 42
2.3.1 Pajak Daerah Reklame 44
2.3.2iRetribusi Daerah atas Penyelenggaran Reklame 48
2.3.3 Jaminan Biaya Bongkar Reklame 52
2.3.4iSistem Pemungutan Pajak Daerah Reklame Kota Surabaya 57
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYELENGGARA REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN REKLAME KOTA SURABAYA
3.1 Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pemungutan Objek Reklame 65
3.1.1 Konsep Perlindungan Hukum 65
3.1.2iPerlindungan Hukum Penyelenggara Reklame dalam Perspektif Hukum Pajak 68
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
xi
3.1.3iPerlindungan Hukum terhadap Penyelnggara Reklame dalam Perspektif Hukum Administrasi 72
3.1.4 Upaya Perlindungan Hukum Lainnya 86
3.1.4.1 Upaya Hukum Perdata 86
3.1.4.2 Upaya Hukum Pidana 87
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan 92
4.2 Saran 93
DAFTAR BACAAN
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang sedang berkembang yang
terbagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota sedang giat-giatnya
melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan
untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui
peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.1
Hal ini tentunya selaras dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam
alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Mengingat wilayah Indonesia yang luas, sejak tanggal 1 Januari 2001
Indonesia memberlakukan otonomi daerah.2 Pelaksanaan otonomi daerah di
Indonesia didasarkan atas Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang
berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur
1 Faizah Wachidin, “Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kota Surabaya ( Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Veteran, Surabaya, 2010, h. 2
2 Marihot P Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 1
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
2
dengan undang-undang”. Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa ”pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Sejalan dengan
pelaksanaan otonomi tersebut daerah dituntut untuk memiliki sumber penerimaan
keuangan yang dapat digunakan dalam melaksanakan otonomi daerah tersebut.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya
disebut UU Pemerintahan Daerah) menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi
salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat
dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.3 Hal ini berdasarkan
pasal 157 dan Pasal 158 UU Pemerintahan Daerah.
Sejalan dengan adanya otonomi daerah, pemerintah juga menerbitkan
peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Hal
ini terbukti dengan lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-
Undang No. 34 Tahun 2000. Kemudian Undang-Undang No. 34 Tahun 2000
diubah lagi dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
Berdasarkan kewenangan pemungutannya, secara garis besar pajak daerah
dipungut oleh pemerintah daerah Provinsi yang kemudian disebut pajak propinsi
dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang kemudian disebut pajak
kabupaten/kota. Pengelompokan kewenangan jenis-jenis pajak tersebut diatur
dalam Pasal 2 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:
3 Marihot Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raja Grafindo Persada,
Jakarta,2005 hal.1
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
3
(1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok
(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan
Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak
rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya
digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai
public investment.4 Sedangkan menurut P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran kepada
negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya
menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang
langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan.5
Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan
pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan yang secara langsung
4 Rochmat Sumitro, .Asas Dan Dasar Perpajakan, Refika Aditama, Bandung, 2005
hal.2 5 Brotodiharjo dan Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak edisi keempat, Refika
Aditama, Bandung, 2003, h.2
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
4
dapat ditunjuk, maka pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat
persetujuan dari rakyat melalui DPR. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 23A
Amandemen ke III UUD NRI 1945, yaitu pajak dan pungutan lainnya yang
bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dengan
adanya undang-undang tersebut dimaksudkan dapat memberikan jaminan hukum
kepada wajib pajak agar keadilan dapat diterapkan. Disamping itu menurut Bohari
terdapat faktor lain yang juga harus diperhitungkan oleh negara adalah agar
pembuatan peraturan pajak diusahakan agar mencerminkan rasa keadilan bagi
wajib pajak, sebab tingkat kehidupan dan daya pikul anggota masyarakat tidak
sama. Anggota masyarakat ada yang mampu, kurang mampu, dan tidak mampu. 6
Menurut Marihot P. Siahaan Pajak Reklame adalah pajak atas
penyelenggaraan reklame.7 Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kota
Surabaya No. 8 Tahun 2006 jo Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kota Surabaya
No. 10 Tahun 2009 yang dimaksud reklame adalah “benda, alat, perbuatan atau
media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial,
dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu
barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu
barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau
didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah
Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah.”
Berdasarkan Pasal 2 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut,
maka Pajak Reklame tergolong sebagai Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Kota
6 Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Cetakan III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h.29
7 Ibid, Hal.323
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
5
Surabaya sebagai kota metropolitan tidak kalah pula dalam mengeluarkan produk
hukum tentang pajak daerah hal ini terbukti pada tahun 2006 telah membuat
regulasi produk hukum daerah tentang Pajak Reklame yakni Peraturan Daerah
Kota Surabaya No. 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak
Reklame yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10
Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Surabaya No. 8
Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan pajak Reklame (selanjutnya
disebut Perda Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame).
Sejalan dengan diterbitkannya peraturan tentang penyelenggaraan reklame
dan pajak reklame, pemerintah kota Surabaya berharap dengan adanya peraturan
tersebut kegiatan penyelenggaraan reklame di kota Surabaya dapat
diselenggarakan secara tertib, dengan tujuan untuk menarik investor maupun
pengusaha reklame di Surabaya. Dengan demikian pendapatan asli daerah kota
Surabaya dari sektor pajak terutama dari pajak reklame akan meningkat.
Selama ini, Pendapatan asli daerah Kota Surabaya terutama dari Pajak
Reklame sedang menunjukkan geliatnya. Hal ini terbukti, pendapatan asli daerah
Kota Surabaya dari sektor pajak reklame tahun 2012 mengalami peningkatan yang
cukup signifikan dibandingkan tahun 2011. Pernyataan tersebut selaras dengan
tabel berikut ini.8
8 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, “Catatan Atas Laporan
Keuangan 2012 Pemerintah Kota Surabaya”, www.surabaya.go.id, h.112, dikunjungi pada tanggal 23 September 2013.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
6
Tabel 1.2. Tabel Pendapatan Pajak Daerah Kota Surabaya 2011-2012
Berdasarkan tabel tersebut di atas, pajak reklame mempunyai peran dalam
peningkatan pendapatan asli daerah kota Surabaya. Peran pajak reklame dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Surabaya meningkat dari tahun 2011
ke tahun 2012. Yaitu pada tahun 2011 pendapatan pajak reklame sebesar
Rp. 90.232.362.728,38 kemudian di tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi
sebesar Rp. 117.601.450.951,00.
Kewenangan pemungutan pajak reklame di Kota Surabaya berada di
tangan Walikota Surabaya. Selanjutnya kewenangan tersebut dilimpahkan kepada
Kepala Dinas Pajak Kota Surabaya, hal ini berdasar Pasal 66 Peraturan Daerah
Kota Surabaya No. 8 Tahun 2006 Tentang penyelenggaraan Reklame dan Pajak
Reklame yang dinyatakan sebagai berikut, “Kepala Daerah dapat melimpahkan
kewenangan dalam bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah ini kepada Kepala Dinas Pajak”. Selanjutnya Peraturan Daerah Kota
Surabaya No. 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak
Reklame diubah dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
7
2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2006
Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame. Dalam hal ini Dinas
Pajak yang dimaksud dalam Perda Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame
diubah menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. Atas hal tersebut
nyatalah saat ini yang berwenang mengelola serta mengawasi penyelenggaraan
reklame di Kota Surabaya adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Kota Surabaya.
Pada sisi yang lain atas penyelenggaran reklame tersebut, pemerintah
daerah juga dapat memungut retribusi atas penyelenggaran reklame. Kewenangan
pemerintah daerah memungut retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli
daerah adalah berdasar pada Pasal 108 UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Atas hal tersebut melalui Perda tentang Penyelenggaran Reklame dan
Pajak Reklame Jo Peraturan Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Reklame menjadikan retribusi atas penyelenggaran
reklame sebagai salah satu sumber penerimaan daerah kota Surabaya. Retribusi
dimaksud adalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan reklame, retribusi
pemakaian kekayaan daerah dan retribusi pergantian biaya cetak peta.
Berkaitan dengan pemberian kewenangan pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberlakukan sistem
pembayaran pajak dengan menggunakan sistem pemungutan official assessment
system dan self assessment system. Hal ini terbukti pada Pasal 96 ayat (2 )UU
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “setiap wajib pajak wajib membayar pajak
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
8
yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib
pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
Selanjutnya pemberlakuan dua sistem pemungutan tersebut diadopsi dalam
Perda Penyelenggaran Reklame dan Pajak Reklame Jo Peraturan Walikota
Surabaya No. 79 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame. Hal
ini terbukti pada Pasal 43 Perda Penyelenggaran Reklame dan Pajak Reklame
yang dinyatakan sebagai berikut:
“(1) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak dengan cara dibayar sendiri
atau berdasarkan penetapan kepala daerah.
(2) Kepala daerah dapat menetapkan pajak terutang berdasarkan data
yang dimiliki Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.”
Namun demikian Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar
Sendiri Oleh Wajib Pajak secara tegas mengatur bawah untuk jenis pajak daerah
reklame dipungut dengan menggunakan sistem pemungutan official assessment
system. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi “jenis pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, hurud d dan ayat
(3) huruf d, huruf h, huruf j dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah”.
Yang dimaksud ayat (3) huruf d tersebut adalah pajak reklame.
Pemberlakuan dua sistem pemungutan pajak atas objek pajak reklame yang
berlaku pada pemungutan reklame Kota Surabaya, maka tentunya dapat
menimbulkan salah penafsiran yang terjadi antara pemerintah dan wajib pajak
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
9
daerah reklame. Salah penafsiran yang terjadi tersebut memunculkan “titipan uang
pajak”.
Berdasarkan berita yang sedang berkembang penyelenggara reklame dalam
hal ini adalah pengusaha reklame dibuat gemas dengan adanya jasa titipan pajak
yang ditawarkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota
Surabaya (DPPK). Dinas tersebut berdalih uang titipan pajak reklame yang
dititipkan di dinas tersebut digunakan sebagai jaminan apabila pengusaha reklame
telat melakukan pembayaran pajak reklame. Sehingga uang titipan pajak reklame
tersebut akan digunakan untuk membayar pajak reklame agar tidak jatuh tempo
dan dikenakan denda. Namun pada kenyataannya pengusaha reklame tetap
menerima tagihan pajak sekaligus tagihan denda keterlambatan atas pembayaran
pajak, padahal pengusaha reklame sudah menitipkan uang tagihan pajak
reklamenya ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kota Surabaya dengan cara
disetorkan melalui Bank Jatim ke rekening bendahara Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Kota Surabaya.9
Selain adanya jasa titipan pajak reklame, dalam penyelenggaraan reklame
juga terdapat jaminan biaya bongkar. Hal ini terbukti pada Pasal 15 Peraturan
Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2006 yang disebutkan bahwa penyelenggara
reklame dalam hal ini pengusaha reklame wajib membayar jaminan biaya bongkar
reklame. Pengenaaan jaminan biaya bongkar tersebut berkaitan dengan izin
reklame. Apabila penyelenggara reklame belum membayar jaminan biaya bongkar
maka persyaratan pengurusan izin belum dianggap lengkap akibatnya izin tidak
9 Rum, Korupsi Jambong dan Dana Titipan Pajak Reklame, www.beritametro.co.id, 14
Agustus 2013, dikunjungi tanggal 24 september 2013.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
10
dapat diterbitkan. Disisi lain dalam permohonan pengurusan izin reklame juga
terdapat pengenaan retribusi, antara lain retribusi izin mendirikan bangunan
(IMB), retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi pemakaian kekayaan
yang dikuasai pemerintah daerah (apabila tempat reklame yang dimohonkan
berada pada tempat-tempat yang dikuasai oleh pemerintah daerah). Berdasarkan
Pasal 1 angka 42 Perda tentang Pentelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame,
Jaminan biaya bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame
kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk
membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat
bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan
milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
Berbagai sikap dan tanggapan tentang jaminan biaya bongkar ternyata
terselip permasalahan di masyarakat dalam hal ini adalah pengusaha reklame.
Permasalahannya adalah bahwa Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam hal ini
diwakili oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kota Surabaya tidak
memberikan transparansi yang jelas tentang peruntukaan jaminan biaya bongkar
tersebut. Apabila sesuai dengan tujuannya untuk biaya pembongkaran reklame
yang sudah habis masa izinnya, maka pengusaha reklame tidak akan
mempermasalahkan hal tersebut. Yang menjadi masalah adalah selama ini
pengusaha reklame yang sering melakukan sendiri pembongkaran atas
reklamenya yang sudah habis masa izinnya. Mestinya jika pengusaha reklame
membongkar sendiri reklamenya maka uang jaminan biaya bongkar dikembalikan
tapi ternyata hal ini tidak pernah dilakukan dan uang jaminan biaya tersebut
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
11
dianggap hangus.10 Fakta seperti tersebut di atas tentunya tidak sedasar dengan
Pasal 38 Peraturan Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2012 yang menyatakan
bahwa jaminan biaya bongkar dapat diajukan restitusi.
Titipan uang pajak dan pemungutan jaminan biaya bongkar yang dilakukan
oleh Pemerintah Kota Surabaya ternyata tidak sesuai dengan UU tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Karena dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan
Pemerintah daerah hanya dapat memungut uang dari masyarakat yakni berupa
pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal
tersebut dikuatkan lagi dengan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia bahwa “pajak dan pungutan lain dari masyarakat yang bersifat
memaksa harus ditetapkan berdasarkan undang-undang.”
Terhadap titipan uang pajak, harus dilakukan penelitian yuridis mengenai
penyebab dari munculnya jasa titipan uang pajak dalam pemerintah kota
Surabaya. Karena titipan uang pajak yang dimaksud tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan tentang perpanjakan. Jika hal ini dibiarkan maka bukan tidak
mungkin adanya titipan uang pajak reklame di Kota Surabaya dapat
disalahgunakan. Dan tentunya merugikan masyarakat dalam hal ini adalah
penyelenggara reklame di kota Surabaya.
Atas hal tersebut terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap
hak-hak wajib pajak atas titipan uang pajak dan jaminan biaya bongkar
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk jaminan
konstitusional hak-hak wajib pajak. Bentuk perlidungan hukum tersebut antara
10 Laurensius, “Kejati Jatim Akan Usut Dugaan Korupsi Jambong dan Titipan Pajak Reklame Dispenda Surabaya”. www.kabarjagad.com, 30 Mei 2013 dikunjungi tanggal 28 September 2013.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
12
lain perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif sebagaimana
diatur dalam undang-undang perpajakan di Indonesia. Disisi lain, terdapat bentuk
perlindungan hukum diluar prespektif undang-undang perpajakan di Indonesia
antara lain adalah upaya hukum administrasi, upaya hukum perdata dan upaya
hukum pidana.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, selanjutnya dapat diajukan
rumusan permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah karakteristik objek reklame sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kota Surabaya menurut undang-undang perpajakan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penyelenggara reklame terhadap
pemungutan jaminan biaya bongkar reklame dan titipan uang pajak
reklame?
1.3 Penjelasan Judul
Judul yang dipilih dalam skripsi ini adalah: “Perlindungan Hukum Bagi
Wajib Pajak Reklame Terhadap Jaminan Biaya Bongkar dan Titipan Uang
Pajak di Kota Surabaya”. Penjelasan judul ini dimaksudkan untuk memberi
gambaran secara singkat mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas.
Selain itu, penjelasan judul ini juga dimaksudkan dapat menghindari kesalahan
penafsiran dan untuk menjaga agar tidak menyimpang dari rumusan masalah dan
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
13
tidak terlalu meluas.11 Dari judul tersebut diatas, ada beberapa hal yang perlu
diuraikan yaitu sebagai berikut:
a. Perlindungan hukum. Definisi kata perlindungan hukum Berdasarkan
kaidah bahasa indonesia perlindungan hukum berasal dari dua kata,
yaitu “perlindungan dan hukum”. Kata perlindungan hukum
berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung
atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi
perlindungan kepada orang yang lemah.12 Sedangkan yang dimaksud
dengan kata hukum, menurut Sudikno Mertokusumo adalah kumpulan
peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan
normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena
menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh
dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya
melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah.13 Jadi yang dimaksud
perlindungan hukum adalah suatu perbuatan dalam hal melindungi
subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.14
b. Wajib Pajak. Definisi kata Wajib Pajak berdasarkan Pasal 1 angka 45
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
11 Potayanda, “Status Hukum Anak Perusahaan Yang Didirikan Oleh Perusahaan
BUMN (Persero)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, h.12-13 12 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX, Balai Pustaka,
1986, h. 600 13 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty Yogyakarta,
Yogyakarta, 2008, h. 41 14 Khristine Agustina, “BAB II Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Konsumen
Dalam Karcis Parkir” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010, h.1
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
14
Retribusi Daerah adalah “orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.” Sedangkan berdasarkan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota
Surabaya No. 8 Tahun 2006 Tentang Penyelanggaraan Reklame dan
Pajak reklame yang dimaksud dengan wajib pajak reklame adalah
“orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame”.
c. Jaminan Biaya Bongkar, adalah berdasarkan Pasal 1 angka 42
Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2006 Sebagaimana telah
diubah oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2009 jo
Pasal 1 angka 44 Peraturan Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2012
adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada
Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk
membongkar reklame dan untuk pemulihan / perbaikan kembali lokasi
/ tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/ tempat
tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
d. Titipan Uang Pajak, adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
yang dimaksud titipan adalah sesuatu yang dititipkan.15 Menurut P.J.A.
Adriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan)
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung
dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai
15 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Naional, Jakarta, 2008, h. 1533
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
15
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.16 Jadi titipan uang pajak adalah uang
yang dititipkan dalam rangka pembayaran pajak.
1.4 Alasan Pemilihan Judul
Penulis memilih judul “Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Reklame
Terhadap Jaminan Biaya Bongkar dan Titipan Uang Pajak di Kota Surabaya”
adalah karena perlunya perlindungan hukum bagi wajib pajak reklame terhadap
pemungutan reklame di kota Surabaya terhadap pemungutan jaminan biaya
bongkar dan adanya titipan uang pajak, mengingat karakteristik dari pemungutan
reklame yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah kota surabaya adalah
hanya pajak daerah reklame dan retribusi atas penyelenggaran reklame. Dengan
terwujudnya perlindungan hukum bagi wajib pajak maka akan tumbuh rasa
kepercayaan dari masyarakat yang diharapkan akan mampu menarik pengusaha
ataupun investor reklame untuk menyelenggarakan reklame di Kota Surabaya
sehingga akan berdampak meningkatkan sumber pendapatan daerah Kota
Surabaya.
1.5 Tujuan dan Manfaat Penulisan
Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan wajib akademis dalam
mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga
16 Brotodiharjo dan Santoso, Op.Cit., h.2
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
16
2. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, penulis ingin
meningkatkan profesionalisme serta dapat menganalisa suatu permasalahan
dalam bidang hukum pajak terutama pajak reklame.
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan
diatas, maka manfaat yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah:
1. Untuk menambah wawasan, pemikiran, dan juga menambah pengetahuan
khususnya yang berkaitan mengenai kebijakan pemerintah dibidang
perpajakan serta pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan yang
terkait.
2. Bagi para pembaca skripsi ini diharapkan dapat membentuk gambaran dan
dapat memperoleh kejelasan mengenai kebijakan pemerintah dibidang
perpajakan daerah terutama pajak reklame.
1.6 Metodologi Penelitian
1.6.1 Tipe Penelitian
Dalam skripsi ini digunakan tipe penelitian Doctrinal Research17, yaitu
suatu penelitian yang menyediakan penjelasan/penyelesaian sistematis dari
aturan-aturan hukum yang mengatur sebuah aturan hukum tertentu serta
menjelaskan bidang-bidang yang sulit. Dalam penelitian ini berdasar pada aturan
hukum yang membahas mengenai pajak reklame yang ada dalam Undang-Undang
No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, h. 32
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
17
sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Undang-
Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Peraturan Daerah Kota Surabaya No.8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan
Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah
Kota Surabaya No. 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Surabaya No. 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak
Reklame jo Peraturan Walikota No. 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Reklame.
1.6.2 Pendekatan Masalah
Sesuai dengan penulisan skripsi ini, metode pendekatan masalah yang
digunakan penulis adalah Statute Approach, yakni suatu pendekatan permasalahan
berdasarkan legislasi dan regulasi (melalui perundang-undangan).18 Selain kedua
pendekatan tersebut, penulis juga melakukan pengamatan dan penelitian pada
DPPK (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan) Kota Surabaya Jalan
Jimerto No. 25-27 Surabaya untuk mendukung kebenaran dalam skripsi ini.
1.6.3 Sumber Bahan Hukum
Bahan Hukum yang menjadi sumber dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua)
sumber bahan hukum, yaitu:
1. Bahan Hukum Primer:
18 Ibid, h. 93
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
18
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,
artinya mempunyai kekuasaan.19 Bahan hukum tersebut merupakan norma
yang bersifat mengikat. Sumber bahan hukum dalam skripsi ini antara lain
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang No. 29 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
5. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan
6. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara
7. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara
8. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
19 Ibid, h.141
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
19
9. Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
10. Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2000 tentang Komisi
Ombudsman Nasional
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun
2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Umum Ibukota Jakarta No. 7
Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Reklame
14. Peraturan Walikota Surabya No. 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Penyelenggaran Reklame
15. Peraturan Walikota Batam No. 41 Tahun 2012 Tentang
Pelaksanaan Jaminan Bongkar
2. Bahan Hukum Sekunder:
Bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum yang menjadi bahan
penunjang dalam penulisan skripsi ini, yang terdiri dari buku-buku atau
literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, majalah, surat kabar serta media
internet yang berkaitan dengan pajak reklame dan retribusi daerah.20
20 Ibid, h. 142
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
20
1.6.4 Prosedur Pengolahan dan Pengumpulan Bahan Hukum
Untuk memperoleh bahan hukum seperti yang penulis debutkan diatas,
maka langkah pertama yang dilakukan oleh penulis adalah pencarian data pada
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya berkaitan
dengan Pajak Reklame dan Retribusi daerah yang menjadi fokus penelitian ini.
Langkah kedua, penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara
mengumpulkan data tertulis mengenai dasar-dasar teori dan ketentuan hukum
yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Untuk selanjutnya bahan-
bahan tersebut sudah diseleksi dan diklarifikasi kemudian diolah dan dirumuskan
secara sistematis dalam bab dan sub bab sesuai dengan pokok bahasan.
1.6.5 Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum yang terkumpul baik bahan hukum primer maupun sekunder
diklasifikasikan menurut isu hukum yang diajukan dalam penelitian ini.
Selanjutnya dilakukan analisa terhadap bahan-bahan hukum tersebut guna
menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini sehingga dapat
menghasilkan suatu kesimpulan.
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika
Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terbagi
dalam 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab dibagi lagi dalam beberapa sub
bab, yaitu:
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
21
BAB I adalah pendahuluan yang mengemukakan latar belakang dan
permasalahan yang timbul, yaitu menguraikan secara singkat isi dari skripsi yang
diangkat oleh penulis serta merupakan uraian yang menjadi landasan pemikiran
penulis dalam pembahasan skripsi ini dan menjadi acuan bagi pembahasan bab-
bab berikutnya. Dalam bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar
belakang beserta rumusan masalah dari permasalahan yang penulis bahas,
penjelasan judul dari skripsi penulis, alasan pemilihan judul tersebut, serta
membahas mengenai tujuan penulisan, metode penelitian yang dibagi lagi atas
pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan
hukum, dan yang terakhir adalah berisi mengenai pertanggungjawaban
sistematika dari penulisan skripsi ini.
BAB II adalah pembahasan awal mengenai karakteristik objek reklame di
Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2006
tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebgaimana telah diubah
oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Atas Peraturan daerah kota Surabaya No. 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan
Rekalme dan Pajak Reklame Jo Peraturan Walikota Surabaya No. 79 tahun 2012
Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame. Kemudian dibandingkan dengan
karakteristik objek reklame berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada bab II ini merupakan
pembahasan terhadap rumusan masalah yang pertama.
BAB III membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi wajib pajak
pemungutan reklame di Kota Surabaya terhadap penyelenggaraan reklame di Kota
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
22
Surabaya, terutama perlindungan hukum terhadap pengenaan jaminan biaya
bongkar dan terhadap titipan uang pajak. Pada bab III ini merupakan pembahasan
terhadap rumusan masalah yang kedua.
BAB IV adalah penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi,
yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan merupakan jawaban
dari dua rumusan masalah yang diangkat. Sedangkan saran merupakan
rekomendasi penulis yang terkait permasalahan yang diangkat.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
23
BAB II
KARAKTERISTIK OBJEK REKLAME SEBAGAI SUMBER
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURABAYA BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
2.1. Karakteristik Objek Reklame Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah
2.1.1. Pengertian Reklame
Pengertian reklame secara epistimologis berasal dari bahasa spanyol yaitu
“re” dan “clamos” sedangkan dalam bahasa latin berasal dari kata “re” dan
“clame” yang berarti seruan yang berulang-ulang. Menurut Berkhouwer reklame
adalah setiap pernyataan yang secara sadar ditujukan kepada publik dalam bentuk
apapun juga yang dilakukan oleh seorang peserta lalu lintas perniagaan, yang
diarahkan ke arah sasaran memperbesar penjualan barang-barang atau jasa-jasa
yang dimasukkan, oleh pihak yang berkepentingan dalam lalu lintas perniagaan1.
Sedangkan menurut W.H. Vam Baarle dan F.E. Hollander dalam buku mereka
yang berjudul “Reclamekunde”, Leiden. Reklame merupakan suatu kekuatan yang
menarik (“Klerfkracht” Bahasa Belanda) yang ditujukan kepada kelompok
pembeli tertentu, hal mana dilaksanakan oleh produsen atau pedagang agar supaya
dengan demikian dapat dipengaruhi penjualan (afzet) barang-barang atau jasa-jasa
dengan cara yang menguntungkan baginya2.
1 Winardi, Promosi dan Reklame, Mandar Maju, Bandung, 1980, h. 1
2 Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
24
Berdasarkan kamus hukum karangan Andi Hamzah yang dimaksud reklame
adalah propaganda dalam bidang komersial, dimana digunakan alat atau upaya
dalam mengerahkan opini umum ke arah yang diinginkan3. Pengertian lain dari
reklame dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 27 UU Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yaitu yang dimaksud dengan reklame adalah “ benda, alat, perbuatan, atau
media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial,
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian
umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Sedangkan Berdasarkan
Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2006 jo Pasal 1
angka 10 Peraturan daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2009 yang dimaksud
dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk
dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk
memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang
yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/ atau didengar dari suatu
tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah.
Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat diketahui bahwa reklame
mempunyai tujuan komersial yaitu untuk memperkenalkan, menganjurkan atau
memujikan suatu barang, jasa atau pun orang yang tentunya juga untuk menarik
khalayak ramai untuk memperhatikan reklame tersebut.
3 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
25
2.1.2. Pemungutan Objek Reklame sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah
di Kota Surabaya
Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Daerah menyatakan bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD
adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dengan kata lain
pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah
daerah atas segala potensi yang ada pada daerah tersebut dan sifatnya dapat
dipaksakan karena adanya peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan
perundang- undangan.4
Sejak adanya semangat otonomi daerah, daerah diberi wewenang untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.5 Dalam
melaksanakan otonomi daerah tersebut pemerintah daerah memerlukan sumber
keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Salah satu sumber keuangan
yang dimaksud adalah pendapatan asli daerah. Karena berdasarkan Pasal 157 UU
Pemerintahan Daerah disebutkan sumber penerimaan daerah terdiri atas:
a. Sumber pendapatan daerah yang disebut (PAD), yaitu: 1. Hasil pajak daerah 2. Hasil retribusi daerah
4 Reza Ardita, Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Pendapatan
Asli Daerah Kota Surabaya, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, 2012, h. 3 5 Marihot Siahaan, Pajak daerah Dan Retribusi Daerah, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2005, h. 1
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
26
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu antara lain bagian dari laba BUMD atau hasil kerja sama dengan pihak ketiga
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yaitu penerimaan daerah diluar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jas giro, hasil penjualan aset, pendapatan bunga dll.
b. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
c. Lain-lain pendapatan yang sah, yaitu hibah atau dana darurat dari pemerintah.
Sumber penerimaan daerah diluar yang disebutkan Pasal 157 UU
Pemerintahan Daerah adalah pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5
undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
b. Penerimaan pinjaman daerah
c. Dana cadangan daerah
d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Potensi pemungutan reklame yang dapat dijadikan sebagai sumber
pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah berdasarkan UU
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:
1. Pajak Reklame
Berdasarkan pada Pasal 2 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
menyebutkan bahwa jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota antara lain:
(1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
27
a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok
(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan
Atas hal tersebut berdasarkan Pasal 2 UU Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak reklame merupakan
bagian dari pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/ kota
dalam hal ini adalah Kota Surabaya yang dapat dijadikan sumber pendapatan asli
daerah Kota Surabaya.
Kota Surabaya merupakan kota metropolis yang telah mengklaim dirinya
sebagai Kota Jasa dan Perdagangan. Lebih dari itu Kota Surabaya adalah Kota
bisnis dengan berbagai aktivitas yang berlangsung. Perdagangan adalah aktivitas
utama Kota Surabaya. Secara geografis, Surabaya memang telah diciptakan
sebagai Kota Perdagangan. Sejak zaman Majapahit, kolonial, hingga saat ini,
perdagangan menjadi aktivitas utama. Kini, aktivitas perdagangan di Surabaya tak
hanya melayani kebutuhan lokal serta nasional. Surabaya mulai berkembang
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
28
menjadi kota dagang Internasional.6 Surabaya mempunyai potensi pajak reklame
yang sangat besar mengingat posisi Surabaya sebagai kota metropolis pusat
perdagangan dan jasa. Dengan posisi kota perdagangan dan jasa tersebut tentunya
para pelaku bisnis akan bertumpah di Surabaya. Sehingga untuk mengenalkan dan
mempromosikan produk-produknya mereka akan menggunakan reklame.
Pendapatan asli daerah dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui
seberapa besar potensi dari pemungutan reklame sebagai sumber pendapatan asli
daerah kota Surabaya. Berikut ini adalah tabel penerimaan pendapatan asli daerah
(PAD) Kota Surabaya beserta realisasinya:
Tabel 2.1.1 Tabel Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2010-2012 dan Realisanya7
Tahun Pendapatan
Target (Rp)
Realisasi Penerimaan (Rp)
%
2010
1.059.891.415.590,71
908.647.775.730,37
85,73%
2011
2.139.625.575.460,07
1.887.112.473.639,79
88,20%
2012
2.341.265.681.882,00
2.279.622.816.832,61
97,37%
6 Profil Kota Surabaya, Soial Ekonomi, www.surabaya.go.id, dikunjungi tanggal 3
November 2013. 7 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, “Catatan Atas Laporan
Keuangan 2012 Pemerintah Kota Surabaya”, www.surabaya.go.id, h.111-113, dikunjungi pada tanggal 4 November 2013
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
29
Dari tabel tersebut dapat diketahui pada tahun 2010 target pendapatan asli
daerah Kota Surabaya sebesar Rp. 1.059.891.415.590,71 terealisasi sebesar Rp.
908.647.775.730,37 atau 85,73% . Pada Tahun 2011 target pendapatan asli daerah
kota surabaya sebesar Rp. 2.139.625.575.460,07 terealisasi sebesar
1.887.112.473.639,79 atau 88,20%. Sedangkan pada tahun 2012 target
pendapatan asli daerah Kota Surabaya sebesar Rp. 2.341.265.681.882,00
terealisasi sebesar Rp. 2.279.662.816.832,61 atau 97,37%. Dari rincaan tersebut
dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah kota Surabaya selalu mengalami
peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.
Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang potensial. Dimana
di Kota Surabaya banyak terdapat pusat-pusat perbelanjaan dan banyak dibangun
berbagai macam properti serta berbagai usaha lainnya. Tentunya hal tersebut
membutuhkan reklame sebagai media promosi kepada masyarakat. Apabila sistem
penyelenggaraan reklame diselenggarakan dan dikelola dengan baik. Maka
kepercayaan dari pengusaha reklame akan tumbuh sehingga para pengusaha
reklame tersebut akan menyelenggarakan usaha reklamenya di Kota Surabaya.
Dampaknya potensi dari pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan asli
daerah menjadi optimal.
Potensi pajak reklame sebagai salah satu komponen pajak daerah sebagai
penyumbang pendapatan asli daerah kota Surabaya dapat diketahui dari tabel
berikut ini:
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
30
Tabel 2.1.2 Pendapatan Asli Kota Surabaya tahun 2010-2011 dari
Pajak Daerah8
Tabel 2.1.3 Pendapatan Asli Kota Surabaya tahun 2011-2012 dari Pajak Daerah9
Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan asli daerah Kota Surabaya
dari sektor pajak reklame pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 98.705.063.186,00
8 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, “Catatan Atas Laporan
Keuangan 2011 Pemerintah Kota Surabaya”, www.surabaya.go.id, h.104, dikunjungi pada tanggal 4 November 2013
9 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, “Catatan Atas Laporan
Keuangan 2012 Pemerintah Kota Surabaya”, www.surabaya.go.id, h.112, dikunjungi pada tanggal 4 November 2013
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
31
sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp. 90.232.362.728,38. Terjadi penurunan
pendapatan pajak reklame dari tahun 2010 ke tahun 2011. Namun pada tahun
2012 pendapatan pajak reklame mengalami peningkatan yang signifikan dari
tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 117.601.450.951,00.
Tabel 2.1.4 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Tahun
2010-2012
Tahun Pajak reklame Pajak Daerah Kontribusi
2010 Rp. 98.705.063.186,00 Rp. 525.403.484.538,00 18,79 %
2011 Rp. 90.232.362.728,38 Rp. 1.488.358.147.753,27 6,06 %
2012 Rp. 117.601.450.951,00 Rp. 1.852.977.636.886,55 6,35 %
Dari tabel diatas diatas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak reklame
terhadap pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Surabaya dari
tahun 2010 sampai dengan 2012 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2010 sebesar
18,79%, kemudian pada tahun 2011 mengalami penurunan yang signifikan yaitu
hanya sebesar 6,06 %. Sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan
kembali yaitu sebesar 6,35 %.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
32
Tabel 2.1.5 Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kota Surabaya Tahun 2010-1012
Tahun Pajak reklame Pendapatan Asli Daerah Kontribu
si
2010 Rp. 98.705.063.186,00 Rp. 908.647.775.730,37 10,86 %
2011 Rp. 90.232.362.728,38 Rp. 1.887.112.473.639,79 4,78 %
2012 Rp. 117.601.450.951,00 Rp. 2.279.622.816.832,61 5,16 %
Dari tabel diatas dapat diketahui kontribusi pajak reklame terhadap
pendapatan asli daerah kota Surabaya dari tahun 2010 sampai dengan 2012
mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 2010 kontribusi pajak reklame sebesar
10,86 %, sedangkan pada tahun 2011 kontribusi pajak reklame mengalami
penurunan yang sangat drastis yaitu hanya sekitar 4,78 %. Dan pada tahun 2012
mengalami peningkatan sedikit yaitu sebesar 5,16 %.
Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui, meskipun penerimaan
pendapatan asli daerah kota Surabaya dari sektor pajak reklame pada tahun 2012
nominalnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011. Tetapi pada tahun
2010 lah pajak reklame memiliki kontribusi yang paling besar dibandingkan tahun
2011 dan tahun 2012. Rationya adalah pada kenyataannya pajak reklame
mempunyai potensi yang cukup signifikan yang dapat dijadikan sumber
pendapatan daerah kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya harusnya lebih
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
33
fokus dan serius dalam mengelola pajak reklame sehingga penurunan kontribusi
reklame tahun 2011 dan tahun 2012 tidak terjadi kembali.
2.2. Karakteristik Objek Reklame Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan objek adalah
“sasaran atau tujuan”. Sedangkan berdasarkan Balck’s Law Dictionary yang
dimaksud dengan objek adalah “something sought to be attained or accomplished,
an end, goal or purpose”10. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan yang
dimaksud dengan objek reklame adalah sasaran atau tujuan dari penyelenggaraan
reklame.
Berkaitan dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang muncul
dalam penyelenggaraan reklame yakni berupa pajak daerah dan retribusi daerah,
selanjutnya penulis menguraikan perbedaan antara pajak dearah dan retribusi
daerah. Secara umum pengertian pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh
negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan
dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi
kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung.11 Berdasarkan Pasal 1 angka
10 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud pajak daerah adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan unang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
10 Henry Campbell ,black’slaw Eight Edition, West Publishing, Co USA, 2004, h..304
11 Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2005, h. 7
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
34
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Retribusi daerah, berdasarkan Pasal 1 angka 64 UU Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.
Berdasarkan penjelasan mengenai konsep pajak daerah dan retribusi daerah
diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai perbedaan antara pajak daerah dan
retribusi daerah, Slamet Munawir dalam bukunya Perpajakan Untuk SLTA
menguraikan perbedaan tersebut sebagaimana dikutip oleh Marihot P. Siahaan
antara lain sebagai berikut:12
a. Kontra prestasi pada retribusi dapat ditunjukkan secara langsung sedangkan pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjukkan secara langsung;
b. Balas jasa pada retribusi berlaku khusus hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu pihak yang telah membayar retribusi, sedangkan pajak balas jasanya berlaku umum semua rakyat menikmati balas jasa baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan membayar pajak
c. Retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu pihak yang menikmati jasa pemerintah yang ditunjuk, sedangkan pajak berlaku umum artinya berlaku utnuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.
d. Retribusi hanya dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah, sedangkan Pajak dapat dipungut oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Dalam hal ini pengaturan karakteristik objek reklame berdasarkan Undang-
Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana dijelaskan di bawah ini:
12 Ibid, hal 11
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
35
2.2.1 Pajak Daerah Reklame
Berdasarkan Pasal 47 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
dimaksud dengan objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame,
yang meliputi:
a. Reklame papan/ billboard /videotron/ megatron b. Reklame kain c. Reklame melekat, stiker d. Reklame selebaran e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan f. Reklame udara g. Reklme apung h. Reklame suara i. Reklame film / slide j. Reklame peragaan
Pengecualian terhadap objek reklame yang tidak dikenakan pajak antara
lain:13
a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta
mingguan, warta bulanan dan sejenisnya; b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan,
yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan
tempat usaha atau profesi d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemeintah atau pemerintah
daerahPenyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.2.2 Retribusi Daerah atas Objek Reklame
UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak menyebutkan secara eksplisit
mengenai pengenaan retribusi daerah atas objek reklame. Namun, berdasarkan
13 UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049), Ps. 37 ayat 3
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
36
peraturan daerah mengenai tata cara penyelenggaraan reklame di beberapa daerah,
contohnya adalah Surabaya terdapat pengenaan retribusi terhadap objek reklame.
Pengenaan retibusi tersebut diperuntukkan bagi penyelenggaran reklame jenis-
jenis tertentu, antara lain:
a. Retribusi izin mendirikan bangunan, diperuntukkan untuk jenis reklame
jenis reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang reklame
lebih dari 8 m2 ( delapan meter persegi).
b. Retribusi izin pemakaian tempat-tempat yang dikuasai daerah
c. Retribusi izin pergantian biaya cetak peta
Secara garis besar UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur, bahwa
objek dari retribusi adalah meliputi:
a. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Berdasarkan Pasal 10 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
termasuk jenis retribusi jasa umum antara lain:
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan c. Retribusi Pergantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum f. Retribusi Pelayanan Pasar g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor h. Retribusi Pemeriksaan Atas Pemadam Kebakaran i. Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus k. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
37
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
b. Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi14:
1. Pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan daerah
yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara
memadai oleh pihak swasta.
Berdasarkan Pasal 127 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
termasuk jenis retribusi jasa usaha antara lain:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah b. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan c. Retribusi Tempat Pelelangan d. Retribusi Terminal e. Retribusi Tempat Khusus Parkir f. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa g. Retribusi Rumah Potong Hewan h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga j. Retribusi Penyebrangan di Air k. Retribusi Penjualan produksi Usaha Daerah
c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan
atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14 Ibid, h. 441
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
38
Berdasarkan Pasal 140 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
termasuk jenis Retribusi Perizinan Tertentu antara lain:
a. Retribusi Izin mendirikan Bangunan (IMB)
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
c. Retribusi izin Gangguan
d. Retribusi izin Trayek
e. Retribusi izin Usaha Perikanan
Berdasarkan uraian mengenai karakteristik pemungutan reklame yang
sebagaimana diatur dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatas, maka
karakteristik pemungutan atas penyelenggaraan reklame hanya dapat dipungut
sebagai pajak daerah dan retribusi daerah.
2.2.3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah Reklame
Sistem pemungutan pajak daerah pada dasarnya sama seperti pemungutan
pajak pusat, yaitu menggunakan tiga sistem pemungutan pajak.15 Menurut
Siahaan sebagaimaan dikutip oleh Dina Aulia Yuliasni Asmadi sistem
pemungutan pajak daerah tersebut antara lain:16
1. Self Assessment System
Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terhutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
15
Dina Aulia Yuliasni Asmadi, Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Reklame atas Reklame Rokok Pada Warung Dan Kios Di Kabupaten Bogor, Skripsi, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 2011, h. 38
16 Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
39
2. Official Assessment System
Dalam sistem ini, besarnya pajak ditetapkan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah atau pejabat daerah yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Withholding System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya yang terutang oleh wajib pajak.17
Sistem pemungutan pajak daerah reklame dapat ditinjau dari sistem
pemungutan pajak yang dianut oleh UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Karena UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan landasan
yuridis dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah reklame. UU Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah menganut sistem pemungutan pajak official assessment
system dan self assessment system. Hal ini berdasar Pasal 96 ayat 2 UU tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dinyatakan bahwa “ setiap Wajib Pajak
membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar
sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan”,
Hal ini dipertegas pada penjelasan Pasal 96 ayat 2 UU tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah bahwa penentuan tata cara pengenaan pajak yang pertama
adalah pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh
Kepala Daerah melaui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain
yang dipersamakan. Cara yang kedua adalah pengenaan pajak yang memberikan
kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan,
17 Dedi Sutrisno dan Indrawati, Bahan Ajar Hukum Pajak, Surabaya, 2009, h. 43
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
40
membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak mengatur berdasarkan Pasal 3 bahwa jenis pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Kepala Daerah adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik
nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak reklame, pajak air tanah,
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Sedangkan jenis pajak yang
dibayar sendiri oleh Wajib pajak berdasarkan Pasal 4 adalah pajak bahan bakar
kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak
penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak
sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Dalam hal ini yang dimaksud dengan Official Assessment System adalah
suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah
(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-
cirinya adalah sebagai berikut:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus (fiskus aktif)
b. Wajib pajak bersifat pasif c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus d. Apabila hal ini dikaitkan dengan ajaran tentang timbulnya hutang pajak,
maka official assessment system sesuai dengan timbulnya hutang pajak menurut ajaran formal, artinya hutang pajak timbul apabila sudah ada Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari fiskus.18
18 Sumyar, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan, Andi Offset, Yogyakarta, 2004,
h. 60
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
41
Berbeda dengan official Assessment System, Self Assessment System
merupakan kebalikan dari Official Assessment System adalah suatu sistem
pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk
menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai
berikut:19
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak (wajib pajak yang aktif);
b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (fiskus pasif). Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas memberi penyuluhan, penerangan, pengawasan maupun sebagai verifikator.
Untuk mensukseskan Self Assessment System dibutuhkan beberapa prasyarat
dari wajib pajak, antara lain:20
a. Kesadaran wajib pajak (tax consciousness);
b. Kejujuran wajib pajak;
c. Kemauan membayar pajak dari wajib pajak (tax mindedness);
d. Kedisiplinan wajib pajak (tax discipline).
Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Pasal 96 ayat 2 UU Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberlakukan
dua (2) sistem pemungutan pajak yakni official assessment system dan self
assessment system. Disisi lain berdasar Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 91
Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak memberlakukan sistem
19 Ibid, hal 98 20 Erly Suandy, Hukum Pajak, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta, 2005, h. 136
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
42
pemungutan pajak daerah reklame dengan menggunakan official assessment
system. Perbedaan pemberlakuan sistem pemungutan pajak daerah reklame pada
UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Pemerintah No. 91
Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak mengakibatkan terjadinya
pertentangan norma diantara kedua peraturan tersebut. Apabila terjadi
pertentangan norma diantara dua (2) peraturan perundang-undangan maka yang
berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi. Posisi UU Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia lebih tinggi
dari pada Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah
Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak, maka dalam hal pertentangan norma tersebut yang berlaku adalah
ketentuan dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.3. Karakteristik Objek Reklame Menurut Peraturan Daerah Kota
Surabaya
Terdapat perbedaan karakteristik objek reklame pada penyelenggaraan
reklame antara UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan karakteristik objek
reklame pada penyelenggaraan reklame Perda Penyelenggaraaan Reklame dan
Pajak Reklame Kota Surabaya. Sebagai perbandingannya dapat dilihat dari tabel
berikut:
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
43
Tabel 2.1.5 Perbandingan karakteristik objek reklame UU Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dengan Perda Penyelenggaraan
Reklame dan Pajak Reklame
No Perda Penyelenggaraan Reklame dan
Pajak Reklame Kota Surabaya
UU Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
1 Pajak daerah reklame Pajak daerah reklame
2 Retribusi atas penyelenggaraan reklame yang meliputi:
a. IMB untuk konstruksi reklame
b. Pergantian biaya cetak peta
c. Pemakaian tempat yang dikuasai pemerintah
Retribusi
3 Pengenaan jaminan biaya bongkar Tidak terdapat pengenaan
jaminan biaya bongkar terhadap
penyelenggaraan reklame
Penjelasan mengenai karakteristik objek reklame Kota Surabaya,
berdasarkan Perda Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame jo Peraturan
Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2012 Tentang Tata Cara penyelenggaraan
Reklame adalah sebagai berikut:
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
44
2.3.1 Pajak Daerah Reklame
Apabila diteliti pajak reklame berasal dari dua kata “pajak dan reklame”.
Definisi Pajak itu sendiri menurut Rochmat Soemitro adalah peralihan kekayaan
dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan
surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk
membiayai public investment.21 P.J.A Adriani berpendapat pajak adalah iuran
kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi
kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara
untuk menyelenggarakan pemerintahan.22 Sedangkan menurut Soeparman
Soemahamidjaja dalam buku Santoso Brotodihardjo pajak adalah iuran wajib,
berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma
hukum, guna menutup biaya produksi barang-barnag dan jasa-jasa kolektif dalam
mencapai kesejahteraan umum.23
Definisi pajak bukan hanya menurut atau berdasarkan ahli pajak saja,
namun aturan perundang-undangan juga mengatur mengenai definisi dari pajak.
Definisi tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun
2007 Tentang KUP yaitu “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
21 Rochmat Sumitro, Asas Dan Dasar Perpajakan, Refika Aditama, Bandung, 2005, h.2 22 Santoso Brotodihardjo ,Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Kelima, Refika Aditama,
Bandung, 2005, h.2 23 Ibid, h.5
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
45
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Dari beberapa pengertian pajak diatas dapat disimpulkan beberapa karakteristik
yang melekat pada pengertian pajak, antara lain24:
1. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah; 4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila
dari pemasukkannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment;
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.
Istilah reklame berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kota
Surabaya No. 8 Tahun 2006 jo Pasal 1 angka 10 Peraturan daerah Kota Surabaya
No. 10 Tahun 2009 mempunyai definisi “benda, alat, perbuatan atau media yang
menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk
memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang
yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/ atau didengar dari suatu
tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah.”
Beranjak dari pengertian “pajak dan reklame” di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pajak reklame adalah pajak atas
penyelenggaran reklame hal ini dikuatkan oleh Pasal 1 angka 26 UU tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
24 Ibid, h. 6
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
46
yaitu yang dimaksud dengan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaran
reklame.
Pajak atas penyelenggaran reklame tentunya mempunyai objek yang akan
menjadi sasaran atas adanya pajak tersebut. Rochmat Soemitro dan Dewi Kania
Sugiharti berpendapat segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat djadikan
sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Dalam
bahasa Jerman disebut tatbestand. Keadaan, misalnya kekayaan seseorang pada
saat tertentu, memiliki kendaraan bermotor, telivisi, memiliki tanah, memiliki
barang bergerak dan sebagainya. Perbuatan, misalnya melakukan pembelian
sebuah rumah, mengadakan pertunjukkan atau keramaian, berpergian ke luar
negeri dan sebagainya. Peristiwa, misalnya kematian, keuntungan yang diperoleh
mendadak, memperoleh hadiah dari televisi dan sebagainya.25
Berdasarkan Pasal 33 Perda Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame
yang dimaksud dengan objek pajak daerah reklame adalah semua
penyelenggaraan reklame, yang meliputi:
a. reklame megatron, yaitu reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan dan/ atau tulisan yang dapat beurbah-ubah , terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya videotron dan Elektronic Display.
b. reklame berjalan, yaitu reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat beregerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ditarik oleh orang. Trmasuk didalamnya reklame pada gerobak/ rombong, kendaraan baik bermotor atau tidak.
c. reklame kain, yaitu reklame yang tutjuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan
25 Rochmat Soemitro,Op.Cit., h.101.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
47
menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
d. reklame baliho, yaitu reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
e. reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikam atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leafleat, dan reklame undangan.
f. reklame melekat, yaitu reklame yang berbentuk lemabaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
g. reklame film, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancaraka.
h. reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
i. reklame suara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
j. reklame peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
Tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Terdapat beberapa
pengecualian yang tidak termasuk objek pajak reklame, adalah penyelenggaraan
reklame yang :26
a. melalui internet, telivisi, radio, warta, harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
b. mengenai pemilikan/ peruntukan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi ¼ m2 (seperempat meter persegi) dan diselenggarakan diatas tanah/ bangunan yang bersangkutan;
c. memuat nama atau pekerjaan orang/ badan dengan ketentuan luas tidak melebihi 2 m2 (dua meter persegi) dan diselenggarakan diatas tanah / bangunan yang bersangkutan;
26 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame
dan Pajak reklame, (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8), Ps. 34
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
48
d. memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m2 (empat meter persegi) dan diselenggarakan diatas tanah/ bangunan yang bersangkutan.
2.3.2 Retribusi Daerah atas Penyelenggaraan Reklame
Retribusi reklame berasal dari dua kata yaitu “retribusi dan reklame”.
Retribusi memiliki definisi pembayaran wajib dari penduduk kepada negara
karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara
perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang
membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara27. Sedangkan
berdasarkan Pasal 1 angka 64 UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan retibusi
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan oang pribadi atau badan. Dari definsi retribusi tersebut dapat
diruaikan unsur-unsur retribusi antara lain:
a. Jasa yang dimaksud berdasarkan pasal 1 angka 65 UU tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Unsur dari jasa dibagi lagi
menjadi dua jenis, yaitu:
27
Marihot Siahaan, Pajak daerah Dan Retribusi Daerah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h.5
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
49
b. Jasa umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
c. Jasa usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.
d. Izin tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Retribusi diarahkan pada pelayanan pemerintah yang bersifat final (final
good), bukan pada pelayanan yang sifatnya intermediary service.28 Perlu diketahui
bahwa retribusi memiliki 2 fungsi, yaitu29:
a. Sebagai alat untuk mengatur (mengendalikan) pemanfaatan prasarana
dan jasa yang tersedia;
b. Merupakan pembayaran atas penggunaan prasarana dan jasa.
Prinsip yang digunakan dalam pengenaan retribusi adalah prinsip pemulihan
biaya (cost recovery). Sehingga pemungutan retribusi ditujukan untuk menutupi
28 Adrian Sutedi, Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008,
h. 7 29 Ibid
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
50
biaya operasi, pemeliharaan, depresiasi, dan pembayaran hutang.30Beranjak dari
pengertian, fungsi dan prinsip dari retribusi maka dapat disimpulkan beberapa
karakteristik dari retribusi, yaitu31:
a. Bentuk kontra prestasi dari retribusi ditujukan secara langsung terhadap individu dan atau terhadap golongan;
b. Apabila dilihat dari sifat pemungutannya maka retribusi hanya berlaku terhadap orang tertentu, yaitu orang yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk;
c. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak;
d. Retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.
Definisi reklame berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kota
Surabaya No. 8 Tahun 2006 jo Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kota Surabaya
No. 10 Tahun 2009 mempunyai definisi “benda, alat, perbuatan atau media yang
menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk
memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang
yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu
tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah.”
Sesuai dengan definisi dari dua kata pembentuk retibusi reklame yaitu
“retribusi dan reklame” maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan retribusi
reklame adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah
30 Ibid 31 Marihot Siahan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2005, h. 11
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
51
untuk kepentingan oang pribadi atau badan dalam rangka penyelenggaran
reklame.
Objek retribusi reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8
Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya No.
10 Tahun 2009 jo Peraturan Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2012 Tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Reklame adalah:
a. Retribusi izin pemakaian tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah
Daerah;
b. Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), retribusi jenis ini khusus
untuk reklame yang harus memiliki IMB. Contohnya adalah jenis
reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang reklame lebih
dari 8 m2 ( delapan meter persegi);
c. Retribusi penggantian biaya cetak peta, sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Walikota Surabaya No. 5 tahun 2012 tentang Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Peta.
Jadi pengenaan retribusi atas penyelenggaran reklame di Kota Surabaya
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun
2009 jo Peraturan Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2012 Tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Reklame yang antara lain retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), retribusi izin pemakaian tempat-tempat yang dikuasai pemerintah, dan
retribusi penggantian biaya cetak peta. Dimana retribusi izin mendirikan
bangunan (IMB) merupakan jenis dari retribusi perizinan tertentu, retribusi izin
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
52
pemakaian tempat-tempat yang dikuasai pemerintah merupakan jenis dari
retribusi jasa usaha dan retribusi penggantian biaya cetak peta merupakan jenis
dari retribusi jasa umum. Sehingga pengenaan retribusi atas penyelenggaraan
reklame di Kota Surabaya sesuai dengan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
2.3.3 Jaminan Biaya Bongkar Reklame
Pengertian jaminan biaya bongkar berdasarkan Pasal 1 angka 42 Peraturan
Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2006 Sebagaimana telah diubah oleh
Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 44
Peraturan Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2012 adalah biaya yang dibayarkan
oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh
Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan / perbaikan
kembali lokasi / tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/ tempat
tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2012
yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8
Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya No.
10 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap penyelenggaraan reklame di Kota
Surabaya dikenakan jaminan biaya bongkar. Pengenaan jaminan biaya bongkar
dimaksud tentunya mempunyai tujuan tertentu.
Beranjak dari pengertian dari jaminan biaya bongkar di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa tujuan dari pengenaan jaminan biaya bongkar adalah pertama,
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
53
untuk membongkar reklame dan kedua, adalah untuk pemulihan/perbaikan
kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame. A contrarionya biaya
jaminan bongkar reklame bukan termasuk sumber pendapatan daerah.
Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kota Surabaya tahun
2011 dan tahun 2012, titipan dana pihak ketiga dari jaminan bongkar reklame di
bendahara umum daerah (BUD) kota Surabaya pada tahun 2011 adalah sebesar
Rp. 20.622.548.656,0032 sedangkan titipan jaminan bongkar reklame Per 31
Desember 2012 adalah Rp. 26.105.173.256,00. Pada Tahun 2012 juga terdapat
penambahan titipan jaminan biaya bongkar reklame sebesar
Rp. 5.504.654.776,00.33
Meskipun biaya jaminan bongkar reklame dapat diajukan restitusi. Namun
berdasarkan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame batas waktu pengajuan restitusi
tersebut adalah sangat singkat, yaitu hanya satu (1) bulan. Setelah jangka waktu
pengajuan restitusi terlampaui, dan penyelenggara reklame tidak mengajukan
permohonan restitusi untuk jaminan biaya bongkarnya maka tanpa pemberitahuan
dan persetujuan dari penyelenggara reklame, jaminan biaya bongkar tersebut
langsung dimasukkan ke kas daerah dan dianggap sebagai pendapatan daerah.
Mengingat jangka waktu pengembalian pajak lebih bayar adalah dua belas (12)
32 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, “Catatan Atas Laporan
Keuangan 2011 Pemerintah Kota Surabaya”, www.surabaya.go.id, h.88, dikunjungi pada tanggal 23 September 2013
33 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, “Catatan Atas Laporan
Keuangan 2012 Pemerintah Kota Surabaya”, www.surabaya.go.id, h.98, dikunjungi pada tanggal 23 September 2013
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
54
bulan, seharusnya batas waktu pengajuan restitusi terhadap jaminan biaya bongkar
tersebut lebih diperpanjang. Karena titipan jaminan biaya bongkar tersebut
merupakan hak mutlak dari penyelenggara reklame. Serta mengingat titipan
jaminan biaya bongkar adalah bukan merupakan sumber pendapatan asli daerah
kota Surabaya dan mengingat tujuan dari jaminan biaya bongkar adalah untuk
membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat
bekas diselenggarakannya reklame.
Jaminan biaya bongkar dengan retribusi sama-sama memiliki imbalan
prestasi yang langsung, namun karakteristik titipan jaminan biaya bongkar
reklame tidak sama dengan karakteristik retribusi. UU Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah tidak mengatur tentang adanya jamianan biaya bongkar reklame. Namun
demikian terdapat peraturan daerah mengenai penyelenggaraan reklame beberapa
kota di Indonesia mengatur mengenai jaminan biaya bongkar reklame. Contohnya
adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2007 Tentang
Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Umum Ibukota
Jakarta No. 7 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Mengingat tujuan
titipan jaminan biaya bongkar adalah sabagai biaya untuk membongkar reklame
dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya
reklame adalah suatu kewajaran apabila pemerintah kota Surabaya
mempergunakan jaminan biaya bongkar sebagai antisipasi dari mengelaknya
penyelenggara reklame yang tidak beritikad baik membongkar reklamenya setelah
izin yang diberikan sudah berakhir. Namun, pengenaan tersebut harusnya diatur
dengan mekanisme yang jelas, Sebagai contohnya adalah Peraturan Walikota
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
55
Batam No. 41 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Jaminan Bongkar Dalam
Penyelenggaraan Reklame.
Berikut adalah perbedaan pelaksanaan jaminan biaya bongkar antara
Pemerintah Kota Surabaya sesuai yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya
No. 79 Tahun 2012 dan pelaksanaan jaminan biaya bongkar Pemerintah Kota
Batam sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam No. 41 Tahun 2012.
Tabel. 2.1.6 Perbedaan Pelaksanaan Jaminan Biaya Bongkar Kota Batam dan Kota Surabaya
Jaminan Biaya Bongkar Batam Jaminan Biaya Bongkar
Surabaya
Rekening atas nama jaminan biaya bongkar Rekening atas nama perhitungan
pihak ketiga
Apabila penyelenggara reklame membongkar
sendiri reklamenya tetapi tidak mengajukan
restitusi terdapat pemberitahuan sebanyak 3
kali, baru setelah pemberitahuan tersebut
jaminan biaya bongkar dimasukkan ke dalam
rekening kas daerah
Tidak ada pemberitahuan.
Langsung dimasukkan ke
rekening kas daerah.
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, apabila rekening disendirikan atas
nama jaminan biaya bongkar, maka dana tersebut tidak akan tercampur dengan
dana-dana yang lain. Berbeda dengan perhitungan pihak ketiga yang tentunya itu
bukan hanya jaminan biaya bongkar reklame tetapi juga dari hal-hal lain yang
sifatnya dari pihak ketiga. Kemudian dalam mekanisme jaminan biaya bongkar
reklame kota Batam, terdapat pemberitahuan terlebih dahulu dalam hal
penyelenggara reklame membongkar sendiri reklamenya tapi tidak mengajukan
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
56
restitusi sebelum pada akhirnya dimasukkan ke rekening kas daerah. Hal ini
menunjukkan adanya itikad baik dari Pemerintah Kota Batam agar tidak terjadi
pelanggaran hak terhadap penyelenggara reklame. Berbeda dengan Pemerintah
Kota Surabaya yang tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu.
Terhadap pemungutan jaminan biaya bongkar, sudah menjadi kewajiban
bagi pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam
menetapkan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota mengenai Tata Cara
Penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya materi muatannya mengacu serta
tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah oleh
Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 dan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sejalan dengan hal tersebut di atas berdasar pada Pasal 14 Undang-Undang
No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang
dinyatakan “materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau
penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi”.
Sehingga mengenai Perda Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame jo
Peraturan Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Reklame yang memberlakukan pemungutan terhadap jaminan
biaya bongkar telah terjadi pertentangan norma dengan peraturan yang lebih
tinggi. Dimana UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya mengatur
bahwa yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
57
daerah adalah hanya pajak daerah dan retribusi daerah. Namun, dalam prakteknya
ternyata tidak hanya Kota Surabaya yang memberlakukan pemungutan terhadap
jaminan biaya bongkar reklame, tetapi kota-kota maju seperti Kota Jakarta dengan
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Umum Ibukota Jakarta No. 7 Tahun 2004
Tentang Penyelenggaraan Reklame; Kota Batam dengan Peraturan Walikota
Batam No. 41 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Jaminan Bongkar Dalam
Penyelenggaran Reklame juga memberlakukan pemungutan terhadap jaminan
biaya bongkar reklame.
Seperti penulis sudah paparkan diatas mengenai karakteristik pemungutan
reklame berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa UU Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah tersebut telah mengatur dengan tegas bahwa yang
dapat dipungut dari penyelenggaran reklame di pemerintahan daerah
kota/kabupaten adalah hanya Pajak Daerah Reklame dan Retribusi Reklame yang
objeknya berkaitan dengan reklame antara lain retribusi Izin Mendirikan
Bangunan, retribusi pergantian biaya cetak peta dan retribusi pemakaian kekayaan
daerah. Atas hal tersebut terdapat perbedaan mengenai karakteristik pemungutan
reklame berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kerakteristik
pemungutan reklame dalam Perda Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame
Kota Surabaya yaitu mengenai adanya pemungutan jaminan biaya bongkar.
2.3.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah Reklame Kota Surabaya
Sistem pemungutan pajak daerah reklame kota Surabaya diatur dalam Pasal
43 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
58
Daerah Kota Surabaya No. 8 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan
Pajak Reklame yang berbunyi “Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak dengan
cara dibayar sendiri atau berdasarkan penetapan Kepala Daerah. Kemudian ayat 2
(dua) Pasal 43 mengatur “Kepala Daerah dapat menetapkan pajak terutang
berdasarkan data yang dimiliki Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
Penjelasan Pasal 43 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban pajak
dibayar sendiri adalah (self assessment system) adalah pengenaan pajak yang
memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Sedangkan
yang dimaksud dengan berdasarkan penetapan Kepala Daerah (official assessment
system) adalah pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu
ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau
dokumen lain yang dipersamakan.
Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Daerah No. 10 tahun 2009 Tentang
perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan
Reklame dan Pajak Reklame dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) sistem
pemungutan pajak daerah reklame di Kota Surabaya. Dua sistem pemungutan
pajak daerah tersebut adalah self assessment system dan official assessment
system. Dimana apabila dalam satu peraturan memberlakukan mengenai dua
sistem pemungutan pajak pada satu objek yang sama yaitu dalam hal ini adalah
pajak daerah reklame maka dapat dipastikan akan menimbulkan salah penafsiran
antara wajib pajak daerah reklame dengan Pemerintah Kota Surabaya mengingat
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
59
self assessment dan official assessment adalah dua sistem pemungutan pajak yang
bertolak belakang. Salah penafsiran yang dimaksud adalah apabila wajib pajak
daerah reklame menggunakan self assessment system, maka sebelum tanggal jatuh
tempo penagihan pajak terutang, wajib pajak sudah membayar tagihan pajak
terutangnya dengan cara mengirimkan tagihan pajaknya untuk menghindari denda
keterlambatan. Namun dapat terjadi juga pihak Pemerintah Kota Surabaya juga
mengirimkan tagihan pajak terutang dari wajib pajak daerah reklame yang telah
membayar pajak terutangnya. Karena Pemerintah Kota Surabaya menggunakan
official assessment system. Tentunya kondisi seperti ini dapat menimbulkan
munculnya dana titipan uang pajak didalam rekening kas daerah kota Surabaya.
Selain ketiga karakteristik pemungutan reklame di Kota Surabaya seperti
tersebut diatas, ternyata fakta dilapangan ditemui adanya jasa titipan uang pajak.34
Pada awalnya jasa titipan uang pajak tersebut digunakan sebagai jaminan
apabila pengusaha reklame telat melakukan pembayaran pajak reklame. Sehingga
uang titipan pajak reklame tersebut akan digunakan untuk membayar pajak
reklame tersebut agar tidak jatuh tempo dan dikenakan denda. Namun pada
kenyataannya pengusaha reklame tetap menerima tagihan pajak sekaligus tagihan
denda keterlambatan atas pembayaran pajak padahal pengusaha reklame sudah
menitipkan uang tagihan pajak reklamenya ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Kota Surabaya.35 Kuasa Hukum Persatuan Perusahaan Periklanan Jawa
34 Rum, “Korupsi Jambong dan Dana Titipan Pajak Reklame”, www.beritametro.co.id,
14 agustus 2013, dikunjungi tanggal 24 september 2013. 35 Laurensius, “Kejati Jatim Akan Usut Dugaan Korupsi Jambong dan Titipan Pajak
Reklame Dispenda Surabaya”. www.kabarjagad.com, 30 Mei 2013 dikunjungi tanggal 28 September 2013.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
60
Timur (P3I) Jatim Ma’ruf Syah dalam wawancaranya dengan kabarbisnis.com
mengatakan uang titipan disetorkan untuk mengantisipasi denda yang dikenakan
wajib pajak sebagai akibat keterlambatan. Hal tersebut dilakukan berkenaan
dengan proses perpanjangan yang tidak kunjung selesai dan tidak keluar SKPD.
Namun, setelah SKPD keluar, wajib pajak tetap dibebani denda 2 % per bulan.
Sehingga dalam hal ini diasumsikan bahwa wajib pajak tidak membayar pajak di
tahun sebelumnya.36
Kajian yuridis terhadap munculnya dana titipan pajak pada Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Kota Surabaya sebagai akibat adanya pemberlakuan
2 (dua) sistem pemungutan pajak terhadap pajak daerah reklame sebagaimana
yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah oleh
Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah kota Surabaya No. 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan
Reklame dan Pajak adalah karena terjadinya salah penafsiran oleh Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya.
Terjadi kesalahan penafsiran oleh pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini
adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya atas
pemberlakuan 2 (dua) sistem pemungutan pajak pada UU Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kesalahan
penafsiran tersebut adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) Kota
Surabaya hanya mengakui sistem pemungutan pajak daerah reklame dengan
36 T.n., “Diduga korupsi soal reklame pejabat pemkot Surabaya dilaporkan
kekejaksaan”, kabarbisnis.com. 13 Mei 2013., dikunjungi pada tanggal 10 September 2013.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
61
menggunakan official Assessment System. Padahal Perda Penyelenggaraan
Reklame dan Pajak Reklame Kota Surabaya dengan tegas mengatur bahwa sistem
pemungutan pajak daerah reklame yang berlaku di Kota Surabaya adalah official
assessment system dan self assessment system. Hal ini diperkuat UU Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah yang memberlakukan 2 (dua) sistem pemungutan pajak
yaitu Official assessment system dan self assessment system. Sehingga wajib pajak
reklame yang telah membayarkan sendiri tagihan pajak reklamenya (dengan
menggunakan self assessment system) tidak diakui oleh pihak Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya. Pada akhirnya jumlah tagihan
pajak yang telah dibayarkan dan tidak diakui tersebut disebut dengan “dana titipan
uang pajak”. Pada sisi lain sistem restitusi pajak yang merupakan akibat dari
kesalahan penafsiran tersebut, yang juga merupakan realisasi atas asas
transparansi belum diatur dalam peraturan daerah Kota Surabaya mengenai
penyelenggaraan reklame. Sehingga wajib pajak yang telah membayarkan tagihan
pajaknya sendiri yang kemudian tidak diakui oleh Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan (DPPK) Kota Surabaya kesulitan untuk mendapatkan uang pajaknya
yang telah dibayarkan. Kondisi seperti ini tentunya sangat merugikan
penyelenggara reklame.
Sementara permasalahan mengenai jasa titipan uang pajak tidak hanya
berhenti pada landasan yuridisnya saja. Tetapi dalam prakteknya ternyata wajib
pajak reklame tetap menerima tagihan pajak sekaligus tagihan denda
keterlambatannya. Dan pada akhirnya wajib pajak reklame membayar lagi atas
tagihan pajak beserta denda keterlambatannya. Padahal kenyataannya wajib pajak
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
62
reklame sudah membayarkan tagihan uang pajaknya ke Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Hal tersebut dilakukan oleh wajib pajak
reklame dengan menggunakan sistem pemungutan pajak self assessment system.
self assessment system tersebut merupakan sistem pemungutan pajak yang juga
berlaku pada pemungutan pajak daerah reklame di Kota Surabaya yang sesuai
dengan Perda Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame. Seharusnya tagihan
pajak yang telah dibayarkan tersebut yang tidak diakui oleh Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya yang kemudian disebut titipan
uang pajak dikembalikan kepada wajib pajak reklame yang berhak karena wajib
pajak reklame yang berhak tersebut juga telah membayar tagihan pajaknya dengan
menggunakan sistem pemungutan official assessment system.
Terhadap titipan pajak tersebut apabila ternyata tidak dikembalikan kepada
wajib pajak reklame yang berhak, maka Pemerintah Kota Surabaya telah
melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang. Tindakan penyelahgunaan
wewenang tersebut erat berkait dengan pemberian kewenangan kepada
pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam hal ini adalah Pemerintah Kota
Surabaya untuk melakukan pemungutan pajak daerah reklame. Pemberian
kewenangan tersebut juga diikuti dengan pemberian kewenangan dalam hal
perlindungan hukum bagi hak-hak wajib pajak. Selain itu, terjadi cacat prosedur
dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan (DPKK) Kota Surabaya salah menafsirkan sistem pemungutan pajak
daerah reklame yang diberlakukan Perda Penyelenggaraan Reklame dan Pajak
Reklame Kota Surabaya. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan (DPPK)
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
63
Kota Surabaya hanya mengakui sistem pemungutan pajak daerah reklame official
assessment system, padahal dalam Perda Penyelenggaraan Reklame dan Pajak
Reklame juga memberlakukan self assessment system, kondisi seperti ini yang
memunculkan dana titipan pajak. Sehingga hal tersebut dapat menjelaskan bahwa
tindakan pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak tidak sedasar dengan
undang-undang.
Pada sisi yang lain hak wajib pajak tersebut juga dilindungi oleh konstitusi
sebagaimana tercantum dalam UU NRI 1945. Serta Pemerintah Kota Surabaya
tidak konsisten terhadap Peraturan Daerah yang dibuat dalam hal ini mengenai
Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame yang bertujuan dapat memberikan
perlindungan hukum terhadap penyelenggara reklame, biro reklame dan
masyarakat pada umumya37 namun pada kenyataannya tidak memberikan
perlindungan hukum terhadap penyelenggara reklame.
Karakteristik pemungutan reklame yang dapat dijadikan sumber
pendapatan daerah berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah
hanya pajak daerah reklame dan retribusi daerah. Namun, pemerintah kota
Surabaya melalui Perda Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame memiliki
karakteristik pemungutan reklame yang meliputi pajak daerah reklame, retribusi
reklame dan pemungutan jaminan biaya bongkar. Disisi lain, terdapat dana titipan
pajak sebagai akibat dari kesalahan penafsiran yang dilakukan oleh Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya dalam hal
pemberlakuan 2 (dua) sistem pemungutan pajak pada Peraturan Daerah Kota
37 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8), Penjelasan Umum.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
64
Surabaya No. 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak
Reklame sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8
Tahun 2006 tentang Penyelenggaran Reklame dan Pajak Reklame.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
65
BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYELENGGARA REKLAME
TERHADAP PEMUNGUTAN REKLAME KOTA SURABAYA
3.1 Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pemungutan Objek Reklame
3.1.1 Konsep Perlindungan Hukum
Negara Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) tidak terlepas dari
syarat-syarat dasar rechtsstaat. Syarat-syarat tersebut menurut Astim Riyanto
dalam bukunya yang berjudul Teori Konstitusi: 2006 antara lain1:
1. Asas legalitas bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (wettelijke grondslag). Dengan landassan ini, Undang-Undang dalam arti formal dan UUD sendiri merupakan tumpuan dasar tindakan pemerintah. Dalam hubungan ini pembentukan Undang-Undang merupakan bagian penting dari negara hukum.
2. Pembagian Kekuasaan Syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
3. Hak-hak dasar (grondrechten) Hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang.
4. Pengawasan pengadilan Bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan (rechmatigheidstoetsing) tindakan pemerintah.
Menurut Philipus M. Hadjon ide sentral dari pada “rechtsstaat” adalah
adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, yang
bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya undang-undang dasar
1 Astim Riyanto, Teori Konstitusi, Yapemdo, Bandung, 2006, h. 275-276
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
66
akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan.
Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindarkan penumpukan kekuasaan
dalam satu tangan yang sangat cenderung kepada penyalahgunaan kekuasaan.2
Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M.
Hadjon adalah antara lain:
1. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah
bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Prinsip negara hukum
Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak
asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari
pada negara hukum
Berkaitan dengan tindak pemerintah sebagai titik sentral Philipus M. Hadjon
membedakan dua macam perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum
preventif dan perlindungan hukum represif. Berikut ini adalah penjelasan
mengenai kedua macam perlindungan hukum tersebut:
- Yang dimaksud perlindungan hukum preventif adalah bentuk
perlindungan hukum yang memberikan kesempatan untuk mengajukan
keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan
2 M. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 76-77
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
67
pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum
preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa . Perlindungan
hukum jenis ini sangat besar artinya bagi tindak pemerinah yang
didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya
perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-
hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.3
- Yang dimaksud perlindungan hukum represif adalah perlindungan
hukum yang diberikan kepada rakyat untuk menyelesaikan sengketa
akibat ditetapkannya suatu tindak pemerintahan yang merugikan
masyarakat.4
Berdasarkan Blaks’s Law Dictionary definisi dari perlindungan hukum
adalah 1. A body of substantive law in which liability is based not on tort or
contract but on the defendan’s unjust enrichment; 2. The set of remidies
associated with the body of law, in which the measure of recovery is usu based on
the plaintiff’s loss, but on the defendan’s gain; 3. Return or restoration of some
specific thing to its rightful owner or states.5
Berdasarkan kaidah bahasa Indonesia perlindungan hukum berasal dari dua
kata, yaitu “perlindungan dan hukum”. Kata perlindungan hukum berdasarkan
Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung atau merupakan
perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang
3 Ibid, h. 4 4 Ibid, h. 5 5 Henry Campbell, Black’s Law Eight Edition, West Publishing, USA, 2004, h. 1339
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
68
lemah.6 Sedangkan yang dimaksud dengan kata hukum, menurut Sudikno
Mertokusumo adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang
bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif
karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh
dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya
melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah.7 Jadi yang dimaksud perlindungan
hukum adalah suatu perbuatan dalam hal melindungi subjek-subjek hukum
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat
dipaksakan dengan suatu sanksi.8
3.1.2 Perlindungan Hukum Penyelenggara Reklame dalam Perspektif
Hukum Pajak
Menurut P.J.A Adriani pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk,
dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.9
Wajib pajak sebagai subjek dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia
harus dilindungi kepentingannya. Karena dimungkinkan terjadi penyalahgunaan
6 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indoensia, Cetakan IX, Balai Pustaka,
Jakarta, 1986, h. 600 7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu pengantar, Liberty, Yogyakarta,
2008, h.41 8 Khristine Agustina, BAB II Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Konsumen Dalam
Karcis Parkir, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010, h.1
9 Santoso Brotodihardjo ,Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Kelima, Refika Aditama, Bandung, 2005, h.2
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
69
kewenangan yang dilakukan oleh petugas pajak yang nantinya dapat merugikan
wajib pajak.10
Penyelesaian sengketa sebagai wujud dari perlindungan hukum bagi wajib
pajak berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 16
Tahun 2000 tentang KUP terdapat dua bentuk. Pertama, penyelesaian sengketa
yang diselesaikan oleh pihak yang terlibat dalam sengketa itu sendiri yakni Dirjen
Pajak. Berdasarkan Pasal 16 jo Pasal 36 KUP bentuknya melalui keberatan dan
permohonan pembetulan. Kedua, penyelesaian yang diselesaikan oleh pihak/
instansi yang tidak terlibat dalam sengketa yakni Pengadilan Pajak melalui
banding dan gugatan. Selanjutnya, atas putusan banding dan gugatan tersebut para
pihak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung untuk hal yang
sifatnya khusus.11
Jaminan perlindungan hukum bagi wajib pajak daerah reklame berdasarkan
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
jo Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan
Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah
Kota Surabaya No. 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Surabaya No. 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak
Reklame antara lain :
10 Muhammad Muharror habibi, “Perlindungan Hukum Wajib Pajak atas Penerbitan
Surat Paksa oleh Direktorat jenderal Pajak”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, h.51
11 Wiratni Ahmadi, Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 72
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
70
1. Perlindungan hukum preventif
Berdasarkan Pasal 103 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur
bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada kepala daerah atau
pejabat yang ditunjuk atas suatu:
a. SPPT b. SKPD c. SKPDKBT d. SKPDLB e. SKPDN f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Keberatan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan, atau pemungutan diterima
oleh wajib pajak dan paling tidak wajib pajak sudah membayar sejumlah
tagihan yang telah disetujui oleh wajib pajak.
Berdasarkan Pasal 57 Perda Penyelenggaraan Reklame dan Pajak
Reklame Kota Surabaya menyebutkan bahwa wajib pajak dapat mengajukan
keberatan kepada kepala daerah atas suatu:
a. SKPD b. SKPDKB c. SKPDKBT d. SKPDLB e. SKPDN
Permohonan keberatan tersebut harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan
sejak diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN
tersebut, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
71
Pasal 57 tersebut juga mengatur bahwa dalam mengajukan permohonan
keberatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia b. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang
dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak
c. Menyatakan alasan-alasan yang jelas.
2. Perlindungan hukum represif
Berdasarkan Pasal 105 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib
pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah. Permohonan banding tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan
tersebut.
Berdasarkan Pasal 58 Perda Penyelenggaraan Reklame dan Pajak
Reklame Kota Surabaya diatur bahwa wajib pajak dapat mengajukan
permohonan banding kepada pengadilan pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan
setelah keputusan keberatan diterima.
Jadi, terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi wajib pajak
daerah reklame berdasarkan undang-undang perpajakan. Pertama,
perlindungan hukum preventif yaitu dengan mengajukan keberatan kepada
kepala daerah dalam hal ini adalah walikota surabaya. Kedua, perlindungan
hukum represif yaitu dengan cara mengajukan permohonan banding kepada
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
72
pengadilan pajak apabila tidak puas terhadap keputusan keberatan yang
sudah diterima.
3.1.3 Perlindungan Hukum terhadap Penyelenggara Reklame dalam
Perspektif Hukum Administrasi
Sejak adanya semangat otonomi daerah, daerah diberi wewenang untuk
mengatur dan mengurus sendiri pemerintahanya. Pemberian wewenang tersebut
berdasarkan atas asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan
oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.12 pemberian
wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintah daerah
menimbulkan hak dan kewajiban bagi daerah. Salah satu hak dari daerah sebagai
konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah daerah mempunyai hak
untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah.13
Tindakan pemerintah Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan otonomi
daerah dalam hal ini pemungutan pajak daerah reklame telah mengeluarkan aturan
kebijakan berupa peraturan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota
Surabaya No. 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak
Reklame sebagai mana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kota Surabaya No. 8 tahun
2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame jo Peraturan
Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
12 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembar Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), Pasal 1 angka 6 13 Ibid, Pasal 21 huruf d,
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
73
Reklame. Dimana peraturan daerah sebagai wujud dari kebijakan yang
dikeluarkan pemerintah tersebut menimbulkan salah penafsiran antara pemerintah
Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
(DPPK) Kota Surabaya dengan wajib pajak daerah reklame dalam hal ini
penyelenggara reklame.
Yang dimaksud dengan tindakan pemerintah adalah tindakan pemerintah
sebagai subjek hukum yang berupa tindakan nyata dan atau tindakan hukum.
Sebagaimana dikutip oleh Ridwan, C.J.N. Versteden dalam bukunya inleiding
Algemeen Bestuursrecht menjelaskan bahwa tindakan nyata adalah tindakan-
tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak
menimbulkan akibat-akibat hukum.14 Sedangkan tindakan hukum menurut
J.B.J.M. ten Berge dalam bukunya Bescherming Tegen Overheid sebagaimana
dikutip oleh Ridwan mendefinisikan tindakan “Een rechtshandeling is gericht op
het scheppen van rechten of plichten” (tindakan hukum adalah tindakan yang
dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban).15 Tindakan hukum adalah
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi
negara yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang
pemerintahan atau administrasi negara.16
Dalam suatu negara hukum setiap tindakan hukum pemerintahan selalu
harus didasarkan pada asas legalitas atau harus berdasarkan aturan perundang-
14 Ridwan HR., Hukum Adminstrasi Negara Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2011, h. 109 15 Ibid, h. 110
16 Ibid, h. 51
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
74
undangan yang berlaku. Artinya tindakan hukum pemerintahan itu pada dasarnya
adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.17
Tindakan hukum pemerintah Kota Surabaya berupa pengeluarkan aturan
kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun
2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagai mana telah
diubah oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah kota Surabaya No. 8 tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame jo Peraturan Walikota Surabaya
No. 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame perlu dikaji
keabsahannya.
Berbicara mengenai keabsahan tindakan pemerintahan, terdapat tolak ukur
yang dapat dijadikan acuan untuk menilai keabsahan dari tindakan pemerintahan
tersebut. Tolak ukur tersebut adalah ruang lingkup keabsahan yang meliputi:18
1. Wewenang
Bagir Manan mendefinisikan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan
17 Ibid, h. 119
18Philipus M. Hadjon, Tolak Ukur Keabsahan Tindak Pemerintahan dan Keputusan Tata Usaha Negara, Makalah, disampaikan pada penyelenggaraan House Legal Training Hukum Administrasi dan PTUN, tanggal 19-29 Juli 2004, h.1
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
75
pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.19 Wewenang sebagai tolak ukur keabsahan tindakan pemerintahan terdiri dari
tiga (3) elemen, yaitu:
a. Dasar hukum: Berkaitan dengan pendekatan kekuasaan yaitu segala tindakan pemerintah harus ada dasar hukumnya.
b. Pengaruh: Berkaitan dengan pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu berkaitan dengan aspek perlindungan hukum terhadap masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah.
c. Konformitas: Berkaitan dengan pendekatan fungsionaris yaitu bahwa segala tindakan yang dilakukan pemerintah adalah untuk melakukan pelayanan.
Sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan,
kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut
diperoleh melalui tiga (3) cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.20
Menurut Indroharto, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan
yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.21
Mengenai delegasi dan mandat H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbelt
mendefinisikan sebagai berikut:
a. Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuur sorgaan aan een ander, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
b. Mandaat: een besuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).22
19 Bagir Manan, wewenang provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi
Daerah, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 13 Mei 2000, h. 1-2
20 Ridwan H.R., Op. Cit, h. 101 21 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993. h. 91 22 Dikutip dari Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2011, h. 102
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
76
2. Substansi
Substansi erat kaitannya dengan kekuasaan pemrintahan yang berisi pengaturan dan pengendalian kehidupan masyarakat, dibatasi secara substansial.23 Untuk mengetahui ketidakabsahan tindakan pemerintah, maka perlu ditentukan tolak ukurnya. Menurut Philipus M. Hadjon sebagai norma pemerintahan yang berfungsi sebagai alat ukur keabsahan tindak pemerintahan adalah pertama, peraturan perundang-undangan (hukum tertulis), kedua, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).24
Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam praktek hukum nederland
antara lain:25
a. Asas persamaan b. Asas kepercayaan c. Asas kepastian hukum d. Asas kecermatan e. Asas pemberian alasan (motivasi) f. Larangan “detournement de pouvoir” (penyalahgunaan wewenang) g. Larangan bertindak sewenang-wenang
Menurut Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya “Beberapa Catatan Hukum
Tata Pemerintahan dan peradilan Administrasi Negara” sebagaimana dikutip
oleh M. Philipus Hadjon menguraikan, terdapat 13 jenis untuk asas-asas
umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu antara lain:26
a. Asas kepastian hukum (principle of legal security) b. Asas keseimbangan (principle of proportionality) c. Asas kesamaan (dalam pengambilan keputusan pangreh )- principle of equality
d. Asas bertindak cermat (principle of carefulness) e. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (principle of
motivation)
23 Dikutip dari Indrawati, Keabsahan Wewenang Seorang Aparat Dalam Menciptakan
Produk Hukum Dalam Prespektif Politik Hukum, Volume 3, 1 April 2009 24 Ibid 25 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada
University Press, Yogyakarta, 2008, h. 270 26 Ibid h. 279
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
77
f. Asas jangan mencampuradukan kewenangan (principle of non misuse of competence)
g. Asas permainan yang layak (principle of fair play) h. Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or
prohibition of arbitrariness) i. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting
raisedd expectation) j. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (principle
of undoing the consequences of an annulled decision) k. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi
(principle of protecting the personal way of life) l. Asas kebijaksanaan (Sapientia) m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service)
3. Prosedur
Mengenai prosedur M. Philipus Hadjon menguraikan, bertumpu pada 3
(tiga) landasan utama hukum administrasi sebagaimana dikutip oleh
Indrawati, yaitu:27
a. Asas negara hukum dalam prosedur Asas ini utamannya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar,
misalnya hak untuk tidak menyerahkan dokumen yang sifatnya privacy
b. Asas demokrasi dalam prosedur Asas ini berkenaan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan
pemerintahan c. Asas instrumental Asas ini meliputi asas efisiensi (daya guna) dan efektivitas (hasil
guna).
Dari segi wewenang, tindakan pemerintah Kota Surabaya yang
mengeluarkan aturan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8
Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagai mana
telah diubah oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah kota Surabaya No. 8 tahun 2006 tentang
27 Indrawati, Op. Cit., h. 5
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
78
Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame jo Peraturan Walikota Surabaya
No. 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame adalah sah.
Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan
kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara.28 Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah.29 Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-
Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
menetapkan pajak reklame menjadi salah satu jenis pajak yang dapat dipungut
oleh pemerintah kabupaten/kota.
Berdasarkan hal tersebut diatas pemerintah Kota Surabaya berwenang
melakukan tindakan pemerintah berupa pengeluaran aturan kebijakan yang
dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagai mana telah diubah oleh
Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
28 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah,
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembar Negara Nomor 5049), Menimbang huruf b
29 Ibid, Menimbang huruf c
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
79
Peraturan Daerah kota Surabaya No. 8 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan
Reklame dan Pajak Reklame jo Peraturan Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sebagai wujud dari pelaksanaan
otonomi daerah dalam hal pemungutan pajak reklame.
Dari segi substansi, bahwa aturan kebijakan pemerintah Kota Surabaya yang
dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagai mana telah diubah oleh
Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah kota Surabaya No. 8 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan
Reklame dan Pajak Reklame jo Peraturan Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame dalam hal pemungutan jaminan
biaya bongkar reklame secara substansi bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dalam hal ini adalah UU Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Bahwa dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut secara
tegas diatur bahwa pemerintah daerah hanya diperbolehkan mengambil pungutan
dari masyarakat berupa pajak daerah dan retribusi daerah. pemungutan jaminan
biaya bongkar reklame secara substansi juga bertentangan asas-asas umum
perintahan yang baik (AUPB). Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)
yang dilanggar sebagai akibat diberlakukannya pemungutan jaminan biaya
bongkar reklame adalah asas kepastian hukum dan asas kepercayaan.
Bahwa pemberlakuan pemungutan jaminan biaya bongkar reklame yang
ternyata dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak diatur akan
menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi suatu sengketa, meskipun
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
80
dalam peraturan daerah Kota Surabaya diatur mengenai hal tersebut namun pada
kenyataannya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai peraturan yang
lebih tinggi tidak mengaturnya. Bertentangan dengan asas kepercayaan yang
dimaksud adalah bahwa terhadap pemberlakuan pemungutan jaminan biaya
bongkar reklame yang pada kenyataannya daerah tidak diberi wewenang untuk
melakukan pemungutan jaminan biaya bongkar reklame, apabila masyarakat
mengetahui dalam hal ini adalah penyelenggara reklame maka tentunya akan
mempengaruhi kepercayaan dari penyelenggara reklame terhadap pemerintah
Kota Surabaya.
Dari segi prosedur, bahwa aturan kebijakan pemerintah Kota Surabaya yang
dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah oleh
Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah kota Surabaya No. 8 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan
Reklame dan Pajak Reklame jo Peraturan Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame secara prosedur memberlakukan
pemungutan reklame berupa pajak daerah reklame, retribusi atas penyelenggaraan
reklame yang meliputi (retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi penggantian
biaya cetak peta dan retribusi pemakaian kekayaan daerah), serta pengenaan
jaminan biaya bongkar. Namun pada kenyataannya terdapat dana titipan uang
pajak sebagai akibat dari salah penafsiran yang dilakukan oleh pemerintah Kota
Surabaya dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK)
Kota Surabaya. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
81
Surabaya tidak mengakui pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak
sendiri (dengan menggunakan self assessment system). Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya hanya mengakui sistem
pemungutan pajak daerah reklame dengan menggunakan official assessment
system. Padahal secara tegas Perda Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame
kota Surabaya memberlakukan 2 (dua) sistem pemungutan pajak daerah reklame
yaitu official assessment system dan self assessment system. Munculnya dana
titipan uang pajak reklame tersebut sebagai kesimpulan bahwa terdapat cacat
prosedur dalam penyelenggaraan reklame di Kota Surabaya.
Jadi, aturan kebijakan pemerintah Kota Surabaya yang dituangkan dalam
Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan
Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah
Kota Surabaya No. 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kota
Surabaya No. 8 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame
jo Peraturan Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Reklame apabila dikaji mengenai keabsahannya dalam
pelaksanaannya terdapat cacat prosedur dan cacat substansi.
Terhadap pemungutan jaminan biaya bongkar reklame dan tindakan
pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya yang salah menafsirkan
pemberlakuan 2 (dua) sistem pemungutan pajak yaitu official assessment system
dan self assessment system pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun
2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
82
diubah oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah kota Surabaya No. 8 tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame. Maka upaya hukum yang dapat
dilakukan oleh penyelenggara reklame sebagai bentuk perlindungan hukum antara
lain:
1. Upaya hukum administrasi
Upaya hukum administrasi ini juga erat berkait dengan perilaku aparat
administrasi dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK)
sebagai aparatur pemerintah tidak memberikan pelayanan publik yang
terbaik bagi masyarakat atau biasa disebut dengan maladministrasi. Istilah
maladministrasi digunakan sebagai dasar penilaian perilaku pejabat publik
(rechtmatigheidtoedsing) dalam rangka memberikan pelayanan publik
kepada masyarakat.30
Dalam buku Panduan Investigasi untuk ombudsman Indonesia, maladministrasi secara umum adalah perilaku yang tidak wajar (termasuk penundaan pemberian pelayanan), tidak sopan dan kurang peduli terhadap masalah yang menimpa seseorang disebabkan oleh perbuatan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk penggunaan kekuasaan secara semena-mena atau kekuasaan yang disalahgunakan untuk perbuatan yang tidak wajar, tidak adil, intimidatif, atau diskriminatif, dan tidak patut didasarkan pada seluruhnya atau sebagian atas ketentuan undang-undang atau fakta, tidak masuk akal, atau berdasarkan tindakan unreasonable, unjust, oppressive, improper dan diskriminatif.31
Maladministrasi bukan hanya sekedar penyimpangan dari prosedur atau tata
cara pelaksanaan tugas pejabat atau aparat penegak hukum, tetapi dapat juga
30 Indrawati dan Emanuel Sujatmoko, Maladmistrasi Dalam Pelayanan publik, penelitian, Fakultas Hukum Univesitas Airlangga, 2006, h. 11 31 Ibid, h.41
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
83
merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad),
detournement de pouvoir atau detournement de procedure.32
Tolak ukur atau standar untuk mengukur sejauh mana Pemerintah dan
Peradilan telah melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publiknya dengan
baik adalah peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik (AUPB).33
Terhadap adanya maladministrasi tersebut diatas, menimbulkan kerugian
bagi masyarakat dalam hal ini adalah wajib pajak daerah reklame. Sehingga
muncul tanggung gugat negara terhadap kerugian yang diderita oleh wajib
pajak daerah reklame tersebut. Terhadap tanggung gugat negara terdapat
pembedaan ukuran kesalahan atas kerugian yang ada, yaitu:34
1. Faute Personelle
Dikatakan telah terjadi suatu faute personelle jika ada kesalahn pribadi seseorang yang merupakan bagian dari pemerintahan. Kesalahan yang dilakukan tidak berkaitan dengan pelayanan publik tetapi menunjukkan kelemahan orang tersebut, keinginan-keinginan atau nafsunya dan kurang hati-hati atau kelalaian-kelalaiannya.
2. Faute de Service
Faute de service terjadi karena adanya kesalahan dalam penggunaan wewenang, dan hanya berkaita dengan pelayanan. Para pejabat publik melindungi diri dengan alasan adanya prinsip separation of power yang melarang pengadilan umum untuk menerima aduan atas tindakan pemerintahan yang menyimpang, Bila terdapat pihak yang dirugikan gugatan harus diajukan ke peradilan administrasi.
32 Ibid 33 Ibid, h. 43 34 Tatik Sri Djamiati, Faute Personelle Dan faute De Service Dalam Tanggung Gugat
Negara, Yuridika, Vol. 4, Juli-Agustus 2004, h. 356
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
84
Menurut Tatiek Sri Djatmiati Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo
Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 mengatur norma kewenangan yang
dikaitkan dengan pengawasan penggunaan wewenang yang dititikberatkan
pada pengawasan legalitas (rechtmatigheids control).35 Atas hal tersebut
kemudian dalam pelayanan publik lahir gugatan yang berkaitan dengan:
1. Onrechtmatige Overheids Daad (OOD)
2. Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking)36
Terhadap tindakan Onrechtmatige Overheids Daads (OOD) gugatan dapat
diajukan ke pengadilan umum dengan mengajukan Pasal 1365 BW,
sedangkan gugatan yang didasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan diajukan ke Peradilan Tata
Usaha Negara dengan menggunakan parameter asas-asas umum
pemerintahan yang baik (AAUPB).37
Dalam hal terjadi gugatan karena pelayanan publik aturan hukum kita tidak membedakan unsur kesalahan pribadi atau unsur kesalahan pelayanan publik (faute personelle, dan faute de service). Karena Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hanya mengatur dalam Pasal 16 ayat (4) tentang upaya paksa bagi pejabat yang tidak bersedia menjalankan keputusan yang sudah in kracht.38
Tanggung gugat terhadap tindakan aparat dalam hal ini adalah Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya wajib pajak
daerah reklame yang dirugikan oleh tindakan aparat tersebut dapat diajukan
ke:
35 Indrawati dan Emanuel Sujatmoko, Op. Cit, h. 45 36 Tatiek Sri Djamiati, Op. Cit, h. 359 37 Indrawati dan Emanuel Sujatmoko, Loc. Cit. 38 Tatik Sri Djamiati, Loc. Cit
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
85
1. Pengadilan Tata Usaha Negara
Mengajukan gugatan administrasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas
pemungutan jaminan biaya bongkar dalam hal ini adalah surat setoran
pembayaran jaminan biaya bongkar dimana pemungutan jaminan biaya
bongkar dengan pengeluaran surat setoran pembayaran jaminan biaya
bongkar tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan
retribusi Daerah.
2. Melaporkan tindakan aparatur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan (DPPK) Kota Surabaya ke Komisi Ombudsman Nasional
Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2000 tentang
Komisi Ombudsman Nasional, menyatakan bahwa:
Ombudsman nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring, atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sehingga terhadap maladministrasi yang dilakukan oleh aparatur Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya dapat
dilaporkan ke Komisi Ombudsman Nasional. Dalam hal ini adalah
terjadinya salah penafsiran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya dalam menafsirkan
pemberlakuan 2 (dua) sistem pemungutan pajak yang mengakibatkan
terdapatnya titipan uang pajak. Bahwa tindakan tersebut bertentangan
dengan Perda Penyelenggaran Reklame dan Pajak Reklame serta
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
86
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)
yakni asas kecermatan yang mengakibatkan wajib pajak daerah reklame
mengalami kerugian.
Upaya hukum administrasi ini dapat ditempuh mengingat hukum pajak
adalah bagian dari hukum publik, dan bagian dari tata tertib hukum yang
mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Hukum pajak
merupakan bagian dari hukum administrasi.39
3.1.4. Upaya Perlindungan Hukum Lainnya
3.1.4.1. Upaya hukum perdata
Mengajukan gugatan ganti rugi immateriil atas dasar perbuatan melanggar
hukum yang dilakukan oleh penguasa terhadap pemberlakuan pemungutan
jaminan biaya bongkar pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2006
tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah
oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah kota Surabaya No. 8 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan
Reklame dan Pajak Reklame. Gugatan ganti rugi immateriil juga dapat didasarkan
pada uang pajak reklame yang telah dibayarkan oleh wajib pajak dengan
menggunakan self assessment system, namun tidak diakui oleh Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya yang kemudian disebut
sebagai titipan uang pajak.
39 Santoso Brotodihardjo, Pengantar ilmu hukum pajak santoso, Refika Aditama,
Bandung, 2003, h. 10
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
87
3.1.4.2.Upaya hukum pidana
Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atas dasar penggelapan uang
pajak reklame yang telah dibayarkan oleh wajib pajak dengan menggunakan self
assessment system, namun tidak diakui oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan (DPPK) Kota Surabaya yang kemudian disebut sebagai titipan uang
pajak. Karena Dinas tersebut tetap mengirimkan tagihan uang pajak (dengan
menggunakan official assessment system) dan wajib pajak dengan berat hati
membayar tagihan pajaknya lagi padahal wajib pajak tersebut sudah
membayarkan tagihan pajaknya dengan menggunakan self assessment system.
Namun terhadap uang pajak yang telah dibayarkan dengan menggunaan self
assessment system tersebut tidak dapat direstitusi, karena belum ada peraturan
daerah yang mengatur peraturan tersebut.
Jadi, terhadap pemungutan jaminan biaya bongkar terdapat perlindungan
hukum dari prespektif hukum administrasi dan atau perlindungan hukum dari
prespektif hukum perdata. Sedangkan terhadap titipan uang pajak terdapat
perlindungan hukum dari prespektif hukum administrasi, dari prespektif hukum
perdata, dan atau dari prespektif hukum pidana.
Sebenarnya sejak berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah oleh
Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang KUP , hak-hak dasar dari wajib
pajak telah mendapat pengaturan dan lebih menjamin adanya kepastian hukum
untuk memberikan perlindungan kepada wajib pajak serta untuk mewujudkan
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
88
keseimbangan perlindungan kepentingan wajib pajak dan pemerintah. Sehingga
tercipta iklim perpajakan yang sehat.
Hak-hak wajib pajak berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang KUP antara lain:40
a. Hak mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak setelah mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya (Pasal 2 ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000).
b. Atas permohonan, memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan (Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 )
c. Menerima tanda bukti penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang disampaikan secara langsung ke kantor pelayanan pajak (KPP) (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)
d. Membetulkan SPT (Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)
e. Atas permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak (Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)
f. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehubungan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, dan apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan (pasal 11 ayat (2),(3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)
g. Kepastian besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan apabila dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, tidak diterbitkan surat ketetapan pajak (Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 )
40 Hak-Hak Wajib Pajak, www.pajakonline.com, dikunjungi pada tanggal 10 Desember
2012
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
89
h. Pembebasan pengenaan sanksi adminstrasi berupa kenaikan sebesar 100% sehubungan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang didasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan (Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)
i. Mengajukan permohonan membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007)
j. Mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Nihil setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. (Pasal 17A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)
k. Mendapatkan kedaluwarsaan penagihan pajak setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan dan tidak ada hal yang menangguhkan daluwarsa penagihan pajak
l. Mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak (Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)
m. Mengajukan perpanjangan jangka waktu pengajuan keberatan dalam hal terdapat keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)
n. Mendapatkan keterangan tertulis tentang hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak dalam rangka mengajukan keberatan (Pasal 25 ayat 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)
o. Mendapatkan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima oleh KPP dan bila jangka waktu tersebut telah lewat tidak ada keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap diterima (Pasal 26 ayat (1),(5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)
p. Menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum surat keputusan atas keberatan diterbitkan (Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)
q. Mengajukan banding terhadap keputusan keberatan yang dianggap masih tidak sesuai (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007)
r. Memperoleh imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
90
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dan juga imbalan bunga sebesar 2% atas pembayaran lebih sanksi administrasi
s. berupa dan atau bunga berdasarkan Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menerima sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak (Pasal 27A ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)
t. Menolak petugas pemeriksa yang tidak memiliki tanda pengenal pemeriksaan dan tidak dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan tidak memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa (Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007)
u. Menunjuk surat kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan (Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)
v. Mendapat perlindungan kerahasiaan melalui rahasia jabatan (Pasal 34 ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)
w. Mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dan apabila setelah lewat waktu 12 bulan sejak permohonan diterima oleh KPP tidak ada suatu keputusan, maka permohoanan pengurangan atau penghapusan dianggap dikabulkan (Pasal 26 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007)
x. Mengajukan permohonan untuk mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar dan apabila setelah lewat waktu 12 bulan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan (Pasal 36 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007)
y. Mendapatkan kedaluwarsaan tuntutan pidana di bidang perpajakan setelah lampau waktu 10 tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
z. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan setelah Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
91
Hak-hak wajib pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah kota Surabaya
No. 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame
sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah kota Surabaya No. 10 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah kota Surabaya No. 6 Tahun 2006
tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame antara lain:
1. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah secara tertulis dengan mencantumkan sekurang-kurangnya: a. nama dan alamat Wajib Pajak b. masa pajak c. besarnya kelebihan pembayaran pajak d. alasan yang jelas
2. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan keberatan kepada kepala daerah
3. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding terhadap keputusan keberatan yang dikeluarkan kepala daerah tersebut.
4. Wajib pajak dapat mengajukan kelebihan atas pembayaran pajak, dll.
Pengaturan hak-hak wajib pajak dalam undang-undang perpajakan tersebut
Sebagai jaminan atas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi wajib pajak.
Namun, tentunya wajib pajak tetap memerlukan bentuk perlindungan hukum yang
lebih konkrit.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
92
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1 Karakteristik objek reklame yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah
berdasarkan undang-undang perpajakan adalah hanya pajak daerah reklame
dan retribusi daerah. Sehingga terdapat perbedaan mengenai karakteristik
pemungutan reklame berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dengan Perda Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame Kota Surabaya
yaitu mengenai adanya pemungutan jaminan biaya bongkar. Disisi lain,
terdapat dana titipan pajak sebagai akibat dari kesalahan penafsiran yang
dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota
Surabaya dalam hal pemberlakuan 2 (dua) sistem pemungutan pajak pada
Perda Penyelenggaran Reklame dan Pajak Reklame Kota Surabaya.
2 Perlindungan hukum bagi penyelenggara reklame sudah dijamin dalam
undang-undang perpajakan di Indonesia, antara lain perlindungan hukum
preventif dan atau perlindungan hukum represif. Terhadap pemungutan
jaminan biaya bongkar terdapat perlindungan hukum dari perspektif hukum
administrasi dan/atau perlindungan hukum dari perspektif hukum perdata.
Sedangkan terhadap titipan uang pajak terdapat perlindungan hukum dari
perspektif Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan/atau Hukum Pidana.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
93
2. Saran
Dengan memperhatikan seluruh pembahasan sebelumnya, maka dalam
skripsi ini dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut:
1. Melakukan peninjauan ulang terhadap substansi Perda Penyeleggaraan
Reklame dan Pajak Reklame Kota Surabaya yang ternyata terdapat
perbedaan karakteristik pemungutan objek reklame dengan Undang-Undang
Pajak Reklame dan Retribusi Reklame. Yaitu terhadap substansi Perda yang
memberlakukan pemungutan jaminan biaya bongkar. Karena substansi
tersebut sebagai bukti bahwa telah terdapat pertentangan norma antara Perda
Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame Kota Surabaya dengan
Undang-Undang Pajak Reklame dan Retribusi Reklame. Hal ini menjadi
penting karena berkaitan dengan kepastian hukum
2. Melakukan peninjauan ulang terhadap sistem restitusi jaminan biaya
bongkar karena dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame jangka waktu restitusi adalah
sangat singkat yakni hanya satu (1) bulan mengingat jaminan biaya bongkar
bukan merupakan sumber pendapatan asli daerah. Terhadap munculnya
titipan uang pajak sebaiknya Pemerintah Kota Surabaya membuat sistem
restitusi. Karena hal tersebut belum tercover dalam peraturan daerah Kota
Surabaya. Hal ini penting karena berkaitan dengan kepastian hukum serta
perlindungan hukum bagi wajib pajak.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
DAFTAR BACAAN
Buku
Ahmadi, Wiratni, Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.
Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Cetakan III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Brotodiharjo, Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak edisi keempat, Refika Aditama, Bandung. 2003.
Campbell , Henry, black’slaw Eight Edition, West Publishing, Co USA, 2004.
Hadjon, Philipus Mandiri, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
Hadjon, Philipus Mandiri, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
Hamzah, Andi, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
Indrawati, Dedi Sutrisno, Bahan Ajar Hukum Pajak, Surabaya, 2009.
Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
Marzuki, Peter mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011.
Mertokusumo, Soedikno, Mengenak Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2008.
Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX, Balai Pustaka, 1986.
Ridwan HR., Hukum Adminstrasi Negara Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
Riyanto, Astim, Teori Konstitusi, Yapemdo, Bandung, 2006.
Siahaan, P. Marihot, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Suandy, Erly, Hukum Pajak, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta, 2005.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
Sumitro, Rochmat, Asas Dan Dasar Perpajakan, Refika Aditama, Bandung, 2005.
Sumyar, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan, Andi Offset, Yogyakarta, 2004.
Sutedi, Adrian, Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah, Ghalia Indonesia, Bogor,
2008. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Naional, Jakarta, 2008.
Winardi, Promosi dan Reklame, Mandar Maju, Bandung, 1980.
Skripsi
Agustina, Khristine, BAB II Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Karcis Parkir, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010.
Ardita, Reza, Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, 2012.
Asmasi, Dina Aulia Yuliasni, Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Reklame
atas Reklame Rokok Pada Warung Dan Kios Di Kabupaten Bogor, Skripsi, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 2011.
Potayanda, Status Hukum Anak Perusahaan Yang Didirikan Oleh Perusahaan BUMN (Persero), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.
Wachidin, Faizah, Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya ( Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya), Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Veteran, Surabaya, 2010.
Thesis
Habibi, Muhammad Muharror, Perlindungan Hukum Wajib Pajak atas Penerbitan Surat Paksa oleh Direktorat jenderal Pajak, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2011.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
Makalah Hadjon, Philipus Mandiri, Tolak Ukur Keabsahan Tindak Pemerintahan dan
Keputusan Tata Usaha Negara, Makalah, disampaikan pada penyelenggaraan House Legal Training Hukum Administrasi dan PTUN, tanggal 19-29 Juli 2004.
Manan, Bagir, wewenang provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 13 Mei 2000.
Jurnal Djamiati, Tatik Sri, Faute Personelle Dan faute De Service Dalam Tanggung
Gugat Negara, Yuridika, Vol. 4, Juli-Agustus 2004.
Indrawati, Keabsahan Wewenang Seorang Aparat Dalam Menciptakan Produk Hukum Dalam Prespektif Politik Hukum, Volume 3, 1 April 2009.
Laporan Penelitian Indrawati, Emanuel Sujatmoko, Maladmistrasi Dalam Pelayanan publik,
penelitian, Fakultas Hukum Univesitas Airlangga, 2006.
Sumber Internet
“Hak-Hak Wajib Pajak”, www.pajakonline.com, dikunjungi pada tanggal 10 Desember 2012 .
“Profil Kota Surabaya Soial Ekonomi”, www.surabaya.go.id, dikunjungi tanggal
3 November 2013. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, “Catatan Atas
Laporan Keuangan (CALK) 2012 Pemerintah Kota Surabaya”, www.surabaya.go.id, dikunjungi pada tanggal 4 November 2013.
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, “Catatan Atas
Laporan Keuangan (CALK) 2011 Pemerintah Kota Surabaya”, www.surabaya.go.id, dikunjungi pada tanggal 23 September 2013.
Laurensius, “Kejati Jatim Akan Usut Dugaan Korupsi Jambong dan Titipan Pajak
Reklame Dispenda Surabaya”. www.kabarjagad.com, 30 Mei 2013 dikunjungi tanggal 28 September 2013.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
Rum, “Korupsi Jambong dan Dana Titipan Pajak Reklame”,
www.beritametro.co.id, 14 Agustus 2013, dikunjungi tanggal 24 september 2013.
T.n., “Diduga korupsi soal reklame pejabat pemkot Surabaya dilaporkan
kekejaksaan”, kabarbisnis.com. 13 Mei 2013., dikunjungi pada tanggal 10 September 2013.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4549)
Undang-Undang No. 29 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049).
Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984)
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344)
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079)
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179)
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK
Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, tertanggal 28 Januari 2000.
Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame, (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8)
Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame, (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10)
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Umum Ibukota Jakarta No. 7 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Reklame, (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 61).
Peraturan Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaran Reklame.
Peraturan Walikota Batam No. 41 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Jaminan Bongkar.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PEMUNGUTAN JAMINAN BIAYA BONGKAR DAN TITIPAN UANG PAJAK DI KOTA SURABAYA
ELOK CHOIRUN NISAK