MEDIASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIATAKDIR RAHMADIHAKIM AGUNG dan SALAH SEORANG PENDIRI IICT

MENGAPA MENEMPUH MEDIASI SEBAGAI CARA PENYELESAIAN SENGKETATIDAK SEMUA MASALAH HARUS DISELESAIKAN MELALUI CARA MEMUTUS/MENANG - KALAH PERLU PENDEKATAN MENANG-MENANG.TERTUTUP/RAHASIA.TIDAK FORMAL.DAPAT LANGSUNG MEMBAHAS POKOK MASALAH.

APA YANG MENJADI ALASAN ORANG MENEMPUH MEDIASITEORI BERLATARBELAKANG SPRITUAL: ISLAM MENGENAL: ISLAH-SULH, KEBUDAYAAN: KONFUSIUS (CHINA DAN JEPANG) MENGUTAMAKAN KEHARMONIAN/KESELARASAN DALAM MASYARAKAT, INDONESIA: MUSYAWARAH MUFAKAT.TEORI KEKUATAN: PERIMBANGAN RELATIF KEKUATAN PARA PIHAK, PARA PIHAK SALING MEMBUTUHKAN DAN TIDAK DAPAT MENGALAHKAN KECUALI DENGAN BIAYA TINGGI.

KELEMAHAN MEDIASITIDAK TEPAT UNTUK PENYELESAIAN MASALAH HUKUM MURNI: SOAL KEABSAHAN (VALIDITY) ATAU KETIDAKABSAHAN (INVALIDITY) SEBUAH TINDAKAN.TIDAK TEPAT UNTUK MASALAH IDEOLOGIS, NILAI FUNDAMENTAL, NO COMPROMISE.

PENGATURAN PENGGUNAAN MEDIASI DI INDONESIASECARA NORMATIF HANYA UNTUK PERKARA PERDATA.PENGGUNAAN MEDIASI DI LUAR PENGADILANPENGGUNAAN MEDIASI DI DALAM/TERKAIT DENGAN PROSES PENGADILAN (COURT-CONNECTED MEDIATION).

MEDIASI DALAM PERKARA PIDANA?25 April 2012 pada SEMINAR NASIONAL HARI ULANG TAHUN IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI) ke-59 di Jakarta, dengan tema RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA.Tindak Pidana anak ;b. Juvenile offendersc. Tindak Pidana Kealfaan ;d. Tindak pidana Pelanggaran ;e. Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana penjara dibawah lima tahun danf. Tindak pidana ringan ;

United Nation Resolutions and Decisions Adopted byECOSOC at its substantive session of 2002Keadilan restoratif adalah keadilan yang diperoleh melalui proses, dimana korban dan pelaku dan apabila perlu termasuk setiap individu atau anggota masyarakat yang dirugikan oleh kejahatan, ikut serta, bersama-sama secara aktif untuk memecahkan persoalan-persoalan yang timbul akibat kejahatan dengan bantuan dari seorang fasilitator, proses keadilan mencakup mediasi, konsiliasi, pertemuan (confrencing) dan pemidanaan ;

MEDIASI DI LUAR PENGADILANPERSELISIHAN PERBURUHAN/HUB INDUSTRIAL.SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP/SUMBER DAYA ALAM.SENGKETA KELUARGA/PERCERAIANSENGKETA BISNIS.SENGKETA KONSUMEN DENGAN PRODUSEN.SENGKETA HAK ASASI MANUSIA.SENGKETA BANK DENGAN NASABAH.MEDIASI UNTUK SENGKETA PERTANAHAN.SENGKETA AKIBAT PEMBERITAAN PERS.SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI.SENGKETA PEMBERIAN JASA KESEHATAN OLEH RSSENGKETA ADAT/MASYARAKAT.

MEDIASI DALAM PERSELISIHAN PERBURUHAN/HUB INDUSTRIALUndang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Perselisihan Perburuhan (LN Tahun 1957 No. 42) meskipun undang-undang ini tidak menggunakan istilah mediasi, tetapi menggunakan istilah perantaraan. Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Perselisihan Perburuhan (LN Tahun 1957 No. 42) telah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Perselihan Perburuhan (LN Tahun 2004 No.6).

Pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 pengertian mediasi hubungan industrial, yaitu: penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musywarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. LANJUTAN

PENGGUNAAN MEDIASIPasal 4 ayat (4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 mengatakan: Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator.

MEDIASI LINGKUNGAN HIDUPPenggunaan secara sukrela/pilihan para pihak Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa: dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

LANJUTANHal-hal yang dibahas dalam mediasi lingkungan hidup: (a). bentuk dan besarnya ganti rugi, (b) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, (c). tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan, (d) tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup (Pasal 85 ayat (1). Mediasi tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana lingkungan hidup (Pasal 85 ayat (2).

MEDIASI DALAM PERCERAIAN/SENGKETA KELUARGABERUSAHA MERUJUKKAN KEMBALI.KALAU TIDAK DAPAT RUJUK, MEMBANTU MASALAH PEMBAGIAN HARTA, HAK PERWALIAN ANAK.MEDIATOR: BP4.

MEDIASI SENGKETA BISNISPenggunaan mediasi dalam konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 harus dilandaskan pada kesepakatan tertulis para pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) yang, antara lain, mengatakan: Dalam hal beda pendapat tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih ahli maupun seorang mediator. Penggunaan mediasi bersifat sukarela atau dasar kesepakatan para pihak.

MEDIASI PERBANKANPeraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP, 1 Juni 2006.PENGGUNAAN MEDIASI SUKARELA.

Asosiasi Auransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Sosial Indonesia (AAJSI) Mewajibkan anggota-anggotanya untuk menempuh mediasi jika bersengketa dengan para nasabahnya/para tertanggung. Penggunaan mediasi: sukarela.

Mediasi Sengketa PertanahanPasal 23 c Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional:Konflik/Sengketa Pertanahan diselesaikan melalaui mediasi, Fasilitasi dan lainnya. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan KonflikPertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya.

Mediasi sengketa akibat Pemberitaan PersPasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers (LN Thn 199 No. 166) mengatur fungsi-fungsi dari Dewan Pers, antara lain, fungsi memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Penggunaan mediasi: sukarela/kesepakatan para pihak.Dewan Pers menjalankan fungsi mediator.

Mediasi Sengketa Keterbukaan InformasiBerdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN Tahun 2008 No. 61).Penggunaan Mediasi bersifat sukarela/kesepakatan para pihak: Badan Publik dan Pemohon Informasi.Komisi Informasi: menjalankan fungsi Mediator.

Mediasi untuk Sengketa Jasa Kesehatan/Rumah Sakit (UU NO. 44 Th. 2009)Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi terdiri dari unsur pemerintah, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat. (4) Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi berjumlah maksimal 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.

MEDIASI SENGKETA ADAT/MASYARAKATKERAPATAN ADAT NAGARI, SUMATERA BARAT.DESA ADAT DI BALI.LP3ES MEMPRAKARSAI PEMBENTUKAN BALAI MEDIASI MASYARAKAT BENTUKAN BARU DI TIKU AGAM, SUMATERA BARAT, NGAWI, JAWA TIMUR DAN DI LOMBOK.

Kekuatan hukum Kesepakatan Damai hasil MediasiKecuali kesepakatan hasil mediasi perburuhan yang memiliki kekuatan eksekutorial setelah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada PN , semua kesepakatan hasil mediasi berkekuatan hukum sebagai sebuah perjanjian.Jika diingkari, dapat digugat sebagai sebuah wan prestasi.Dapat menggunakan mekanisme Pasal 23 Perma No. 1 Tahun 2008.

MEDIASI DI PENGADILANPERMA NO. 1 THN 2008. BERLAKU DI PERADILAN UMUM DAN AGAMA KECUALI UNTUK 4 JENIS PERKARA: HUB INDUSTRIAL, NIAGA, KONSUMEN- PRODUSEN DAN KPPU.KETUA MA, 11 FEBRUARI 2010 TELAH MENERBITKAN PEDOMAN PERILAKU MEDIATOR.KETUA MA TELAH MENERBITKAN KPTSN MA NO: 130/KMA/SK/VII/2010 Tentang Pembentukan Pilot Court Mediasi.PN: 24, PA: 17.MA MENGELUARKAN AKREDITASI TERHADAP BEBERAPA LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN MEDIASI: IICT dan PMN.

TERIMA KASIH