8/19/2019 Perjalanan Dinas Pejabat.docx
2/3
" -idak mengau pada Peraturan Pemerintah %ang mengatur keuangan
daerah, %akni
PPN"58$2005"
4" Pasal 22 P 45$200 men%atakan “Ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan Menteri
Keuangan ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri
yang dibiayai dari APBN yang
belum diatur dengan ketentuan yang lebih tinggi dari Peraturan
Menteri Keuangan ini"9
'erdasarkan akta di atas, maka dapat diambil kesimpulan bah.a P
45 tidak bisa dijadikan
dasar untuk merenanakan, melaksanakan, menatausahakan, dan
mempertahnggungja.abkan
belanja perjalanan dinas leh pejabat$pega.ai daerah" *leh
karena itu, diperlukan keberanian
daerah untuk membuat regulasi sendiri terkait dengan perjalanan
dinas ini"
Bagaiana !"lusi untuk Daerah#
&sas uni!ersalitas &P'# men%atakan bah.a /P# dilarang
melakukan pengeluaran atas beban
anggaran belanja daerah untuk tujuan %ang tidak tersedia
anggarann%a, dan$atau %ang tidak
ukup tersedian anggarann%a dalam &P'#" Untuk bisa dimasukkan
ke dalam &P'#, suatu
rekening belanja terlebih dahulu harus diatur dalam aturan lain,
minimal setara dengan aturan
untuk penetapan &P'# (%akni Perda Pkk:pkk Pengellaan euangan
#aerah$P#)"
#engan demikian, belanja perjalanan dinas seharusn%a din%atakan
keberadaan dalam Perda
P# tsb"
/ebagai pedman untuk pengellaan belanja perjalanan dinas, kepala
daerah menetapkan
peraturan tentang perjalanan dinas" Isin%a menjelaskan
pengertian, karakteristik, dkumen2
(rmat, kegunaan, dan ara pengisiann%a), sistem dan prsedur
penatausahaann%a, dan kebijakn
lain %ang terkait dengan perjalanan dinas" #engan demikian,
pedman ini menakup hal:hal
seperti berikut
• #einisi dan jenis:jenis perjalanan dinas"
• *rang %ang melakukan perjalanan dinas"
• arakteristik dan pras%arat perjalanan dinas (.ila%ah,
jarak)"
•
/tandar bia%a dan .aktu perjalanan dinas"
• mpnen:kmpnen belanja perjalanan dinas (transpr, uang harian,
penginapan)"
• ekanisme pemba%aran (lump-sum atau at ost ,
menggunakan UP$;U$-U atau 6/) dan
pertanggungja.aban"
