AUDIT PERJALANAN DINAS

Aulia Rachmat

NARASUMBERNama : Aulia Rachmat, SE. Ak.Tempat Lahir : JakartaTgl Lahir : 13 Februari 1974Jabatan : Kepala Sekretariat Wakil Ketua BPK-RIAlamat Kantor : Jl. Gatot Subroto No. 31No. Telp : (021)5700233

: 0818772561Fax : (021) 5704326

Email : auliarachmat1@yahoo.com: aulia.rachmat@bpk.go.id

SISTEMATIKA PENYAJIANPENGERTIAN DAN LANDASAN HUKUM

PERJALANAN DINASPEMERIKSAAN PERJALANAN DINASKELEMAHAN DALAM PENGELOLAAN

PERJALANAN DINAS

Pengertian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Perjalanan Dinas Dalam Negeri :Perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya

sekurang-kurangnya 5 (lima) kilo meter dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia Untuk Kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang.

Termasuk : Perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat

meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri. Dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat

yang dituju di dalam negeri.(Pasal 1 ayat 5 PMK No.45/PMK.05/2007)

Landasan Hukum

APBN PMK No.45/PMK.05/200

7

APBDPERKADA TENTANG

PERJALANAN DINAS

PEDOMAN MENDAGRI

Dalam Tahun Anggaran 2011, pemerintah daerah secara bertahap perlu meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost) dan dihindari adanya penganggaran yang bersifat "paket". Standar komponen dan satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. (Permendagri No.37 Tahun 2010)

Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah secara bertahap meningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost) sekurangkurangnya untuk pertanggungjawaban biaya transport dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat “paket”. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengankeputusan kepala daerah.(Permendagri No. 22 Tahun 2011)

PERKADA TENTANG PERJALANAN DINASSebagai pedoman untuk pengelolaan belanja perjalanan dinas,

kepala daerah menetapkan peraturan tentang perjalanan dinas. Isinya menjelaskan pengertian, karakteristik, dokumen2

(format, kegunaan, dan cara pengisiannya), sistem dan prosedur penatausahaannya, dan kebijakn lain yang terkait dengan perjalanan dinas.

Dengan demikian, pedoman ini mencakup hal-hal seperti berikut: Definisi dan jenis-jenis perjalanan dinas. Karakteristik dan prasyarat perjalanan dinas (wilayah, jarak). Standar belanja dan waktu perjalanan dinas. Komponen-komponen belanja perjalanan dinas (transpor, uang

harian, penginapan). Mekanisme pembayaran (lump-sum atau at cost, menggunakan

UP/GU/TU atau LS) dan pertanggungjawaban.

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

KEPEMENDAGRI 29/2002 PERMENDAGRI 21/2011

APARATUR & PELAYANAN PUBLIK Belanja Administrasi Umum

Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil & Bantuan

Keu Belanja Tak Terduga

Belanja Operasi & Pemeliharaan

Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan

Belanja LangsungProgram …Kegiatan … Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa

Belanja Perjalanan Dinas Belanja Modal Belanja Modal

Belanja ModalBELANJA BAGI HASIL & BANTUAN KEUBELANJA TIDAK TERSANGKA

Kode Rekening dan UraianKode

RekeningUraian

5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 2 BELANJA BARANG DAN

JASA5 2 2 15 BELANJA PERJALANAN

DINAS5 2 2 15 0

1BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

5 2 2 15 02

BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

5 2 2 15 03

Dst

Contoh Penganggaran Perjadis yg Keliru

RENCANA PERJALANAN DINAS DAERAH TAHUN 2012

Nomor Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah5.2.2.15.03 Belanja Akomodasi dan Transportasi (Set. DPRD) 202.500.000,00 - Kunjungan Kerja Luar Propinsi - Akomodasi dan Transportasi 9 org X 3 Keg. X 7.500.000,- 202.500.000,00 Belanja Akomodasi dan Transportasi (DPRD) 562.500.000,00 - Kunjungan Kerja Luar Propinsi

- Akomodasi dan Transportasi25 org X 3 Keg. X 7.500.000,- 562.500.000,00

NB :

Rekening Set. DPRD dan DPRD sendiri-sendiri, bagaimana meng-SPJ kan Kunjungan Kerja ini kalau dilaksanakan selama 4 hari ? ? ? Tiket dan akomodasi at cost

RENCANA PERJALANAN DINAS DAERAH TAHUN 2012 Kegiatan Kunjungan Kerja Anggota DPRD dan Setkretariat

Nomor Rekening Uraian Rincian Perhitungan5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Anggota DPRD 5 2 2 15 03 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 15 03 01 Transport

Transport Udara (Surabaya ke Jakarta PP) 25 orang X Tarif 2300000 Transport Darat (Mojokerto ke Surabaya PP) 25 orang X Tarif Transport Darat (Jakarta ke Bandung PP) 25 orang X Tarif 02 Akomodasi 25 orang x Tarif 03 Harian

04 Representasi

Setkretariat DPRD 5 2 2 15 03 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 15 03 01 Transport

Transport Udara (Surabaya ke Jakarta PP) Transport Darat (Mojokerto ke Surabaya PP) Transport Darat (Jakarta ke Bandung PP) 02 Akomodasi 03 Harian

04 Representasi 5 2 2 7 02 Sewa tempat 5 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minum Rapat

Pertanggungjawaban Atas Perjalanan Dinas

Belanja Penunjang Kegiatan Barang dan Jasa : (Bukti-bukti Pengeluaran)

Belanja Perjalanan DinasKelompok Barang dan Jasa : (SPPD, bukti-bukti Perjalanan dan Laporan Kegiatan)

Bukti Perjalanan Dinas meliputi : Bukti Transport : Tiket Pesawat atau

Tiket Moda Perjalanan ( Bukan Kwitansi dari Agen perjalanan)

Bukti Akomodasi : Bukti Tagihan dari Hotel/Tempat Penginapan (Bukan Voucher Hotel )

SASARAN AUDIT ATAS BELANJA PERJALANAN DINAS

Apakah semua realisasi/penggunaan dana Perjalanan Dinas telah didukung dengan bukti-bukti yang sah dan benar-benar terjadi pada tahun anggaran yang bersangkutan (keberadaan dan keterjadian);

Apakah besarnya biaya perjalanan dinas yang dibayarkan telah sesuai dengan hak yang harus diterima oleh Pejabat yang melaksanakan Perjalanan dinas (Hak dan Kewajiban)

Apakah semua bukti-bukti pelaksanaan Perjalanan Dinas telah lengkap dan telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan tahun anggaran yang bersangkutan (kelengkapan);

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (Permendagri No.11 Tahun 2011)

Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan pimpinan serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

Tujuan Perjalanan dinas ke luar negeri :

kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;

pendidikan dan pelatihan; studi banding; seminar/lokakarya/konferensi; promosi potensi daerah; kunjungan persahabatan/kebudayaan; pertemuan Internasional; dan/atau penandatanganan perjanjian internasional.

Kondisi Yang Mengakibatkan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Tidak Dapat

Dilaksanakan

Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugasnya di dalam negeri tidak ada yang mendesak.

Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendesak sebagaimana dimaksud antara lain: terjadi bencana alam; pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; pemilihan presiden dan wakil presiden; dan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala

daerah.

DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Surat izin pemerintah; Paspor dinas (service passport); Exit permit; Visa; Kerangka acuan kerja; dan Surat undangan.

Dokumen TambahanSelain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan dokumen lainnya dalam hal kegiatan: kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa.

promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

kunjungan persahabatan/kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.

penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

JUMLAH ANGGOTA PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.

Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal: pendidikan dan pelatihan; perundingan dalam rangka kerjasama dengan

pihak luar negeri; dan delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi

daerah.

PEMBIAYAAN

Pembiayaan perjalanan dinas ke luar negeri bersumber dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara; Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah; dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak

mengikat. Satuan biaya perjalanan dinas ke luar

negeri disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELAPORAN Pejabat/pegawai yang telah melakukan perjalanan

dinas ke luar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas ke luar negeri.

Gubernur melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan kepada Wakil Presiden dan Sekretaris Kabinet.

Pejabat/pegawai selain gubernur melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Menteri.

Laporan hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.

Pejabat/pegawai dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

KELEMAHAN DALAM PENGELOLAAN PERJALANAN DINAS

Kesalahan Penyusunan Anggaran Perjalanan Dinas.

Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas tidak jelas.

Pelaksanaan Tidak sesuai dengan Penganggarannya.

Pengamanan bukti-bukti perjalanan dinas masih lemah.

Thank You !