perda_4_2015.pdf

8/19/2019 perda_4_2015.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/perda42015pdf 1/6

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 10 TAHUN2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT

DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR

DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDALNOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDALNOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN

KEUANGAN KEPALA DESA DANPERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah KabupatenKendal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan KeuanganKepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah KabupatenKendal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desadipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarangsehingga perlu dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerahtentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten KendalNomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan KepalaDesa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten KendalNomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanDaerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 tentangKedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

8/19/2019 perda_4_2015.pdf


2

Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat IIBatang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2757);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentangPenetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,

13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerahKabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah IstimewaYogyakarta;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang perluasanKotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4578);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5717);

11.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan

8/19/2019 perda_4_2015.pdf


3

Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan KabupatenKendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenKendal Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN

DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN

PERANGKAT DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA

KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

KENDAL NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGANKEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 10Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten KendalNomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali denganPeraturan Daerah Kabupaten Kendal :

a.

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 tentangKedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 4Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten KendalNomor 32); dan

b. Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan PerangkatDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kendal Nomor 65);dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

8/19/2019 perda_4_2015.pdf


4

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendalpada tanggal 13 November 2015

Pj.BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

KUNTO NUGROHO HARI PUTRANTO

Diundangkan di Kendal

pada tanggal 13 November 2015SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN KENDAL,ttd.

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015

NOMOR 4 SERI E NO. 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH:(4/2015)

8/19/2019 perda_4_2015.pdf


5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 10 TAHUN2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT

DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIRDENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDALNOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDALNOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN

KEUANGAN KEPALA DESA DAN

PERANGKAT DESA

I. UMUM.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terjadi perubahanpengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Perubahan penting sebagai akibat diundangkannya Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya antaralain berkaitan dengan kewenangan pengaturan tentang kedudukan keuanganKepala Desa dan Perangkat Desa, yang sebelumnya pengaturan tersebutmenjadi kewenangan Bupati dan DPRD yang diwujudkan dalam produkhukum daerah berjenis Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengaturan penghasilanKepala Desa dan Perangkat Desa menjadi kewenangan Bupati yangdiwujudkan dalam produk hukum daerah berjenis Peraturan Bupati.

Disamping itu, selain berkaitan dengan kewenangan pengaturan,perubahan pengaturan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuaidengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa danPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa, juga berkaitan dengan jenis, sumber, dan besaran penghasilanKepala Desa dan Perangkat Desa.

Dengan adanya perubahan pengaturan tersebut, maka untuk mewujudkantertib hukum dan administrasi perundang-undangan, perlu mencabut

8/19/2019 perda_4_2015.pdf


6

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 tentangKedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten KendalNomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DaerahKabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan KeuanganKepala Desa dan Perangkat Desa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlumembentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang PencabutanPeraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 tentangKedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten KendalNomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DaerahKabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan KeuanganKepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 143

Documents

perda_4_2015.pdf