LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 43 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN WAKATOBI

TAHUN 2007

DAFTAR ISI

NO. URAIAN HAL

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

1-6

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR 42 TAHUN 2007 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 43 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN

2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005, perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005, diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 15 dan angka 16 pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni 15a dan 15b, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

15a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

15b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah Dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk penunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain, guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.

2. Diantara pasal 10 dan pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif

3. Diantara pasal 14 dan pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal yakni pasal 14

A dan pasal 14 B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal

10 A diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

(2) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang representasi ketua DPRD.

Pasal 14 B Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pasal 14 A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

4. Ketentuan pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Pajak penghasilan pasal 21 pimpinan dan anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

(2) Pajak penghasilan pasal 21 pimpinan dan anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

5. Diantara pasal 24 dan pasal 25 disisipkan 2 (dua) pasal baru, yakni pasal 24 A dan pasal 24 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 A

Selain Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, kepada pimpinan DPRD disediakan belanja Penunjang Operasional

Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 A ayat (2).

Pasal 24 B

Belanja Penunjang Operasional pimpinan sebagaimana dimasud dalam pasal 24 A disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD ditambah 1½ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh wakil ketua DPRD.

6. Ketentuan pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25 (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja, pimpinan dan anggota DPRD

yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain tunjangan PPh pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD;

(2) Belanja pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, pasal 22 dan pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD;

(3) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagiamana dimaksud dalam pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 21 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), dianggarkan kedalam jenis belanja sebagai berikut : A. Belanja Pegawai B. Belanja Barang dan Jasa C. Belanja Modal

(4) Belanja Penunjang Operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD;

(5) Sekretaris DPRD mengelolah belanja DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Pengelolaan Keuangan Negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi - Wangi pada tanggal 31 Agustus 2007

BUPATI WAKATOBI, ttd/cap

H U G U A Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 31 Agustus 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, ANAS MAISA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2007 NOMOR 42 SERI A

PENJELASAN ATAS PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN

PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WAKATOBI I. UMUM

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi pada hakekatnya selain dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juga sekaligus untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberikan rasa keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran yang timbul, juga untuk mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD, dalam Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khususnya kepada pimpinan DPRD, secara kolektif disediakan Belanja Penunjang Operasional pimpinan setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD. Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasioanal pimpinan DPRD mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 cukup jelas Angka 2 Pasal 10 A cukup jelas Angka 3 Pasal 14 A cukup jelas Angka 4 Pasal 14 B cukup jelas

Angka 5 Pasal 15 cukup jelas Angka 6 Pasal 24 A

Yang dimaksud dengan “ disediakan “ adalah penyediaan anggaran dalam pos sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 24 B cukup jelas Angka 7 Pasal 25 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Ayat (2) cukup jelas Ayat (3) yang dimaksud dengan “ diuraikan “ kedalam jenis

belanja adalah sebagai berikut : a. Belanja pegawai antara untuk kebutuhan belanja

gaji dan tunjangan PNS Sekretraiat DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk pembelian / pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, mencakup barang pakai habis, bahan / material, jasa kantor, pembayaran premi asuransi kesehatan dan General ceck-up, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan Pegawai Negeri Sipil tingkat A yang ditetapkan oleh Bupati.

c. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti ; tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya.

Ayat (4) cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR : 1