1

Hkmsetdawktb 017133

BUPATI WAKATOBIPROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBINOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI DAN FORMASIAPARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56

ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara dan dalam rangkaperencanaan kepegawaian daerah serta menjaminterpenuhinya jumlah dan mutu Pegawai AparaturSipil Negara pada satuan unit organisasi dalammemberikan pelayanan publik, pemerintahKabupaten Wakatobi wajib menyusun RencanaKebutuhan Pegawai dan Formasi Aparatur SipilNegara sebagai satu kesatuan dalam ManajemenAparatur Sipil Negara yang berdasarkan padasistem merit;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Rencana KebutuhanPegawai dan Formasi Aparatur Sipil NegaraKabupaten Wakatobi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentangPembentukan Kabupaten Bombana, KabupatenWakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di ProvinsiSulawesi Tenggara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 144, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4339);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

2

Hkmsetdawktb 017133

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5887);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman UmumPenyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun2011 tentang Pedoman Perhitungan JumlahKebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi 20 Tahun 2016tentang Jenjang Jabatan Fungsional (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor1643);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun2016 tentang Nomenklatur Jabatan PelaksanaBagi PegawaI Negeri Sipil di Lingkungan InstansiPemerintah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana BagiPegawaI Negeri Sipil di Lingkungan InstansiPemerintah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 878);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Wakatobi (Lembaran DaerahKabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);

3

Hkmsetdawktb 017133

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentangUrusan Pemerintahan Yang Menjadi KewenanganPemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun2017 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas danFungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Wakatobi (Berita Daerah KabupatenWakatobi Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA

KEBUTUHAN PEGAWAI DAN FORMASI APARATURSIPIL NEGARA KABUPATEN WAKATOBI.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah KabupatenWakatobi.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenWakatobi.

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Wakatobi adalah Perangkat Daerah yangmelaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidangKepegawaian dan bidang Pendidikan dan Pelatihan yang menjadikewenangan Kabupaten Wakatobi.

7. Bagian Organisasi adalah Perangkat Daerah yangmenyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi danfungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya dibidang kelembagaan, tata laksana, analisis jabatan dankepegawaian, administrasi pelayanan publik serta peningkatankinerja organisasi yang menjadi kewenangan Bupati Wakatobi.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yangselanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaandaerah untuk periode 5 (lima) tahun.

4

Hkmsetdawktb 017133

9. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalahprofesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah denganperjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut PegawaiASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah denganperjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembinakepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatanpemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digajiberdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalahwarga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkatsebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembinakepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnyadisingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhisyarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerjauntuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugaspemerintahan.

13. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkanPegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi,bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi,dan nepotisme.

14. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yangberdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secaraadil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik,ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, statuspernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

15. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai NegeriSipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negarauntuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktutertentu.

16. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi padainstansi pemerintah.

17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisifungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik sertaadministrasi pemerintahan dan pembangunan.

18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisifungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yangberdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

19. Analisis Kebutuhan Pegawai adalah suatu metode untukmengetahui jumlah pegawai di suatu unit organisasi yangdilakukan secara sistematis dengan menggunakan metodeanalisis beban kerja/atau metode lainnya serta membandingkankebutuhan PNS dengan persediaan yang ada sehingga dapatdiketahui kebutuhan riil pegawai.

5

Hkmsetdawktb 017133

20. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan,pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasijabatan.

21. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkanwaktu bagi seorang pegawai yang memenuhi persyaratan(qualified) dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu denganstandar prestasi yang telah ditetapkan.

22. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatanstruktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu strukturorganisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan tingkatpaling tinggi.

23. Batas Usia Pensiun, yang selanjutnya disingkat BUP adalahbatas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagaiPegawai Negeri Sipil.

24. Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan Pegawai dan Formasi(e-bezetting) adalah suatu metode untuk mengetahui kekurangandan kelebihan pegawai di suatu unit organisasi yang dilakukansecara terintegrasi dan sistematis menggunakan teknologiinformasi.

25. Penilaian dan Pemberian Penghargaan adalah sistem seleksiuntuk mendapatkan Perangkat Daerah Terbaik dengan variabeldan indikator yang telah ditetapkan serta penghargaan yangdiberikan oleh Pemerintah Daerah karena dinilai telahmenyumbangkan pikiran, karya, karsa atau cipta dan darmabakti yang bermanfaat bagi daerah.

BAB IIMAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2(1) Rencana kebutuhan pegawai dan formasi ASN merupakan

dokumen perencanaan kepegawaian Daerah untuk jangka waktu1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

(2) Rencana kebutuhan pegawai dan formasi ASN sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mempedomani Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Analisis Jabatan, AnalisisBeban Kerja, Peta Jabatan serta proyeksi pegawai ASN BUP,Analisis Kebutuhan Pegawai dan usul Formasi ASN.

(3) Rencana kebutuhan pegawai dan formasi ASN disusun dalamrangka mewujudkan kebutuhan riil pegawai ASN berdasarkanbeban kerja dan tanggung jawab serta memperhatikan profildaerah dan kondisi geografis daerah untuk mengetahui jumlah,kualitas, komposisi dan distribusi pegawai ASN yang tepat dansesuai pada masing-masing unit organisasi.

(4) Rencana kebutuhan pegawai dan formasi ASN bertujuan :

a. mendukung pelaksanaan Sistem Merit dalam manajemenpegawai ASN;

6

Hkmsetdawktb 017133

b. untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pegawai ASN;

c. sebagai bahan pertimbangan Badan Kepegawaian Negaradalam menentukan dan menetapkan formasi ASN;

d. sebagai bahan persetujuan prinsip tambahan alokasi formasiASN oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi;

e. sebagai bahan dalam melakukan rotasi dan mutasi sesuaidengan kondisi rill masing-masing unit organisasi;

f. sebagai bahan dalam me1akukan redistribusi pegawai sesuaidengan kompetensi;

g. sebagai bahan dalam perpindahan pegawai dariKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya;

h. sebagai bahan dalam pengembangan kompetensi pegawai ASN;

i. sebagai bahan dalam pengangkatan pegawai dalam jabatanfungsional melalui penyesuaian/inpassing.

BAB IIITAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 3(1) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan formasi ASN

dilakukan melalui tahapan :

a. identifikasi dan pengumpulan data informasi;

b. pelatihan penyusunan kebutuhan pegawai dan formasi ASN;

c. penyusunan kebutuhan pegawai dan formasi ASN PerangkatDaerah;

d. verifikasi dan validasi data kebutuhan pegawai dan formasiASN Perangkat Daerah.

(2) Rencana kebutuhan pegawai dan formasi ASN diusulkan olehmasing-masing Perangkat Daerah melalui sistem informasipenyusunan kebutuhan pegawai dan formasi (e-bezetting).

(3) Rencana kebutuhan pegawai dan formasi ASN menjadi bahanbagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia Kabupaten Wakatobi untuk mengusulkan kebutuhandan formasi ASN dalam rangka penerimaan calon PNS dan calonPPPK melalui sistem informasi e-formasi KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(4) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan formasi ASNPerangkat Daerah dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh timkoordinasi dan tim pelaksana yang ditetapkan lebih lanjutdengan Keputusan Bupati.

(5) Tahapan penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan formasiASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimanatercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7

Hkmsetdawktb 017133

BAB IVHASIL PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI

DAN FORMASI ASN

Pasal 4(1) Hasil penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan formasi ASN

Perangkat Daerah berupa dokumen yang terdiri dari :

a. database jabatan dan pegawai jabatan pimpinan tinggi,administrator, pengawas, pelaksana dan fungsional (bezetting);

b. proyeksi pegawai ASN BUP;

c. analisis kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja,Peta Jabatan, dan kesenjangan pegawai (selisih antarapersediaan dengan kebutuhan); dan

d. usul formasi ASN.

(2) Hasil penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan formasi ASNPemerintah berupa dokumen yang terdiri dari:

a. profil daerah;

b. database jabatan dan pegawai jabatan pimpinan tinggi,administrator, pengawas, pelaksana dan fungsional (bezetting);

c. Analisis Kebutuhan Pegawai dan formasi ASN berdasarkanAnalisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan dankesenjangan pegawai (selisih antara persediaan dengankebutuhan);

d. rasio belanja pegawai terhadap pendapatan daerah;

e. jumlah dan komposisi PNS yang tersedia pada setiap jenjangjabatan;

f. jumlah PNS yang akan memasuki BUP;

g. rasio antara jumlah PNS dengan jumlah Perangkat Daerah;dan

h. usul formasi ASN.

(3) Hasil penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan formasi ASNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pegawai yangmengurus bidang kepegawaian dan ditetapkan oleh KepalaPerangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan sumber dayamanusia aparatur tingkat Perangkat Daerah dengan berpedomanpada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(4) Hasil penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan formasi ASNsebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Wakatobi dan ditetapkan oleh Pejabat PembinaKepegawaian sebagai dokumen perencanaan sumber dayamanusia tingkat Kabupaten Wakatobi dengan berpedoman padaLampiran I Peraturan Bupati ini.

8

Hkmsetdawktb 017133

BAB VPENETAPAN RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI DAN

FORMASI ASN

Pasal 6

(1) Penetapan rencana kebutuhan pegawai oleh :

a. Bupati untuk Pemerintah Daerah;

b. Kepala Perangkat Daerah untuk masing-masing unitorganisasi.

(2) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai masing-masingPerangkat Daerah berdasarkan Analisis Jabatan, Analisis BebanKerja dan Peta Jabatan yang dikoordinasikan oleh BagianOrganisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.

(3) Formasi ASN berdasarkan usulan penetapan formasi yang lowongpada tahun berjalan dan sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

(4) Usulan penetapan formasi yang lowong pada Pemerintah Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan dandiajukan oleh Bupati melalui Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobikepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara gunamendapatkan persetujuan prinsip formasi.

(5) Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SumberDaya Manusia Kabupaten Wakatobi menyusun usulan rinciantambahan formasi setelah mendapatkan persetujuan prinsip dariKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan mengkoordinasikan pengusulan rincian tambahanformasi pegawai ASN Pemerintah Daerah.

(6) Bupati menetapkan rincian tambahan formasi setelahmendapatkan persetujuan tertulis dari KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(7) Penetapan rincian tambahan formasi tersebut menjadi dasardalam pengadaan calon pegawai ASN Pemerintah Daerah.

BAB VIPENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kebutuhan pegawaidan formasi ASN sebagai berikut :

a. dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhanpegawai dan formasi ASN, masing-masing Kepala PerangkatDaerah melakukan pemantauan;

b. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaanrencana kebutuhan pegawai dan formasi ASN Perangkat Daerah;

9

Hkmsetdawktb 017133

c. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia Kabupaten Wakatobi menghimpun dan menganalisishasil pemantauan pelaksanaan rencana kebutuhan pegawai danformasi ASN dari masing-masing Perangkat Daerah; dan

d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia Kabupaten Wakatobi melaksanakan dan menyusunevaluasi rencana kebutuhan pegawai dan formasi ASN PemerintahDaerah sebagai bahan dalam penyusunan rencana periode tahunberikutnya.

BAB VIIPENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Bagian KesatuJumlah, Bentuk dan Persyaratan

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobimemberikan penilaian dan penghargaan kepada PerangkatDaerah penyusunan kebutuhan pegawai dan formasi terbaik.

(2) Penilaian dan penghargaan kepada Perangkat Daerahpenyusunan kebutuhan pegawai dan formasi terbaik diberikandalam bentuk :

a. piagam;

b. trofi penghargaan; dan/atau

c. penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penghargaan yang diberikan kepada Perangkat Daerah setiaptahun dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. jumlah Perangkat Daerah penyusunan kebutuhan pegawai danformasi terbaik di lingkungan Pemerintah Daerah sebanyak 3(tiga) Perangkat Daerah;

b. Perangkat Daerah penyusunan kebutuhan pegawai danformasi terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangmenerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Persyaratan penilaian dan pemberian penghargaan kepadaPerangkat Daerah Kabupaten Wakatobi penyusunan kebutuhanpegawai dan formasi terbaik sebagai berikut :

a. menyampaikan admin sistem informasi penyusunankebutuhan pegawai dan formasi ASN;

b. menyusun kebutuhan pegawai dan formasi ASN melalui sisteminformasi penyusunan kebutuhan pegawai dan formasi (e-bezetting); dan

10

Hkmsetdawktb 017133

c. menyampaikan hasil penyusunan kebutuhan pegawai danformasi ASN.

Bagian KeduaKriteria Penilaian

Pasal 9(1) Kriteria penilaian untuk Perangkat Daerah penerima penghargaan

penyusunan kebutuhan pegawai dan formasi ASN menggunakan :

a. variabel umum; dan

b. variabel khusus.

(2) Variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aditetapkan berdasarkan profil Perangkat Daerah yang terdiri atasindikator :

a. jumlah PNS; dan

b. jumlah belanja pegawai pada anggaran dan pendapatanbelanja daerah.

(3) Variabel khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bditetapkan berdasarkan hasil penyusunan kebutuhan pegawaidan formasi yang terdiri atas indikator :

a. ketepatan waktu dalam penyampaian dokumen hasilpenyusunan kebutuhan pegawai dan formasi;

b. kelengkapan data dan informasi jumlah Jabatan PimpinanTinggi, Administrasi, Pengawas, Pelaksana dan Fungsionaldalam Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

c. rasionalitas usulan kebutuhan pegawai dengan BUP;

d. rasio belanja pegawai Perangkat Daerah dengan belanja barangdan jasa serta belanja modal; dan

e. persentase inputan data dan informasi jabatan dan pegawai disistem infomasi penyusunan kebutuhan pegawai dan formasi.

(4) Hasil penilaian untuk setiap variabel sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dengan bobot penilaian meliputi :

a. penilaian untuk kriteria variabel umum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bobot 20% (duapuluh persen); dan

b. penilaian untuk kriteria variabel khusus sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan bobot 80% (delapanpuluh persen).

(5) Ketentuan mengenai penghitungan variabel khusus dan variabelumum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat(4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11

Hkmsetdawktb 017133

Bagian KetigaTim Penilai

Pasal 10

(1) Untuk memberikan penilaian dan pertimbangan dalam pemberianpenghargaan penyusunan kebutuhan pegawai dan formasiterbaik, dilakukan oleh Tim Penilai.

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah genapyang terdiri atas :

a. Sekretaris Daerah sebagai Pembina;

b. Asisten Sekretaris Daerah yang mengkoordinir Organisasi,Kelembagaan dan Kepegawaian sebagai Penanggung jawab;

c. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia Kabupaten Wakatobi sebagai Ketua;

d. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah KabupatenWakatobi sebagai Sekretaris;

e. Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsionalyang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian dan bidang Pendidikan dan Pelatihanserta bidang kelembagaan, tata laksana, Analisis Jabatan dankepegawaian, administrasi pelayanan publik serta peningkatankinerja organisasi sebagai Tim Pelaksana.

(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebihlanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIIISANKSI

Pasal 11

(1) Kepala Perangkat Daerah dapat menjatuhkan sanksi hukumandisiplin PNS kepada :

a. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan PejabatPelaksana atau Fungsional yang tidak melakukan penyusunaninformasi jabatan; dan

b. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan PejabatPelaksana atau Fungsional pengelola kepegawaian PerangkatDaerah yang tidak melakukan penyusunan kebutuhanpegawai dan formasi ASN.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemantauan tim koordinasi dan timpelaksana penyusunan kebutuhan pegawai dan formasi ASNterdapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adan huruf b tidak menyusun informasi jabatan, kebutuhanpegawai dan formasi ASN, maka Kepala Perangkat Daerah dapatmemproses sanksi hukuman disiplin kepegawaian dari tingkat

12

Hkmsetdawktb 017133

ringan sampai dengan tingkat berat sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

BAB IXKETENTUAN PENUTUP

Pasal 12Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangipada tanggal 28 - 12 - 2017

BUPATI WAKATOBI,

Ttd/Cap

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangipada tanggal 28 - 12 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd/Cap

MUH. ILYAS ABIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2017 NOMOR 44

13

Hkmsetdawktb 017133

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WAKATOBINOMOR : 44 TAHUN 2017TANGGAL : 28 - 12 - 2017TENTANG : RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI

DAN FORMASI APARATUR SIPILNEGARA KABUPATEN WAKATOBI

PEDOMAN TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHANPEGAWAI DAN FORMASI APARATUR SIPIL NEGARA

KABUPATEN WAKATOBI

I. PENDAHULUANA. Latar Belakang

Sebagai implementasi kebijakan nasional, Pemerintah Pusatmempunyai wewenang dalam beberapa hal berkaitan denganperencanaan sumber daya manusia aparatur atau pegawai aparatursipil negara, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa penyusunan dankebutuhan wajib dilakukan oleh setiap Instansi Pemerintah dalammenyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkananalisis jabatan dan analisis beban kerja serta dilakukan untukjangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahunberdasarkan prioritas kebutuhan dalam upaya penataan manajemenkepegawaian yang seragam dengan penetapan norma, standar, danprosedur yang jelas dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian.Bahwa Peran Pemerintah Pusat yang wewenangnya didelegasikanpada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasBirokrasi yang berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negaradan Menteri Keuangan dalam hal formasi adalah memberikanpersetujuan usulan formasi dari setiap usulan yang diajukan olehPemerintah Daerah.

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentangPedoman Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri SipilDaerah bahwa sebagai pedoman bagi Kementerian Dalam Negeri danKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi, serta Pemerintah Daerah dalam rangka mempercepatperhitungan kebutuhan jumlah pegawai yang tepat untuk Daerah.Selanjutnya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan KebutuhanPegawai Negeri Sipil, bahwa Pemerintah Daerah harus melakukanperencanaan kepegawaian daerah sesuai dengan riil Pegawai NegeriSipil berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab sertamemperhatikan profil daerah dan kondisi geografis daerah. Hal inidilakukan menggunakan metode analisis kebutuhan berdasarkananalisis jabatan dan analisis beban kerja serta melalui analisiskecenderungan indeks untuk mengetahui jumlah, kualitas,komposisi, dan distribusi Pegawai Negeri Sipil yang tepat dan sesuaipada masing-masing unit organisasi.

Untuk pemenuhan kebutuhan pegawai maka ditetapkanFormasi PNS, dalam hal ini Pemerintah Daerah berwenang dalammengajukan usulan formasi PNS melalui usulan masing-masing unit

14

Hkmsetdawktb 017133

kerja yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi. Dalamhal Perencanaan untuk keseimbangan masa depan, wewenangPemerintah Daerah adalah dengan melakukan pengendalian jumlahpegawai melalui penataan organisasi jika ditemukan kekuranganataupun kelebihan jumlah PNS, penataan dilakukan dengan cararotasi maupun mutasi.

Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan dandistribusi pegawai yang tepat dan merata, penyusunan danpenetapan kebutuhan pegawai dan formasi ASN merupakan tahapanpenting dalam manajemen Aparatur Sipil Negara. Untuk itudiperlukan suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan dalammenyusun kebutuhan pegawai dan formasi sebagai dokumenperencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkatPerangkat Daerah dan Pemerintah Daerah, sehingga diperolehdokumen perencanaan kebutuhan SDM Aparatur yang berjenjangdengan pendekatan "perencanaan dari bawah" (bottom up planning)dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan wilayah masing-masing.

B. Tujuan dan Sasaran:

1. tujuan

Pedoman ini sebagai acuan dalam tahapan menyusunperencanaan kebutuhan pegawai dan formasi ASN pada tingkatPerangkat Daerah dan Pemerintah Daerah.

2. sasaran

Sasaran pedoman ini adalah para pemangku kepentingan yangmempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam perencanaankebutuhan pegawai dan formasi ASN pada tingkat PerangkatDaerah dan Pemerintah Daerah.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini berisi tentang tahapan dan metode penyusunankebutuhan pegawai dan formasi ASN berdasarkan StandarKebutuhan Minimal, Analisis Beban Kerja dan Karakteristik sertaPrioritas Pembangunan Daerah dan tahapan penyusunan dokumenkebutuhan pegawai dan formasi ASN.

D. Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai dan Formasi ASN

Tim penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan formasi ASNterdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana yang bertujuan untukme1aksakan tahapan penyusunan rencana kebutuhan pegawai danformasi ASN tingkat Kabupaten Wakatobi dan merumuskan usulanrekomendasi kebijakan untuk penataan kelembagaan danmanajemen kepegawaian dalam meningkatkan kinerja organisasiyang ditetapkan melalui Keputusan Bupati:

1. tim koordinasi

Susunan tim koordinasi terdiri dari jabatan pimpinan tinggipratama yang berasal dari Sekretaris Daerah, Asisten SekretarisDaerah yang mengoordinir Organisasi Kelembagaan danKepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

15

Hkmsetdawktb 017133

Daya Manusia Kabupaten Wakatobi, Bagian OrganisasiSekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.

2. Tim Pelaksana

Susunan tim pelaksana terdiri dari pegawai jabatan administrasidan jabatan fungsional pada Badan Kepegawaian PengembanganSumber Daya Manusia dan Bagian Organisasi Sekretariat DaerahKabupaten Wakatobi serta pegawai ASN yang mengurusikepegawaian masing-masing Perangkat Daerah dan bertanggungjawab dalam menyusun perencanaan kebutuhan pegawai secaratepat dan berkesinambungan.

II. TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI DANFORMASI APARATUR SIPIL NEGARAA. Identifikasi dan Pengumpulan Data Informasi

Pejabat yang mengurusi kepegawaian atau tim teknispenyusunan rencana kebutuhan pegawai dan formasi ASN masing-masing Perangkat Daerah melakukan identifikasi dan pengumpulandata berupa:

1. database pegawai ASN dan Struktur organisasi Perangkat Daerah:

a) database kepegawaian terdiri dari nama, nomor indukkepegawaian, pangkat/golongan, tempat tanggal lahir,pendidikan terakhir dan pendidikan pelatihan;

b) struktur organisasi Perangkat Daerah berdasarkan PeraturanDaerah tentang Pembentukan dan Susunan OrganisasiPerangkat Daerah Kabupaten Wakatobi yang menggambarkannomeklatur dan uraian tugas jabatan administrator danjabatan pengawas.

2. database jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi danjabatan fungsional.

a) database jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi danjabatan fungsional pada setiap jenjang jabatan secara hirarkisesuai dengan urusan Pemerintahan Daerah;

b) jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator sertajabatan pengawas yang ditetapkan berdasarkan PeraturanBupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas danFungsi Serta Tata Kerja masing-masing Perangkat Daerah;

c) jabatan pelaksana yang ditetapkan berdasarkan PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang NomenklaturJabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di LingkunganInstansi Pemerintah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentangNomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PegawaI Negeri Sipil diLingkungan Instansi Pemerintah;

d) jabatan fungsional yang ditetapkan oleh masing-masingInstansi Pembina.

16

Hkmsetdawktb 017133

3. Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan.

a) analisis jabatan merupakan informasi yang memuatnomenklatur, uraian tugas dan syarat jabatan yangdiperlukan dalam penyusunan rencana kebutuhan pegawaidan formasi ASN;

b) penyusunan analisis beban kerja dilakukan berdasarkanPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentangPedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai NegeriSipil untuk Daerah;

c) Peta jabatan menggambarkan jumlah, susunan nama dannomenklatur jabatan secara hirarki.

4. Rencana strategis instansi:

a. rencana strategis instansi (renstra) masing-masing PerangkatDaerah sebagai bahan dalam mengetahui secara keseluruhantugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan daerah sertapemetaan jabatan pelaksana dan fungsional dalammewujudkan program kegiatan yang telah ditetapkan;

b. rencana strategis digunakan dalam penyusunan dokumenperencanaan sumber daya manusia masing-masing PerangkatDaerah Kabupaten Wakatobi.

B. Advokasi Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai dan FormasiASN

Advokasi penyusunan kebutuhan pegawai dan formasi ASNdifasilitasi oleh Perangkat Daerah Badan KepegawaianPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi kepadapegawai ASN yang mengurusi kepegawaian masing-masing PerangkatDaerah untuk mendapatkan komitmen dan dukungan melaluipertemuan dan pelatihan penyusunan rencana kebutuhan pegawaidan formasi ASN yang menggunakan sistem teknologi informasidengan tahapan :

1. persiapan administrasi, bahan dan modul system informasipenyusunan kebutuhan pegawai (e-bezetting)

Bahan dan modul sistem informasi kebutuhan pegawai (e-bezetting) memudahkan pegawai ASN masing-masing PerangkatDaerah yang menjadi admin dalam melakukan inputan databaseinformasi jabatan dan kepegawaian.

2. pelatihan penyusunan kebutuhan pegawai dan formasi ASN

Pelatihan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepadaadmin sistem informasi kebutuhan pegawai (e-bezetting) dalammelakukan inputan database informasi jabatan dan kepegawaiansebagai bahan analisis kebutuhan pegawai.

3. inputan database informasi jabatan dan kepegawaian

Inputan database informasi jabatan dan kepegawaianberdasarkan analisis jabatan yang telah ditetapkan dan databasepegawai ASN sesuai struktur organisasi masing-masing PerangkatDaerah.

17

Hkmsetdawktb 017133

4. fasilitasi dan asistensi

Fasilitasi dan asistensi dilakukan oleh anggota tim pelaksanamelalui pendampingan, penyampaian informasi dan koordinasi,serta verifikasi inputan database.

C. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai dan Formasi ASN

Penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan formasi ASNdilakukan melalui analisis kebutuhan pegawai dengan metodestandar kebutuhan minimal analisis beban kerja serta karakteristikdan prioritas pembangunan daerah:

1. standar kebutuhan minimal merupakan penghitungan kebutuhanpegawai dan formasi ASN untuk mengetahui jumlah, kualitas,komposisi, dan distribusi pegawai ASN pada masing-masingsatuan unit Perangkat Daerah berdasarkan standar yang telahditetapkan dengan cara :

a) analisis persediaan pegawai, proses penyediaan databasejabatan dan pegawai ASN yang dimiliki satuan organisasi danperkiraan persediaan pegawai dikurangi dengan jumlahpegawai yang Batas Usia Pensiun (BUP);

b) merumuskan dan menetapkan penghitungan kebutuhanpegawai berdasarkan jumlah pegawai yang telah ditetapkan;

c) menyusun kesenjangan pegawai dengan menghitung selisihantara persediaan pegawai (bezetting) dengan kebutuhanpegawai, sehingga akan memperlihatkan kekurangan,kelebihan atau kecukupan dengan jumlah yang ada;

d) menyusun rekapitulasi kesenjangan pegawai yang kelebihandalam rangka pelaksanaan redistribusi pegawai ASN;

e) menyusun rekapitulasi kesenjangan pegawai yang kekurangandalam rangka usulan formasi pegawai ASN.

2. analisis beban kerja merupakan penghitungan kebutuhanpegawai dan formasi ASN untuk mengetahui kebutuhan pegawaisesuai dengan beban kerja berdasarkan uraian tugas jabatansehingga diperoleh informasi kebutuhan jumlah pegawai yang riildalam mewujudkan visi misi Perangkat Daerah dengan cara :

a) analisis persediaan pegawai, proses penyediaan databasejabatan dan pegawai ASN yang dimiliki satuan organisasi danperkiraan persediaan pegawai dikurangi dengan jumlahpegawai yang Batas Usia Pensiun (BUP);

b) merumuskan dan meenetapkan penghitungan kebutuhanpegawai berdasarkan analisis beban kerja;

c) menyusun kesenjangan pegawai dengan menghitung selisihantara persediaan pegawai (bezetting) dengan kebutuhanpegawai, sehingga akan memperlihatkan kekurangan,kelebihan atau kecukupan dengan jumlah yang ada;

d) menyusun rekapitulasi kesenjangan pegawai yang kelebihandalam rangka pelaksanaan redistribusi pegawai ASN;

e) menyusun rekapitulasi kesenjangan pegawai yang kekurangandalam rangka usulan formasi pegawai ASN.

3. Karakteristik dan prioritas pembangunan daerah merupakanpenghitungan kebutuhan pegawai dan formasi ASN untukk

18

Hkmsetdawktb 017133

memperoleh informasi proyeksi jumlah ketersediaan dankebutuhan pegawai dalam rangka mendukun arah pembangunandaerah:

a) analisis persediaan pegawai, proses penyediaan databasejabatan dan pegawai ASN yang dimiliki satuan organisasi danperkiraan persediaan pegawai dikurangi dengan jumlahpegawai yang Batas Usia Pensiun (BUP);

b) merumuskan dan meenetapkan penghitungan kebutuhanpegawai berdasarkan prioritas pembangunan daerah;

c) menyusun kesenjangan pegawai dengan menghitung selisihantara persediaan pegawai (bezetting) dengan kebutuhanpegawai, sehingga akan memperlihatkan kekurangan,kelebihan atau kecukupan dengan jumlah yang ada;

d) menyusun rekapitulasi kesenjangan pegawai yang kekurangandalam rangka usulan formasi pegawai ASN.

D. Verifikasi dan Validasi Data Kebutuhan Pegawai dan Formasi ASN

Verifikasi dan validasi data kebutuhan pegawai dan formasiASN Perangkat Daerah dilakukan untuk mengetahui keakuratan dankelengkapan database informasi jabaran, database kepegawaian dankebutuhan pegawai ASN dengan memperlihatkan:

1. ketepatan waktu penyusunan;

2. kelengkapan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

3. rasio belanja pegawai dengan belanja barang dan jasa sertabelanja modal;

4. rasionalitas kebutuhann pegawai dengan Batas Usia Pensiun(BUP);

5. persentase inputan data base jabatan, database pegawai ASN.

III.METODE PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI DAN FORMASI ASNA. Metode Standar Kebutuhan Minimal

Menghitung jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan ketentuanPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman PenghitunganJumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 tahun 2011 tentangPedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil,antara lain:

1. jumlah pejabat struktural yaitu dengan menghitung jumlahstruktur organisasi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturanBupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas danFungsi Serta Tata Kerja pada Perangkat Daerah;

2. menghitung jumlah kebutuhan pegawai yang menduduki jabatanpelaksana yang tidak memberikan pelayanan langsung padamasyarakat;

3. menghitung jumlah kebutuhan pegawai yang menduduki jabatanpelaksana yang memberikan pelayanan langsung padamasyarakat yang bersifat teknis administratif;

4. menghitung jumlah kebutuhan pegawai nyang mendudukijabatan fungsional yang memberikan pelayanan langsung pada

19

Hkmsetdawktb 017133

masyarakat dan bertugas di lapangan berdasarkan standarpenghitungan yang ditetapkan oleh instansi pembina dan jabatanfungsional lain yang tidak memberikan pelayanan langsungkepada masyarakat dan menjadi prioritas dengan tetapmemperhatikan karakteristik, kondisi dan potensi daerah yaitudenggan cara menghitung berdasarkan beberapa aspek sesuaikarakteristik jabatan dan berdasarkan standar penghitunganyang ditetapkan oleh instansi pembina;

5. menghitung jumlah kebutuhan tenaga Guru pada sekolah yangdiselenggarakan Pemerintah yaitu :

a. tenaga pendidikan adalah tenaga yang berada dibawahpembinaan Kementerian Pendidikan, tenaga pendidikantersebut terdiri dari jabatan:

1. Guru Taman Kanak-kanak;

2. Guru sekolah Dasar;

3. Guru Mata Pelajaran;

4. Kepala Sekolah;

5. Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan;

6. Guru Pendidikan Agama;

7. Gutu Pembimbing.

b. Tenaga pendidikan yang menjadi kewenangan Daerahberdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah antara lain :

1. Guru Taman Kanak-Kanak dan Guru Pendidikan AnakUsia Dini;

2. Guru Sekolah Dasar;

3. Guru Sekolah Menengah Pertama;

4. Perhitungan kebutuhan pegawai untuk tenaga pendidikantelah ditetapkan standar minimalnya oleh KementerianPendidikan, penetapan perhitungan standar minimal GuruTaman Kanak-Kanak dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini,Guru Sekolah Dasar, Guru Sekolah Menengah Pertamaberdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian NegeriNomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PemberianPertimbangan Teknis Formasi Guru Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi.

6. menghitung jumlah kebutuhan pegawai pada pelayanankesehatan milik pemerintah:

a. tenaga kesehatan terdiri dari sekelompok jabatan yangpembinaan berada di bawa kementerian kesehatan, jabatan-jabatan tersebut telah diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tenaga Medis;

2. Tenaga Keperawatan;

3. Tenaga Kefarmasian;

4. Tenaga Kesehatan Masyarakat;

5. Tenaga Gizi;

20

Hkmsetdawktb 017133

6. Tenaga Keterapian Fisik;

7. Tenaga Keteknisan Medis.

b. perhitungan standar kebutuhan minimal untuk tenaga bidangkesehatan telah di tetapkan olehn instansi Pembina yaituKementerian Kesehatan, penetapan perhitungan standarkebutuhan minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) danRumah Sakit Khusus Daerah (RSKD).

7. merumuskan jumlah kebutuhan pegawai yang tepat padaPemerintah Daerah dengan cara merekapitulasi seluruh jumlahmasing-masing jenis jabatan yaitu:

a. jumlah kebutuhan pegawai pada jabatan struktural;

b. jumlah kebutuhan pegawai pada jabatan fungsional, yangtidak memberikan pelayanan langsung;

c. jumlah kebutuhan pegawai pada jabatan fungsional yangberfungsi pelayanan masyrakat yang bersifat teknisadministratif;

d. jumlah kebutuhan pegawai pada jabatan fungsional yangberfungsi pelayanan masyarakat yang bertugas di lapangan;

e. jumlah kebutuhan pegawai Guru pada sekolah yang diselenggarakan pemerintah;

f. jumlah kebutuhan pegawai Kesehatan pada sarana kesehatanmilik pemerintah.

B. Metode Analisis Beban Kerja

Menghitung jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan ketentuanPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang PedomanPerhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untukDaerah, antara lain:

1. perencanaan formasi harus didasarkan pada hasil perhitunganbeban kerja organisasi sehingga formasi pegawai yang telahdisusun dapat memenuhi kebutuhan organisasi untukpelaksanaan tugas organisasi dalam mendukung pencapaian visidan misinya;

2. dalam menghitung formasi pegawai terdapat 3 (tiga) aspek pokokyang harus diperhatikan yaitu beban kerja, standar kemampuanrata-rata dan waktu kerja dengan metoda Hasil kerja, Objekkerja, Peralatan kerja dan Tugas per tugas jabatan;

3. menghitung formasi pegawai dilakukan melalui beberapa tahapanyaitu analisis jabatan, memperkirakan persediaan pegawai,menghitung kebutuhan pegawai, dan menghitung keseimbanganantara kebutuhan dan persedian;

4. perhitungan dengan metoda umum adalah perhitungan untukjabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu yangbelum ditetapkan standar kebutuhannya oleh instansi Pembina.Perhitungan kebutuhan pegawai dalam jabatan tersebutmenggunakan acuan dasar data pegawai yang ada serta peta danuraian jabatan. Oleh karena itu, alat pokok yang dipergunakandalam menghitungan kebutuhan pegawai adalah uraian jabatanyang tersusun rapi. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk

21

Hkmsetdawktb 017133

menghitung kebutuhan pegawai adalah mengindentifikasi bebankerja melalui metoda Hasil kerja, Objek kerja, Peralatan kerja dantugas per tugas jabatan;

5. menghitung kebutuhan pegawai dalam jabatan dengan standarkebutuhan minimum yang telah ditetapkan oleh instansiPembina, perhitungan menggunakan metoda ini adalahperhitungan bagi jabatan funsional tertentu atau jabatan lainyang standar minimalnya telah ditetapkan oleh instansipembinanya. Jabatan yang telah ditetapkan standar kebutuhanminimalnya adalah jabatan yang berbeda dalam kelompok tenagakesehatan dan tenaga pendidikan;

6. Kebutuhan formasi yang telah dihitung, selanjutnyadiperbandingkan dengan persediaan (bezetting) pegawai yang ada.Perbandingan antara kebutuhan dengan persediaan akanmemperlihatkan kekurangan, kelebihan, atau kecukupan denganjumlah yang ada.

C. Metode berdasarkan Karekteristik dan Prioritas PembangunanDaerah

Menghitung jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan RencanaPembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN), RencanaPembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana KerjaPemerintah Daera (RKPD), antara lain:

1. pemetaan dan perumusan program prioritas pembangunandaerah berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan daerahyang menjadi urusan pemerintahan daerah yaitu:

a) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanandasar;

b) urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan denganpelayanan dasar;

c) urusan pemerintahan pilihan;

d) fungsi penunjang urusan pemerintahan;

e) fungsi perumusan kebijakan, koordinasi, pelaoyananadministrasi, pendukung lainnya dan fungsi pendukungDPRD, serta fungsi pengawasan.

2. penetapan jabatan fungsional dan pelaksaan yang mendukungprogram prioritas pembangunan daerah masing-masingPerangkat Daerah;

3. menghitung kesenjangan antara persediaan pegawai yang ada(bezetting) dengan kebutuhan pegawai berdasarkan jabatan yangmendukung program prioritas pembangunan daerah masing-masing Perangkat Daerah.

IV.PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SDM APARATURDokumen perencanaan SDM aparatur pada perangkat daerah dan

pemerintahan daerah Kabupaten Wakatobi merupakan data, informasidan hasil analisis penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan formasiASN yang disusun sebagai bahan pertimbangan tertulis yang memuatarahan dan rekomendasi dalam penataan manajemen ASN dengansistematika sebagai berikut :

A. Dokumen perencanaan SDM Aparatur tingkat Perangkat daerah

22

Hkmsetdawktb 017133

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Ruang Lingkup

Bab II Gambaran Umum

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

B. Visi, Misi dan Program Kegiatan Perangkat Daerah

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah

Bab III Gambaran SDM Aparatur Perangkat Daerah

A. Database Informasi Jabatan

B. Database Pegawai ASN

C. Database Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan

Bab IV Kebutuhan SDM Aparatur Perangkat Daerah

A. Hasil Perhitungan Rencana Kebutuhan Pegawai danFormasi ASN

B. Kesenjangan Pegawai yang Kelebihan Dalam RangkaPelaksanaan Redistribusi, Rotasi dan Mutasi PegawaiASN

C. Kesenjangan Pegawai yang Kekurangan Dalam RangkaUsulan Formasi Pegawai ASN

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

B. Rekomendasi dan Tindaklanjut

B. Dokumen Pencananaan SDM Aparatur tingkat Pemerintah Daerah

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Ruang Lingkup

Bab II Gambaran Umum

A. Gambaran Umum Pemerintah Daerah

B. Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Daerah

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Bab III Gambaran SDM Aparatur Pemerintahan Daerah

A. Dabase Informasi Jabatan

B. Database Pegawai ASN

C. Database Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan

Bab IV Kebutuhan SDM Aparatur Pemerintah Daerah

23

Hkmsetdawktb 017133

A. Hasil perhitungan Rencana Kebutuhan Pegawai danFormasi ASN

B. Kesenjangan Pegawai yang Kelebihan Dalam RangkaPelaksanaan Redistribusi, Rotasi dan Mutasi PegawaiASN

C. Kesenjangan Pegawai yang Kekurangan Dalam RangkaUsulan Formasi Pegawai ASN

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

V. PENUTUPPedoman tahapan penyususnan rencana kebutuhan pegawai dan

formasi ASN ini disusun untuk memberikan arahan operasional bagi timkoordinasi dan tim pelaksana serta menjadi referensi atau dasar dalampembuatan kebijakan yang mengatur manajemen ASN. Dengandemikian diharapkan ketersediaan pegawai ASN baik jenis, jumlah,kualifikasi, mutu, dan distribusinya akan sesusai dengan yangdibutuhkan sehingga tujuan pembangunan daerah dapat terwujud.

BUPATI WAKATOBI,

Ttd/Cap

ARHAWI

24

Hkmsetdawktb 017133

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WAKATOBINOMOR : 44 TAHUN 2017TANGGAL : 28 - 12 - 2017TENTANG : RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI

DAN FORMASI APARATUR SIPILNEGARA KABUPATEN WAKATOBI

PENGHITUNGAN VARIABEL UMUM DAN KHUSUS PENILAIANPENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI DAN FORMASI TERBAIK

A. VARIABEL UMUM

NO INDIKATOR DAN KELASINTERVAL

SKALANILAI

BOBOT(%) SKOR

1 2 3 4 51 Jumlah Pegawai (Orang)

a. >1000b. 80-99c. 60-79d. <59

1.000800600400

10100806040

2 Belanja Pegawai (Rp)a. <5.000.000.000b. 5.000.000.001-7.500.000.000c. 7.500.000.001-10.000.00.000d. >10.000.000.000

1.000800600400

10100806040

B. VARIABEL KHUSUS

NO INDIKATOR DAN KELASINTERVAL

SKALANILAI

BOBOT(%) SKOR

1 2 3 4 51 Ketepatan waktu dalam

menyampaikan dokumen hasilpenyususnan kebutuhan pegawaidan formasi (hari)a. < 1b. = 1 (tepat waktu)c. 2-7d. >8

1.000800600400

2050403020

2 Kelengkapan data dan formasijumlah Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Administrator, Pengawas,Pelaksana dan Fungsional(kesesuaian dengan analisisjabatan dan analisis beban kerja)a. >100b. 80-99c. 60-79d. <49

1.000800600400

10100806040

3 Rasionalitas usulan kebutuhanpegawai dengan usia pensiun (%)a. >95b. 80-94c. 50-79d. <49

1.000800600400

2050403020

25

Hkmsetdawktb 017133

NO INDIKATOR DAN KELASINTERVAL

SKALANILAI

BOBOT(%) SKOR

1 2 3 4 5

4

Rasio Belanja Pegawai PerangkatDaerah dengan belanja barangdan jasa serta belanja modal (%)a. <20b. 21-25c. 26-30d. >30

1.000800600400

10100806040

5

Persentase inputan data daninformasi jabatan dengan pegawaidi sistem informasi penyusunankebutuhan pegawai dan informasi(%)a. >95b. 80-94c. 50-79d. <49

1.000800600400

2050403020

C. Tata cara Penghitungan Nilai Variabel Umum dan Variabel KhususPenyusuna Kebutuhan Pegawai dan Formasi Perangkat Daerah.

Untuk mendapatkan hasil penghitungan nilai Penyusunan kebutuhanPegawai dan Formasi Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tahapansebagai berikut :

1. Langkah 1

Menghitung nilai masing-masing indikator dari variabel umum danvariabel khusus dengan cara melakukan perkalian skala nilai yangsesuai dengan keadaan sebenarnya dari Perangkat Daerah denganprosentase dari bobot indikator tersebut.

2. Langkah 2

Menghitung jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umumdan variabel teknis dengan cara melakukan penjumlahan nilai dariseluruh indikator tersebut.

3. Langkah 3

Penetapan nilai Penyusunan Kebutuhan Pegawai dan FormasiPerangkat Daerah Kabupaten Wakatobi berdasarkan hasilperhitungan tersebut dengan kriteria sebagai berikut:

a) total skor Perangkat Daerah yang memiliki nilai tertinggiditetapkan sebagai pemenang dan berhak menerimapenghargaan;

b) apabila skor Perangkat Daerah yang memiliki nilai tertinggisama, maka ditetapkan sebagai pemenang adalah PerangkatDaerah yang memiliki nilai indikator dari variabel khusus yanglebih tinggi.

BUPATI WAKATOBI,

Ttd/Cap

ARHAWI