Click here to load reader

BUPATI WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA · PDF filePERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI DAN FORMASI ... Wakatobi dan Kabupaten Kolaka

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BUPATI WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA · PDF filePERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 44 TAHUN...

1

Hkmsetdawktb 017133

BUPATI WAKATOBIPROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBINOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI DAN FORMASIAPARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56

ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara dan dalam rangkaperencanaan kepegawaian daerah serta menjaminterpenuhinya jumlah dan mutu Pegawai AparaturSipil Negara pada satuan unit organisasi dalammemberikan pelayanan publik, pemerintahKabupaten Wakatobi wajib menyusun RencanaKebutuhan Pegawai dan Formasi Aparatur SipilNegara sebagai satu kesatuan dalam ManajemenAparatur Sipil Negara yang berdasarkan padasistem merit;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Rencana KebutuhanPegawai dan Formasi Aparatur Sipil NegaraKabupaten Wakatobi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentangPembentukan Kabupaten Bombana, KabupatenWakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di ProvinsiSulawesi Tenggara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 144, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4339);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

2

Hkmsetdawktb 017133

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5887);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman UmumPenyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun2011 tentang Pedoman Perhitungan JumlahKebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi 20 Tahun 2016tentang Jenjang Jabatan Fungsional (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor1643);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun2016 tentang Nomenklatur Jabatan PelaksanaBagi PegawaI Negeri Sipil di Lingkungan InstansiPemerintah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana BagiPegawaI Negeri Sipil di Lingkungan InstansiPemerintah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 878);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Wakatobi (Lembaran DaerahKabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);

3

Hkmsetdawktb 017133

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentangUrusan Pemerintahan Yang Menjadi KewenanganPemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun2017 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas danFungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Wakatobi (Berita Daerah KabupatenWakatobi Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA

KEBUTUHAN PEGAWAI DAN FORMASI APARATURSIPIL NEGARA KABUPATEN WAKATOBI.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah KabupatenWakatobi.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenWakatobi.

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Wakatobi adalah Perangkat Daerah yangmelaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidangKepegawaian dan bidang Pendidikan dan Pelatihan yang menjadikewenangan Kabupaten Wakatobi.

7. Bagian Organisasi adalah Perangkat Daerah yangmenyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi danfungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya dibidang kelembagaan, tata laksana, analisis jabatan dankepegawaian, administrasi pelayanan publik serta peningkatankinerja organisasi yang menjadi kewenangan Bupati Wakatobi.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yangselanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaandaerah untuk periode 5 (lima) tahun.

4

Hkmsetdawktb 017133

9. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalahprofesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah denganperjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut PegawaiASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah denganperjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembinakepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatanpemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digajiberdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalahwarga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkatsebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembinakepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnyadisingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhisyarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerjauntuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugaspemerintahan.

13. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkanPegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi,bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi,dan nepotisme.

14. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yangberdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secaraadil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik,ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, statuspernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

15. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai NegeriSipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negarauntuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktutertentu.

16. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi padainstansi pemerintah.

17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisifungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik sertaadministrasi pemerintahan dan pembangunan.

18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisifungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yangberdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

19. Analisis Kebutuhan Pegawai adalah suatu metode untukmengetahui jumlah pegawai di suatu unit organisasi yangdilakukan secara sistematis dengan menggunakan metodeanalisis beban kerja/atau metode lainnya serta membandingkankebutuhan PNS dengan persediaan yang ada sehingga dapatdiketahui kebutuhan riil pegawai.

5

Hkmsetdawktb 017133

20. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan,pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasijabatan.

21. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkanwaktu bagi seorang pegawai yang memenuhi persyaratan(qualified) dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu denganstandar prestasi yang telah ditetapkan.

22. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatanstruktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu strukturorganisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan tingkatpaling tinggi.

23. Batas Usia Pensiun, yang selanjutnya disingkat BUP adalahbatas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagaiPegawai Negeri Sipil.

24. Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan Pegawai dan Formasi(e-bezetting) adalah suatu metode untuk mengetahui kekurangandan kelebihan pegawai di suatu unit organisasi yang dilakukansecara terintegrasi dan sistematis menggunakan teknologiinformasi.

25. Penilaian dan Pemberian Penghargaan adalah sistem seleksiuntuk mendapatkan Perangkat Daerah Terbaik dengan variabeldan indikator yang telah ditetapkan serta penghargaan yangdiberikan oleh Pemerintah Daerah karena dinilai telahmenyumbangkan pikiran, karya, karsa atau cipta dan darmabakti yang bermanfaat bagi daerah.

BAB IIMAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2(1) Rencana kebutuhan pegawai dan formasi ASN merupakan

dokumen perencanaan kepegawaian Daerah untuk jangka waktu1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

(2) Rencana kebutuhan pegawai dan formasi ASN sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mempedomani Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Analisis Jabatan, AnalisisBeban Kerja, Peta Jabatan serta proyeksi pegawai ASN BUP,Analisis Kebutuhan Pegawai dan usul Formasi ASN.

(3) Re