Click here to load reader

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 1 · PDF fileLAMBANG DAERAH KABUPATEN WAKATOBI BUPATI WAKATOBI, Mmb : . bahw d ditetapk U-U Nmo ... (Lembara Na Rubl Indonesi T 2004 N 53,

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 1 · PDF fileLAMBANG DAERAH KABUPATEN WAKATOBI...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN WAKATOBI

TAHUN 2005

DAFTAR ISI

NO. URAIAN HAL

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

1-5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR : 2 TAHUN 2005

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor

29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang ditetapkan pada Tanggal 18 Desember 2003 maka dipandang perlu menetapkan Lambang Daerah Kabupaten Wakatobi;

b. bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

DAN

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : LAMBANG DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Wakatobi;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Wakatobi;

e. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Wakatobi.

BAB II BENTUK LAMBANG DAERAH

Pasal 2

(1) Lambang Daerah berbentuk perisai bersudut lima dengan warna dasar

biru laut, didalamnya terdapat gambar bintang, mahkota, padi dan kapas, tujuh pita, perahu, latar belakang biru langit, empat buah pulau, gelombag laut dan tulisan nama KABUPATEN WAKATOBI.

(2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bagian-bagian sebagai berikut:

a. Perisai bersudut lima menggambarkan/melambangkan lima sila dari Pancasila sebagai dasar negara dan perisai sebagai simbol pertahanan diri masyarakat Wakatobi dari berbagai ancaman dan gangguan;

b. Bis hitam yang melingkari perisai bersudut lima, sebagai simbol tali persatuan dan persaudaraan masyarakat Kabupaten Wakatobi;

c. Dasar lambang biru laut melambangkan bahwa Kabupaten Wakatobi dikelilingi laut sebagai penghubung pulau yang satu dengan pulau lainnya dimana luas wilayah laut lebih luas dari wilayah daratan;

d. Bintang, melambangkan Ketuhanan dan Ketakwaan masyarakat Wakatobi kepada Tuhan Yang Maha Esa;

e. Mahkota dengan sebelas permata, sebagai simbol bahwa masyarakat Wakatobi sebagai masyarakat berbudaya dengan sebelas ragam

budaya yaitu budaya masyarakat Wanci, budaya masyarakat Mandati, budaya masyarakat Liya, budaya masyarakat Kapota, budaya masyarakat Kaledupa, budaya masyarakat Tomia, Tongano Tomia dan Timu Tomia, budaya masyarakat Binongko, budaya masyarakat Cia-Cia dan budaya masyarakat Bajo, yang terangkai dengan lingkaran mahkota menjadi satu ikatan;

f. Padi dan Kapas sebagai simbol Kemakmuran dan Kesejahteraan masyarakat Wakatobi;

- Padi berjumlah 29 butir sebagai simbol bahwa Kabupaten Wakatobi terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003;

- Kapas berjumlah 18 kelopak sebagai simbol bahwa Tanggal 18 Desember 2003 sebagai Tanggal penetapan terbentuknya Kabupaten Wakatobi;

- Tujuh Pita yang mengikat Padi dan Kapas sebagai simbol bahwa Kabupaten Wakatobi diresmikan pada Tanggal 7 Januari 2004.

g. Perahu dengan layar terkembang dengan simbol keuletan mengarungi lautan mencari nafkah didaerah lain, juga sebagai simbol keuletan masyarakat Wakatobi dalam meraih cita-cita serta simbol bahwa masyarakat Wakatobi mata pencaharaiannya mayoritas adalah pelayar/pelaut ulung;

h. Latar belakang biru langit melambangkan simbol keceriaan dan keramah-tamahan masyarakat Wakatobi;

i. Empat Pulau melambangkan bahwa Kabupaten Wakatobi terdiri dari Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko;

j. Gelombang Laut melambangkan bahwa Kabupaten Wakatobi pada musim angin timur dan musim angin barat terkenal dengan ombak lautnya, juga melambangkan semangat yang keras dan dinamika masyarakat Wakatobi yang gagah berani berjiwa patriotis menghadapi berbagai tantangan kehidupan ( Tara Turu Toro ).

Pasal 3

Bentuk, bagian-bagian dan ukuran perbandingan gambar Lambang Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 4

(1) Lambang Daerah ini dipergunakan sebagai Bagde, Plakat, Stempel DPRD, Vandel, Lencana, Tanda Pengenal, Kop Surat Dinas, Peraturan Daerah, Lembaran Daerah dan Papan Nama Kantor.

(2) Lambang Daerah dipasang diatas sehelai kain putih dengan ukuran 3 : 4 dan dapat digunakan untuk keperluan upacara kenegaraan, upacara adat, pesta olahraga dan seni, rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan lainya yang dipandang perlu.

(3) Lambang Daerah dapat pula dipasang pada bangunan-bangunan Pemerintah maupun Swasta serta tempat-tempat yang dipandang perlu.

(4) Lambang Daerah Kabupaten Wakatobi yang berbentuk dan ukuranya seperti tersebut pada ayat (2) dapat diperbesar dan diperkecil menurut keperluanya.

Pasal 5

(1) Dilarang menempatkan atau memasang Lambang Daerah pada tempat-

tempat atau keadaan yang tidak pantas.

(2) Dilarang dijadikan sebagai reklame atau alat propoganda politik dan lain-lain yang dapat merusak atau menurunkan martabat dan nama baik Daerah.

(3) Dilarang mengubah bentuk dan corak Lambang Daerah, baik seluruhnya maupun sebagian.

(4) Dilarang membubuhi sesuatu tulisan dan atau lukisan apapun pada Lambang Daerah yang mengakibatkan berubah arti dan maknanya.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).

BAB V KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 7

(1) Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal (6) Perturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Wakatobi yang pengangkatanya di tetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana mengenai penggunaan Lambang Daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Lambang Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana Dibidang Lambang Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana mengenai Lambang Daerah;

e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan pemecahan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana mengenai Lambang Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret sesorang berkaitan dengan tindak pidana mengenai Lambang Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keteranganya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana mengenai Lambang Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Aca