Click here to load reader

PERATURAN BUPATI GIANYAR TENTANG SUSUNAN … · Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan ... Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ... c. Bidang

  • View
    223

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of PERATURAN BUPATI GIANYAR TENTANG SUSUNAN … · Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan...

P E R A T U R A N B U P A T I GIANYAR

NOMOR 85 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A

DINAS KETAHANAN PANGAN, K E L A U T A N DAN PERIKANAN

KABUPATEN GIANYAR

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N GIANYAR

D I N A S K E T A H A N A N P A N G A N , K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N

K A B U P A T E N GIANYAR

BUPATI GIANYAR

PROVINSI BAL I

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 85 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A

DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Gianyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I I dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Ba l i , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kal i , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara D - , , U i ; i . T ^ ^ , ' ^ M ~ * v , . C 6 7 0 I . i w p u u u z v xxxvi.uxxv.oxa X T U X X X W X U U I Zf j ,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah H a n n o n P t t f a + n f ta*i r>.... -4u M _ A r\ x.,u., rr\i/" J u c n g c u i x c x a v u x a x x 1 c i i i c i u x t a i i nuxxxux -rvj L C U X U X X ^ . U X W vcxxvaxxg

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipi l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

tl , , A . . T-l A I . A T 1 r~7 H T U V . . O A 1 T A A u. r c i t t i u i o n r c i i i c i i u i c t i i i 'luiiiui 1 / l a i i u u ^ V / X J LCixvaxig

Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerali (Lciiibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementrian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 A T rx r - \

i N U l I l O I ooj,

9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementrian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GIANYAR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

r a s a i i

http://xxxvi.uxxv.oxa

Dalam Peraturan Bupat i ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.

3. Bupat i adalah Bupat i Gianyar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat i dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah an yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya di lakukan Kementerian Negara dan penyelenggaran Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gianyar.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gianyar.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

9. Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana yang melaksanakan jabatan fungsional sesuai fungsi yang telah ditetapkan.

B A B I I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati .

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

P a s a l 3

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, kelautan dan perikanan untuk membantu Bupat i dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dibidang ketersediaan, distribusi pangan, konsumsi, keamanan pangan, perikanan tangkap dan perikanan budidaj'H.;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi pangan, konsumsi, keamanan pangan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya.;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kreteria di bidang ketersediaan, distribusi pangan, konsumsi, keamanan pangan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;

d. pemberian bimbingan tehnis dan supervisi di bidang ketersediaan, distribusi pangan, konsumsi, keamanan pangan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;

e. peiaksanaan evaiuasi dan peiaporan di bidang ketersediaan, distribusi pangan, konsumsi, keamanan pangan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;

f. peiaksanaan administrasi Dinas; dan

g. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati .

B A B I I I

SUSUNAN ORGANISASI

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

a. Sekretariat Dinas;

b. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;

d. Bidang Perikanan Tangkap;

e. Bidang Perikanan Budidaya;

f. UPT; dan

g. Jaba tan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Sekretariat Dinas :

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan :

1 S e k s i Ketersed iaan Pan pan:

2. Seks i Distr ibusi Pangan; dan

3. Seksi Kerawanan Pangan.

c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan :

1. Seks i Koi isunisi Pangan;

2. Seks i Penganekaragaman Kansumsi Pangan; dan

3. Seksi Keamanan Pangan.

d. Bidang Perikanan Tangkap :

1. Seks i Kelembagaan dan Sumberdaya Masyarakat Perikanan;

2. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap; dan

3. Seksi Produksi Perikanan Tangkap.

e. Bidang Perikanan Budidaya :

1. Seks i Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;

2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan

3. Seksi Produksi Perikanan Budidaya.

f. UPT.

g. Jaba tan Fungsional.

(3) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat i ini .

B A B IV

S E K R E T A R I A T DINAS

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

(1) Sekretariat Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas.

Pasa l 7

Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi peiaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Dinas.

Pasa l8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi kegiatan, penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;

c. koordinasi dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kegiatan Dinas;

d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan milik negara dan iayanan pengadaan barang/jasa;

e. peiaksanaan administrasi Sekretariat Dinas;

f. peiaksanaan evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran Dinas; dan

g. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat Dinas terdiri atas :

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan peiiy u s u u a n i c i i c a n a , program, aiiggaran, mdikaLor k i n e i j a utama, penianlauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Sub Bagian Perencanaan, menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana Dinas;

b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan perubahan rencana, program dan anggaran Dinas;

c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan indikator kinerja utama Dinas;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian peiaksanaan rencana, program dan anggaran Dinas;

e. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan laporan peiaksanaan rencana, nroffram. aneea ran dan akuntabil itas kineria Dinas: x *' * _/

a. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan tata laksana keuangan, pengelolaan akuntansi , u rusan perbendaharaan, dan pelaporan keuangan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan barang / j a sa ;

c. penjdapan bahan koordinasi, pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan;

e. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan perbendaharaan dan penyelesaian kerugian daerah;

f. peiaksanaan administrasi Sub Bagian Keuangan; dan

g. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Bagian Kelima

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan kepegawaian di Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, peiaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi Dinas;

b. penyiapan bahan koordinasi, peiaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan Dinas;

c. penyiapan bahan koordinasi, peiaksanaan analisis pendapat umum, pemberitaan media masa, dan pengelolaan media sosial;

d. penyiapan bahan koordinasi, peiaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai;

e. penyiapan bahan koordinasi, mutasi pegawai, analisis jabatan, analisis kinerja organisasi, administrasi jabatan fungsional, organisasi dan tata laksana Dinas;

f. peiaksanaan administrasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

g. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

B A B V

BIDANG K E T E R S E D I A A N DAN D ISTR IBUS I PANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 16

(1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan peiaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan. distribusi pangan dan kerawanan pangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;

b. peiaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;

c. penj 'usunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;

e. peiaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;

f. peiaksanaan administrasi Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan

g. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 19

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri atas :

1. Seksi Ketersediaan Pangan;

2. Seksi Distr ibusi Pangan; dan

3. Seks i Kerawanan Pangan.

Bagian Ketiga

Seksi Ketersediaan Pangan

Pasal 20

Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas menjaga ketersediaan pangan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi KftefRPrHpiPm Ppmcpm mpnvplpncfCfarakan funofsi

- 0 j C J C J < j -

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran ketersediaan pangan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan peiaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria ketersediaan pangan;

d. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan;

e. penyiapan bahan koordinasi, peiaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan;

f. peiaksanaan administrasi Seksi Ketersediaan Pangan; dan

g. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Bagian Keempat

Seksi Distribusi Pangan

Pasal 22

Seksi Distr ibusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan distribusi pangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Distr ibusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran a ie t r i tv iKs i - n n n a a r v * r - o ~ - >

b. penyiapan bahan koordinasi dan peiaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria distribusi pangan;

d. penyiapan bahan koordinasi, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan;

e. penyiapan bahan koordinasi, peiaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan;

f. peiaksanaan administrasi Seksi Distribusi Pangan; dan

g. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Bagian Kelima

Seksi Kerawanan Pangan

Pasal 24

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penangguiangan kerawanan pangan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran kerawanan pangan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan peiaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kerawanan pangan;

d. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan;

e. penjdapan bahan koordinasi, peiaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerawanan pangan;

f. peiaksanaan administrasi Seksi Kerawanan Pangan; dan

g. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

B A B VI

BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 26

(1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan peiaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;

b. peiaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;

c. penjmsunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;

e. peiaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;

f. peiaksanaan administrasi Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan; dan

g. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 29

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri atas :

1. Seks i Konsumsi Pangan;

2. Seks i Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan

3. Seksi Keamanan Pangan.

Bagian Ketiga

Seksi Konsumsi Pangan

Pasal 30

Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan konsumsi pangan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran konsumsi pangan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan peiaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan;

c. penyiapan bahan koordinasi, penjuisunan norma, standar, prosedur dan kriteria konsumsi pangan;

d. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan;

e. penyiapan bahan koordinasi, peiaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan;

f. peiaksanaan administrasi Seksi Konsumsi Pangan; dan

g. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan.

Bagian Keempat

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 32

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penganekaragaman konsumsi pangan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seks i Penganekaragaman Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran penganekaragaman pangan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan peiaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman pangan;

c. penjdapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penganekaragaman pangan;

d. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penganekaragaman pangan;

e. penyiapan bahan koordinasi, peiaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penganekaragaman pangan;

f. peiaksanaan administrasi Seksi Penganekaragaman Pangan; dan

g. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan.

Bagian Kelima

Seksi Keamanan Pangan

Pasal 34

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas menjaga keamanan pangan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran keamanan pangan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan peiaksanaan kebijakan di bidang keamanan pangan;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria keamanan pangan;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang keamanan pangan;

e. penyiapan bahan koordinasi dan peiaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan pangan;

f. peiaksanaan administrasi Seksi Keamanan Pangan; dan

g. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan.

B A B VI I

BIDANG PERIKANAN TANGKAP

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 36

(1) Bidang Perikanan Tangkap berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 37

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan peiaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan sumberdaya masyarakat perikanan, pengembangan usaha perikanan tangkap dan produksi perikanan tangkap.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang kelembagaan dan sumberdaya masyarakat perikanan, pengembangan us aba perikanan tangkap dan produksi perikanan tangkap;

b. peiaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan sumberdaya masyarakat perikanan, pengembangan usaha perikanan tangkap dan produksi perikanan tangkap;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelembagaan dan sumberdaya masyarakat perikanan, pengembangan usaha perikanan tangkap dan produksi perikanan tangkap;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan sumberdaya masyarakat perikanan, pengembangan usaha perikanan tangkap dan produksi perikanan tangkap;

e. peiaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan sumberdaya masyarakat perikanan, pengembangan usaha perikanan tangkap dan produksi perikanan tangkap;

f n e l a k s a n a a n adm in i s t r a s i R idanp P e r i k a n a n T a n g k a n : dan X " - - - . . . . . . . . . w - . . . . . . u - " X " /

g. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasai 39

Bidang Perikanan Tangkap terdiri atas ;

1. Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya Masyarakat Perikanan;

2. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap; dan

3. Seksi Produksi Perikanan Tangkap.

Bagian Ketiga

Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya Masyarakat Perikanan

Pasai 40

Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya Masyarakat Perikanan mempunyai tugas penyiapan kelembagaan dan sumberdaya masyarakat perikanan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya Masyarakat Perikanan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran kelembagaan dan sumberdaya masyarakat perikanan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan peiaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan sumberdaya masyarakat perikanan;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kelembagaan dan sumberdaya masyarakat perikanan;

d. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan sumberdaya masyarakat perikanan;

e. penyiapan bahan koordinasi, peiaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan sumberdaya masyarakat perikanan;

f. peiaksanaan administrasi Seksi Kelembagaan Dan Sumberdaya Masyarakat P e r i k a n a n ; d a n

g. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Bagian Keempat

Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 42

Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan pengembangan usaha perikanan tangkap.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran pengembangan usaha perikanan tangkap;

b. penyiapan bahan koordinasi dan peiaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha perikanan tangkap;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan usaha perikanan tangkap;

d. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan usaha perikanan tangkap;

e. penyiapan bahan koordinasi, peiaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha perikanan tangkap;

f. peiaksanaan administrasi Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap; dan

g. peiaksanaan fungsi la in yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Bagian Kelima

Seksi Produksi Perikanan Tangkap

Pasal 44

Seksi Produksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan produksi perikanan tangkap.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Produksi Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran produksi perikanan tangkap;

b. penyiapan bahan koordinasi dan peiaksanaan kebijakan di bidang produksi perikanan tangkap;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria produksi perikanan tangkap;

d. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi perikanan tangkap;

e. penyiapan bahan koordinasi, peiaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi perikanan tangkap;

f. peiaksanaan administrasi Seksi Produksi Perikanan Tangkap; dan

g. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

B A B VI I I

BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 46

(1) Bidang Perikanan Budidaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 47

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan peiaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, pengembangan usaha perikanan budidaya, kesehatan ikan, lingkungan dan produksi perikanan budidaya.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang kelembagaan, pengembangan usaha perikanan budidaya, kesehatan ikan, lingkungan dan produksi perikanan budidaya;

b. peiaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, pengembangan usaha perikanan budidaya, kesehatan ikan, lingkungan dan produksi perikanan budidaya;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelembagaan, pengembangan usaha perikanan budidaya, kesehatan ikan, lingkungan dan produksi perikanan budidaya;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, pengembangan usaha perikanan budidaya, kesehatan ikan, lingkungan dan produksi perikanan budidaya;

e. peiaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, pengembangan usaha perikanan budidaya, kesehatan ikan, lingkungan dan produksi perikanan budidaya;

f. n e l a k s a n a a n admin i s t r a s i Ridani? P e r i kanan R u d i d a v a : dan

g. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 49

Bidang Perikanan Budidaya terdiri atas :

1. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;

2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan

3. Seks i Produksi Perikanan Budidaya.

Bagian Ketiga

Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya

Pasal 50

Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas penataan kelembagaan dan pengembangan usaha perikanan budidaya.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran kelembagaan dan pengembangan usaha perikanan budidaya;

b. penyiapan bahan koordinasi dan peiaksanaan kebijakan di bidang ke lembagaan d a n pei ige i i ibai igan usaha p e r i k a n a n bud idaya ;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kelembagaan dan pengembangan usaha perikanan budidaya;

d. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan pengembangan usaha perikanan budidaya;

e. penyiapan bahan koordinasi, peiaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan pengembangan usaha perikanan budidaya;

f. peiaksanaan administrasi Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya; dan

g. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

Bagian Keempat

Seksi Kesehatan Ikan dan Linekuncan

Pasal 52

Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas menjaga kesehatan ikan dan lingkungan.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran kesehatan ikan dan lingkungan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan peiaksanaan kebijakan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;

c. penjdapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kesehatan ikan dan lingkungan;

d. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;

e. penyiapan bahan koordinasi, peiaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;

f. peiaksanaan administrasi Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan

g. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

Bagian Kelima

Seksi Produksi Perikanan Budidaya

Pasal 54

Seksi Produksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan produksi perikanan budidaya.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Seksi Produksi Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran produksi perikanan budidaya;

b. penyiapan bahan koordinasi dan peiaksanaan kebijakan di bidang produksi perikanan budidaya;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria produksi perikanan budidaya;

d. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi perikanan budidaya;

e. penyiapan bahan koordinasi, peiaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi perikanan budidaya;

f. peiaksanaan administrasi Seksi Produksi Perikanan Budidaya; dan

g. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

B A B IX

UPT KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KECAMATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 56

(1) UPT Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) UPT Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan dipimpin oleh Kepala UPT.

(3) UPT terdapat di 7 Kecamatan.

Pasal 57

UPT Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan peiaksanaan kebijakan pada UPT Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, UPT Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan menyelenggarakan fn-rxcroi

a. penyusunan rencana, program kegiatan UPT Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan;

b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program kerja UPT Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan;

c. peiaksanaan kebijakan pelayanan tehnis di bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan;

e. peiaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan;

f. peiaksanaan administrasidi UPT Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan; dan

g. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 59

UPT Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 60

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi, serta pengelolaan barang milik daerah dan milik Negara pada UPT Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program di bidang ketahanan pangan, perikanan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi, serta pengelolaan barang milik daerah dan milik Negara pada UPT Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan;

b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketahanan pangan, perikanan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi, serta pengelolaan barang milik daerah dan milik Negara pada UPT Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan;

c. penyiapan bahan koordinasi, peiaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, perikanan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi, serta pengelolaan barang milik daerah dan milik Negara pada UPT Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan pangan, perikanan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi, serta pengelolaan barang milik daerah dan milik Negara pada UPT Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan;

e. penyiapan bahan koordinasi, peiaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, perikanan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi, serta pengelolaan barang milik daerah dan milik Negara pada UPT Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan;

f. peiaksanaan administrasi Sub Bagian Tata Usaha; dan

g. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

B A B X

UPT BALAI BEN IH IKAN DAN PASAR B E N I H IKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 62

(1) UPT Ba la i Ben ih Ikan dan Pasar Benih I kan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) UPT Ba la i Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan Dinas dipimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 63

UPT Ba la i Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan peiaksanaan kebijakan pada UPT Ba la i Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan.

Pasal 64 T - \ _ I i . i 1 4- i ; . j ; i i j _ i r i c o T T T V T > T~> _ I _ : u a i o m niclaivoaiicuvaxI lugao ocuaga.iiiia.iici u.mian.ouii vicuaiii r aacu uo, u r i u a i a i

Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program UPT Ba la i Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan;

b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria UPT Bala i Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan;

c. pelaksana kebijakan penyelenggaraan layanan UPT Ba la i Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan layanan UPT Bala i Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan;

e. peiaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan UPT Ba la i Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan;

f. peiaksanaan administrasidi UPT Bala i Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan; dan

g. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 65

UPT Ba la i Benih Ikan dan Pasar Benih I kan terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 66

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi, serta pengelolaan barang milik daerah dan milik Negara .

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program di bidang

ketahanan pangan, perikanan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi, serta pengelolaan barang mil ik daerah dan mil ik Negara pada UPT Ba la i Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan;

http://ocuaga.iiiia.iici

b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketahanan pangan, perikanan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi, serta. pengelolaan barang milik daerah dan milik Negara. pada UPT Ba la i Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan ;

c. penyiapan bahan koordinasi, peiaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, perikanan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi, serta pengelolaan barang milik daerah dan milik Negara pada UPT Bala i Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan pangan, perikanan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi, serta pengelolaan barang milik daerah dan milik Negara pada UPT Ba la i Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan;

e. penyiapan bahan koordinasi, peiaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, perikanan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi, serta pengelolaan barang mil ik daerah dan milik Negara pada UPT Ba la i Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan;

f. peiaksanaan administrasi Sub Bagian Tata Usaha; dan

g. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

B A B X I

JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 68

Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 69

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional

Pasal 71

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 terdiri atas :

a. Jabatan Fungsional Arsiparis;

b. Jabatan Fungsional Pranata Komputer;

c. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;

d. Jabatan Fungsional Auditor;

e. Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa ;

f. Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;

g- Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan; dan

h. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Benih.

Pasal 72

Masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

B A B X I I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Bupat i in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati in i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI GIANYAR,

A.A.GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 14 Desember 2016

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN GIANYAR,

DEWA MAbE APRAMANA

BER ITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 NOMOR 85

LAMPIRAN PERATURAN BUPAT I GIANYAR NOMOR 85 TAHUN 2016 TANGGAL 14 D E S E M B E R 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI E'AN TATA K E R J A DINAS KETAHANAN 3 ANGAN, K E L A U T A N DAN PERIKANAN K A B U P A T E N GIANYAR.

S T R U K T U R ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN, K E L A U T A N DAN PERIKANAN

K A B U P A T E N GIANYAR

D inas

Kelompok Jabatan Fungsion

B idang Ketersediaan dan Dis t r ibus i

Pangan

Seks i Ketersediaan P a n g a i

S eks . Distr ibusi Pangan

Seks i Kerawanan Pangan

B idang K o n s u m s i dan Keamanan

Pangan

S e k s i Konsums i Pangan

Seks i Penganekaragaman Konsums i Pangan

S e k s i Keamanan Pangan

Sekre tanat D inas

S u b Bag ian Keuangan

S u b Bag ian U m u m D a n

Kefiegawaian S u b Bag ian

Perencanaan

UPT

Bidang Per ikanan Tangkap

Seks i Kelembagaan dan Sumberd t ya Masyarakat

Per ikanan

S e k s i Pengembangan U s a h a Per ikanan Tangkap

S e k s i Produks i Per ikanan Tangkap

B idang Per ikanan Bud idaya

S e k s i Kelembagaan dan Pengembangan U s a h a Per ikanan Bud idaya

S e k s i Kesehatan Ikan dan Linglcungan

Seks i Produks i Per ikanan Buelidaya

BUPATI GIANYAR,

A. A G D E AGUNG BHARATA