PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 103 TAHU N 2016 … filenomor 103 tahu n 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja kecamatan tegallalang. pemerintah kabupaten gianyar ... indonesia

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 103 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A

KECAMATAN TEGALLALANG.

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

KECAMATAN TEGALLALANG

KABUPATEN GIANYAR

BUPATI GIANYAR

PROVINSI BAL I

PERATURAN BUPATI GIANYAR


TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A

KECAMATAN TEGALLALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan

Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupat i tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I I dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Ba l i , Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kal i , terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipi l (Lembaran

Negara Republik Indonesia T a h u n 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipi l

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaraan


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun

2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA K E R J A KECAMATAN TEGALLALANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat i in i yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.

3. Bupat i adalah Bupat i Gianyar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat i dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah

yang menjadi kewenangan daerah.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya di lakukan Kementerian

Negara dan penyelenggaran Pemerintahan Daerah untuk melindungi,

melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

6. Kecamatan adalah Kecamatan Tegallalang.

7. Jaba tan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya

harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah

sesuai keahl ian dan kebutuhan.

B A B I I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupat i

melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kecamatan dipimpin oleh Camat.

(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat

Kecamatan.

Pasal 3

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum

dan tugas yang dil impahkan oleh Bupat i untuk melaksanakan sebagian

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,

Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;

b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum;

d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan

Bupat i ;

e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum;

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

di lakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan perbekel dan/atau

kelurahan;

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

kabupaten yang tidak di laksanakan oleh unit kerja Pemerintahan

Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

i . melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan

perundang-undangan; dan

j . pelaksanaan tugas yang dil impahkan oleh Bupat i untuk melaksanakan

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

B A B I I I

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

a. Sekretariat Kecamatan;

b. Seks i Pemerintahan;

c. Seks i Ketentraman dan Ketertiban;

d. Seks i Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;

e. Seksi Kesejahteraan Sosial;

f. Seks i Pelayanan Umum; dan

g. Jaba tan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri a t a s :

a. Sekretariat Kecamatan :

1. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Seksi Pemerintahan;

c. Seks i Ketentraman dan Ketertiban;

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan;

e. Seksi Kesejahteraan Sosial;

f. Seks i Pelayanan Umum; dan

g. Jabatan Fungsional.

(3) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat i ini .

B A B IV

S E K R E T A R I A T KECAMATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

(1) Sekretariat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Camat.

(2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Pasa l7

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

kepada se luruh unit organisasi di Kecamatan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7

Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi kegiatan, penyusunan rencana, program dan anggaran

kecamatan;

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama,

hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;

c. koordinasi dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria

kegiatan Kecamatan;

d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan milik negara dan

layanan pengadaan barang/ j a sa ;

e. pelaksanaan administrasi sekretariat Kecamatan;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran

Kecamatan; dan

g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan oleh Camat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat Kecamatan terdiri atas :

(1) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;

(2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan keuangan milik daerah, milik negara, layanan pengadaan

barang / j a sa , penyusunan rencana, program, anggaran, indikator kinerja

utama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Kecamatan.

Pasal 11

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub

Bagian Keuangan dan Perencanaan, menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan tatalaksana keuangan,

pengeloalaan akuntansi , u rusan perbendaharaan, laporan keuangan

dan penyusunan rencana strategis kecamatan;

b. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan barang / j a sa , penyusunan

perubahan laporan, perubahan rencana, program dan anggaran

Kecamatan;

c. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan barang mil ik daerah, dan

penyusunan indikator kinerja utama Kecamatan;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi penerimaan dan

penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, anggaran dan

akuntabil itas kinerja Kecamatan;

e. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan perbendaharaan dan

penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, anggaran dan

akuntabil itas kinerja Kecamatan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Keuangan Dan Perencanaan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Bagian Keempat

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan penataan organisasi, kepegawaian, u rusan tata usaha dan

rumah tangga Kecamatan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi Kecamatan;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan

perlengkapan Kecamatan;

c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan analisis pendapat umum,

pemberitaan media masa, dan pengelolaan media sosial;

d. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengembangan dan

peningkatan kompetensi pegawai;

e. penyiapan bahan koordinasi, mutasi pegawai, anal isis jabatan, analisis

kinerja organisasi, administrasi jabatan fungsional, organisasi dan tata

laksana Kecamatan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Bagian Kel ima

Seksi Pemerintahan

Pasal 14

Seks i Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

pemerintahan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Seksi

Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan

anggaran pemerintahan;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang

pemerintahan;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur

dan kriteria di bidang pemerintahan ;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi

di bidang pemerintahan;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di

bidang pemerintahan;

f. pelaksanaan administrasi Seks i Pemerintahan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian Keenam

Seks i ketentraman dan Ketertiban

Pasal 16

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan ketentraman dan ketertiban.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Seks i Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :


anggaran ketentraman dan ketertiban;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban;


dan kriteria di bidang ketentraman dan ketertiban;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi di bidang ketentraman dan ketertiban;


bidang p ketentraman dan ketertiban;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Ketentraman Dan Ketertiban; dan


Bagian Ketujuh

Seks i Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan

Pasal 18

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas

melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Pasal 19

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Seksi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan menyelenggarakan fungsi :


anggaran pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;


pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;


dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;


supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;


bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan; dan


Bagian Kedelapan

Seks i Kesejahteraan Sosial

Pasal 20

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kesejahteraan

sosial.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Seks i

Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :


anggaran kesejahteraan sosial;


kesejahteraan sosial;


dan kriteria di bidang kesejahteraan sosial;


supervisi di bidang kesejahteraan sosial;


bidang kesejahteraan sosial;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Kesejahteraan Sosial; dan


Bagian Kedelapan

Seksi Pelayanan Umum

Pasal 22

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seks i

Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :


anggaran pelayanan umum;


pelayanan umum;


dan kriteria di bidang pelayanan umum;


supervisi di bidang pelayanan umum;


bidang pelayanan umum;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Pelayanan Umum; dan


B A B V

JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 24

Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Camat.

Pasal 25

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,

Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi sesuai dengan jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional

Pasal 27

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas :

a. Jaba tan Fungsional Arsiparis;

b. Jabatan Fungsional Pranata Komputer;

c. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;

d. Jabatan Fungsional Auditor; dan

e. Jabatan Fungsional Pengadaan Barang / J a s a .

Pasal 28

Masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan

oleh Camat.

B A B V I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupat i in i muled berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupat i ini dengan penempatannya dalam Beri ta Daerah

Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

Pada tanggal 14 Desember 2016

A.A. G D E AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 14 Desember 2016

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

EN GIANYAR,

DEWA MADE APRAMANA.

B E R I T A DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 NOMOR 103

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GIANYAR


TANGGAL 14 D E S E M B E R 2016

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR

Kecamatan

Jabatan Fungsional

1

Sekretariat Kecamatan

Sub Bagian

Keuangan dan

Perencanaan

1 Sub Bagian

Umum dan

Kepegawaian

Seksi

Pemerintahan

Seks i

Ketentraman dan

Ketertiban

Seksi

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa / Kelurahan

Seksi

Kesejahteraan

Sosial

Seksi

Pelayanan Umum

BUPATI GIANYAR,

A.A. G D E AGUNG BHARATA

Documents

PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 103 TAHU N 2016 … filenomor 103 tahu n 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja kecamatan tegallalang. pemerintah kabupaten gianyar ... indonesia