13
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 99 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN UBUD. PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 99 TAHUN 2016 … fileperaturan bupati gianyar nomor 99 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja kecamatan ubud. pemerintah kabupaten gianyar

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 99 TAHUN 2016 … fileperaturan bupati gianyar nomor 99 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja kecamatan ubud. pemerintah kabupaten gianyar

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 99 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A

KECAMATAN UBUD.

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

KECAMATAN UBUD

KABUPATEN GIANYAR

Page 2: PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 99 TAHUN 2016 … fileperaturan bupati gianyar nomor 99 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja kecamatan ubud. pemerintah kabupaten gianyar

BUPATI GIANYAR

PROVINSI BAL I

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 99 TAHUN 2016

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A

KECAMATAN UBUD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan

Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupat i tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I I dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Ba l i , Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tarn bahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipi l Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kal i , terakhir dengan Undang-

Page 3: PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 99 TAHUN 2016 … fileperaturan bupati gianyar nomor 99 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja kecamatan ubud. pemerintah kabupaten gianyar

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipi l (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipi l

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaraan

Negara Republik Indonesia Nomor 5881);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun

2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA K E R J A KECAMATAN U B U D

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati in i yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.

3. Bupat i adalah Bupat i Gianyar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat i dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah

yang menjadi kewenangan daerah.

Page 4: PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 99 TAHUN 2016 … fileperaturan bupati gianyar nomor 99 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja kecamatan ubud. pemerintah kabupaten gianyar

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya di lakukan Kementerian

Negara dan penyelenggaran Pemerintahan Daerah untuk melindungi,

melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

6. Kecamatan adalah Kecamatan Ubud.

7. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya

harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah

sesuai keahl ian dan kebutuhan.

B A B I I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupat i

melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kecamatan dipimpin oleh Camat.

(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Pasal 3

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum

dan tugas yang dil impahkan oleh Bupat i untuk melaksanakan sebagian

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,

Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;

b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum;

d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan

Bupat i ;

e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum;

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang di lakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan perbekel dan/atau

kelurahan;

Page 5: PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 99 TAHUN 2016 … fileperaturan bupati gianyar nomor 99 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja kecamatan ubud. pemerintah kabupaten gianyar

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

kabupaten yang tidak di laksanakan oleh unit kerja Pemerintahan

Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

i . melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan

perundang- undangan; dan

j . pelaksanaan tugas yang dil impahkan oleh Bupat i untuk melaksanakan

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

B A B I I I

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

a. Sekretariat Kecamatan;

b. Seksi Pemerintahan;

c. Seks i Ketentraman dan Ketertiban;

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;

e. Seks i Kesejahteraan Sosial;

f. Seksi Pelayanan Umum; dan

g. Jaba tan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri a t a s :

a. Sekretariat Kecamatan :

1. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Seks i Pemerintahan;

c. Seks i Ketentraman dan Ketertiban;

d. Seks i Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan;

e. Seks i Kesejahteraan Sosial;

f. Seksi Pelayanan Umum; dan

g. Jaba tan Fungsional.

(3) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupat i ini .

Page 6: PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 99 TAHUN 2016 … fileperaturan bupati gianyar nomor 99 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja kecamatan ubud. pemerintah kabupaten gianyar

B A B IV

S E K R E T A R I A T KECAMATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

(1) Sekretariat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Camat.

(2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Pasal 7

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

kepada se luruh unit organisasi di Kecamatan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi kegiatan, penyusunan rencana, program dan anggaran

kecamatan;

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama,

hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;

c. koordinasi dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria

kegiatan Kecamatan;

d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan milik negara dan

lay anan pengadaan barang/ j a sa ;

e. pelaksanaan administrasi sekretariat Kecamatan;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran

Kecamatan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat Kecamatan terdiri atas :

(1) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;

(2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Page 7: PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 99 TAHUN 2016 … fileperaturan bupati gianyar nomor 99 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja kecamatan ubud. pemerintah kabupaten gianyar

Bagian Ketiga

Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan keuangan milik daerah, milik negara, layanan pengadaan

barang / j a sa , penyusunan rencana, program, anggaran, indikator kinerja

utama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Kecamatan.

P a s a l 1 1

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub

Bagian Keuangan dan Perencanaan, menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan tatalaksana keuangan,

pengeloalaan akuntansi , u rusan perbendaharaan, laporan keuangan

dan penyusunan rencana strategis kecamatan;

b. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan barang / j a sa , penyusunan

perubahan laporan, perubahan rencana, program dan anggaran

Kecamatan;

c. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan barang milik daerah, dan

penyusunan indikator kinerja utama Kecamatan;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi penerimaan dan

penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, anggaran dan

akuntabil itas kinerja Kecamatan;

e. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan perbendaharaan dan

penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, anggaran dan

akuntabil itas kinerja Kecamatan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Keuangan Dan Perencanaan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Bagian Keempat

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan penataan organisasi, kepegawaian, u rusan tata usaha dan

rumah tangga Kecamatan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

Page 8: PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 99 TAHUN 2016 … fileperaturan bupati gianyar nomor 99 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja kecamatan ubud. pemerintah kabupaten gianyar

a. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan,

dan dokumentasi Kecamatan;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan Kecamatan;

c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan analisis pendapat umum,

pemberitaan media masa, dan pengelolaan media sosial;

d. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai;

e. penyiapan bahan koordinasi, mutasi pegawai, analisis jabatan, analisis kinerja organisasi, administrasi jabatan fungsional, organisasi dan tata laksana Kecamatan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Bagian Kel ima

Seksi Pemerintahan

Pasa l14

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Seks i

Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan

anggaran pemerintahan;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang

pemerintahan;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur

dan kriteria di bidang pemerintahan ;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi

di bidang pemerintahan;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di

bidang pemerintahan;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Pemerintahan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Page 9: PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 99 TAHUN 2016 … fileperaturan bupati gianyar nomor 99 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja kecamatan ubud. pemerintah kabupaten gianyar

Bagian Keenam

Seks i ketentraman dan Ketertiban

Pasal 16

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan ketentraman dan ketertiban.

Pasa l17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Seks i Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran ketentraman dan ketertiban;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketentraman dan ketertiban;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketentraman dan ketertiban;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang p ketentraman dan ketertiban;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Ketentraman Dan Ketertiban; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian Ketujuh

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan

Pasa l18

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas

melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Pasal 19

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan

anggaran pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang

pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur

dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

Page 10: PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 99 TAHUN 2016 … fileperaturan bupati gianyar nomor 99 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja kecamatan ubud. pemerintah kabupaten gianyar

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di

bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian Kedelapan

Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 20

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kesejahteraan

sosial.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan

anggaran kesejahteraan sosial;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesejahteraan sosial;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi di bidang kesejahteraan sosial;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di

bidang kesejahteraan sosial;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Kesejahteraan Sosial; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian Kedelapan

Seks i Pelayanan Umum

Pasal 22

Seks i Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi

Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan

anggaran pelayanan umum;

Page 11: PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 99 TAHUN 2016 … fileperaturan bupati gianyar nomor 99 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja kecamatan ubud. pemerintah kabupaten gianyar

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan umum;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan umum;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan umum;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan umum;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Pelayanan Umum; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

B A B V

JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 24

Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Camat.

Pasal 25

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional

Pasal 27

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas :

a. Jabatan Fungsional Arsiparis;

b. Jabatan Fungsional Pranata Komputer;

c. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;

d. Jabatan Fungsional Auditor; dan

e. Jabatan Fungsional Pengadaan Barang / J a s a .

Page 12: PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 99 TAHUN 2016 … fileperaturan bupati gianyar nomor 99 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja kecamatan ubud. pemerintah kabupaten gianyar

Pasal 28

Masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Camat.

B A B V I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupat i in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupat i ini dengan penempatannya dalam Beri ta Daerah

Kabupaten Gianyar.

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 14 Desember 2016

Ditetapkan di Gianyar

Pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI GIANYAR,

A.A. G D E AGUNG BHARATA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

S E T D A KABUPATEN GIANYAR,

DEWA MADE APRAMANA

B E R I T A DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 NOMOR 99

Page 13: PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 99 TAHUN 2016 … fileperaturan bupati gianyar nomor 99 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja kecamatan ubud. pemerintah kabupaten gianyar

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 99 TAHUN 2016

TANGGAL 14 D E S E M B E R 2016

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR

Kecamatan

Jabatan Fungsional

1 Sekretariat Kecamatan

Sub Bagian

Keuangan dan

Perencanaan

1 Sub Bagian

Umum dan

Kepegawaian

Seksi

Pemerintahan

Seksi

Ketentraman dan

Ketertiban

Seksi

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa/ Kelurahan

Seksi

Kesejahteraan

Sosial

Seksi

Pelayanan Umum

BUPATI GIANYAR,

A.A. G D E AGUNG BHARATA