PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 93 TAHU N 2016 … · SIMPEG adalah sebuah sistem informasi yang dirancang sebagai solusi ... secara terkomputerisasi. 9. Pegawai Negeri Sipil yang

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 93 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN GIANYAR

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR


SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN GIANYAR

BUPATI GIANYAR

PROVINSI BAL I

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 93 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A


S U M B E R DAYA MANUSIA KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan

Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupat i tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Gianyar;

Mengingat : l .Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat I I dalam Wilayah Daerah-daerah

Tingkat I Ba l i , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kal i , terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipi l (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3546), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang

perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5 1 , Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN

TATA K E R J A BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

S U M B E R DAYA MANUSIA KABUPATEN GIANYAR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat i ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.

3. Bupat i adalah Bupat i Gianyar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat i dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan daerah.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya di lakukan Kementerian Negara

dan penyelenggaran Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,

memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

6. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gianyar.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Gianyar.

8. Sist im Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disingkat S IMPEG adalah sebuah sistem informasi yang dirancang sebagai solusi untuk menangani berbagai ha l dalam pengurusan kepegawaian seperti penyimpanan, pemusatan data, penanganan Laporan secara terkomputerisasi.

9. Pegawai Negeri Sipi l yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan

Pemerintahan.

10. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipi l yang selanjutnya

disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam

rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil .

11. Unit Pelaksana Tehnis Badan yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur

pelaksana kegiatan tehnis operasional dan/atau kegiatan tehnis penunjang

tertentu.

12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai keahban dan kebutuhan

B A B I I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasa l2

(1) Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati .

(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia untuk membantu

Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang formasi, pengembangan, pengangkatan pegawai, pendidikan, pelatihan, informasi pegawai, mutasi dan kedudukan hukum;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang formasi, pengembangan, pengangkatan pegawai, pendidikan, pelatihan, informasi pegawai, mutasi dan kedudukan hukum;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kreteria di bidang formasi, pengembangan, pengangkatan pegawai, pendidikan, pelatihan, informasi pegawai, mutasi dan kedudukan hukum;

d. pemberian bimbingan tehnis dan supervisi di bidang formasi, pengembangan, pengangkatan pegawai, pendidikan, pelatihan, informasi pegawai, mutasi dan kedudukan hukum;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang formasi, pengembangan, pengangkatan pegawai, pendidikan, pelatihan, informasi pegawai, mutasi dan kedudukan hukum;

f. pelaksanaan administrasi Badan; dan

g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan oleh Bupat i .

B A B HI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :

a. Sekretariat Badan;

b. Bidang Formasi, Pengembangan dan Pengangkatan Pegawai;

c. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Informasi Pegawai;

d. Bidang Mutasi dan Kedudukan Hukum;

e. UPT Badan; dan

f. Jaba tan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

a. Sekretariat B a d a n :

1. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Formasi, Pengembangan dan Pengangkatan Pegawai :

1. Sub. Bidang Formasi dan Pengangkatan Pegawai;

2. Sub. Bidang Pengembangan Pegawai; dan

3. Sub. Bidang Jabatan Fungsional.

c. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Informasi Pegawai;

1. Sub. Bidang Diklat Struktura l ;

2. Sub. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional; dan

3. Sub. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian.

d. Bidang Mutasi dan Kedudukan Hukum;

1. Sub. Bidang Mutasi Umum;

2. Sub. Bidang Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai; dan

3. Sub. Bidang Pembinaan dan Kedudukan Hukum.

e. UPT; dan

f. JabatanFungsional.

(3) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat i ini .

B A B IV

SEKRETAR IA T BADAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

(1) Sekretariat Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan.

Pasal 7

Sekretariat Badan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan

tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit

organisasi di Badan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sekretariat

Badan menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi kegiatan, penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan;

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,

hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;

c. koordinasi dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kegiatan

Badan;

d. penyelenggaraan pengelolaan barang mil ik daerah dan mil ik negara dan

layanan pengadaan barang/jasa;

e. pelaksanaan administrasi Sekretariat Badan;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran Badan; dan

g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat Dinas terdiri atas :

1. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan mil ik negara, layanan pengadaan barang/jasa, koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, indikator kinerja utama, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Sub Bagian

Keuangan dan Perencanaan, menyelenggarakan fungs i :

a. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan tata laksana keuangan,

pengelolaan akuntansi , u rusan perbendaharaan, pelaporan keuangan dan

penyusunan rencana strategis Badan;

b. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan layanan barang/jasa, penyusunan

perubahan rencana program dan anggaran Badan;

c. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan barang mil ik daerah, barang milik

Negara dan penyusunan indikator utama Badan;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian

pelaksanaan rencana, program dan anggaran Badan;

e. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan perbendaharaan, penyelesaian

kerugian daerah, penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program,

anggaran dan akuntabil itas kinerja Badan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

Bagian Keempat

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan kepegawaian di Badan.

Pasal 13

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi Badan;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan Badan;

c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan analisis pendapat umum, pemberitaan media masa, dan pengelolaan media sosial;

d. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai;

e. penyiapan bahan koordinasi, mutasi pegawai, analisis jabatan, analisis kinerja organisasi, administrasi jabatan fungsional, organisasi dan tata laksana Badan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

B A B V

BIDANG FORMASI, PENGEMBANGAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI

Bagian Kesatu


Pasal 14

(1) Bidang Formasi, Pengembangan dan Pengangkatan Pegawai berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Formasi, Pengembangan dan Pengangkatan Pegawai dipimpin oleh

Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Formasi, Pengembangan dan Pengangkatan Pegawai mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di formasi,

pengangkatan pegawai, pengembangan pegawai dan jabatan fungsional.

Pasa l16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Formasi, Pengembangan dan Pengangkatan Pegawai menyelenggarakan fungs i :

a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang formasi, pengangkatan pegawai, pengembangan pegawai dan jabatan fungsional;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang formasi, pengangkatan pegawai,

pengembangan pegawai dan jabatan fungsional;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang formasi,

pengangkatan pegawai, pengembangan pegawai dan jabatan fungsional;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang formasi, pengangkatan

pegawai, pengembangan pegawai dan jabatan fungsional;

e. menyusun rencana pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang formasi,

pengangkatan pegawai, pengembangan pegawai dan jabatan fungsional;

f. pelaksanaan administrasi Bidang Formasi, Pengembangan dan Pengangkatan Pegawai; dan


Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 17

Bidang Formasi, Pengembangan dan Pengangkatan Pegawai, terdiri atas:

1. Sub. Bidang Formasi dan Pengangkatan Pegawai;

2. Sub. Bidang Pengembangan Pegawai; dan

3. Sub. Bidang Jaba tan Fungsional.

Bagian Ketiga

Sub. Bidang Formasi dan Pengangkatan Pegawai

Pasal 18

Sub. Bidang Formasi dan Pengangkatan Pegawai mempunyai tugas

melaksanakan penataan formasi dan pengangkatan pegawai.

Pasal 19

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub.

Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran

formasi dan pengangkatan pegawai;

b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria di bidang formasi dan pengangkatan pegawai;

c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang formasi dan

pengangkatan pegawai;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di

bidang formasi dan pengangkatan pegawai;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

formasi dan pengangkatan pegawai;

c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang jabatan fungsional;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang jabatan fungsional;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jabatan fungsional;

f. pelaksanaan administrasi Sub. Bidang Jabatan Fungsional; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Formasi,

Pengembangan dan Pengangkatan Pegawai.

B A B V I

BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN INFORMASI PEGAWAI

Bagian Kesatu


Pasal 24

(1) Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Informasi Pegawai berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Informasi Pegawai dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Informasi Pegawai mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan

dan pelatihan struktural , pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, data dan

informasi kepegawaian.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang

Pendidikan, Pelatihan dan Informasi Pegawai menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pendidikan dan

pelatihan struktural , pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, data dan

informasi kepegawaian;

b. pelaksanaan kebijakan d i bidang pendidikan dan pelatihan struktural ,

pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, data dan informasi kepegawaian;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan dan



d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan dan



f. pelaksanaan administrasi Sub. Bidang Formasi dan Pengangkatan Pegawai; dan

g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan oleh Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Pengangkatan Pegawai.

Bagian Keempat

Sub. Bidang Pengembangan Pegawai

Pasal 20

Sub. Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai tugas pembinaan pengembangan pegawai.

Pasal 21


Bidang Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran pengembangan pegawai;


kriteria di bidang pengembangan pegawai;

c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengembangan pegawai;


bidang pengembangan pegawai;


pengembangan pegawai;

f. pelaksanaan administrasi Sub. Bidang Pengembangan Pegawai; dan

g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan oleh Kepala Bidang Formasi,

Pengembangan dan Pengangkatan Pegawai.

Bagian Kelima

Sub. Bidang Jabatan Fungsional

Pasal 22

Sub. Bidang Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penataan

jabatan fungsional.

Pasal 23


Bidang Jaba tan Fungsional menyelenggarakan fungsi :


jabatan fungsional;


kriteria d i bidang jabatan fungsional;

e. menyusun rencana pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

pendidikan dan pelatihan struktural , pendidikan dan pelatihan teknis

fungsional, data dan informasi kepegawaian;

f. pelaksanaan administrasi Bidang Pendidikan, Pelatihan Dan Informasi Pegawai; dan


Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 27

Bidang Pendidikan, Pelatihan Dan Informasi Pegawai terdiri atas :

1. Sub. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktura l ;

2. Sub. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional; dan

3. Sub. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian.

Bagian Ketiga

Sub. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktura l

Pasal 28

Sub. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktura l mempunyai tugas

melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural .

Pasal 29


Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktura l menyelenggarakan fungsi :


pendidikan dan pelatihan struktural ;


kriteria pendidikan dan pelatihan struktural ;

c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan

dan pelatihan struktural ;


bidang pendidikan dan pelatihan struktural ;


pendidikan dan pelatihan struktural ;

f. pelaksanaan administrasi Sub. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural ;

dan

g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan,

Pelatihan Dan Informasi Pegawai.

Bagian Keempat

Sub. Bidang Pendidkan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

Pasal 30

Sub. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

Pasal 3 1

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Sub. Bidang

Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional menyelenggarakan fungsi :


pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;


kriteria pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;

c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;

f. pelaksanaan administrasi Sub. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan

Fungsional; dan

g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan,

Pelatihan Dan Informasi Pegawai.

Bagian Kel ima

Sub. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian

Pasal 32

Sub. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan data dan informasi kepegawaian.

Pasal 33

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Sub. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program, anggaran data

dan informasi kepegawaian;


kriteria data dan informasi kepegawaian;

c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang data dan



bidang data dan informasi kepegawaian;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi kepegawaian;

f. pelaksanaan administrasi Sub. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian; dan

g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan Dan Informasi Pegawai.

B A B V I I

BIDANG MUTASI DAN KEDUDUKAN HUKUM

Bagian Kesatu


Pasal 34

(1) Bidang Mutasi dan Kedudukan Hukum berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Mutasi dan Kedudukan Hukum dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

Bidang Mutasi dan Kedudukan Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang mutasi umum, pensiun,

kesejahteraan pegawai, pembinaan dan kedudukan hukum.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Mutasi dan Kedudukan Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan anggaran mutasi umum, pensiun ,

kesejahteraan pegawai, pembinaan dan kedudukan hukum;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang mutasi umum, pensiun , kesejahteraan

pegawai, pembinaan dan kedudukan hukum;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang mutasi

umum, pensiun , kesejahteraan pegawai, pembinaan dan kedudukan

h u k u m ;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervise d i bidang mutasi umum,

pensiun , kesejahteraan pegawai, pembinaan dan kedudukan hukum;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi umum, pensiun ,

kesejahteraan pegawai, pembinaan dan kedudukan hukum;

f. pelaksanaan administrasi Bidang Mutasi dan Kedudukan Hukum;

g. pelaksana fungsi la in yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 37

Bidang Mutasi dan Kedudukan Hukum terdiri atas :

1. Sub Bidang Mutasi Umum;

2. Sub. Bidang Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai; dan

3. Sub. Bidang Pembinaan dan Kedudukan Hukum.

Bagian Ketiga

Sub. Bidang Mutasi Umum

Pasal 38

Sub. Bidang Mutasi Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan mutasi umum.

Pasal 39


Bidang Mutasi Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran mutasi umum;


kriteria mutasi umum;

c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang mutasi umum;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang mutasi umum;


mutasi umum;

f. pelaksanaan administrasi Sub. Bidang Mutasi Umum; dan

g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi dan Kedudukan Hukum.

Bagian Keempat

Sub. Bidang Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai

Pasal 40

Sub. Bidang Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan pensiun dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 41


Bidang Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi :


pensiun dan kesejahteraan pegawai;


kriteria pensiun dan kesejahteraan pegawai;

c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pensiun dan kesejahteraan pegawai;


bidang pensiun dan kesejahteraan pegawai;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pensiun dan kesejahteraan pegawai;

f. pelaksanaan administrasi Sub. Bidang Pensiun Dan Kesejahteraan Pegawai; dan

g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi dan Kedudukan Hukum.

Bagian Kelima

Sub. Bidang Pembinaan dan Kedudukan H u k u m

Pasal 42

Sub. Bidang Pembinaan dan Kedudukan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan kedudukan hukum.

Pasal 43


Bidang Pembinaan dan Kedudukan Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran pembinaan dan kedudukan hukum;


kriteria pembinaan dan kedudukan hukum;

c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan

dan kedudukan hukum;


bidang pembinaan dan kedudukan hukum;


pembinaan dan kedudukan hukum;

f. pelaksanaan administrasi Sub. Bidang Pembinaan dan Kedudukan Hukum;

dan

g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi dan

Kedudukan Hukum,

B A B vin

UPT

Bagian Kesatu


Pasal 44

(1) UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 45

UPT mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada UPT.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 46

UPT terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha.

B A B IX

JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu


Pasal 47

Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 48

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan

jabatan fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Jabatan

Fungsional menyelenggarakan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional

Pasal 50

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 terdiri atas :

a . Jaba tan Fungsional Arsiparis;

b. Jaba tan Fungsional Pranata Komputer;

c. Jabatan Fungsional Anal is Kebijakan;

d. Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian; dan

e. Jabatan Fungsional Pengadaan Barang / J a s a .

Pasal 51

Masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini ffiufei berlaku pada tanggal dfundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati in i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI GIANYAR,

A.A.GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 14 Desember 2016

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SETDA KABUPATEN GIANYAR,

DEWA MADE APRAMANA

BER ITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 NOMOR 93

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 93 TAHUN 2016

TANGGAL 14 D E S E M B E R 2016

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN S U M B E R DAYA MANUSIA

S T R U K T U R ORGANISASI

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN S U M B E R DAYA MANUSIA

KABUPATEN GIANYAR

Badan

Kelompok Jabatan

Fungsional

Bidang Formasi,

Pengembangan dan

Pengangkatan Pegawai

Sub Bidang

Formasi dan

Pengangkatan

Pegawai

Sub Bidang

Pengembangan

Pegawai

Sekretariat Badan

Sub Bagian

Keuangan dan

Perencanaan

Sub Bagian

Kepegawaian dan

Umum

Bidang

Pendidikan, Pelatihan, dan

Informasi Pegawai

Sub Bidang

Jabatan

Fungsional

Sub Bidang

Diklat

Struktural

Bidang

Mutasi dan Kedudukan

Hukum

Sub Bidang

Diklat Teknis

dan Fungsional

Sub Bidang

Data dan

Informasi

Kepegawaian

Sub Bidang

Mutasi Umum

Sub Bidang

Pensiun dan

Kesejahteraan

Pegawai;

1 Sub Bidang

Pembinaan dan

Kedudukan

H u k u m

BUPATI GIANYAR,

A. A. G D E AGUNG BHARATA

Documents

PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 93 TAHU N 2016 … · SIMPEG adalah sebuah sistem informasi yang dirancang sebagai solusi ... secara terkomputerisasi. 9. Pegawai Negeri Sipil yang