Embed Size (px)
Citation preview
https://jdih.gianyarkab.go.id/
BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 64 TAHUN 2018
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2018/2019 PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN GIANYAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR,
Menimbang : a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan
Formal yaitu Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat
perlu dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan,
nondiskriminasi dan berkeadilan guna pemenuhan terhadap
akses layanan pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan
Tahun Pelajaran 2018 / 2019;
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah– daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
https://jdih.gianyarkab.go.id/
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008
tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran daerah Kabupaten
Gianyar Tahun 2010 Nomor 13);
10. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
https://jdih.gianyarkab.go.id/
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU TAHUN PELAJARAN 2018/2019 PADA SATUAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN GIANYAR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Taman Kanak – Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk
satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk
lain pendidikan formal yang sederajat.
4. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau
bentuk lain yang sederajat.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah
penerimaan peserta didik baru pada TK dan sekolah.
6. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat
keterangan yang berisi niali ujian nasional sebagai tingkat capaian standar
kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam
katagori.
7. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan
kelas dalam satu satuan pendidikan.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar yang menangani bidang
pendidikan Kabupaten Gianyar dari jenjang pendidikan PAUD, Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Non Formal.
BAB II
TUJUAN
Pasal 2
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru
berjalan secara obyektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga
mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
BAB III
TATA CARA PPDB
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 3
(1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jejaring ( luring / offline ) dengan
https://jdih.gianyarkab.go.id/
memperhatikan kalender pendidikan.
(2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Juni
sampai dengan bulan Juli setiap tahun.
(3) Sekolah berkewajiban mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan
informasi PPDB terkait persyaratan, seleksi dan daya tampung berdasarkan
ketentuan rombongan belajar, biaya serta hasil penerimaan peserta didik baru
melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 4
Persyaratan calon peserta didik baru TK atau bentuk lain yang sederajat adalah :
a. berusia 4 ( empat ) sampai dengan 5 ( lima ) tahun untuk kelompok A; dan
b. berusia diatas 5 ( lima ) sampai dengan 6 ( enam ) tahun untuk kelompok B.
Pasal 5
Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 ( satu ) SD atau bentuk lain yang
sederajat :
a. berusia 7 ( tujuh ) tahun wajib diterima sebagai peserta didik baru;
b. calon peserta didik baru berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sampai batas
daya tampung terpenuhi sesuai standar pelayanan minimal pendidikan dasar;
c. Calon peserta didik baru berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan yang memilki
kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis dapat
dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog preofesional atau
rekomendasi dari dewan guru satuan pendidikan bersangkutan sampai dengan
batas daya tampung terpenuhi sesuai standar pelayanan minimal pendidikan
dasar; dan
d. tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan TK.
Pasal 6
Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 ( tujuh ) SMP atau bentuk lain yang
sederajat :
a. berusia paling tinggi 15 ( lima belas ) tahun;
b. telah lulus dan memiliki ijazah / surat tanda tamat belajar ( STTB ) SD atau
bentuk lain yang sederajat; dan
c. memiliki SHUN SD atau bentuk lain yang sederajat.
Pasal 7
Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 huruf a
dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan
oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah / Kepala Desa setempat
sesuai dengan domisili calon peserta didik.
https://jdih.gianyarkab.go.id/
Bagian Ketiga
Mekanisme Seleksi
Pasal 8
(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang
sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan
daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :
a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
b. jarak tempat tinggal kesekolah sesuai dengan ketentuan zonasi yang
ditetapkan satuan pendidikan bersama aparatur pemerintahan desa
setempat yang dikoordinasikan UPT Kecamatan.
(2) Dalam hal ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (b), khusus
peserta didik baru SD atau bentuk lain yang sederajat, menggunakan Kartu
Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan 6 (enam)
bulan terakhir oleh aparat yang berwenang.
(3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) sama,
penentuan prioritas peserta didik berdasarkan jarak tempat tinggal calon
peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
(4) Jika usia dan/jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sama, maka
peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
(5) Seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) SD atau bentuk lain yang
sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes
membaca, menulis dan berhitung dan tidak dipersyaratkan telah mengikuti
pendidikan TK.
Pasal 9
Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang
sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya
tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar.
Pasal 10
Jalur Alasan Khusus bagi peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari
sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta
didik yang diterima, yang meliputi;
a. perpindahan domisili orang tua;
b. anak pendidik dan tenaga kependidikan;
c. anak inklusi;
d. bila jumlah calon peserta didik jalur alasan khusus melebihi ketentuan yang
diterima maka urutan nominasi diprioritaskan berdasarkan pada nilai SHUN
yang lebih tinggi; dan
e. calon peserta didik baru dari jalur alasan khusus yang telah dinyatakan
diterima tidak dapat mengikuti proses pendaftaran pada jalur lainnya.
https://jdih.gianyarkab.go.id/
Pasal 11
Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona
terdekat paling banyak 5% (lima persen) dan didalam Zona diatur oleh Satuan
Pendidikan masing – masing dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang
diterima di satuan pendidikan dengan menunjukkan/memiliki piagam penghargaan
prestasi kejuaraan yang diselenggarakan 3 (tiga) tahun terakhir oleh instansi
pemerintah dengan ketentuan :
a. prestasi Tingkat Internasional dan Nasional (Juara 1, 2, 3 dan 4);
b. prestasi Tingkat Provinsi (Juara 1, 2 dan 3);
c. prestasi Tingkat Kabupaten (Juara 1, 2 dan 3); dan
d. prestasi yang terdaftar sebagai calon peserta didik baru dalam jalur zonasi
dapat diatur/ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing.
Pasal 12
Pelaksanaan seleksi nominasi prestasi diluar Zona dan / atau didalam Zona
dilakukan satuan pendidikan yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur
(SOP) masing – masing yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten
Gianyar dengan menyesuaikan prestasi calon peserta didik dengan
pembinaan/kegiatan extra kurikuler di masing-masing satuan pendidikan.
Pasal 13
Nilai prestasi calon peserta didik yang sama dalam satu satuan pendidikan, urutan
nominasi diprioritaskan berdasarkan pada nilai SHUN yang lebih tinggi.
Pasal 14
Calon peserta didik baru dari jalur prestasi yang telah dinyatakan diterima, tidak
dapat mengikuti proses pendaftaran pada jalur lainnya.
Pasal 15
(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berkewajiban menerima
calon peserta didik yang berdomisili pada zona wilayah terdekat dari sekolah
minimal 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dengan
ketentuan:
a. domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK)
yang diterbitkan paling lambat tanggal 1 Januari 2018;
b. peserta didik yang bertempat tinggal bersama orang tuanya untuk mencari
nafkah, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari aparat
berwenang yang menyatakan bersangkutan telah berdomisili minimal 3
tahun terakhir;
c. Zona wilayah terdekat ditetapkan bersama-sama satuan pendidikan sesuai
kondisi di daerah setempat sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan Bupati ini;
d. daya tampung jalur zonasi merupakan daya tampung sekolah setelah
dikurangi penerimaan jalur lainnya; dan
https://jdih.gianyarkab.go.id/
e. khusus untuk seleksi di jenjang pendidikan SMP atau bentuk lain yang
sederajat, apabila calon peserta didik melebihi dari daya tampung satuan
pendidikan selanjutnya urutan nomisasi diprioritaskan berdasarkan zonasi
wilayah, keluarga kurang mampu, prestasi akademik/non akademik dan
nilai SHUN yang lebih tinggi.
(2) Penentuan zonasi sebagaimna dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum
dalam lampiran peraturan Bupati ini.
Bagian Keempat
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang
Pasal 16
(1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima
untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang
bersangkutan.
(2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status
peserta didik lama pada TK dan sekolah yang bersangkutan.
(3) Daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut biaya.
Bagian Kelima
Biaya
Pasal 17
(1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang
menerima Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dibebankan pada dana BOS.
(2) Peserta didik yang telah diterima sebagai peserta didik baru pada satuan
pendidikan kategori kurang mampu, yatim/piatu/yatim piatu dibebaskan
dari segala pembayaran.
BAB IV
ROMBONGAN BELAJAR
Bagian Kesatu
Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar
Pasal 18
Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut :
a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 ( dua puluh ) peserta didik
dan paling banyak 36 ( tiga puluh enam ) peserta didik; dan
b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 ( dua puluh ) peserta didik
dan paling banyak 36 ( tiga puluh enam ) peserta didik.
Pasal 19
Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 ( satu ) rombongan belajar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 dapat dikecualikan paling banyak 1 rombongan belajar
https://jdih.gianyarkab.go.id/
dalam 1 ( satu ) tingkat kelas.
Bagian Kedua
Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah
Pasal 20
Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut :
a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 ( enam ) dan
paling banyak 24 ( dua puluh empat ) Rombongan Belajar, masing – masing
tingkat paling banyak 4 ( empat ) Rombongan Belajar; dan
b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 ( tiga ) dan
paling banyak 33 ( tiga puluh tiga ) Rombongan Belajar, masing – masing
tingkat paling banyak 11 ( sebelas ) Rombongan Belajar.
BAB V
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
Pasal 21
(1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten, antar
kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi atau antar provinsi dilaksanakan
atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok
Pendidikan (Dapodik).
(3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan sistem zonasi yang diatur
dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2018.
(4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan setelah 1 (satu) semester tahun ajaran berjalan.
Pasal 22
(1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD atau bentuk lain
yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi :
a. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan
dasar dan menengah; dan
c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang
dituju;
(2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP atau bentuk lain
yang sederajat di Indonesia setelah :
a. menyerahkan fotocopy ijasah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa
peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan pada
jenjang sebelumnya;
b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
https://jdih.gianyarkab.go.id/
c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan
dasar dan menengah; dan
d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang
dituju.
Pasal 23
(1) Perpindahan calon peserta didik baru antar sekolah, antar kabupaten/provinsi
dalam wilayah NKRI dapat melaksanakan pendaftaran yang difasilitasi Dinas
Pendidikan Kabupaten.
(2) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan non formal atau informal
dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1
(satu), setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh
SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
3) Peserta didik jalur non formal atau informal dapat diterima di SMP atau bentuk
lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh), setelah memenuhi
persyaratan :
a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau
bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan non
formal atau informal ke SD dan SMP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat
(2), maka sekolah bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
BAB VI
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24
(1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan Perpindahan peserta didik
antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Dinas pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan
masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
(3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan
PPDB melalui Telepone 0361 – 943121 atau pada Sekretariat PPDB Dinas
Pendidikan Kabupaten Gianyar sebagai pusat Layanan Pengaduan
Masyarakat.
BAB VII
LARANGAN
Pasal 25
Sekolah yang menerima dana BOS dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Daerah dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait
https://jdih.gianyarkab.go.id/
pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.
BAB VIII
SANKSI
Pasal 26
Segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan ini baik oleh perorangan maupun
lembaga akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan
atau Bentuk Lain Yang Sederajat BAB VII pasal 26.
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27
(1) Sekolah dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.
(2) Ketentuan warga negara asing yang dapat menjadi peserta didik pada sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar
bahasa Indonesia;
b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 28
Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta
didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 29
(1) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dapat melebihi
persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4, Pasal 5 dan Pasal 6 huruf (b).
(2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
(3) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dikecualikan untuk :
a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus; dan
c. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat
memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1(satu) rombongan belajar
yang ditetapkan Dinas.
Pasal 30
Hal-hal tekhnis dalam PPDB yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab satuan
https://jdih.gianyarkab.go.id/
pendidikan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini selanjutnya dituangkan
dalam peraturan sekolah masing-masing.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gianyar Nomor 33
Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018
Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar
Tahun 2017 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.
Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 6 Juni 2018
Pj. BUPATI GIANYAR,
ttd
I KETUT ROCHINENG
Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 6 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KABPATEN GIANYAR,
ttd
I MADE GEDE WISNU WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2018 NOMOR 64.
https://jdih.gianyarkab.go.id/
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 64 TAHUN 2018
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2018/2019
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN GIANYAR
I. UMUM :
Dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta Didika Baru Tahun
Ajaran 2018/2019 di Kabupaten Gianyar diperlukan pedoman yang mengatur
mekanisme dan proses seleksi agar dapat berjalan secara obyektif, transparan,
akuntabel, nondiskriminatif dan berkeadilan;
Agar mekanisme dan proses PPDB dapat dipahami dengan benar perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2018 / 2019;
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Cukup Jelas.
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4
Cukup Jelas.
Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
https://jdih.gianyarkab.go.id/
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Huruf a
yang dimaksud perpindahan domisili orang tua adalah khusus
bagi calon peserta didik yang tinggal di luar zona terdekat dari
sekolah dengan alasan perpindahan domisili orang tua peserta
didik karena alasan pindah tugas negara (ASN/TNI/POLRI
Pegawai BUMN) dengan menunjukan Kartu Keluarga dan Surat
Keputusan penugasan orang tua dan/atau terjadi bencana
alam/sosial yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
Huruf b
yang dimaksud anak pendidik dan tenaga kependidikan adalah
dikhususkan bagi calon peserta didik dari anak pendidik
dan/atau tenaga kependidikan tempat orang tuanya bertugas
yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan
Surat Keputusan penugasan orang tua dan dinyatakan
langsung diterima.
Huruf c
yang dimaksud anak inklusi adalah dikhususkan bagi peserta
didik penyandang disabilitas ringan wajib diterima pada
sekolah yang ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan
inklusi (sesuai SK Gubernur Bali Nomor 1333/03-A/HK/2018)
dengan menunjukan Surat Keterangan Dokter/Psikolog/yang
berwenang sesuai ketentuan.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
https://jdih.gianyarkab.go.id/
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
https://jdih.gianyarkab.go.id/
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN GIAYAR TAHUN 2018 NOMOR 64.
https://jdih.gianyarkab.go.id/
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 64 TAHUN 2018
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2018/2019 PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN GIANYAR
ZONASI WILAYAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2018
1. SMP N 1 Blahbatuh, meliputi zona wilayah :
ZONASI I ZONASI II ZONASI III
Desa Blahbatuh Kel. Bitra Desa/Kelurahan
Desa Buruan Kel. Gianyar diluar Zonasi I
Desa Saba Desa Medahan dan II di wilayah
Desa Bedulu Negara Kesatuan
Desa Belega Republik Indonesia
Desa Pering
Desa Kemenuh
Desa Keramas
Desa Bona
2. SMP N 2 Blahbatuh, meliputi zona wilayah :
ZONASI I ZONASI II ZONASI III
Desa Keramas Kel. Abianbase Desa/Kelurahan
Desa Medahan Desa Serongga diluar Zonasi I
Desa Pering Desa Kemenuh dan II di wilayah
Desa Belega Desa Bedulu Negara Kesatuan
Desa Blahbatuh Desa Lebih Republik Indonesia
Desa Buruan
Desa Saba
Desa Bona
3. SMP N 3 Blahbatuh, meliputi zona wilayah :
ZONASI I ZONASI II ZONASI III
Desa Bona Desa Blahbatuh Desa/Kelurahan
Desa Belega Desa Saba diluar Zonasi I
Desa Pering Desa Buruan dan II di wilayah
Desa Keramas Desa Bedulu Negara Kesatuan
Desa Medahan Desa Kemenuh Republik Indonesia
Kel. Gianyar Kel. Abianbase
https://jdih.gianyarkab.go.id/
4. SMP N 1 Sukawati, meliputi zona wilayah :
ZONASI I ZONASI II ZONASI III
Desa Sukawati Desa Singapadu Desa/Kelurahan
Desa Batuan Desa Singapadu Tengah diluar Zonasi I
Desa Guwang Desa Singapadu Kaler dan II di wilayah
Desa Batuan Kaler Desa Batubulan Negara Kesatuan
Desa Celuk Desa Batubulan Kangin Republik Indonesia
Desa Kemenuh Desa Ketewel
Desa Saba
Desa Mas
Desa Blahbatuh
Desa Pering
5. SMP N 2 Sukawati, meliputi zona wilayah :
ZONASI I ZONASI II ZONASI III
Desa Singapadu Desa Sukawati Desa/Kelurahan
Desa Singapadu Tengah Desa Guwang diluar Zonasi I
Desa Singapadu Kaler Desa Ketewel dan II di wilayah
Desa Celuk Desa Batuan Kaler Negara Kesatuan
Desa Batubulan Desa Singakerta Republik Indonesia
Desa Batuan Desa Saba
Desa Lodtunduh Desa Kemenuh
Desa Batubulan Kangin
6. SMP N 3 Sukawati, meliputi zona wilayah :
ZONASI I ZONASI II ZONASI III
Desa Batubulan Kangin Desa Sukawati Desa/Kelurahan
Desa Guwang Desa Singapadu diluar Zonasi I
Desa Batubulan Desa Batuan dan II di wilayah
Desa Ketewel Desa Batuan Kaler Negara Kesatuan
Desa Celuk Desa Singapadu Tengah Republik Indonesia
Desa Singapadu Kaler
Desa Kemenuh
7. SMP N 1 Ubud, meliputi zona wilayah :
ZONASI I ZONASI II ZONASI III
Kelurahan Ubud Desa Mas Desa/Kelurahan
Desa Kedewatan Desa Pejeng diluar Zonasi I
https://jdih.gianyarkab.go.id/
Desa Peliatan Desa Kemenuh dan II di wilayah
Desa Sayan Desa Tegallalang Negara Kesatuan
Desa Petulu Republik Indonesia
8. SMP N 2 Ubud, meliputi zona wilayah :
ZONASI I ZONASI II ZONASI III
Desa Singakerta Kel. Ubud Desa/Kelurahan
Desa Sayan Desa Kemenuh diluar Zonasi I
Desa Kedewatan Desa Batuan dan II di wilayah
Desa Lodtunduh Desa Peliatan Negara Kesatuan
Desa Singapadu Kaler Republik Indonesia
Desa Mas
9. SMP N 3 Ubud, meliputi zona wilayah :
ZONASI I ZONASI II ZONASI III
Desa Lodtunduh Kel. Ubud Desa/Kelurahan
Desa Mas Desa Singapadu diluar Zonasi I
Desa Singakerta Desa Petulu dan II di wilayah
Desa Batuan Desa Celuk Negara Kesatuan
Desa Singapadu Tengah Desa Kedewatan Republik Indonesia
Desa Singapadu Kaler Desa Sayan
Desa Peliatan
Desa Kemenuh
10. SMP N 1 Tampaksiring, meliputi zona wilayah :
ZONASI I ZONASI II ZONASI III
Desa Manukaya Desa Kendran Desa/Kelurahan
Desa Tampaksiring Desa Petak Kaja diluar Zonasi I
Desa Sanding Desa Pejeng Kangin dan II di wilayah
Desa Pejeng Kaja Desa Pejeng Negara Kesatuan
Desa Kedisan Desa Pejeng Kelod Republik Indonesia
Desa Pupuan Desa Pejeng Kawan
Desa Bedulu
11. SMP N 2 Tampaksiring, meliputi zona wilayah :
ZONASI I ZONASI II ZONASI III
Desa Pejeng Kangin Desa Bedulu Desa/Kelurahan
Desa Pejeng Kelod Desa Pejeng Kaja diluar Zonasi I
Desa Sanding Kel. Bitra dan II di wilayah
Desa Tampaksiring Negara Kesatuan
Desa Pejeng Republik Indonesia
Desa Sumita
Desa Siangan
https://jdih.gianyarkab.go.id/
Desa Suwat
12. SMP N 3 Tampaksiring, meliputi zona wilayah :
ZONASI I ZONASI II ZONASI III
Desa Pejeng Kel. Ubud Desa/Kelurahan
Desa Pejeng Kawan Desa Peliatan diluar Zonasi I
Desa Pejeng Kelod Desa Buruan dan II di wilayah
Desa Pejeng Kaja Desa Kemenuh Negara Kesatuan
Desa Sanding Kel. Bitra Republik Indonesia
Desa Pejeng Kangin Desa Mas Ubud
Desa Bedulu Desa Tampaksiring
Desa Petulu
13. SMP N Satap 1 Tampaksiring, meliputi zona wilayah :
ZONASI I ZONASI II ZONASI III
Desa Manukaya Desa Pupuan Desa/Kelurahan
Desa Tampaksiring diluar Zonasi I
dan II di wilayah
Negara Kesatuan
14. SMP N 1 Tegallalang, meliputi zona wilayah :
ZONASI I ZONASI II ZONASI III
Desa Tegallalang Desa Taro Desa/Kelurahan
Desa Sebatu Desa Pupuan diluar Zonasi I
Desa Keliki dan II di wilayah
Desa Kendran Negara Kesatuan
Desa Kedisan Republik Indonesia
Desa Kelusa
Desa Petulu
Desa Peliatan
Kel. Ubud
Desa Bresela
15. SMP N 2 Tegallalang, meliputi zona wilayah :
ZONASI I ZONASI II ZONASI III
Desa Sebatu Desa Tegallalang Desa/Kelurahan
Desa Pupuan Desa Keliki diluar Zonasi I
Desa Taro Desa Kedisan dan II di wilayah
Desa Kendran Negara Kesatuan
Republik Indonesia
https://jdih.gianyarkab.go.id/
16. SMP N 3 Tegallalang, meliputi zona wilayah :
ZONASI I ZONASI II ZONASI III
Desa Kedisan Desa Keliki Desa/Kelurahan
Desa Sebatu Desa Petulu diluar Zonasi I
Desa Kendran dan II di wilayah
Desa Pupuan Negara Kesatuan
Desa Tampaksiring Republik Indonesia
Desa Tegallalang
17. SMP N 4 Tegallalang, meliputi zona wilayah :
ZONASI I ZONASI II ZONASI III
Desa Taro Desa Sebatu Desa/Kelurahan
Desa Bresela Desa Tegallalang diluar Zonasi I
Desa Kelusa Desa Melinggih dan II di wilayah
Desa Bukian Negara Kesatuan
Desa Keliki Republik Indonesia
18. SMP N 1 Payangan, meliputi zona wilayah :
ZONASI I
ZONASI II ZONASI III
Desa Melinggih Desa Bresela Desa/Kelurahan
Desa Melinggih Kelod Desa Keliki diluar Zonasi I
Desa Kelusa Kel. Ubud dan II di wilayah
Desa Buahan Kelod Negara Kesatuan
Desa Bukian Republik Indonesia
Desa Puhu
Desa Kedewatan
19. SMP N 2 Payangan, meliputi zona wilayah :
ZONASI I ZONASI II ZONASI III
Desa Puhu Desa Taro Desa/Kelurahan
Desa Kerta Desa Kedewatan diluar Zonasi I
Desa Bukian dan II di wilayah
Desa Melinggih Negara Kesatuan
Desa Buahan Republik Indonesia
Desa Melinggih Kelod
20. SMP N 3 Payangan, meliputi zona wilayah :
ZONASI I ZONASI II ZONASI III
Desa Buahan Desa Kerta Desa/Kelurahan
Desa Buahan Kaja Desa Melinggih Kelod diluar Zonasi I
Desa Puhu dan II di wilayah
https://jdih.gianyarkab.go.id/
Desa Melinggih Negara Kesatuan
Republik Indonesia
21. SMP N 1 Gianyar, meliputi zona wilayah :
ZONASI I ZONASI II ZONASI III
Kel. Gianyar Desa Siangan Desa/Kelurahan
Kel. Beng Desa Sumita diluar Zonasi I
Kel. Abianbase Desa Petak dan II di wilayah
Kel. Bitera Desa Petak Kaja Negara Kesatuan
Kel. Samplangan Desa Medahan Republik Indonesia
Desa Lebih Desa Keramas
Desa Seronggo Desa Buruan
Desa Sidan Desa Bona
Desa Bakbakan Desa Bedulu
Desa Tulikup Desa Belega
Desa Temesi Desa Pering
Desa Tegaltugu
Desa Suwat
22. SMP N 2 Gianyar, meliputi zona wilayah :
ZONASI I ZONASI II ZONASI III
Kel. Bitera Desa Pejeng Kelod Desa/Kelurahan
Desa Siangan Desa Bedulu diluar Zonasi I
Desa Bakbakan Desa Serongga dan II di wilayah
Kel. Beng Kel. Samplangan Negara Kesatuan
Kel. Gianyar Desa Buruan Republik Indonesia
Kel. Abianbase Desa Sidan
Desa Sumita Desa Tulikup
Desa Suwat Desa Lebih
Desa Petak Desa Temesi
Desa Petak Kaja Desa Tegaltugu
23. SMP N 3 Gianyar, meliputi zona wilayah :
ZONASI I ZONASI II ZONASI III
Desa Temesi Kel. Bitra Desa/Kelurahan
Desa Sidan Desa Bakbakan diluar Zonasi I
Kel. Samplangan Desa Siangan dan II di wilayah
DesaTulikup Desa Suwat Negara Kesatuan
Kel. Abianbase Desa Petak Republik Indonesia
Kel. Beng Desa Sumita Desa/Kelurahan
Desa Seronggo Desa Petak Kaja
Kel. Gianyar
Desa Lebih
Desa Tegaltugu
PJ. BUPATI GIANYAR,
I KETUT ROCHINENG
