Upload
trinhngoc
View
232
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGUATAN PILAR AKUNTABILITAS BPS DAN PELAKSANAAN SAKIP BPS
BADAN PUSAT STATISTIK
60,86
70,05
B
70,34
73,87
BB
75,95
74,72
BB
77,20
74,96
BBWTP
WDP
WTP
WTP
INDEK
S RB
SAKIP
OPINI
LK
OVERVIEW AKUNTABILITAS TAHUN 2017
BADAN PUSAT STATISTIK
2014 2015 2016 2017
Hasil Panilaian SAKIP BPS oleh
Kemenpan-RB Perkomponen 2014-2017Hasil Penilaian RB BPS oleh
Kemenpan-RB 2015-2017
Komponen Bobot 2014 2015 2016 2017
Perencanaan 35 25,66 23,96 24,76 24,73
Pengukuran 20 13,18 16,16 16,98 17,05
Pelaporan 15 10,85 12,03 12,10 12,05
Evaluasi 10 5,57 7,49 7,49 7,50
Capaian 20 14,79 14,23 13,39 13,63
Total 70,05 73,87 74,72 74,96
Nilai B BB BB BB
No Komponen PenilaianNilai
2015 2016 2017
I Komponen Pengungkit
1 Manajemen Perubahan 3,55 3,55 3,59
2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 2,71 2,71 2,71
3 Penataan dan Penguatan Organisasi 3,84 3,84 3,84
4 Penataan Tatalaksana 3,60 3,60 3,60
5 Penataan Sistem Manajemen SDM 9,06 12,89 13,05
6 Penguatan Akuntabilitas 4,08 4,57 4,57
7 Penguatan Pengawasan 8,53 8,08 8,18
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 4,38 4,36 4,45
Total Komponen Pengungkit (A) 39,75 43,60 43,99
II Komponen Hasil
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja14,15
10,34 10,46
2. Survei Internal Integritas Organisasi 5,25 5,02
3. Survei Eksternal Persepsi Korupsi8,65
6,13 6,16
4. Opini BPK 2,00 3,00
5. Survei Eksternal Pelayanan Publik 7,79 8,63 8,57
Total Komponen Hasil (B) 30,59 32,35 33,21
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 70,34 75,95 77,20
BADAN PUSAT STATISTIK
BAGIAN 1PENGUATAN PILAR AKUNTABILITAS BPS
BADAN PUSAT STATISTIK
5
Evaluasi PMPRB 2017 (1)
Evaluasi KemenPAN & RB Tanggapan BPSBukti
Pendukung(1) (2) (3)
1. Kinerja BPS dalam
Renstra belum
sepenuhnya
mengambarkan
mandat.
Kinerja sudah menggambarkan mandat :
1. UUDNomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
a.Pasal 8 tentang penyelenggaraan sensus yang direalisasikan dalam IKU “jumlah
publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu”
b.Pasal 15 tentang berita resmi statistik yang direalisasikan dalam IKU “Jumlah Release data
statistik yang tepat waktu”
c. Pasal 17 tentang koordinasi dan kerjasama yang direalisasikan dalam IKU “Jumlah metadata
kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun”, IKU “Jumlah instansi yang
mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik” dan IKU “Jumlah instansi yang telah
menindaklanjuti rekomendasi”
d.Pasal 31 tentang pembinaan terhadap penyelenggara statistik dan masyarakat; Permenpan-
RB Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya;
Keputusan Menpan-RB Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata
Komputer dan Angka Kreditnya yang direalisasikan dalam IKU “Persentase
kementerian/lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan pranata
komputer” dan IKU ”Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan
Pranata Komputer Kementerian/Lembaga”
Softcopy reviu
IKU Tahun 2017
Softcopy reviu
ke-II Rensta
BPS 2015-2019
6
Evaluasi PMPRB 2017 (2)Evaluasi KemenPAN &
RBTanggapan BPS
Bukti
Pendukung(1) (2) (3)
1. Kinerja BPS dalam
Renstra belum
sepenuhnya
mengambarkan
mandat.
Kinerja sudah menggambarkan mandat :
2.Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil yang direalisasikan dalam IKU “Persentase pegawai yang memenuhi standar
kompetensi tertentu”
3.Permenpan-RB Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan
Angka Kreditnya dan Keputusan Menpan-RB Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003
tentang Jabatan Funsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya yang
direalisasikan dalam IKU:
a.Persentase kementerian/lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional
statistisi dan pranata komputer
b.Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata
Komputer Kementerian/Lembaga
Softcopy
reviu IKU
Tahun 2017
Softcopy
reviu ke-II
Rensta BPS
2015-2019
7
Evaluasi PMPRB 2017 (3)
Evaluasi KemenPAN & RB Tanggapan BPS Bukti Pendukung
(2) (3) (4)
2.Terdapat sasaran strategis
BPS yang belum berorientasi
pada outcome/hasil yang
dirasakan oleh masyarakat
Softcopy reviu
IKU Tahun 2017
Softcopy reviu
ke-II Rensta BPS
2015-2019a) Meningkatnya kualitas
pembinaan SDM dalam
penyelenggaraan kegiatan
statistik
Pada sasaran strategis ini, peningkatan kualitas tidak hanya untuk
internal BPS, tetapi juga K/L lain sesuai mandat BPS pada Permenpan-
RB Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan
Angka Kreditnya dan Keputusan Menpan-RB Nomor
66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer
dan Angka Kreditnya
Dengan penguatan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer
diharapkan akan meningkatkan kualitas data statistik yang dihasilkan
oleh K/L tersebut
b) Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana BPS
Sasaran ini merupakan outcome bagi pihak eksternal yaitu pengguna
layanan dan outcome internal yaitu pegawai BPS
8
Evaluasi PMPRB 2017 (4)Evaluasi KemenPAN & RB Tanggapan BPS Bukti Pendukung
(1) (2) (3)
3. Terdapat indikator kinerja yang belum
mengambarkan tujuan/sasaran
strategis yang akan diwujudkan
(pada tujuan 1. Peningkatan kualitas
data statistik melalui kerangka
penjaminan kualitas)
Tujuan tersebut terdiri dari dua sasaran yaitu:
1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, dengan
indikator:
- Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistiK
- Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS
- Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik
BPS sebagai rujukan utama
- Jumlah Aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi
- Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang terbit tepat waktu
- Jumlah Release data Statistik yang tepat waktu
- Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu
- Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei
2. Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas
dengan indikator:
- Jumlah Aktivitas Statistik yang mendeklarasikan Penjaminan Kualitas
Dari beberapa indikator yang terdapat di dalam dua sasaran tersebut, diambil
indikator kinerja yang dianggap merepresentasikan tujuan 1, yaitu: persentase
konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik.
Sementara indikator yang berhubungan langsung dengan tujuan 1, sebenarnya
telah tercantum pada indikator kinerja sasaran ke-dua.
Perka BPS Nomor
2 Tahun 2017
Tentang
Perubahan Ketiga
Atas Peraturan
Kepala Badan
Pusat Statistik
Nomor 3 Tahun
2015 Tentang
Indikator Kinerja
Utama Di
Lingkungan
Badan Pusat
Statistik
Softcopy reviu ke-
II Rensta BPS
2015-2019
9
Evaluasi PMPRB 2017 (5)
Evaluasi KemenPAN & RB Tanggapan BPS Bukti Pendukung
(1) (2) (3)
4.Cascading kinerja yang
dibangun masih linier, hal ini
disebabkan karena pada level
BPS wide terdapat beberapa
hal yang sifatnya output.
Cascading tidak sepenuhnya linier yaitu pada beberapa unit kerja
tertentu, seperti di Lingkungan Kesestamaan dan Kedeputian Bidang
Metodologi dan Informasi Statistik. Sedangkan yang linier karena
pembagian Kedeputian Teknis BPS (selain Kesestamaan dan Deputi MIS)
berdasarkan object pekerjaan. Sehingga proses yang dilakukan
Kedeputian Teknis di BPS mulai dari BPS pusat sampai dengan BPS
Provinsi/Kabupaten/Kota hampir sama.
Cascading indikator BPS telah dibuat berdasarkan :
1. Cascading Indikator Indikator BPS ke Eselon I , II, dan III;
2. Cascading Indikator Indikator Eselon I ke Eselon II, dan III (untuk
Indikator yang bukan merupakan hasil cascading indikator BPS);
3. Cascading Indikator Indikator Eselon II ke Eselon III (untuk Indikator
yang bukan merupakan hasil cascading indikator BPS dan Eselon I);
dan
4. Indikator Eselon III yang bukan merupakan Indikator hasil cascading
dari Indikator BPS, Eselon I, dan Eselon II)
Perka BPS
Nomor 2
Tahun 2017
Softcopy reviu
ke-II Rensta
BPS 2015-2019
Softcopy
Cascading
Indikator BPS
10
Evaluasi PMPRB 2017 (6)
Evaluasi KemenPAN & RB Tanggapan BPS Bukti Pendukung
(1) (2) (3)
5.BPS belum sepenuhnya
melaksanakan analisis kemampuan
sumber daya dengan
outcome/output yang akan
dihasilkan dengan baik (resources
management)
Sesuai amanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS
berkewajiban melaksanakan penyediaan data statistik dasar. Namun
demikian, berkaitan dengan penyediaan data Prioritas Nasional,
BPS juga berkewajiban untuk menyediakannya.
Dengan keterbatasan SDM yang dimiliki, maka untuk mengatasinya
adalah untuk kegiatan-kegiatan berskala besar, baik sensus
maupun survey, BPS menggunakan mitra yang dilatih secara
khusus sebagai petugas sensus atau survey dimaksud. Namun
demikian, upaya ini belum mampu mengatasi masalah
keterbatasan SDM sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam
menghasilkan publikasi.
Upaya BPS dalam mengatasi masalah tersebut saat ini sedang
melakukan:
- Re-enginering proses business dalam program statcap cerdas
- Optimalisasi penerapan dan pengembangan IT
- Pemanfaatan data administrasi
- Laporan
proses
business re-
enginering
- Uji coba
CAPI
11
TahunIKU dan
RENSTRA
Rekomendasi
Kemenpan-RBTindak Lanjut
2015 Perka Nomor
3 Tahun 2015
(IKU)
Perka Nomor
40 Tahun 2015
(RENSTRA)
Terdapat beberapa
sasaran strategis
serta indikator yang
perlu dipertajam
agar
menggambarkan
peran dan fungsi BPS
(Surat 11 Desember
2015)
Menambahkan indikator “Persentase konsumen yang
menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi
pembangunan nasional” pada sasaran “Meningkatnya
kualitas hubungan dengan pengguna data (user
engagement)” di tujuan 2
Reviu IKU dan Renstra 2015-2019 (1)
12
Tahun IKU dan RENSTRARekomendasi
Kemenpan-RBTindak Lanjut
2016 Perka Nomor 2
Tahun 2016
Perubahan Ke-1
(IKU)
Perka Nomor 11
Tahun 2016 Reviu
Ke-1 Renstra
2015-2019
(RENSTRA)
(Surat 16 Februari 2017) Menggabungkan indikator “Persentase pemasukan dokumen
(response rate) survei” ke sasaran “Meningkatnya kepercayaan
pengguna terhadap kualitas data BPS“ pada sasaran
“Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data
BPS” di tujuan 1.
Mempertajam sasaran “Memastikan pengendalian mutu yang
ekonomis, efektif dan efisien” menjadi “Menjamin ketersediaan
statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas” dengan
indikator sasaran “Jumlah Aktivitas Statistik yang mendeklarasikan
Penjaminan Kualitas” di tujuan 1
Mempertajam sasaran ”Meningkatnya koordinasi dan kerjasama
dalam penyelenggaraan SSN” dengan menambahkan indikator
”Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan
statistik” dan Indikator ”Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti
rekomendasi” di tujuan 3
Reviu IKU dan Renstra 2015-2019 (2)
13
Tahun IKU dan RENSTRARekomendasi
Kemenpan-RBTindak Lanjut
2016 Perka Nomor
2 Tahun 2016
Perubahan
Ke-1 (IKU)
Perka Nomor
11 Tahun 2016
Reviu Ke-1
Renstra 2015-
2019
(RENSTRA)
(Surat 16 Februari
2017)
Mempertajam sasaran ”Meningkatnya kualitas
manajemen sumber daya manusia BPS” menjadi
”Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam
penyelenggaraan kegiatan statistik” dengan
mengganti indikator-indikatornya yaitu ”Persentase
pegawai yang memenuhi standar kompetensi
tertentu”, ” Persentase Kementerian/Lembaga yang
sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan
pranata komputer” dan ”Persentase terpenuhinya
kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata
Komputer Kementerian/Lembaga” di tujuan 4
Reviu IKU dan Renstra 2015-2019 (3)
14
Tahun IKU dan RENSTRARekomendasi
Kemenpan-RBTindak Lanjut
2017 Perka Nomor 2 Tahun
2017 Perubahan Ke-2
(IKU)
Perka Nomor Tahun
2017 Reviu Ke-2 Renstra
2015-2019 (RENSTRA)
Melakukan reviu indikator kinerja
yang lebih menggambarkan kinerja
(tujuan/sasaran) yang dimandatkan
serta dijabarkan ke unit dibawahnya
Tujuan/sasaran hendaknya
berorientasi outcome/hasil yang
dirasakan stake holder (Surat 26
Februari 2018)
Menambahkan indikator:
Jumlah instansi yang telah mendapatkan
sosialisasi kegiatan statistik
Jumlah lulusan STIS yang ditempatkan di
K/L lain
Publikasi yang sering diakses pengunjung
website
Reviu IKU dan Renstra 2015-2019 (4)
15
Aplikasi 2017 Aplikasi 2018 (si-Monev)
Fitur: Data Capaian Kinerja disajikan sampai dengan level
komponen
Dapat diakses oleh seluruh unit kerja: BPS Pusat dan BPS
Provinsi/Kab/Kota
Upload dokumen-dokumen SAKIP
Input Data Capaian Kinerja Triwulanan
Pimpinan/Kepala Satker dapat memonitor capaian kinerja
unitnya masing-masing
PENYEMPURNAAN APLIKASI
No. PenilaianNilai
Rencana Aksi Bukti Dukung2016 2017
1 Keterlibatan Pimpinan
a. Apakah pimpinan terlibat
secara langsung pada saat
penyusunan Renstra
A B 1. Melakukan reviu terhadap data
kinerja pada level BPS eselon I dan
BPS perwakilan daerah
2. Pengembangan aplikasi SIMONEV
yang menampilkan dashboard
bahwa pimpinan bisa memantau
sampai ke level bawah
Reviu ke-2
Renstra 2015-
2019, notulen dan
dokumentasi
untuk
mendukung reviu
Renstra
TINDAK LAJUT AREA PERUBAHAN (1)
No. PenilaianNilai
Rencana Aksi Bukti Dukung2016 2017
b. Apakah pimpinan terlibat
secara langsung pada saat
penyusunan Penetapan
Kinerja
A B PK revisi 2018, PK 2018, PK BPS Provinsi
2018
c. Apakah pimpinan memantau
pencapaian kinerja secara
berkala
B B Pimpinan dapat
melakukan
pemantauan secara
online dan realtime
Screenshot pemantauan pemasukan
dokumen data kinerja secara online
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
a. Apakah terdapat upaya
peningkatan kapasitas SDM
yang menangani akuntabilitas
kinerja
B B 1. Laporan Pembinaan SAKIP di 33
provinsi, tahun 2018 sudah dilakukan
di semua provinsi.
2. Kompilasi Laporan Pembinaan Ke-TU-
an (termasuk SAKIP) di 33 Provinsi
3. Bahan Ajar Pembinaan Sakip di
masing-masing Provinsi berupa Power
Point
TINDAK LAJUT AREA PERUBAHAN (2)
No. PenilaianNilai Rencana
AksiBukti Dukung
2016 2017
b. Apakah pedoman
akuntabilitas kinerja telah
disusun
Ya/1 Ya/1 1. Bahan Ajar Pembinaan Sakip di
masing-masing Provinsi berupa
Power Point
2. Pedoman SAKIP 2017
3. Panduan Evaluasi Sakip
c. Sistem Pengukuran Kinerja
telah dirancang berbasis
elektronik
B B Screenshot pemantauan pemasukan
dokumen data kinerja secara online
d. Sistem Pengukuran Kinerja
dapat diakses oleh seluruh
unit
B B Panduan login aplikasi simonev untuk
daerah
e. Pemutakhiran data kinerja
dilakukan secara berkala
B B 1. SE Sestama ttg pemutakhiran data
kinerja secara bulanan
2. Screen shoot pemutakhiran data
kinerja bulanan
TINDAK LAJUT AREA PERUBAHAN (3)
BAGIAN 2PELAKSANAAN SAKIP BPS
BADAN PUSAT STATISTIK
BADAN PUSAT STATISTIKKegiatan SAKIP 2018
Kegiatan
SAKIP
2018
Outcome
Peningkatan Kualitas SDM
Pembinaan Implementasi SAKIP BPS,
BPS Provinsi dan BPS Kab/Kota Yang
terintegrasi dalam Pembinaan
Ketatausahaan BPS (Maret-Mei 2018)
Peningkatan nilai rata-rata evaluasi
atas implementasi SAKIP BPS Provinsi
sebesar 2,53% dari tahun 2017
BADAN PUSAT STATISTIKHasil Penilaian SAKIP 2017 dan 2018 BPS Provinsi (Field Evaluation)
69,67
61,09
73,17
71,43
68,98
76,38
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00
Rata-rata
Terendah
Tertinggi
2018 2017
BADAN PUSAT STATISTIKPengukuranKinerjaPerubahan penyajian data kinerja (Form Rencana Aksi):
Perubahan penyajian data kinerja
(Form Rencana Aksi)
Tahun 2017 data kinerja disajikan menurut unit kerja unit eselon I, II dan III
Tahun 2018 disajikan sampai dengan level komponen menurut unit kerja eselon IV
Dapat memonitor capaian kinerja komponen
Mengakomodir kebutuhan evaluasi kinerja dari Bappenas (monev.bappenas
generasi ke-3) dan Kemenkeu (aplikasi SMART)
BADAN PUSAT STATISTIK
Monitoring kinerja dilakukan
setiap triwulanan (BPS Pusat),
untuk BPS Provinsi/Kab/Kota
secara bulanan
4
Keterlibatan Unit Kerjadalam Kegiatan SAKIP
Penyusunan LAKIN
BPS Pusat: unit kerja eselon I dan unit
eselon II
BPS Provinsi dan BPS Kab/ Kota: satker
5
Penyusunan Renstra,
Renja dan IKU1
Penyusunan rencana
aksi/target kinerja2
Penandatanganan PK sampai
unit kerja eselon IV (BPS
Pusat/Provinsi/Kabupaten
3
BADAN PUSAT STATISTIKPemanfaatan IT dalamPengelolaan SAKIPPerubahan penyajian data kinerja (Form Rencana Aksi):
Pengelolaan dokumen SAKIP telah menggunakan aplikasi (Aplikasi si-Monev)
Upload dokumen-dokumen SAKIP
Aplikasi dikembangkan untuk input Data Capaian Kinerja Triwulanan
Pimpinan/Kepala Satker dapat memonitor capaian kinerja
EvaluasiInternal
Evaluasi Rencana Aksi
Evaluasi Program
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Evaluasi telah dilakukan oleh SDM yang kompeten dan diawasi secara berjenjang
Hasil Evaluasi dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan dan manajemen kinerja serta
mengukur keberhasilan unit kerja
BADAN PUSAT STATISTIKPerencanaanKinerja (2)
Tahun Rekomendasi Tindak Lanjut Bukti DukungImplementasi
di Daerah
Capaian
Nilai
2017 Mempertajam
sasaran strategis
dan indikator
kinerja yang lebih
memuat kondisi
yang ingin
diwujudkan BPS
Mempertajam beberapa sasaran dan indikator
yang lebih menggambarkan peran dan fungsi
BPS (Reviu IKU dan Renstra). Misal:
Perka Nomor 2 Tahun
2017 Perubahan Ke-2
(IKU)
Perka Nomor Tahun
2017 Reviu Ke-2
Renstra 2015-2019
Surat Sestama
Nomor B-
040/BPS/2100
/03/2017
24,73
Sasaran
“memastikan
pengendalian
mutu yang
ekonomis, efektif
dan efisien”
Sasaran “menjamin
ketersediaan statistik
yang memenuhi
standar penjaminan
kualitas”
Indikator sasaran “jumlah
aktivitas statistik yang
mendeklarasikan
penjaminan kualitas”
1
BADAN PUSAT STATISTIKPerencanaanKinerja (3)1
Tahun Rekomendasi Tindak Lanjut Bukti DukungImplementasi
di Daerah
Capaian
Nilai
2018 Mempertajam
indikator yang lebih
menggambarkan
kinerja yang
dimandatkan
Menyempurnakan
(cascading) indikator
kinerja secara
berjenjang
Menambahkan indikator yang lebih
menggambarkan mandat Undang-Undang
Statistik (dalam proses).
Antara lain:
• Banyaknya institusi yang telah mendapatkan
sosialisasi kegiatan statistik
• Jumlah lulusan STIS yang ditempatkan di K/L
lain
• Publikasi yang sering diakses pengunjung
website BPS
Cascading indikator kinerja sudah dilakukan
sampai level eselon IV
Notulensi Rapat
File cascading
Form Rencana Aksi
Surat Sestama
Nomor B-
017/BPS/2000/0
1/2018
BADAN PUSAT STATISTIKPengukuran Kinerja2
Tahun Rekomendasi Tindak Lanjut Bukti DukungImplementasi di
Daerah
Capaian
Nilai
2016 Menyempurnakan aplikasi
yang dapat memberikan
informasi capaian kinerja
secara berkala dan dapat
dimonitor pimpinan
Menyusun Aplikasi Monitoring dan
Evaluasi (Monev) untuk input data
capaian kinerja triwulanan dan dapat
dimonitor oleh pimpinan
Screenshoot aplikasi - 16,98
2017 Melakukan integrasi
aplikasi perencanaan
kinerja, keuangan dan
aplikasi manajeman kinerja
Menambah menu pada Aplikasi
Monev untuk mempermudah upload
dan download dokumen SAKIP
Perka Nomor 2 Tahun 2017
Perubahan Ke-2 (IKU)
Perka Nomor Tahun 2017
Reviu Ke-2 Renstra 2015-
2019
- 17,05
2018 Menyempurnakan
mekanisme monitoring
kinerja
•Merubah penyajian Form Rencana
Aksi dari level unit kerja ke level
komponen
•Merevitalisasi aplikasi sehubungan
perubahan penyajian Form Rencana
Aksi
•Pimpinan dapat memonitor capaian
kinerja unit kerjanya
Form Rencana Aksi
Screenshoot aplikasi
Surat Sestama
Nomor B-
073/BPS/2000/04/
2018 dan Surat
Sestama Nomor B-
174/BPS/2000/06/2
018
BADAN PUSAT STATISTIKPelaporan Kinerja3
Tahun Rekomendasi Tindak Lanjut Bukti DukungImplementasi di
Daerah
Capaian
Nilai
2016 Meningkatkan kualitas
evaluasi kinerja
internal dan unit-unit
kerja
Inspektorat BPS melakukan evaluasi
laporan kinerja (Lakin) terhadap unit
kerja baik secara field evaluation
maupun desk evaluation
Lembar Kerja Evaluasi
(LKE)
Lembar self
assessment
Surat Irtama Nomor B-
047/BPS/8000/06/2016
12,10
2017 Meningkatkan kualitas
evaluasi program
sehingga dapat
memberikan
rekomendasi yang
dapat ditindaklanjuti
Kesestamaan dan Inspektorat Utama
melakukan evaluasi terhadap kegiatan
yang telah dilakukan BPS
Lembar Kerja Evaluasi
(LKE)
Surat edaran Irwil I
Nomor B-
283,04/BPS/8010/07/20
17
12,05
2018 Melakukan analisis
kemampuan sumber
daya (resource
management)
Melakukan business proses re-
engineering, optimalisasi penerapn
dan pengembangan IT serta
pemanfaatan data administrasi
Laporan business
proses re-engineering
dan laporan uji coba
CAPI
Menunjuk agen change
champion di masing-
masing daerah
Uji coba penggunaan
CAPI di beberapa
provinsi
BADAN PUSAT STATISTIKEvaluasiInternal4
Tahun Rekomendasi Tindak Lanjut Bukti DukungImplementasi
di Daerah
Capaian
Nilai
2016 Meningkatkan kualitas
evaluasi akuntabilitas kinerja
internal dan unit-unit kerja
Inspektorat BPS melakukan evaluasi
laporan kinerja (Lakin) terhadap unit
kerja di BPS Pusat dan BPS
Provinsi/Kab/Kota baik secara field
evaluation maupun desk evaluation
Lembar Hasil Evaluasi
(LKE)
Lembar self
assessment
Surat Irtama
Nomor B-
047/BPS/8000/0
6/2016
7,49
2017 Lebih mendorong dan
memperkuat penerapan
budaya kinerja melalui
pemanfaatan dokumen yang
disusun seperti penilaian
kinerja secara periodik
Hasil evaluasi Inspektorat berupa
rekomendasi-rekomendasi sebagian
besar telah ditindaklanjuti oleh unit-
unit kerja
Lembar Kerja Evaluasi
Lakip unit kerja
Surat edaran
Irwil I Nomor B-
283,04/BPS/8010
/07/2017
7,50
2018 Menyelaraskan ukuran kinerja,
proses bisnis serta
kompetensi pegawai serta
pemantauan dan evaluasi
kinerja berkelanjutan
Menyusun Indikator Kinerja Individu
(IKI) yang selaras dengan Indikator
Kinerja Utama (IKU) BPS (dalam
proses)
Beberapa unit kerja telah menyusun
IKI
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Capaian Kinerja Menurut Program
Beberapa indikator tidak mencapai target:Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional
Jumlah release data statistik yang tepat waktu
Jumlah instansi yang mendapatkan rekomendasi
Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi
2016 2017 2018
Tujuan 106,94 110,79
Sasaran 100,56 91,10 90,31
2016 2017 2018 (tw II)
DMPTTL 103,50 109,14 34,27
PSPA 106,86 107,73 19,98
PPAA 102,51 106,27 70,15
PPIS 101,84 96,69 35,91
Capaian Kinerja5
Lampiran:Penghematan (Efisiensi) Anggaran per Kegiatan 2017
Unit Eselon I Unit Eselon II Program Nama Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi%
Realisasi
% Realisasi
Capaian
Kinerja
%
Penghematan
Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Sekretaris Utama
Biro Bina Program DMPTTLPenyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan
Anggaran71.300.959.000 63.645.777.939 89,26 100 10,74
Biro Keuangan DMPTTL Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan 190.773.256.000 178.696.673.679 93,67 100 6,33
Biro Kepegawaian DMPTTL Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian 9.167.445.000 7.132.443.926 77,80 100 22,20
Biro Humas dan Hukum DMPTTL Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum 6.395.331.000 5.614.082.297 87,78 100 12,22
Biro Umum
DMPTTL Dukungan Manajemen BPS Lainnya 74.419.903.000 66.840.651.280 89,82 100 10,18
PSPAPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta
Operasional Perkantoran Lainnya51.073.480.000 50.493.372.067 98,86 100 1,14
Deputi Bidang
Metodologi dan
Informasi Statistik
Direktorat Pengembangan
Metodologi Sensus dan
Survei
PPIS Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 2.404.880.000 2.205.402.271 91,71 100 8,29
Direktorat Diseminasi
Informasi StatistikPPIS Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik 7.634.695.000 5.597.357.770 73,31 100 26,69
Direktorat Sistem Informasi
StatistikPPIS Pengembangan Sistem Informasi Statistik 24.391.154.000 16.456.149.760 67,47 100 32,53
Lampiran:Penghematan (Efisiensi) Anggaran per Kegiatan 2017 (2)
Unit Eselon I Unit Eselon II Program Nama Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi % Realisasi
% Realisasi
Capaian
Kinerja
%
Penghematan
Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Deputi Bidang
Statistik Sosial
Direktorat Statistik Kependudukan
dan KetenagakerjaanPPIS
Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan
dan Ketenagakerjaan3.469.350.000 2.863.109.952 82,53 100 17,47
Direktorat Statistik Kesejahteraan
RakyatPPIS
Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan
Rakyat88.929.401.000 70.925.198.954 79,75 100 20,25
Direktorat Statistik Ketahanan
SosialPPIS Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial 3.051.706.000 2.816.267.578 92,28 100 7,71
Deputi Bidang
Statistik Produksi
Direktorat Statistik Tanaman
aPngan, Hortikultura, dan
Perkebunan
PPISPenyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan12.271.221.000 11.297.165.081 92,06 100 7,94
Direktorat Statistik Peternakan,
Perikanan, dan KehutananPPIS
Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan,
Perikanan, dan Kehutanan2.446.013.000 2.388.652.620 97,65 100 2,35
Direktorat Statistik Industri PPISPenyediaan dan Pengembangan Statistik Industri,
Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi3.584.016.000 3.378.011.711 94,25 100 5,75
Deputi Bidang
Statistik Distribusi
dan Jasa
Direktorat Statistik Distribusi PPIS Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi 39.530.465.000 33.603.178.288 85,05 100 14,99
Direktorat Statistik Harga PPIS Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga 12.052.442.000 10.131.766.626 84,06 100 15,94
Direktorat Statistik Keuangan,
Teknologi Informasi, dan
Pariwisata
PPISPenyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan,
Teknologi Informasi, dan Pariwisata2.864.747.000 2.357.233.619 82,84 100 17,72
Lampiran:Penghematan (Efisiensi) Anggaran per Kegiatan 2017 (3)
Unit Eselon I Unit Eselon II Program Nama Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi%
Realisasi% Realisasi
Capaian Kinerja
%
Penghe
matan
Anggar
an
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Deputi Bidang Neraca dan
Analisis Statistik
Direktorat Neraca Produksi PPIS Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi 3.918.750.000 3.729.744.919 95,18 100 4,82
Direktorat Neraca Pengeluaran PPISPenyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca
Pengeluaran5.450.056.000 4.444.201.498 81,54 100 18,46
Direktorat Analisis dan
Pengembangan StatistikPPIS Pengembangan dan Analisis Statistik 3.794.357.000 2.729.950.915 71,95 100 28,05
Inspektorat Utama
Inspektorat Wilayah I PPAA Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I 2.291.436.000 2.265.449.158 98,87 100 1,13
Inspektorat Wilayah II PPAA Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II 2.264.500.000 2.245.808.218 99,17 100 0,83
Inspektorat Wilayah III PPAA Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III 2.282.908.000 2.254.116.741 98,74 100 1,26
SESTAMA 625.762.471.000 554.111.766.867 88,55 100 11,45
STIS+PUSDIKLAT 129.455.327.000 112.127.191.195 86,61 100 13,29
BPS DAERAH 3.234.856.767.000 2.951.313.005.189 91,23 100 9,01
TOTAL BPS 3.990.074.565.000 3.617.551.963.251 90,66 100 9,33
BADAN PUSAT STATISTIKIKU BPS Cascadingke Unit Kerja
BPS SS: Meningkatkan kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)
KU: Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik
melalui website
Es I:
Kedeputian MIS
SS: Meningkatkan kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)
KU: Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik
melalui website
ES II: Direktorat
Diseminasi
Statistik
SS: Meningkatkan kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)
KU: Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik
melalui website
BADAN PUSAT STATISTIK
Tindak Lanjut Rekomendasi Kemenpan RBPerencanaan Kinerja
Tahun Rekomendasi Tindak Lanjut Bukti DukungImplementasi
di Daerah
Capaian
Nilai
2016 Mempertajam
beberapa sasaran
strategis agar lebih
menggambarkan
peran dan fungsi
BPS (Surat 11
Desember 2015)
Menambahkan indikator (Reviu IKU dan Renstra): Perka Nomor 2
Tahun 2016
Perubahan Ke-1
(IKU)
Perka Nomor 11
Tahun 2016 Reviu
Ke-1 Renstra 2015-
2019
Surat Sestama
Nomor B-
345/BPS/200
0/12/2016
24,76
Sasaran
“meningkatnya
kualitas hubungan
dengan pengguna
data”
Tujuan 2:
Peningkatan
pelayanan prima
hasil kegiatan
statistikIndikator:
“Persentase konsumen
yang menggunakan data
BPS dalam perencanaan
dan evaluasi
pembangunan nasional”
BADAN PUSAT STATISTIK
Tindak Lanjut Rekomendasi Kemenpan RBIKU BPS Cascading ke Unit Kerja
IKU : Persentase pemasukan dokumen (response rate)
Survei Bidang Distribusi dan Jasa
SS: Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap
kualitas data Neraca Nasional dan Analisis Statistik
IKU : Persentase pemasukan dokumen (response rate)
Survei Bidang Neraca dan Analisis
Kedeputian Bidang Neraca dan Analisis Statistik
BPS
Kedeputian Bidang Produksi
Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas
data SS : statistik bidang produksi
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei
IKU : Bidang Produksi
Kedeputian Bidang Distribusi dan JasaSS : Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap
kualitas data statistik bidang Distribusi dan Jasa
SS: Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas
data BPS
IKU : Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei
SS : Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap
kualitas data statistik bidang sosial
IKU : Persentase pemasukan dokumen (response rate)
survei Bidang Sosial
Kedeputian Bidang Sosial
SS : Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)
IKU : Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website
SS : Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)
IKU : Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website
SS : Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)
IKU : Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website
Es II Direktorat
Diseminasi Statistik
BPS
Es I : Kedeputian
MIS
BADAN PUSAT STATISTIK
Tindak Lanjut Rekomendasi Kemenpan RBIKU Non Cascading
Sekretariat Utama
SS: Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang
efektif
IKU : Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi
IKU : Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan,
kepegawaian, ataupun kegiatan BPS.
TERIMA KASIH
BADAN PUSAT STATISTIK