Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN KEUANGAN RIDITJEN PERBENDAHARAAN
Penguatan Tata Kelola Dan Pengawasan BLU
Penguatan Tata Kelola dan Pengawasan melalui1. Perencanaan dan Penganggaran2. Pengelola3. Pembinaan BLU4. Pengawasan Dewan Pengawas5. Sistem Pengendalian Intern6. Pemeriksaan Ekstern7. Penilaian Maturitas BLU
Outline
2
Substansi Baru dalam PMK 219/PMK.05/2020
• BLU menyusun RSB 5 tahunan mengacu pada Renstra K/L.
• BLU menyusun RBA tahunan mengacu kepada RSB.
• Pemimpin BLU menyampaikan RBA (ditandatangani Pemimpin BLU danDewan Pengawas) kepada:
Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan dan Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. pejabat eselon I pembina teknis.
maksimal akhir Desember, 2 tahun sebelum tahun pelaksanaan RBA.
• DJPb melakukan analisis terhadap RBA dengan mempertimbangkanaspek paling sedikit:
produktivitas, paling sedikit meliputi perbandingan antara hasil yangdicapai (output) dengan sumber daya yang digunakan (input), peningkatankualitas dan kuantitas layanan, target pendapatan, serta rasio sumber dayamanusia;
efisiensi, paling sedikit meliputi kebijakan untuk mengoptimalkan belanjadibandingkan dengan output layanan, proporsi pendapatan operasionaldan belanja operasional, serta proporsi per jenis belanja;
inovasi, paling sedikit meliputi adanya ide/gagasan untuk meningkatkanlayanan utama dan penunjang, optimalisasi aset, penggunaan teknologiinformasi, serta modernisasi BLU; dan
keselarasan/kesesuaian, paling sedikit meliputi kesesuaian dengan RSB,kesesuaian dengan indikator kinerja (Key Performance Indicator) BLU, danprioritas pembangunan.
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
• Hasil analisis RBA oleh DJPb disampaikan kepada DJA, K/L,dan BLU antara lain sebagai dasar penyusunan alokasianggaran BLU termasuk penentuan target PNBP BLU.
• RBA menjadi RBA Definitif setelah Perpres mengenaiRincian Anggaran Belanja Pemerintah ditetapkan denganmemperhatikan arah indikator kinerja (KPI) BLU yangditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Catatan:
• Penyampaian RBA ke DJPb tidak menggugurkan ketentuanbahwa RBA juga diajukan kepada Menteri Keuangan c.q. DJAsebagai bagian dari siklus anggaran dalam penyusunan RKA-K/L.
• Analisis oleh DJPb merupakan upaya pembinaan kepada BLUyang komprehensif dimulai dari sisi perencanan danpenganggaran dengan melakukan analisis secara bisnis untukmemastikan adanya upaya produktivitas, efisiensi, inovasi, sertakeselarasan pada BLU, yang hasilnya dapat dimanfaatkan olehDJA, K/L, dan BLU.
• Penyampaian RBA kepada DJPb tidak menambah panjang rantaiproses perencanaan dan penganggaran pada BLU karena padadasarnya proses ini sejalan pada proses penyampaikan RBAkepada K/L yang masih menjadi bagian dari penyusunan RKAK/Ldalam siklus APBN.
3
• Ketentuan pengangkatan yang telah diaturdalam peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi dapat dikecualikan dariketentuan kriteria.
• Pengangkatan mempertimbangkan hasilpenilaian atas kualifikasi, kompetensi, dankinerja dalam bentuk uji kelayakan dankepatutan oleh Menteri/PimpinanLembaga.
• Pengangkatan Pejabat Keuangandilakukan setelah mendapat persetujuandari Menteri Keuangan.
• Pengangkatan yang berasal dari PNSmengikuti ketentuan peraturanperundang-undangan di bidangkepegawaian.
• Dari tenaga profesional non-PNS diangkatdengan kontrak untuk masa jabatan palinglama 5 tahun dan dapat diangkat kembaliuntuk 1x masa jabatan.
• Pemberhentian Pejabat Pengelola dari PNS mengikutiketentuan peraturan perundangan di bidangkepegawaian.
• Pemberhentian dari Non-PNS apabila: meninggal dunia; masa jabatannya berakhir; atau diberhentikan dari jabatannya sebelum masa
jabatan berakhir, karena:‒ tidak dapat memenuhi target kinerja/kewajibannya;‒ tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;‒ melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
termasuk larangan rangkap jabatan;‒ telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa
dalam tindakan yang merugikan BLU dan/ataukeuangan negara;
‒ melakukan tindakan melanggar etika/kepatutan;‒ dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;‒ mengundurkan diri;‒ tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan
peraturan perundang-undangan; dan/atau‒ alasan lainnya yang dinilai tepat oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga demi kepentingan &tujuan BLU.
PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN
• Mampu untuk bertindak dengan itikadbaik, jujur, dan profesional.
• Mampu bertindak dan mengambilkeputusan berdasarkan penilaianindependen dan objektif untukkepentingan BLU.
• Mampu menghindarkan penyalahgunaankewenangannya untuk mendapatkankeuntungan pribadi yg tidak semestinyaatau menyebabkan kerugian BLU.
• Berkomitmen bekerja penuh waktu.
• Khusus Pejabat Pengelola yang dari tenagaprofesional non-PNS harus memenuhipersyaratan tambahan sebagai berikut:
bukan pengurus parpol, dan/atauanggota legislatif, dan/atau tidaksedang mencalonkan sebagai caleg;
bukan kepala/wakil kepala daerahdan/atau tidak sedang mencalonkankepala/wakil kepala daerah.
KRITERIA
PEJABAT PENGELOLA … (1)
4
memiliki tata tertib kerja & pedoman teknis pelaksanaan kerjayang mengikat bagi setiap Pejabat Pengelola dan Pegawai;
memiliki pedoman kode etik;
melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentinganBLU dan sesuai dengan maksud dan tujuan BLU sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dancepat serta bertindak secara independen untuk melaksanakantugas secara mandiri dan kritis;
memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiapkegiatan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepadaMenteri/Pimpinan Lembaga;
menatausahakan serta menyimpan dokumen BLU, termasukrisalah rapat Pejabat Pengelola dan rapat Dewas; dan
menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SPI, APIP,auditor ekstern, pembina BLU, Dewan Pengawas, & pihak lain.
merangkap jabatan anggota Dewas /Pejabat Pengelola/ Komite Auditpada BLU lain;
merangkap jabatan anggota komisaris/direksi/komite audit padaBUMN/perusahaan swasta;
memanfaatkan jabatannya pada BLU untuk kepentingan pribadi,keluarga, dan/atau pihak lain;
mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BLU, selainremunerasi dan fasilitas lain yang berdasarkan KMK;
memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketigabaik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasukhubungan yang timbul karena perkawinan dengan Pejabat Pengelolayang lain maupun dengan anggota Dewan Pengawas; dan
menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesionalsebagai konsultan, kecuali:
• untuk proyek bersifat khusus;• didasarkan pada kontrak kerja yang jelas; dan• merupakan pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk
mengerjakan proyek yg bersifat khusus tersebut.
KEWAJIBAN LARANGAN
PEJABAT PENGELOLA … (2)
5
Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaankebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang dilaksanakanoleh BLU.
Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pembinaan teknissebagai regulator dan supervisor sesuai bidang layanannya.
Menteri/Pimpinan Lembaga membuat pedomanpenyelenggaraan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh BLU.
Menteri/Pimpinan Lembaga menunjuk unit eselon I padaKementerian Negara/Lembaga yang berperan sebagai pembinateknis.
Menteri/Pimpinan Lembaga harus menyelenggarakan rapatpembinaan dengan Dewan Pengawas paling sedikit 1 1x dalamsetahun dengan agenda paling sedikit meliputi kebijakanstrategis pada BLU.
Dalam rangka pelaksanaanpembinaan dapat dibentuk
Dewan Pengawas.
dilakukan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga
dilakukan oleh
Menteri Keuangan
Dalam rangka pembinaan keuangan, Menteri Keuanganberperan sebagai regulator dan supervisor di bidangkeuangan dan tata kelola BLU untuk peningkatan kinerja,akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan BLU.
Dalam hal terdapat dewan/komite/nama lain di luar struktur BLU yang dibentuk untuk melakukan pembinaan kepada BLU yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yanglebih tinggi, pelaksanaan tugas pembinaan oleh dewan/komite/nama lain di luar struktur BLU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud. (Pelaksanaan tugaspembinaan berkoordinasi dengan pembina teknis dan K/L terkait).
Pembinaan
Teknis
Pembinaan
Keuangan
PEMBINAAN
6
DEWAN PENGAWAS
Menteri/PimLem/Menkeu dapat mengusulkan/menetapkan pihak lain sebagaianggota Dewas mewakili unsur K/L/kemenkeu. (harus memiliki kapasitas)
Dewan Pengawas mengadakan rapat secara berkalamin 1x dalam 1 bulan dengan Pejabat Pengelola.(Bentuk rapat dapat dilakukan secara fisik atausecara daring disesuaikan dengan kebutuhan).
Dewan Pengawas menyampaikan laporanpelaksanaan tugas berupa laporan periodik; dan laporan khusus.Kapada• Menteri/Pimpinan Lembaga;• Menteri Keuangan; dan• Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Sekretaris Dewan Pengawas. Komite Audit yang terdiri dari ketua dan
anggota.
Melaksanakan pengawasan terhadap tugas dantanggung jawab Pejabat Pengelola BLU, sertamemberikan nasihat kpd Pejabat Pengelola(bersifat strategis).
Dalam rangka menilai kinerja Dewan Pengawas,Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menkeumelakukan evaluasi.
Apabila BLU memenuhi syarat minimum Nilai Omzet (30 M) & NilaiAset (75 M).
Jumlah 3 atau 5 orang sesuai dengan Nilai Omzet dan Nilai Aset (salahseorang ditetapkan sebagai Ketua).
Komposisi terdiri atas unsur-unsur pejabat dari K/L, Kemenkeu, sertaunsur tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan BLU.
Keanggotaan dari unsur K/L dan Kementerian Keuangan dapat ex-officio.
Merupakan majelis dan setiap keputusannya dilaksanakan secaramusyawarah dan bersifat kolektif dan kolegial.
Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga ataspersetujuan Menteri Keuangan.
Masa jabatan 5 tahun & dapat diangkat kembali max 1x masa jabatanberikutnya.
Diangkat dari orang perseorangan yang memenuhi persyaratan umumdan persyaratan khusus.
Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan KPI Dewasmempertimbangkan usulan Dewas & masukan Menkeu.
masa jabatan dewas pengganti dimulai dari 0
Persyaratan bukan Ka/waKada/calon dikecualikan dalam hal Menteri/PimpinanLembaga dapat memberikan penjelasan urgensinya.
Rapat
Laporan
Evaluasi
Organ Pendukung
Pejabat aktif K/L atau Kemenkeu pada saat pengangkatan
TugasWewenang memperoleh informasi BLU secara lengkap,
tepat waktu, dan terukur; mendapatkan laporan berkala atas
pengelolaan BLU (laporan keuangan danlaporan kinerja);
mendapatkan laporan hasilpengawasan/pemeriksaan yang dilakukanoleh SPI BLU, APIP, auditor ekstern, danpembina BLU;
mengetahui kebijakan dan tindakan yangdijalankan oleh Pejabat Pengelola BLU;
mendapatkan penjelasan dan/atau datadari Pejabat Pengelola BLU dan/atauPegawai;
mengangkat dan memberhentikanSekretaris Dewas dan Komite Audit;
memberikan persetujuan ataspengangkatan kepala SPI;
menghadirkan Pejabat Pengelola dalamrapat;
berkomunikasi secara langsung dengan SPI; meminta Pejabat Pengelola BLU
menghadirkan tenaga profesional dalamrapat Dewas;
Meminta audit secara khusus kepada APIPdan melaporkan kepada Menteri/PimpinanLembaga dan Menteri Keuangan.
menunjuk kantor akuntan publik; dan melaksanakan kewenangan lainnya
berdasarkan ketentuan peraturanperundangan.
7
SISTEM PENGENDALIAN INTERN BLU
Penegasan/penguatan mamajemen risiko:• setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus
mempertimbangkan risiko.• program Manajemen Risiko secara terpadu.• Membentuk unit kerja tersendiri atau memberi penugasan
kepada SPI untuk menjalankan fungsi Manajemen Risiko.Penegasan kebijakan informasi:• kemudahan akses, transparan, & kerahasiaan informasi• mekanisme penyampaian atas dugaan penyimpangan.
Pemimpin BLU harusmenetapkan suatu sistempengendalian intern yang
efektif pada BLU
Lingkungan Pengendalian
Aktivitas pengendalian
Penilaian Risiko
Pemantauan & pengendalian intern
Sistem informasi & komunikasi
Tercapainyaefektivitas &
efisiensi kegiatanBLU
Keandalan danintegritas informasikeuangan dan kinerjaBLU
Pengamanan asetBLU
Ketaatan peraturanperundang-undangan
Untuk memastikan efektivitassistem pengendalian intern
dibentuk SPI.
• mendapatkan akses seluruhdokumen, pencatatan, SDM, dan fisikaset BLU pada seluruh bagian & unitkerja lainnya;
• melakukan komunikasi secaralangsung dengan pimpinan BLUdan/atau dewan pengawas;
• mengadakan rapat secara berkaladan insidentil dengan pimpinan BLUdan/atau dewan pengawas;
• melakukan koordinasi dengan APIPdan/atau aparat pemeriksaanekstern; dan
• mendampingi APIP dan/atau aparatpemeriksaan ekstern dalammelakukan pengawasan.
• menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern;
• menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern & sistemmanajemen risiko;
• melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, SDM, pemasaran, IT, & kegiatanlainnya;
• memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatanyang diawasi pada semua tingkat manajemen;
• membuat laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan laporantersebut kepada pemimpin BLU dan dewan pengawas;
• memberikan rekomendasi perbaikan/peningkatan tata kelola dan upayapencapaian strategi bisnis BLU;
• memantau, menganalisis, & melaporkan pelaksanaan tindak lanjutrekomendasi pengawasan oleh SPI, APIP, aparat pemeriksaan eksternpemerintah, dan pembina BLU;
• melakukan reviu laporan keuangan;
• melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; dan
• melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemimpin BLU memfasilitasi auditor intern SPI mengikutiprogram pengembangan profesi secara berkelanjutan untukmendukung usaha memperoleh sertifikasi profesi dan/ ataumempertahankan sertifikasi profesi.
Perencanaan Pengawasan PelaporanPantau
Tindak Lanjut
• Diangkat oleh Pemimpin BLU (persetujuan Dewas)• Larangan rangkap jabatan• PNS/non PNS• Khusus kepala SPI harus memiliki keahlian audit
intern (bukti sertifikasi profesi yang sesuai).
Tugas Kewenangan Keanggotaan
Proses
BLU harus punya piagam pengawasan intern
8
PEMERIKSAAN EKSTERN
Output pemeriksaan keuanganoleh KAP, yaitu: LHP atas LK BLU yang memuat
opini; LHP atas Sistem Pengendalian
Intern; dan LHP atas kepatuhan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
SPI BLU melakukan pemantauanpelaksanaan rekomendasi KAP olehBLU dan melaporkannya kepadaPemimpin BLU & Dewan Pengawas.
Pemeriksaan laporan keuanganBLU oleh KAP harusmemperhatikan jadwalpemeriksaan LKPP/laporankeuangan K/L.
• Dewan Pengawas melakukanpenunjukan KAP sesuai denganketentuan PBJ pada BLU.
• Dalam hal terdapat Komite Audit,penunjukan dilakukan melaluiKomite Audit.
• Dalam hal BLU belum memilikiDewan Pengawas, prosespenunjukkan dilakukan olehpejabat yang ditunjuk olehMenteri/Pimpinan Lembaga.
• Berdasarkan keputusan penunjukankantor akuntan publik oleh DewanPengawas, Pemimpin BLUmenetapkan penunjukan KAP untukkeperluan pembayaran dan hak-haklainnya.
• Penetapan KAP paling lambatdilakukan tanggal 30 Septembersebelum tahun pelaporan berakhir.
Pencalonan KAP disertai pernyataansanggup: untuk bebas dari pengaruh
Dewan Pengawas, PejabatPengelola BLU dan K/L; dan
kesediaan untuk memberikaninformasi terkait dengan hasilauditnya kepada Menkeu.
Pertimbangan Memilih KAP
Pemeriksanaan ekstern terhadap BLU dilakukan oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(termasuk pemeriksaan laporan keuangan BLU)
Dalam halpemeriksaan
ekstern terhadaplaporan keuanganBLU dilaksanakan
oleh KAP
yaitu kombinasi yang palingmenguntungkan dari biaya/imbaljasa dan kesinambungan layanandiwujudkan paling sedikit meliputipemilihan kantor akuntan publikyang sesuai dengan skala bisnis dankompleksitas transaksi keuanganBLU
KAP yang terdaftar di BPK KAP & auditor memiliki
kualifikasi dan perizinansesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan & tidak
sedang dikenakan sanksi
memperhatikanprinsip best value for
money
KAP & auditor pahamSAP &
berpengalaman audit terhadap klienminimal setara
dengan BLU yg akandiperiksa,
diutamakan klien pdbidang yg sama
KAP & auditor berkomitmen menjaga
rahasia informasi BLU & bersungguh2
menyampaikanrekomendasi & mengevaluasi
pengendalian intern BLU.
KAP & auditor bebas dari pengaruh Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola BLU dan pihak yang
berkepentingan.
Penunjukan KAP Pelaksanaan
Output
9
TATA KELOLA YANG BAIK PADA BLU
Manual Board menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan struktur organ pimpinanBLU dan Dewan Pengawas serta proses hubungan antara kedua organ dimaksud.
BLU wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiapkegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan berpedoman padaPeraturan Menteri ini (PMK 129/PMK.05/2020), ketentuan peraturan perundang-undanganterkait, dan praktik bisnis yang sehat dengan mengutamakan efisiensi dan produktivitas.
Pemimpin BLU membuat pedoman teknis, SOP, dan pedoman kerja Dewan Pengawas dan pimpinanBLU (board manual) sebagai bagian dari dokumen tata kelola BLU.
Pemimpin BLU menunjuk Pejabat Keuangan satu tingkat di bawah Pemimpin BLU sebagaipenanggung jawab penerapan dan pemantauan Tata Kelola yang Baik pada BLU.
Akan ada penilaian maturitas BLU antara lain lingkupnya terkait tata kelola BLU
10