22
Keynote Speech Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Disampaikan oleh Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan : Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP Disampaikan dalam acara RAKERNAS INKINDO YOGYAKARTA, 5 April 2019 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KONSULTAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KONSULTAN …

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KONSULTAN …

Keynote Speech Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Disampaikan oleh Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan : Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP

Disampaikan dalam acara RAKERNAS INKINDO YOGYAKARTA, 5 April 2019

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KONSULTAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Page 2: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KONSULTAN …

REPUBLIK INDONESIA

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

2

1

Page 3: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KONSULTAN …

REPUBLIK INDONESIA

Me

VISI MISI INDONESIA DALAM RPJPN 2005 – 2025 (Pembangunan Jangka Panjang)

3

Visi Pembangunan: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Sedangkan misi Pembangunan Nasional adalah:

1 2 3 4

beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila

demokratis berlandaskan hukum

aman dan bersatu

5 7 6 8 Mewujudkan Indonesia asri dan lestari

Mewujudkan Indonesia Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia Internasional

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadlian

menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan Nasional

Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral,

Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing

Mewujudkan masyarakat Mewujudkan Indonesia

Page 4: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KONSULTAN …

REPUBLIK INDONESIA

TAHAPAN RENCANA RPJMN DALAM SKEMA RPJPN 2005-2025:

RPJM 1 (2005-2009)

RPJM 2 (2010-2014)

RPJM 3 (2015-2019)

RPJM 4 (2020-2025)

Menata kembali dan membangun Indonesia di

segala bidang yang ditujukan untuk

menciptakan Indonesia yang aman dan damai,

yang adil dan demokratis dan yang tingkat

kesejahteraan rakyatnya meningkat

Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas

SDM termasuk pengmbangan kemampuan

ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing

perekonomian

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai

bidang dengan menekankan pencapaian daya saing

kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan

sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus

meningkat

Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui

percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan

menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang

kokoh berlandaskan keunggulan kompetititf di berbagai wilayah

yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing

TIGA KATA KUNCI: a. Struktur Perekonomian yang Kokoh b. Keunggulan Kompetitif Wilayah c. SDM Berkualitas

4

Page 5: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KONSULTAN …

REPUBLIK INDONESIA

SASARAN PEMBANGUNAN SDGs TANGGUNG JAWAB BERSAMA

17 169 241 Tujuan Target Indikator

SASARAN PEMBANGUNAN UNTUK DIWUJUDKAN OLEH STAKE HOLDER:

Pemerintah

Asosiasi, Ormas dan Media

Pelaku usaha dan filantropi

Akademisi dan pakar

5

Page 6: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KONSULTAN …

REPUBLIK INDONESIA

TANTANGAN DAN MODAL DASAR

6

2

Page 7: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KONSULTAN …

REPUBLIK INDONESIA

7

TANTANGAN PEMBANGUNAN: MEGA TREND

Demografi Global

Urbanisasi Dunia

Perdagangan Internasional

Perubahan Iklim

Teknologi Persaingan Sumber Daya Alam

Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar (Asia 55%). Tren demografi global mendorong urbanisasi, arus migrasi, dan penduduk usia lanjut.

Penduduk dunia yang tinggal di perkotaan mencapai 65% dengan 95% pertambahan terjadi di emerging economies.

Perdagangan global tumbuh 3,4% per tahun. Negara berkembang menjadi poros perdagangan dan investasi dunia dengan pertumbuhan 6% per tahun.

Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan merebutkan SDA. Kemajuan teknologi meningkatkan efisiensi pemanfaatan SDA.

Tren perubahan teknologi yang didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi dan rekayasa genetik, wearable devices, energi terbarukan, otomatisasi, dan artificial intelligence.

Tantangan pemanasan global semakin besar (kejadian ekstrim dan perubahan iklim jangka panjang. Suhu global meningkat 3-3,5% tanpa adanya usaha menurunkan emisi.

RPJMN 2020-2024

RAPID URBANIZATION

CLIMATE CHANGE AND

RESOURCE SCARCITY

SHIFT IN GLOBAL

ECONOMY

DEMOGRAPHIC AND SOCIAL

CHANGE

TECHNOLOGICAL BREAKTHOUGHS

INDUSTRI 4.0

DIGITAL ECONOMY

BONUS DEMOGRAPHY

CARBON ECONOMY DRONE FOR CONSTRUCTION

Page 8: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KONSULTAN …

REPUBLIK INDONESIA

Sumber: BPS

Potensi Pasar Besar Indonesia, Memiliki Peluang Investasi

Peringkat

16 Perekonomian terbesar di dunia

Peringkat

4 Negara berpenduduk terbesar di dunia

5 Top Pasar berkembang dengan potensi kelas menengah terbaik

Konsumsi swasta tumbuh dengan mantap

±5%

Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi dan stabil dengan meningkatkan PDB per kapita

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%)

3374

3605

3877

2015 2016 2017

PDB per Kapita (USD)

Indeks Daya Saing Global Infrastruktur meningkat dari peringkat 60 ke peringkat 52

Peringkat

4 Indonesia diproyeksikan untuk menjadi Ekonomi terbesar di Dunia pada 2050 (World in 2050, PWC)

MODAL DASAR PEMBANGUNAN

(NIKKEI, 2018) (US Census, 2017)

(Euromonitor Int, 2015) (OECD, 2017)

Berdasarkan Modal Dasar Pembangunan Ekonomi diperlukan langkah-langkah Reformasi Struktural PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI

8

Page 9: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KONSULTAN …

REPUBLIK INDONESIA

Peluang Jasa Konsultan

9

3

Page 10: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KONSULTAN …

REPUBLIK INDONESIA

PELUAN DALAM VISI INDONESIA 2045

10

Page 11: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KONSULTAN …

REPUBLIK INDONESIA

PELUANG PERAN JASA KONSULTAN: RANCANGAN TEKNOKRATIK (RPJMN 2020-2024)

11

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetititf di berbagai wilayah

yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing

Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur VISI 2045

Development Constraints : Kondisi Pembiayaan Kondisi Sumber Daya Alam

2020-2024

Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan TEMA

PENGARUSUTAMAAN

Kaidah Pembangunan : Membangun Kemandirian Menjaga Keberlanjutan Menjamin Keadilan

Kerentanan Bencana dan

Perubahan Iklim Tata Kelola

Kesetaraan Gender Modal Sosial Budaya

Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital

FOKUS PEMBANGUNAN MANUSIA

FOKUS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

FOKUS PEMBANGUNAN EKONOMI

Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial

Pangan Sentra-Sentra Pertumbuhan

SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

FOKUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Transportasi

Telekomunikasi Hukum dan Regulasi

Pertahanan dan Keamanan

Politik

1

2

1

Energi 2

3

Industri Manufaktur 4

Komoditas Unggulan Daerah

Pertumbuhan Perkotaan

1

2

3

1

2 1

2

3

Kelautan dan Kemaritiman 5

Sumber Daya Air 3

Perumahan dan Pemukiman 4

FOKUS PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN

Pembangunan Karakter Bangsa 3

Transformasi Digital

11

Page 12: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KONSULTAN …

REPUBLIK INDONESIA

Langkah ke Depan

12

4

Page 13: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KONSULTAN …

13 KERANGKA KERJA PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN JASA

KONSULTAN

Indonesia Negara Maju

Globalisasi Pasar Tenaga Kerja

Pembangunan Wilayah dan Kualitas SDM

PERCEPATAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA

SINERGI & PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH

TENAGA KERJA KUALITAS INTERNASIONAL

KEMAMPUAN INOVASI DAN ADAPTASI TEKNOLOGI

PROFESIONALISME DAN MULTI-SKILL

Konsultan sebagai Aktor Pembangunan

Konsultan sebagai Sumberdaya Pembangunan

• Penyedia software dan brainware dalam pembangunan

• Pionir inovasi dan adaptasi teknologi

• Pendamping pembangunan daerah

• Mampu bersaing dalam pasar Internasional

• Menguasai ilmu dan teknologi • Memiliki etika dan

profesionalisme

LINGKUP JASA KONSULTAN (NON KONSTRUKSI)

1. Politik

2. Ekonomi

3. Pendidikan

4. Kesehatan

5. Sosial Kemasyarakatan

6. Keagamaan

7. Kebudayaan

8. Keamanan

9. Kewilayahan dan Tata Ruang

10. Lingkungan Hidup

11. Sarana Prasarana (NON KONSTRUKSI)

12. Pemerintahan

13. Hukum

14. Kedirgantaraan

15. Kelautan

16. Manajemen

17. Bidang Lain (yang belum tercakup)

Sumber : Naskah Akademik 2017

Page 14: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KONSULTAN …

14 BIDANG-BIDANG PEMBANGUNAN JASA KONSULTAN

BIDANG IPTEK • Infrastruktur Iptek masih belum

memadai • Masih belum optimalnya fungsi

Science Techno Park (STP) yang sudah ada.

• Kapasitas dan jumlah SDM peneliti/perekayasa masih rendah.

• Kelembagaan dan jaringan Iptek dinilai masih rendah sehingga diperlukan berbagai upaya peningkatan.

• Masih rendahnya anggaran litbang

• Pengelolaan sumber-sumber inovasi masih belum optimal

BIDANG WILAYAH

• Pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah

• Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, terdidik dan profesional

BIDANG SUMBER DAYA ALAM

• Produksi minyak dan gas bumi terus menurun, sementara kebutuhan energi terus meningkat

• Harga pangan (khususnya beras) yang masih berfluktuatif dan cenderung meningkat

• Penurunan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri

• Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih tinggi dan banyaknya kasus lingkungan hidup

BIDANG KEMARITIMAN • 6,04% sumbangan PDB

Maritim yang termasuk dalam kategori rendah

• Produktivitas kemaritiman belum optimal

• Kawasan konservasi perairan hanya seluas 19,1 juta Ha

BIDANG KESEHATAN • Peningkatan kualitas dan

pemerataan pelayanan kesehatan

• Penguatan sistem kesehatan meliputi farmasi dan alat kesehatan, SDM kesehatan, pembiayaan kesehatan , keamanan obat dan makanan,.

BIDANG POLHUKAM • Ancaman Kejahatan Siber

(Paham Radikal, Narkoba, Kejahatan Transnasional)

• Pemilu yang aman dan damai

• Kejahatan Transnasional • Lemahnya sentralitas

ASEAN, Belum terpadunya Diplomasi Ekonomi, Lemahnya koordinasi antar Lembaga

• Gini Koefisien masih tinggi 0.391 • Tingkat Pengangguran Terbuka

5.13% terdiri dari penganggur terdidik: SMA, SMK Diploma

• Bonus Demogtafi; 68.5% usia produktif sebesar 181 Juta Jiwa

BIDANG BUDAYA

• Peningkatan upaya inclusivitas warisan budaya ditandai dengan registrasi 25.130 cagar budaya, pembangunan 11 museum tematis, revitalisasi 17 museum, 4 taman budaya, dan 118 desa adat.

• Peningkatan ketahanan dan peran budaya Indonesia di tengah peradaban dunia

BIDANG KEPENDUDUKAN

Page 15: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KONSULTAN …

15 TANTANGAN & KENDALA PENGUATAN & PENGEMBANGAN JASA KONSULTAN

Aspek Kebijakan

1. Belum ada Institusi Pembina untuk Jasa Non Konstruksi (sertifikasi dan standar kompetensi)

2. Belum ada roadmap arah pengembangan jasa konsultan non konstruksi

Aspek Regulasi

1. Belum ada payung hukum Usaha Jasa Konsultansi Non Konstruksi

2. Standar billing rate sangat bervariasi dan stagnan sejak 1998

3. Belum ada aturan terkait jaminan mutu dan penilaian terhadap hasil pekerjaan jasa konsultansi

Aspek Operasional Pengadaan

1. Proses pengadaan yang tidak efisien (pembuktian dokumen dilakukan berulang-ulang pada setiap pokja)

2. Sinkronisasi Perpres No 16 th 2018 terhadap kemampuan anggaran users

Aspek Akuntabilitas dan Audit

1. Auditor belum standar menerapkan kaidah pemeriksa jasa konsultansi sehingga berpotensi terjadi kriminalisasi pelaku usaha

2. Masih ditemukan perbedaan audit payroll baik kontrak lumpsum maupun unit price

Profesionalitas dan Kompetensi

1. Terbatasnya akses pelatihan peningkatan kompetensi tenaga konsultan

2. Terbatasnya akses mendapatkan tenaga ahli yang kompeten dengan sistem insentif yang berlaku

Page 16: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KONSULTAN …

16

UU NO. 25 TAHUN 2004

PERMEN BAPPENAS

Menteri PPN/Kepala Bappenas Selaku Kepala Lembaga

Lembaga Pembina Jasa Konsultan

UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN)

BAB II. ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

(1) Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

(2) Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

(3) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

(4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;

c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

PERAN BAPPENAS DALAM PENGUATAN & PENGEMBANGAN JASA KONSULTAN

Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan tugas perencanaan pembangunan nasional termasuk dukungan jasa konsultan non- konstruksi dalam rangka penyelenggaraan realisasi rencana pembangunan yang efektif & Efisien.

Bekerjasama dengan Bappeda-Bappeda

Page 17: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KONSULTAN …

POKOK – POKOK PERMEN BAPPENAS No. 4 Tahun 2018

17

Jasa konsultan adalah individu, kelompok, dan badan usaha yang menyediakan keahlian, kepakaran ilmu, dan olah pikir dalam pelaksanaan kerjanya

PASAL 1 PASAL 2

Permen ini bertujuan untuk pengembangan dan pembinaan jasa konsultan Kementerian PPN dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional dan daya saing nasional

PASAL 3

Pengembangan dan pembinaan jasa konsultan dilakukan dengan cara perumusan kebijakan, regulasi, operasional, dan peningkatan kompetensi konsultan

PASAL 4

Pengembangan dan pembinaan meliputi : Roadmap; Pengaturan hak

dan Tanggungjawab;

Sistem insentif dan disinsentif;

Standar kompetensi dan remunerasi;

Sistem integrasi data dalam pengadaan jasa konsultan;

Pembentukan kelembagaan jasa konsultan.

PASAL 5

1. Pengembangan dan pembinaan dibawah koordinasi Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan 2. Penyiapan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah terkait Pasal 3

RUU / REGULASI

JASA KONSULTAN

Page 18: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KONSULTAN …

18

HASIL KUESIONER ROAD SHOW INKINDO – BAPPENAS (dalam %)

1 0

3

21

75

BAPPENAS PEMBINA KONSULTAN NASIONAL

STS TS RG ST SS

2 3 1

29

65

BAPPEDA PEMBINA KONSULTAN DAERAH

STS TS RG ST SS

0 0 0

27

73

PERLU ROADMAP PENGEMBANGAN JASA

KONSULTAN

STS TS RG ST SS

Sumber: Field Study Jakon ke INKINDO daerah, diolah 2019

Keterangan : STS : Sangat Tidak Setuju TS : Tidak Setuju; RG : Ragu-ragu; ST : Setuju; SS : Sangat Setuju

Page 19: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KONSULTAN …

19

0 0

2

35

63

HAK DAN TANGGUNGJAWAB ANTARA PENGGUNA DAN PENYEDIA JASA DITUANGKAN

DALAM KONTRAK STS TS RG ST SS

0 1

2

53

44

PERLU SISTEM INTEGRASI DATA KONSULTAN

STS TS RG ST SS

Sumber: Field Study Jakon ke INKINDO daerah, diolah 2019

Keterangan : STS : Sangat Tidak Setuju TS : Tidak Setuju; RG : Ragu-ragu; ST : Setuju; SS : Sangat Setuju

Page 20: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KONSULTAN …

20

HASIL KUESIONER ROAD SHOW BAPPEDA – INKINDO (dalam %)

47

75

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Bappeda Inkindo

BAPPENAS PEMBINA KONSULTAN NASIONAL

48

65

0

10

20

30

40

50

60

70

Bappeda Inkindo

BAPPEDA PEMBINA KONSULTAN DAERAH

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Bappeda Inkindo

PERLU ROADMAP PENGEMBANGAN JASA KONSULTAN NASIONAL

Sumber: Field Study Jakon ke Bappeda dan INKINDO daerah, diolah 2019

Page 21: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KONSULTAN …

21

48

63

0

10

20

30

40

50

60

70

Bappeda Inkindo

HAK DAN TANGGUNGJAWAB ANTARA PENGGUNA DAN PENYEDIA DITUANGKAN DALAM KONTRAK

56

53

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

Bappeda Inkindo

PERLU SISTEM INTEGRASI JASA KONSULTAN

Sumber: Field Study Jakon ke Bappeda dan INKINDO daerah, diolah 2019

Page 22: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KONSULTAN …

22

TERIMA KASIH