PENGEMBANGAN STANDAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN …

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

PENGEMBANGAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN POLRI

Disusun Oleh :

NAMA : KBP. Budi Suryanto, SH, Msi

NDH : 16

INSTANSI : POLRI

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I ANGKATAN XLVI

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2020

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT untuk limpahan rahmat-Nya, sehingga rancangan

proyek perubahan yang berjudul “Pengembangan Standar Penjaminan Mutu

Pendidikan di Lingkungan Polri” berhasil diselesaikan. Proyek perubahan ini

dilaksanakan dan disusun laporannya sebagai bagian dari tugas akhir mengikuti

Pendidikan Kepemimpinan Nasional tingkat I yang dilaksanakan oleh Lembaga

Administrasi Negara Republik Indonesia.

Dalam proses pelaksanaan proyek perubahan ini, project leader telah

mendapatkan bantuan, masukan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena

itu, project leader ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kapolri

2. Kepala LAN RI

3. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

4. Brigjen Pol I Gusti Kade Budhi Harryarsana, S.I.K., S.H., M.Hum.

5. Mentor: Brigjen Pol. Rudi Darmoko, S.I.K., MM

6. Coach: Ir. Ambar Rahayu, MNS.

7. Para Wisdyaiswara PKN 1 LAN RI

8. Para pejabat stakeholder internal dan eksternal

9. Anggota Tim Efektif

10. Rekan-rekan sesama peserta PKN I angkatan 47 LAN RI

Semoga kegiatan yang dilaksanakan dan produk yang dihasilkan dari

proyek perubahan ini dapat memberikan manfaat dalam pelayanan tugas Polri

kepada masyarakat

Jakarta, Nopember 2020

Project Leader

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................

Hal

ii

DAFTAR ISI .............................................................................................. ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................... iv

SURAT PERNYATAAN ............................................................................ vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .................................................................

1

B. Nama Gagasan Proyek Perubahan dan Deskripsi ........... 7

C. Tujuan Proyek Perubahan ............................................... 8

D. Manfaat Proyek Perubahan .............................................. 9

E. Output Kunci .................................................................... 10

BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. Roadmap/Milestone Proyek Perubahan...........................

12

B. Tata Kelola Proyek ........................................................ 14

C. Identifikasi dan Analisa Stakholder.................................. 16

D. Identifikasi Potensi Kendala dan Strategi Mengatasinya 18

E. Faktor Pendukung Keberhasilan ...................................... 18

BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. Pelaksanaan Tahapan Proyek Perubahan ......................

20

B. Capaian Proyek Perubahan ............................................ 52

C. Peta Stakeholder Setelah Pelaksanaan Proyek Perubahan 58

D. Kendala Internal dan Eskternal ........................................ 62

E. Upaya Mengatasi Kendala................................................. 62

F. Instrumen Monitoring Pelaksanaan Proyek Perubahan … 63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ......................................................................

64

B. Rekomendasi ................................................................... 64

C. Lesson Learned ............................................................... 65

LAMPIRAN

iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kapolri Jend. Pol. Drs. Idham Azis, M.Si dalam salah satu program

prioritasnya memberikan penekanan pada kebijakan menghasilkan SDM Unggul.

Hal ini sejalan dengan program prioritas utama presiden Joko Widodo yaitu

Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam Peraturan Kapolri no. 14 tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Polri

disebutkan bahwa Satuan pendidikan Polri melakukan pengelolaan mutu

pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan

(stakeholder). Namun sampai saat ini baru STIK yang sudah menjalankan

kebijakan tersebut, sedangkan satuan pendidikan lainnya yang lainnya belum

ada. Hal ini akan berisiko mutu pendidikan yang dihasilkan oleh satuan

pendidikan yang dimiliki Polri akan dipertanyakan. Oleh karena itu proyek

perubahan ini berfokus pada pengembangan sistem penjaminan mutu

pendidikan Polri.

Proyek perubahan dilakukan dalam tiga tahapan atau milestone, yaitu:

jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang. Untuk melaksanakan

proyek perubahan, project leader membagi tahapan kegiatan dalam tiga

milestone. Milestone jangka pendek dalam proyek perubahan difokuskan pada:

(1) Telaksananya komunikasi dan koordinasi dengan tim efektif proyek

perubahan dalam upaya membentuk kesamaan pemahaman tentang proyek

perubahan yang akan dilaksanakan, (2) Terlaksananya komunikasi dan

koordinasi dengan stakeholder internal dan eksternal dalam upaya mendapatkan

persetujuan untuk menjadi sasaran atau objek dari kegiatan proyek perubahan,

(3) tersedianya data tentang mutu Pendidikan Polri, (4)Tersusunnya dokumen

sistem penjaminan mutu Pendidikan Polri, dan (5) Tersusunnya draf awal

Peraturan Kalemdiklat Polri tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dan

pelatihan polri.

Semua produk yang direncanakan dapat diselesaikan dan pelaksanaan

proyek perubahan telah berhasil dengan baik karena adanya kolaborasi dengan

stakeholder internal dan stakeholder eksternal.

v

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN POLRI

BUDI SURYANTO, S.H., M.Si. PKN I LAN Angk. LXVI | 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang (Burning Platform)

Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden terpilih hasil Pilpres 2019 telah

menyampaikan pidato pertamanya pada tanggal 14 Juli 2019 di Sentul Bogor.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan lima

visi di bawah kepemimpinannya bersama Ma’ruf Amin

untuk periode 2019-2024. Lima visi tersebut yakni,

pertama, Jokowi fokus melanjutkan pembangunan

infrastruktur yang telah menjadi program utama pada periode pertama

kepemimpinannya. Kedua, pengembangan sumber daya manusia (SDM),

dengan menjamin kesehatan anak-anak sekolah dan meningkatkan kualitas

pendidikan Visi ketiga, investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka

sebesar-besarnya lapangan pekerjaan. Keempat, melanjutkan reformasi

birokrasi dan struktural agar lembaga-lembaga makin sederhana dan lincah.

Kelima, menjamin penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) yang fokus dan tepat sasaran.

Sementara itu, Kapolri Jend. Pol. Drs. Idham

Azis, M.Si dalam salah satu program prioritasnya

memberikan penekanan pada kebijakan

menghasilkan SDM Unggul. Hal ini sejalan dengan

program prioritas utama presiden Joko Widodo

yaitu Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan

teknologi, mengundang talent-talent global untuk bekerja sama dengan

pemerintah. Di samping itu, Kerja sama dengan industri juga penting

dioptimalkan serta penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke

seluruh pelosok negeri.



Upaya untuk menghasilkan SDM unggul di lingkungan Polri antara lain

dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan Polri, namun demikian SDM

unggul hanya bisa dilakukan program pendidikan yang dilaksanakan adalah

pendidikan yang bermutu. Selanjutnya pendidikan yang bermutu hanya bisa

dilakukan jika satuan pendidikan di lingkungan Polri menerapkan system

penjaminan SDM mutu. Menurut Joremo S. Arcaro mutu adalah gambaran dan

karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan dalam

memuaskan kutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian

mutu mencakup input, proses dan output pendidikan. Ace Suryadi dan H.A.R

Tilaar menjelaskan bahwa mutu pendidikan adalah merupakan kemampuan

sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan

nilai tambah faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya

Untuk menjadi anggota Polri, setiap individu harus

mengikuti pendidikan pembentukan, sedangkan untuk

pengembangan kompetensi dan profesionalitasnya,

anggoa Polri mendapatkan pendidikan pengembangan.

Pendikan pembentukan atau Diktuk terdiri dari Diktuk Tamtama, Diktuk Bintara

dan Diktuk Perwira. Sementara pendidikan pengembangan juga diberikan

kepada tamtama, bintara dan tamtama. Pendidikan pengembangan yang

dilaksanakan di Polri terdiri dari pendidikan pengembangan spesialisasi

(Dikbangspes) dan pendidikan pengembangan umum (dikbangum).

Dikbangspes diarahkan pada kemampuan spesifik dan spesialis fungsi

kepolisian, sedangkan dikbangum diarahkan pada peningkatan kompetensi

bidang manajerial, kepemimpinan dan ilmu kepolisian.

Pendidikan merupakan pintu masuk seseorang untuk bisa menjadi

anggota Polri melalui jalur pendidikan pembentukan, baik untuk tingkat

perwira, bintara dan tamtama. Untuk menjadi anggota Polri, masyarakat

umum bisa mendaftar untuk mengikuti pendidikan pembentukan (diktuk)

menjadi perwira, bintara dan tamtama. Penerimaan sebagai perwira Polri



mensyaratkan calon peserta adalah lulusan pendidikan menengah untuk

program sarjana terapan kepolisian dan lulusan sarjana untuk program

Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Diktuk perwira dilaksanakan di

kampus Akademi Kepolisian Semarang. jangka waktu pendidikan untuk

sarjana Terapan Kepolisian adalah 4 tahun, sedangkan untuk SIPPS selama

6 bulan. lulusan dari program sarjana Terapan Kepolisian dan SIPSS

mendapatkan pangkat Inspektur Dua (Ipda). selanjutnya diktuk untuk bintara

mensyarakatkan calon peserta didiknya lulusan pendidikan menengah.

pendidikan diselenggarakan di Sekolah Polisi Negara (SPN) yang ada di Polda

di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk diktuk bintara khusus wanita

dilaksanakan di Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) di Jakarta. Lulusan diktuk

bintara mendapatkan pangkat Brigadir Dua (Bripda). Sementara itu diktuk

tamtama hanya dibuka sesuai keperluan dan bukan untuk fungsi kepolisian,

tetapi hanya tertentu seperti brimob dan pol air. Lulusan diktuk brimob

mendapatkan pangkat Bhayangkara Dua (Bharada). Di samping itu juga ada

pendidikan pengembangan yang bertujuan mengembangkan kompetensi

anggota Polri sesuai dengan bidang pekerjaannya atau keahliannya.

Upaya Polri untuk membangun SDM yang unggul dan professional

merupakan bagian dari Grand Strategi Polri pada tahap III yang disebut

dengan Partnership Building dalam periode 2011 – 2015). Inti dari kebijakan

Polri pada tahap tahap 3 yang disebut dengan tahap Service for Exellence

pada tahun 2016–2025. Fokus Polri adalah Membangun kemampuan

pelayanan public yang unggul, mewujudkan good government, best practice

polri, profesionalisme SDM. Implementasi teknologi, infrastruktur matfasjas

guna membangun kapasitas polri (capacity building) yang kredibel di mata

masyarakat nasional, regional dan international. Kebijakan ini kemudian

diterjemahkan menjadi program Promoter yang merupakan sebutan dari

professional, modern, dan terpercaya.

Tiga suku kata Prometer kata tersebut dimaknai kata “Profesional” yang

tercermin dalam kualitas dan kompetensi SDM Polri yang semakin meningkat



dari waktu ke waktu, baik dari aspek knowledge (pengetahuan), skill

(keterampilan) maupun attitude (perilaku). Peningkatan kualitas kompetensi

Polri ini, dapat diperoleh dari peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan,

serta melakukan pola-pola Pemolisian yang dilakukan berdasarkan prosedur

baku yang dapat dilaksanakan dan dapat diukur tingkat keberhasilannya. Kata

”Modern” diwujudkan melalui penggunaan teknologi dalam mendukung kinerja

Polri dalam proses penegakan hukum, pelayanan masyarakat, termasuk

pemenuhan alat material khusus (almatsus) dan alpakam yang semakin

canggih seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. Terakhir,

kata”Terpercaya” dimanifestasikan dengan dilakukannya reformasi internal

institusi Kepolisian menjadi lembaga negara yang bersih dan bebas KKN agar

tercipta proses penegakan hukum yang objektif, transparan, akuntabel, dan

berkeadilan.

Selanjutnya mengacu pada promoter, dirumuskan program kerja yang

akan menjadi pedoman untuk mencapai target kinerja yang akan dilakukan

Polri dan jajaran guna menciptakan Polri yang profesional, modern dan

terpercaya. Oleh karenanya, program kerja optimalisasi aksi Kapolri sebagai

7 program prioritas dimaksud meliputi mewujudkan sumber daya manusia

yang unggul, memantapkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, menguatkan penegakan hukum yang profesional dan

berkeadilan. selanjutnya Kapolri juga akan memprioritaskan dan

memantapkan manajemen media, menguatkan sinergi kepolisian, pendataan

kelembagaan dan penguatan pengawasan.

Polri memiliki beberapa jenis satuan pendidikan, yaitu: perpendidikan

tinggi, sekolah dan Pusat pendidikan (pusdik). Perpendidikan tinggi yang

dimiliki oleh Polri adalah Akademi Kepolisian dan Sekolah Tinggi Ilmu

Kepolisian. Sekolah yang dimiliki Polri, adalah: Sekolah Staf dan

Kepemimpinan (Sespim), Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan), dan Sekolah

Polisi Negara (SPN) yang berada di Polda-Polda. Sementara untuk Pusdik,



terdiri dari: Pusdik Lalulintas, Pusdik Brimob, Pusdik Bimas, Pusdik Intelkam,

Pusdik Administrasi.

Dalam Peraturan Kapolri no. 14 tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan

Polri disebutkan bahwa Satuan pendidikan Polri melakukan pengelolaan mutu

pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan

(stakeholder). Namun sampai saat ini baru STIK yang sudah menjalankan

kebijakan tersebut, sedangkan satuan pendidikan lainnya yang lainnya belum

ada. Hal ini akan berisiko mutu pendidikan yang dihasilkan oleh satuan

pendidikan yang dimiliki Polri akan dipertanyakan. Di samping itu, beberapa

satuan Pendidikan Polri pernah mengalami kesulitan dalam operasional

Pendidikan, antara lain:

1. Diklat reserse yang berlokasi di Megamendung Bogor Jawa barat sempat

dipertanyakan kewenangannya mengelola Pendidikan untuk penyidik PNS

karena pimpinan organisasinya hanya berpangkat setingkat eselon III,

sedangkan atasan para penyidik PNS adalah setingkat eselon II di

kementerian. Masalah itu telah dituntaskan dengan penyesuaian

organisasi dimana saat ini Diklat Reserse dipimpinan oleh pejabat

setingkat eselon II. Hal tersebut dilakukan Berdasarkan Perpres No. 5

Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun

2010 Tentang Stok Polri Dan Berdasarkan Perkap Kapolri No. 6 Tahun

2017 Tentang Stok Tingkat Mabes Polri,

2. Kewenangan Polri menerbitkan SIM dan STNK digugat pada tahun 2015

dan ingin dialihkan kepada Kementerian Perhubungan, salah satunya

disebabkan petugas penpendidiksan SIM dan STNK belum memiliki

kompetensi yang tersertikasi. Kasus ini diatasi dengan dilakukan sertifikasi

profesi petugas regident lantas Polri oleh Lembaga Sertifikasi Polri

bekerjasama dengan Badan Nasional Standar Profesi (BNSP).

3. Lulusan Diklat Reserse Polri dinilai belum setara dengan lulusan PKN I

LAN RI dan Lemhanas. Hal ini disebabkan kurikulumnya belum

mengakomodasi materi-materi terkait dengan pimpinan nasional, tetapi



masih focus pada kepemimpinan Polri. Akibatnya lulusan Diklat Reserse

masih harus mengikuti Lemhanas jika akan diberikan jabatan structural di

luar Polri. Hal ini diatasi dengan melakukan penyempurnaan kurikulum,

namun lulusannya relative sulit untuk menempati jabatan structural di luar

Polri.

4. Keinginan Polri untuk menyelenggarakan PKN tingkat II di Pusdikmin Polri

Bandung, sampai saat ini belum bisa diwujudkan karena pimpinan

Pusdikmin baru pejabat eselon III.

Beberapa faktor yang menyebabkan masalah pada satuan Pendidikan

Polri di atas terjadi antara lain karena:

1. Belum adanya payung hukum yang mengatur secara teknis penjaminan

mutu pada satuan Pendidikan Polri selain perpendidikan tinggi Polri

2. Belum adanya unit kerja yang melakukan system penjaminan mutu internal

di satuan Pendidikan Polri

3. Belum ada dokumen sistem penjaminan mutu pada satuan Pendidikan

Polri

4. Belum adanya Lembaga akreditasi yang bisa mewadahi akreditasi satuan

Pendidikan Polri

5. Belum ada data tentang mutu Pendidikan Polri, sehingga tidak diketahui

bagaimana kondisi mutu Pendidikan

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dalam proyek perubahan ini

akan dikembangkan pengelolaan mutu pendidikan Polri. Namun demikian

untuk dapat melakukan pengelolaan mutu Pendidikan Polri yang efektif,

project leader tidak bisa bekerja sendiri dan harus melakukan kolaborasi, baik

dengan stakeholder internal maupun eksternal. Berdasarkan kondisi tersebut,

proyek perubahan yang akan dirancang diberi judul “Pengembangan Standar

Penjaminan Mutu Pendidikan di Lingkungan PolriPolri”, yang akan

dilaksanakan secara bertahap yaitu pada jangka pendek, menengah dan

Panjang. Diharapkan melalui proyek perubahan ini kebijakan pemerintah

terkait mutu Pendidikan dapat dijalankan oleh Polri dan pengelolaan



Pendidikan berorientasi pada mutu, sebagaimana harapan Presiden agar

Indonesia bisa menghasilkan SDM yang unggul.

B. Nama Gagasan Perubahan dan Deskripsi

Proyek perubahan ini berjudul: “Pengembangan Standar Penjaminan

Mutu Pendidikan di Lingkungan Polri”

Pendidikan yang bermutu merupakan pendidikan yang menghasilkan

lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan

menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi

masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan yang

bermutu tersebut, maka Lemdiklat Polri perlu memiliki Sistem Penjaminan

Mutu Pendidikan, yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI)

yang dilaksanakan oleh satuan Pendidikan Polri dan Sistem Penjaminan Mutu

Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh LAN RI atau

Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Satu komponen lain terkait dengan

penjaminan mutu adalah ketersediaan pangkalan data pendidikan polri

sebagai dasar pelaksanaan SPMI dan SPME yang dikelola oleh setiap satuan

pendidikan Polri dan Lemdiklat Polri. Sementara itu Akreditasi Lembaga Diklat

bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan Diklat

yang dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur Lembaga Diklat.

Sistem penjaminan mutu tersebut yang belum dimiliki oleh satuan pendidikan

Polri, kecuali STIK-PTIK.

Untuk melaksanakan proyek perubahan, project leader membagi

tahapan kegiatan dalam tiga milestone. Milestone jangka pendek dalam

proyek perubahan difokuskan pada: (1) Telaksananya komunikasi dan

koordinasi dengan tim efektif proyek perubahan dalam upaya membentuk

kesamaan pemahaman tentang proyek perubahan yang akan dilaksanakan,

(2) Terlaksananya komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder internal

dan eksternal dalam upaya mendapatkan persetujuan untuk menjadi sasaran

atau objek dari kegiatan proyek perubahan, (3) tersedianya data tentang mutu



Pendidikan Polri, (4)Tersusunnya dokumen sistem penjaminan mutu

Pendidikan Polri, dan (5) Tersusunnya draf awal Peraturan Kalemdiklat Polri

tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan polri.

Milestone jangka menengah difokuskan: (1) Tersedianya Panduan

Organisasi Mutu Pendidikan Polri, (2) Tersusunnya proposal usulan

pembentukan unit penjaminan mutu di satuan pendidikan Polri, (3)

terlaksananya pokja pembahasan draft Peraturan Kalemdiklat Polri tentang

sistem penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan polri, (4) Mengajukan draf

Kalemdiklat Polri tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan

polri kepada divkum polri, dan (5) tersedianya manual mutu pendidikan Polri.

sementara itu itu kegiatan pada milestone jangka panjang, terdiri dari: (1)

Mengajukan usulan perubahan perubahan perkap struktur organisasi dan tata

kerja tingkat Mabes Polri untuk memasukkan unit penjaminan mutu di bawah

satuan pendidikan yang dikelola langsung oleh Lemdiklat, (2) Mengajukan

usulan perubahan perubahan perkap struktur organisasi dan tata kerja tingkat

Polda untuk memasukkan unit penjaminan mutu di bawah SPN, (3)

Tersedianya pangkalan data pendidikan dan pelatihan Polri yang terintegrasi

secara nasional, (4) terlaksananya anev mutu Pendidikan Polri, dan (5)

menginisiasi pendirian Lembaga Akreditasi Pendidikan TNI-Polri

C. Tujuan Proyek Perubahan

Secara spesifik tujuan proyek perubahan yang akan dilaksanakan adalah

sebagai berikut.

1. Tujuan Jangka Pendek

a. Telaksananya komunikasi dan koordinasi dengan tim efektif proyek

perubahan dalam upaya membentuk kesamaan pemahaman tentang

proyek perubahan yang akan dilaksanakan.

b. Terlaksananya komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder

internal dan eksternal dalam upaya mendapatkan persetujuan untuk

menjadi sasaran atau objek dari kegiatan proyek perubahan.



c. Tersedianya data tentang mutu Pendidikan Polri

d. Tersusunnya dokumen sistem penjaminan mutu Pendidikan Polri

e. Tersusunnya draf awal Peraturan Kalemdiklat Polri tentang sistem

penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan polri

2. Tujuan Jangka Menengah

a. Tersedianya Panduan Organisasi Mutu Pendidikan Polri

b. Tersusunnya proposal usulan pembentukan unit penjaminan mutu di

satuan pendidikan Polri

c. Terlaksananya pokja pembahasan draft Peraturan Kalemdiklat Polri

tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan polri

d. Mengajukan draf Kalemdiklat Polri tentang sistem penjaminan mutu

pendidikan dan pelatihan polri kepada divkum polri

e. Tersedianya manual mutu pendidikan Polri

3. Tujuan Jangka Panjang

a. Mengajukan usulan perubahan perubahan perkap struktur organisasi

dan tata kerja tingkat Mabes Polri untuk memasukkan unit penjaminan

mutu di bawah satuan pendidikan yang dikelola langsung oleh

Lemdiklat. .

b. Mengajukan usulan perubahan perubahan perkap struktur organisasi

dan tata kerja tingkat Polda untuk memasukkan unit penjaminan mutu

di bawah SPN

c. Tersedianya pangkalan data pendidikan dan pelatihan Polri yang

terintegrasi secara nasional

d. Terlaksananya anev mutu Pendidikan Polri

e. Menginisiasi pendirian Lembaga Akreditasi Pendidikan TNI-Polri

D. Manfaat Proyek Perubahan

Sejumlah manfaat perubahan yang akan didapat dalam proyek ini

diantaranya:



1. Manfaat bagi Polri

a. Layanan Pendidikan dan organisasi Satuan Pendidikan Polri yang

bermutu

b. Tersedianya dokumen terkait mutu Pendidikan Polri

c. Tingkat kepercayaan stakeholder terhadap Pendidikan Polri

meningkat.

d. Terakreditasinya layanan Pendidikan dan satuan Pendidikan Polri

e. Terwujudnya salah satu program prioritas Kapolri yaitu menciptakan

SDM Polri yang unggul.

f. Meningkatnya citra positif masyarakat terhadapPolri khususnya

satuan Pendidikan Polri.

2. Manfaat bagi Stakeholder

a. Tersedianya layanan Pendidikan Polri yang memenuhi standar mutu

Pendidikan

b. Tersedianya data Pendidikan dan pelatihan Polri

c. Tersedianya Lembaga Pendidikan yang bermutu untuk menjadi

lokasi program peningkatan kompetensi pegawai non Polri.

E. 0utput Kunci (Key Project Deliverables)

Kriteria keberhasilan yang menjadi output kunci dari proyek perubahan

ini disajikan dalam tabel berikut.

No Output Deskripsi

Jangka Pendek

1 Laporan tentang mutu pendidikan Polri

Dokumen yang memuat informasi tentang kondisi mutu dari satuan pendidikan Polri ditinjau dari 8 komponen pendidikan Polri

2 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Polri

Dokumen yang memuat system penjaminan mutu internal dan eksternal

3 Draft Peraturan Kalemdiklat Polri tentang sistem penjaminan mutu pendidikan

Dokumen yang memuat paying hokum dalam pengelolaan mutu di lembaga pendididikan dan Pelatihan Polri



No Output Deskripsi

dan pelatihan polri

Jangka Menengah

1 Panduan Organisasi Mutu Pendidikan Polri

Dokumen yang memuat organisasi dan uraian tentang tugas peran dan fungsi organisasi mutu

2 Proposal usulan pembentukan unit penjaminan mutu di satuan pendidikan Polri

Dokumen memuat latar belakang, tujuan, bentuk dan tugas serta peran unit penjaminan mutu satuan pendidikan Polri

3 Menyusun manual mutu pendidikan Polri

Dokumen yang memuat prosedur penjaminan mutu pendidikan Polri

Jangka Panjang

1 Usulan perubahan sotk mabes Dokumen yang memuat usulan perubahan SOTK Mabes Polri yang memasukan unit penjaminan mutu di bawah lemdiklat Polri dan satuan pendidikan Polri

2 Usulan perubahan sotk polda Dokumen yang memuat usulan perubahan SOTK Polda yang memasukan unit penjaminan mutu di bawah Sekolah Polisi Negara (SPN)

3 Pangkalan data pendidikan dan pelatihan Polri yang terintegrasi secara nasional

Dokumen yang memuat pengertian, prinsip, fungsi, jenis data, dan kelembagaan pangkalan data

4 Laporan hasil anev Dokumen yang memuat hasil monitoring dan evaluasi mutu pendidikan Polri setelah penerapan perkalemdiklat tentang system penjaminan mutu pendidikan Polri dan pembentukan unit kerja penjaminan mutu pada satuan pendidikan Polri

5 Proposal pembentukan Lembaga akreditasi mandiri pendidikan TNI-Polri

Dokumen yang memuat usulan pembentukan Lembaga akreditasi mandiri untuk pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh TNI dan Polri



BAB II

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. Roadmap/Milestone Proyek Perubahan

Proyek perubahan yang akan dilakukan dibagi dalam 3 tahapan, yaitu

jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam setiap tahapan tersebut,

terdapat beberapa kegiatan dan target output yang ingin dihasilkan. Tahapan

jangka pendek dilaksanakan selama masa off campus. Tahapan jangka

menengah dilaksanakan sejak selesai pendidikan sampai dengan durasi

waktu 1 tahun. Sementara itu untuk tahapan jangka panjang dilaksanakan

dalam waktu dua tahun. Rincian kegiatan pada milestone jangka pendek,

menengah dan panjang, disajikan dalam tabel di bawah ini.

JANGKA PENDEK

No. Tahap Utama Output Waktu

1 Melakukan koordinasi dengan tim proyek perubahan dalam.

print, undangan, daftar hadir

M2 Sept – M2 Nop

2020

2 Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder internal

Surat dukungan, foto dan video testimoni

M2 – M3 Sept 2020

3 Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder eksternal

Surat dukungan, foto

dan video testimoni

M3 – M4

Sept 2020

4 Mengumpulkan data tentang mutu Pendidikan Polri

Data mutu Pendidikan Polri

M3 – M4

Sept 2020

5 Menyusun dokumen _ystem penjaminan mutu Pendidikan Polri

Undangan, daftar hadir, notule, dokumen sistem penjaminan mutu Pendidikan Polri

M1 – M3 Okt 2020



JANGKA PENDEK


6 Menyusun draf awal Peraturan Kalemdiklat Polri tentang sstem penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan polri

Undangan, notulen, dokumen draft perkalemdiklat

M3 Okt – M2 Nop 2020

JANGKA MENENGAH


1 Menyusun Panduan Organisasi Mutu Pendidikan Polri

Undangan pokja, daftar hadir, laporan kegiatan, Dokumen Panduan Organisasi Mutu Pendidikan Polri

Jan – Peb 2021

2 Menyusun proposal usulan pembentukan unit penjaminan mutu di satuan pendidikan Polri

Undangan pokja, daftar hadir, laporan kegiatan, Dokumen usulan pembentukan unit penjaminan mutu di satuan pendidikan Polri

Mar 2021

3 Melaksanakan pokja pembahasan draft Peraturan Kalemdiklat Polri tentang _ystem penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan polri

Undangan pokja, daftar hadir, laporan kegiatan, Dokumen draft Peraturan Kalemdiklat Polri tentang _ystem penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan polri

April 2021

4 Mengajukan draf peraturan Kalemdiklat Polri tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan polri kepada divkum polri

Surat dari Kalemdiklat Polri dan draft peraturan kalemdiklat Polri

Mei 2021

5 Menyusun manual mutu pendidikan Polri

Undangan pokja, daftar hadir, laporan kegiatan, Dokumen manual mutu pendidikan Polri

Juni 2021



JANGKA PANJANG


1 Mengajukan usulan perubahan perubahan perkap struktur organisasi dan tata kerja tingkat Mabes Polri untuk memasukkan unit penjaminan mutu di bawah satuan pendidikan

Surat dan dokumen usulan perubahan Perkap

Juli 2021

2 Mengajukan usulan perubahan perubahan perkap struktur organisasi dan tata kerja tingkat Polda untuk memasukkan unit penjaminan mutu di bawah SPN

Surat dan dokumen usulan perubahan Perkap

Agustus

2021

3 Mengembangkan pangkalan data pendidikan dan pelatihan Polri yang terintegrasi secara nasional

Sprint, undangan pokja,

daftar hadir,

Sept – Okt

2021

4 Melakukan anev mutu Pendidikan Polri

Sprint. Laporan hasil anev

November 2021

5 Menginisiasi pembentukan Lembaga akreditasi mandiri pendidikan TNI-Polri

Undangan rapat, daftar hadir, dokumen yang memuat konsep Lembaga akreditasi mandiri pendidikan TNI- Polri

Januari 2022

B. Tata Kelola Proyek Perubahan

1. Tim Pelaksana Proyek Perubahan

a. Mentor : Brigjen Pol. Rudi Darmoko, S.I.K., MM

b. Coach : Ir. Ambar Rahayu, MNS

c. Project Leader : KBP. Budi Suryanto, SH., MH

d. Pokja I

1) Koord. : AKBP Helfetia Susanawaty, S.H., M.H.

2) Anggota : 1. Ipda Dwi Heri Setyaningsih



2. Shinta Novita Sari, SE., MA

3. Yunita Dewi Lestari

e. Pokja II :

1) Koord. : AKBP Tri Wiyani, S.Pd.

2) Anggota : 1.

2.

Iptu Annisaa Yusuf, S.T.K.

Siti Sopiah

3. Nur Alih, SE.

4. Nuzulul Akbar Dwi Cahyo

2. Tata Kelola Kerja Tim Pelaksana Proyek

a. Mentor:

1) Memberikan dukungan dalam rancangan dan implementasi

proyek perubahan

2) Memberikan kesepakatan dan persetujuan atas proposal proyek

perubahan, memberikan bimbingan dan dukungan penuh kepada

project leader dalam pelaksanaan proyek perubahan

b. Coach:

1) Memberikan motivasi, arahan/konsultasi dan memantau

kegiatan yang dilaksanakan dalam proyek perubahan

c. Project Leader:

1) Merancang proyek perubahan, melakukan eksekusi terhadap

keseluruhan tahap yang telah dirancang dengan

mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki

d. Pokja I :

1) Mempersiapkan dokumen-dokumen dan melaksanakan

kegiatan koordinasi dengan stakeholders

2) mendokumentasikan berbagai dokumen yang terkait dengan

proyek perubahan.

e. Pokja II :

1) Merancang produk-produk proper



2) menyusun laporan proper

3) merancang video pameran dan paparan proper

C. Identifikasi dan Analisis Stakeholder

Dalam upaya mengefektifkan pelaksanaan proyek perubahan, project

leader melakukan kolaborasi. Proses kolaborasi yang dikembangkan meliputi

stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Pengertian Stakeholder adalah

semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok

masyarakat, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap sebuah

organisasi/ perusahaan dan isu/ permasalahan yang sedang diangkat.

Keberadaan stakeholder dalam kegiatan proyek perubahan ini akan diperlukan

untuk membantu mengembangkan tujuan proyek perubahan tersebut.

1. Stakeholder Internal meliputi:

a. Biro Jianbang Lemdiklat Polri

b. Biro Kurikulum Lemdiklat Polri

c. Biro Bindiklat Lemdiklat Polri

d. LSP Polri

e. Lembaga Penjaminan Mutu STIK PTIK

a. Lembaga Penjaminan Mutu Akpol

b. Sespim Lemdiklat Polri

c. Setukpa

d. Pusdikmin Polri

e. Pusdik Intelkam Polri

f. Pusdik Brimob

g. Pusdik Bimas Polri

h. Pusdik Tugas Umum Polri

i. Pusdik Lantas

j. Diklat Reserse

k. SPN



2. Stakeholder Eksernal meliputi:

a. LAN RI

b. Lemhanas

c. Badan Akreditasi Nasional – PT

d. SSDM Polri

e. Divkum Polri

f. Biro Kepegawaian Kejakgung RI

g. PT. KAI (Polsuska)

h. Kementerian kehutanan dan lingkungan hidup (Polhutan)

i. Kementerian Dalam Negeri (Pol PP)

Berdasarkan pengaruh dan kepentingannya, stakeholders dapat

dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

1. Stakeholder Promotors, yaitu stakeholder/orang-orang yang harus

benar-benar dilibatkan dan yang membawa pengaruh terbesar dalam

proyek perubahan..

2. Stakeholder Latents, yaitu stakehoder/ orang-orang dengan pengaruh

tinggi namun kepentingannya rendah. Stakeholders ini bisa sangat

membantu jika dapat diyakinkan akan pentingnya proyek perubahan;

3. Stakeholder Defendents, yaitu stakeholder/ orang-orang yang memiliki

ketertarikan yang tinggi, tapi memiliki kekuatan yang kecil. khususnya

dalam komunikasi.

4. Stakeholder Apathetics, yaitu stakehoders/ orang-orang yang pengaruh

rendah dan kepentingan rendah, mereka tidak peduli terhadap proyek

perubahan karena menjadi stakeholder secara kebetulan

berdasarkan klasifikasi di atas, maka dilakukan pengelompokkan

stakeholder yang terkait dengan proyek perubahan, sebagai tampak pada

gambar di halaman berikut.



D. Identifikasi Potensi Kendala dan Strategi Mengatasinya

No Kendala Strategi Mengatasi

1 Waktu pelaksanaan proyek perubahan yang sangat terbatas, yaitu kurang lebih 3 (tiga) bulan, sehingga dapat mempengaruhi hasil capaian proyek perubahan

Mematuhi secara ketat jadwal yang sudah disusun

2 Situasi pandemi covid 19 yang berdampak pada interaksi secara langsung dengan stakeholder

Menggunakan berbagai media komunikasi yang bisa mempermudah komunikasi terutama penggunaan teknolong meeting seperti zoom, WA video dan lain-lain

3 Kesibukan project leader sebagai Kabag perencanaan STIK PTIK yang harus menyiapkan perencanaan anggaran tahun 2021

Melakukan pembagian tugas kepada anggota dan melakukan pengecekan setiap awal atau akhir minggu




dan memastikan penyerapan

anggaran tahun 2020

4 Kemungkinan rotasi dan mutasi pejabat maupun anggota tim efektif yang berdampak pada ketuntasan pekerjaan

Meminta komitmen pejabat atau staf terkait untuk tetap membantu meski sudah pindah dan segera melibatkan staf atau pejabat yang baru

E. Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan pencapaian tujuan proyek

perubahan secara tepat sasaran dan tepat waktu adalah sebagai berikut:

1. Adanya produk hukum dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Kapolri

terkait dengan penjaminan mutu pendidikan, antara lain:

a. UU no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

c. UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

d. Peraturan Kapolri no. 14 tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan

Polri

2. Mentor dalam proper adalah pejabat yang memiliki kapasitas dan

kewenangan terkait penyelenggaraan Pendidikan, khususnya di STIK

PTIK.

3. Komunikasi yang terbangun selama ini dengan sebagian stakeholder

internal dan eksternal sehingga memudahkan dalam mendapatkan

dukungan maupun masukan terkait penyusunan produk



BAB III

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. Pelaksanaan Tahapan Proyek Perubahan

Setelah rancangan proyek perubahan disetujui project leader segera

melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam milestone

jangka pendek. Uraian aktivitas dari milestone jangka pendek disajikan di

bawah ini.

Deskripsi dari setiap kegiatan yang dilakukan di milestone jangka pendek

dan kegiatan jangka menengah yang dilakukan di jangka pendek disajikan di

bawah ini.

1. Rapat Tim Efektif

Tim efektif dibentuk dengan surat

perintah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu

Kepolisian (STIK) no. Sprint/657/IX/

HUK.6.6./2020/STIK tanggal 8 September

2020. Berdasarkan surat perintah tersebut,

project leader mengadakan rapat tim efektif

pada tanggal dengan agenda penjelasan isi rancangan proper dan

mengharapkan dukungan staf yang namanya mau dalam tim efektif dalam

pelaksanaan proyek perubahan meskipun ada kesibukan pekerjaan rutin.

Selanjutnya project leader membagi tugas kepada masing-masing

kelompok agar bisa segera melakukan tugas yang dengan baik. Rapat

dilaksanakan di Gedung Rektorat STIK.

2. Kolaborasi dengan Stakeholder Internal

Kolaborasi dengan stakeholder diawali dengan melakukan

komunikasi dan koordinasi dengan para pejabat dari instansi yang telah

direncanakan menjadi stakeholder internal, yang terdiri dari: (a) Lembaga



Penjaminan Mutu Sespim Lemdiklat Polri, (b) Sepolwan, (c) Diklat

Reserse, (d) Koordinator Widyaiswara Hasil-hasil komunikasi dan

dokumentasi kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder

internal disajikan di bawah ini.

a. Sespim Lemdiklat Polri

Komunikasi dengan Sespim Lemdiklat Polri Lemdiklat Polri

dilaksanakan pada tanggal Oktober 2020 di kantor Sespim Lemdiklat

Polri Lembang Bandung. Pejabat yang ditemui adalah KBP. Untung

Widiatmoko, S.I.K, M.H., selaku Seslem Sespim Lemdiklat Polri.

Dalam pertemuan tersebut, project leader menjelaskan maksud

kedatangan dan isi dari rancangan proper yang akan dilaksanakan.

Di samping itu, project leader juga meminta informasi terkait tentang

penggunaan metode pembelajaran kolaboratif di Sespim Lemdiklat

Polri, meminta masukan terkait produk proper yang akan dibuat, dan

meminta dukungan pelaksanaan proper, serta meminta masukan

terkait dengan prosedur penyusunan peraturan kalemdiklat tentang

standar proses pembelajaran.

Seslem Sespim menjelaskan bahwa Sespim

Lemdiklat Polri bertugas menyelenggara-

kan, menyusun, merumuskan program

pendidikan, pengajaran, pelatihan,

bimbingan atau pemeliharaan disiplin

perwira siswa di lingkungan Sespim

Lemdiklat Polri. Dalam melaksanakan tugas Sespim Lemdiklat Polri

menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan rencana pendidikan, mengawasi dan

mengendalikan pelaksanaannya;

2) pelaksanaan koordinasi penyusunan perangkat kendali

pendidikan Sespim Lemdiklat Polri;

3) pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan



pelaksanaan operasi pembelanjaran dan pelatihan pada Sespim

Lemdiklat Polri;

4) pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan

pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh para Gadik, dosen

dan pembina;

5) pelaksanaan administrasi pendidikan termasuk alins dan

alongins, instruktur dan pembina; dan

6) perencanaan dan evaluasi terhadap tujuan materi pendidikan

serta pembuatan laporan mengenai hasil pendidikan.

Sespim bertugas melaksanakan pendidikan

pengembangan umum dalam bidang kepemimpinan

dan manajerial. Di samping itu melaksanakan

pendidikan pengembangan spesialis bagi perwira

Polri. Program pendidikan yang dilaksanakan di Sespim Lemdiklat

Polri adalah: Sespimma, Sespimmen, dan Sespimti.

Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) diselenggarakan

untuk meningkatkan kemampuan Perwira Pertama sebagai asisten

manajer tingkat menengah dan sebagai pimpinan staf yang

profesional. Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen)

diselenggarakan untuk mengembangkan Perwira Menengah agar

memiliki kemampuan manajerial tingkat menengah dan sebagai

pimpinan staf yang profesional. Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi

(Sespimti) diselenggarakan untuk mengembangkan kemampuan

Komisaris Besar Polisi agar memiliki kompetensi sebagai manajer

dan pemimpin Polri tingkat tinggi

Salah satu kegiatan penjaminan mutu yang dilakukan oleh Sespim

adalah Dalam proses penyusunan kurikulum dan bahan ajar, dimana

Sespim Lemdiklat Polri terlibat dalam kegiatan kelompok kerja yang

diselenggarakan setiap tahun. pelaksana pokja adalah Bagian

Kurhanjardibangkum Rokurlum Lemdiklat Polri. Untuk kurikulum



biasanya pokja dilaksanakan sebelum Pendidikan di mulai.

Sedangkan untuk bahan ajar dilaksanakan saat pembelajaran

berlangsung, dan bahan ajar yang disusun adalah bahan ajar untuk

mata pelajaran baru, dan revisi dilakukan terhadap bahan ajar yang

dianggap isinya perlu diperbaharui muatannya maupun contoh-

contoh agar sesuai dengan perkembangan situasi aktual dan ilmu

pengetahuan yang berkembang.

Kurikulum yang dibahas di meliputi petunjuk umum dan silabus.

terkait dengan pembelajaran, subtansinya masuk di dalam petunjuk

umum dan silabus. Setelah dilihat secara spesifik ternyata dalam

petunjuk Kurikulum Sespim Lemdiklat Polri,

Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Sespim Lemdiklat Polri

disajikan di bawah ini.

SUBSTANSI KOLABORASI

Kolaborasi dengan Sespim Lemdiklat Polri Sespim Polri ditunjukkan dukungan agar sistem penjaminan mutu pendidikan Polri bisa segera direalisasi dengan diterbitkannya peraturan kalemdiklat dan di Sespim dapat dibentuk satu bagian baru yaitu bagian penjaminan mutu yang bertanggung jawab langsung kepada Kasespim Lemdiklat Polri.

b. Sepolwan

Komunikasi dengan Sepolwan dilaksanakan pada tanggal 3

September 2020 di kampus Sepolwan Jakarta. Pejabat yang ditemui

adalah KBP. Nurmeiningsih, S.I.K., selaku Kasepolwan.




penjaminan mutu di Sepolwan, meminta masukan terkait produk

proper yang akan dibuat, dan meminta dukungan pelaksanaan

proper, serta meminta masukan terkait dengan penyusunan

peraturan kalemdiklat tentang sistem penjaminan mutu pendidikan



Polri.

Dalam pertemuan tersebut, KBP.

Nurmeiningsih, S.I.K. menjelaskan bahwa

Sepolwan bertugas menyelenggarakan

pendidikan pendidikan pembentukan bagi

calon polisi wanitta (polwan). Di samping itu,

Sespolwan juga melaksanakan pendidikan

pengembangan bagi anggota Polwa. Dalam melaksanakan tugas,

Sepolwan menyelenggarakan fungsi:

1) perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Diklat sesuai bidang

khusus masing-masing;

2) penyusunan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Renja

dan anggaran, Sarpras, ketatausahaan dan urusan dalam;

3) pengkoordinasian teknis pengajaran, dan pengawasan Gadik dan

Gadikan dalam proses pembelajaran dan melaksanakan

pembinaan karier terhadap Gadik dan Gadikan; dan

4) pelaksanaan bimbingan dan pengasuhan mental siswa

Sepolwan memiliki visi yaitu Terwujudnya Sepolwan sebagai

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri yang menuju pada World

class education yang mampu menghasilkan Bintara Polwan,

Pama/Bintara Polwan PPA, Pama/Bintara Polwan Negosiator, Pama

Beladiri Polri, dan pelatihan-pelatihan lainnya yang profesional,

modern dan terpercaya dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan

pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan

dalam misi Sepolwan yang mencerminkan koridor tugas-tugas

sebagai berikut:

1) dalam melaksanakan tugas selalu memberikan jaminan dan

perlindungan Hak Asasi Manusia kepada pendidik, tenaga

kependidikan dan peserta didik secara adil, jujur, dan transparan;



2) meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga

kependidikan guna mendukung pelaksanaan program

pendidikan dan pelatihan;

3) melaksanakan pendidikan dan pelatihan berdasarkan

kompetensi yang ingin dicapai disesuaikan dengan tuntutan dan

perkembangan situasi kamtibmas;

4) penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam proses

pembelajaran melalui e-Library dan e-Learning;

5) meningkatkan kerjasama dan koordinasi di bidang pendidikan

secara internal dan eksternal dalam rangka capacity building;

Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Kasepolwan disajikan di

bawah ini.


Secara implisit Sepolwan memiliki kebijakan penjaminan mutu yang tergambar dalam rumusan misinya. Pihak Sepolwan sangat menginginkan adanya unit kerja penjaminan mutu di Sepolwan, mengingat jumlah peserta dan program pendidikan yang diselenggarakan dari waktu ke waktu juga meningkat. Oleh karena itu, Sepolwan sangat mendukung dan mengapresisi proyek perubahan ini dan mengharapkan dapat direalisasikan menjadi kebijakan pimpinan Polri khususnya Lemdiklat dalam waktu yang tidak terlalu lama.

c. Diklat Reserse

Komunikasi dengan Diklat Reserse dilaksanakan pada

tanggal 4 September 2020 di Kampus Diklat Reserse

Lembang bandung. Pejabat yang ditemui adalah KBP.

Agus Santoso, S.I.K., selaku Wakadiklat Reserse Lemdiklat Polri.




penggunaan metode pembelajaran kolaboratif di Diklat Reserse ,

meminta masukan terkait produk proper yang akan dibuat, dan



meminta dukungan pelaksanaan proper, serta Meminta masukan

terkait dengan prosedur penyusunan peraturan kalemdiklat tentang

sistem penjaminan mutu pendidikan Polri.

Dalam pertemuan tersebut, Wakadiklat

Reserse menjelaskan bahwa Diklat

Reserse Diklat Reserse merupakan

pusat pendidikan dan pelatihan bidang

penyidikan bertugas menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan penyidikan sesuai bidang khusus masing-

masing dan program pendidikan dan pelatihan lain yang dibebankan

oleh Lemdiklat serta mengelola komponen pendidikan di lingkungan

Diklat Reserse. dalam melaksanakan tugas, Diklat Reserse

menyelenggarakan fungsi:

1) perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian operasional

pendidikan dan pelatihan termasuk penyiapan pengajaran dan

pelatihan;

2) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kalemdiklat Polri dan

Kabareskrim Polri yang berkenaan dengan tugas pokok;

3) pemberian bimbingan dan pengasuhan kepada peserta Diklat;

dan

4) pemeliharaan dan pengembangan kemampuan sumber daya

manusia maupun materiil;

Selain mendidik bagi penyidik Polri, Diklat reserse juga

menyelenggakan pendidikan bagi penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS). Hal ini dilakukan karena kewenangan Polri melakukan

pendidikan dan pembinaan bagi PPNS. Beberapa program

pendidikan di Diklat reserse yang ditujukan bagi PPNS, adalah:

1) PPNS Bea Cukai

2) PPNS Ketenagakerjaan

3) PPNS Kementerian Perdagangan



4) PPNS Metrologi

5) PPNS Perikanan

6) PPNS Pertanian

Sementara itu, program pendidikan yang dilaksanakan bagi anggota

Polri antara lain pendidikan bagian bintara dan perwira penyidikyang

masuk dalam kategori pendidikan pengembagan spesialisasi

(Dikbangspes).

Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Diklat Reserse disajikan

di bawah ini.


Diklat Reserse sangat mengapresiasi dan mendukung proyek perubahan yang bertujuan membangun sistem penjaminan mutu pendidikan Polri. Hal ini penting karena Diklat Reserse merupakan salah satu satuan pendidikan Polri yang menerima peserta didik dari luar Polri yaitu pendidikan bagi penyidik pegawai negeri sipil dari pemda, kementerian atau lembaga.

d. Lembaga Penjaminan Mutu STIK

Komunikasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu STIK dilaksanakan

pada tanggal 8 September 2020 di Kampus STIK Jakarta. Pejabat

yang ditemui adalah KBP. M. Mustaqim, S.I.K., selaku Kepala

Lembaga Penjaminan Mutu STIK.






tugas dan fungsi LPM STIK, meminta masukan terkait produk proper

yang akan dibuat, dan meminta dukungan pelaksanaan proper, serta

Meminta masukan terkait dengan prosedur penyusunan peraturan

kalemdiklat tentang sistem penjaminan mutu pendidikan Polri.



Ka LPM STIK menjelaskan bahwa LPM

bertugas merencanakan, melaksanakan,

serta mengawasi kegiatan evaluasi uji

kompetensi terhadap dosen dan Gadik

serta menjaga standardisasi kelayakan

kualitas dosen dan Gadik yang digunakan dalam proses belajar

mengajar. dalam melaksanakan tugas, LPM menyelenggarakan

fungsi:

1) perumusan standar kompetensi lulusan untuk program Diploma

(D3), Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) Ilmu

Kepolisian;

2) perumusan standar kualitas pendidikan dan program studi

melalui lembaga akreditasi nasional maupun internasional;

3) penetapan standar kualitas bahan ajar yang digunakan untuk

mahasiswa STIK;

4) penetapan standar pencapaian prestasi lulusan sarjana STIK

melalui perangkat evaluasi standar yang disesuaikan dengan

standar kompetensi lulusan;

5) penetapan standar kompetensi tenaga dosen dalam

melaksanakan pembelajaran, pembimbingan tugas akhir, dan

pengujian;

6) perumusan alat evaluasi bagi dosen yang digunakan sebagai

dasar pembinaan karier dan kenaikan pangkat akademik; dan

7) pelaksanaan kerja sama program pengembangan pendidikan

dengan perguruan tinggi dan instansi lain yang terkait;

LPM STIK berperan melakukan sistem penjaminan mutu internal

(SPMI), yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi

oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan

meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana

dan berkelanjutan. SPMI diimplementasikan pada semua bidang



kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang: a. akademik, meliputi

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan b.

nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana

dan prasarana. SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin

perguruan tinggi, setelah disetujui senat atau senat akademik

perguruan tinggi.


STIK merupakan satu-satunya satuan pendidikan Polri yang sudah memiliki sistem penjaminan mutu internal. oleh karena itu LPM STIK sangat mendukung proyek perubahan dan siap berkolaborasi untuk membangun sistem penjaminan mutu pendidikan Polri agar semua satuan pendidikan Polri memiliki landasan hukum dan panduan dalam pelaksanaan penjaminan mutu demi menciptakan kepuasan pada stakeholder pengguna lulusan pendidikan Polri.

e. Biro Kurikulum Lemdiklat Polri

Komunikasi dengan Biro Kurikulum Lemdiklat Polri dilaksanakan

pada tanggal 9 September 2020 di kantor Biro Kurikulum Lemdiklat

Polri Jakarta. Pejabat yang ditemui adalah Brigjen Pol. Drs. Agus

Kuntoro. selaku Kepala Biro Kurikulum Lemdiklat Polri.



hal-hal yang dijelaskan antara lain: Menyampaikan materi RPP,

meminta informasi, terkait dengan penjaminan mutu kurikulum

pendidikan Polri, meminta masukan terkait produk proper yang akan

dibuat, serta meminta dukungan pelaksanaan proper

Karo Kurikukum menjelaskan bahwa Biro

Kurikulum Lemdiklat Polri adalah salah Biro

di bawah Lemdiklat Polri yang bertugas

membuat rencana kegiatan kurikulum dan

Hanjar di lingkungan Lemdiklat. Dalam

melaksanakan tugas, Biro Kurikulum menyelenggarakan fungsi



1) perumusan dan penyusunan kurikulum dan Hanjar Diktuk,

Dikbangum, Dikbangspes dan pelatihan di lingkungan Lemdiklat;

2) pembuatan rencana kegiatan kurikulum dan Hanjar Diklat Polri di

lingkungan Lemdiklat;

3) pelaksanaan revisi kurikulum dan Hanjar Diklat Polri; dan;

4) pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian penerapan

kurikulum dan Hanjar Diklat Polri di lingkungan Lemdiklat;

Pendidikan Pembentukan yang selanjutnya disebut Diktuk adalah

pendidikan yang membentuk dan membekali peserta didik menjadi

pegawai negeri pada Polri. Pendidikan Pengembangan yang

selanjutnya disebut Dikbang adalah pendidikan lanjutan setelah

Diktuk yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai

negeri pada Polri agar memiliki pengetahuan, sikap perilaku

kepemimpinan dan keterampilan teknis. Dikbang Polri terdiri dari

Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum) dan Pendidikan

Pengembangan Spesialisasi atau disebut Dikbangspes.

Dikbangum adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan

manajerial dan kepemimpinan serta keilmuan kepolisian.

Dikbangspes adalah pendidikan untuk meningkatkan dan

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan khusus fungsi

Kepolisian. Sementara itu pelatihan Polri adalah suatu upaya atau

proses, cara perbuatan, kegiatan untuk memberikan, memelihara,

meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai negeri pada

Polri dengan metode yang lebih mengutamakan praktik agar mahir

atau terbiasa untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas, Biro Kurikulum

membuat kelompok kerja yang melibatkan unsur satuan pendidikan,

Biro Kurikulum, Pembina fungsi terkait, dan narasumber yang

memiliki keahlian dalam bidang Pendidikan Polri.

Acuan yang digunakan oleh Biro Kurikulum dalam bekerja adalah



Perkap tentang Sisdik Polri, Peraturan kalemdiklat tentang Kurikulum

Induk dan Peraturan kalemdiklat tentang bahan ajar atau disebut

hanjar. Dalam kurikulum ada 3 komponen utama yang disusun yaitu

petunjuk umum dan silabus serta daftar mata pelajaran yang akan

diberikan kepada peserta didik. Proses pengesahan kurikulum

dilakukan oleh pokja tersebut, sehingga kualitas kurikulum dapat

dijaga. tugas lain dari Biro Kurikulum terkait dengan penyusunan

bahan ajar atau hanjar yaitu materi pelajaran yang disusun

berdasarkan kurikulum untuk digunakan sebagai acuan dalam proses

pembelajaran pada Satuan Pendidikan Polri. Mekanisme penyusunan

hanjar juga melalui kelompok kerja yang diselenggarakan oleh Biro

Kurikulum.

Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Biro Kurikulum dan

dokumentasinya disajikan di bawah ini.


Kolaborasi dengan Biro Kurikulum Lemdiklat Polri pada adanya mekanisme penjaminan mutu kurikulum yang melalui kegiatna pokja baik untuk penyusunan revisi kurikulum maupun penyusunan dan revisi hanjar. Pokja tersebut dilakukan dengan melibatkan unsur satuan pendidikan Polri, pendidik dan narsumber yang memiliki kompetensi terkait dengan kurikulum dan hanjar Polri.

Oleh karena itu Biro Kurikulum sangat mendukung jika penjaminan mutu ini diperkuat dengan adanya sistem penjaminan mutu pendidikan Polri, sehingga dalam pelaksanaan operasional pendidikan di satuan pendidikan Polri dapat dijamin bahwa kurikulum dan hanjar itu digunakan sesuai peruntukannya.

f. Biro Bindiklat Lemdiklat Polri

Komunikasi dengan Biro Bindiklat Lemdiklat Polri dilaksanakan pada

tanggal 9 September 2020 di kantor Biro Bindiklat Lemdiklat Polri

Jakarta. Pejabat yang ditemui adalah Brigjen Pol. Drs. Desmawan

Putra, M.H. selaku Kepala Biro Bindiklat Lemdiklat Polri.





hal-hal yang dijelaskan antara lain alasan mengapa judul tentang

penjaminan mutu dan, Meminta informasi terkait dengan penjaminan

mutu diklat Polri, dan meminta dukungan pelaksanaan proper

Karo Bindiklat menjelaskan bahwa

Robindiklat bertugas menyusun,

menyiapkan dan menyelenggarakan

program Diklat Polri dan kerja sama di

bidang Diklat, serta pembinaan Gadik dan

Gadikan. dalam melaksanakan tugas, Robindiklat menyelenggarakan

fungsi: (a) penyusunan dan penyiapan program pendidikan dan

latihan, strategi bidang pendidikan dan latihan; (b) pelaksanaan dan

pengkoordinasian pengendalian serta pembinaan pengembangan

sistem dan prosedur pendidikan dan latihan; (c) pelaksanaan kerja

sama Diklat baik dengan lembaga pemerintah maupun

nonpemerintah yang berasal dari dalam dan luar negeri; dan (d)

pengkoordinasian dan pembinaan kemampuan Gadik dan Gadikan di

lingkungan Lemdiklat;

Dalam upaya peningkatan mutu pendidik, Lemdiklat dan Delegasi

regional International Committee Red Cross (ICRC) menjalin kerja

sama dengan Lemdiklat Polri. yang membahas program kerjasama

pendidikan dan pelatihan antara ICRC dengan Lemdiklat Polri

khususnya pelatihan ToT (Training of Trainer) tentang standar

internasional hal-hal yang berkaitan dengan kepolisian yang

berlandaskan HAM dan kemanusiaan, diskresi penggunaan kekuatan

oleh kepolisian, pelatihan leadership dan studi kasus penanganan

insiden yang melibatkan kepolisian.

ICRC bermaksud memberikan bantuan pelatihan kepada anggota

Polri khususnya tenaga pendidik di jajaran Lemdiklat Polri agar bisa

meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajar dan



mewujudkan Polri yang semakin profesional. Dalam pelatihan ini

sasaran yang pertama adalah mendidik para tenaga pendidik atau

instruktur di jajaran Lemdiklat, sehingga apabila para tenaga pendidik

ini sudah memiliki bekal ilmu yang cukup, mereka akan kembali ke

masing-masing sekolah tempatnya mengajar untuk menurunkan ilmu

yang sudah mereka dapatkan pada saat pelatihan ToT kepada

peserta didiknya.

Proses membentuk seorang polisi yang dimulai dari calon yang

berkualitas, dididik oleh tenaga pendidik yang baik, fasilitas yang baik,

metode yang baik, dibekali dengan keterampilan, kemampuan dan

nilai-nilai etika yang baik, maka diharapkan akan menghasilkan

anggota-anggota Polri yang profesional dan berintegritas dalam

melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat"

Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Biro Bindiklat Lemdiklat

Polri disajikan di bawah ini.


Kolaborasi yang dilakukan dengan Biro Bindiklat terkait dengan kewenangan Biro Bindiklat dalam pembinaan pendidikan dan pelatihan, mulai dari penyusunan program diklat, pembinaan pendidikan dan peserta didik serta kerjasama diklat. Semua aspek itu penting dijaga mutunya agar bisa memberikan layanan pendiidkan yang terbaik bagi pembentukan SDM Polri, karena SDM merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan tugas-tugas Kepolisian.

Lemdiklat Polri bertugas membangun sumber daya manusia Polri untuk siap melaksanakan tugas kepolisian dengan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Personel Polri harus diberikan pengetahuan tentang masyarakat dan masyarakat pun juga harus diberikan pengetahuan oleh kepolisian tentang apa saja tugas- tugas kepolisian, sehingga terjadi satu pemahaman yang sama

g. Lembaga Sertifikasi Profesi Polri

Komunikasi dengan Lembaga Sertifiasi Profesi LSP) Polri

dilaksanakan pada tanggal 10 September 2020 di kantor sekraretariat



LSP Jakarta. Pejabat yang ditemui adalah KBP. Budi Wibowo, SH.,

SIK., MH selaku Kepala LSP Polri.



hal-hal yang dijelaskan antara lain alasan pemilihan judul proyek

perubahan, meminta informasi tentang bagaimana peran LSP dalam

proses penjaminan mutu pendidikan Polri. Di samping itu, project

leader meminta masukan terkait produk proper yang akan dibuat,

Meminta dukungan pelaksanaan proper

Kepada project leader, KBP. Budi

Wibowo, menyampaikan bahwa LSP

bertugas: (a) menyelenggarakan

fasilitas kegiatan identifikasi

kebutuhan jenis kompetensi; (b)

menyusun materi uji kompetensi dan kualifikasi; dan (c)

mengembangkan menerapkan sistem manajemen mutu LSPP-1 dan

atau LSPP-2 sesuai dengan Pedoman BNSP 215. BSNP adalah

singkatan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi merupakan lembaga

afiliasi LSP Polri dalam pelaksanaan tugasnya.

BNSP merupakan badan independen yang bertanggung jawab

kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas

sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi

profesi bagi tenaga kerja. Pembentukan BNSP merupakan bagian

integral dari pengembangan paradigma baru dalam sistem penyiapan

tenaga kerja yang berkualitas. Berbeda dengan paradigma lama yang

berjalan selama ini, sistem penyiapan tenaga kerja dalam format

paradigma baru terdapat dua prinsip yang menjadi dasarnya, yaitu :

pertama, penyiapan tenaga kerja didasarkan atas kebutuhan

pengguna (demand driven); dan kedua, proses diklat sebagai wahana

penyiapan tenaga kerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan



pelatihan berbasis kompetensi (Competency Based Training / CBT).

Pengembangan sistem penyiapan tenaga kerja dengan paradigma

baru ini dimulai pada awal tahun 2000 yang ditandai dengan

ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara

Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan Nasional, Ketua Umum

Kadin Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, sertifikasi

kompetensi kerja dilakukan oleh Lembaga

Sertifikasi Profesi. Lembaga Sertifikasi

Profesi (LSP) adalah lembaga

pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi

yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi

(BNSP). Lisensi diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP yang

menyatakan bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk

melakukan kegiatan sertifikasi profesi. LSP Polri telah terakreditasi di

BNSP melalui surat keputusan BSNP no. KEP.0231/BSNP/IV/2019

dengan nomor lisensi BNSP-LSP-096-ID

LSP Polri menyelenggarakan fungsi: pemenuhan fasilitas kegiatan

identifikasi kebutuhan jenis kompetensi Gadik, Gadikan, pengasuh,

dan kompetensi lulusan Diklat; (b) penyusunan materi uji kompetensi

dan kualifikasi, pelaksanaan kegiatan asesmen, verifikasi Tempat Uji

Kompetensi (TUK), penyelenggaraan rekrutmen assessor; dan (c)

pengembangan sistem manajemen mutu LSPP-1 dan atau LSPP-2

sesuai Pedoman BNSP 215.

Visi LSP Polri adalah ”menjadi lembaga sertifikasi profesi yang

independen, profesional dan akuntabel dalam menjamin dan

memelihara kompetensi sumber daya manusia Polri”. Untuk

mewujudkan visi tersebut, LSP Polri melaksanakan misi:

1) Menyelenggarakan fasilitas kegiatan penyusunan standar

kompetensi,



2) Menyelenggarakan verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK),

3) Menyelenggarakan rekruitmen Asesor,

4) Menyelenggarakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi. dan

5) Mengembangkan sistem manajemen mutu LSP Polri.

Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan LSP Polri disajikan di

bawah ini.


LSP Polri sebagai penyelenggara uji kompetensi bagi anggota Polri juga melakukan uji kompetensi terhadap pendidik Polri yang mengajar di satuan pendidikan Polri.

Selain kompetensi seorang pendidik sebagai tenaga pendidik membutuhkan sertifikasi tenaga pendidik. Sertitifikasi merupakan pengakuan secara resmi kompetensi seseorang untuk memangku sesuatu jabatan professional. Seorang pendidik wajib memiliki sertifikasi pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Pengakuan pendidik sebagai tenaga yang profesional dibuktikan dengan sertifikasi pendidik (Undang Undang No. 14/2005). Sertifikasi pendidik dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.

Kompetensi dan sertifikasi sangat dibutuhkan seorang pendidik Polri. pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi pendidik yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesionalannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dan atau olah raga. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa mutu tenaga pendidik yaitu pendidik menjadi suatu prioritas dalam upaya peningkatan kualitas mutu pendidikan di sekolah, untuk itu dibutuhkan berbagai kegiatan dalam meningkatkan mutu tenaga pendidik salah satunya dengan peningkatan kompetensi pendidik dan sertifikasi pendidik sebagai tenaga pendidik di sekolah.

Oleh karena itu, keberadaan sistem penjaminan mutu pendidikan Polri akan sangat membantu peningkatan kualitas pendidik Polri dan LSP siap berperan untuk mewujudkannya.

3. Kolaborasi dengan Stakeholder Eksternal

Kolaborasi dengan stakeholder eksternal diawali dengan melakukan

komunikasi dan koordinasi dengan para pejabat dari instansi yang telah



direncanakan menjadi stakeholder internal, yang terdiri dari: (a) Badan

Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi atau BAN-PT, (b) Ditjen Dikti

Kemendikbud RI, dan(c) Lembaga Administrasi Negara RI. Hasil-hasil

komunikasi dan dokumentasi kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan

stakeholder internal disajikan di bawah ini

a. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

Komunikasi dengan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

(BAN-PT) dilaksanakan pada tanggal 18 September 2020 di Jakarta.

Pejabat yang ditemui adalah Prof. Drs. T. Basaruddin, M.Sc., Ph.D

selaku Ketua Dewan Eksekutif BAN-PT.

Pada pertemuan tersebut, project leader menjelaskan maksud

kedatangan terkait dengan pelaksanaan proyek perubahan dan

harapan BAN-PT dapat memberikan dukungan dan masukan agar

pelaksanaan proper berjalan efektif.

Kepada project leader dijelaskan bahwa

Dewan Eksekutif Badan Akreditasi National

Perguruan Tinggi (BAN-PT) bertugas

menjalankan kebijakan akreditasi yang telah

ditetapkan oleh Majelis Akreditasi. Dalam

menjalankan kebijakan akreditasi dimaksud,

sesuai dengan Rencana Strategis BAN-PT

dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018, Dewan Eksekutif

telah melaksanakan berbagai kegiatan baik yang bersifat rutin

maupun kegiatan pengembangan. Kegiatan rutin terutama berupa

pemrosesan usulan akreditasi yang disampaikan oleh perguruan

tinggi, baik akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi program

studi, serta usulan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi yang

disampaikan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Kementerian Agama, dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.



Kegiatan pengembangan meliputi penyusunan instrumen

berdasarkan 9 kriteria yang telah digariskan dalam Sistem Akreditasi

Nasional, pengembangan kapasitas asesor melalui rekrutmen dan

pelatihan, pengembangan sistem IT pendukung akreditasi, serta

pengembangan staf sekretariat. Di samping itu, telah dilaksanakan

juga beberapa kegiatan pengembangan kerjasama dan koordinasi

dengan lembaga eksternal.

Semua perguruan tinggi di Indonesia, termasuk

perguruan tinggi kedinasan seperti Akpol dan STIK

yang berada di bawah pengelolaan Polri juga harus

mengikuti prosedur akreditasi perguruan tinggi yang ditetapkan

pemerintah. Setiap perguruan tinggi dan program studi yang

mengusulkan akreditasi harus memenuhi tiga aspek. kepada

perguruan tinggi dan program studi wajib mengusulkan akreditasi

paling lambat 1 Agustus setiap tahunnya atau 2 tahun sejak izin

pembukaan program studi atau pendirian perguruan tinggi diperoleh.

Untuk itu, aspek yang harus dipenuhi dalam mengusulkan akreditasi

Program Studi (Prodi) dan Perguruan Tinggi (PT) yang pertama

adalah memiliki standar perguruan tinggi.

Kedua, perguruan tinggi harus punya SPMI yang bagus. Aspek

ketiga adalah harus memiliki tracer atau studi kepuasan pengguna.

Studi kepuasan penggunakan tidak boleh secara ad-hoc. Tapi harus

terinternalisasi (terlembagakan) dilevel perguruan tinggi. akreditasi

prodi itu amat penting dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

stakeholder. Oleh karena itu, diharapkan kepada dosen agar selalu

melibatkan mashasiswa dalam melaksanakan penelitian dan

pengabdian kepada masayarakat. Pelibatan mahasiswa dalam

penelitian dan pengabdian itu termasuk dalam system kuliah

terintegrasi. Melibatkan mahasiswa itu penting, sehingga mahasiswa

makin ‘membumi’ dan hasil karya penelitian dan



pengabdian bisa dipublikasikan.

Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan BAN-PT dan disajikan di

halaman berikut.


Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu

Sebagai proses, akreditasi merupakan upaya BAN-PT untuk menilai dan menentukan status mutu perguruan tinggi berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut

Memberikan jaminan bahwa perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi kriteria.

Oleh karena Polri memiliki dua buah satuan pendidikan tinggi yaitu: Akademik Kepolisian dan Sekolah Tinggi ilmu Kepolisian, maka Polri wajib untuk bekerjasama dengan BAN-PT dan mengikuti kaidah-kaidah penjaminan mutu yang ditentukan pemerintah melalui kebijakan BAN-PT. Dengan demikian proyek perubahan berupa pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan Polri sangat penting untuk didukung dan direalisasikan.

b. Ditjen Dikti Kemendikbud RI

Komunikasi dengan Ditjen Dikti Kemendikbud RI dilaksanakan pada

22 September 2020 di kantor Ditjen Dikti Kemendikbud RI Jakarta.

Pejabat yang ditemui adalah Dr. Ir. Paristiyanti Nurwandani, M.P. .

selaku Sekretaris Ditjen Dikti Kemendikbud..

Dalam pertemuan tersebut, project leader

menjelaskan maksud kedatangan dan isi dari

rancangan proper yang akan dilaksanakan dan

harapan bisa melakukan kolaborasi dengan Ditjen

Dikti untuk pelaksanaan proyek perubahan.



Kepada project leader dijelaskan bahwa Ditjen Dikti merupakan salah

satu unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sesuai

fungsinya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 45 Tahun 2019, Ditjen Dikti antara lain menyelenggarakan

fungsi :

1) perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik;

2) pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, kemahasiswaan,

kelembagaan, dan sumber daya pendidikan tinggi akademik;

3) perumusan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi

swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat;

4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan tinggi

akademik;

5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan

6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

Selanjutnya juga disampaikan bahwa Pendidikan

Tinggi menjadi akan selalu menjadi modal penting

lahirnya generasi penerus yang memiliki keunggulan di

dalam berbagai bidang. Karenanya, Ditjen Dikti akan terus

memberikan pelayanan terbaik dalam ruang lingkup pendidikan

tinggi, sehingga cita-cita untuk menjadikan Sumber Daya Manusia

yang unggul dapat tercapai dengan baik.

Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Ditjen Dikti Kemendikbud

RI disajikan di bawah ini.


Dalam rencana strategis 2020 – 2024 Kemendikbud, Ditjen Dikti etlah menetapkan sasaran progam yaitu: (1) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi, dan (2) Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan,. mengacu pada isi renstra tersebut, maka Ditjen Dikti sangat mendukung dan siap berkolaborasi dengan proyek perubahan yang mengarah pada pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan Polri, yang juga mencakup dua perguruan tinggi di bawah Polri yaitu Akpol dan STIK.



c. Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI

Komunikasi dengan LAN RI dilaksanakan pada tanggal Oktober 2020

dengan menggunakan fasilitas zoom meeting. Pejabat yang ditemui

adalah Erna Irawati S.Sos. M.Pol Adm selaku Kepala Pusat

Pembinaan Program dan Pengembangan Kebijakan Kompetensi

ASN (P3K Bangkom ASN LAN).




penggunaan metode pembelajaran kolaboratif di LAN, meminta

masukan terkait produk proper yang akan dibuat, dan meminta

dukungan pelaksanaan proper, serta meminta masukan terkait

dengan prosedur penyusunan peraturan kalemdiklat tentang standar

sistem penjaminan mutu pendidikan Polri.

Kepada project leader disampaikan bahwa

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

merupakan Lembaga Pemerintah

Nonkementerian (LPNK) yang didirikan

dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun

1957 tanggal 6 Agustus 1957. Tugas LAN

adalah membantu Presiden dalam

menyempurnakan, memelihara, meningkatkan, dan

mengembangkan daya guna dan hasil guna administrasi negara,

sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintah dalam arti yang

seluas-luasnya. Di masa kepemimpinannya, kepala LAN yang ke 13.

Adi Suryanto bekerja cepat untuk mewujudkan LAN yang semakin

modern, dinamis dan berkontribusi nyata. Modernisasi proses bisnis

LAN ini ditandai dengan semakin diperkuatnya e-gov atau

pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan LAN. Aplikasi-aplikasi



elektronis untuk menunjang proses bisnis semakin digalakkan, baik

untuk pelayanan internal maupun eksternal.

Dengan telah terbitnya PerLAN 10/2018, peran LAN dalam

manajemen pengembangan kompetensi menjadi semakin krusial.

LAN tidak saja harus membina lembaga pelatihan, tetapi juga

membina instansi-instansi pemerintah dalam merencanakan,

melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengembangan

kompetensi pegawainya. Hal ini dilaksanakan LAN melalui dukungan

Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN (SIPKA). Mulai

tahun 2020, SIPKA akan digunakan secara masif di seluruh instansi

pemerintah dalam rangka penyusunan kebutuhan dan rencana

pengembangan kompetensi ASN, dilanjutkan dengan pengukuran

training rate atau tingkat pemenuhan hak pengembangan kompetensi

PNS minimal 20 jam pelatihan per tahun. Hal ini tak pelak menjadi

tantangan yang harus diakomodasi oleh LAN dalam perencanaan

kinerja di tahun-tahun mendatang.

Sejalan dengan tuntutan perubahan lingkungan strategik organisasi

pemerintah, Lembaga Administrasi Negara telah berupaya

mentransformasi diri, baik pada dimensi substantif (struktur, tata

laksana, kebijakan, kultur, dll) maupun pada dimensi teknis-

administratif yang semuanya bermuara pada peningkatan pelayanan

publik, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisiensi menuju tata

kelola pemerintahan yang baik. Salah satu bentuk dari upaya

transformasi pada dimensi kebijakan adalah dengan dilakukannya

pembaharuan pola penyelenggaraan Diklat bagi aparatur pemerintah

baik yang belum menduduki jabatan (prajabatan) maupun yang telah

menduduki jabatan (Diklatpim).

Salah satu contoh misalnya PKN tingkat II, disampaikan bahwa

Kepala LAN melalui deputi LAN yang menyelenggarakan urusan di

bidang penyelenggaraan pengembangan kompetensi melakukan



analisa kesiapan dan memberikan dukungan dengan penjaminan

mutu penyelenggaraan PKN Tingkat II; Berdasarkan hasil penjaminan

mutu, deputi LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang

penyelenggaraan pengembangan kompetensi menyampaikan nota

dinas pemberitahuan pemetaan penjaminan mutu penyelenggaraan

PKN Tingkat II secara nasional dengan mengacu hasil rapat

koordinasi nasional kepada Kepala LAN melalui deputi LAN yang

menyelenggarakan urusan di bidang kebijakan pengembangan

kompetensi selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum

pelaksanaan PKN Tingkat II. Penjamin Mutu yaitu Pegawai ASN

dan/atau praktisi yang melaksanakan penjaminan terhadap mutu

penyelenggaraan PKN Tingkat II dimulai sejak proses perencanaan

sampai dengan evaluasi pasca pelatihan

Penjaminan Mutu dilakukan oleh Komite Penjamin Mutu yang

dibentuk oleh lembaga penyelenggara pelatihan. b) Komite

bertanggungjawab dalam menjamin kualitas penyelenggaraan PKN

Tingkat II kepada Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan.

Dalam hal tertentu, penyelenggaraan PKN Tingkat II dapat

dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang belum Terakreditasi

setelah mendapatkan ijin tertulis dari Kepala LAN dan dilakukan

penjaminan mutu oleh LAN

evaluasi oleh penjamin mutu mencakup: penceramah, pengampu

materi Aspek yang dinilai oleh Penjamin Mutu meliputi: (1)

Pengelolaan pembelajaran, dengan sub kompetensi kemampuan

dalam: (a) membuat Rencana Pembelajaran (RP); (b) menyusun

bahan ajar; (c) menerapkan metode pembelajaran orang dewasa; (d)

melakukan komunikasi yang efektif dengan Peserta; (e) memotivasi

semangat belajar Peserta; dan (f) mengevaluasi pembelajaran. (2)

Kompetensi kepribadian, dengan sub kompetensi kemampuan

dalam: (a) menampilkan pribadi yang dapat diteladani; dan (b)



melaksanakan kode etik dan menunjukkan etos kerja sebagai

Pengampu Materi yang profesional. (3) Kompetensi sosial, dengan

sub kompetensi kemampuan dalam: (a) membina hubungan dan

kerja sama dengan sesama Pengampu Materi; dan (b) menjalin

hubungan dengan Pengelola dan Penyelenggara pada lembaga

Penyelenggara Pelatihan. (4) Kompetensi substantif dengan sub

kompetensi kemampuan dalam: (a) menguasai keilmuan dan

keterampilan mempraktikkan sesuai dengan materi Pelatihan yang

diajarkan; dan (b) menulis karya tulis ilmiah yang terkait dengan

lingkup pelatihan dan/atau pengembangan spesialisasi. Penilaian

terhadap evaluasi pengajar oleh penjamin mutu dengan

menggunakan instrumen.

Hasil penilaian evaluasi tenaga pelatihan direkapitulasi dan diolah

oleh Komite Penjamin Mutu. Hasil rekapitulasi tersebut disampaikan

kepada pimpinan Lembaga Pelatihan sebagai masukan untuk

peningkatan kemampuan Penceramah, Pengampu Materi, Penguji,

Coach, dan Mentor dalam melaksanakan tugasnya

Evaluasi penyelenggaraan dilaksanakan untuk

menilai kualitas pelayanan penyelenggaraan PKN

Tingkat II oleh Peserta dan Komite Penjamin Mutu.

Aspek yang dinilai dari Pengelola dan

Penyelenggara adalah implementasi dari sertifikat

kompetensi yang dimiliki. 1) Aspek penilaian untuk Pengelola

pelatihan, meliputi: a) Perencanaan program pelatihan,dengan

indikator sebagai berikut: (1) kesesuaian perencanaan dengan

Pedoman; dan (2) penyampaian rencana pelatihan kepada Kepala

LAN. b) Pengorganisasian program pelatihan, dengan indikator

sebagai berikut: (1) keputusan pimpinan lembaga penyelenggara

pelatihan; dan (2) uraian tugas penyelenggara pelatihan. c)

Pelaksanaan program pelatihan, dengan indikator sebagai berikut: (1)



kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan; (2) pengkoordinasian

dengan pihak-pihak terkait; dan penyampaian laporan

penyelenggaraan pelatihan kepada Kepala LAN. 2) Aspek penilaian

untuk penyelenggara pelatihan, meliputi: a) Pelayanan kepada

Peserta, dengan indikator antara lain sebagai berikut: (1)

kelengkapan informasi pelatihan yang berupa buku pedoman

penyelenggaraan pelatihan; (2) ketersediaan dan kebersihan asrama,

kelas, ruang makan, toilet, dan prasarana lainnya; (3) ketersediaan,

kebersihan dan keberfungsian fasilitas olahraga, kesehatan, tempat

ibadah dan sarana lainnya; dan (4) Ketersediaan, kelengkapan dan

keberfungsian sarana dan bahan pelatihan. b) Pelayanan kepada

Tenaga Pengajar, dengan indikator antara lain sebagai berikut: (1)

kelengkapan informasi pelatihan yang berupa buku pedoman

penyelenggaraan pelatihan; (2) ketepatan waktu menghubungi

pengampu materi dan tenaga pelatihan lainnya; dan (3) ketersediaan,

kelengkapan dan keberfungsian sarana pengajaran dalam kelas. c)

Pengadministrasian pelatihan,dengan indikator antara lain sebagai

berikut: (1) kelengkapan surat menyurat; (2) ketersedian instrumen-

instrumen penilaian; dan (3) file keseluruhan dokumen setelah

penyelenggaraan. Penilaian terhadap pengelola dan penyelenggara

Pelatihan dilakukan oleh Komite Penjamin Mutu yang ditetapkan oleh

pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi, termasuk oleh peserta

sebagai pembanding

Selain melaksanakan penjaminan mutu

internal terkait pelaksanaan pendidikan dan

latihan yang diselenggarakan sendiri, LAN

juga melakukan proses penilaian terhadap

penjaminan mutu dari pelatihan yang diselenggarakan oleh

Kementerian/lembaga. Penjaminan mutu sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 25 tahun 2015 merupakan

proses penjaminan penerapan standar penyelenggaraan Diklat



sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penjaminan mutu dilakukan

oleh KPM dengan mendapatkan prosentase 10% (sepuluh persen)

dari total keseluruhan sub unsur yang dinilai dalam proses

pengakreditasian Lembaga Pelatihan, dengan pembagian skor

sebagai berikut: 1. Ada standar mutu yang menjadi acuan lembaga

diklat yang diimplementasikan dalam bentuk berbagai pedoman dan

dijamin oleh tim penjamin mutu yang independen, skor = 4 (Sangat

baik); 2. Ada standar mutu yang menjadi acuan lembaga diklat yang

diimplementasikan dalam bentuk berbagai pedoman namun

penjaminan dilakukan oleh tim penjamin mutu internal, skor = 3 (baik);

3. Ada standar mutu yang menjadi acuan lembaga diklat tetapi kurang

diimplementasikan dalam bentuk berbagai pedoman meskipun

dijamin oleh tim penjamin mutu yang independen, skor = 2 (cukup);

4. Ada standar mutu yang menjadi acuan lembaga diklat tetapi kurang

diimplementasikan dalam bentuk berbagai pedoman meskipun

dijamin oleh tim penjamin mutu internal, skor = 1 (kurang); 5. Tidak

ada standar mutu atau tidak dilakukan penjaminan mutu, skor = 0

(sangat kurang).

Berdasarkan uraian di atas, skor penjaminan mutu ditunjukan dengan

adanya standar mutu yang dimliki oleh instansi penyelenggara Diklat

dan digunakan dalam penyelenggaraan Diklat, misalnya adanya

petunjuk teknis penyelenggaraan Diklat ataupun adanya Standar

Operating Prosedur (SOP) terkait dengan penyelenggaraan Diklat.

Standar mutu tertinggi yang digunakan sebagai acuan lembaga Diklat

dalam penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan/

Pelatihan Dasar CPNS tentunya Peraturan Kepala LAN tentang

penyelenggaraan Diklat tersebut. Selanjutnya, instansi

penyelenggara dapat membuat aturan turunan berupa panduan

penyelenggaraan yang merupakan pengejawantahan teknis dari

Peraturan Kepala LAN sehingga penyelenggaraan Diklat sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan. KPM sebagai tim independen



dapat membantu penyelenggara pelatihan dengan membuat draft

usulan pedoman standar mutu yang kemudian dimintakan

persetujuannya dengan Pimpinan instansi penyelenggara Diklat.

Standar mutu yan digunakan harus dapat memotret penyelenggaraan

Diklat mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi.

Lembaga Diklat terakreditasi telah memiliki KPM, baik yang

pembentukannya masih baru atau yang sudah lama. Fungsi dan

keanggotaan KPM telah diatur juga dalam Peraturan Kepala LAN

nomor 25 tahun 2017 tersebut. Pasal 13 ayat (1) Sub unsur

Penjaminan Mutu adalah proses penjaminan penerapan standar

penyelenggaraan Diklat sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan, ayat (2) Sub unsur Komite Penjaminan Mutu Lembaga

Diklat yang bertanggungjawab dalam menjamin kualitas

penyelenggaraan Diklat, ayat (2) Anggota Komite Penjamin Mutu

terdiri dari ASN dan Praktisi yang memiliki kemampuan

melaksanakan penjaminan mutu Lembaga Diklat, ayat (4) Jumlah

anggota KPM paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang.

Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan LAN RI disajikan di

bawah ini.


Kolaborasi dengan LAN RI ditunjukkan dengan kesediaan LAN RI untuk membantu pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan Polri da memberikan asistensi pembentukan komite penjaminan mutu pada satuan pendidikan Polri.

4. Pokja Pembuatan produk

Produk yang dibuat untuk melengkapi proyek perubahan terdiri dari

4 macam produk, yaitu: (1) laporan anev manajemen mutu pendidikan

Polri, (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Polri, dan (3) draf peraturan

Kalemdiklat Polri tentang Sistem Pejaminan Mutu Polri, dan(4) pedoman

organisasi mutu satuan pendidikan Polri.



a. Pengumpulan dan Penyusunan Anev Mutu Pendidikan Polri

Pengumpulan bahan anev mutu pendidikan Polri dilaksanakan pada

saat project leader bertemu dengan stakeholder interna dan meminta

informasi melalui kontak telp dengan stakeholder internal lainnya

yang tidak bisa ditemui secara fisik karena berbagai keterbatasan

yang. selanjutnya data yang diperoleh diolah oleh tim efektit dalam

rapat yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2020 di Kampus

STIK Jakarta.

Substansi laporan anev dan dokumentasi kegiatan penyusunan

laporan anev tentang mutu pendidikan Polri disajikan di bawah ini.

SUBSTANSI PRODUK

Dokumen Anev yang disusun diberi judul: Kondisi Mutu Pendidikan Polri Dalam Upaya Mewujudkan Lembaga Pendidikan Polri Sebagai “Centre Of Excellence. hal-hal yang dimuat antara lain:

1. pendahuluan 2. Sistem pendidikan Polri 3. standar pendidikan Polri 4. Kondisi Penjaminan Mutu Pendidikan Polri 5. Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Polri dalam Upaya Menjadi

Centre of Excellence 6. Penutup

DOKUMENTASI KEGIATAN

b. Penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu

Proses Penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu didahului

dengan rapat yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 di

Kampus STIK Jakarta. Setelah itu dilanjutkan oleh tim efektif di ruang



kerja masing. Dalam rapat tersebut, project leader memberikan

arahan tentang substansi yang perlu dimasukkan ke dalam naskah

dan bagaimana tata urutnya.

Hasil penyusunan dokumen dan Dokumentasi kegiatan dapat dilihat

pada gambar berikut.

SUBSTANSI PRODUK

Dokumen yang disusun diberi nama Draft Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Satuan Pendidikan Polri. substansi yang disajikan adalah:

Bab I : Faktor Eksternal, Internal, Kebijakan Dan Sasaran SPMI Satuan

Pendidikan Polri

Bab II : Ruang Lingkup Dan Definisi Kebijakan SPMI Satuan Pendidikan Polri

Bab III :Garis Besar Kebijakan SPMI Satuan Pendidikan Polri

Bab IV : Penutup


c. Penyusunan draf Peraturan Kalemdiklat

Pokja penyusunan draf peraturan Kalemdiklat tentang sistem

penjaminan mutu pendidikan Polri diawali dengan rapat yang

dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2020 bertempat di kampus

STIK-PTIK Jakarta. Dalam rapat tersebut, project leader menjelaskan

poduk yag akan dibuat dan membagi pekerjaan kepada anggota tim

untuk dilanjukan di ruang kerja masing-masing. Substansi hasil pokja

dan dokumentasi kegiatan pokja dapat dilihat pada gambar berikut.



SUBSTANSI PRODUK

Dokumen yang disusun berjudul Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri tentang sistem penjaminan mutu pendidikan Polri. dalam dokumen tersebut dimuat beberapa hal, sebagai berikut:

Bab I: ketentuan umum, yang memuat: pengertian-pengertian dan tujuan.

Bab II Penjaminan mutu pendidikan Polri, yang memuat: prinsip-prinsip, manfaat, mekanisme, standar mutu pendidikan, sasaran, sisem penjaminan mutu pendidikan, sistem penjaminan mutu internal, evaluasi diri, studi pelacakan lulusan, sistem penjaminan mutu ekstenal, dasar pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, pangkalan data.

Bab III tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Bab IV pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan yang mememuat penjaminan mutu internal, penjaminan mutu eksternal,

Bab V audit mutu internal, yang memuat: tujuan audit mutu internal, pelaksanaan audit mutu internal, prosedur audit mutu internal,

Bab VI pembagian tugas dan wewenang

Bab VII ketentuan penutup


d. Penyusunan draf Panduan Organisasi Mutu Pendidikan Polri

Penyusunan draf Panduan Organisasi Mutu Pendidikan Polri

dilaksanakan dengan melaksnakan rapat awal pada tanggal 7

Oktober 2020 bertempat di kampus STIK-PTIK Jakarta. Proses

penyusunan melibatkan dosen STIK yang dibantu oleh tim efektif.

produk ini adalah produk yang direncanakan akan disusun dalam

milestone jangka menengah. Tetapi karena adanya masukan dari

para stakeholder internal, maka disiapkan dokumen pada milestone

jangka pendek



Substansi hasil pokja dan dokumentasi kegiatan pokja dapat dilihat

pada gambar berikut.

SUBSTANSI PRODUK

Dokumen yang disusun diberi judul: Desain Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Satuan Pendidikan Polri. substansi materi dokumen mencakup:

1. Pendahuluan 2. Visi 3. Misi 4. tujuan 5. langkah-langkah 6. tugas dan fungsi

7. struktur organisasi


5. Pembahasan Draft Peraturan Kalemdiklat

Setelah draft Peraturan Kalemdiklat disusun, project leader melaporkan

hasilnya kepada Ketua STIK untuk mendapatkan arahan dan masukan.

Oleh Ketua STIK PTIK, produk yang dihasilkan dari proyek perubahan ini

dibahas dalam rapat rutin pimpinan STIK yang dilaksanakan pada tanggal

4 Nopember 2020. Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua STIK, project

leader diminta memaparkan draf perkal untuk selanjutnya diberikan

tanggapan oleh peserta rapat. Hasil dari pemaparan, semua peserta

mendukung agar draf ini ditindaklanjuti untuk dibahas dengan lemdiklat

dan Divkum Polri. Dokumentasi kegiatan disajikan pada gambar berikut.



B. Cakupan Dukungan Pemangku Kepentingan

1. Kolaborasi dengan Sespim Lemdiklat Polri Sespim Polri ditunjukkan

dukungan agar sistem penjaminan mutu pendidikan Polri bisa segera

direalisasi dengan diterbitkannya peraturan kalemdiklat dan di Sespim

dapat dibentuk satu bagian baru yaitu bagian penjaminan mutu yang

bertanggung jawab langsung kepada Kasespim Lemdiklat Polri.

2. Secara implisit Sepolwan memiliki kebijakan penjaminan mutu yang

tergambar dalam rumusan misinya. Pihak Sepolwan sangat

menginginkan adanya unit kerja penjaminan mutu di Sepolwan,

mengingat jumlah peserta dan program pendidikan yang diselenggarakan

dari waktu ke waktu juga meningkat. Oleh karena itu, Sepolwan sangat

mendukung dan mengapresisi proyek perubahan ini dan mengharapkan

dapat direalisasikan menjadi kebijakan pimpinan Polri khususnya

Lemdiklat dalam waktu yang tidak terlalu lama.

3. Diklat Reserse sangat mengapresiasi dan mendukung proyek perubahan

yang bertujuan membangun sistem penjaminan mutu pendidikan Polri.

Hal ini penting karena Diklat Reserse merupakan salah satu satuan

pendidikan Polri yang menerima peserta didik dari luar Polri yaitu

pendidikan bagi penyidik pegawai negeri sipil dari pemda, kementerian

atau lembaga.

4. STIK merupakan satu-satunya satuan pendidikan Polri yang sudah

memiliki sistem penjaminan mutu internal. oleh karena itu LPM STIK

sangat mendukung proyek perubahan dan siap berkolaborasi untuk



membangun sistem penjaminan mutu pendidikan Polri agar semua satuan

pendidikan Polri memiliki landasan hukum dan panduan dalam

pelaksanaan penjaminan mutu demi menciptakan kepuasan pada

stakeholder pengguna lulusan pendidikan Polri.

5. Kolaborasi dengan Biro Kurikulum Lemdiklat Polri pada adanya

mekanisme penjaminan mutu kurikulum yang melalui kegiatna pokja baik

untuk penyusunan revisi kurikulum maupun penyusunan dan revisi hanjar.

Pokja tersebut dilakukan dengan melibatkan unsur satuan pendidikan

Polri, pendidik dan narsumber yang memiliki kompetensi terkait dengan

kurikulum dan hanjar Polri. Oleh karena itu Biro Kurikulum sangat

mendukung jika penjaminan mutu ini diperkuat dengan adanya sistem

penjaminan mutu pendidikan Polri, sehingga dalam pelaksanaan

operasional pendidikan di satuan pendidikan Polri dapat dijamin bahwa

kurikulum dan hanjar itu digunakan sesuai peruntukannnya.

6. Kolaborasi yang dilakukan dengan Biro Bindiklat terkait dengan

kewenangan Biro Bindiklat dalam pembinaan pendidikan dan pelatihan,

mulai dari penyusunan program diklat, pembinaan pendidikan dan peserta

didik serta kerjasama diklat. Semua aspek itu penting dijaga mutunya agar

bisa memberikan layanan pendiidkan yang terbaik bagi pembentukan

SDM Polri, karena SDM merupakan faktor yang sangat penting dalam

keberhasilan tugas-tugas Kepolisian.

7. Lemdiklat Polri bertugas membangun sumber daya manusia Polri untuk

siap melaksanakan tugas kepolisian dengan memberikan perlindungan,

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Personel Polri harus

diberikan pengetahuan tentang masyarakat dan masyarakat pun juga

harus diberikan pengetahuan oleh kepolisian tentang apa saja tugas-

tugas kepolisian, sehingga terjadi satu pemahaman yang sama

8. LSP Polri sebagai penyelenggara uji kompetensi bagi anggota Polri juga

melakukan uji kompetensi terhadap pendidik Polri yang mengajar di

satuan pendidikan Polri.



Selain kompetensi seorang pendidik sebagai tenaga pendidik

membutuhkan sertifikasi tenaga pendidik. Sertitifikasi merupakan

pengakuan secara resmi kompetensi seseorang untuk memangku

sesuatu jabatan professional. Seorang pendidik wajib memiliki sertifikasi

pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Pengakuan pendidik

sebagai tenaga yang profesional dibuktikan dengan sertifikasi pendidik

(Undang Undang No. 14/2005). Sertifikasi pendidik dapat diartikan

sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah

memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada

satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang

diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.

Kompetensi dan sertifikasi sangat dibutuhkan seorang pendidik Polri.

pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi pendidik yang sudah

memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar

kompetensi keprofesionalannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dan atau olah raga. Dengan

demikian maka dapat dikatakan bahwa mutu tenaga pendidik yaitu

pendidik menjadi suatu prioritas dalam upaya peningkatan kualitas mutu

pendidikan di sekolah, untuk itu dibutuhkan berbagai kegiatan dalam

meningkatkan mutu tenaga pendidik salah satunya dengan peningkatan

kompetensi pendidik dan sertifikasi pendidik sebagai tenaga pendidik di

sekolah. Oleh karena itu, keberadaan sistem penjaminan mutu pendidikan

Polri akan sangat membantu peningkatan kualitas pendidik Polri dan LSP

siap berperan untuk mewujudkannya

9. Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) kelayakan

dan mutu perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh

organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian

mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan

akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu.

Sebagai proses, akreditasi merupakan upaya BAN-PT untuk menilai dan



menentukan status mutu perguruan tinggi berdasarkan kriteria mutu yang

telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu

perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian,

tujuan dan manfaat akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

Memberikan jaminan bahwa perguruan tinggi yang terakreditasi telah

memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu

memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan

perguruan tinggi yang tidak memenuhi kriteria. Oleh karena Polri memiliki

dua buah satuan pendidikan tinggi yaitu: Akademik Kepolisian dan

Sekolah Tinggi ilmu Kepolisian, maka Polri wajib untuk bekerjasama

dengan BAN-PT dan mengikuti kaidah-kaidah penjaminan mutu yang

ditentukan pemerintah melalui kebijakan BAN-PT. Dengan demikian

proyek perubahan berupa pengembangan sistem penjaminan mutu

pendidikan Polri sangat penting untuk didukung dan direalisasikan.

10. Dalam rencana strategis 2020 – 2024 Kemendikbud, Ditjen Dikti etlah

menetapkan sasaran progam yaitu: (1) Meningkatnya kualitas

pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi, dan (2) Meningkatnya

kualitas dosen dan tenaga kependidikan,. mengacu pada isi renstra

tersebut, maka Ditjen Dikti sangat mendukung dan siap berkolaborasi

dengan proyek perubahan yang mengarah pada pengembangan sistem

penjaminan mutu pendidikan Polri, yang juga mencakup dua perguruan

tinggi di bawah Polri yaitu Akpol dan STIK.

11. Kolaborasi dengan LAN RI ditunjukkan dengan kesediaan LAN RI untuk

membantu pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan Polri da

memberikan asistensi pembentukan komite penjaminan mutu pada

satuan pendidikan Polri.

C. Capaian Proyek Perubahan

Project leader sudah berusaha semaksimal mungkin untuk

melaksanakan proyek perubahan meski situasi kerja tidak normal diakibatkan



dampak dari pandemi Covid 19. Berikut ini capaian proyek perubahan yang

telah berhasil dilaksanakan dalam jangka pendek.

1. Telah terlaksana kolaborasi dengan stakeholder internal, yang terdiri dari:

dengan hasil kolaborasi sebagai berikut:

a. Sespim Lemdiklat Polri

b. Sepolwan

c. STIK PTIK

d. Biro Kurikulum Lemdiklat Polri

e. Biro Bindiklat Lemdiklat Polri

f. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri

2. Telah terlaksana kolaborasi dengan stakeholder eksternal, yang terdiri

dari:

a. BAN PT

b. Ditjen Dikti Kemendikbud

c. Lembaga Administrasi Negara

3. Telah tersusun dokumen hasil anev pembelajaran Pendidikan

pembentukan dan pengembangan perwira Polri.

Dokumen Anev yang disusun diberi judul: Kondisi Mutu Pendidikan Polri

Dalam Upaya Mewujudkan Lembaga Pendidikan Polri Sebagai “Centre Of

Excellence. hal-hal yang dimuat antara lain:

a. pendahuluan

b. Sistem pendidikan Polri

c. standar pendidikan Polri

d. Kondisi Penjaminan Mutu Pendidikan Polri

e. Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Polri dalam Upaya Menjadi

Centre of Excellence

f. Penutup

4. Telah terlaksana penyusunan dokumen sistem penjaminan mutu

pendidikan Polri



Dokumen yang disusun diberi nama Draft Kebijakan Sistem Penjaminan

Mutu Internal Satuan Pendidikan Polri. substansi yang disajikan adalah:

Bab I : Faktor Eksternal, Internal, Kebijakan Dan Sasaran SPMI Satuan

Pendidikan Polri

Bab II : Ruang Lingkup Dan Definisi Kebijakan SPMI Satuan Pendidikan

Polri

Bab III :Garis Besar Kebijakan SPMI Satuan Pendidikan Polri

Bab IV : Penutup

5. Telah tersusun draf Peraturan Kalemdiklat Polri tentang Standar Proses

Pembelajaran.

Dalam pokja penyusunan draft peraturan kalemdiklat tentang Dokumen

yang disusun berjudul Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan

Pelatihan Polri tentang sistem penjaminan mutu pendidikan Polri. dalam

dokumen tersebut dimuat beberapa hal, sebagai berikut:

Bab I: ketentuan umum, yang memuat: pengertian-pengertian dan tujuan.

Bab II Penjaminan mutu pendidikan Polri, yang memuat: prinsip-prinsip,

manfaat, mekanisme, standar mutu pendidikan, sasaran, sisem

penjaminan mutu pendidikan, sistem penjaminan mutu internal, evaluasi

diri, studi pelacakan lulusan, sistem penjaminan mutu ekstenal, dasar

pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, pangkalan data.

Bab III tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Bab IV pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan yang mememuat

penjaminan mutu internal, penjaminan mutu eksternal,

Bab V audit mutu internal, yang memuat: tujuan audit mutu internal,

pelaksanaan audit mutu internal, prosedur audit mutu internal,

Bab VI pembagian tugas dan wewenang

Bab VII ketentuan penutup

Sedangkan kegiatan di milestone jangka menengah yang bisa dikerjakan

di jangka pendek adalah penyusun Dokumen yang disusun diberi judul:

Desain Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Satuan Pendidikan Polri



yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Nopember 2020. substansi materi

dokumen mencakup:

1. Pendahuluan

2. Visi

3. Misi

4. Tujuan

5. Langkah-langkah

6. Tugas dan fungsi

7. Struktur organisasi

Di samping itu, project leader bersama tim juga sedang menyusun

naskah akademik pembentukan Biro Penjaminan Mutu pada Lemdiklat Polri

untuk mewadahi unit kerja penjaminan mutu pada tingkat Lemdiklat Polri.

D. Peta Stakeholder Setelah Pelaksanaan Proyek Perubahan

Proses kolaborasi yang dikembangkan meliputi stakeholder internal dan

stakeholder eksternal. Pengertian stakeholder adalah semua pihak di dalam

masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat, yang

memiliki hubungan dan kepentingan terhadap sebuah organisasi/ perusahaan

dan isu/permasalahan yang sedang diangkat. Keberadaan stakeholder dalam

kegiatan proyek perubahan ini akan diperlukan untuk membantu

mengembangkan tujuan proyek perubahan tersebut.

Selanjutnya project leader menggunakan berbagai strategi komunikasi

untuk meminta dukungan stakeholder agar mereka bisa bergeser menjadi

stakeholder promotor. Namun karena keterbatasan waktu yang ada dan

terhambatnya komunikasi dan aktivitas kera karena situasi Pandemi Covid 19,

tidak semua stakeholder yang telah diidentifikasi bisa dilibatkan dalam

kolaborasi. Strategi komunikasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Consultative yaitu meminta saran dan masukan dari mentor untuk

kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Canalizing yaitu melakukan komunikasi secara mendalam dengan tujuan



dapat mempengaruhi stakeholder/komunikan untuk dapat mengikuti

kemauan komunikator.

3. Koordinative yaitu melakukan komunikasi secara berkesinambungan

untuk memperlancar jalannya penyusunan proper.

4. Informative yaitu menginformasikan segala perkembangan yang terjadi

dalam suatu penyusunan proper.

5. Educative yaitu memberikan pengetahuan tentang tugas yang akan

dilaksanakan untuk menunjang kelancaran penyusunan proper

Lima strategi di atas digunakan dalam rangka mengupayakan agar

Stakeholder Latents, Apathethics, dan Defendants dapat bergerak dan

bergeser menjadi Stakeholder yang Promotors. Berdasarkan hasil komunikasi

dan kolaborasi yang dilakukan, terjadi perubahan posisi stakeholder dalam

kuadran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ditjen Dikti Kemendikbud RI bergeser dari kelompok latent menjadi

promoters. Hal ini terjadi karena Ditjen Dikti yang memiliki kewenangan

dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia

2. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi pindah dari kelompok latent

menjadi promoters. hal ini terjadi karena Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Tinggi merupakan lembaga yang diberi kewenangan dalam

sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

3. LAN RI bergeser dari kelompok latent menjadi promoter karena LAN RI

adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyusunan kebijakan

pendidikan dan pelatihan untuk ASN serta kebijakan dalam penjaminan

mutu diklat ASN.

4. Diklat Reserse bergeser dari kelompok defenders menjadi promoters. al

ini terjadi karena adalah satuan kerja polri yang menyelenggarakan

pendidikan untuk penyidik non Polri, sehingga harus memenuhi standar

pendidikan dan pelatihan secara umum.

5. Sespim Lemdiklat bergeser dari kelompok defenders menjadi promoters.

hal ini terjadi karena Sespim satuan kerja polri yang menyelenggarakan



pendidikan kepemimpinan dan menerima peserta didik non polri untuk

mengikuti pendidikan, sehingga harus memenuhi standar pendidikan dan

pelatihan secara umum

6. Sepolwan bergeser dari kelompok defenders menjadi promoters. Hal ini

terjadi karena sepolwan sangat menginginkan penerapan manajemen

mutu di lingkungannya.

Berdasarkan hasil komunikasi, koordinasi dan kolaborasi, maka posisi

stakeholder setelah dilakukan kegiatan proyek perubahan, dapat dilihat pada

gambar berikut.

E. Kendala Internal dan Eksternal yang Dihadapi

Kendala Internal Kendala Eksternal

1. Waktu pelaksanaan proyek perubahan yang sangat terbatas, yaitu kurang

1. Situasi pandemi covid-19 membatasi pergerakan project



Kendala Internal Kendala Eksternal

lebih 3 (tiga) bulan, sehingga dapat mempengaruhi hasil capaian proyek perubahan

leader dalam berkomunikasi dengan beberapa stakeholders internal dan eksternal

2. Situasi pandemi covid 19 yang berdampak pada interaksi secara langsung dengan stakeholder

2. Adanya kebijakan nasional merespon perkembangan penanganan wabah covid-19 yang berdampak pada pengetatan prosedur aktivitas fisik untuk bertemu secara tatap muka khususnya dengan stakeholder eksternal

3. Kesibukan project leader sebagai Kabag perencanaan STIK PTIK yang harus menyiapkan perencanaan anggaran tahun 2021 dan memastikan penyerapan anggaran tahun 2020

4. Kemungkinan rotasi dan mutasi pejabat maupun anggota tim efektif yang berdampak pada ketuntasan pekerjaan

F. Upaya Mengatasi Kendala


1 Waktu pelaksanaan proyek perubahan yang sangat terbatas, yaitu kurang lebih 3 (tiga) bulan, sehingga dapat mempengaruhi hasil capaian proyek perubahan

Mematuhi secara ketat jadwal yang sudah disusun

2 Situasi pandemi covid 19 yang berdampak pada interaksi secara langsung dengan stakeholder

Menggunakan berbagai media komunikasi yang bisa mempermudah komunikasi seperti zoom, WA video dan lain-lain

3 Kesibukan project leader sebagai Kabag perencanaan STIK PTIK yang harus menyiapkan perencanaan anggaran tahun 2021 dan memastikan penyerapan anggaran tahun 2020

Melakukan pembagian tugas kepada anggota dan melakukan pengecekan setiap awal atau akhir minggu

4 Kemungkinan rotasi dan mutasi pejabat maupun anggota tim efektif yang berdampak pada ketuntasan pekerjaan

Meminta komitmen pejabat atau staf terkait untuk tetap membantu meski sudah pindah dan segera melibatkan staf atau pejabat yang baru




5 Situasi pandemi covid-19 membatasi pergerakan project leader dalam berkomunikasi dengan beberapa stakeholders internal dan eksternal

Melakukan komunikasi dengan memanfaatkan media daring sehingga pelaksanaan proyek perubahan tidak terhambat

6 Adanya kebijakan nasional merespon perkembangan penanganan wabah covid-19 yang berdampak pada pengetatan prosedur aktivitas fisik untuk bertemu secara tatap muka khususnya dengan stakeholder eksternal

Mematuhi protocol Kesehatan Ketika melakukan pertemuan dengan stakeholder yang menginginkan pertemuan tatap muka.

G. Instrumen Monitoring Pelaksanaan Proyek Perubahan

Monitoring adalah aktivitas yang terfokus pada kegiatan yang sedang

dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk

mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan

maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai

dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring

mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan

program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam

memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan

perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola

program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan

dalam melakukan evaluasi.

Untuk memastikan bahwa proyek perubahan berjalan efektif sesuai

dengan rencana, project leader membuat instrument monitoring dalam bentuk

format checklist, dimana dalam format tersebut dijelaskan no, nama kegiatan,

jadwal pelaksanaan, target hasil dan personil yang ditunjuk sebagai

pelaksana. Dengan adanya proses monitoring ini, project leader dapat

mengetahui progress atau perkembangan pencapaian proyek kegiatan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan proyek perubahan, dapat ditarik

beberapa kesimpulan

1. Sistem penjaminan mutu pendidikan di lingkungan Polri baru dimiliki oleh

STIK PTIK. Sedangkan satuan pendidikan lainnya belum memiliki

meskipun secara implisit menyebutkan adanya upaya peningkatan mutu

dalam program maupun rumusan visi misi dari setiap satuan pendidikan

2. Pelaksanaan proyek perubahan sudah dilakukan sesuai arahan coach

dan panduan yang diberikan LAN yang meliputi penerbitan sprint tim

efektif, rapat tim efektif, pertemuan dengan stakeholder internal,

pertemuan dengan stakeholder eksternal, sertai rapat-rapat penyusunan

produk proper.

3. Semua stakeholder mengapresiasi dan mendukung implementasi proper

yang mengarah pada muncul aturan hukum yang mengatur sistem

penjaminan mutu pendidikan Polri dan dapat dijadikan pedoman bagi

satuan pendidikan Polri untuk melaksanakan program penjaminan mutu.

4. Berdasarkan masukan dari stakeholder internal dan eksternal, proyek

perubahan ini hendaknya dilaksanakan sampai tuntas di jangka panjang,

sehingga Polri memiliki sistem penjaminan mutu pendidikan yang dapat

dipertanggungjawabkan outputnya..

B. Rekomendasi

Beberapa saran dapat dirumuskan sebagai langkah tindak lanjut dari

proyek perubahan yang telah dilaksanakan dalam jangka pendek, sebagai

berikut:

1. Hendaknya segera dilakukan harmonisasi draf final Peraturan Kalemdiklat

tentang sistem penjaminan mutu pendidikan Polri dengan Lemdiklat dan



Divkum Polri, sehingga perkal ini bisa disahkan dan segera digunakan

oleh satuan pendidikan Polri.

2. Hendaknya diajukan konsep ke Srena Polri untuk penyesuaian sturktur

organisasi pada satuan pendidikan Polri untuk dimunculkan unit kerja

penjaminan mutu serta pembentukan Biro penjaminan mutu di Lemdiklat

Polri.

3. Lemdiklat Polri perlu menginisiasi pembentukan Lembaga Akreditasi

Mandiri untuk pendidikan di Polri dan TNI, karena belum ada lembaga

akreditasi mandiri yang memiliki kompetensi untuk melakukan akreditasi

kecuali untuk satuan pendidikan tinggi yang dimiliki oleh TNI dan Polri.

C. Lesson Learned

1. Sebagai pemimpin dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-

masalah yang timbul dalam organisasi yakni menyelesaikan masalah

secara detail di unit kerja kemudian berkoordinasi dengan unit-unit lainnya

yang terkait mendiskusikan manfaat dan dampak atas keputusan/

kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan. Namun dalam beberapa sisi

dari video ini saya mendapatkan insight lagi sebagai value kerangka saya

berpikir secara holistik ketika nantinya kelak saya memimpin

lembaga/institusi yang lebih besar lagi. cara berpikir holitik adalah ketika

melihat suatu permasalahan fokus pada inti dari permasahan tersebut

kemudian berpikir dan memahami secara utuh dan menyeluruh dengan

mempertimbangkan berbagai sisi-sisi lainnya, sehingga nantinya

keputusan, ataupun kebijakan yang akan di keluarkan memberikan

nilai/value yang besar dan bermanfaat.

2. Kepemimpinan Digital perlu diterapkan karena kemampuan diperlukan

untuk mendayagunakan instrumen digital, agar organisasi beroperasi

lebih efisien, menawarkan pengembangan hasil, outcome, layanan,

peningkatan layanan publik. Upaya ini menuntut kepemimpinan yang

mampu meningkatkan kapasitas SDM, memperbarui bisnis proses,



mengembangkan keberagaman dan inovasi dalam organisasi. pemimpin

digital hendaknya mampu melakukan penguatan organisasi, peningkatan

kapasitas dan kapabilitas SDM Polri serta didukung oleh Sarpras dan

anggaran harus terus di sesuaikan dengan tantangan yang akan terjadi di

masa yang akan datang.

3. Kolaborasi menjadi kunci kepemimpinan Indonesia kedepan.

Kepemimpinan yang kolaboratif harus mampu menyelaraskan dan

mensinergikan seluruh komponen yang terlibat dan memberdayakan

bersama-sama bekerja mencapai satu tujuan. Pemimpin kolaboratif yang

berkualitas fokus pada kepemimpinan yang otentik, menempatkan tujuan

organisasi diatas kepentingan pribadi dan menindaklanjuti komitmen,

mengambil keputusan yang transfaran, penggunaan sumber daya

bersama secara fleksibel, memperjelas hubungan antara keputusan, hak,

akuntabilitas, penghargaan, menetapkan keputusan yang dapat di pahami

semua orang.



Lampiran 1. Persetujuan mentor



Lampiran 2. Sprint Tim Efektif







Lampiran 3. Surat Dukungan Stakeholder Internal















Lampiran 4. Surat Dukungan Stakeholder Eksternal





Lampiran 5. Undangan Rapat Pengumpulan Data Penjaminan Mutu







Lampiran 6. Undangan Rapat Penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu







Lampiran 7. Undangan Rapat Penyusunan Panduan Organisasi Mutu





Lampiran 8. Undangan Rapat Penyusunan Draf Awal Peraturan Kalemdiklat





Documents

PENGEMBANGAN STANDAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN …