STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BINA DARMA

1

UNIVERSITAS BINA

DARMA JL. AHMAD YANI NO 3 PALEMBANG

www.binadarma.ac.id

Kode

SM/UBD/SPM-01

DOKUMEN

STANDAR

STANDAR

PENJAMINAN MUTU

Universitas Bina Darma

Tanggal dikeluarkan September 2019

Revisi ke 2

STANDAR PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS BINA DARMA

2019

DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU Dan AKREDITASI

Gd. Utama Lt 2 Kampus Universitas Binadarma

Jl. A. Yani no 3 Palembang

Emai: [email protected]

2

3

DAFTAR ISI

ii

Daftar Isi iii

BAB I Ketentuan Umum 4

Kebijakan Mutu UBD 6

BAB II Standar Pendidikan 7

II.1 Standar kompetensi lulusan 8

II.2 Standar isi pembelajaran 11

II.3 Standar proses pembelajaran 13

II.4 Standar penilaian pembelajaran 18

II.5 Standar dosen dan tenaga kependidikan 22

II.6 Standar sarana dan prasarana pembelajaran 26

II.7 Standar pengelolaan pembelajaran 29

II.8 Standar pembiayaan pembelajaran. 31

BAB III Standar Penelitian 34

III.1 Standar hasil penelitian 35

III.2 Standar isi penelitian 37

III.3 Standar proses penelitian 38

III.4 Standar penilaian penelitian 39

III.5 Standar peneliti 41

III.6 Standar sarana dan prasarana penelitian 42

III.7 Standar pengelolaan penelitian 43

III.8 Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 45

BAB IV Standar Pengabdian kepada Masyarakat 47

IV.1 Standar hasil pengabdian kepada masyarakat 48

IV.2 Standar isi pengabdian kepada masyarakat 49

IV.3 Standar proses pengabdian kepada masyarakat 51

IV.4 Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat 53

IV.5 Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat 55

IV.6 Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 56

IV.7 Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 58

IV.8 Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 60

BAB V Standar Pembiayaan 63

BAB VI Standar Teknologi Informasi 68

BAB VII Standar Mahasiswa 77

BAB VIII Standar Kerjasama 80

BAB IX Standar Visi dan Misi 83

4

BAB I

Ketentuan Umum

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar

Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya

mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan

pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh

semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003,

tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permenristek Dikti RI No. 44 tahun 2015 tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan

aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal

(SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan,

dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan,

dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan

kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-

PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-undang

No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan

Mendikbud No 49 tahun 2014. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik

untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan

melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan

tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan

pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen

dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Di level perguruan tinggi, penjaminan

mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara

konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Standar mutu UBD dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi

(secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan

terukur . Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan UBD

sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus

dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar

mutu tersebut.

5

Komponen yang menjadi jaminan mutu UBD ditetapkan sebagai Standar Mutu Universitas

Bina Darma. Standar mutu ditetapkan UBD dengan berpedoman pada Permenristek Dikti RI No. 44

tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu yang ditetapkan merupakan

hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan

keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal UBD

mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan

pendidikan tinggi yang bermutu.

Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu

Internal di UBD adalah:

I. Ketentuan Umum

II. Standar Pendidikan yang memuat :

Standar Pendidikan yang terdiri dari:

(1) Standar kompetensi lulusan;

(2) Standar isi pembelajaran;

(3) Standar proses pembelajaran;

(4) Standar penilaian pembelajaran;

(5) Standar dosen dan tenaga kependidikan;

(6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;

(7) Standar pengelolaan pembelajaran; dan

(8) Standar pembiayaan pembelajaran.

III. Standar Penelitian yang terdiri dari:

(1) Standar hasil penelitian;

(2) Standar isi penelitian;

(3) Standar proses penelitian;

(4) Standar penilaian penelitian;

(5) Standar peneliti;

(6) Standar sarana dan prasarana penelitian;

(7) Standar pengelolaan penelitian; dan

(8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

IV. Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:

(1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;

(2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat;

(3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat;

(4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;

(5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

(6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;

(7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan

(8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

V. Standar Pembiayaan

VI. Standar Teknologi Informasi

VII. Standar Mahasiswa

VIII. Standar Kerjasama

IX. Standar Visi dan Misi

6

Kebijakan Mutu UBD

Universitas Bina Darma mempunyai komitmen yang kuat untuk mengelola pelaksanaan pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mutu yang unggul, sehingga menghasilkan

lulusan yang bermutu dan berdaya saing dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Universitas Bina Darma dikelola dengan memenuhi kebutuhan mahasiswa, orang tua dan masyarakat

serta organisasi pengguna lulusan dengan mengacu pada peraturan dan undang-undang pendidikan

nasional.

Universitas Bina Darma berkomitmen untuk

(1) Mempunyai tingkat akreditasi terbaik

(2) Meningkatkan indek kepuasan stakeholder

(3) Meningkatkan produktifitas dan mutu lulusan.

Seluruh karyawan baik akademik maupun non akademik bersama seluruh pimpinan Universitas Bina

Darma bertekad untuk selalu turut dalam penyempurnaan kinerja Universitas secara aktif dan

berkelanjutan.

7

BAB II

STANDAR

PENDIDIKAN

8

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Nama Standar Standar Kompetensi Lulusan

Definisi Istilah Standar ini disusun untuk memenuhi kriteria lulusan yang merupakan capaian

pembelajaran minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang

mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam

rumusan kompetensi/capaian pembelajaran lulusan.

Rasional Standar ini dibuat agar mampu mengakomodasi kebutuhan lulusan yang

sesuai dengan ekspektasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna

lulusan ataupun masyarakat umum.

Pernyataan isi Standar 1. Standar kompetensi lulusan minimum yang dicapai di Universitas Bina

Darma (UBD) mengacu deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI

dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

2. Standar kompetensi lulusan yang harus dicapai lulusan UBD minimum

harus memiliki aspek :

a. Sikap, yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai

hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang

tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau

pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

b. Pengetahuan, yang merupakan penguasaan konsep, teori,

metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis

yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran,

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian

kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

c. Keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk

kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan,

dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran,

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian

kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:

keterampilan umum dan keterampilan khusus.

3. Standar keterampilan umum lulusan pendidikan profesional pada

Program Diploma Tiga (D-3) sesuai dengan capaian pembelajaran pada

KKNI level 5 .

4. Standar keterampilan umum lulusan pendidikan akademik Program

Sarjana (S-1) sesuai dengan capaian pembelajaran pada KKNI level 6.


Magister (S-2) sesuai dengan capaian pembelajaran pada KKNI level 8.


Doktor (S-3) sesuai dengan capaian pembelajaran pada KKNI level 9.

7. Standar keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang

wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan

program studi dengan bentuk Sertifikat Kompetensi Nasional dan atau

Sertifikat Keahlian dan atau Sertifikat Kompetensi Internasional.

8. Program studi wajib memberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

(SKPI) kepada lulusan untuk menjelaskan kompetensi lulusan.

9. Program studi jenjang diploma dan sarjana wajib memberikan

pengalaman kerja kepada mahasiswa sebelum menyelesaikan pendidikan

dalam bentuk pemagangan atau pelatihan kerja atau kerja praktik atau

praktik kerja lapangan atau kuliah kerja lapangan.

Strategi 1. Ketua program studi wajib memiliki standar kompetensi lulusan sesuai

dengan kompetensi masing-masing program studi yang mengacu kepada

KKNI.

9

2. Dalam menyusun kompetensi lulusan juga mempertimbangkan masukan

dari stakeholders (industri, pemerintah, akademisi).

3. Ketua program studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi,

alumni, pemerintah, dunia usaha.

4. Program studi menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi yang berkaitan

dengan proses pembelajaran dan kompetensi.

Indikator 1. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan atau profesi

sebesar 30%

2. Jumlah mahasiswa berwirausaha sebesar 3%

Metodology Cara Mengukur Indikator 1:

(Jumlah peserta lulus uji kompetensi/jumlah peserta uji kompetensi)x100%

Definisi Indikator 1: Persentase lulusan bersertifikat kompetensi

dan/atau bersertifikat profesi merupakan indikator untuk mengukur

lulusan perguruan tinggi yang lulus uji kompetensi dan/atau profesi

yang diselenggarakan oleh panitia nasional yang ditetapkan oleh

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, organisasi

profesi, dan lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan sertifikat

kompetensi dan/atau sertifikat profesi yang terstandar, lulusan

perguruan tinggi Indonesia memiliki daya saing untuk masuk dalam

pasar kerja nasional, regional, maupun internasional.

Cara Mengukur Indikator 2:

Jumlah mahasiswa yang mengembangkan wirausaha secara mandiri.

Definisi Indikator 2: Jumlah mahasiswa berwirausaha merupakan

indikator untuk mengukur minat dan jiwa mahasiswa dalam

berwirausaha dengan mengembangkan wirausaha secara mandiri.

Untuk meningkatkan daya saing bangsa perlu ditumbuhkan semangat

dan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa agar kelak bisa

menjadi kelompok orang yang menciptakan lapangan pekerjaan (job

creator) dan bukan hanya sekedar pencari pekerjaan (job seeker).

Subjek atau pihak yang

bertanggung jawab untuk

mencapai/memenuhi isi standar

- Wakil Rektor Artika

- Dekan

- Ketua Program Studi

- Dosen

Referensi 1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi

3. Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Riset, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi No.44 tahun

2015

4. PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan

5. PP Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI

6. Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI

Dokumen Terkait - Prosedur Mutu

- Instruksi Kerja

- Formulir

10

- Dokumen Kurikulum

Verifikasi Direktorat Penjaminan Mutu dan Akreditasi

11

2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Nama Standar Standar Isi Pembelajaran

Definisi Istilah Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan

keluasan materi pembelajaran. Mencakup materi dan tingkat kompetensi

untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan

tertentu. Standar ini mencakup standar pengembangan kurikulum dan isi

kurikulum.

Rasional Standar ini merupakan kriteria minimal bahan kajian sesuai dengan capaian

pembelajaran yang dituangkan dalam kurikulum yang harus dipenuhi oleh

lulusan pendidikan tinggi.

Pernyataan isi Standar 1. Kurikulum program studi dikembangkan melalui tahapan perencanaan,

pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan penyempurnaan secara

berkala dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

2. Program studi melakukan peninjauan kurikulum setiap 2 (dua) tahun.

3. Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam angka (1) merupakan

seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode

pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi

capaian pembelajaran program studi.

4. Kurikulum ditetapkan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester atau

SKS.

5. Kurikulum program studi disusun dalam 2 (dua) semester per tahun.

6. Semester merupakan satuan waktu efektif kegiatan pembelajaran dengan

jumlah 16 minggu.

7. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam kurikulum mengacu

pada capaian pembelajaran lulusan, bersifat kumulatif dan/atau integratif

dan dituangkan dalam bahan kajian terstruktur dalam bentuk mata kuliah.

8. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana

dimaksud dalam angka (7) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan

dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari

KKNI.

9. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana

dimaksud pada angka (7) sebagai berikut:

a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep

teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara

umum;

b. sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang

pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep

teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan

keterampilan tersebut secara mendalam;

c. lulusan program magister dan magister terapan paling sedikit

menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan

tertentu;dan

d. lulusan program doktor dan doktor terapan paling sedikit

menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan

keterampilan tertentu.

Strategi 1. Ketua program studi wajib memiliki standar kompetensi lulusan sesuai

dengan kompetensi masing-masing program studi yang mengacu kepada

KKNI. Capaian pembelajaran per mata kuliah dituangkan dalam

Kurikulum dan diturunkan dalam Rencana Pembelajaran Semester

(RPS).

2. Ketua program studi perlu memastikan kemutahiran RPS yang berjalan .

3. Program studi menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi yang berkaitan

12

dengan proses pembelajaran dan kompetensi.

4. Dalam penyusunan kurikulum juga mempertimbangkan masukan dari

stakeholders (industri, masyarakat, pemerintah).

Indikator Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja sesuai

bidang sebesar 5%

Metodology Cara mengukur :

(Jumlah lulusan bekerja dengan masa tunggu 6 bulan/ jml lulusan dalam

laporan tracer study PTN periode TS-2)x 100%

Definisi: Persentase lulusan langsung bekerja merupakan indikator untuk

mengukur lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang 6

(enam) bulan berdasarkan Laporan Tracer Study (TS) Perguruan Tinggi

terhadap lulusan yang lulus 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan Tracer Study

(periode TS-2).





- Dekan


- Dosen

- Direktorat Akademik

- Pusat Pengelolaan Pembelajaran



Pendidikan Tinggi



2015


Pendidikan



Dokumen Terkait - Dokumen Kurikulum

- Dokumen RPS

- Prosedur Mutu

- Instruksi Kerja

- Formulir


13

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Nama Standar Standar Proses Pembelajaran

Definisi Istilah 1. Standar Proses Pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk

mencapai standar kompetensi lulusan.

2. Student Centered Learning (SCL) adalah pembelajaran yang berpusat pada

mahasiswa

3. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran :

a. Ranah kognitif (learning to know) : kemampuan yang berkenaan dengan

pengetahuan, penalaran, atau pikiran, b. Ranah afektif (learning to be ) : kemampuan yang mengutamakan perasaan,

emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran, c. Ranah psikomotorik (learning to do) : kemampuan yang mengutamakan

ketrampilan jasmani, d. Ranah kooperatif (learning to live together) : kemampuan untuk

bekerjasama. 4. Stakeholder (pengguna lulusan), adalah dari sektor industri atau produksi,

masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi sendiri.

5. RPS adalah Rencana Pembelajaran Semester

6. SKS adalah Satuan Kredit Semester

Rasional Tujuan standar ini adalah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan

di Universitas Bina Darma. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria

minimal proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu

lingkungan belajar, sehingga terjadi pengembangan pengetahuan, peningkatan

keterampilan, dan pembentukan sikap untuk memenuhi capaian pembelajaran.

Pernyataan isi Standar 1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan

pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran

lulusan.

2. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.

3. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf

a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik,

efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa

(a). Interaktif sebagaimana dimaksud pada butir 3 menyatakan bahwa capaian

pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua

arah antara mahasiswa dan dosen.

(b) Holistik sebagaimana dimaksud pada butir 3 menyatakan bahwa proses

pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan

luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun

nasional.

(c) Integratif sebagaimana dimaksud pada butir 3 menyatakan bahwa capaian

pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi

untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam

satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

(d) Saintifik sebagaimana dimaksud pada butir 3 menyatakan bahwa capaian

pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang

mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik

yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

(e) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada butir 3 menyatakan bahwa capaian

pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan

dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah

keahliannya.

14

(f) Tematik sebagaimana dimaksud pada butir 3 menyatakan bahwa capaian

pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan

dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan

permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin

(g) Efektif sebagaimana dimaksud pada butir 3 menyatakan bahwa capaian

pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan

internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

(h) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada butir 3 menyatakan bahwa capaian

pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang

melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan

kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

(i) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir 3 menyatakan

bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran

yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan

kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari

dan menemukan pengetahuan.

4. Standar perencanaan proses pembelajaran dimana

a. Dekan, Ketua Program Studi dan Direktorat Akademik menetapkan:

1) Rencana pembelajaran semester 2) Jadual dan tempat kuliah 3) Perwalian akademik 4) Jadual registrasi mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa 5) Bagi dosen harus merencanakan proses pembelajaran sesuai dengan

capaian pembelajaran yang ditetapkan program studi b. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat: nama

program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen

pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata

kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran

untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; bahan kajian yang terkait

dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang

disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;

pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas

yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria,

indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan.

c. RPS disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok

keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam

program studi dan wajib ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. RPS dietujui oleh ketua program studi dan disahkan oleh dekan.

5. Standar pelaksanaan proses pembelajaran dimana

a. Dekan, Ketua Program Studi menetapkan:

1. Beban mengajar maksimal per dosen.

2. Rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen

3. Jumlah maksimal mahasiswa per kelas,

4. Prasarana dan sarana perkuliahan.

b. Proses pembelajaran yang diterapan di setiap program studi pada dasarnya

adalah pendekatan terhadap konsep student centered learning. Luaran

yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaan adalah

capaian pembelajaran yang telah ditetapkan yang mencakup (1) capaian

sikap, (2) capaian ketrampilan umum, (3) capaian pengetahuan dan, (4)

Capaian Ketrampilan Khusus sesuai dengan level KKNI. Program

D3 mencapai Level 5,

D4 dan S1 mencapai level 6,

S2 mencapai Level 8.,

S3 mencapai Level 9

c. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi

antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar

tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai

RPS

15

d. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan

metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah

untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah

dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

e. Bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar dan

praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;

f. Bentuk pembelajaran untuk program sarjana wajib ditambah bentuk

pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan. Proses

pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu

pada Standar Nasional Penelitian. Bentuk pembelajaran berupa penelitian,

perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di

bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan,

keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteran

masyarakat dan daya saing bangsa.

g. Bentuk pembelajaran program sarjana wajib ditambah bentuk

pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat. Bentuk

pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan

mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu

pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat

dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses pembelajaran yang terkait

dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu

pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

h. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit

Semester (SKS). Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran

efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian

tengah semester dan ujian akhir semester. 1 (satu) tahun akademik terdiri

atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.

i. Semester antara diselenggarakan:

a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;

b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;

c. semester antara dapat diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap

muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah

semester antara dan ujian akhir semester antara.

j. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan :

a. untuk program diploma tiga paling lama 5 (lima) tahun akademik,

dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan)

sks;

b. untuk program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan

beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh

empat) sks; paling lama 4 (empat) tahun akademik

c. untuk program magister, program magister terapan, setelah

menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan,

dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam)

sks; paling lama 7 (tujuh) tahun akademik

d. untuk program doktor, program doktor terapan, setelah menyelesaikan

program magister, program magister terapan, atau program spesialis,

dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua)

sks

6. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial,

terdiri atas:

a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;

b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per

semester; dan

c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester

7. 1(satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang

sejenis, terdiri atas:

a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan

b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

8. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio,

praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,

16

dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh)

menit per minggu per semester.

9. Beban belajar mahasiswa program diploma tiga, program diploma

empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi,

setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil

maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.

10. Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang

setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor

atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti

program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih

dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.

11. Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang

melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana

dimaksud pada butir 10 harus menyelesaikan program magister atau program

magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.

12. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada butir 9

merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih

besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

13. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada butir 10

merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih

besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

14. Setiap matakuliah wajib dilengkapi dengan media pembelajaran elektronik

berupa bahan ajar digital dan multimedia yang dapat diakses secara daring.

15. Standar Proses Pembelajaran daring :

a. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara daring dilaksanakan

sebanyak 7 kali atau maksimum 50% pertemuan persemester

untuk setiap matakuliah yang dimuat dalam RPS.

b. Struktur penyajian matakuliah daring terdiri dari :

1. Deskripsi Matakuliah

2. Babak/Pokok Bahasan

I. Pendahuluan

II. Penyajian

III. Penutup

3. Evaluasi Mandiri

4. Daftar Pustaka

5. Senarai/glosari

c. Setiap babak/pokok bahasan/pertemuan matakuliah daring

memuat 4 (empat) komponen yang wajib dilaksanakan dan dapat

dihitung sebagai kehadiran dosen mengajar:

1. Materi ajar/ bahan ajar

2. Forum diskusi

3. Memberikan tugas/kuis

4. Umpan balik/ feedback terhadap forum diskusi atau

penilaian pada tugas/kuis

Strategi Ketua Program Studi memberikan sosialisasi tentang standar proses pembelajaran

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan

Indikator 1. Matakuliah memiliki RPS : 100% 2. Kelengkapan pedoman PKL/TugasAkhir/Skripsi/Tesis : 100%

Metodologi RPS matakuliah tersaji dan dapat diakses secara daring

Pedoman PKL/Tugas Akhir /Skripsi/Tesis tersaji dan dapat diakses secara daring



mencapai/memenuhi isi

standar

Ketua Program Studi Dosen

Pusat Pengelolaan Pembelajaran Mahasiswa

Referensi 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 73 tahun 2013

tentang Penerapan kerangka KualifikasiNasional Indonesia bidang

pendidikan tinggi.

17

2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan

tinggi

3. Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Riset, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi No.44 tahun 2015

4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti,

Depdiknas, 2008

Dokumen Terkait Prosedur Mutu Instruksi Kerja Formulir


18

4.STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Nama Standar Standar Penilaian Pembelajaran

Definisi Istilah 1. Standar penilaian pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang

berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar

mahasiswa.

2. Penilaian (assessment) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan

beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana

hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaian

kemampuan) mahasiswa.

3. Dosen adalah tenaga pendidik prefesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat.

4. Koordinator Pengampu mata kuliah adalah dosen yang bertanggung jawab

untuk mengkoordinir semua aktivitas yang berkaitan dengan pembelajaran

mata kuliah.

5. Rubrik adalah alat skoring untuk asesmen yang bersifat subjektif, yang

didalamnya terdapat satu set kriteria dan standar yang berhubungan dengan

tujuan pembelajaran yang akan diases ke anak didik.

Rasional Untuk dapat menghasilkan penilaian yang merepresentasikan kompetensi peserta

didik secara objektif, maka penilaian mesti dilakukan dengan menggunakan

instrumen penilaian yang sesuai dengan aspek yang dinilai (kognitif, psikomotor

dan afektif). Penilaian kognitif pada dasarnya adalah dalam bentuk hardskill.

Sedangkan penilaian prikomotorik dan afektif pada dasarnya adalah dalam

bentuk softskill. Penilaian softskill adalah penilaian dalam bentuk kemampuan

interpersonal dan intrapersonal. Secara umum, penilaian berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta

didik di dalam pencapaian kompetensi (sumatif) dan sekaligus sebagai umpan

balik bagi perbaikan proses pembelajaran (formatif). Pendidik secara terus

menerus mengikuti perkembangan kemampuan peserta didik dalam menguasai

kompetensi sesuai tuntutan kurikulum dan secara terus-menerus memperbaiki

proses pembelajarannya. Mengingat cakupan penilaian sangat kompleks,

pendidik dituntut untuk mampu menggunakan teknik dan instrumen penilaian

yang relevan dengan rumusan kompetensi lulusan, standar kompetensi,

kompetensi dasar, dan indikator capaian yang telah ditetapkan untuk suatu mata

kuliah. .

Pernyataan isi Standar 1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang

penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan

capaian pembelajaran lulusan.

2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada

butir (1) mencakup:

a. prinsip penilaian;

b. teknik dan instrumen penilaian;

c. mekanisme dan prosedur penilaian;

d. pelaksanaan penilaian;

e. pelaporan penilaian; dan

f. kelulusan mahasiswa.

3. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a mencakup

prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan

secara terintegrasi

4. Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada butir (3) merupakan penilaian

yang memotivasi mahasiswa agar mampu:

a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan

b. meraih capaian pembelajaran lulusan.

5. Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada butir 3 merupakan penilaian

yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil

19

belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses

pembelajaran berlangsung.

6. Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada butir 3 merupakan penilaian

yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa

serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

7. Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada butir 3 merupakan penilaian

yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati

pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

8. Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada butir 3 merupakan penilaian

yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku

kepentingan.

9. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf b terdiri atas

observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

10. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf b terdiri atas

penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk

portofolio atau karya desain.

11. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.

12. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan

khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik

dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada butir 9 dan butir 10.

13. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan

instrumen penilaian yang digunakan.

14. Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf c, terdiri

atas:

a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen,

kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai

sesuai dengan rencana pembelajaran;

b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen,

kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian

sebagaimana dimaksud dalam butir 3;

c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil

penilaian kepada mahasiswa; dan

d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa

secara akuntabel dan transparan.

15. Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf c mencakup

tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja,

pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

16. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada

butir 15 dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

17. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf d

dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.

18. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud butir 17 dapat dilakukan oleh:

a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;

b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan

mahasiswa; dan/atau

c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan

pemangku kepentingan yang relevan.

19. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada butir 18 untuk program

subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib

menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

20. Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf e berupa

kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah

yang dinyatakan dalam kisaran:

a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;

b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;

c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;

d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau

e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

21. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk

nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

20

22. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap

pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.

23. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan

dengan indeks prestasi semester (IPS).

24. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi

dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

25. Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada butir 23

dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan

perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata

kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil

dalam satu semester.

26. Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada butir 24

dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan

perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata

kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil

yang telah ditempuh.

27. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila

telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki

capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan

indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua

koma nol nol).

28. Mahasiswa program diploma dan sarjana yang dinyatakan lulus ujian akhir

atau ujian komprehensif wajib mempublikasikan Bab 0 , Bab 1, dan Daftar

Pustaka di repository Universitas Bina Darma, kecuali telah menerbitkan

artikel dalam bentuk jurnal atau prosiding online.

29. Mahasiswa program pascasarjana yang dinyatakan lulus ujian tesis wajib

mempublikasikan peneliatannya dalam bentuk jurnal terakreditasi

nasional/internasional.

30. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat

diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan

kriteria:

a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila

mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam)

sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);

b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan

apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol

satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau

c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai

indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).

31. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program

magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan

lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan

memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi

dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00

(tiga koma nol nol).

32. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program

magister, program magister terapan, program doktor, program doktor

terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan

pujian dengan kriteria:

a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila

mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol)

sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);

b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan

apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima

satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau

c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai

indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

33. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

21

a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program

magister, program magister terapan, program doktor, dan program

doktor terapan;

b. transkrip nilai;

c. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;

d. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan

keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar

program studinya;

e. gelar; dan

f. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh

peraturan perundang-undangan.

34. Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada butir 31 huruf b diterbitkan

oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain,

Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.

35. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada butir 31 huruf c

diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi,

lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi atau vendor.

Strategi 1. Membuat kebijakan dan peraturan akademik mengenai evaluasi hasil

pembelajaran mahasiswa dalam jenjang semesteran, dua tahunan (4

semesteran), dan akhir studi di Universitas Bina Darma.

2. Menyusun SOP proses penilaian.

3. Sosialisasi kebijakan, peraturan, standar, dan SOP penilaian kepada seluruh

dosen dan mahasiswa dengan memanfaatkan berbagai media seperti

pertemuan, media online, dan penyebaran soft copy.

Indikator Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penilaian sebesar 85%

Metodologi Melakukan survey kepuasan mahasiswa




standar

Dekan

Kaprodi Direktorat Akademik

Dosen


2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan

tinggi


Pendidikan



Dokumen Terkait Standar penilaian pembelajaran ini memiliki keterkaitan dengan Buku Pedoman

Akademik yang disusun oleh UBD


22

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nama Standar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Definisi Istilah 1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang

kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian

pembelajaran lulusan.

2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan


3. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai

Dosen Tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

4. Dosen Tidak Tetap (Dosen Luar Biasa) adalah dosen paruh waktu yang

memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh Program Studi serta bersedia

mengajar sekurang-kurangnya satu semester.

5. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Karyawan non dosen yang bertugas

melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan

pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan

pendidikan.

Rasional Standar ini diperlukan untuk menjamin bahwa adanya Dosen dan Tenaga

Kependidikan mampu mentransformasikan, mengembangkan dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan.

Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan perguruan

tinggi, Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan sumber daya manusia yang

penting dalam mencetak lulusan yang kompeten dan berkualitas. Agar Dosen dan

Tenaga Kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka diperlukan

standar tertentu yang diatur dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Pernyataan isi Standar 1. Universitas, Fakultas, dan Program Studi menjamin Hak Dosen dan Tenaga

Kependidikan atas:

a. Penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai;

b. Penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;

c. Pembinaan Karier;

d. Perlindungan hokum dalam melaksanakan Tugas dan Hak atas Kekayaan

Intelektual;

e. Kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.

2. Dosen berhak mendapatkan:

a. Kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan

sarana prasarana pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada

masyarakat;

b. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;

c. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan

kelulusan peserta didik;

d. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.

3. Dosen dan Tenaga Kependidikan mempunyai kewajiban:

a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan,

kreatif, dinamis, dan dialogis;

b. Mempunyai komitmen professional untuk meningkatkan mutu

pendidikan;

c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan

kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.

4. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan

pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

5. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus

dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

6. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau

sertifikat profesi.

23

7. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah

lulusan Magister atau Magister Terapan yang relevan dengan program studi,

dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan

program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8

(delapan) KKNI.

8. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan

magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat

menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program

studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan)

KKNI.

9. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor

atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat

menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi

dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

10. Dosen program doktor dan program doktor terapan:

a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang

relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat

profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara

dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan

b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir

telah menghasilkan paling sedikit:

1. Sekurang-kurangnya 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional

terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau

2. Sekurang-kurangnya 1 (satu) karya bentuk lain yang diakui oleh

kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.

11. Penyetaraan atas jenjang, jenjang 8 (enam) KKNI sebagaimana dimaksud

pada butir 7, dan jenjang 9 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada butir

8,butir 9, dan butir 10 dilakukan oleh Direktur Jenderal melalui mekanisme

rekognisi pembelajaran lampau.

12. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:

a. kegiatan pokok dosen mencakup:

• perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;

• pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;

• pembimbingan dan pelatihan;

• penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat;

b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan

c. kegiatan penunjang.

12. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada butir

11 huruf (a) disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen

yang mendapatkan tugas tambahan..

13. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen paling sedikit setara dengan

mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak

mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.

14. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban

tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain

berupa menjabat struktural.

15. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstuktur dalam

rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, internship, disertasi, atau karya

desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa

16. Ekuivalensi beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa

yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

17. Dosen terdiri atas Dosen Tetap dan Dosen tidak tetap (Dosen Luar Biasa).

18. Dosen Tetap merupakan Dosen berstatus sebagai Pendidik Tetap pada

Universitas Bina Darma dan tidak menjadi Pegawai Tetap pada Satuan Kerja

dan/atau satuan pendidikan lain, dan telah memiliki jenjang jabatan akademik.

19. Jumlah Dosen Tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah

seluruh dosen.

20. Jumlah Dosen Tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk

menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit

24

5 (lima) orang, dan memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan

disiplin ilmu pada program studi.

21. Jumlah dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan

paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.

22. Jumlah dosen tidak tetap sebanyak-banyaknya 40% dari jumlah seluruh

dosen.

23. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan

program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan

kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Tenaga Kependidikan dikecualikan

tenaga Administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau

sederajat.

24. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib

memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan

keahliannya.

Strategi 1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk

melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor melalui program beasiswa

internal maupun eksternal.

2. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga

kependidikan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bersertifikasi

melalui program beasiswa internal maupun eksternal.

3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga

kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

4. Menyusun rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.

Indikator 1. Lebih dari 50% dosen tetap bergelar Doktor.

2. Lebih dari 40% dosen tetap memiliki jenjang jabatan akademik LK/GB.

3. Sekurang-kurangnya terdapat 80% dosen memiliki sertifikasi dosen

4. Lebih dari 80% tenaga kependidikan berkeahlian khusus memiliki

sertifikat keahlian

Metodologi Cara mengukur indikator 1:

(jumlah dosen tetap bergelar S3/jumlah dosen tetap)x100%

Cara mengukur indikator 2:

(jumlah dosen tetap berjenjang jabatan akademik LK/GB/jumlah dosen

tetap)x100%


(jumlah dosen tetap memiliki sertifikasi dosen/jumlah dosen tetap)x100%


(jumlah tenaga kependidikan berkeahlian khusus memiliki sertifikasi

keahlian/jumlah tenaga kependidikan)x100%




standar

1. Rektor/Wakil Rektor

2. Dekan

3. Ketua Program Studi

4. Direktorat SDM

Referensi 1. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan

Tinggi.

2. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang

Standar Nasional Pendidikan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.


Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

25

7. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Kementrian

Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Perguruan Tinggi, 2010.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49

tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



Dokumen Terkait - Prosedur

- Instruksi Kerja

- Formulir


26

6.STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Nama Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Definisi Istilah 1. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan

pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.

2. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi

satuan pendidikan

3. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal

tentang sarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam

rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

4. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk

pembelajaran

5. Media Pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk

membantu komunikasi dalam pembelajaran

6. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras dan lunak

yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi

untuk mendukung pembelajaran

7. Perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan yang

digunakan untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi.

8. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang diatasnya terdapat prasarana

pendidikan tinggi meliputi bangunan satuan pendidikan, dan lahan

pertanaman untuk menjadi satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara

ekologis nyaman dan sehat,

9. Bangunan adalah gedung yang sebagian atau seluruhnya berada diatas laha,

yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembelajaran pada

pendidikan tinggi

10. Ruang Manajemen adalah ruang yang digunakan untuk pengelolaan kegiatan

tridarma perguruan tinggi.

11. Ruang Akademik umum dalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan

pembelajaran pada semua program studi.

12. Ruang akademik khusus adalah ruang yang digunakan untuk kegiatan

pembelajran praktik pada setiap program studi.

13. Ruang penunjang adalah ruang yang digunakan untuk menunjang kegiatan

Tridarma perguruan tinggi

Rasional Untuk menjamin fasilitas mutu dari Universitas Bina Darma dalam pelayanan

pendidikan yang bermutu, professional dan kompetitif diperlukan ketersediaan

Sarana dan Prasarana yang memadai. Maka dari itu diperlukan patokan, ukuran

dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh universitas dan untuk itulah

ditetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud.

Pernyataan isi Standar 1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal

tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses

pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2. Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam butir 1 paling

sedikit terdiri atas:

a. perabot;

b.peralatan pendidikan;

c. media pendidikan;

d.buku, buku elektronik, dan repositori;

e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;

f. instrumentasi eksperimen;

g. sarana olahraga;

h.sarana berkesenian;

i. sarana fasilitas umum;

j. bahan habis pakai; dan

k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan

3. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada butir 2

ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik

metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya

proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

27

4. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam butir 1 paling

sedikit terdiri atas:

a. lahan;

b. ruang kelas;

c. perpustakaan;

d.laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;

e. tempat berolahraga;

f. ruang untuk berkesenian;

g. ruang unit kegiatan mahasiswa;

h. ruang pimpinan perguruan tinggi;

i. ruang dosen;

j. ruang tata usaha; dan

k.fasilitas umum. 5. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf k meliputi:

a. jalan;

b. air;

c. listrik;

d.jaringan komunikasi suara; dan

e. data. 6. Lahan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 huruf a harus berada dalam

lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses

pembelajaran.

7. Lahan pada saat Universitas Bina Darma didirikan wajib dimiliki oleh

Yayasan Bina Darma Palembang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik,

Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. 8. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud

dalam butir 4 huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan oleh Direktur

Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

9. Ruang dosen sebagaimana dimaksud dengan butir 4 huruf i memiliki luas

minimal 2 meter x 2 meter atau 4 m2.

10. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A

atau setara.

11. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan,

kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi

listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun

limbah khusus, apabila diperlukan.

12. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada

butir 9 dan butir 10 didasarkan pada peraturan menteri yang menangani

urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

13. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses

oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

14. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada butir 12 terdiri atas:

a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;

b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;

c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;

d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan

e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

15. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan

khusus sebagaimana dimaksud pada butir 13 ditetapkan oleh Direktur

Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Strategi 1. Melakukan evaluasi diri terhadap keberadaan sarana dan prasarana yang

dimiliki

2. Menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi, meliputi :

a. Perencanaan kebutuhan saran prasarana

b. Perencanaan pembiyaan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana

c. Merencanakan pengadaan sarana dan prasarana

28

Indikator 1. Setiap kelas/lab memiliki media peralatan pendidikan berupa papan tulis

dan LCD projector serta sarana pendukung perkuliahan seperti meja dan

kursi 2. Tingkat kesejukan ruang dosen/kelas/lab : 200C 3. Tingkat kebisingan ruang dosen/kelas/lab : 30-40 dB

Metodology Cara mengukur indikator 1:

Melakukan pemantauan kesiapan peralatan media ajar dan sarana pendukung

perkuliahan setiap pagi


Melakukan pemantauan suhu ruang belajar/kelas/lab menggunakan alat

pengukur suhu secara berkala per 3 bulan


Melakukan pemantauan tingkat kebisingan ruang belajar/kelas/lab menggunakan

alat pengukur kebisingan ruangan secara berkala per 3 bulan




standar

- Yayasan Bina Darma Palembang

- Rektor dan Wakil Rektor

- Direktorat Keuangan

- Direktorat Fasilitas, Logistik dan Sarana Prasarana

- Direktorat Penjaminan Mutu dan Akreditasi

- Fakultas/Prodi

Referensi 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peranturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 2013

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun

2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44

tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan TInggi.

4. UU No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi



6. Renstra 2010-2104 dan Renop 2014 Universitas Bina Darma

7. Statuta Universitas Bina Darma 2014

8. Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Persemester (RKAP) Universitas Bina Darma



2015


- Instruksi Kerja - Formulir


29

7. STANDAR PENGELOLAAN DAN PEMBELAJARAN

Nama Standar Standar Pengelolaan dan Pembelajaran

Definisi Istilah 1. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang

perencanaan, pelaksanaan, Pengendalian, Pemantauan dan evaluasi, serta

Pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat program studi.

2. Pemangku kepentingan terdiri dari 2 yaitu pemangku kepentingan internal

dan eksternal, pemangku kepentingan internal adalah tenaga pendidik, non

kependidikan, dan mahasiswa sedangkan pemangku kepentingan eksternal

adalah organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang

tua/wali mahasiswa, dan masyarakat umum.

3. Unit Pengelola Program studi adalah satuan organisasi didalam struktur

organisasi perguruan tinggi yang berwenang bertugas mengelola program

studi yaitu Fakultas dan Program Pascasarjana

Rasional Untuk mencapai dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu,

profesional, dan kompetitif, diperlukan standar pengelolaan pembelajaran yang

dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan,

pengendalian, monitoring dan evaluasi pendidikan sehingga lulusan yang

berkualitas dan mandiri dapat dihasilkan secara konsisten dan berkesinambungan

sesuai dengan tuntutan pengguna lulusan.

Pernyataan isi Standar 1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta

pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

2. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada butir 1 harus

mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar

proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar

sarana dan prasarana pembelajaran.

3. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi

dan perguruan tinggi.

4. Unit Pengelola program studi sebagaimana dimaksud pada butir 3 wajib:

b. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam

setiap mata kuliah;

c. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar

proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai

capaian pembelajaran lulusan;

d. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan

budaya mutu yang baik;

e. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam

rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan

f. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai

sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan

dan pengembangan mutu pembelajaran.

5. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana

dimaksud pada butir 3 wajib:

a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan

pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan

pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program

studi dalam melaksanakan program pembelajaran;

b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program

pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;

c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam

melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan

sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;

d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;

e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan,

penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan

dosen; dan

30

f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam

menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui

pangkalan data pendidikan tinggi.

Strategi 1. Unit pengelola program studi dengan melibatkan para pemangku

kepentingan berkoordinasi dengan wakil rektor bidang artika dalam

penyusunan renstra , renop dan RKAT

2. Direktur/Dekan dan Ketua Program studi membina hubungan dengan

organisasi profesi, alumni dan pengguna lulusan.

Indikator Pelaksanaan rencana operasional (Renop) program studi dan fakultas yang

direlisasikan dalam RKAT dilaksanakan 100%

Metodology 1 Menyusun kurikulum dan RPS

2 Menyelenggarakan program pembelajaran

3 Menciptakan Susana akademik dan budaya mutu

4 Melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodic 5 Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik




standar

- Rektor

- Wakil Rektor Bidang Artika

- Dekan dan Direktur Program Pascasarjana

- Ketua Program Studi - Direktorat Penjaminan mutu dan akreditasi

- Direktorat Akademik

- Direktorat Perencanaan Perencanaan & Pengembangan Startegis

- Pusat Pengelolaan Pembelajaran

Referensi 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peranturan Pemerintah Nomor

32 Tahun 2013

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun

2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun

2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan TInggi.




6. Renstra 2010-2104 dan Renop 2014 Universitas Bina Darma

7. Statuta Universitas Bina Darma 2014

8. Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Persemester

(RKAP) Universitas Bina Darma

Dokumen Terkait - - Prosedur

- Instruksi Kerja

- Formulir

Verifikasi Direktorat Penjaminan mutu dan akreditasi

31

8.STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Nama Standar Standar Pembiayaan Pembelajaran

Definisi Istilah 1. Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang

komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun

dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2. Biaya Investasi Pendidikan Tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan

tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan

Tenaga Kependidikan pendidikan tinggi.

3. Biaya Operasional Pendidikan Tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan

tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang

mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan, biaya bahan operasional

pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

Rasional Pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan

penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi tersebut.

Pembiayaan pada Perguruan Tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan

pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa kesejahteraan Dosen, dan

Tenaga Kependidikan. Perguruan Tinggi harus mengelola keuangannya sendiri,

tidak hanya memetakan anggarannya sendiri. Atas pertimbangan ini, maka

diperlukan penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Pernyataan isi Standar 1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang

komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun

dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2. Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada butir 1

merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan

prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan

tinggi.

3. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada butir 1

merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk

melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga

kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional

tidak langsung.

4. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada butir 1

ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya

operasional pendidikan tinggi.

5. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi

negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

a. jenis program studi;

b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan

c. indeks kemahalan wilayah;

6. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud

pada butir 4 menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun

rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan

dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

7. Perguruan tinggi wajib :

a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada

satuan program studi;

b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian

dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi

yang bersangkutan; dan

c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya

pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

8. Badan penyelenggara perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi wajib

mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar

biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.

9. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:

a. hibah;

32

b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;

c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau

d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

10. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam

menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka

peningkatan kualitas pendidikan.

11. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga atau Unit-Unit lainnya

sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran

dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik:

partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.

12. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan

yang direncanakan, maka rektor harus membentuk badan pengawas internal

universitas bidang keuangan atau disebut dengan melalui Satuan Pengawas

Internal (SPI)/Auditor Internal (AI).

13. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga atau Unit-Unit lainnya

dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana

Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan

Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana

Bisnis Anggaran (RBA). Sumber dan jumlah dana yang dikelola

oleh universitas harus disosialisasikan kepada sivitas akademika

Universitas untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.

14. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus

mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja

Tahunan (RAKERTA) Universitas.

15. Universitas harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang

memperhatikan masukan dari tingkat Fakultas dan Program Studi sehingga

memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan

fakultas, program studi di lingkungan Universitas.

16. Universitas harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu

mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan

secara baik dan berkualitas.

17. Universitas harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran

tahunan.

18. Universitas harus menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran

tahunan.

19. Universitas harus menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran

tahunan

20. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib

mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.

21. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:

1. hibah;

2. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;

3. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau

4. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

22. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur

dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam

rangka peningkatan kualitas pendidikan.

23. Standar Turunan meliputi: Standar Pengelolaan Keuangan.

Strategi 1. Pimpinan Universitas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan

seluruh Fakultas, Lembaga dan Unit-Unit yang ada dalam hal perencanaan,

pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran

dana yang ada.

2. Pimpinan universitas melalui Satuan Pengawas Internal (SPI)/Auditor

Internal (AI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan

dan audit internal keuangan.

3. Pimpinan Universitas dalam pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran

ini diperlukan langkah efisiensi terhadap pengeluaran dan optimalisasi

terhadap penerimaan.

33

4. Pimpinan Universitas mempertimbangkan penerapan kebijakan akuntansi

yang tepat dan penyediaan laporan keuangan oleh manajemen atas dasar:

a. Pertimbangan sehat;

b. Substansi mengungguli bentuk;

c. Materialitas.

Indikator 1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran

kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.

2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya sesuai

dengan penerapan kebijakan akuntansi yang berlaku.

3. Rata-rata dana penelitian perdosen pertahun minimal Rp. 5.000.000

4. Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat minimal Rp. 3.000.000

5. Opini penilaian laporan keuangan oleh akuntan publik

Metodology Melakukan monitoring terhadap pembiayaan pembelajaran yang berkaitan

dengan Pendidikan Tinggi sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Melakukan monitoring KPI dosen pertahun.




standar

1. Rektor/Wakil Rektor

2. Dekan

3. Ketua Program Studi

4. Departemen Keuangan

Referensi 1. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan

Tinggi.

2. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.


Standar Nasional Pendidikan.


Pendanaan Pendidikan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.


Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49

tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.


- Instruksi Kerja

- Formulir


34

BAB III

STANDAR

PENELITIAN

35

1. STANDAR HASIL PENELITIAN

Nama Standar Standar Hasil Penelitian

Definisi Istilah Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada merupakan semua luaran yang

dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara

sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Rasional 1. Hasil penelitian bermanfaat bagi bangsa dan Negara, minimum bermanfaat bagi

peneliti dan program studi serta Universitas Bina Darma.

2. Manfaat bagi peneliti diukur dengan dapat digunakannya dalam penilaian kinerja

dosen dan program studi oleh pemerintah.

3. Hasil penelitian diseminarkan baik secara nasional maupun internasional minimum

satu kali setiap tahun.

4. Hasil penelitian wajib dipublikasikan di jurnal nasional maupun jurnal

internasional.

Pernyataan isi Standar 1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil

penelitian.

2. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan daya saing bangsa.

3. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir (1) merupakan semua luaran

yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah

secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

4. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

pada butir (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di

perguruan tinggi.

5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak

membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan

cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat

digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

6. Artikel yang dipublikasikan dosen dan atau mahasiswa harus memenuhi syarat

kemiripan isi minimal 25% dengan perangkat pendeteksi kemiripan yang

ditentukan Universitas Bina Darma.

7. Artikel yang dipublikasikan dosen dan atau mahasiswa harus menulis afiliasi

dengan nama universitas yaitu “Universitas Bina Darma”.

8. Luaran penelitian yang berupa buku wajib dihasilkkan dosen atau tim dosen

setiap 3 tahun sekali.

Strategi Adanya kontrak kerja dosen dan Universitas yang mewajibkan dosen

mempublikasikan penelitian baik dalam bentuk jurnal maupun seminar setiap

semester.

Adanya insentif bagi peneliti yang mempublikasikan penelitiannya pada jurnal

internasional , jurnal nasional terkreditasi serta seminar nasional dan internasional.

Indikator 1. Jumlah artikel jurnal internasional / nasional terakreditasi = 1 per dosen

pertahun

2. Jumlah artikel pada seminar internasional/nasional = 1 per dosen pertahun

3. Jumlah komulatif (Dosen dan Mahasiswa) sitasi karya ilmiah = 1000 pertahun

4. Jumlah KI adalah 20% dari jumlah dosen pertahun per fakultas

5. Jumlah buku ajar/text/referensi/monograf ber ISBN adalah 1 buku untuk setiap

dosen / tim dosen setiap 3 tahun.

Metodology Pengukuran Indikator No.1 dan 2 dilihat dari Index Sinta melalui laman

http://sinta2.ristekdikti.go.id dengan memilih afiliasi Universitas Bina Darma.

Pengukuran Indikator 3 :

Menggunakan basis data Scopus dan atau Web Of Science yang dapat dipantau juga

menggunakan Sinta Science and Technology Index Kementrian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi.

(Jumlah sitasi komulatif dosen dan mahasiswa)

http://sinta2.ristekdikti.go.id/

36

Pengukuran Indikator 4 dan 5:

Menggunakan basis data DRPM Universitas Bina Darma

Subjek atau pihak yang bertanggung

jawab untuk mencapai/memenuhi isi

standar

- Rektor


- Direktur Riset dan Pengabdian pada Masyarakat

- Dekan


- Dosen


2. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi




Pendidikan


- Instruksi Kerja

- Formulir


37

2. STANDAR ISI PENELITIAN

Nama Standar Standar Isi Penelitian

Definisi Istilah Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan

materi penelitian

Rasional Isi penelitian berkaitan erat dengan rencana induk penelitian Universitas Bina Darma.

Pernyataan isi Standar 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan

keluasan materi penelitian.

2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada butir

(1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

3. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada butir (2) harus

berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan

untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat

baru.

4. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada butir (2) harus

berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia

usaha, dan/atau industri.

5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian

khusus untuk kepentingan nasional.

6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-

prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa

mendatang.

7. Tema penelitian dosen diutamakan sejalan dengan rencana induk penelitian

Universitas Bina Darma atau mengacu kepada rencana induk riset nasional

(RIRN)

8. Penelitian dosen/mahasiswa yang dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding

minimal dilakukan dan ditulis oleh 2 penulis.

Strategi Disiapkan repositori khusus untuk mempublikasikan tugas akhir /skripsi/ tesis/

disertasi mahasiswa.

Rencana induk penelitian telah diunggah di laman Simlitabmas

Indikator Jumlah komulatif (Dosen dan Mahasiswa) sitasi karya ilmiah = 1000 pertahun

Metodology Menggunakan basis data Scopus dan atau Web Of Science yang dapat dipantau juga

menggunakan Science and Technology Index (Sinta) Kementrian Riset, Teknologi,

dan Pendidikan Tinggi.





- Rektor



- Dekan


- Dosen



Tinggi




Pendidikan


- Instruksi Kerja

- Formulir


38

3. STANDAR PROSES PENELITIAN

Nama Standar Standar Proses Penelitian

Definisi Istilah Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari

perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Rasional Proses penelitian ini merupakan standar pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa

baik penelitian internal, penelitian mahasiswa, dan penelitian yang didanai pihak

pemerintah maupun pihak swasta. Dalam pelaksanaan standar ini dapat menjaga

pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Pernyataan isi Standar 1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan

penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

2. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada butir (1) merupakan

kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai

dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan

lingkungan.

4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen wajib melibatkan mahasiswa.

5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka

melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) dan butir (3), capaian

pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

6. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam

besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Standar Proses Pembelajaran Bab

1 butir (8).

Strategi Sosialisasi penduan penelitian dilaksanakan secara reguler

Indikator 1. Jumlah proposal penelitian yang berhasil mendapatkan pendanaan eksternal, 1

judul untuk setiap dosen /tim dosen pertahun

2. Jumlah proposal penelitian yang didanai oleh lembaga internasional : 1

proposal penelitian per fakultas per 3 tahun.

3. Ketepatan penyelesaian aktivitas penelitian

4. Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa 30% pertahun.

Metodology Pengukuran Indikator 1 dan 2 :

Diukur pada laman simbilatbmas dan laporan penelitian internal yang didapatkan

dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat pertahun.

Pengukuran Indikator 3:

Diukur dari ketepatan penyerahan laporan hasil penelitian kemajuan dan laporan

akhir

Pengukuran Indikator 4 : Diukur dari jumlah penelitian dosen dan mahasiswa dibagi

dengan jumlah total penelitian dosen dikali 100




- Rektor



- Dekan


- Dosen



Tinggi




Pendidikan

39


- Instruksi Kerja

- Formulir


40

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Nama Standar Standar Penilaian Penelitian

Definisi Istilah Penelitian internal adalah penelitian yang didanai oleh Universitas Bina Darma.

Penelitian eksternal adalah penelitian yang didanai oleh pihak eksternal Universitas

Bina Darma.

Sistem penilaian internal dilakukan sama dengan penelitian pendanaan eksternal,

mulai dari penilaian proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir.

Rasional Sistem penilaian dilakukan untuk menjaga mutu penelitian dan memastikan

penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana induk penelitian Universitas Bina

Darma

Pernyataan isi Standar (1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap

proses dan hasil penelitian.

(2) Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir (1)

dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus

meningkatkan mutu penelitiannya;

b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari

pengaruh subjektivitas;

c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan

kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan

d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

(3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian

sebagaimana dimaksud pada butir (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan

standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

(4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan

instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian

kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

(5) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka

penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan

ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

(6) Penilaian penelitian internal mengacu kepada system penilaian penelitian dari

Kemenristekdikti.

Strategi Menyiapkan dosen untuk menjadi reviewer penelitian bersertifikasi.

Indikator Jumlah proposal penelitian yang berhasil mendapatkan pendanaan, 1 judul perdosen

pertahun

Metodology Pengukuran dengan menghitung jumlah penelitian dosen yang didanai internal

maupun eksternal melalui Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.




- Rektor



- Dekan


- Dosen



Tinggi




Pendidikan


- Instruksi Kerja

- Formulir

41


42

5. STANDAR PENELITI

Nama Standar Standar Peneliti

Definisi Istilah Peneliti adalah dosen yang melaksanakan penelitian baik yang didanai oleh

Universitas Bina Darma maupun pihak eksternal.

Rasional Standar peneliti diacu untuk meningkatkan jumlah penelitian yang didanai pihak

internal dan pihak eksternal.

Pernyataan isi Standar 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk

melaksanakan penelitian.

2. Peneliti sebagaimana dimaksud pada butir (1) wajib memiliki kemampuan

tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan,

objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

3. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada butir (1) ditentukan

berdasarkan:

a. kualifikasi akademik; dan

b. hasil penelitian.

4. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada butir (2) menentukan

kewenangan melaksanakan penelitian

5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

6. Peneliti merupakan dosen aktif yang memiliki NIDN/NIDK yang menginduk

ke Universitas Bina Darma.

Strategi Meningkatkan jenjang akademik dosen menjadi minimal lektor

Indikator Jumlah proposal penelitian yang berhasil mendapatkan pendanaan, 1 judul perdosen

pertahun

Metodology Pengukuran dengan menghitung jumlah penelitian dosen yang didanai internal

maupun eksternal melalui Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.




- Rektor



- Dekan


- Dosen



Tinggi




Pendidikan


- Instruksi Kerja

- Formulir


43

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Nama Standar Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Definisi Istilah Sarana dan prasarana penelitian adalah standar minimal dalam pelaksanaan

penelitian.

Rasional Untuk menyelaraskan rencana induk penelitian Universitas Bina Darma maka

diperlukan standar sarana dan prasarana. Penguatan sarana dan prasarana penelitian

dapat meningkatkan mutu dan kedalaman penelitian yang dilakukan. Dengan mutu

penelitian yang baik dapat meningkatkan jumlah sitasi.

Pernyataan isi Standar 1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan

prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses

penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

2. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada butir (1)

merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:

a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu

program studi;

b. proses pembelajaran; dan

c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada butir (2)

harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan

keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

4. Perangkat lunak uji kemiripan menggunakan perangkat lunak berbayar yang

memiliki reputasi dan menjadi referensi institusi nasional/internasional.

5. Memiliki jurnal nasional terakreditasi pada setiap fakultas.

Strategi Melakukan akreditasi terhadap jurnal-jurnal internal yang dimiliki fakultas atau

program studi.

Meningkatkan kualitas laboratorium pendukung penelitian.

Menyiapkan sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk

DRPM Universitas Bina Darma.

Indikator Jumlah jurnal terindeks nasional = 1 per fakultas

Metodology Definisi :

Jumlah jurnal bereputasi nasional yang terakreditasi oleh Kementrian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang diindex Science and Technology Index

(Sinta).




- Rektor



- Dekan


- Dosen



Tinggi




Pendidikan


- Instruksi Kerja

- Formulir


44

7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Nama Standar Standar Pengelolaan Penelitian

Definisi Istilah Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan

penelitian.

Rasional Standar ini dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang disesuaikan dengan arah

dan tema-tema riset unggulan baik institusi maupun riset unggulan nasional.

Pernyataan isi Standar 1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan

penelitian.

2. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

3. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga penelitian,

lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang

sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

4. Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam butir (2) wajib:

a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan

rencana strategis penelitian perguruan tinggi;

b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan

mutu internal penelitian;

c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;

e. melakukan diseminasi hasil penelitian;

f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan

penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual

(KI);

g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan

h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

5. Universitas Bina Darma tinggi wajib:

a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana

strategis perguruan tinggi;

b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit

menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;

c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi

penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;

d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi

penelitian dalam melaksanakan program penelitian;

e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar

hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;

f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui

program kerja sama penelitian;

g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan

spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan

h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam

menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan

data pendidikan tinggi.

Strategi 1. Membentuk pusat studi/kajian penelitian sesuai dengan kelompok kepakaran

yang diperlukan fakultas yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

2. DRPM Universitas Bina Darma menyelenggarakan klinik proposal penelitian.

Indikator 1. Jumlah proposal penelitian yang berhasil mendapatkan pendanaan, 1 judul

perdosen pertahun

2. Persentase judul penelitian yang sejalan dengan rencana induk penelitian UBD

dan atau riset unggulan nasional = 80%.

Metodology Pengukuran Indikator 1:

Diukur pada laman simbilatbmas dan laporan penelitian internal yang didapatkan

45

dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat pertahun.

Pengukuran Indikator 2:

Diukur dari jumlah perbandingan kesesuaian antara judul penelitian dibagi dengan

rencana indul penelitian UBD dan atau riset unggulan nasional dikali 100%




- Rektor



- Dekan


- Dosen



Tinggi




Pendidikan


- Instruksi Kerja

- Formulir


46

8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Nama Standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Definisi Istilah Sumber pendanaan internal dimaksudkan dana dari Universitas Bina Darma untuk

kegiatan pembinaan penelitian yang mengarahkan dan membimbing peneliti untuk

mendapatkan kemampuan meneliti dan atau publikasi.

Sumber pendanaan eksternal terdiri dari dana dari pemerintah, dana kerja sama

penelitian dari industri dan Perguruan Tinggi lain, dan dana masyarakat

Rasional Standar pendanaan dan pembiayaan dalam pelaksanaan penelitian dapat mendorong

terciptanya kualitas penelitian yang sesuai dengan rencana induk penelitian

Universitas Bina Darma.

Pernyataan isi Standar 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal

sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.

3. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian

dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam

maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

4. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk

membiayai:

a. perencanaan penelitian;

b. pelaksanaan penelitian;

c. pengendalian penelitian;

d. pemantauan dan evaluasi penelitian;

e. pelaporan hasil penelitian; dan

f. diseminasi hasil penelitian.

5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin

perguruan tinggi melalui SK Rektor. 6. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.

7. Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

untuk membiayai:

a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan

evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;

b. peningkatan kapasitas peneliti; dan

c. insentif publikasi ilmiah (Jurnal dan Seminar) d. insentif kekayaan intelektual (KI).

Strategi Adanya insentif publikasi yang disesuaikan dengan jenis publikasi yang dihasilkan.

Indikator 1. Jumlah artikel jurnal internasional / nasional terakreditasi = 1 per dosen

pertahun

2. Jumlah artikel pada seminar internasional/nasional = 1 per dosen pertahun

3. Jumlah komulatif (Dosen dan Mahasiswa) sitasi karya ilmiah = 1000 pertahun

4. Jumlah KI adalah 10 KI pertahun per fakultas

Metodology Pengukuran Indikator No.1 dan 2 dilihat dari Index Sinta melalui laman

http://sinta2.ristekdikti.go.id dengan memilih afiliasi Universitas Bina Darma.

Pengukuran Indikator 3 :

Menggunakan basis data Scopus dan atau Web Of Science yang dapat dipantau juga

menggunakan Sinta Science and Technology Index Kementrian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi.


Pengukura Indikator 4:

Menggunakan basis data DRPM Universitas Bina Darma




- Rektor



- Dekan

http://sinta2.ristekdikti.go.id/

47


- Dosen



Tinggi




Pendidikan


- Instruksi Kerja

- Formulir


48

BAB IV

STANDAR

PENGABDIAN

KEPADA

MASYARAKAT

49

1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nama Standar Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Definisi Istilah Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil

pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

DRPM universitas Bina Darma adalah Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada

Masyarakat.

Rasional 1. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat bagi masyarakat, minimum

kepada masyarakat dilingkungan sekitar kampus.

2. Manfaat bagi dosen diukur dengan dapat digunakannya hasil pengabdian tersebut

dan berdampak kepada masyarakat tersebut.

Pernyataan isi Standar 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil

pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir (1)

adalah:

a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan

keahlian sivitas akademika yang relevan;

b. pemanfaatan teknologi tepat guna;

c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau

d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

e. Publikasi artikel pada jurnal/prosiding/media masa.

3. Hasil pengabdian kepada masyarakat wajib dilaporkan kepada DRPM

Universitas Bina Darma dalam bentuk laporan akhir.

Strategi Adanya kontrak manajemen antara universitas dengan dosen dilingkungan

Universitas Bina Darma yang menyatakan bahwa setiap dosen diwajibkan untuk

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Indikator Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 2 kegiatan per dosen /tim dosen per

tahun

Metodology Pengukuran dilakukan dengan menggunakan database DRPM Universitas Bina

Darma.




- Rektor



- Dekan


- Dosen



Tinggi




Pendidikan


- Instruksi Kerja

- Formulir


50

2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nama Standar Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Definisi Istilah Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang

kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

Rasional Standar isi pengabdian berkaitan erat dengan rencana induk penelitian

Universitas Bina Darma yang diterapkan kepada masyarakat.

Pernyataan isi Standar 1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang

kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana

dimaksud pada butir (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada

masyarakat.

3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana

dimaksud pada butir (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

sebagaimana dimaksud pada butir (3) meliputi:

a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh

masyarakat pengguna;

b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka

memberdayakan masyarakat;

c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;

b. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan

yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri,

dan/atau Pemerintah; atau

c. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat,

dunia usaha, dan/atau industri.

5. Program pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi :

a. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/pejabat negara

yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya.

b. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang

dimanfaatkan kepada masyarakat.

c. Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat.

d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang

menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan.

Strategi Menyelaraskan antara keilmuan/keahlian dosen dengan Pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Indikator Jumlah persentase program pengabdian yang merupakan penerapan langsung

hasil penelitian adalah lebih besar atau sama dengan 10%

Metodology Jumlah pengabdian hasil dari penelitian dibagi dengan jumlah total

pengabdian dikali 100%

Data pengabdian diperoleh dari database DRPM Universitas Bina Darma




- Rektor



- Dekan


- Dosen



Pendidikan Tinggi



51

2015


Pendidikan


- Instruksi Kerja

- Formulir


52

3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nama Standar Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Definisi Istilah Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang

kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan,

dan pelaporan kegiatan.

Rasional Standar proses dilakukan dalam memantau perencanaan, pelaksanaan dan hasil

penerapan pengabdian kepada masyarakat. Kesesuaian dosen pelaksana kegiatan

dengan keilmuan yang dimiliki menjadi syarat pelaksanaan untuk menjamin hasil

pengabdian dapat menghasilkan produk dan atau meningkatkan kapasitas

masyarakat.

Pernyataan isi Standar 1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal

tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

a. pelayanan kepada masyarakat;

b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang

keahliannya;

c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau

d. pemberdayaan masyarakat.

3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir

(2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,

kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen wajib

melibatkan mahasiswa.

5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa

sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi

capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa

dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Standar Proses

Pembelajaran Bab 1 butir (8).

7. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara

terarah, terukur, dan terprogram.

Strategi Adanya tim monitoring evaluasi terhadap kegiatan internal pengabdian kepada

masyarakat.

Indikator 1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 2 kegiatan per dosen /tim dosen per

tahun.

2. Jumlah persentase program pengabdian yang merupakan penerapan langsung


3. Persentase pelaksanaan pangabdian kepada masyarakat (PkM) melibatkan dosen

dan mahasiswa sebanyak 20%

Metodology Indikator 1 diukur dari database DRPM Universitas Bina Darma

Indikator 2 diukur :

Jumlah pengabdian hasil dari penelitian dibagi dengan jumlah total pengabdian

dikali 100%



Jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa / jumlah total kegiatan PkM dikali

100




- Rektor



- Dekan


53

- Dosen



Tinggi




Pendidikan


- Instruksi Kerja

- Formulir


54

4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nama Standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Definisi Istilah Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang

penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat

Rasional Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara

terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan

transparan. Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip

penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar

proses pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan isi Standar 1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal

tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana

dimaksud pada butir (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi

unsur:

a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar

terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;

b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan

bebas dari pengaruh subjektivitas;

d. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria

dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada

masyarakat; dan

e. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi

prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada butir (2) dan memperhatikan

kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian

kepada masyarakat.

4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana

dimaksud pada butir (1) meliputi:

a. tingkat kepuasan masyarakat;

b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada

masyarakat sesuai dengan sasaran program;

c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat

secara berkelanjutan;

d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta

pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi; atau

f. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat

dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan

menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat

mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil


Strategi Adanya tim monitoring evaluasi terhadap kegiatan internal pengabdian kepada

masyarakat.

Indikator Tingkat kepuasan masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

mencapai nilai minimal tingkat 3 (dari tingkat kepuasan skala 1-5).

Metodology Indikator diukur dengan kuisioner kepuasan masyarakat.




- Rektor



- Dekan


- Dosen

55



Tinggi




Pendidikan


- Instruksi Kerja

- Formulir


56

5. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nama Standar Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Definisi Istilah Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal

kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Rasional Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tridarma

perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan oleh setiap dosen. Program studi berperan

aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk menjaga

mutu pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan isi Standar 1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal

kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir (1)

wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan

bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran

kegiatan.

3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud

pada butir (1) ditentukan berdasarkan:

a. kualifikasi akademik; dan

b. hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud

pada butir (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada

masyarakat.

5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Strategi Pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dibuat dan disosialisasikan

oleh DRPM Universitas Bina Darma


tahun






dikali 100%





- Rektor



- Dekan


- Dosen



Tinggi




Pendidikan


- Instruksi Kerja

- Formulir


57

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

Nama Standar Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Definisi Istilah Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria

minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses

pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada

masyarakat.

Rasional Sarana dan prasaran bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan

secara mandiri di Perguruan Tinggi atau bisa melakukan kerjasama dengan lembaga

lain jika diperlukan atau jika ada sarana dan prasarana yang tidak dimiliki.

Pernyataan isi Standar 1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan

kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk

menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi

hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud

pada butir (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:

a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait

dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan

tinggi dan area sasaran kegiatan;

b. proses pembelajaran; dan

c. kegiatan penelitian.

3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada butir (2) harus memenuhi

standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Strategi Universitas menyediakan bahan pustaka, akses internet dan dana kegiatan pengabdian

kepada masyarakat.

Menyiapkan sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk

DRPM Universitas Bina Darma.


tahun






dikali 100%





- Rektor



- Dekan


- Dosen



Tinggi




Pendidikan


- Instruksi Kerja

- Formulir

58


59

7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nama Standar Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Definisi Istilah Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta

pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Rasional Pengelolaan Pengabdian Masyarakat pada Universitas Bina Darma untuk

memberikan keteraturan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan isi Standar 1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta

pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarkat sebagaimana dimaksud pada butir (1)

dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk

mengelola pengabdian kepada masyarakat.

3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud

pada butir (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis

sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

4. Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam butir (2) wajib:

a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada

masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat

perguruan tinggi;

b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan

mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada

masyarakat;

e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;

f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian

kepada masyarakat;

g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat

yang berprestasi;

h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada

lembaga lain melalui kerja sama;

i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan

spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan

j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

5. Universitas Bina Darma wajib:

a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan

bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;

b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat

paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam

menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan

teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan

kehidupan bangsa;

c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi

pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian

kepada masyarakat secara berkelanjutan;

d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi

pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian

kepada masyarakat;

e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat

dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses

pengabdian kepada masyarakat;

f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama

pengabdian kepada masyarakat;

g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan

spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan

60

h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada

masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada

masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Strategi DRPM Universitas Bina Darma menyediakan dan mensosialisasikan peraturan



tahun



Metodologi Indikator 1 diukur dari database DRPM Universitas Bina Darma



dikali 100%





- Rektor



- Dekan


- Dosen



Tinggi




Pendidikan


- Instruksi Kerja

- Formulir


61

8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

Nama Standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Definisi Istilah Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan

kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian

kepada masyarakat.

Pendanaan internal dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan pengabdian yang

mengarahkan dan membimbing calon pengusul untuk mendapatkan kemampuan dan

kepekaan melaksanakan pengabdian.

Rasional Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan

pedoman sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada

masyarakat yang telah ditetapan oleh institusi.

Pernyataan isi Standar 1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan

kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan


2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada

masyarakat.

3. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada

masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain

di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

4. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur

sebagaimana dimaksud pada butir (2) digunakan untuk membiayai:

a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;

b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;

d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;

e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan

f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur

oleh pemimpin perguruan tinggi melalui SK Rektor.

6. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada

masyarakat. 7. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada

butir (6) digunakan untuk membiayai:

a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi

proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil

pengabdian kepada masyarakat; dan

b. peningkatan kapasitas pelaksana.

Strategi Adanya dana manajemen di institusi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Indikator Rata-rata perolehan dana pengabdian kepada masyarakat = Rp.3.000.000 per

judul/per proposal per tahun

Metodology Jumlah rata-rata penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat pertahun dengan

cara menjumlahkan total dana pengabdian perdosen dibagi dengan total jumlah

dosen




- Rektor



- Dekan


- Dosen



Tinggi


62



Pendidikan


- Instruksi Kerja

- Formulir


63

BAB V

STANDAR

PEMBIAYAAN

64

1 STANDAR ARAH KEBIJAKAN PENGELOAAN KEUANGAN

Nama Standar Standar arah Kebijakan Pengeloaan Keuangan

Definisi Istilah Standar ini disusun untuk memenuhi prinsip akuntansi yang spesifik berikut metode

penerapannya. Standar ini dibuat agar laporan pertanggungjawaban keuangan

menyajikan secara wajar posisi keuangan, perubahan posisi keuangan dan hasil

operasi keuangan.

RKAT adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Rasional Perguruan Tinggi harus mengelola keuangannya sendiri, tidak hanya memetakan

anggarannya sendiri. Adapun pencapaiannya adalah pemantapan pengelolaan dana

secara terpusat dan terpadu, dengan sistem penerimaan satu pintu (one gate revenue

policy) dan sistem pengeluaran multipintu (multigates expenses policy).

Pernyataan isi Standar 1. Fakultas/ Program Studi/ Unit Kerja wajib memiliki RKAT.

2. RKAT harus memiliki sasaran strategis, indikator, nama kegiatan, deskripsi

kegiatan, tujuan, waktu kegiatan, sumber anggaran dan total anggaran yang

mengacu pada Renstra dan Renop Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Unit

Kerja dan diajukan 1 bulan sebelum tahun akademik berikutnya dimulai.

3. RKAT yang diusulkan wajib mendapatkan persetujuan atasan langsung unit

pengusul dan disahkan oleh Rektor dalam rapat kerja tahunan.

Strategi - Tiga pertimbangan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang tepat dan

penyediaan laporan keuangan oleh manajemen:

1. Pertimbangan sehat

Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut harusnya diakui

dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan

penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan.

2. Substansi mengungguli bentuk

Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai

dengan hakekat transaksi dan realitas kejadian, tidak semata-mata mengacu

pada bentuk hukum transaksi atau kejadian.

3. Materialitas

Laporan pertanggungjawaban keuangan harus mengungkapkan semua

komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-

keputusan.

Indikator Minimal 80 % Penyerapan dana kegiatan

Metodology Jumlah kebijakan yang diterapkan di bagian keuangan dibandingkan dengan total

kebijakan yang sudah dibakukan.



standar

- Universitas

- Kepala Bagian Keuangan

- Fakultas/Prodi dan Unit Kerja

Referensi 1. UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional


3. PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

4. PP No 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Kementrian Pendidikan

Nasional, Direktorat Jendral Perguruan Tinggi, 2010.


Tinggi




Pendidikan

9. Standar Akuntansi Keuangan

10. Statuta Universitas Bina Darma


- Instruksi Kerja

- Formulir

65


66

2 STANDAR PROSES PENGELOLAAN KEUANGAN

Nama Standar Standar Proses Pengelolaan Keuangan

Definisi Istilah Proses Pengelolaan Keuangan dimulai penerimaan dana, pengajuan pengeluaran

dana kegiatan, pencairan dana dan pelaporan/pertanggungjawaban penggunaan dana

kegiatan.

Rasional Standar ini ditetapkan agar terjadi tertib dalam keuangan. Agar pihak institusi,

Fakultas, Program Studi,Program Pasca Sarjana, dan Unit Kerja dapat terlibat dalam

perencanaan kegiatan hingga pelaporan.

Pernyataan isi Standar 1. Dana kegiatan Fakultas/ Program Studi/ Unit Kerja harus tercantum di dalam

RKAT.

2. Dana kegiatan yang diperoleh dari mahasiswa, dapat dikutip setelah proposal

kegiatan disetujui oleh Rektor dan disetorkan langsung ke rekening Pengeluaran

Bina Darma.

3. Dana kegiatan yang dikeluarkan oleh universitas untuk Fakultas, Program

Studi,Program Pasca Sarjana, Unit Kerja dan Organisasi Kemahasiswaan dalam

kegiatan : seminar, workshop, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan

lain-lain dapat dicairkan setelah Surat Tugas kegiatan disetujui oleh Rektor.

4. Laporan pertanggungjawaan kegiatan yang memuat penggunaan dana wajib

diserahkan ke Rektor maksimal 1 bulan setelah kegiatan dilaksanakan.

Strategi - RKAT Fakultas, Program Studi,Program Pasca Sarjana, Unit Kerja dan

Organisasi Mahasiswa diajukan 1 bulan sebelum tahun akademik berikutnya

dimulai.

- Proposal kegiatan sebagai dasar untuk pengutipan dana ke mahasiswa diajukan

2 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan

Indikator - 80% Kegiatan yang telah dilaksanakan tepat waktu.

- 80 % Penyerapan dana kegiatan

Metodology - Total kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Fakultas/Prodi/Pasca Sarjana/Unit

Kerja/ dibagi dengan total kegiatan dalam RKAT dikali 100%.

- Total dana yang telah direalisasikan oleh Fakultas/Prodi/Pasca Sarjana/Unit

Kerja/ dibagi dengan total dana dalam RKAT dikali 100%.



standar

- Pimpinan Univesitas

- Kepala Bagian Keuangan

- Fakultas/Prodi, Pasca Sarjana, Unit Kerja dan Himpunan Mahasiswa








Tinggi




Pendidikan



Dokumen Terkait - Prosedur mutu

- Instruksi Kerja

- Formulir

- Check List


67

3 STANDAR PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Nama Standar Standar Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

Definisi Istilah Standar pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berupa pelaporan ditetapkan

berdasarkan standar atau sistem akuntansi yang berlaku. Hal ini dilakukan karena

selain dapat memperlancar audit atau penilaian baik secara internal maupun

eksternal, dapat menjamin ketercapaian mutu dalam pengelolaan keuangan.

Rasional Standar ini diwujudkan dengan diadakannya Pemeriksaan (Auditing) secara berkala

tiap semester. Audit Internal dilaksanakan dalam rangka penyesuaian perencanaan

anggaran dan pelaksanaannya agar dapat dengan cepat diketahui kesesuaian,

hambatan dan kendala pelaksanaan untuk penyusunan rencana keuangan berikut.

Pernyataan isi Standar 1. Fakultas/ Program Studi/ Unit Kerja/ wajib membuat Laporan

pertanggungjawaban keuangan perkegiatan dan pertahun.

2. Universitas wajib membuat laporan keuangan tahunan yang disahkan oleh

akuntan publik

Strategi - Mengumpulkan bukti keuangan asli yang ditandatangani dan dicap

- Mengumpulkan bukti pelaksanaan kegiatan dalam bentuk materi, tanda tangan

peserta, dan foto kegiatan

- Pembuatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

umum.

Indikator - Universitas memperoleh WTP

Metodology



standar

Fakultas/ Program Studi/ Unit Kerja/ wajib membuat Laporan pertanggungjawaban

keuangan persemester maksimal 1 bulan setelah akhir semester








Tinggi




Pendidikan



Dokumen Terkait - Prosedur mutu

- Instruksi Kerja

- Formulir

- Check List

Verifikasi Direktorat Penjamian Mutu dan Akreditasi

68

BAB VI

STANDAR

TEKNOLOGI

INFORMASI DAN

KOMUNIKASI

69

1. STANDAR SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

Nama Standar Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Definisi Istilah DSTI adalah Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi

SMKI adalah Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Aset informasi adalah aset dalam bentuk :

1. Seluruh data/dokumen/informasi sebagaimana diatur dalam klassifikasi

informasi yang berlaku;

2. Piranti lunak, meliputi aplikasi, system operasi, dan system basis data

3. Aset fisik meliputi perangkat keras computer, perangkat jaringan dan media

penyimpanan.

4. Aset tak terwujud, meliputi pengetahuan, pengalaman, keahlian dan reputasi.

Rasional Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) digunakan sebagai

pedoman dalam rangka melindungi aset informasi Universitas Bina Darma (UBD)

dari segala ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar kampus Universitas

Bina Darma, baik dengan sengaja maupun tidak disengaja. Pengamanan dan

perlindungan ini diberikan untuk menjamin kerahasiaan (Condidentiality), keutuhan

(integrity), dan ketersediaan (availability) aset informasi agar selalu terjaga dan

terpelihara dengan baik.

Pernyataan isi Standar 1. Setiap pimpinan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (DSTI) bertanggung

jawab mengatur, penerapan kebijakan dan standar SMKI di lingkungan

Universitas Bina Darma.

2. Direktur DSTI bertanggung jawab mengatur pelaksanaan pengamanan dan

perlindungan aset informasi di lingkungan unit eselon I masing-masing dengan

mengacu pada Kebijakan dan Standar SMKI di Lingkungan UBD.

3. DSTI bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan

kepedulian terhadap keamanan informasi pada seluruh pengguna di lingkungan

UBD.

4. DSTI melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SMKI secara berkala untuk

menjamin efektivitas dan meningkatkan keamanan informasi.

5. DSTI menyusun dokumen pendukung kebijakan keamanan informasi harus

memuat:

a. Tujuan dan ruang Iingkup dokumen pendukung kebijakan keamanan

informasi;

b. Kerangka kerja setiap tujuanj sa saran pengendalian keamanan informasi;

c. Metodologi penilaian risiko (risk assessment);

d. Penjelasan singkat mengenai standar, prosedur dan kepatuhan termasuk

persyaratan peraturan yang harus dipenuhi, pengelolaan kelangsungan

kegiatan, konsekuensi apabila terjadi pelanggaran;

e. Tanggung jawab dari setiap bagian terkait; dan

f. Dokumen referensi yang digunakan dalam menyusun dokumen pendukung

kebijakan keamanan informasi

Strategi Pelatihan pemahaman ISO 27001 dan ISO 17799

Indikator Adanya dokumen dan penerapan SMKI



standar

- Direktur Sistem dan Teknologi Informasi


- Rektor

Referensi - ISO 17799

- SNI ISO/IEC 27001


- Instruksi kerja

- Formulir


70

2. STANDAR PENGENDALIAN PENGELOLAAN ASET INFORMASI

Nama Standar Standar Pengendalian Pengelolaan Aset Informasi








penyimpanan.


Rasional Pengelolaan aset informasi bertujuan memberikan pedoman mengelola aset informasi

di lingkungan Universitas Bina Darma untuk melindungi dan menjamin keamanan

aset informasi.

Pernyataan isi Standar 1. Universitas Bina Darma dan DSTI menetapkan dan mengkaji secara berkala

klasifikasi aset informasi dan jenis perlindungan keamanan.

2. Universitas Bina Darma dan DSTI menetapkan pihak yang berwenang untuk

mengakses aset informasi.

3. Dalam pengelolaan aset informasi UBD, aset informasi diklasifikasi sebagai

berikut :

a. Sangat Rahasia (Strictly Confidential) : Aset informasi UBD yang apabila

didistribusikan secara tidak sah atau jatuh ketangan yang tidak berhak akan

menyebabkan kerugian material dan non material UBD.

b. Rahasia (Confidential) : Aset informasi UBD yang apabila didistribusikan

secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak akan mengganggu

kelancaran kegiatan UBD atau mengganggu citra dan reputasi UBD

dan/atau yang menurut peraturan perundang-undangan dinyatakan rahasia.

c. Terbatas (Internal Use Only) : Aset informasi UBD yang apabila

didistribusikan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak akan

mengganggu kelancaran kegiatan UBD tetapi tidak akan mengganggu citra

dan reputasi UBD.

d. Publik : Aset informasi yang secara sengaja disediakan UBD untuk dapat

diketahui masyarakat umum.

Strategi Pelatihan pemahaman ISO 27001 dan ISO 17799

Indikator Adanya dokumen dan penerapan SMKI



standar



- Rektor


- SNI ISO/IEC 27001


- Instruksi kerja

- Formulir


71

3. STANDAR PENGENDALIAN KEAMANAN FISIK DAN LINGKUNGAN

Nama Standar Standar Pengendalian keamanan Fisik dan Lingkungan








penyimpanan.


Rasional Keamanan fisik dan lingkungan bertujuan untuk mencegah akses fisik oleh pihak

yang tidak berwenang, menghindari terjadinya kerusakan pada perangkat pengolah

informasi serta gangguan pada aktivitas organisasi.

Pernyataan isi Standar 1. Perangkat harus dipelihara sesuai dengan petunjuk manualnya. Untuk

pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak ketiga, harus diadakan Perjanjian

Tingkat Layanan (Service Level Agreement/SLA) yang mendefinisikan

tingkat pemeliharaan yang disediakan dan tingkat kinerja yang harus

dipenuhi pihak ketiga.

2. Pemeliharaan terhadap perangkat keras atau perangkat lunak dilakukan

hanya oleh staf DSTI yang berwenang.

3. Dalam hal pemeliharaan perangkat tidak dapat dilakukan di tempat, maka

pemindahan perangkat harus mendapatkan persetujuan pejabat yang

berwenang. terhadap data yang memiliki klasifikasi SANGAT RAHASIA

dan RAHASIA yang disimpan dalam perangkat tersebut harus dipindahkan

terlebih dahulu.

4. Otorisasi penggunaan perangkat harus dilakukan secara tertulis dan data-

data yang terkait dengan aset informasi yang digunakan, seperti nama

pemakai aset, lokasi, dan tujuan penggunaan aset, harus dicatat dan

disimpan.

5. Staf DSTI dan pihak ketiga tidak diizinkan merokok, makan, minum diruang

server dan ruangan DSTI.

6. Perlindungan terhadap ancaman ekstenal dan lingkungan harus

mempertimbangkan:

a. Bahan-bahan berbahaya atau mudah terbakar harus disimpan pada jarak

yang aman dari secure areas;

b. PerIengkapan umum seperti alat tulis tidak boleh disimpan di dalam

secure areas;

c. Perangkat fallback dan media backup harus diletakkan pada jarak yang

aman untuk menghindari kerusakan dari bencana yang mempengaruhi

fasilitas utama; dan

d. Perangkat pemadam kebakaran harus disediakan dan diletakkan di tempat

yang tepat.

7. Perlindungan keamanan kabel mencakup:

a. Pemasangan kabel sumber daya listrik dan kabel telekomunikasi ke

perangkat pengolah informasi selama memungkinkan harus terletak

dibawah tanah, atau menerapkan altematif perlindungan lain yang memadai;

b. Pemasangan kabel jaringan harus dilindungi dari penyusupan yang tidak

sah atau kerusakan, misalnya dengan menggunakan conduit atau

menghindari rute melalui area publik;

c. Pemisahan antara kabel sumber daya listrik dengan kabel telekomunikasi

untuk mencegah interferensi;

d. Penandaan/ penamaan kabel dan perangkat harus diterapkan secara jelas

untuk memudahkan penanganan kesalahan;

e. Penggunaan dokumentasi daftar panel patch diperIukan untuk

mengurangi kesalahan.

Strategi Dokumentasi layout jaringan dan aset fisik secara rutin

72

Indikator Tingkat Availability Sistem diatas 99%



standar



- Rektor


- SNI ISO/IEC 27001


- Instruksi kerja

- Formulir


73

4. STANDAR PENGELOLAAN OPERASIONAL SISTEM DAN TEKNOLOGI

INFORMASI

Nama Standar Standar Pengelolaan Operasional Sistem dan Teknologi Informasi








penyimpanan.


Rasional Standar pengelolaan operasional Sistem dan Teknologi Informasi bertujuan untuk

memastikan operasional yang aman dan benar pada perangkat pengolah informasi,

mengimplementasikan dan memelihara keamanan informasi, mengelola layanan

yang diberikan pihak ketiga, meminimalkan risiko kegagalan, melindungi keutuhan

dan ketersediaan informasi dan perangkat lunak, memastikan keamanan pertukaran

informasi dan pemantauan terhadap proses operasional.

Pernyataan isi Standar a. DSTI wajib memiliki prosedur mutu untuk kegiatan operasional yang mencakup :

a. Tata cara pengolahan dan penanganan informasi;

b. Tata cara menangani kesalahan atau kondisi khusu yang terjadi beserta pihak

yang harus dihubungi bila mengalami permasalahan teknis.

c. Cara memfungsikan perangkat dan cara mengembalikan perangkat

kekeadaan awal saat terjadi kegagalan system;

d. Tata cara backup dan restore data dan aplikasi.

e. Tata cara pengelolaan jejak audit pengguna dan catatan kejadan/kegiatan

system.

b. Pemisahan Perangkat Pengembangan dan Operasional

a. Pengembangan dan operasional perangkat lunak harus dioperasikan

disistem atau computer dan domain atau direktori yang berbeda;

b. Setiap perangkat lunak yang dikembangkan wajib memiliki instruksi

kerja/panduan penggunaan yang didokumentasikan dan ditetapkan;

c. Compiler, editor dan alat bantu pengembangan lain tidak boleh diakses dari

system operasional ketika tidak dibutuhkan.

d. Lingkungan system pengujian harus diusahakan sama dengan lingkungan

system operasional;

e. Saat pengujian , Pengguna harus menggunakan profil pengguna yang

berbeda untuk sistem pengujian dan sistem operasional, serta aplikasi harus

menampilkan pesan identifikasi dari sistem untuk mengurangi risiko

kesalahan;

f. Data yang memiliki klasifikasi SANGAT RAHASIA dan RAHASIA tidak

boleh disalin ke dalam lingkungan pengujian sistem.

c. Pemantauan dan Pengkajian Layanan Pihak Ketiga

a. Pemantauan tingkat kinerja layanan untuk memastikan kesesuaian

kepatuhan dengan perjanjian;

b. Pengkajian laporan layanan pihak ketiga dan pengaturan pertemuan berkala

dalam rangka pembahasan perkembangan layanan sebagaimana diatur

dalam perjanjianj kesepakatan;

c. Pernberian informasi tentang gangguan keamanan informasi dan pengkajian

informasi ini bersama pihak ketiga sebagaimana diatur dalam perjanjian

kesepakatan;

d. Pemeriksaan jejak audit pihak ketiga dan pencatatan peristiwa keamanan,

masalah operasional, kegagalan, dan gangguan yang terkait dengan layanan

yang diberikan; dan

e. Penyelesaian dan pengelolaan masalah yang teridentifikasi.

d. Pengelolaan Keamanan Jaringan harus mencakup :

a. Pemantauan kegiatan pengelolaan jaringan untuk menjamin bahwa

perangkat jaringan digunakan secara efektif dan efisien;

74

b. Pengendalian dan pengaturan tentang penyambungan atau perluasan

jaringan internal atau eksternal UBD;

c. Pengendalian dan pengaturan akses ke sistem jaringan internal atau ekstenal

UBD;

d. Pencatatan informasi pihak ketiga yang diizinkan mengakses ke jaringan

UBD dan menerapkan pemantauan serta pencatatan kegiatan selama

menggunakan jaringan.

e. Pemutusan layanan tanpa pemberitahuan sebelumnya jika terjadi gangguan

keamanan informasi;

f. Penerapan pengendalian khusus untuk melindungi keutuhan informasi yang

melewati jaringan umum antara lain dengan penggunaan enkripsi dan tanda

tangan elektronik (digital signature);

g. Pendokumentasian arsitektur jaringan seluruh komponen perangkat keras

jaringan dan perangkat lunak.

h. Penerapan fitur keamanan layanan jaringan mencakup :

1. Teknologi keamanan seperti autentikasi, enkripsi, dan pengendalian

sambungan jaringan;

2. Parameter teknis yang diperlukan untuk koneksi aman dengan layanan

jaringan sesuai dengan keamanan dan aturan koneksi jaringan; dan

3. Prosedur untuk penggunaan layanan jaringan yang membatasi akses ke

layanan jaringan atau aplikasi.

e. Pertukaran Informasi dengan menggunakan perangkat komunikasi elektronik

harus mencakup :

a. Perlindungan pertukaran informasi dari pencegatan, penyalinan, modifikasi,

miss-routing, dan perusakan;

b. Pendeteksian dan perlindungan terhadap kode berbahaya yang dapat dikirim

melalui penggunaan komunikasi elektronik;

c. Perlindungan informasi elektronik dalam bentuk attachment yang memiliki

klasifikasi SANGAT RAHASIA dan RAHASIA;

d. Pertimbangan risiko terkait penggunaan perangkat komunikasi nirkabel;

Strategi Melakukan perbaikan dan penyesuaian prosedur mutu DSTI

Indikator Tersedianya prosedur mutu operasional TIK



standar



- Rektor


- SNI ISO/IEC 27001


- Instruksi kerja

- Formulir


75

5. STANDAR PENGENDALIAN AKSES

Nama Standar Standar Pengendalian Akses


SMKI adalah Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Rasional Pengendalian akses bertujuan untuk memastikan otorisasi akses pengguna dan

mencegah akses pihak yang tidak berwenang terhadap aset inforrnasi khususnya

perangkat pengolah informasi.

Pernyataan isi Standar 1. Persyaratan untuk Pengendalian Akses mencakup :

a. Penentuan kebutuhan keamanan dari pengolah aset informasi;

b. Pemisahan peran pengendalian aksesm seperti administrasi akses dan

otorisasi akses.

2. Pengelolaan akses pengguna harus mencakup :

a. Penggunaan akun yang unik untuk mengaktifkan pengguna agar terhubung

dengan sistem informasi atau layanan, dan pengguna dapat bertanggung

jawab dalam penggunaan sistem informasi atau layanan tersebut.

Penggunaan akun khusus hanya diperbolehkan sebatas yang diperlukan

untuk kegiatan atau alasan operasional, dan harus disetujui Pejabat yang

berwenang serta didokumentasikan;

b. Pemeriksaan bahwa pengguna memiliki otorisasi dari pemilik sistem untuk

menggunakan sistem informasi atau layanan, dan jika diperlukan harus

mendapat persetujuan yang terpisah dari Pejabat yang berwenang;

c. Pemeriksaan bahwa tingkat akses yang diberikan sesuai dengan tujuan

kegiatan dan konsisten dengan Kebijakan dan Standar SMKI di Lingkungan

UBD;

d. Pemberian pernyataan tertulis kepada pengguna tentang hak aksesnya dan

meminta pengguna menandatangani pernyataan ketentuan akses tersebut;

e. Pemastian penyedia layanan tidak memberikan akses kepada pengguna

sebelum prosedur otorisasi telah selesai;

f. Pemeliharaan catatan pengguna layanan yang terdaftar dalam menggunakan

layanan;

g. Penghapusan atau penonaktifan akses pengguna yang telah berubah tugas

dan/ atau fungsinya, setelah penugasan berakhir atau mutasi;

h. Pemeriksaan, penghapusan, serta penonaktifan akun secara berkala dan

untuk pengguna yang memiliki lebih dari 1 (satu) akun;

i. Pemastian bahwa akun tidak digunakan oleh pengguna lain;

j. Hak akses pengguna harus dikaji paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau

setelah terjadi perubahan pada sistem, atau struktur organisasi;

k. Hak akses khusus harus dikaji paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam

jangka waktu lebih sering dibanding jangka waktu pengkajian hak akses

pengguna, atau apabila terjadi perubahan pada sistem, atau struktur

organisasi;

l. Pemeriksaan hak akses khusus harus dilakukan secara berkala, untuk

memastikan pemberian hak akses khusus telah diotorisasi

3. Pengendalian Akses Jaringan

a. Menerapkan prosedur otorisasi untuk pemberian akses ke jaringan dan

layanan jaringan;

b. Menerapkan teknik autentikasi akses dari koneksi eksternal, seperti teknik

kriptografi, token hardware, dan dial-back; dan

c. Melakukan penghentianl isolasi layanan jaringan pada area jaringan yang

mengalami gangguan keamanan informasi.

4. Penggunaan perangkat Mobile Computing dan Teleworking harus

mempertimbangkan

a. Memenuhi keamanan informasi dalam penentuan lokasi;

b. Menjaga keamanan akses;

c. Menggunakan anti malicious code;

d. Memakai perangkat lunak berlisensi; dan

e. Mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang/atasan langsung.

76

Strategi Melakukan perbaikan dan penyesuaian prosedur mutu Pengendalian Akses

Indikator Tingkat availability 99%



standar



- Rektor


- SNI ISO/IEC 27001


- Instruksi kerja

- Formulir


77

BAB VII

STANDAR

MAHASISWA

78

1. STANDAR MAHASISWA

Nama Standar Standar Mahasiswa

Definisi Istilah Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Bina Darma

UBD adalah Universitas Bina Darma

Rasional Mahasiswa sebagai masukan dari proses Pendidikan tinggi perlu dilakukan seleksi

dalam proses penerimaan dengan baik. Calon mahasiswa baru yang tersaring

memiliki kualifikasi yang ditetapkan oleh universitas. Dalam proses Pendidikan

mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik.

Oleh karena itu untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka standar

kemahasiswaan diperlukan untuk menjamin proses seleksi dan proses Pendidikan di

Universitas Bina Darma

Pernyataan isi Standar 1. UBD harus memiliki kebijakan dan perencanaan yang sistematis dalam proses

seleksi mahasiswa baru.

2. Kebijakan tentang seleksi mahasiswa baru harus disesuaikan terus-menerus

secara regular agar sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat. 3. Fakultas dan program studi harus mempunyai persyaratan tertentu yang

memastikan calon mahasisw memenuhi persyaratan yang ditentukan. 4. Fakultas dan program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang

dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada. 5. Fakultas harus mempunyai kebijakan tentang penyelengggaraan Pendidikan

bagi mahasiswa. 6. Fakultas harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling

untuk mahasiswa. 7. Fakultas harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam

kegiatan ekstrakulikuler dan organisasi kemahasiswaan. 8. Fakultas dan program studi harus mendorong mahasiswa berpartisipasi dalam

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 9. Pimpinan fakultas/ Dekan menyelenggarakan evaluasi terhadap proses

penyelenggaraan Pendidikan bagi mahasiswa. 10. Dekan melakukan koordinasi dengan Direktorat Kemahasiswaan secara

berkala.

11. Dekan, ketua program studi dan direktorat kemahasiswaan menyelenggarakan

koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan

evaluasi kegiatan mahasiswa.

Strategi 1. Menjaring calon mahasiswa baru sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan,

mendapatkan calon mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai

dengan pilihan program studi.

2. Dekan melakukan koordinasi dengan program studi dan direktorat

kemahasiswaaan secara berkala dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

kegiatan mahasiswa.

Indikator Jumlah mahasiswa baru naik 10% pertahun

Jumlah prestasi dan kegiatan mahasiswa meningkat.



standar

- Dekan


- Direktur Kemahasiswaan








Tinggi




79

Pendidikan

Dokumen Terkait - Pedoman Akademik

- Instruksi Kerja

- Prosedur

- Formulir


80

BAB VIII

STANDAR

KERJASAMA

81

1. STANDAR KERJASAMA

Nama Standar Standar Kerjasama

Definisi Istilah Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan universitas atau

fakultas berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan,

memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak

mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

Rasional Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling

mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Dengan

adanya sinergi ini UBD dapat melakukan kegiatan yang mendukunf tridarma

perguruan tinggi yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama

yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Kerjasama

dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak

seperti institusi pendidikan lain, industri, pemerintahan, masyarakat dan lembaga lain

di dalam maupun di luar negeri dapat dilaksanakan tanpa melanggar peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi UBD. Untuk itu

maka perlu adanya standar tentang kerjasama baik kerjasama dalam negeri maupun

kerjasama luar negeri.

Pernyataan isi Standar 2. Fakultas menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga

pemerintahan baik skala local, nasional maupun internasional.

3. Penyelenggaraan kerjasama dikoordinasikan dengan Direktorat Urusan

Internasional dan Kerjasama.

4. Fakultas menetapkan bahwa kerjasama dilakukan untuk :

a. Meningkatkan kinerja fakultas

b. Membangun citra positif fakultas dan universitas

c. Menyediakan akses bagi dosen dalam pengembangan diri.

d. Memdayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh fakultas

e. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi

f. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan

pembelajaran (magang/praktek kerja lapangan/kunjungan industri)

g. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa dan lulusan dalam

mendapatkan lapangan kerja.

h. Menciptakan revenue generating activity.

5. Kegiatan kerjasama wajib disertakan dokumen kontrak kerja atau Surat Perintah

Kerja, dan dokumen pendukung lain seperti :

a. MoU (Memorandum of Understanding)

b. MoA (Memorandum of Agreement)

6. Bentuk kerjasama dapat dilaksanakan dalam bentuk :

a. Twining program

b. Transfer of credits

c. Penelitian

d. Pengabdian kepada masyarakat

e. Pertukaran dosen dan atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan

akademik

f. Pemanfaatan Bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik

g. Penerbitan Bersama karya ilmiah

h. Penyelenggaraan Bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain

i. Kegiatan – kegiatan lain yang dianggap perlu

Strategi Pimpinan fakultas merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam

dan luar negeri dalam bentuk dokumen MoU sampai menghasilkan dokumen kontrak

(Kontrak kerja/SPK) atau dokumen lain yang berkaitan dengan implementasi

kerjasama.

Indikator Peningkatan kuantitas , kualitas dan variasi kerjasama baik dalam maupun luar

negeri



standar

- Rektor

- Wakil Rektor

- Dekan

82


- Direktorat Urusan Internasional dan Kerjasama








Tinggi




Pendidikan

Dokumen Terkait - Instruksi Kerja

- Prosedur

- Formulir

- Dokumen kerjasama


83

BAB IX

STANDAR

VISI DAN MISI

84

2. STANDAR VISI DAN MISI

Nama Standar Standar Visi dan Misi

Definisi Istilah 1. Visi merupakan standar utama yang menjadi cita-cita di masa yang akan datang,

sebagai sumber inspirasi dan motivasi.

2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usahanya

mewujudkan visi.

3. Tujuan adalah rangkaian hal yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan

dalam waktu tertentu.

4. Rencana Induk Pengembangan adalah suatu rencana induk Universitas Bina

Darma yang merupakan pedoman dasar pengembangan untuk jangka waktu

sekurang-kurangnya lima tahun.\

5. Pimpinan Unit Kerja adalah Dekan, Direktur, Manajer dan Ketua Program

Studi dalam lingkungan Universitas Bina Darma.

Rasional Standar Visi dan Misi merupakan standar bagi universitas, fakultas, dan program

studi dalam menyusun dan melaksanakan Visi-Misi dan Tujuan (VMT) Universitas

Bina Darma.

Pernyataan isi Standar 1. Universitas Unit kerja wajib merumuskan Visi-Misi dan Tujuan yang sangat

jelas, sangat realistik, dan saling terkait satu dengan yang lain, dengan

melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat

pemangku kepentingan lainnya.

2. Rektor dan Pimpinan Unit Kerja menyosialisasikan visi-misi dan tujuannya

secara teratur, sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku

kepentingan, internal dan eksternal.

3. Seluruh sivitas akademika memahami visi-misi dan tujuan dengan baik.

4. Semua unit kerja menggunakan visi-misi dan tujuan sebagai acuan dalam

penjabaran masing-masing rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan

penetapan kinerja.

5. Pimpinan universitas menetapkan Rencana Induk Pengembangan Universitas

Bina Darma dalam rangka penjabaran visi-misi Universitas Bina Darma.

6. Pimpinan universitas menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) setiap

lima tahun sebagai penjabaran atau pelaksanaan rencana strategis serta

mekanisme kendali ketercapaiannya.

Strategi 1. Setiap unit kerja wajib memiliki Visi-Misi dan Tujuan untuk ruang lingkup tugas

dan fungsinya, dan mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bina

Darma.

2. Setiap satu periode lima tahun dibentuk Tim Penyusun Visi-Misi dan Tujuan

Universitas berdasarkan permintaan Rektor dan Pimpinan Unit Kerja yang

diusulkan pada setiap awal periode lima tahun.

3. Tim Penyusun Visi-Misi dan Tujuan melaksanakan tugas di bawah koordinasi

seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap

unit kerja.

4. Rektor dan Pimpinan Unit Kerja bertindak sebagai penanggung jawab

keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi dan Tujuan di unit kerja

masing-masing secara keseluruhan.

5. Rektor dan Pimpinan Unit Kerja wajib menyosialisasikan misi-misi dan

tujuannya kepada seluruh sivitas akademika secara berkelanjutan.

Indikator Seluruh unsur yang ada di Universitas Bina Darma memahami visi-misi dan

tujuannya dan menggunakannya sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.



standar

- Rektor dan Wakil Rektor

- Dekan


- Direktur

- Manajer

- Kepala Unit Kerja



85

Tinggi




Pendidikan

4. PP Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

Pengelolaan Perguruan Tinggi

Dokumen Terkait - Rencana Induk Pengembangan Universitas Bina Darma

- Rencana Jangka Panjang Universitas Bina Darma

- Rencana Strategis Universitas Bina Darma

- RKAT

- Prosedur Mutu

- Instruksi Kerja

- Formulir


Documents

STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BINA DARMA