PENGELOLAAN PEMBANGUNANDAN ASET HASIL PEMBANGUNANUNTUK PENCAPAIAN OPINI YANG

LEBIH BAIK

Abdul Rifa'i SholehKepala Auditorat 1.C pada Auditorat Keuangan Negara 1

BPKRI

Planning

Budgeting

Implementation

Monitoring &Evaluation

Tata Kelola Pembangunan

Pengelolaan pembangunan yang baik, antara lainmeliputi proses perencanaan, penganggaran,pelaksanaan/implementasi, monitoring danevaluasi yang baik, senantiasa mendasarkan padamodel pemerintahan yang amanah,mengedepankan kejujuran, keterbukaan,akuntabilitas, dan senantiasa berorientasi padakepentingan rakyat atau model Good Governance(GG).

Lanjutan...

Karakteristik/Prinsip GG

Partisipatif

Berorientasi pd konsensus

Dpt dipertanggungjawabkan (accountable)

Transparan

Responsif

Efektif & Efisien

Inklusif

Taat hukum

Karakteristik/Prinsip GG

Kewajiban utk memberikan pertanggungjawaban atauutk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakanpenyelenggara organisasi kpd pihak yg memiliki hakatau berkewenangan utk meminta keterangan ataupertanggungjawaban. Akuntabilitas Keuangan (LAN dan BPKP: 2001) yaitu

pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan,pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturanperundangan. Sasarannya adalah laporan keuangan ygdisajikan dan peraturan perundangan yg berlaku ygmencakup penerimaan, penyimpanan, danpengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Karakteristik/Prinsip GGAkuntabilitas

Strategi pengelolaan pembangunan & keuanganagar akuntabel a.l dg penerapan SPIP oleh seluruhinstansi pemerintah, seperti diamanatkan dlmPasal 58 UU 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara,dan dipertegas dlm PP 60/2008 ttg SPIP.

Penerapan SPIP di lingkungan instansi pemerintahakan mendorong terciptanya reformasi birokrasi &tata kelola pemerintah yg baik sesuai dg amanatPerpres 5/2010 ttg Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP)

Lanjutan...

SPIP mempunyai 4 tujuan yang ingin dicapaiyaitu:(1) Kegiatan yg efektif dan efisien,(2) Laporan keuangan yg dapat diandalkan,(3) Pengamanan aset negara, dan(4) Ketaatan thdp peraturan perundang-

undangan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)berperan dlm mengawal penyelenggaraan SPIP &pencapaian target-target pembangunan nasional.

APIP, yg meliputi Inspektorat Jenderal/InspektoratUtama/Inspektorat pd KL & Inspektorat di daerahdiharapkan dpt berperan sbg quality assurance ataskegiatan pelaksanaan pembangunan sehinggapimpinan Instansi Pemerintah akan memperolehkeyakinan yg memadai terhadap tercapainya tujuanpembangunan.

Lanjutan...

Pengelolaan aset hasil pembangunan yangmerupakan BMN telah diatur dengan PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2006 danperubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah beserta aturan-aturanpelaksanaannya, yang dikeluarkan mulai dariKementerian Keuangan sbg Pengelola hinggaKementerian/Lembaga sbg Pengguna.

Lanjutan...Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

PEMERIKSAAN BPK

UU 15/2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkanbahwa jenis pemeriksaan yg dilaksanakan oleh BPK:1) Pemeriksaan Keuangan output: opini atas LK2) Pemeriksaan Kinerja output: kesimpulan dan

saran3) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (selain

Pemeriksaan Keuangan & Kinerja) output:kesimpulan

Pemeriksaan BPK

Pemeriksaan keuangan bertujuan utk memberikankeyakinan yg memadai (reasonable assurance)apakah laporan keuangan telah disajikan secarawajar, dalam semua hal yang material sesuaidengan prinsip akuntansi yang berlaku umum diIndonesia atau basis akuntansi komprehensifselain prinsip akuntansi yang berlaku umum diIndonesia. Pemeriksa memberikan opini ataslaporan keuangan yang diperiksa.

Lanjutan...

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksamengenai kewajaran informasi keuangan yg disajikandlm laporan keuangan yg didasarkan pd kriteria:1) kesesuaian dg SAP (PP 71/2010),2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),3) kepatuhan thdp peraturan perundang-undangan,

dan4) efektivitas SPI.

Lanjutan...Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Terdapat 4 (empat) jenis opini yg dapat diberikanoleh pemeriksa, yakni:(i) wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion),(ii) wajar dengan pengecualian (qualified opinion),(iii) tidak wajar (adversed opinion), dan(iv) pernyataan menolak memberikan opini

(disclaimer of opinion)

Lanjutan...

Opini LK Kementerian Perhubungan TA 2012 adalah Wajar DenganPengecualian (WDP), yaitu pengecualian pada beberapa akun, sbb:

Nama Akun &Eselon I Terkait Penjelasan

1. Piutang Bukan Pajak- Perhubungan Laut

Pencatatan tidak memadai:- tidak ada data catatan (record) penghapus-

an transaksi/tagihan PNBP setiap kapal;- belum dapat diidentifikasi wajib bayarnya.

2. Persediaan- Perhubungan Darat

(Pengembangan LLAJ Kalsel)

Pencatatannya tidak dapat diyakinikewajarannya yaitu aset yg diserahkan kpdmasyarakat/Pemda tidak didukung dgdokumen untuk proses hibah/serah terima kpdpihak Pemda dan/atau proses penghapusan.

Nama Akun &Eselon I Terkait Penjelasan

3. Aset Tetap Peralatan & Mesin4. Aset Tetap Jalan, Irigasi, &

Jaringan5. Aset Tetap Konstruksi Dalam

Pengerjaan- Perkeretaapian

Permasalahan pencatatan dan pelaporan asettetap sebagai akibat dari pelaksanaanpengadaan barang dan jasa yg tidak sesuaiketentuan, yaitu terdapat indikasi pengaturanpemenang oleh KPA utk paket pekerjaankonstruksi yg mengakibatkan kerugian negarasekurang-kurangnya sebesarRp51.876.197.461,00 (kekurangan volume,pemahalan harga, pekerjaan tdk selesai & tdkterpasang, dan tdk sesuai spesifikasi)

Lanjutan...

Nama Akun &Eselon I Terkait Penjelasan

6. Utang kepada Pihak Ketiga- Perkeretaapian

Pencatatannya tidak sesuai dg kondisi ygsebenarnya dan tidak berpedoman pdstandar/pedoman yg berlaku.

Lanjutan...

Opini tsb. sama dg TA 2011, dg pengecualian padabeberapa akun yg sama di TA 2012, yaitu: PiutangBukan Pajak, Aset Tetap Konstruksi DalamPengerjaan, dan Utang kepada Pihak Ketiga.

Piutang Bukan Pajak

Dalam LK Tahun 2011, Piutang BukanPajak senilai Rp10,19 miliar ygpencatatannya tidak memadai. Dalamtahun 2012 telah ditindaklanjuti sehinggaPiutang Bukan Pajak yg tdk memadaipencatatannya menjadi senilai Rp3,08miliar, yaitu piutang kepada PT Pertamina(Persero) dan PT Pelni (Persero).

Rekomendasi:Mendorong penelusuran transaksi dan wajibbayar piutang senilai Rp3,08 miliar.

Aset Tetap tidak wajar karena terdapat kerugiannegara dari pelanggaran ketentuan pengadaan

Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan AnggaranKegiatan TA 2010, 2011, dan 2012 pada SatkerPengembangan Perkeretaapian Jawa Barat DirjendPerkeretaapian Kemenhub dan Instansi TerkaitLainnya di Provinsi Jawa Barat menyebutkanterdapat indikasi pengaturan pemenang oleh KPAutk paket pekerjaan konstruksi yg mengakibatkankerugian negara sekurang-kurangnya sebesarRp51.876.197.461,00.

Rekomendasi:Hal tsb. terdapat unsur perbuatan melawan hukumyg berindikasi merugikan keuangan negara dantelah diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum.

Utang kepada Pihak Ketiga

Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan AnggaranKegiatan TA 2010, 2011, dan 2012 pada SatkerPengembangan Perkeretaapian Jawa Barat DirjendPerkeretaapian Kemenhub dan Instansi TerkaitLainnya di Provinsi Jawa Barat menyebutkan terdapatindikasi pengaturan pemenang oleh KPA utk paketpekerjaan konstruksi yg mengakibatkan kerugiannegara sekurang-kurangnya sebesarRp51.876.197.461,00, dan hal tsb. menimbulkan Utangkepada Pihak Ketiga senilai Rp76.884.009.850,00.

Rekomendasi:1. Memantau penyelesaian verifikasi BPKP atas akun

Utang kepada Pihak Ketiga;2. Segera melakukan koreksi pencatatan akun Utang

kepada Pihak Ketiga jika hasil verifikasi telahdiperoleh.

Persediaan

Terdapat aset persediaan yang diserahkan kepadamasyarakat/Pemda senilai Rp538,65 juta yang tidakdidukung dengan dokumen untuk proses hibah/serahterima kepada pihak Pemda dan/atau prosespenghapusan, sehingga pencatatannya tidak dapatdiyakini kewajarannya.

Rekomendasi:1. Menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan proses serah

terima aset kpd Pemda termasuk proses hibahnya sertamasing-masing KPA agar melakukan identifikasi atasaset-aset yg diserahkan kpd Pemda/masyarakat utkdilakukan proses penetapan status hibah dan/ataupenghapusan kpd Menkeu;

2. KPA Satker Pengembangan LLAJ Kalsel menelusuridokumen terkait aset utk proses serah terima kpd pihakPemda dan/atau proses penghapusan.

Strategi yang diperlukan untuk memperoleh opiniWTP dapat berbeda antara satu entitas dg entitasyang lain tergantung kondisi dan masalah yg ada.

Menetapkan dan melaksanakan langkah-langkahkonrit untuk menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dalam LHP tahun sekarang dantahun-tahun sebelumnya dengan tetapmempertahankan dan memperbaiki kondisi akunlainnya yg tidak dikecualikan.

STRATEGI

KUNCI

KOMITMEN

KONSISTEN

AKSI YANG JELAS

MONEV BERKELANJUTAN