Pengelolaan Aset Daerah

Nama : Dadang SolihinNama : Dadang SolihinTempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

P b D hPembangunan Daerah Bappenas

Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202HP : 0812 932 2202Email : [email protected] :

http://dadang-solihin.blogspot.com

2dadang-solihin.blogspot.com

MateriMateri

D H k P l l BMD• Dasar Hukum Pengelolaan BMD• Manfaat Pengelolaan BMD• Pengertian Aset dan Barang Milik Daerah• Pengertian Aset dan Barang Milik Daerah• Pengelolaan Barang Milik Daerah• Penjualan Kendaraan Dinasj• Penjualan/Pelelangan Rumah Dinas Daerah• Fokus Penatausahaan• Pelelangan Umum (Peraturan Menteri Keuangan Nomor

93/Pmk.06/2010 Petunjuk Pelaksanaan Lelang)

dadang-solihin.blogspot.com 3

Latar BelakangLatar BelakangLatar BelakangLatar Belakang• Reformasi bidang keuangan negara mencakup reformasi bidang g g g p g

pengelolaan barang milik/kekayaan negara (UU 1/2004 tentang perbendaharaan negara)

• Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMD• Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMD Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan

status kepemilikannya Belum tersedianya database yang akurat dalam rangka

penyusunan Neraca Pemerintah. Pengaturan yang ada belum memadai dan terpisah pisah Pengaturan yang ada belum memadai dan terpisah-pisah Kurang adanya persamaan persepsi dalam hal pengelolaan

BMN/D


Dasar Hukum Pengelolaan BMDDasar Hukum Pengelolaan BMDgg

• UU No. 1/2004 ttg Perbendaharaan Negarag g• PP No. 24/2005 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan• PP No. 58/2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah• PP No. 6 /2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah• PP No. 38/2008 ttg Perubahan atas PP No. 6/2006 • Keppres 80/2003 ttg Pedoman Tatacara Pengadaan Barang dan• Keppres 80/2003 ttg Pedoman Tatacara Pengadaan Barang dan

Jasa• Kepmendagri 12/ 2003 ttg Pedoman Penilaian Barang Daerah• Kepmendagri 153/2004 ttg Pedoman Pengelolaan Barang

Daerah Yang Dipisahkan; dan• Permendagri 13/2006 ttg Pedoman Pengelolaan KeuanganPermendagri 13/2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah.• Permendagri 17/2007 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Barang

Milik D hMilik Daerah5dadang-solihin.blogspot.com

Mengapa Diperlukan Pengelolaan BMD?Mengapa Diperlukan Pengelolaan BMD?g p p gg p p g

• Kejelasan status kepemilikan BMDj p• Inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai BMD• Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan

PADPAD• Antisipasi kondisi BMD dalam fungsi pelayanan publik• Pengamanan barang daerahPengamanan barang daerah• Dasar penyusunan neraca• Kewajiban untuk melaporkan kondisi dan nilai BMD secara berkala


Keuntungan Pengelolaan BMDKeuntungan Pengelolaan BMDg gg g

• Meningkatkan Pengurusan dan Akuntabilitasg g• Meningkatkan manajemen layanan• Meningkatkan manajemen resiko• Meningkatkan efesiensi keuangan


Aset

Pengelolaan AsetPengelolaan Aset

Tingkat Pelayanan

Barang DaerahSda & Financial

Potensial Aset Kebutuhan Aset

Perencanaan Manajemen Aset

Identifikasi & Inventarisasi

Identifikasi & Inventarisasi

Analisis Pengembangan

Analisis Kebutuhan

Pengadaan Pemeliharaan Pemanfaatan Penghapusan & Prioritas

Investasi

& Perbaikan Pemindahtanganan

Lain-lainPendapatanBelanja Operasional

Belanja Modalp

Penganggaran

Pelaksanaan & Penatausahaan

8dadang-solihin.blogspot.comPelaporan & Pengevaluasian

Apa itu Aset?Apa itu Aset?pp• Sumber daya ekonomi yang dimiliki dari kegiatan ekonomi di y y g g

masa lalu• Memberi manfaat ekonomi atau keuntungan sosial yang akan

diperoleh di masa datangdiperoleh di masa datang• Mempunyai nilai uang• Termasuk sumber non keuangan yang diperlukan untuk

pelayanan publik• sumber yang dipertahankan atau dipelihara sehubungan dengan

nilai sejarah atau budayanilai sejarah atau budaya


Aset DaerahAset Daerah•• Aset lancarAset lancar

U k•• Aset LainnyaAset Lainnya

A t t k b j d– Uang kas– Uang di bank– Piutang

– Aset tak berwujud– Tagihan penjualan

angsuranPiutang– Persediaan

•• InvestasiInvestasi

g– Tuntutan ganti rugi– Kemitraan dengan pihak

k ti•• Aset tetapAset tetap– Tanah

M i d P l t

ketiga– Aset lain-lain

– Mesin dan Peralatan– Gedung dan Bangunan– Jalan Irigasi dan JaringanJalan, Irigasi dan Jaringan – Aset Tetap lainnya– Konstruksi dalam pengerjaan


Pengertian Barang DaerahPengertian Barang Daerah• BMD merupakan bagian dari aset pemerintah Daerah yang

berwujudberwujud.• BMD tercakup dalam aset lancar dan aset tetap

Barang milik Daerah meliputi:Barang milik Daerah meliputi:• barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan

b b l d i l h l i h• barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;– barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;– barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/

kontrak; – barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang;

ataatau– barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 3 PM17/2007)


Pengelolaan Barang Milik DaerahPengelolaan Barang Milik Daerah

P l l• perencanaan kebutuhan

dan penganggaran b d dPengelolaan barang daerah

dan penganggaran• Pengadaan• Penerimaan, penyimpanan

dan penyaluran

berpedoman pada peraturan perundangan

Rangkaian Kegiatan dan

dan penyaluran• Penggunaan• penatausahaan

Kegiatan dan Tindakan terhadap

Barang Daerah

• pemanfaatan• Pengamanan dan

pemeliharaan

ditetapkan dengan peraturan daerah

Barang Daerah • penilaian• penghapusan• pemindahtanganan p g• Pembinaan, pengawasan

dan pengendalian• pembiayaanpembiayaan• Tuntutan Ganti Rugi

Pejabat Pengelolaan BMDPejabat Pengelolaan BMD

SEKRETARIS DAERAH

KEPALA KEPALA DAERAHDAERAH SEKRETARIS DAERAH

PENGELOLA

DAERAHDAERAH

PEMEGANG

KEPALA BIRO/BAG PERLENGKAPANPembantu Pengelola Barang

PEMEGANG KEKUASAAN

KEPALA SKPD > KEPALA UPTD

P K P

PEYIMPAN BARANG

DIBANTU Pengguna >Kuasa Pengguna

GMenerima, Menyimpan dan Menyalurkan BMD

PENGURUS BARANGMengurus BMD dlm pemakaian13dadang-solihin.blogspot.com

Sistem Akutansi Keuangan dan Sistem Akutansi Keuangan dan Sistem Akuntansi BarangSistem Akuntansi BarangSistem Akuntansi BarangSistem Akuntansi Barang

• Dalam rangka pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan g p gg gj gg ggKuasa Pengguna Anggaran melaksanakan akuntansi keuangan.

• Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Akuntansi Barang Milik DaerahSistem Akuntansi Barang Milik Daerah.

• Sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban.

• SIM BMD selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan juga e be a be baga o as da a a g a pe ge o aabarang.

• Keluaran SIM BMD juga memberikan manfaat kepada Penguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas tugasBarang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.


Identifikasi AsetIdentifikasi Aset


PengadaanPengadaangg

Dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien efektif transparanDilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel

Dilaksanakan oleh pejabat pengelola barang Pengadaan BMD dapat dipenuhi dengan cara

• pengadaan/pemborongan pekerjaan;• membuat sendiri (swakelola);• membuat sendiri (swakelola);• penerimaan (hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban

Pihak Ketiga);• tukar menukar; dan• guna susun (peningkatan kualitas dan kapasitas BMD).


Proses Pengadaaan Proses Pengadaaan dan Penggunaan Barang Daerahdan Penggunaan Barang Daerahdan Penggunaan Barang Daerahdan Penggunaan Barang Daerah

Analisis Kebutuhan(Pengelola Barang)

USULAN

( g g)

RKBU PEMDA

USULAN PENGADAAN

SKPD

PENGADAAN BARANG/

JASA

USULAN PENGUNAAN

BARANG OLEH SKPD

PENETAPANKEPALADAERAH

DIGUNAKAN SKPD/Publik

R K ASKPD

(Pengelola Barang)

Kinerja SKPD(Permendagri 13/2006)

(Pengelola Barang)

INVENTA-RISASI feed backEvaluasi RKBU



PenggunaanPenggunaangggg Penetapan status penggunaan barang milik daerah pada p p gg g p

masing-masing SKPD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:• jumlah personil/pegawai pada SKPD;• jumlah personil/pegawai pada SKPD;• standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan dan selain

tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD;

• beban tugas dan tanggungjawab SKPD; dan• jumlah jenis dan luas dirinci dengan lengkap termasuk• jumlah, jenis dan luas, dirinci dengan lengkap termasuk

nilainya


Konsepsi Penggunaan Barang Milik DaerahKonsepsi Penggunaan Barang Milik Daerah

Pihak LainSekda SelakuPengelola Barang

S K P D Selaku Pengguna Barang

PerolehanPerolehan BMD

Penyelesaian D k K ilik

Proses PenetapanPemanfaatan:

•Sewa•KSP

Dok. Kepemilikan

Usul penetapan

SK penetapanstatus

penggunaan

•BSG/BGS•Pinjam pakai

status penggunaan

Pemindahtanganan:•Jual

PenggunaanSesuai Tupoksi

B Milik D h

Tanah / bangunanyg telah diserahkan

Jual•Tukar menukar•Hibah•PMD

Barang Milik Daerah:•Tidak sesuai Tupoksi•Berlebih

Tindak Lanjut:• Pengalihan Status

Penggunaan• Pemanfaatan• Pemindahtanganan• Pemindahtanganan

Tanah/bangunandiserahkan kpd

Pengelola Barang 20dadang-solihin.blogspot.com

PenatausahaanPenatausahaan PembukuanPembukuan

Mencatat pada daftar barang yang disediakan secara teratur danMencatat pada daftar barang yang disediakan secara teratur dan menyimpan bukti kepemilikannya

InventarisasiInventarisasi• Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD 5 th sekali, yang

hasilnya disampaikan kepada Pengelola Barang;• Persediaan dan Konstruksi dalam Pengerjaan dilaksanakan• Persediaan dan Konstruksi dalam Pengerjaan dilaksanakan

inventarisasi oleh Pengguna Barang setiap tahun anggaran;• Laporan hasil inventarisasi disampaikan kepada Pengelola

Barang. PelaporanPelaporan

• Pengguna Barang menyampaikan LBPS dan LBPT kepada• Pengguna Barang menyampaikan LBPS dan LBPT kepada Pengelola Barang;

• Pengelola Barang menyusun Laporan BMD untuk NeracaDaerah.


PemanfaatanPemanfaatan

SewaSewa

Bentuk Pemanfaatan

Pinjam Pakai

Bentuk Pemanfaatan

Kerjasama PemanfaatanPemanfaatan

•Bangun Guna Serah (BGS)•Bangun Serah Guna (BSG)


Ketentuan Pokok dan Tata Cara PemanfaatanKetentuan Pokok dan Tata Cara Pemanfaatan

Ketentuan Sewa Menyewa Pinjam Pakai KSP BGS/BSGKetentuan Sewa Menyewa Pinjam Pakai KSP BGS/BSG

Pokok Belum/ tidak dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentuMendapatkan penerimaan negara atau menguntungkan negara

Semua Subyek Semua BadanMitra Semua Subyek Hukum Pemerintah Semua Badan Hukum Semua Badan

Hukum

Jangka Waktu

5 tahunDapat diperpanjang

2 tahunDapat diperpanjang

30 tahunDapat diperpanjang 30 tahun

Besaran Formula tarif Tidak dipungut biaya

• Kontribusi tetap• Pembagian

keuntungan• kontribusi barang

• Kontribusi tetap

• Mendirikan bkontribusi barang

(optional) bangunan

Penetapan Mitra

Penetapan Pengelola

Penetapan Pengelola

Tender minimal 5 peserta/

i t

Tender minimal 5

t / i tt a e ge o a e ge o a peminat peserta/ peminat


Pengamanan BMDPengamanan BMDPengamanan BMDPengamanan BMD


Pemeliharaan BMDPemeliharaan BMDPemeliharaan BMDPemeliharaan BMD


PenilaianPenilaian• Penilaian BMD dilakukan dalam rangka pengamanan dan

d h i i ipenyusunan neraca daerah, pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan dan pemindahtanganan

• Penilaian BMD berpedoman pada SAPp p• Kegiatan penilaian BMD harus didukung dengan data yang

akurat atas seluruh kepemilikan barang milik daerah yang tercatat dalam daftar inventarisasi BMDtercatat dalam daftar inventarisasi BMD

• Penilaian tanah dan bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui tim dan dapat melibatkan lembaga independen bersertifikat

• Penilaian BMD selain tanah dan bangunan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan lembagaditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan lembaga independen bersertifikat


PenghapusanPenghapusanPenghapusanPenghapusan Dalam hal barang sudah tidak berada pada pengguna atau kuasa

b b lih k ilik j di hpengguna barang, beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan, atau sebab sebab lainnya

Pemusnahan barang dilakukan oleh pengguna barangPemusnahan barang dilakukan oleh pengguna barang sepengetahuan pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari kepala daerahP h b ilik D h Penghapusan barang milik Daerah :• barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat p g p p ppersetujuan DPRD

• barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp 5 000 000 000 00 (lima milyarbangunan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.


Alasan Penghapusan Barangg p g

BarangBarang Tidak Bergerak

BarangBergerak

1. Pertimbangan teknis• Rusak, tidak ekonomis

• Rusak berat, terkena bencana• tidak dapat digunakan secara

optimalT k l l i k t

• Modernisasi• Perubahan dasar spesifikasi• Selisih kurang akibat penggunaan/

susut akibat penyimpanan• Terkena planologi kota• Kebutuhan organisasi• Penyatuan lokasi dengan

alasan efisiensi

susut akibat penyimpanan2. Pertimbangan ekonomis

• Optimalisasi BMD idle• Dihapus secara ekonomisalasan efisiensi

• Pertimbangan strategi hankam

p3. Karena hilang/kekurangan/

kerugian• Kesalahan penyimpan/pengurusp y p p g• Mati (hewan/ternak, tanaman)• Force majeure


Ketentuan PenghapusanKetentuan Penghapusan

DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA Pemindahtanganan

Pengalihan status penggunaan

Penyerahan kepada pengelola

g

Sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna

Barang

Pemusnahan

Barang

PENGHAPUSANBMD

DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

Sebab-sebab lain

S d h b lih

Keputusan pengadilan

PemindahtangananSudah beralih kepemilikan

P h

Hilang pencurian

Keputusan pengadilan berkekuatan tetap

Pemusnahan

Sebab sebab lain Hilang, pencurian,terbakar, susut

Sebab-sebab lain


Proses PenghapusanProses Penghapusang pg p

SKPD Berita acaraPanitia KDHSKPD Berita acarapenghapusan

KDH

Unsur teknis terkait:Unsur teknis terkait:

SK Penghapusan

• Lelang umum• Lelang terbatas (panitia

Unsur teknis terkait:Unsur teknis terkait:• Asisten• Biro/bagian

perlengkapan lelang)• disumbangkan• Hibah

perlengkapan• Biro/bagian keuangan• Biro/bagian hukum• Kepala SKPD terkait • Dimusnahkan

• Berita acara

Kepala SKPD terkait• Kabag terkait• Pemakai barang


PemindahtangananPemindahtangananPemindahtangananPemindahtanganan Pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusanPengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan Pemindahtanganan tanah dan bangunan serta selain tanah dan

bangunan senilai >5milyar rupiah harus dengan persetujuan DPRD di j k l h k l d hDPRD yang diajukan oleh kepala daerah

Pemindahtanganan tanah dan bangunan tanpa persetujuan DPRD jika;j ;• Tidak sesuai lagi dengan peruntukan tata ruangnya• Anggaran pengganti telah tersedia• Diperuntukkan bagi pegawai negeri• Diperuntukkan untuk kepentingan umum

Dik i l h b d k k dil d• Dikuasai oleh negara berdasarkan keputusan pengadilan dan berkekuatan hukum


Bentuk PemindahtangananBentuk Pemindahtanganangg

P j lPenjualan

BentukTukar-menukar

Pemindahtanganan

Hibah

Penyertaan ModalDaerah


PenjualanPenjualanPenjualanPenjualanP lih k ilik b ilik d h k d ih k l i• Pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

• Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan berdasarkanPenjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan berdasarkan beberapa pertimbangan dan tujuan yaitu: a. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle

( )(menganggur). b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila

dijual. jc. Sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.


Penjualan Barang Milik DaerahPenjualan Barang Milik DaerahPenjualan Barang Milik DaerahPenjualan Barang Milik DaerahDil k k l l k li d l h l h l• Dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu:– Penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;

Penjualan rumah golongan III; dan– Penjualan rumah golongan III; dan– Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh

pengelola.



Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Perorangan Dinas yang Dapat Dijualyang Dapat Dijual

K d P Di di k G b / W kil• KendaraanPerorangan Dinas yang dipergunakan Gubernur/ Wakil Gubernur,Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, serta

• Yang sudah dipergunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih,Yang sudah dipergunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih,• Sudah ada penggantinya, dan• Tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian, yaitu: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli j ( ) pkendaraan perorangan dinas dari Pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.


Penjualan Kendaraan Dinas Penjualan Kendaraan Dinas OperasionalOperasional

P k d di i l d dih d i• Persyaratan kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah adalah:– yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih,yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih,– tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-

hari,– sudah ada penggantinya.


Proses Penghapusan Kendaraan Proses Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional (1)Dinas Operasional (1)

1 P h h k d di i l1. Permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional. – Pengguna/kuasa pengguna barang mengajukan usul

penghapusan kendaraan dinas operasional yang telahpenghapusan kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.


Proses Penghapusan Kendaraan Proses Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional (2)Dinas Operasional (2)

2 P b k P i i P h k l k k2. Pembentukan Panitia Penghapusan untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dihapus:– Kepala Daerah dengan Surat Keputusan membentuk PanitiaKepala Daerah dengan Surat Keputusan membentuk Panitia

Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional. – Panitia penghapusan kendaraan dinas operasional meneliti dari

i d i i t tif/ ilik k d k d fi iksegi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, dan lain-lain yang dipandang perlu.

– Hasil penelitian Panitia Penghapusan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Apabila memenuhi persyaratan Kepalabentuk Berita Acara. Apabila memenuhi persyaratan, Kepala Daerah menetapkan keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas operasional.


Pelaksanaan Penjualan/Pelelangan Pelaksanaan Penjualan/Pelelangan Kendaraan Dinas OperasionalKendaraan Dinas Operasional

S l h dih d i d f i i l k j l• Setelah dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas;

• Pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang negara;Pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang negara;• Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas

yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah


PembeliPembeliPembeliPembeliP l l UPelelangan Umum• Apabila penjualan/ pelelangan kendaraan dinas operasional melalui

pelelangan umum, maka siapa saja yang berminat membeli bisapelelangan umum, maka siapa saja yang berminat membeli bisa mengikuti lelang tersebut.

Pelelangan Terbatas• Lampiran X II angka 3 huruf f nomor 2) paragraf g Permendagri No.

17 Tahun 2007 menjelaskan bahwa yang dapat mengikuti17 Tahun 2007 menjelaskan bahwa yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Ketua/Wakil Ketua DPRD.


S t M ik ti P l lS t M ik ti P l lSyarat Mengikuti PelelanganSyarat Mengikuti PelelanganS b i P i N i Si il k d ik i l l• Syarat bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat mengikuti lelang terbatas adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior.

• Syarat bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat• Syarat bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun, dan syarat lainnya bahwa dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir pejabat/pegawai Ketua/Wakil Ketua DPRD belumtahun terakhir pejabat/pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD belum membeli kendaraan dinas operasional.



G l R hG l R hGolongan RumahGolongan RumahK l D h k l h di d h iKepala Daerah menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangana. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);a. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); danc. rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai).


Rumah Dinas Daerah yang Dapat Rumah Dinas Daerah yang Dapat Dijualbelikan atau Disewakan (1)Dijualbelikan atau Disewakan (1)

• Rumah dinas daerah golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III;R h di d h l III t l h b 10 ( l h)• Rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;


Rumah Dinas Daerah yang Dapat Rumah Dinas Daerah yang Dapat Dijualbelikan atau Disewakan (2)Dijualbelikan atau Disewakan (2)

Pegawai yang dapat membeli adalah :• Pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau

lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah denganlebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat;

• Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni yang pemegang Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah;Rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa; danRumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa; dan Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundangharus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Penjualan Barang Milik Daerah Penjualan Barang Milik Daerah Selain Tanah Dan/Atau BangunanSelain Tanah Dan/Atau BangunanDil k k Ol h Dilaksanakan OlehPengelola Setelah Mendapat Persetujuan Kepala Daerah

Ketentuan:– Pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;– Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh

pengguna sesuai dengan kewenangannya;p gg g g y ;– Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya; dang y ;

– Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Kepala Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.

Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;


Tukar MenukarTukar MenukarTukar MenukarTukar Menukar• Pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antaraPengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara

pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, atau antar pemerintah daerah, atau dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya atau dengan pihakBadan Hukum milik pemerintah lainnya, atau dengan pihak swasta/pihak lainnya, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

• Tukar menukar barang milik daerah ini dilaksanakan dengan pertimbangan: a Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraana. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan

pemerintah. b. Untuk optimalisasi barang milik daerah ; dan c. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah


HibahHibahHibahHibah• Pengalihan kepemilikan barang pemerintah daerah kepada pemerintahPengalihan kepemilikan barang pemerintah daerah kepada pemerintah

pusat, atau antar pemerintah daerah, atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

• Barang Milik Daerah dapat dihibahkan dengan tujuan :Barang Milik Daerah dapat dihibahkan dengan tujuan : a. Untuk kepentingan sosial, b. Untuk keagamaan,

U t k k ic. Untuk kemanusiaan, d. Dan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

• Barang milik daerah yang akan dihibahkan itu harus memenuhi persyaratan g y g ysebagai berikut: a. Bukan merupakaan barang rahasia Negara. b Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyakb. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Penyertaan Modal DaerahPenyertaan Modal DaerahPenyertaan Modal DaerahPenyertaan Modal DaerahP lih k ilik b ilik d h l• Pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya.

• Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pengembangan dandilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta.


Ketentuan Pokok dan Tata Cara PemindahtangananKetentuan Pokok dan Tata Cara Pemindahtanganan

Ketentuan Penjualan Tukar menukar PMD Hibah

Tidak sesuai dengan tata ruang/ t k t

Dari awal pengadaan telah ditetapkan dalam d k

Pertimbanganpenataan kota dokumen anggaran

Tidak mengganggu tupoksi

Pendirian/ pengembangan BUMN/D, BH

Kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan,

lainnya kemanusiaan

Obyek • tanah dan/atau bangunan• Selain tanah dan/atau bangunan

• tanah dan/atau bangunanyg ada di pengelola

dari awal pengadaannya telah ditetapkan• Selain tanah dan/atau bangunan - dari awal pengadaannya telah ditetapkan• Selain tanah dan/atau bangunan

Nilai/• Tanah ditentukan oleh perhitungan

nilai wajar (estimasi terendah • Realisasi •Realisasi pelaksanaan anggaranHarga menggunakan NJOP)

• Dapat melibatkan penilai independen

pelaksanaan anggaran

anggaran

• Lelang •Lelang

Calon Mitra

Lelang• Tanpa lelang

- PeraturanPerUUan

- Penetapan

Lelang•Tanpa lelang

- PeraturanPerUUan

- Penetapan

Penetapan Pengelola Barang

Penetapan Pengelola Barang

PenetapanPengelola

PenetapanPengelola


PembiayaanPembiayaanPembiayaanPembiayaan• Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik p p g g

daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

• Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik• Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah, diberikan insentif.

• Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan g p g p gKeputusan Kepala Daerah.


Tuntutan Ganti RugiTuntutan Ganti RugiTuntutan Ganti RugiTuntutan Ganti Rugi• Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/ p g p y g

pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.peraturan perundang undangan.

• Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai d t d ddengan peraturan perundang-undangan.

• Untuk pengamanan dan penyelamatan barang milik daerah, dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang g p g y g g gsanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan dan/atau pengurus barang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karenabarang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena perbuatannya merugikan daerah



Kegiatan Penatausahaan BMDKegiatan Penatausahaan BMD



PENATAUSAHAAN: Pembukuan (Pencatatan & Pelaporan)

PENYIMPAN BARANG PENGURUS BARANG PENGGUNA/KUASA PENGGUNA

Rencana Kebutuhan BMD

(RKBMD)

Rencana Kebutuhan

Pemeliharaan (RKPBMD)

Penerimaan Barang

Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (DBP/

DBKP)

Buku Inventaris (BI)

Penyaluaran barang

Pengadaan Barang

Pemeliharaan Barang

Buku Penerimaan Barang (BPB)

Buku Pengeluaran Barang (BPnB)

Barang Inventaris & Pakai habis

dicatat terpisah

Kartu Pemeliharaan

Barang

Buku Barang Inventaris (BBI)

Buku Barang Pakai Habis

(BBPH)

dicatat terpisah

Laporan Pemeliharaan

Barang

Laporan Pemeliharaan

Barang

Kartu Barang (KB) Pakai Habis

Kartu Barang (KB) Inventaris

Dicatat per jenis barang (kuantitas)

Dicatat per jenis barang (kuantitas

Laporan Mutasi Barang (LMB)

Rekap Laporan Mutasi Barang

(RLMB)

Laporan Barang Pengguna/Kuasa

Pengguna Semesteran

(LBPS/LBKPS)

Kartu Persediaan Barang (KPB)

Inventaris

Kartu Persediaan Barang (KBP) Pakai Habis

barang (kuantitas & harga)

Laporan Semester

Daftar Mutasi Barang (DMB)

Rekap Daftar Mutasi Barang

(RDMB)

Laporan Barang Pengguna/Kuasa

Pengguna Tahunan (LBPT/

LBKPT)

Laporan Semester Penerimaan & Pengeluaran

Barang Inventaris

Laporan Semester Penerimaan & Pengeluaran Barang Pakai

Habis


PENATAUSAHAAN: Inventarisasi (Pencatatan & Pelaporan)

PENGURUS BARANG PENGELOLA/KUASA PENGELOLA

PENGGUNA/KUASA PENGGUNA

Juknis Sensus

Melakukan Inventarisasi

Barang

Dilakukan tiap 5 tahun sekali

Kartu Inventaris Barang (KIB) A.

Tanah

KIB B. Mesin & Peralatan

Kartu Inventaris Ruangan (KIR)

KIB B Mesin &

BUKU INVENTARIS (BI)

BUKU INDUK INVENTARIS (BII)

REKAP BI REKAP BII

KIB B. Mesin & Peralatan

KIB D. Jalan, irigasi & jaringan

KIB E. Aset Tetap Lainnya

KIB F. Konstruksi Dalam Pengerjaan

DAFTAR BARANG

PENGGUNA/KUASA

PENGGUNA (DBP/DBKP)

DAFTAR BARANG MILIK

DAERAH (DBMD)

I t i i dil k k ti

BUKU INVENTARIS (BI)

Inventarisasi dilakukan tiap tahun sekali bersama

dengan barang persediaan

REKAP BI

Daftar Usulan Barang Yang Akan

Dihapus

D f B


Dihapus

D f B


Dihapus

D f BDaftar Barang Milik Daerah Yang

Akan Digunausahakan

Daftar Barang Milik Daerah Yang

Akan Digunausahakan

Daftar Barang Milik Daerah Yang

Akan Digunausahakan


PembukuanPembukuanPembukuanPembukuan• Pengelola barang mencatat barang daerah berupa tanah dan g g g p

bangunan dalam DBMD (daftar barang milik daerah) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

• Pengelola barang harus menyimpan bukti pemilikan tanah dan• Pengelola barang harus menyimpan bukti pemilikan tanah dan bangunan dalam penguasaannya

• Pengguna barang harus menyimpan bukti pemilikan barang selain tanah dan bangunan dalam pengelolaannya


P l l UP l l UPelelangan Umum Pelelangan Umum (Peraturan Menteri Keuangan Nomor

93/Pmk.06/2010 Petunjuk Pelaksanaan Lelang)


Pengertian LelangPengertian LelangPengertian LelangPengertian LelangL l d l h j l b b k k d• Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

• Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undanganpenjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang

• Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disebut KPKNL, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. g g p p y


L l N k k i W jibL l N k k i W jibLelang Noneksekusi WajibLelang Noneksekusi WajibL l N k k i W jib k i id k b d• Lelang Noneksekusi Wajib termasuk tetapi tidak terbatas pada: – Lelang Barang Milik Negara/Daerah,

Lelang Barang Milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah– Lelang Barang Milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D),

– Lelang Barang Yang Menjadi Milik Negara-Bea Cukai, – Lelang Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam

(BMKT), dan Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama– Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama.


P h L lP h L lPermohonan Lelang Permohonan Lelang P j l/P ilik B b k d l k k j l• Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL:– harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulisharus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis

kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, di t i d k t l l i d j i– disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.


Tanggungjawab Penjual/Tanggungjawab Penjual/Pemilik Barang Pemilik Barang

• Keabsahan kepemilikan barang;• Keabsahan kepemilikan barang; • Keabsahan dokumen persyaratan lelang; • Penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; dan y g g g g ;• Dokumen kepemilikan kepada Pembeli. • Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan

d t t t t id ti b l kib t tid kperdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang.

• Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi j g gg g j g gterhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang.

• Penjual/Pemilik Barang harus menguasai fisik barang bergerak• Penjual/Pemilik Barang harus menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang, kecuali barang tak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada saham tanpa warkat, hak tagih, hak cipta,

k d / t h k tmerek, dan/atau hak paten.


JaminanJaminanJaminanJaminanB U J i P L l di k l h• Besarnya Uang Jaminan Penawaran Lelang ditentukan oleh Penjual/Pemilik Barang paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Nilai Limit dan paling banyak sama dengan Nilai Limit.

• Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan, dikembalikan seluruhnya tanpa potongan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeliyang tidak disahkan sebagai Pembeli.

• Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi Wajib, jika Pembeli tidak melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan seluruhnya ke Kas Negara dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang. j p p j j g


P L lP L lPengumuman Lelang Pengumuman Lelang P j l l l jib did h l i d P• Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual.

• Penjual harus menyerahkan bukti Pengumuman Lelang sesuaiPenjual harus menyerahkan bukti Pengumuman Lelang sesuai ketentuan kepada Pejabat Lelang.


Komponen yang DiumumkanKomponen yang DiumumkanKomponen yang DiumumkanKomponen yang Diumumkan• Identitas Penjual; j• Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan; • Jenis dan jumlah barang; • Lokasi luas tanah jenis hak atas tanah dan ada/tidak adanya bangunan• Lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada/tidak adanya bangunan,

khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan; • Spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak;

W k d lih b k dil l• Waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang; • Uang Jaminan Penawaran Lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan

tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya Uang Jaminan Penawaran Lelang;

• Nilai Limit, kecuali Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama dan Lelang Noneksekusi Sukarela untuk barang bergerak;

• Cara penawaran lelang; dan • Jangka waktu Kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli.


Pelaksanaan LelangPelaksanaan Lelang• Penawaran Lelang dalam Lelang Eksekusi dan Lelang

Noneksekusi Wajib harus dilakukan dengan PenawaranNoneksekusi Wajib harus dilakukan dengan Penawaran Lelang Langsung.


HatiHati hati !hati !HatiHati--hati...!hati...!UU 31/1999 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA• UU 31/1999 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI mendefinisikan korupsi adalah:“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatanSetiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara…”



Education

Pengelolaan Aset Daerah