PENGELOLAAN DAN PEMERIKSAAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH

NARASUMBER

Nama : Aulia Rachmat, SE. Ak.Tempat Lahir : JakartaTgl Lahir : 13 Februari 1974Jabatan : Kepala Sekretariat Wakil Ketua BPK-RIAlamat Kantor : Jl. Gatot Subroto No. 31No. Telp : (021)5700233

: 0818772561Fax : (021) 5704326

Email : auliarachmat1@yahoo.com: aulia.rachmat@bpk.go.id

SISTEMATIKA PENYAJIAN

• DASAR HUKUM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

• PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH • GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN BARANG

MILIK DAERAH• STUDY KASUS PENGELOLAAN BARANG MILIK

DAERAH

DEFINISI

ASET DAERAH

Barang Daerah ?

PRESIDEN:PEMEGANG KEKUASAANPENGELOLA. KEU. NEG

( PSL. 6 )

MENTERI KEUANGANPENGELOLA FISKAL& WK. PEM. DL. KEKY. NEG YG DIPISAHKAN

MENTERI KEUANGANPENGELOLA FISKAL& WK. PEM. DL. KEKY. NEG YG DIPISAHKAN

MENTERI/PIMP.LBGSELAKU PENGGUNAANGGARAN/BARANG

MENTERI/PIMP.LBGSELAKU PENGGUNAANGGARAN/BARANG

GUB/BUPT/WALKOTAKEPL. PEMR. DRH

UTK MENGELOLA KEU DAERAH &WK PEMDA ATAS KEKAY

DAERAH YG DIPISAHKAN

DISERAHKANDIKUASAKAN

UU No. 1 / 2004 : PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN BMN/D

MENTERI KEUANGANBEND UMUM NEGARA : (MENETAPKAN KEBIJ &

PEDOMAN PENGELOLA BMN)

MENTERI KEUANGANBEND UMUM NEGARA : (MENETAPKAN KEBIJ &

PEDOMAN PENGELOLA BMN)

MENTERI/PIMP LMBGPENGGUNA BARANG PADA

KEMENTERIAN/LMBGPUSAT.

MENTERI/PIMP LMBGPENGGUNA BARANG PADA

KEMENTERIAN/LMBGPUSAT.

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

•MENETAPKAN PJBT PENGELOLA BMD (PS 5)•MENETAPKAN KEBIJKN PENGELOLA BMD (PS 43)

PEMERINTAH PUSATPEMERINTAH DAERAH

PP No. 6 / 2006 (PP 38/2008) : PEJABAT PENGELOLAAN BMN/D

MENTERI KEUANGANSELAKU BUN ADALAH

PENGELOLA BMN (PS 4)

MENTERI KEUANGANSELAKU BUN ADALAH

PENGELOLA BMN (PS 4)

MENTERI / PIMP. LBGSELAKU PIMPINAN KMNTRN /

LMBG ADALAH PENGGUNA BARANG (PS 6)

MENTERI / PIMP. LBGSELAKU PIMPINAN KMNTRN /

LMBG ADALAH PENGGUNA BARANG (PS 6)

KEPALA KANTOR ADALAH KUASA PENGGUNA

BMN DI LINGKUNGNNYA(PS 7)

KEPALA KANTOR ADALAH KUASA PENGGUNA

BMN DI LINGKUNGNNYA(PS 7)

GUB./BUPT/WALIKOTAPEMEGANG KEKUASAAN

PENGELOLAAN BMD (PS 5)

SEKRETARIS DAERAHADALAH PENGELOLA

BMD (PS 5)

KASATKER PERANG-KAT DAERAH

ADALAH PENGGUNA BMD (PS 8)

UU No. 17 / 2003 : KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Dasar Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Permendagri 21/2011

Permendagri 17/2007

Permendagri 22/2009

Permendagri 32/2011 diubah

dgn Permendagri 39/2012

Permendagri 09/2009

Permendagri 37/2012

PP 02/2012

PENGELOLAAN BMD

• Barang milik daerah diperoleh:• beban APBD • perolehan lainnya yang sah.

Perolehan lainnya yang sah mencakup :• Barang dari hibah/sumbangan/atau yang sejenis• Barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak

bagi hasil, dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah

• Barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang-undangan

• Barang yang diperoleh dari putusan pengadilan

Pasal 120, 121

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pejabat Pengelola BMD

Kepala daerah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD

Sekda Pengelola BMD Kepala Satker sebagai Pengguna

BMD/Kuasa pengguna BMD

Kepala Daerah

Sebagai pemegang kekuasaan pengelola BMD berwenang:

Menetapkan Kebijakan Pengelolaan BMD Menetapkan Penggnaan, Pemanfaatan atau

pemindahtanganan tanah dan Bangunan Menetapkan Kebijakan Pengamanan BMD Mengajukan usulan pemindahtangan BMD

yang perlu mendapat persetujuan dari DPRD Menyetujui pemindahtangan BMD yang

menjadi kewenangannya Menyetujui usul pemanfaatan BMD

Sekretariat Daerah

Sebagai pemegang Pengelola BMD berwenang:

Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD

Meneliti dan menyetujui kebutuhan BMD Meneliti dan menyetuji rencana kebutuhan

pemeliharaan BMD Mengatur pelaksanaan pemanfaatan,

penghapusan dan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Kepala Daerah atau DPRD

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi BMD

Melakukan Pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD

Kepala SKPD

Mengajukan rencana kebuthan BMD untuk satkernya.

Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN Menggnkan BMD untuk penyelenggaraan

TUPOKSI SKPD-nya Mengamankan BMD Mengajukan usulan pemindahtangan BMD selain

tanah dan bangunan atau BMD yang tidak perlu mendapat persetujuan DPRD

Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk TUPOKSI kepada kepala daerah melalui pengelola BMD

Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD

Menyusun LPBS dan LPBT dan menyampaikannya kepada Pengelola BMD

Cakupan Pengelolaan Barang

• Pengelolaan barang :• perencanaan kebutuhan, • penganggaran, • pengadaan, • penggunaan, • pemanfaatan, • pemeliharaan, • penatausahaan, • penilaian, • penghapusan, • pemindahtanganan • pengamanan.

Perencanaan kebutuhan

Disusun dalam RKA SKPD Berpedoman pada standar kebutuhan,

standar harga Menampung kebuthan yang diajukan

KPA Disampaikan kepada pengelola barang

Penganggaran

Klasifikasi belanja:– Belanja Barang– Belanja Modal:

Manfaat lebih dari 1 tahun Nilai materiil

Perlu adanya ketentuan kriteria belanja, dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah

Pengadaan

Mengikuti ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah

Penggunaan BMD

Status Penggunaan BMD ditetapkan oleh Kepala Daerah

BMD ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tupoksi SKPD, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai dengan tupoksi SKPD

Pengguna barang/KPB wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan kepada kepala daerah melalui pengelola BMD.

Kepala daerah menetapkan tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna Barang.

Pengguna Barang yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk tupoksi dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemelihraan aset tersebut

Pemanfaatan

Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan kepala Daerah

Pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang

Pemanfatan BMD untuk menunjang Tupoksi

Bentuk Pemanfaatan

Sewa Pinjam Pakai Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah dan Bangun

Serah Guna

Pengamanan

Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan Pengamanan atas BMD yang di bawah penguasaannya

Pengamanan meliputi pengamanan admimistrasi, fisik dan hukum

Pemeliharaan

Pengguna Barang/KPB bertanggungjawab atas pemeliharaan BMD dibawah penguasaannya.

Pemilaharaan berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB)

Biaya Pemeliharaan dibebankan pada APBD

Pemeliharaan

Pengeluaran setelah perolehan: Pemeliharaan: untuk

menjaga/mengembalikan barang ke kondisi semula

Peningkatan:– Masa manfaat– Kapasitas– Kualitas– Efisiensi

Peningkatan masuk dalam kategori belanja modal dan menambah nilai aset

penilaian

Penilaian BMD dilakukan dalam rangka penyusunan Neraca, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN

Penilaian untuk penyyusunan Neraca, berpedoman pada SAP

Penilaian BMD berupa Tanah, bangunan dalam rangka pemanfaatan, pemindahtanganan dilaukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilaia yang independen

Penilaian selain tanah, bangunan dalam rangka pemanfaatan, peminadahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola Barang dan dapat melibatkan tim penilai yang independen

Penatausahaan

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menatausahakan barang:

Laporan keuangan : neraca Laporan manajerial:

– Buku Inventaris– KIB– KIR– Laporan Mutasi Barang– Laporan Posisi Barang

Penatausahaan BMD

Penatausahaan mencakup: Pembukuan Inventarisasi Pelaporan

Penatausahaan BMD

PA/KPA melakukan pendaftaran dan mencatat BMD ke daftar pengguna barang/kuasa pengguna barang sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi BMD.

Dokumen kepemilikan tanah disimpan oleh Pengelola BMD

Dokumen kepemilikan selain tanah/bangunan disimpan oleh Pengguna barang

Pendaftaran BMD

Didaftar dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Kuasa Pengguna Barang (DBKP):

KIB A tanah KIB B Peralatan dan Mesin KIB C Gedung dan Bangunan KIB D Jalan Irigasi dan jaringan KIB E Aset Tetap Lainnya Kartu Inventaris Lainnya (KIR)

Inventarisasi

Merupakan tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan dan pelaporan BMD

Hasil inventarisasi disusun Buku Inventaris yeng berisikan aset bergerak dan tidak bergerak.

Fungsi Buku Inventaris

Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan, dan pengawasan BMD

Usaha untuk memanfaatkan BMD secara maksimal

Barang Inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemda yang manfaatnya>1 thn dicatat dalam Buku Bnventaris.

Barang Inventaris

Berasal dari APBD, hadiah, donasi, wakaf, sumbangan.

Termasuk BMD yang dikelola BUMD/perusda/yayasan milik daerah

Pimpinan BUMD/perusda/yayasan milik daerah yang menggunakan BMD wajib melaporkan daftar inventaris BMD kepada Kepala Daerah.

Kepala daerah berwenang untuk mengendalikan setiap mutasi inventaris barang

Pelaporan BMD

Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pengguna barang semeteran, tahunan dan lima tahunan kepada pengguna barang.

Pengguna Barang Menyampaikan Laporan pengguna barang kepada kepala daerah melalui pengelola

Pembantu pengelola menghimpun, laoran semeteran, tahunan dan 5 tahunan dari SKPD dan membuat rekap atas nilai dan jumlah BMD

Hasil rekap sebagai bahan untuk menyusun neraca daerah

Laporan BMD

Hasil sensus masing2 Pengguna/kuasa pengguna direkap dalam buku inventaris slenajutnya pembantu pengelola merekap dalam buku inventaris induk.

Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang-barang tahun berikitnya, selnajutnya pengguna/kuasa pengguna dan mengelola hanya membuat Daftar mutasi barang

Mutasi BMD

Mutasi berkurang/bertambah BMD dicatat pada Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang setiap semesteran.

LMB adalah pencatatan berkurang/bertambah BMD selama 6 bln untuk dilaporkan kepada Kepala daerah melalui pengelola

Daftar mutasi barang merupakan gabungan LMB semester I dan II disimpan di pembantu pengelola

Dibuat rekap Daftar Mutasi Barang dibuat pengelola

Rekap seluruh BMD disampaikan kepada Mendagri

Format Laporan Pengurus Barang

BI Rekap BI LMB DMB Rekap DMB Daftar Usulan Barang yang akan

Dihapuskan Daftar BMD yang Digunausahakan

PEMERIKSAAN BARANG MILIK DAERAH

Tujuan Pemeriksaan (Contoh di APBD) Tujuan pemeriksaan atas Manajemen Aset

Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2008 dan 2009 bertujuan untuk : – Menilai efektivitas sistem pengendalian intern

terkait dengan manajemen dan penyajian informasi aset tetap.

– Menguji keberadaan, kelengkapan, kepemilikan, penilaian serta kewajaran dan kecukupan pengungkapan atas pelaporan aset tetap.

– Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan manajemen dan penyajian informasi aset tetap.

Tujuan Pemeriksaan (Contoh APBN) Untuk menilai dan menyimpulkan:

– Apakah Sistem Pengendalian Intern atas manajemen aset/pengelolaan BMN telah memadai;

– Apakah informasi keuangan terkait manajemen aset/pengelolaan BMN telah disajikan secara wajar;

– Apakah manajemen aset/pengelolaan BMN telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

PEMERIKSAAN BARANG MILIK NEGARA

Sasaran Pemeriksaan Pemeriksaan atas Manajemen Aset

Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2008 dan 2009 meliputi pengujian atas sistem pengendalian intern aset tetap; perolehan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; dan penatausahaan aset tetap.

PEMERIKSAAN BARANG MILIK DAERAH

Sasaran Pemeriksaan Sasaran pemeriksaan manajemen

aset/pengelolaan BMN meliputi :– pengadaan/perolehan; penggunaan;

pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan;– penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; dan

penatausahaan termasuk BMN– hasil pengadaan dari dana Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan.– Pemeriksaan dibatasi pada:

BMN yang merupakan Aset Tetap; Kegiatan pengadaan/perolehan BMN tidak termasuk

prosedur/mekanismenya.

PEMERIKSAAN BARANG MILIK NEGARA

Metodologi Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan yang digunakan

dalam Pemeriksaan atas Manajemen Aset menggunakan pendekatan risiko audit, materialitas, pengujian secara uji petik dan cek fisik atas pelaksanaan manajemen aset, perencanaan, penatausahaan, penggunaan, penghapusan, penilaian, serta pemanfaatan aset tetap milik daerah, dan melakukan wawancara serta konfirmasi kepada pejabat dan instansi terkait.

PEMERIKSAAN BARANG MILIK DAERAH

Metode Pemeriksaan Materialitas Pemeriksaan

Materialitas pemeriksaan mencakup 3 (tiga) hal yaitu:– 1) BMN senilai minimal Rp100.000.000,00 dan/atau;– 2) BMN yang bernilai strategis terhadap pencapaian

tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja dan/atau;– 3) BMN yang digunakan untuk pelayanan umum.

Metode Sampling Yang DipakaiMetode sampling yang digunakan adalah metode sampling secara acak terhadap aset yang dianggap material berdasarkan persyaratan diatas.

PEMERIKSAAN BARANG MILIK NEGARA

CONTOH KASUS

Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Pada Tahun Anggaran 2011, mengganggarkan dalam Belanja Langsung, Jenis Belanja Barang, Obyek Belanja Hibah Barang Kepada Masyarakat dengan Rincian Obyek Pembelian Motor Angkut Hasil Bumi sebanyak 100 Unit.

Sampai Dengan 31 Desember 2011, dari 100 unit telah disalurkan kepada kelompok tani sebanyak 80 unit, dan sisanya sebanyak 20 unit. Sisa tersebut tidak dicatat dineraca per 31 Desember 2011.

Pada Tahun 2012, Kepala Dinas menginstruksikan sisa sepuluh unit untuk diberikan kepada masyarakat pedagang di Pasar Kabupaten Banjarnegara dan sisanya digunakan oleh staf Dinas Pertanian.

Pertanyaanya : Diskusikan kira-kira ada masalah apa saja yang ada terhadap pengelolaan Barang/Aset daerah tersebut.

SEMOGA BERMANFAAT