BAGIAN PENGELOLAAN ASET

I. DASAR HUKUM

a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara / Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2006

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007

tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat

DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor

19);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Paragraf 13 Pasal 42 s/d 45.

BAGAN STRUKTUR JABATAN

BAGIAN PENGELOLAAN ASET

SETDA KAB. BANDUNG

BUPATI BANDUNG

H. DADANG M NASER, SH, S.Ip

WAKIL BUPATI BANDUNG

DEDEN R RUMAJI, MAP

SEKRETARIS DAERAH

Ir. H. SOFIAN NATAPRAWIRA,MP.

Pembina Utama Madya

NIP. 19581229 198603 1 011

ASISTEN ADMINISTRASI

Drs. H. B. BUDIRAHARJO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19571018 198103 1 007

KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN ASET

H. DADANG HUSNI, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19580112 199203 1 002

KASUBAG ANALISA KEBUTUHAN

BENING TINA RESTU, S.AP

Penata Tk.I

NIP. 19790702 199803 2 002

Dra. PUSPASARI

Penata Tk.I

NIP. 19641210 198503 2 008

KASUBAG INVENTARISASI & PENGHAPUSAN

ARI ZAKARIA, S.STP

Penata

NIP. 19810909 200012 1 001

KASUBAG PEMANFAATAN, PENGAWASAN

DAN PENGENDALIAN

A M A N

Pengatur Muda TK. I

NIP. 19670302 200701 1 009

ASEP JUHANA

Penata Muda

NIP. 19680126 199403 1 005

NUNUNG NURJANAH

Pengatur Muda TK. I

NIP.19730426 200701 2 004

AGUS AHMADI

Pengatur Muda TK. I

NIP. 19720614 200701 1 006

SUKIRMAN

Pengatur Muda TK.I

NIP. 19630601 200604 1 004

KRISTIN MARTIANA, SH

Penata Muda

NIP. 19780324 201001 2 001

A G U S

Pengatur Muda TK.I

NIP. 19760820 200701 1 005HADI PUJONGGO

Juru

NIP. 19750805 199703

III. TUPOKSI KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN ASET

1. Bagian Pengelolaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bagian;

2. Kepala Bagian Pengelolaan Aset mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi dalam

merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan

koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan

kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah melalui koordinasi analisa kebutuhan,

pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta

pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian

aset pemerintah daerah;

3 Dalam melaksanakan tugas pokok KepalaBagian Pengelolaan Aset menyelenggarakanfungsi :

a. penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknisoperasional koordinasi analisa kebutuhan,pelayanan inventarisasi dan penghapusan sertapengembangan pemanfaatan, pengawasan danpengendalian aset pemerintah daerah;

b. pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknisanalisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi danpenghapusan serta pengembangan pemanfaatan,pengawasan dan pengendalian aset pemerintahdaerah;

c. pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasianalisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi danpenghapusan serta pengembangan pemanfaatan,pengawasan dan pengendalian aset pemerintahdaerah;

d. pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakanpenyelenggaraan koordinasi analisa kebutuhan,pelayanan inventarisasi dan penghapusan sertapengembangan pemanfaatan, pengawasan danpengendalian aset pemerintah daerah;

e. penyelenggaraan pembinaan administratifkoordinasi analisa kebutuhan, pelayananinventarisasi dan penghapusan serta pengembanganpemanfaatan, pengawasan dan pengendalian asetpemerintah daerah;

f. penetapan rumusan kebijakan analisa,

monitoring, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan koordinasi analisa

kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan

penghapusan serta pengembangan

pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian

aset pemerintah daerah;

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya;

h. penetapan pelaksanaan koordinasi teknis denganPerangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, PemerintahProvinsi dan instansi lainnya di bidang koordinasianalisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi danpenghapusan serta pengembangan pemanfaatan,pengawasan dan pengendalian aset pemerintahdaerah.

4 Bagian Pengelolaan Aset, membawahkan :

a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;

b.Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan;

c. Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan dan

Pengendalian.

IV. TUPOKSI

KA. SUBBAG ANALISA KEBUTUHAN

1. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian;

2. Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian

Pengelolaan Aset dalam merencanakan,

melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis

operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan

dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah di bidang pengelolaan analisa

kebutuhan aset;

3. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala

Sub Bagian Analisa Kebutuhan

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan perencanaan teknis operasional

pengelolaan analisa kebutuhan aset;

b. penyusunan perencanaan teknis analisa

kebutuhan dan depresiasi barang pemerintah;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi analisa

kebutuhan depresiasi;

d. pelaksanaan analisa kebutuhan dan

depresiasi barang pemerintah daerah;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas;

g. pelaksanaan koordinasi teknis dengan

Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah,

Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait

dalam pengelolaan analisa kebutuhan aset.

V. TUPOKSI

KA. SUBBAG INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN

1. Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan dipimpinoleh seorang Kepala Sub Bagian;

2. Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusanmempunyai tugas pokok melaksanakan sebagiantugas Bagian Pengelolaan Aset dalammerencanakan, melaksanakan danmengkoordinasikan teknis operasional penyiapanbahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasianDinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dibidang pengelolaan inventarisasi dan penghapusanaset;

3. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala

Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan perencanaan teknis operasional

pengelolaan inventarisasi dan penghapusan aset;

b. penyusunan perencanaan teknis inventarisasi dan

penghapusan aset;

c. pelaksanaan penilaian penghapusan aset

pemerintah daerah;

d. pelaksanaan inventarisasi dan penilaian

penghapusan aset;

e. pelaksanaan administrasi inventarisasi danpenghapusan aset;

f. pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah;

g. pelaksanaan layanan ketatausahaan dandokumentasi Bagian;

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai denganbidang tugas dan fungsinya;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas;

j. pelaksanaan koordinasi teknis dengan PerangkatDaerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsidan Instansi terkait dalam pengelolaan inventarisasidan penghapusan aset.

VI. TUPOKSI

KA. SUBBAG PEMANFAATAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan danPengendalian dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian;

2. Kepala Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan danPengendalian mempunyai tugas pokokmelaksanakan sebagian tugas Bagian PengelolaanAset dalam merencanakan, melaksanakan danmengkoordinasikan teknis operasional penyiapanbahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasianDinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dibidang pelayanan pemanfaatan, pengawasan danpengendalian aset;

3. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala

Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan dan

Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan perencanaan teknis operasional

pelayanan pemanfaatan, pengawasan dan

pengendalian aset;

b. penyusunan rumusan penetapan kebijakan

pengelolaan investasi dan aset daerah;

c. pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset

daerah;

d. fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas;

g. pelaksanaan koordinasi teknis dengan

Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah,

Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait

dalam pelayanan pemanfaatan, pengawasan

dan pengendalian aset.

VII. FAKTA INTEGRITAS

Tersedianya data yang akurat, terinci, lengkap, aktual dan benar tentangBarang Aset Tanah Pemerintah Daerah, Inventaris Kantor danKendaraan Dinas.

Tersusun dan diterapkannya konsep pengelolaan, pemanfaatan /penggunaan dan penghapusan aset ( Sistem dan Prosedur , Mekanisme,Kriteria, dsb) berdasarkan asas transparansi, keadilan / ekuitas,kepatutan / proporsional, akuntabilitas dan kepastian hukum

VIII. DATA PEGAWAI

BAGIAN PENGELOLAAN ASET

MENURUT GOLONGAN

Golongan IV/b : 1 Orang

Golongan III/d : 2 Orang

Golongan III/c : 1 Orang

Golongan III/a : 2 Orang

Golongan II/b : 4 Orang

Golongan II/a : 1 Orang

Golongan I/d : 1 Orang