PENERAPAN SAKIP BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Disampaikan oleh :KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SETDA

KABUPATEN LAMONGAN

DASAR HUKUM SISTEM AKIP1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

2. INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah

3. INPRES No. 5 Tahun 2004 ( SE MENPAN No. 31 Tahun 2004 ) tentangPerjanjian Kinerja – > PERMENPAN No. 53 TAHUN 2014

4. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah

5. PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah

6. PERMENPAN No. PER/20/ M.PAN/ 5/2007 tentang Indikator KinerjaUtama

7. PERMENPAN No. 12 TAHUN 2015 tentang Pedoman Evaluasi atasImplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ).

8. LAKIP > SK LAN No. 239 TH 2003 > > PP No. 8 Tahun 2006 > LKjIP >PERMENPAN No. 53 Tahun 2014

LATAR BELAKANG SAKIP

SAKIP terlahir dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaanpemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih danbertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuannyadalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitaskinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata carapelaporan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan sistem pelaporankinerja tersebut perlu diatur dalam suatu Instruksi Presiden.

(Inpres No. 7 Tahun 1999 ttg Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah)

SISTEM AKIP

4

PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS( RENSTRA SKPD )

RENCANA KINERJA PEMERINTAH ( RKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ( RKA )

KINERJAAKTUAL

LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN

KEUANGANLAPORAN KINERJA

KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

PENGUKURAN KINERJA

EV

ALU

AS

I

DOKUMEN PELAKSANAAN

ANGGARAN ( DPA )

Perjanjian Kinerja Eselon III

IND

IKATO

R K

INER

JA

Perjanjian Kinerja Eselon IV

RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) /

RENJA SKPD

KUA PPAS

Rencana Strategis( RENSTRA )

Rencana KinerjaTahunan

LaporanPertanggung

jawabanKeuangan

Rencana Kerja &Anggaran (RKA)

LKjIP

Perjanjian Kinerja(Performance

Contract/Agreement)

KinerjaAktual

UU No.17 / 2003

& UU No.1 / 2004

KETERKAITAN DOKUMEN DALAM SISTEM AKIP

DOKUMEN SAKIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 ( Perda Kab. Lamongan No. 01 Tahun

2011 ).

RKPD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 ( Keputusan Bupati Lamongan No.

15 Tahun 2015 ).

Indikator Kinerja Utama Pemkab Lamongan ( Keputusan Bupati Lamongan No.

188/859/413.013/2013 ).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2016.

Penetapan Kinerja Setda kabupaten Lamongan Tahun 2016.

Perjanjian Kinerja Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2016.

MISI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021

7

Mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing melalui

peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan1

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan

mengoptimalkan potensi daerah2

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga

kelestarian lingkungan3

Bagian Keuangan dan Aset

Setda

Kab. Lamongan

Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan

publik4

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai

dengan menjunjung tinggi budaya lokal5

VISI DAN MISI BAGIAN KEUANGAN DAN ASETSKRETARIAT DAERAH

8

VISI BAGIAN KEUANGAN DAN ASET KAB. LAMONGAN :

“TERWUJUDNYA SDM PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET SEKRETARIAT DAERAH YANG HANDAL DAN PROFESIONAL“.

MISI BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SETDA KABUPATEN LAMONGAN :

“ MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAN ASET SETDA YANG BAIK DAN AKUNTABEL “

TUJUAN BAGIAN KEUANGAN DAN ASETSKRETARIAT DAERAH

9

TUJUAN BAGIAN KEUANGAN DAN ASET KAB. LAMONGAN :

Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Dan Aset Lingkup Setda Yang Baik dan Akuntabel

SASARAN BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SETDA KABUPATEN LAMONGAN :

SASARAN BAGIAN KEUANGAN DAN ASETSKRETARIAT DAERAH

Terwujudnya SDM Pengelola Keuangan dan Aset Setda yang Handal dan Profesional

dengan didukung Tata Kelola Keuangan dan Aset yang Baik dan Akuntabel

PENGUKURAN KINERJA

• Pengukuran kinerja dilakukan terhadap Indikator kinerja Utama (IKU)

yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kab.

Lamongan Tahun 2016 dan RPJMD Kab. Lamongan khususnya

terhadap target kinerja Tahun 2016.

• Capaian kinerja Misi, dari Bagian Keuangan dan Aset Tujuan dan

Sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun Anggaran 2016 secara

keseluruhan memperoleh predikat Berhasil, dan apabila dirata-rata

sebesar 100 %.

• Capaian kinerja masing-masing Sasaran adalah sebagai berikut :

PENGUKURAN KINERJA 2016

Sasaran : ” Mewujudkan Peningkatan Sumberdaya Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah”

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya Sumber Daya Aparatur

Barang Milik Daerah Yang Profesional

Prosentase Laporan

Barang Daerah Yang

Disusun Dengan Benar

dan Tertib Administrasi

80% 80%

2 Meningkatnya Sumber Daya Aparatur

Keuangan Daerah Yang Profesional

Prosentase Laporan

Keuangan SKPD dan

SKPKD Yang Disusun

Dengan Benar dan Tertib

Administrasi

80% 80%

REALISASI ANGGARAN BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SETDA TAHUN 2016

Adapun Realisasi Anggaran Bagian Keuangan dan Aset Tahun 2016 Sekretariat

Daerah Kab. Lamongan adalah :

alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 1.882.292.000,00 yang

terealisasi sebesar Rp. 1.703.779.100,00 atau 90,52 %.

REALISASI ANGGARAN BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SETDA TAHUN 2016

Adapun Realisasi Anggaran Bagian Keuangan dan Aset Tahun 2016 Sekretariat

Daerah Kab. Lamongan adalah :

BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET 1.882.292.000 1.703.779.100 90,52 % 1 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan 647.792.000 587.450.500 90,69 % 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD 5.500.000 4.749.600 86,36 %

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 8.250.000 5.162.150 62,57 % 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun 8.250.000 7.686.500 93,17 % 5 Penyusunan Dokumen Perencaan dan Evaluasi 15.000.000 8.746.500 58,31 % 6 Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Sekda 122.500.000 101.447.730 82,81 % 7 Monev Pajak Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah 25.000.000 24.982.250 99,93 % 8 Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah 100.000.000 97.590.000 97,59 % 9 Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD 125.000.000 114.579.000 91,66 % 10 Monitoring, Evaluasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah 100.000.000 87.075.600 87,08 %

11 Pembinaan Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah 125.000.000 114.136.670 91,31 % 12 Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 90.000.000 85.987.100 95,54 %

13 Peningkatan Kepatuhan dan Ketaatan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Negara 145.000.000 141.925.000 97,88 %

14 Bimbingan Teknis Penyusunan SPJ 90.000.000 68.508.000 76,12 % 15 Pembinaan Administrasi Keuangan Bendahara Penerimaan 55.000.000 50.099.000 91,09 % 16 Bimbingan Teknis Penyusunan RKA APBD 75.000.000 61.124.500 81,50 % 17 Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah 70.000.000 68.440.500 97,77 %

18 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah 75.000.000 74.088.500 98,78 %