PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGELUARAN …repository.usd.ac.id/36168/2/151324007_full.pdf · PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN

PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INDEKS

PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2007 – 2017

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Ekonomi

Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi

Oleh:

Dedy Setya Atmaji

NIM: 151324007

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI

BIDANG KEAHLIAN KHUSUS PENDIDIKAN EKONOMI

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2019

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

i

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN

PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INDEKS

PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2007 – 2017

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Ekonomi

Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi

Oleh:

Dedy Setya Atmaji

NIM: 151324007

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI

BIDANG KEAHLIAN KHUSUS PENDIDIKAN EKONOMI

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2019


SKRIPSI

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DANPENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INDEKSPEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI DAERAH

ISTlMEWA YOGYAKARTATAHUN 2007 - 2017

Oleh:Dedy Setya AtmajiNIM:151324007

Telah disetuJui oleh.

Dosen Pembimbing,

KurniaMartikasari, S.Pd., M.Sc.

II

Tanggal : 01 November 2019


SKRIPSI

PENGARUHPERTUMBUHANEKONOMITDANPENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INDEKSPEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTATAHUN 2007 - 2017

Dipersiapkan dan ditulis oleh:DOOy Setya AtmajiNIM: 151324007

Telah dipertahankan di depan panitia pengujiPada 19 November 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia ,Penguji

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Nama Lengkap

: 19. Bondan Suratno, S.Pd., M Si.

: Dra. C. Wigati Retno Astuti, M Si., M Ed.

. Kurnia Martikasari, S.Pd., M Sc.

Dr. Yohanes Harsoyo, S.Pd., MSi.

. Ora. C. Wigati Retno Astuti, M. Si., M. Ed.

Tanda Tangan

·:::::?r::"

Yogyakarta, 19 November 2019

Fakultas Keguruan dan TImu Pendidikan

Universitas Sanata Dhanna

III


iv

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya ucapkan syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yesus yang telah

memberikan rahmat dan curahan roh kudus-Nya dalam membimbing dan

memberikan petunjuknya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teriring rasa terimakasih dan ketulusan, karya istimewa ini saya

persembahkan sebagai ucapan pengabdian cinta yang tulus dan penuh kasih

teruntuk.

1. Orangtua saya: Antonius Jupri dan Heryana Sutarsanti yang selalu memberi

dukungan, motivasi, doa, dan kasih sayang kepada penulis selama kuliah.

2. Adik saya: Elsa Pawestri Setyaningtyas yang selalu memberikan dukungan

kepada penulis selama kuliah.

3. Keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa

kepada penulis selama kuliah.

4. Almamaterku tercinta.


v

MOTTO

“Nyasar adalah sebagian dari petualangan karena dengan nyasar kita bisa

mengetahui hal-hal baru yang belum pernah kita jumpai”.

(Dedy Setya Atmaji)


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan bahwa dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya

lulis ini tidak memuat karya atau bagian dari karya orang lain, kecuali yang

disebutkan di dalam daftar pustaka sebagaimana layaknya penulisan karya ilmiah.

Yogyakarta, 19 November 2019Penulis

Dedy Setya Atmaji

vi


LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Dedy Setya Atmaji

Nomor Mahasiswa : 151324007

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan

universitas sanata dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGELUARAN

PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2007-2017

beserta perangkat yang diperiukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan

kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan,

mengalihkan bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data,

mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau dimedia

lain untuk kepentingan akademis tanpa periu meminta izin saya maupun

memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai

penulis.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di YogyakartaPada tanggal: 19 November 2019Yang menyatakan

~Dedy Setya Atmaji

vii


viii

ABSTRAK

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGELUARAN

PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2007 – 2017

Dedy Setya Atmaji

Universitas Sanata Dharma

2019

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh

pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan

manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2017.

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori. Data dalam penelitian

merupakan data sekunder yang mencakup pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran

pemerintah. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik analisis data yang digunakan

adalah regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pertumbuhan ekonomi tidak

berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2007-2017; (2) pengeluaran pemerintah berpengaruh positif

terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

tahun 2007-2017; dan (3) pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah

berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2017.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, indeks

pembangunan manusia


ix

ABSTRACT

THE EFFECT OF REGIONAL ECONOMIC GROWTH AND

GOVERNMENT EXPENDITURE ON HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI)

IN THE PROVINCE OF DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

YEAR OF 2007-2017

Dedy Setya Atmaji

Sanata Dharma University

2019

This research aimed to examine and analyze the effect of regional economic

growth and government expenditure on human development index (HDI) in the

Province of Daerah Istimewa Yogyakarta year of 2007-2017.

This research is an explanatory study. The data is a secondary data,

covered regional economic growth, government expenditure, and human

development index (HDI). The data collection technique is documentation which

is from Daerah Istimewa Yogyakarta Central Bureau of Statistics (BPS-Statistics

Indonesia). The data was analyzed using multiple linear regression.

The results of data analysis showed that: (1) regional economic growth had

no effect on human development index; (2) government expenditure had a positive

effect on human development index; and (3) regional economic growth and

government expenditure had a positive effect on human development index.

Keywords: regional economic growth, government expenditure, human

development index.


x

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Allah

Bapa didalam Surga, karena atas berkat dan kelimpahan rahmatnya, saya dapat

menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “PENGARUH PERTUMBUHAN

EKONOMI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INDEKS

PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA 2007-2017”.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat

untuk memperoleh gelar sarjana di Pendidikan Ekonomi, Universitas Sanata

Dharma. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai

pihak, dari mulai awal sampai pada penulisan skripsi ini selesai, sangatlah sulit

bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Y. Harsoyo, S.Pd., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

2. Bapak Ig. Bondan Suratno, S.Pd., M.Si. selaku ketua Jurusan Pendidikan

Ilmu Sosial Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

3. Ibu Dra. C. Wigati Retno Astuti, M.Si.,M.Ed. selaku Ketua Program Studi

Pendidikan Ekonomi BKK Pendidikan ekonomi.

4. Ibu Kurnia Martikasari, S.Pd., M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah

membimbing, memberikan dukungan, dan meluangkan banyak waktu untuk

membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian.


5. Segenap dosen Program Pendidikan ekonorni Bidang Keahlian Khusus

Pendidikan Ekonorni yang telah banyak memberikan pengetahuan,

mendidik dan membirnbing saya selama perkuliahan.

6. Orangtua saya: Antonius Jupri dan Heryana Sutarsanti yang selaJu memberi

dukungan, motivasi, doa, dan kasih sayang kepada penulis selama kuliah.

7. Keluarga besar Pendidikan Ekonorni angkatan 2015 yang selalu kompak

dan memberikan dukungan satu sarna lain.

8. Keluarga besar Alumni Derticik: Birgita Deily Adelina, Santi Hapsari, Dani

Siswanto Mada, Monika Avinda Sari, Vita Deovita Karlina, Ratri Herda

Ferdiani Theofil, Fania Dewi Titisari, Sinta Debi Dianingsih, Vicensius

Adhi Ristanto, Felix Adrian Dimas Putra yang selalu memberikan motivasi

dan dukungan satu sama lain.

9. Calon masa depanku yang selalu memberikan dukungan dalarn banyak hal

dan penulisan skripsi ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu per satu yang telah memberi

dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesaJahan dan kekurangan dalam

skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi

kesempurnaan skripsi ini. semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai mesti

diharapkan daJam dunia ilmiah dan akademik.

YO'eJ1;:No'="''' 2019

Dedy Setya Atrnaji

xi


xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................................... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................................... iv

MOTTO ............................................................................................................................. v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .......................................................................... vi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ...................................................................... vii

ABSTRAK ...................................................................................................................... viii

ABSTRACT ....................................................................................................................... ix

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... x

DAFTAR ISI................................................................................................................... xii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................... xv

DAFTAR TABEL .......................................................................................................... xvi

DAFTAR GRAFIK ....................................................................................................... xvii

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................ xviii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1

A. Latar Belakang .......................................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ..................................................................................................... 7

C. Tujuan Penelitian ...................................................................................................... 7

D. Manfaat Penelitian .................................................................................................... 8

E. Definisi Operasional ................................................................................................. 9

BAB II KAJIAN TEORETIK ........................................................................................ 11

A. Indeks Pembangunan Manusia ............................................................................... 11

1. Sejarah Indeks Pembangunan Manusia ................................................................ 11

2. Definisi Indeks Pembangunan Manusia ............................................................... 13

3. Pengukuran dan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ..................... 14

B. Pertumbuhan Ekonomi ........................................................................................... 24

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi ....................................................................... 24

2. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ........................................ 24

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi ............................................................................... 26

4. Komponen-Komponen Pertumbuhan Ekonomi ................................................... 29

5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia ........ 29


xiii

C. Pengeluaran Pemerintah ......................................................................................... 30

1. Definisi Pengeluaran Pemerintah ......................................................................... 30

2. Kegiatan dan Pengeluaran Pemerintah Selalu Meningkat ................................... 31

3. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah .................................................................... 32

4. Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Kesehatan dan Sektor Pendidikan ............ 33

5. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia ...... 35

D. Penelitian Yang Relevan ......................................................................................... 36

E. Kerangka Berpikir Teoretik dan Hipotesis ............................................................. 37

BAB III METODE PENELITIAN ................................................................................ 40

A. Jenis Penelitian ....................................................................................................... 40

B. Jenis dan Sumber Data............................................................................................ 40

C. Variabel Penelitian.................................................................................................. 41

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ......................................................... 41

E. Teknik Pengumpulan Data ..................................................................................... 42

F. Teknik Analisis Data .............................................................................................. 43

G. Uji Prasyarat ........................................................................................................... 44

H. Uji Asumsi Klasik................................................................................................... 45

I. Pengujian Hipotesis ................................................................................................ 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................................... 51

A. Deskripsi Data ........................................................................................................ 51

1. Deskripsi Indeks Pembangunan Manusia ............................................................ 52

2. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi ........................................................................ 55

3. Pengeluaran Pemerintah ....................................................................................... 56

B. Analisis Data ........................................................................................................... 57

C. Pembahasan ............................................................................................................ 68

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2017 .................................... 68

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2017 .................................... 70

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks

Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-

2017 ...................................................................................................................... 71

BAB V KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN ...................................... 73

A. Kesimpulan ............................................................................................................. 73

B. Saran ....................................................................................................................... 74


xiv

C. Keterbatasan ........................................................................................................... 75

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... 77

LAMPIRAN..................................................................................................................... 80


xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Pula Jawa............ 5

Gambar 2.1 Aspek Penghitung Indeks Pembangunan Manusia ...................... 17

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir ........................................................................ 39

Gambar 4.1 Uji Autokorelasi ........................................................................... 63


xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Perhitungan

Daya Beli (PPP) ............................................................................... 17

Tabel 2.2 Indeks untuk Masing-Masing Komponen IPM ................................ 18

Tabel 2.3 Hasil Penelitian Terdahulu ............................................................... 36

Tabel 4.1 Data Penelitian ................................................................................. 52

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Normalitas ............................................................. 57

Tabel 4.3 Hasil Uji Linearitas .......................................................................... 58

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas .............................................................. 59

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedasitas ............................................................... 61

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi ..................................................................... 62

Tabel 4.7 Hasil Uji F ........................................................................................ 64

Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Berganda.............................................................. 66

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi ...................................................... 67


xvii

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I.Yogyakarta 2007-2017 .... 3

Grafik 1.2 Pengeluaran pemerintah Provinsi D.I.Yogyakarta 2007-2017 ....... 4

Grafik 1.3 Indeks Pembangunan Manusia D.I.Yogyakarta 2011-2015 ........... 6

Grafik 2.1 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia 2006-2012 ............... 13

Grafik 4.1 Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2007-2017 ............................................................................ 52

Grafik 4.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Daerah

Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2017 .......................................... 53

Grafik 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2007-2017 ............................................................................ 55

Grafik 4.4 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2007-2017 ............................................................................ 56


xviii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian ............................................................................. 80

Lampiran 2. Hasil Pengujian Normalitas ......................................................... 81

Lampiran 3. Hasil Uji Linearitas ...................................................................... 81

Lampiran 4. Hasil Uji Multikolinearitas .......................................................... 81

Lampiran 5. Hasil Uji Heteroskedasitas........................................................... 82

Lampiran 6. Hasil Uji Autokorelasi ................................................................. 82

Lampiran 7. Hasil Uji F ................................................................................... 82

Lampiran 8. Hasil Uji Regresi Berganda ......................................................... 83

Lampiran 9 Hasil Koefisien Determinasi ......................................................... 83


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah upaya atau proses untuk melakukan

perubahan ke arah yang lebih baik. Proses pembangunan meliputi berbagai

perubahan diberbagai aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu,

pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan suatu negara.

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu

negara, di mana pembangunan suatu negara belum bisa dikatakan berhasil apabila

dilihat hanya dari besarnya pendapatan domestik bruto tanpa adanya upaya

peningkatan pembangunan manusia. Banyak cara yang dapat digunakan dalam

mengukur keberhasilan pembangunan manusia suatu negara, salah satunya adalah

mengukur keberhasilan pembangunan manusia dengan menggunakan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), indeks pembangunan manusia

merupakan suatu indeks yang digunakan dalam mengukur capaian pembangunan

manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran

kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi

tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang

layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait

banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan

hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan

gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk


2

mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli

masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata

besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili

capaian pembangunan untuk hidup layak. Tinggi rendahnya indeks pembangunan

manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Faktor pertama yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia adalah

pertumbuhan ekonomi. Menurut Dewi, dkk (2016), pertumbuhan ekonomi adalah

salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu

negara. Dalam kegiatan ekonomi sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti

perkembangan ekonomi fisik. Beberapa perkembangan ekonomi fisik yang terjadi

di suatu negara adalah pertambahan produksi barang dan jasa, dan perkembangan

infrastruktur. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan

pembangunan ekonomi. Menurut Zulhanafi, dkk (2013) apabila pertumbuhan

ekonomi meningkat berarti telah terjadi kenaikan terhadap produksi barang dan

jasa karena kenaikan produksi barang dan jasa akan menyebabkan kenaikan

permintaan terhadap faktor-faktor produksi salah satunya adalah tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru yang

dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan pembangunan manusia

dan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kinerja yang

menggambarkan hasil pembangunan yang telah dicapai, khususnya dalam bidang

ekonomi. Berikut Grafik yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi di

provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan pada PDRB provinsi.


3

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai edisi

Grafik 1.1

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2007-2017

Berdasarkan Grafik 1.1, laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2017 sifatnya fluktuatif atau tidak stabil.

Tingkat pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2007 dengan tingkat

pertumbuhan sebesar 4,31%. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada

tahun 2013 yakni mencapai angka 5,47%. Naik turunnya pertumbuhan ekonomi

daerah dipengaruhi oleh kinerja birokrasi pemerintah daerah serta partisipasi

masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi yang lebih maju lagi.

Selain pertumbuhan ekonomi, faktor yang dapat mempengaruhi indeks

pembangunan manusia adalah pengeluaran pemerintah. Menurut Astri (2013),

pengeluaran pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada sektor

pendidikan dan kesehatan pada umumnya mengalami kenaikan, namun

besarannya masih di bawah pengeluaran pemerintah pada sektor industri,

perumahan dan pemukiman, serta sektor ekonomi lainnya. Hal ini dapat menjadi

salah satu indikator bahwa pemerintah Indonesia masih kurang memperhatikan


4

sektor pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan

kesehatan merupakan dua dari beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan

manusia. Kedua faktor tersebut merupakan layanan jasa yang normatifnya

disediakan oleh pemerintah, bukan bertumpu pada swasta terlebih pasar. Dalam

hal peningkatan pembangunan manusia, pendidikan dan kesehatan yang baik bagi

setiap manusia bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah di sektor

pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan yang baik disuatu daerah

dapat meningkatkan pembangunan manusia dan dapat meningkatkan indeks

pembangunan manusia di daerah tersebut.

Selain untuk meningkatkan pembangunan manusia pengeluaran pemerintah

digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan

fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk gaji pegawai pemerintahan

dan pengeluaran untuk insfrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Berikut ini grafik pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan dan kesehatan

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id

Grafik 1.2

Pengeluaran Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2007-2017


http://www.djpk.kemenkeu.go.id/

5

Berdasarkan grafik 1.2 terlihat bahwa pengeluaran pemerintah provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2007-2017 bergerak fluktuatif.

Sedangkan pengeluaran pemerintah dari tahun 2008-2016 selalu mengalami

peningkatan. Dari tahun 2016-2017 penurunan pengeluaran pemerintah sebesar

Rp93.266.343.402. pengeluaran pemerintah terendah terjadi pada tahun 2008

sebesar Rp145.009.558.934, sedangkan pengeluaran tertinggi terjadi pada tahun

2016 sebesar Rp557.298.811.502.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di

Indonesia yang terletak di Pulau Jawa. Secara geografis, letak Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada peta berikut.

Sumber: Google.com

Gambar 1.1

Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Di Pulau Jawa

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang

pada tahun 2011 sampai 2015 mengalami kenaikan indeks pembangunan manusia

yang cukup signifikan. Kondisi indeks pembangunan manusia di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.


6

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Grafik 1.3

Indeks Pembangunan Manusia D.I.Yogyakarta

tahun 2011-2015

Pada grafik 1.3, terlihat bahwa selama tahun 2011 sampai 2017 indeks

pembangunan manusia mengalami kenaikan. Tahun 2011 sampai 2016

mengalami kenaikan dari 75,93 naik menjadi 78,38, sedangkan tahun 2017

memiliki indeks pembangunan mencapai 78,89. Angka indeks pembangunan

manusia tersebut meningkat 0,51 poin dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 78,38.

Peningkatan tersebut ditandai dengan pembangunan ekonomi yang terus

meningkat dari tahun ke tahun dan peningkatan pengeluaran pemerintah sehingga

dapat meningkatkan pembangunan manusia dan dapat meningkatkan indeks

pembangunan manusia. Peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi indeks

pembangunan manusia adalah pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran

pemerintah.


7

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: “Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran

pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2007-2017”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai

berikut.

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan

manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2017?

2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks

pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun

2007-2017?

3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah

terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2007-2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap

indeks pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

tahun 2007-2017.


8

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah

terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2007-2017.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan

pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2017.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, diharapkan apa yang telah diteliti oleh

peneliti bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis berguna

untuk pengembangan disisplin ilmu yang berkaitan lebih lanjut dan manfaat

praktis berguna untuk memecahkan masalah yang aktual. Dengan diadakannya

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dan

memiliki kepentingan dengan masalah yang diteliti yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Sebagai sumbangan pengetahuan dan informasi mengenai pertumbuhan

ekonomi dan pengeluaran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga

dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan indeks pembangunan

manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pustaka bagi Universitas Sanata

Dharma terutama tambahan pustaka tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan

pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia.


9

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan

dapat menerapkan ilmu-ilmu yang dipelajari saat kuliah dalam kehidupan

bermasyarakat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang

tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pengaruh pertumbuhan

ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini adalah laju pertumbuhan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha 2007-2017 yang dinyatakan

dalam satuan persen.

2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini adalah besarnya belanja APBD

Daerah Istimewa Yogyakarta menurut fungsinya di sektor pendidikan dan sektor

kesehatan tahun 2007-2017 yang dinyatakan dalam rupiah.

3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia dalam penelitian ini adalah perbandingan

dari angka harapan hidup, melek huruf, dan standar hidup layak untuk warga


10

menurut komponen di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2017

yang dinyatakan dalam satuan persen.


11

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Indeks Pembangunan Manusia

1. Sejarah Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) dikembangkan pada tahun 1990 oleh

pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul

Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad

Desai dari London School of Economics. Sejak itu indeks ini dipakai oleh

Program pembangunan PBB pada laporan indeks pembangunan manusia

tahunannya. Yang dalam hal ini, Amartya Sen menggambarkan indeks

pembangunan manusia sebagai “pengukuran vulgar” oleh karena batasannya.

Indeks pembangunan manusia lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan

berguan dari pada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan.

Indeks pembangunan manusia juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang

serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan

pembangunan manusianya (gurupendidikan.co.id).

Ide dasar pembangunan manusia adalah memposisikan manusia sebagai

asset bangsa yang sesungguhnya dan menciptakan pertumbuhan dalam bidang

ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan yang mendorong peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pemikiran ini, tujuan utama dari

pembangunan manusia adalah mampu menciptakan lingkungan yang

memungkinkan bagi masyarakat untuk memiliki umur panjang, sehat, dan


12

menjalankan kehidupan yang produktif (Human Development Report 1990 dalam

BPS, 2018).

Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan

tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan

standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator

harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan

lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi standar hidup layak

diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu

indeks komposit yang membentuk indeks pembangunan manusia.

Indeks pembangunan manusia diperkenalkan oleh United Nations

Development Programe (UNDP) sejak tahun 1990. Dalam perjalanannya, metode

penghitungan IPM telah beberapa kali mengalami revisi. Pada tahun 2010 metode

penghitungan IPM direvisi kembali secara mendasar oleh UNDP. Dalam metode

baru ini diperkenalkan indikator harapan lama sekolah yang menggantikan

indikator melek huruf dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang

menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita (BPS, 2018).

Indonesia mulai menghitung IPM sejak tahun 1996 dan melakukannya

secara berkala setiap tiga tahun sekali. Untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah,

terutama dalam menghitung Dana Alokasi Umum (DAU), mulai tahun 2004

indeks pembangunan manusia dihitung setiap tahun. Sejak tahun 2014, indikator

yang digunakan dalam penghitungan IPM di Indonesia sudah mengacu pada

metode baru yang diterapkan oleh UNDP dengan beberapa penyesuaian. Indikator

pengeluaran per kapita digunakan sebagai proksi pendapatan yang menggantikan.


13

Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang belum tersedia di tingkat

kabupaten/kota (BPS, 2018).

2. Definisi Indeks Pembangunan Manusia

Secara khusus, indeks pembangunan manusia (IPM) mengukur capaian

manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung

berdasarkan data yang menggambarkan ke empat komponen yaitu, angka harapan

hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama

sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan

daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-

rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang

mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Sebagai ukuran kualitas

hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu: umur panjang

dan sehat, pengetahuan serta kehidupan layak (BPS, 2006-2007).

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami perbaikan, terlihat dari

angka indeks pembangunan manusia yang terus menerus meningkat sejak tahun

2006 hingga 2012 dapat dilihat pada grafik berikut.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.1

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2006-2012

70,1 70,59

71,17 71,76

72,27 72,77

73,29

68

69

70

71

72

73

74

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


14

Berdasar grafik 2.1 tersebut, indeks pembangunan manusia Indonesia

mengalami kenaikan selama kurun waktu 6 tahun. Capaian indeks pembangunan

manusia yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan indikasi positif

bahwa kualitas manusia di Indonesia yang dilihat dari aspek kesehatan,

pendidikan, dan ekonomi (BPS, 2012).

Indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi suatu keharusan bagi

pemerintah untuk dipenuhi karena dalam indiaktor IPM sudah mencakup semua

akan kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Keberhasilan dalam

pembangunan bukan hanya diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi,

infrastruktur, dan lain sebagainya tetapi pembangunan akan sumber daya manusia

menjadi langkah yang strategis untuk kemajuan suatu negara. Sumber daya

manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang

berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih

pada penduduk miskin dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Mengingat manusia bukan hanya sebagai objek dalam pembangunan tetapi juga

sebagai subjek untuk menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara.

3. Pengukuran dan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a. Komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia

Berikut merupakan komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia.

1) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun

yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan

hidup melalui pendekatan tak langsung (indirect estimation). Jenis data yang


15

digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).

Paket program Mortpack digunakan untuk menghitung angka harapan hidup

berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode Trussel

dengan model West, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi

Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston 2004 dalam BPS,

2010-2011).

2) Tingkat Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan

yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan

adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) dan angka melek huruf.

Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah memilki bobot sepertiga

dan angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, kemudian penggabungan kedua

indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen

pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh

penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan

rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan

beberapa negara. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun

dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang

dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Seperti halnya

rata-rata lama sekolah, angka melek huruf juga menggunakan batasan yang

dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek


16

huruf adalah 100, sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Nilai 100

menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan

menulis, sedangkan nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya (BPS, 2010-2011).

3) Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak.

Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat

kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin

membaiknya ekonomi. UNDP (United Nations Development Programe)

mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil

yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak

menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan

formula Atkinson.

𝐶 (𝐼) = 𝐶(𝑖) 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝐶(𝑖) < 𝑍

= 𝑍 + 2(𝐶(𝑖) − 𝑍) 1⁄2 𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑍 < 𝐶(𝑖) < 2𝑍

= 𝑍 + 2(𝑍) 1⁄2 + 3(𝐶(𝑖) − 2𝑍) 1⁄3 𝐽𝑖𝑘𝑎 2𝑍 < 𝐶(𝑖) < 3𝑍

Keterangan :

C(i) = PPP dari nilai rill pengeluaran per kapita

Z = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar

Rp 549.500 Per kapita per tahun atau Rp 1.500 per kapita per hari.

Penghitungan indeks daya beli dilakukan berdasarkan 27 komoditas

kebutuhan pokok seperti terlihat dalam tabel 2.1. Batas maksimum daya beli

adalah sebesar Rp732.720 sementara sampai dengan tahun 1996 batas

minimumnya adalah Rp300.000. Berikut yang menjelaskan daya beli dan aspek-

aspek penghitungan IPM:


17

Tabel 2.1

Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar

Perhitungan Daya Beli (PPP)

Komoditi Unit Komoditi Unit

1. Beras Lokal Kg 15. Pepaya Kg

2. Tepung Terigu Kg 16. Kelapa Butir

3. Singkong Kg 17. Gula Ons

4. Tuna/Cakalang Kg 18. Kopi Ons

5. Teri Ons 19. Garam Ons

6. Daging Sapi Kg 20. Merica Ons

7. Ayam Kg 21. Mie Instan 80 Gram

8. Telur Butir 22. Rokok Kretek 10 Batang

9. Susu Kental Manis 397 Gram 23. Listrik Kwh

10. Bayam Kg 24. Air Minum M3

11. Kacang Panjang Kg 25. Bensin Liter

12. Kacang Tanah Kg 26. Minyak Tanah Liter

13. Tempe Kg 27. Sewa Rumah Unit

14. Jeruk Kg

(Sumber:BPS, 2010-2011: 70)

Dalam tabel di atas dapat dijelaskan komoditi kebutuhan untuk mengukur

daya beli masyarakat dalam menentukan tinggi rendahnya IPM.

b. Aspek-Aspek Untuk Menghitung Indeks Pembangunan Manusia

(Sumber: BPS, 2010-2011)

Gambar 2.1

Aspek Penghitung Indeks Pembangunan Manusia


18

Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen IPM harus dihitung

indeksnya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM

adalah sebagai berikut.

Keterangan:

= Komponen IPM ke-i

= Nilai minimum dari komponen IPM ke-i

= Nilai maksimum dari komponen IPM ke-i

(Sumber: BPS, 2010-2011)

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas

maksimun dan minimun seperti yang terlihat pada berikut ini.

Tabel 2.2

Indeks Untuk Masing-Masing Komponen IPM

Komponen IPM Maximum Minimum Keterangan

1. Angka Harapan Hidup (Tahun) 85 25 Standar UNDP

2. Angka Melek Huruf (Persen) 100 0 Standar UNDP

3. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 15 0 -

4. Daya Beli (Rupiah PPP) 732.720 300.000 (1996) Pengeluaran Per

Kapita Riil

Disesuaikan

360.000 (1999,

dst)

(Sumber: BPS,2010-2011)

Keterangan:

1) Perkiraan maksimun pada akhir PJP II tahun 2018

2) Penyusaiaan garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

Keterangan:

Indeks = Indeks komponen IPM ke i untuk wilayah ke-j

i = 1, 2, 3 (urutan komponen IPM)

j = 1, 2 ……. k (wilayah)

(Sumber: BPS, 2010-2011)

Indeks X(i) = X i - X min

X maks - X(min)

IPMj = 1

3 Indeksi X(i.j)


19

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu

digunakan ukuran reduksi shortfall per tahun. Reduksi shortfall menunjukkan

perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus

ditempuh untuk mencapai titik IPM ideal (100). Semakin tinggi nilai reduksi

shortfall, semakin cepat peningkatan IPM.

Reduksi shortfall dihitung dengan :

Keterangan:

r = Reduksi Shortfall

t = Tahun

n = Selisih tahun antar-IPM

𝐼 = 100

(Sumber: BPS, 2010-2011)

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia

Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia, yaitu:

a. Pengangguran

Menurut Sukirno (2004:139), efek buruk dari pengangguran adalah

mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat

kemakmuran dan kesejahteraan yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya

kesejahteraan masyarakat karena pengangguran tentunya akan meningkatkan

peluang terjebak dalam kepada rendahnya indeks pembangunan manusia karena

tidak dapat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan untuk

kebutuhannya. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan

politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi

r = [IPM

t+n- IPMt

IPMideal-IPMt X 100]1 n .....3


20

kesejahteraan masyarakat dan prospek meningkatkan indeks pembangunan

manusia dalam jangka menengah sampai jangka panjang.

b. Pertumbuhan ekonomi

Menurut Lumbantoruan (2014), aktivitas rumah tangga memberikan

kontribusi yang besar terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia

melalui belanja rumah tangga untuk makanan, air bersih, pemeliharaan kesehatan

dan sekolah. Kecenderungan aktivitas rumah tangga untuk membelanjakan

sejumlah faktor yang langsung berkaitan dengan indikator pembangunan manusia

di atas dipengaruhi oleh tingkat dan distribusi pendapatan, tingkat pendidikan

serta sejauhmana peran perempuan dalam mengontrol pengeluaran rumah tangga.

Ketika tingkat pendapatan atau PDB per kapita rendah akibat dari

pertumbuhan ekonomi yang rendah, menyebabkan pengeluaran rumah tangga

untuk peningkatan pembangunan manusia menjadi turun. Begitu juga sebaliknya,

tingkat pendapatan yang relatif tinggi cenderung meningkatkan belanja rumah

tangga untuk peningkatan pembangunan manusia. pertumbuhan ekonomi

memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pembangunan manusia

melalui peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan

alokasi belanja rumah tangga untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan,

terutama pada rumah tangga miskin.

c. Pengeluaran pemerintah

Menurut Salem (2018), dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang

sejahtera pemerintah membuat berbagai macam program pembangunan ekonomi,

aktivitas pemerintah dalam melakukan pembangunan membutuhkan dana yang


21

cukup besar. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kombinasi produk barang

dan jasa yang dihasilkan untuk menyediakan barang publik dan pelayanan kepada

masyarakat yang memuat pilihan atas keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran yaitu

anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Tingginya belanja

pemerintah daerah untuk pelayanan publik dalam hal pendidikan dan kesehatan

dapat memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pemberantasan

buta huruf dan umur panjang melalui penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas

pendidikan yang memadai. Hal ini dapat meningkatkan indeks pembangunan

manusia karena pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang penting dalam

peningkatan pembangunan manusia yang ada di suatu daerah.

d. Rasio ketergantungan daerah

Menurut Damayanti (2018), ketergantungan daerah merupakan suatu

kondisi dimana pemerintah daerah memiliki kemampuan yang kecil untuk

membiayai kegiatannya sehingga pemerintah daerah mengandalkan sebagian

besar dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Semakin besar jumlah

pendapatan ini, maka peningkatan kesejahteraan akan semakin tinggi. Bila

pemerintah daerah mampu meningkatkan PAD sehingga pendapatan total

meningkat, maka dikatakan bahwa pemerintah daerah mampu membiayai

kegiatan pemerintahannya sendiri. Semakin besar persentase dana transfer

terhadap total penerimaan, maka semaikin besar tingkat ketergantungan suatu

daerah. Ketergantungan daerah yang besar akan menurunkan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) karena jumlah alokasi dana yang digunakan untuk


22

peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin bergantung pada jumlah

dana transfer pusat yang besarnya tidak seberapa.

e. Kemiskinan

Menurut Dewi, dkk (2016), jika garis kemiskinan semakin meningkat dan

manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka maka akan terciptanya

lingkaran setan dimana akan terlihat dari rendahnya pendapatan nyata sehingga

akan mengakibatkan permintaan menjadi rendah sehingga investasi juga rendah

dan dapat mengurangi produktivitas. Selain itu, lingkaran setan juga menyangkut

keterbelakangan manusia dan sumberdaya alam, dimana perkembangan

sumberdaya alam itu tergantung pada kemampuan produktivitas manusianya. Jika

tingkat kemiskinannya tinggi maka manusia tidak akan mampu untuk

memperoleh pendidikan sehingga terciptalah penduduk yang terbelakang dan buta

huruf sehingga kemampuan untuk mengolah sumberdaya alam yang produktif

tidak terpenuhi bahkan terbengkalai.

Berpengaruhnya kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia ini

sesuai dengan teori pertumbuhan baru atau teori kemiskinan absolut menekankan

pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan IPM dan

mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas

manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan

akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan

dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Perusahaan akan

memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan


23

produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan memberikan gaji yang

lebih tinggi kepada yang bersangkutan.

f. Kemandirian keuangan daerah

Menurut Amalia (2014), kemandirian keuangan daerah tidak terlepas dari

peran PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam membiayai pengeluaran pemerintah.

Dengan adanya peningkatan PAD maka ketergantungan terhadap bantuan ekstern

dapat dikurangi sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik

dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Rendahnya kemandirian keuangan

daerah disebabkan minimnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang

berpotensi meningkatkan PAD. Tingkat kemandirian fiskal menurun karena

adanya peningkatan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah

perlu meningkatkan sumber penerimaan di daerah sehingga pelaksanaan

pembangunan manusia di daerah dan pelayanan publik terjamin. Dengan

meningkatnya penerimaan di daerah maka dapat meningkatkan produktivitas

daerah dalam mengembangkan daerahnya dan sumberdaya manusia yang berada

di wilayah tersebut.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, faktor yang dapat mempengaruhi

indeks pembangunan manusia dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi

dan pengeluaran pemerintah.


24

B. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2006:19), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai

suatu proses di mana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat

sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar.

Pertumbuhan ekonomi menurut Arsyad (2004:13) diartikan sebagai

kenaikan Produk Domestik Bruto/Produk Nasional Bruto tanpa memandang

apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan

penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Menurut Prasetyo (2009:237) istilah pertumbuhan ekonomi merupakan

salah satu indikator ekonomi makro yang paling sering digunakan oleh suatu

negara khususnya negara yang sedang berkembang.

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan

bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu

perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto

seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu

negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode

tertentu tanpa memperhatikan faktor produksi.

2. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Badan Pusat Statistik (2013), perencanaan pembangunan ekonomi,

memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan


25

strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi

dan kebijakan yang telah diambil pada masa‐masa lalu perlu dimonitor dan

dievaluasi hasil‐hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif

diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan

masa kini, serta sasaran‐sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan

kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,

memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat,

meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan melalui pergeseran kegiatan

ekonomi dari sektor primer kesektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain

arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan

masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahi tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu

disajikan statistik pendapatan nasional/ regional secara berkala, untuk digunakan

sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya

dibidang ekonomi. Angka‐angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga

sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan

oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Menurut Badan Pusat Statistik (2013), Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau

dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas

ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan faktor produksi yang

dimiliki residen atau non‐residen.


26

Ada dua metode perhitungan PDRB yaitu: PDRB atas dasar harga berlaku

dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal

dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode

penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan

PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan

bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto dalam penelitian ini

diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan

tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke‐n terhadap

nilai pada tahun ke n‐1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n‐

1, kemudian dikalikan dengan 100%. Laju pertumbuhan menunjukkan

perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu

sebelumnya. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun

dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui

pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara (BPS, 2013).

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Model atau teori pertumbuhan ekonomi menurut beberapa ahli, yaitu:

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Teori pertumbuhan neo klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini

berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi

menurut pandangan ekonomi klasik. Ekonom yang menjadi perintis dalam

mengembangkan teori tersebut adalah Robert Solow dan Trevor Swan. Solow ini


27

memenangkan hadiah nobel ekonomi tahun 1987 atas karyanya tentang

pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2004: 62).

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan

penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi

modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan teori ini didasarkan kepada

anggapan yang mendasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap

mengalami tingkat pengerjaan penuh (full employment) dan kapasitas peralatan

modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata, sampai

dimana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk,

akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi (Arsyad, 2004 : 62).

b. Teori Schumpeter

Schumpeter berpendapat bahwa motor penggerak perkembangan ekonomi

adalah inovasi. Perkembangan ekonomi atau development adalah kenaikan output

yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta. Inovasi disini

berarti perbaikan “teknologi” dalam arti luas, mencakup penemuan produk baru,

pembukaan pasar baru, dan sebagainya. Inovasi mempunyai tiga pengaruh. Yang

pertama adalah diperkenalkannya teknologi baru. Yang kedua, inovasi

menimbulkan keuntungan lebih (keuntungan monopolistis) yang merupakan

sumber dana penting bagi akumulasi kapital. Yang ketiga, inovasi pada tahap-

tahap selanjutnya, akan diikuti oleh timbulnya proses imitasi, yaitu adanya

pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi baru tersebut (Boediono:1982).


28

c. Teori pembangunan Lewis

Salah satu model teoritis awal tentang pembangunan yang sangat terkenal

dan berfokus pada transformasi struktural perekonomian subsisten primer adalah

model yang dirumuskan W. Arthur Lewis. Teori umum yang menjelaskan proses

pembangunan di negara-negara berkembang yang memiliki surplus tenaga kerja

selama hampir keseluruhan dasawarsa 1960-an dan awal 1970-an dan adakalanya

masih diterapkan. Tekanan pada teori ini adalah pada perpindahan kelebihan

penduduk di sektor pertanian tradisional ke sektor modern kapitalis industri yang

dibiayai dari surplus (Todaro: 2011).

d. Teori Pertumbuhan Rostow

Rostow mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang

menyebabkan perubahan dalam masyarakat, yaitu perubahan politik, struktur

sosial, nilai sosial, dan struktur kegiatan ekonominya. Dan dalam bukunya “The

Stages of economic” (1960), Rostow mengemukakan tahap-tahap dalam proses

pembangunan ekonomi yang dialami oleh setiap negara pada umumnya ke dalam

lima tahap, yaitu (Arsyad 2004:48):

1) Masyarakat tradisional yaitu masyarakat yang strukturnya dibangun dari

fungsi produksi yang terbatas. Produksinya menggunakan cara-cara yang

masih kuno, cara hidup masih menggunakan kebiasaan yang berlaku secara

turun menurun, dan IPTEK belum digunakan secara maksimal.

2) Persyaratan tinggal landas yaitu masayarakat ini untuk mencapai prasyarat

tinggal landas dengan merubah masyarakata tradisional dan tanpa

mengubah masyarakat tradisional karena masyarakatnya sudah mempunyai


29

syarat-syarat yang dibutuhkan sebab para penduduknya kebanyakan

pendatang (imigran).

3) Tinggal landas yaitu pada tahap ini berlaku perubahan yang sangat drastis

dalam masyarakat seperti ada resolusi politik dan tercipta terbukanya pasar.

4) Menuju kematangan yaitu masyarakat yang sudah dapat mampu dengan

kekuatan sendiri untuk lebih maju ke tahap berikutnya.

5) Tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi yaitu masa perekonomian yang di

cita-citakan segala sesuatu kebutuhan telah dapat terpenuhi, memungkinkan

orag yang tidak bekerja mendapatkan pendapatan.

4. Komponen-Komponen Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2011), ada tiga komponen utama dalam pertumbuhan

ekonomi, yaitu:

a. Akumulasi modal, mencakup semua investasi baru dalam lahan, peralatan

fisik, dan sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan, pendidikan,

dan keterampilan kerja.

b. Pertumbuhan populasi yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan

kerja (labor force).

c. Kemajuan teknologi atau cara-cara baru menyelesaikan tugas.

5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan

Manusia

Menurut Dewi, dkk (2016), pertumbuhan ekonomi adalah salah satu

indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara. Dengan

adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan

ekonomi. Menurut Zulhanafi, dkk (2013) apabila pertumbuhan ekonomi


30

meningkat berarti telah terjadi kenaikan terhadap produksi barang dan jasa karena

kenaikan produksi barang dan jasa akan menyebabkan kenaikan permintaan

terhadap faktor-faktor produksi salah satunya adalah tenaga kerja. Banyaknya

tenaga kerja yang terserap dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

maka akan menyebabkan kesejahteraan masyarakat meningkat yang ditandai

dengan meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Dengan demikian jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan meningkatkan

indeks pembangunan manusia. Sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi menurun

maka indeks pembangunan manusia di suatu daerah juga akan menurun.

C. Pengeluaran Pemerintah

1. Definisi Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah nilai dari pembelanjaan yang dilakukan oleh

pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk

menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk gaji pegawai

pemerintahan dan pengeluaran untuk insfrastruktur dibuat untuk kepentingan

masyarakat. Pembelian pemerintah untuk barang dan jasa dapat digolongkan

menjadi dua golongan utama yaitu pengeluaran penggunaan pemerintah untuk

konsumsi dan investasi pemerintah (Sukirno 2004: 268). Konsumsi pemerintah

adalah pembelian barang dan jasa yang akan digunakan untuk membayar gaji

pegawai, membeli alat-alat kantor dan untuk pengeluaran operasional pemerintah.

Investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk pembangunan untuk sarana dan


31

prasarana seperti jalan umum, sekolah, pemberian subsidi sekolah maupun

kesehatan.

Pengeluaran pemerintah dapat bersifat exhaustive yaitu merupakan

pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi

maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lainnya. Disamping itu,

pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat transfer saja, yaitu berupa pemindahan

uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-

perusahaan sebagai subsidi atau mungkin pula kepada negara-negara sebagai

hadiah. Oleh karena itu, dalam mengatur pengeluarannya, pemerintah harus

mempertimbangkan berbagai pertimbangan, sehingga keputusan yang diambil

mengenai pengeluarannya dapat dilaksanakan tepat sasaran, baik untuk yang akan

menikmati ataupun pihak lain yang terkena kebijakan tersebut (Baeti, 2013).

2. Kegiatan dan Pengeluaran Pemerintah Selalu Meningkat

Sebab-sebab dari kegiatan pemerintah yang selalu meningkat menurut

Suparmoko (2000), yaitu:

a. Adanya Perang

Sekali pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan perang itu diadakan akan

sulit sekali untuk dikurangi meskipun perang sudah selesai. Pengeluaran harus

tetap diadakan bagi tentara-tentara yang sudah terlanjur diangkat sebagai pegawai

negeri, dimana mereka sebelumnya menganggur dan tidak menjadi tanggungan

pemerintah. Akibatnya baik pengeluaran maupun penerimaan negara tetap

cenderung meningkat.


32

b. Adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat

Dengan meningkatnya tingkat penghasilan, maka jelas kebutuhan akan

konsumsi barang-barang maupun jasa-jasa akan meningkat. Banyak barang-

barang dan jasa-jasa yang tidak mungkin diusahakan oleh swasta, seperti misalnya

kegiatan pendidikan, kesehatan umum, pemeliharaan sarana dan prasarana ini

jelas harus ditangani pemerintah.

c. Adanya urbanisasi

Urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, perlu dilayani oleh

pemerintah dalam hal penyediaan lapangan kerja, kebutuhan listrik, air minum,

perumahan, keamanan dan kesehatan.

d. Perkembangan demokrasi

Perkembangan demokrasi memerlukan biaya yang sangat besar, terutama

untuk mengadakan musyawarah-musyawarah, pemungutan suara, rapat-rapat dan

sebagainya. Dan pemerintahlah yang harus mengusahakan semua ini.

3. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Menurut Suparmoko (2000), pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari

berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi empat klasifikasi sebagai berikut.

a. Pengeluaran pemerintah merupakan investasi untuk menambah kekuatan

dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang.

b. Pengeluaran pemeritah langsung memberikan kesejahteraan bagi

masyarakat.

c. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang akan datang.


33

d. Pengeluaran pemerintah merupakan sarana penyedia kesempatan kerja yang

lebih banyak dan penyebaran daya beli yang lebih luas.

Oleh karena itu pengeluran pemerintah dapat dibedakan menjadi beberapa

golongan yaitu sebagai berikut.

a. Pengeluaran yang self liquiditing sebagian atau seluruhnya, artinya

pengeluaran pemerintah yang mendapatkan timbal balik dari masyarakat

yang menerima jasa atau barang yang bersangkutan.

b. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan

yang ekonomis bagi masyarakat, di mana dengan naiknya tingkat

penghasilan dan sasaran pajak yang lain dan pada akhirnya akan menaikkan

penerimaan pemerintah.

c. Pengeluran yang tidak self liquiditing maupun yang tidak produktif yaitu

pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan

masyarakat.

d. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan

pemborosan, misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang meskipun

pada saat pengeluaran terjadi kenaikan penerimaan.

e. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang.

Misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu.

4. Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Kesehatan dan Sektor

Pendidikan

a. Pengeluaran Pada Sektor Kesehatan

Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dan sehat fisik, batin maupun jiwa

yang membuat seseorang dapat melakukan kegiatannya dan menghasilkan


34

produktivitas. Kesehatan memiliki keterkaitan erat satu sama lain dengan

pembangunan. Todaro (2008) menyebutkan bahwa kesehatan merupakan tujuan

pembangunan yang mendasar; terlepas dari hal-hal yang lain, sehingga menjadi

hal yang penting. Oleh karena itu, kesehatan merupakan faktor utama

kesejahteraan suatu masyarakat yang dimana menjadi perhatian utama pemerintah

sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak

masyarakat untuk sehat (right for health) dengan memberikan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat secara adil, merata, memadai, terjangkau dan

berkualitas.

b. Pengeluaran Pemerintah pada sektor Pendidikan

Pendidikan merupakan ilmu pengetahuan, keterampilan, pelatihan maupun

bimbingan yang diberikan baik kepada individu maupun kelompok agar menjadi

sosok yang dapat menghasilkan suatu kreativitas maupun inovasi yang bermanfaat

dan berguna. Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan, Todaro

(2008:434) juga menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan

yang mendasar. Pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan

yang memuaskan dan berharga, sehingga merupakan hal fundamental untuk

membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna

pembangunan.

Pendidikan merupakan bentuk suatu investasi sember daya manusia sama

halnya dengan kesehatan. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat

pembangunan manusia. Karena pendidikan merupakan salah satu komponen


35

utama dalam indeks pembangunan manusia, jika tingkat pendidikan meningkat

maka pembangunan manusia akan meningkat.

5. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan

Manusia

Pengeluaran pemerintah dapat berpengaruh pada indeks pembangunan

manusia suatau daerah. Dengan pengeluaran pemerintah dalam bentuk APBD

yang dialokasikan pada sektor-sektor tertentu dapat menentukan keberhasilan

pemerintah daerah untuk mewujudkan kualitas manusia. Pembangunan tidak

hanya memprioritaskan pada aspek fisik seperti yang dibayangkan pada umumnya

tetapi juga aspek manusia sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan.

Tujuan utama dari proses pembangunan yang dirancangkan oleh setiap

pemerintah daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan

banyaknya pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan sektor kesehatan,

maka dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dan

dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di suatu daerah.


36

D. Penelitian Yang Relevan

Tabel 2.3

Hasil Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul

Penelitian

Variabel Metode Hasil Penelitian

1. Baeti, Nur

(2013)

Pengaruh

Pengangguran,

Pertumbuhan

Ekonomi, dan

Pengeluaran

Pemerintah

Terhadap

Indeks

Pembangunan

Manusia di

Kabupaten/Kota

di Provinsi

Jawa Tengah

Tahun 2007-

2011

Pengangguran,

Pertumbuhan

Ekonomi,

Pengeluaran

Pemerintah, dan

Indeks

Pembangunan

Manusia

Analisis

regresi data

panel

model efek

tetap

(FEM)

dengan

metode

Generalize

d Least

Square

(GLS).

Variabel

pengangguran,

pertumbuhan

ekonomi dan

pengeluaran

pemerintah baik

secara parsial

maupun bersama-

sama berpengaruh

secara signifikan

terhadap IPM.

2. Zakaria

Rizaldi

(2018)

Pengaruh

tingkat jumlah

penduduk,

pengangguran,

kemiskinan,

pertumbuhan

ekonomi, dan

belanja modal

terhadap

indeks

pembangunan

manusia di

Provinsi Jawa

Tengah tahun

2010-2016

Tingkat jumlah

penduduk,

pengangguran,

kemiskinan,

pertumbuhan

ekonomi,

belanja modal,

dan indeks

pembangunan

manusia

Analisis

regresi

data panel

model

Fixed

Effect

Model

Variabel tingkat

jumlah penduduk,

pengangguran,

kemiskinan,

pertumbuhan

ekonomi, dan

belanja modal

berpengaruh

terhadap Indeks

Pembangunan

Manusia

3. Mirza,

Denni

Sulistio

(2012)

Pengaruh

Kemiskinan,

Pertumbuhan

Ekonomi, Dan

Belanja Modal

Kemiskinan,

Pertumbuhan

Ekonomi,

Belanja Modal,

dan Indeks

Analisis

Data Panel

Variabel

kemiskinan

berpengaruh

negatif dan

signifikan


37

No Peneliti Judul

Penelitian

Variabel Metode Hasil Penelitian

Terhadap

Indeks

Pembangunan

Manusia Di

Jawa Tengah

Tahun 2006-

2009

Pembangunan

Manusia

terhadap IPM.

Pertumbuhan

ekonomi

berpengaruh

positif dan

signifikan

terhadap IPM dan

Belanja modal

berpengaruh

positif dan

signifikan

terhadap IPM.

E. Kerangka Berpikir Teoretik dan Hipotesis

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas (independent) yaitu

pengangguran, partumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah yang

mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM). Berdasarkan landasan teori

dan uraiaan penelitian sebelumnya, maka disusun kerangka penelitian sebagai

berikut.

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah salah satu bentuk keberhasilan

pembangunan yang mengartikan bahwa kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah

atau daerah tertentu sudah memberikan kontribusi yang positif terhadap

terciptanya kesejahteraan masyarakat dan berimplikasi pada tinggi rendahnya

angka indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi

indeks pembangunan manusia. Artinya tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi di

suatu daerah dapat mempengaruhi tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia


38

yang dicapai di daerah atau provinsi bahkan negara. Berdasarkan penjelasan di

atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan

manusia.

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Besarnya jumlah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk

kepentingan publik dan besarnya pengeluaran pemerintah untuk memfasilitasi

serta memberikan banyak pilihan kepada masyarakat dalam meningkatkan

kualitas hidup, serta dengan besarnya pengeluaran pemerintah di sektor

pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan

di suatu daerah meningkat, namun bila jumlah pengeluaran pemerintah yang

dikeluarkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan tidak memadai maka akan

menyebabkan menurunnya indeks pembangunan manusia disuatu daerah atau

wilayah. Artinya pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap indeks

pembangunan manusia. Berdasarkan penjelasn di atas dapat dirumuskan hipotesis

sebagai berikut.

: Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap indeks pembangunan

manusia.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap

Indeks Pembangunan Manusia.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyaknya tenaga

kerja yang bekerja disuatu daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

kualitas hidup mereka yang dilihat dari pendidikan dan kesehatan mereka.

meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada meningkatnya indeks

pembangunan manusia, bila pertumbuhan ekonomi semakin menurun maka akan


39

berpengaruh terhadap menurunnya indeks pembangunan manusia. Banyaknya

jumlah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan akan

berdampak pada meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat

disuatu daerah dan dapat memajukan daerah, maka akan berdampak pada

meningkatnya indeks pembangunan manusia, sedangkan jika pengeluaran

pemerintah hanya sedikit yang dialokasikan untuk sektor pendidikan dan

kesehatan maka akan berdampak pada menurunnya indeks pembangunan manusia

di suatu daerah. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis

sebagai berikut.

: Pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh

terhadap indeks pembangunan manusia.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

PertumbuhanEkonomi

PengeluaranPemerintah

IndeksPembangunan

Manusia

Gambar 2.2

Kerangka Berpikir


BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori yang mengkaji keterkaitan

sebab akibat antara dua fenomena atau lebih. Menurut Nurastuti (2007), penelitian

eksplanatori merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel

dengan menggunakan kerangka berpikir terlebih dahulu kemudian dapat di

rumuskan dalam bentuk hipotesis. Tujuan dari penelitian eksplanatori adalah

untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak

teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini

mengambil judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2007 – 2017”.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Penulis tidak mengambil data secara langsung di lapangan tetapi data diperoleh

dari dokumen-dokumen yang relevan. Karakteristik data berupa data kuantitatif

(angka).

2. Sumber Data

Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) instansi, dan lembaga

lain yang masih relevan dengan variabel yang diteliti. Data yang dicari adalah data


41

tentang indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, serta pengeluaran

pemerintah tahun 2007 - 2017.

C. Variabel Penelitian

Data yang diteliti dalam penelitian ini dikelompokan menjadi dua variabel

yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah

variabel yang bersifat menentukan atau mempengaruhi variabel dependen.

Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel

independen. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen (bebas) dan

satu variabel dependen (terikat).

1. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah variabel pertumbuhan

ekonomi dan pengeluaran pemerintah tahun 2007-2017.

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel indeks

pembangunan manusia tahun 2007-2017.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Pertumbuhan Ekonomi ( )

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini adalah laju pertumbuhan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas

dasar harga konstan menurut lapangan usaha 2007-2017 yang dinyatakan dalam

satuan persen.


42

2. Pengeluaran Pemerintah ( )

Pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini adalah besarnya belanja APBD

Daerah Istimewa Yogyakarta menurut fungsinya di sektor pendidikan dan sektor

kesehatan tahun 2007-2017 yang dinyatakan dalam rupiah.

3. Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Indeks pembangunan manusia dalam penelitian ini adalah perbandingan

dari angka harapan hidup, melek huruf, dan standar hidup layak untuk warga

menurut komponen di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2017

yang dinyatakan dalam satuan persen.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti memilih menggunakan data sekunder dari Badan

Pusat Statistik (BPS) karena dalam penelitian ini peneliti hanya memerlukan data

sekunder untuk melihat apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi dan

pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data indeks

pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah tahun

2007-2017. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari

Badan Pusat Statistik (BPS) dan website Direktorat Jendral Perimbangan

Keuangan (DJPK).


43

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif, yaitu analisis regresi

berganda (multiple regresion analisys) menggunakan SPSS versi 22. Analisis data

dilakukan dengan menguji secara statistik variabel-variabel dengan bantuan

perangkat lunak. Dari analisis diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui

seberapa besar pengaruh variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat

(dependent). Dalam Penelitian ini pada awalnya menggunakan 3 variabel

independen yaitu, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran

pemerintah, namun peneliti mengurangi 1 variabel yaitu variabel pengangguran

karena variabel tersebut terkena multikolinearitas.

Menurut Gujarati, 1999 (dalam Noor 2014:62), analisis regresi berkenaan

dengan studi ketergantungan satu variabel, variabel tak bebas pada satu atau lebih

variabel lain, variabel yang menjelaskan (explanatory variabels), dengan maksud

menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata hitung (mean) atau rata-rata

(populasi) variabel tak bebas, dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap.

Menurut Noor (2014), analisis regresi bertujuan untuk mengetahui besarnya

pengaruh secara kuantitatif dari perubahan nilai X terhadap perubahan nilai Y.

Dengan kata lain, nilai variabel X dapat memperkirakan/memprediksi nilai

variabel Y. Dalam penelitian ini, peneliti memilih statistika uji analisis regresi

linear berganda. Model regresi dalam penelitian ini adalah:

Keterangan:

Y : Indeks pembangunan manusia (IPM)

X1 : Pertumbuhan Ekonomi

X2 : Pengeluaran Pemerintah

Y= a+b1X1+b2X2+e


44

Teknik analisis data regresi linear berganda dapat dilakukan dengan uji

prasyarat, dan uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis.

G. Uji Prasyarat

Dalam regresi linear berganda perlu dilakukan uji prasyarat, untuk

mengetahui persamaan regresi yang diperoleh benar-benar dapat digunakan untuk

memprediksi variabel dependen. Di dalam uji prasyarat terdapat 2 yaitu: uji

normalitas dan uji linearitas.

1. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data

mengikuti atau mendeteksi distribusi normal, yakni distribusi data bentuk lonceng

(bell shaped). Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi

normal, yakni data tersebut tidak menceng kiri atau menceng kanan (Santoso

2017:42).

Uji normalitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel

berasal dari populasi yang berdistribusi normal (Noor, 2014). Penggunaan uji

normalitas bertujuan untuk melihat kenormalan distribusi data dalam model

regresi. Metode yang digunakan adalah dengan metode uji Kolmogorov-Smirnov.

Kriteria Pengujian:

a. Angka signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov Sig > 0,05; maka data

berdistribusi normal.

b. Angka signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov Sig < 0,05; maka data tidak

berdistribusi normal.


45

2. Uji Linearitas

Linearitas adalah keadaan di mana hubungan antara variabel dependen

dengan variabel independen bersifat linear (garis lurus) dalam range variabel

independen tertentu (Noor, 2014:47). Uji lineraitas bertujuan untuk mengetahui

apakah variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Metode yang

digunakan adalah dengan uji hipotesis serempak (Uji F). Uji ini dilakukan dengan

membandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel.

Kriteria dalam uji linearitas adalah sebagai berikut.

a. Jika Fhitung > Ftabel atau nilai Sig < 0,05; maka Ho ditolak, Ha diterima,

artinya terdapat hubungan linear.

b. Sebaliknya, jika Fhitung < Ftabel atau nilai Sig > 0,05; maka Ho diterima, Ha

ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan linear.

H. Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan model regresi yang dapat digunakan, maka perlu

dilakukan pengujian apakah ada tidaknya penyimpangan terhadap uji asumsi

klasik. Adapun uji asumsi klasik sebagai berikut.

1. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Kriteria untuk

melihat apakah ada korelasi antar variabel adalah dengan melihat tolerance atau

variance inflation factor (VIF).


46

Tolerance > 0,1 tidak terjadi multikolinearitas.

Tolerance < 0,1 terjadi multikolinieritas.

VIF < 10 tidak terjadi multikoinieritas.

VIF > 10 berarti terjadi multikolinieritas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Noor (2014:64), tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah

dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan

metode korelasi Spearman. Metode ini dapat digunakan untuk sampel besar

maupun sampel kecil. Menurut Santoso (2014) ada kriteria dalam uji korelasi

Spearman, yaitu:

a. Jika nilai Sig < 0,05; maka dapat disimpulkan bahwa terdapat

heteroskedastisitas.

b. Jika nilai Sig > 0,05; maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat

heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi

linear ada korelasi pada periode saat ini dengan periode sebelumnya. Prasyarat

analisis autokorelasi artinya prasyarat ini menginginkan model yang diinginkan

secara tepat menggambarkan rata-rata variabel terikat dalam setiap observasi

(Noor, 2014 :63). Dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson. Kriteria

untuk melihat apakah terjadi korelasi antara periode saat ini dengan periode

sebelumnya, yaitu:


47

Deteksi autokorelasi positif

Jika dw < dL maka terdapat autokorelasi positif

Jika dw > dU tidak terdapat autokorelasi positif

dL < dw < dU tidak meyakinkan, tidak ada kesimpulan pasti

Deteksi autokorelasi negatif

(4 – dw) < dL maka terdapat autokoelasi negatif

(4 – dw) > dU tidak terdapat autokorelasi negatif

dL < (4 – dw) < dU tidak meyakinkan, tidak ada kesimpulan yang pasti

I. Pengujian Hipotesis

Uji signifikasi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji

kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang

melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (estimator) dari

distribusi sampel dari satu statistik di bawah hipotesis nol. Keputusan untuk

mengolah dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang

ada.

1. Uji Keterandalan Model (Uji-F)

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen

yang dimasukan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel dependen. Selain itu, juga digunakan untuk mengetahui

ketepatan model regresi yang dipilih. Pengujian dilakukan dengan menggunakan

uji distribusi F, yaitu dengan membandingkan nilai Ftable dengan Fhitung. Sehingga

dapat dilakukan uji signifiknasi dengan pengujian hipotesis:


48

a. Pengujian hipotesis

Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi

(X1) dan pengeluaran pemerintah (X2) terhadap indeks pembangunan manusia

(Y). Pengujian ini menggunakan Uji F dengan kriteria sebagai berikut:

1) Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Artinya: pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah secara

bersama-sama berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2017.

2) Jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Artinya: pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah secara

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2007-2017.

2. Uji Regresi

Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel

bebas secara individual dalam menjelaskan variasi variabel tak bebas. Langkah-

langkah pengujian hipotesis yang dilakukan sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis ke-1


(X1) terhadap indeks pembangunan manusia (Y). Pengujian ini menggunakan Uji

t dengan kriteria sebagai berikut.


49

1) Jika thitung < nilai ttabel atau sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Artinya: pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks


2007-2017.

2) Jika thitung > nilai ttabel atau sig < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Artinya: pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan


b. Pengujian Hipotesis ke-2

Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah


t dengan kriteria sebagai berikut:

1) Jika thitung < nilai ttabel atau sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Artinya: pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap indeks


2007-2017.

2) Jika thitung > nilai ttabel atau sig < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Artinya: pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap indeks


2007-2017.

3) Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2), baik dalam kasus regresi dengan menggunakan

dua variabel maupun lebih biasanya merupakan ukuran yang menggambarkan

seberapa besar variasi dalam variabel terikat (Y) mampu dijelaskan oleh variasi


50

variabel bebas (X) oleh persamaan regresi yang dihasilkan. Dalam hal ini nilai

koefisien determinasi dapat diukur dengan melihat RSquare.


51

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan bagian dari upaya

pembangunan nasional melalui pemberdayaan sumber daya manusia yang lebih

baik. Indeks pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak

pilihan yang dimiliki manusia. Di antara banyak pilihan tersebut, pilihan

terpentingnya antara lain umur panjang dan sehat, berilmu pengetahuan, dan

mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara

layak (BPS, 2016). Dalam enam tahun terakhir IPM di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta terjadi kenaikan cukup signifikan yaitu dari tahun 2007 sampai tahun

2017. Kenaikan secara signifikan yaitu tahun 2007 tingkat IPM 74,15%, tahun

2008 tingkat IPM 74,88%, tahun 2009 tingkat IPM 75,23%, tahun 2010 tingkat

IPM 75,77%, tahun 2011 tingkat IPM 75,93 %, tahun 2012 tingkat IPM 76,15%,

tahun 2013 tingkat IPM 76,44 %, tahun 2014 tingkat IPM 76,81 %, tahun 2015

tingkat IPM 77,59 %, dan tahun 2016 tingkat IPM 78,38 % (BPS, berbagai edisi).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series

berdasarkan laporan tahunan dari Badan Pusat Statsitik (BPS) Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta (DIY). Untuk mendeskripsikan dan menguji data variabel

terikat digunakan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan variabel bebas

digunakan data pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2007-2017. Berikut data penelitiannya.


52

Tabel 4.1

Data Penelitian

Tahun

Indeks Pembangunan

Manusia (%)

Pertumbuhan

Ekonomi (%)

Pengeluaran Pemerintah

(Rupiah)

Y

2007 74,15 4,31 Rp 157.713.000.000

2008 74,88 5,03 Rp 145.009.558.934

2009 75,23 4,43 Rp 206.621.021.004

2010 75,77 4,88 Rp 210.343.485.745

2011 75,93 5,21 Rp 316.358.576.730

2012 76,15 5,13 Rp 401.113.657.686

2013 76,44 5,47 Rp 420.546.176.393

2014 76,81 5,17 Rp 487.003.045.824

2015 77,59 4,95 Rp 553.576.105.599

2016 78,38 5,05 Rp 557.298.811.502

2017 78,89 5,26 Rp 464.032.468.100

Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, berbagai edisi

Berikut ini akan dijelaskan deskripsi data dari masing-masing variabel yang

digunakan dalam penelitian.

1. Deskripsi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) dalam penelitian dapat dilihat dari data

tingkat IPM Provinsi yang terdiri atas tiga indikator utama yaitu umur panjang

dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak, dalam periode 2007-2017.


Grafik 4.1

Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta

tahun2007-2017

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


53

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa indeks pembangunan manusia

(IPM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahunnya meningkat cukup

signifikan dari tahun 2007-2017. IPM terendah terjadi pada tahun 2007 dengan

angka IPM 74,15 dan tingkat IPM tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan angka

IPM 78,89. IPM yang terus meningkat setiap tahunnya menggambarkan bahwa

kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa

Yogyakarta mengalami perubahan ke arah yang positif. Angka indeks

pembangunan manusia ini dianggap tinggi bila dibandingkan dengan angka

indeks pembangunan di Provinsi lain di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa

faktor sebagai berikut.

Pertama, faktor pendidikan yang semakin memadai. Hal ini ditunjukan

dengan meningkatnya harapan lama sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta telah

meningkat sebesar 1,27 per tahun, sementara rata-rata lama sekolah meningkat

0,68 per tahun.

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

Grafik 4.2

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) D.I.

Yogyakarta, 2010-2017

8,51 8,53 8,63 8,72 8,84 9,00 9,12 9,19

14,15 14,61 14,64 14,67 14,85 15,03 15,23 15,42

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

RLS HLS


54

Selama periode 2010 hingga 2017, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata

tumbuh sebesar 1,24% per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi

sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun

2017, Harapan Lama Sekolah di D.I. Yogyakarta telah mencapai 15,42 tahun

yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan

pendidikan mereka hingga lulus D3 atau D4. Pertumbuhan yang positif ini

merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Daerah Istimewa

Yogyakarta yang lebih baik (BPS, 2017)

Kedua, fasilitas kesehatan yang ada di setiap daerah sudah memadai. Rumah

sakit dan puskesmas jumlahnya sudah banyak dan tenaga medis yang ada di setiap

rumah sakit dan puskesmas sudah memadai dan terlatih. Banyaknya fasilitas

kesehatan dan tenaga medis yang memadai dan terlatih di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta tidak hanya terpusat dikota saja namun sudah sampai ke

daerah pelosok-pelosok desa sehingga berimplikasi pada menurunnya angka

kematian yang di sebabkan penyakit maupun dari kelahiran karena sudah banyak

fasilitas kesehatan yang memadai.

Ketiga, pemberdayaan sumber daya manusia di provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta sudah di berdayakan dengan baik dengan cara memberikan pelatihan-

pelatihan bagi para pengangguran. Memperluas lapangan pekerjaan supaya dapat

menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja guna meningkatkan pembangunan

manusia di daerah.


55

2. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kinerja yang

menggambarkan hasil pembangunan yang telah dicapai, khususnya dalam bidang

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kenaikan output dalam jangka

panjang yang dapat diukur dengan PDB untuk tingkat Nasional, dan pada tingkat

provinsi diukur dengan PDRB. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi

adalah kenaikan PDRB dalam kurun waktu sepuluh tahun (2007-2017) yang

dinyatakan dalam satuan persen (%). Berikut Grafik yang menggambarkan tingkat

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan

pada PDRB provinsi.


Grafik 4.3

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2007-2017

Berdasarkan Grafik 4.4, laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2017 sifatnya fluktuatif atau tidak stabil.

Tingkat pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2007 dengan tingkat

pertumbuhan sebesar 4,31%. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada

0

1

2

3

4

5

6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4,31 5,03

4,43 4,88 5,21 5,13 5,47 5,17 4,95 5,05 5,26


56

tahun 2013 yakni mencapai angka 5,47%. Naik turunnya pertumbuhan ekonomi

daerah dipengaruhi oleh kinerja birokrasi pemerintah daerah serta partisipasi

masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi yang lebih maju lagi.

3. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah adalah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat per tahunnya. Pengeluaran

pemerintah dalam penelitian ini adalah besarnya belanja APBD Daerah Istimewa

Yogyakarta menurut fungsinya di sektor pendidikan dan sektor kesehatan yang

dinyatakan dalam rupiah.

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id

Grafik 4.4

Pengeluaran Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2007-2017

Berdasarkan grafik 4.5 terlihat bahwa pengeluaran pemerintah provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2007-2017 bergerak fluktuatif.

Sedangkan pengeluaran pemerintah dari tahun 2008-2016 selalu mengalami

peningkatan. Dari tahun 2016-2017 penurunan pengeluaran pemerintah sebesar

Rp93.266.343.402. pengeluaran pemerintah terendah terjadi pada tahun 2008


http://www.djpk.kemenkeu.go.id/

57

sebesar Rp145.009.558.934, sedangkan pengeluaran tertinggi terjadi pada tahun

2016 sebesar Rp557.298.811.502.

B. Analisis Data

1. Pengujian Prasyarat Regresi

Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu akan dilakukan pengujian

prasyarat regresi. Hal ini penting dilakukan karena untuk mengetahui rumus

“Regresi Linear Berganda” maka data-data yang diperlukan harus memenuhi

syarat-syarat yang sudah ditentukan sebagai berikut.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi

normal atau tidak. Untuk menentukan data berdistribusi normal. Hasil pengujian

normalitas data dapat dilihat pada output (SPSS 22) di bawah ini:

Tabel 4.2

Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 10

Normal Parametersa,b

Mean ,0000000

Std. Deviation ,42699113

Most Extreme

Differences

Absolute ,152

Positive ,152

Negative -,129

Test Statistic ,152

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.


58

Berdasarkan output yang diperoleh dari tabel 4.2, dapat dilihat bahwa nilai

Asymp.sig(2-tailed) sebesar 0,200. Nilai Asymp. Sig (2- tailed) sebesar 0,200 ini

lebih besar dari nilai signifikansi (0,05), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

data Indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan

pengeluaran pemerintah berdistribusi normal.

b. Uji Linearitas

Uji lineraitas digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas dan

terikat mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Hasil pengujian linearitas

dapat dilihat pada output SPSS 22.0 berikut.

Tabel 4.3

Hasil Uji Linearitas

ANOVAa

Model

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 12,575 2 6,287 26,821 ,001b

Residual 1,641 7 ,234

Total 14,215 9

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), Pengeluaran_pemerintah, Pertumbuhan_ekonomi

Berdasarkan output tabel 4.3, diperoleh sebesar 26,821 dengan

probabilitas sebesar 0,001. Setelah diketahui tersebut kemudian

dibandingkan dengan dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 sehingga

diperoleh sebesar 4,74. Jadi sebesar (26,821) > F tabel (4,74)

dengan itu dapat di simpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan

pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang linear dengan variabel indeks

pembangunan manusia.


59

Nilai prob (signifikansi) pada tabel di atas 0,001 lebih kecil dari

tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat di simpulkan bahwa model regresi linear

yang di estimasi layak digunakan untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan

pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi


2. Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan model regresi yang dapat digunakan, maka perlu

dilakukan pengujian apakah ada tidaknya penyimpangan terhadap uji asumsi

klasik. Adapun uji asumsi klasik sebagai berikut.

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Kriteria untuk

melihat apakah ada korelasi antar variabel adalah dengan melihat tolerance atau

variance inflation factor (VIF).

Tabel 4.4

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 Pertumbuhan_ekonomi ,697 1,434

Pengeluaran_pemerintah ,697 1,434


Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk data variabel bebas sebagai

berikut.


60

1) Pertumbuhan Ekonomi ( )

Berdasarkan hasil output Collinearity Statistics diperoleh VIF (Variance

Inflations Factor) 1,434; berarti VIF 1,434 < 10. Oleh karena itu dapat diketahui

bahwa variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel bebas tidak mempunyai

hubungan atau korelasi dengan variabel lain atau dengan kata lain variabel

pertumbuhan ekonomi tidak terjadi multikolinearitas.

2) Pengeluaran Pemerintah

Berdasarkan hasil output Collinearity Statistics diperoleh VIF (Variance

Inflations Factor) 1,434; berarti VIF 1,434 < 10. Oleh karena itu dapat diketahui

bahwa variabel pengeluaran pemerintah sebagai variabel bebas tidak mempunyai

hubungan atau korelasi dengan variabel lain atau dengan kata lain variabel

pengeluaran pemerintah tidak terjadi multikolinearitas.

b. Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas adalah bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model

regresi yang memenuhi persyaratan adalah ketika terdapat kesamaan varians dari

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut

homokedasitas. Dalam penelitian ini di uji dengan metode korelasi spearman.


61

Tabel 4.5

Hasil Uji Heteroskedasitas

Correlations

Unstandardiz

ed Residual

Spearman's rho Pertumbuhan_ekonomi Correlation

Coefficient -,103

Sig. (2-tailed) ,777

N 10

Pengeluaran_pemerinta

h

Correlation

Coefficient ,042


N 10

Unstandardized

Residual

Correlation

Coefficient 1,000

Sig. (2-tailed) .

N 10

Pengujian heteroskedasitas dilakukan untuk data variabel bebas sebagai berikut.

1) Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan output tabel 4.5 menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi

( ) dengan nilai probabilitas (Sig) 0,777. Dengan demikian dapat

membandingkan probabilitas nilai sig 0,777 > 0,05. Hal ini menunjukkan variabel

pertumbuhan ekonomi dengan Indeks pembangunan manusia tidak terjadi

heteroskedasitas.


Berdasarkan output tabel 4.5 menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi

dengan nilai probabilitas (Sig) 0,907. Dengan demikian dapat membandingkan

probabilitas nilai sig 0,907 > 0,05. Hal ini menunjukkan variabel pengeluaran

pemerintah dengan Indeks pembangunan manusia tidak terjadi heteroskedasitas.


62

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan

asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu

pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model regresi.

Tabel 4.6

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

1 ,941a ,885 ,852 ,48416 1,232

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah

b. Dependent Variable: IPM

Nilai Durbin-Watson yang tertera pada output SPSS disebut dengan Dw

Hitung. Angka ini akan dibandingkan dengan kirteria penerimaan atau penolakan

yang akan dibuat dengan nilai dL dan dU ditentukan berdasarkan jumlah variabel

bebas dalam model regresi (k) dan jumlah sampelnya (n). Nilai dL dan dU dapat

dilihat pada tabel Dw dengan tingkat signifikasi (error) 5 % (α = 0,05).

Jumlah Variabel bebas: k = 2

Jumlah sampel: n = 11

Dw = 1,232

dU = 1,6044

dL = 0,7580

4-dw = 2,941

4-dU = 2,3956

4-dL = 3,242


63

Gambar 4.1

Uji Autokorelasi

Nilai Durbin-Watson hitung sebesar 1,232 lebih besar dari dL= 0,7580 dan

lebih kecil dari dU=1,6044 yang artinya berada pada daerah ragu-ragu dan tidak

dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi dalam penelitian ini terjadi

autokorelasi.

3. Uji Kelayakan Model

a. Uji Keterandalaan Model (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen

yang dimasukan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel dependen. Selain itu, juga digunakan untuk mengetahui

ketepatan model regresi yang dipilih. Pengujian dilakukan dengan menggunakan

uji distribusi F, yaitu dengan membandingkan nilai Ftable dengan Fhitung. Sehingga

dapat dilakukan uji signifiknasi dengan pengujian hipotesis:

1) Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Artinya pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah secara bersama-

sama berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi



64

2) Jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Artinya pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah secara bersama-

sama tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi


Tabel 4.7

Hasil Uji F

ANOVAa

Model

Sum of


1 Regression 12,575 2 6,287 26,821 ,001b

Residual 1,641 7 ,234

Total 14,215 9



Berdasarkan output tabel 4.3, diperoleh F hitung sebesar 26,821 dengan

probabilitas sebesar 0,001. Setelah diketahui F hitung tersebut kemudian

dibandingkan dengan Ftabel dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05

sehingga diperoleh Ftabel sebesar 4,74. jadi F hitung sebesar (26,821) > F tabel

(4,74), maka di tolak dan diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap

indeks pembangunan manusia di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun

2007-2017.

b. Uji Regersi Berganda

Uji regresi berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh

satu variabel independen (bebas) secara individual menjelaskan variasi variabel

terikat (dependen). Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. Langkah-

langkah pengujian hipotesis yang dilakukan sebagai berikut.


65

1) Pengujian Hipotesis ke-1




a) Jika thitung < nilai ttabel atau sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Artinya: pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks


2007-2017.

b) Jika thitung > nilai ttabel atau sig < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Artinya: pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan


2) Pengujian Hipotesis ke-2

Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah



a) Jika thitung < nilai ttabel atau sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Artinya: pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap indeks


2007-2017.

b) Jika thitung > nilai ttabel atau sig < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Artinya: pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap indeks


2007-2017.


66

Tabel 4.8

Uji Regresi Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 73,091 2,521 28,997 ,000

Pertumbuhan_ekonomi ,108 ,548 ,030 ,197 ,849

Pengeluaran_pemerintah 7,248E-12 ,000 ,923 6,004 ,001


Berdasarkan uji regresi dari output SPSS versi 22.0 pada tabel 4.8, maka

hasil analisis menunjukkan bahwa pada tabel Coefficients pada kolom B,

Constanta (a) adalah 73,091. Pertumbuhan ekonomi (b1) adalah 0,108,

Pengeluaran pemerintah (𝑏 ) adalah 7,248E-12 atau 0,00000000007248.

Berdasarkan data di atas, maka dapat dikatakan bahwa, constanta sebesar 73,091,

koefisien regresi X1 sebesar 0,108 dan koefisien regresi X2 sebesar

0,00000000007248. Kesimpulan uji regresi di atas adalah sebagai berikut.

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pada kolom signifikansi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan

ekonomi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,849 > 0,05. Dengan demikian ho

diterima dan ha ditolak yang berarti pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh

terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

tahun 2007-2017.


Pada kolom signifikansi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05, maka ho ditolak dan ha diterima.

Selain itu, pengeluaran pemerintah memiliki koefisien beta sebesar 7,248E-12.


67

Artinya jika pengeluaran pemerintah naik satu satuan, maka indeks pembangunan

manusia akan naik sebesar 7,248E-12 atau 0,00000000007248. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap

indeks pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun

2007-2017.

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar

kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisen

determinasi dapat diukur dengan Rsquare, sebagai berikut.

Tabel 4.9

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

1 ,941a ,885 ,852 ,48416

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran_pemerintah,

Pertumbuhan_ekonomi


Diketahui nilai koefisien determinasi (RSquare) pada tabel 4.9, sebesar 0,885.

Besarnya angka koefisen determinasi (RSquare) sama dengan 88,5%. Hal ini

menunjukkan bahwa proporsi pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah

berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 88,5%. Artinya

variabel pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh

terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 88,5%, sedangkan sisanya sebesar

11,5% (100% - 88,5%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan

dalam model penelitian ini. Misalnya pengangguran, kemiskinan dan upah

minimum provinsi.


68

Dalam penelitian ini, hanya satu variabel yang berpengaruh, yaitu

pengeluaran pemerintah dengan yang sangat tinggi (88,5%). Hal ini dapat

disebabkan karena data time series yang terlalu pendek (2007-2017), tidak

mempertimbangkan time lag, serta data dalam penelitian ini adalah data time

series bukan data panel

C. Pembahasan

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan

Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2017

Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan

manusia. Karena faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah

sektor ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti sektor pertanian,

peternakan, dan pariwisata. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sektor-

sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut secara agregat belum

memberikan peningkatan pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan dan indeks

pembangunan manusia mempunyai korelasi yang luas, tingkat pendapatan tidak

secara otomatis meningkatkan indeks pembangunan manusia. Masyarakat lebih

memanfaatkan pendapatan untuk memenuhi standar hidup layak. Masyarakat juga

lebih memanfaatkan pendapatan untuk perbaikan kesehatan dan pendidikan

sehingga mengakibatkan peningkatan indeks pembangunan manusia tidak selalu

mengarah pada peningkatan pendapatan. Faktor-faktor produksi yang

menghasilkan pertumbuhan ekonomi seperti sumber daya manusia, sumber daya

modal, dan sumber daya alam tidak dapat digunakan untuk mempromosikan


69

perbaikan indikator lainnya. Selain itu, struktur dan proses yang terjadi di

masyarakat tidak dapat memberikan manfaat bagi orang-orang yang kurang

mampu.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Zakaria (2018)

yang berjudul “Pengaruh Tingkat Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan,

Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan

Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016”. Berdasarkan hasil

penelitian pertumbuhan ekonomi memiliki nilai probabilitas sebesar 0.5328 >

0.05, yang artinya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap kenaikan atau penurunan nilai dari indeks pembangunan

manusia di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Baeti,

Nur (2013) yang berjudul “Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan

Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011” berdasarkan hasil

penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan

dengan nilai koefisien sebesar 0,14 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di

Jawa Tengah tahu 2007 sampai tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa apabila

pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1%, maka akan

meningkatkan indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah sebesar 0,14. Hal itu

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengembangan

manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah.


70

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan

Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2017

Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap indeks pembangunan

manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2017. Hal ini

dikarenakan dengan pengeluaran pemerintah dalam bentuk APBD yang

dialokasikan pada sektor-sektor tertentu dapat menentukan keberhasilan

pemerintah daerah untuk mewujudkan kualitas manusia. Pembangunan tidak

hanya memprioritaskan pada aspek fisik seperti yang dibayangkan pada umumnya

tetapi juga aspek manusia sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan.

Sektor-sektor yang dapat mempengaruhi pembangunan manusia di Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sektor pendidikan dan sektor kesehatan.

Peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dapat digunakan untuk

pembangunan sarana pendidikan dan penambahan tenaga guru. Karena dengan

biaya yang besar yang dialokasikan untuk sektor pendidikan akan membantu

peningkatan pembangunan manusia dan dapat meningkatkan jumlah murid yang

mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi.

Selain pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan. Besar atau kecilnya

anggaran dana yang dikeluarkan pemerintah untuk bidang kesehatan dipengaruhi

oleh minat masyarakat untuk menerima pelayanan kesehatan dari pemerintah.

Peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dapat digunakan untuk

meningkatkan kesehatan dan produktivitas individu. Bukan hanya itu saja,

anggaran pada sektor kesehatan dapat digunakan sebagai pembangunan

infrastruktur dan pelayanan kesehatan masyarakat salah satu contohnya adalah


71

pembangunan puskesmas dan pengadaan puskesmas keliling serta penyediaan

alat-alat kesehatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Astri, M.,

Nikensari, S. I., & Kuncara, H. (2013) yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran

Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehata Terhadap Indeks

Pembangunan Manusia di Indonesia” berdasarkan hasil penelitian terdapat

pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan

terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara serempak Kesimpulan yang sama

terjadi pada uji signifikansi dan nilai signifikansi Yang didapat adalah 0,004 dari

hasil tersebut bahwa signifikansi lebih kecil dari a maka Ho ditolak, artinya

terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan

kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2007-2017

Pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama

berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pertumbuhan

ekonomi dan pengeluaran pemerintah. Faktor-faktor tersebut menunjukan bahwa

kesejahteraan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tumbuh positif setiap

tahunnya dapat mendorong masyarakat. Naiknya kesejahteraan masyarakat akan

mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka

semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya dan meningkatkan indeks

pembangunan manusia. Selain itu, saat pertumbuhan ekonomi meningkat tentunya


72

diikuti dengan naiknya permintaan barang dan jasa yang dapat menyerap tenaga

kerja. Terserapnya tenaga kerja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di

samping itu, pemerintah mengalokasikan dana APBD pada sektor-sektor tertentu

yang dapat menentukan keberhasilan pemerintah daerah untuk mewujudkan

kualitas manusia dan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam

bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan

kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan

jaminan sosial guna meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta.


73

BAB V

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh variabel

pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan

manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2017, dapat ditarik

kesimpulan berikut.

1. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan

manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2017. Hasil

ini dikarenakan sektor ekonomi yang belum maksimal dikelola oleh

pemerintah seperti sektor pertaniam, peternakan, dan pariwisata. Dengan itu

pertumbuhan ekonomi daerah secara agregat belum memberikan pengaruh

terhadap pembangunan manusia.

2. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan

manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2017. Hal ini

dikarenakan pengeluaran pemerintah dalam bentuk APBD yang

dialokasikan pada sektor-sektor tertentu dapat menentukan keberhasilan

pemerintah daerah untuk mewujudkan kualitas manusia. Pembangunan

tidak hanya memprioritaskan pada aspek fisik seperti yang dibayangkan

pada umumnya tetapi juga aspek manusia sebagai objek sekaligus subjek

dalam pembangunan.

3. Pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama

berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Daerah


74

Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2017. Hasil ini dikarenakan terjadi

penurunan pengangguran setiap tahunnya maka secara langsung akan

menyebabkan naiknya kesejahteraan masyarakat. Naiknya kesejahteraan

masyarakat akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi

pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan

masyarakatnya dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Selain itu,

saat pertumbuhan ekonomi meningkat tentunya diikuti dengan naiknya

permintaan barang dan jasa yang dapat menyerap tenaga kerja. Terserapnya

tenaga kerja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu,

pemerintah mengalokasikan dana APBD pada sektor-sektor tertentu yang

dapat menentukan keberhasilan pemerintah daerah untuk mewujudkan

kualitas manusia dan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat

diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan sektor

ekonomi, seperti sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata agar dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta sehingga sumber daya yang dihasilkan dapat digunakan untuk

meningkatkan pembangunan manusia.


75

2. Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan manusia melalui sektor

pendidikan dan sektor kesehatan supaya dapat meningkatkan produktivitas

individu dimasyarakat dan meningkatkan sarana prasarana penunjang

peningkatan pembangunan manusia.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambah variabel ekonomi

lain yang terkait yang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap indeks

pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti

tingkat kemiskinan dan upah minimum provinsi, pendapatan asli daerah

(PAD) serta dapat menggunakan time lag, menggunakan data time series

lebih panjang waktunya, maupun menggunakan data panel.

C. Keterbatasan

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian yang dilakukan dengan

judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun

2007-2017 ini tidak lepas dari keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini,

yaitu:

1. Pendeknya rentang waktu penelitian (rentang data time series), yaitu dari

tahun 2007-2017, ketersediaan data hanya dari tahun 2007-2017.

2. Penelitian ini tidak menggunakan time lag sehingga mempengaruhi hasil

penelitian, terutama R Square tinggi dengan 1 faktor yang mempengaruhi

indeks pembangunan manusia.


76

3. Penelitian ini pada awalnya menggunakan 3 variabel independen yaitu,

pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah, namun

peneliti mengurangi 1 variabel yaitu variabel pengangguran karena variabel

tersebut terkena multikolinearitas.


77

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, F. R., & Purbadharmaja, I. B. P. (2014). Pengaruh Kemandirian

Keuangan Daerah Dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks

Pembangunan Manusia. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas

Udayana, 3(6).

Arsyad, Lincolin. 2004. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIE YKPN

Yogyakarta

Astri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara, H. (2013). Pengaruh Pengeluaran

Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehata Terhadap Indeks

Pembangunan Manusia di Indonesia. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis

(JPEB), 1(1), 77-102.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2006-2007. Indeks Pembangunan Manusia. Jakarta

Badan Pusat Statistik (BPS). 2010-2011. Indeks Pembangunan Manusia. Jakarta

Badan Pusat Statistik (BPS). 2012. Indeks Pembangunan Manusia. Jakarta

Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. Produk Domestik Regional Bruto. Jakarta

Badan Pusat Statistik (BPS). 2018. Indeks Pembangunan Manusia. Jakarta

Baeti, Nur. "Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran

Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2007-2011." Economics Development Analysis Journal

2.3 (2013).

Boediono.1982.Teori pertumbuhan ekonomi. Yogyakarta: BPFE

Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat

Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan

Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. Jurnal

Ekonomi, 22(2), 1-12.

Damayanti, S. (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Penduduk, Pengeluaran

Pemerintah, dan Rasio Ketergantungan terhadap Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) di Indonesia.

Dewi, N., Yusuf, Y., & Iyan, R. Y. (2016). Pengaruh kemiskinan dan

pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi

riau. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi, 4(1), 870-882.


78

Kahang, M., & budi Suharto, R. (2017, January). Pengaruh pengeluaran

pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indkes pembangunan

manusia di kabupaten kutai timur. In FORUM EKONOMI (Vol. 18, No. 2,

pp. 130-140).

Lumbantoruan, E. P., & Hidayat, P. (2014). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi di Indonesia

(Metode Kointegrasi). Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2(2).

Mirza, D. S. (2012). Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja

modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-

2009. Economics Development Analysis Journal, 1(2).

Noor, Juliansyah. 2014. Analisis Data Penelitian Ekonomi & Manajemen. Jakarta:

PT. Grasindo.

Nurastuti, Wiji. 2007. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Ardana Media.

Prasetyo, P.Eko. 2009. Fundamental Makro Ekonomi. Yogyakarta: Beta Offset

Salem, Thomas Aquinas (2018) Pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah, belanja

daerah, dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di

Provinsi NTT periode 2001 - 2016. Skripsi thesis, Sanata Dharma

University.

Santoso, Singgih. 2010. Statistik Parametrik:Konsep Dan Aplikasi Dengan SPSS.

Jakarta: Elex Media Komputindo.

Santoso, Singgih. 2014. Statistik NonParametrik Edisi Revisi. Jakarta: Elex Media

Komputindo.

Santoso, Singgih. 2017. Statistik Multivariant: Buku Latiahn SPSS. Jakarta: Elex

Media Komputindo.

Sukirno, S. 2004. Pengantar Teori Makroekonomi. Edisi Ketiga. Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada.

Sumarsono, sonny.2009. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha

Ilmu

Suparmoko, M. 2000. Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek. Yogyakarta:

BEFE UGM.

Susanti, Sussy. "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan

Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan


http://repository.usd.ac.id/32516/



79

Menggunakan Analisis Data Panel." Jurnal Matematika Integratif 9.1

(2013): 1-18.

Todaro, M.P. dan Smith S.C. 2006. Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.

Todaro, M. P. 2008. Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan. Jakarta:

Erlangga.

Todaro, M.P. dan Smith S.C. 2011. Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesebelas.

Jakarta: Erlangga.

Zakaria, R. (2018). Pengaruh Tingkat Jumlah Penduduk, Pengangguran,

Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks

Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016.

Zulhanafi, dkk. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas

dan Tingkat Penganggurandi Indonesia.Jurnal Kajian Ekonomi. Juli 2013,

Vol. II, No.03.

https://www.gurupendidikan.co.id/indeks-pembangunan-manusia-pengertian-

sejarah-unsur-dasar/

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412


https://www.gurupendidikan.co.id/indeks-pembangunan-manusia-pengertian-sejarah-unsur-dasar/

https://www.gurupendidikan.co.id/indeks-pembangunan-manusia-pengertian-sejarah-unsur-dasar/

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412

80

Lampiran 1. Data Penelitian

Tahun

Indeks Pembangunan

Manusia (%)

Pertumbuhan

Ekonomi (%)

Pengeluaran Pemerintah

(Rupiah)

Y

2007 74,15 4,31 Rp 157.713.000.000

2008 74,88 5,03 Rp 145.009.558.934

2009 75,23 4,43 Rp 206.621.021.004

2010 75,77 4,88 Rp 210.343.485.745

2011 75,93 5,21 Rp 316.358.576.730

2012 76,15 5,13 Rp 401.113.657.686

2013 76,44 5,47 Rp 420.546.176.393

2014 76,81 5,17 Rp 487.003.045.824

2015 77,59 4,95 Rp 553.576.105.599

2016 78,38 5,05 Rp 557.298.811.502

2017 78,89 5,26 Rp 464.032.468.100


81

Lampiran 2. Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 10

Normal Parametersa,b

Mean ,0000000

Std. Deviation ,42699113

Most Extreme

Differences

Absolute ,152

Positive ,152

Negative -,129

Test Statistic ,152

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 3. Hasil Uji Linearitas

ANOVAa

Model

Sum of


1 Regression 12,575 2 6,287 26,821 ,001b

Residual 1,641 7 ,234

Total 14,215 9



Lampiran 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 Pertumbuhan_ekonomi ,697 1,434

Pengeluaran_pemerintah ,697 1,434



82

Lampiran 5. Hasil Uji Heteroskedasitas

Correlations

Unstandardiz

ed Residual

Spearman's rho Pertumbuhan_ekonomi Correlation

Coefficient -,103


N 10

Pengeluaran_pemerinta

h

Correlation

Coefficient ,042


N 10

Unstandardized

Residual

Correlation

Coefficient 1,000

Sig. (2-tailed) .

N 10

Lampiran 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

1 ,941a ,885 ,852 ,48416 1,232

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah


Lampiran 7. Hasil Uji F

ANOVAa

Model

Sum of


1 Regression 12,575 2 6,287 26,821 ,001b

Residual 1,641 7 ,234

Total 14,215 9




83

Lampiran 8. Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 73,091 2,521 28,997 ,000

Pertumbuhan_ekonomi ,108 ,548 ,030 ,197 ,849

Pengeluaran_pemerintah 7,248E-12 ,000 ,923 6,004 ,001


Lampiran 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

1 ,941a ,885 ,852 ,48416

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran_pemerintah,

Pertumbuhan_ekonomi



Documents

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGELUARAN …repository.usd.ac.id/36168/2/151324007_full.pdf · PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN