PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK

SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN PAJAK

PADA PT. MEGATAMA SPRING

SKRIPSI

Oleh

Agus Wijatmoko

008200900201

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Pada Fakultas Ekonomi, President University

President University

Bekasi - Indonesia

2013

iv

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN PAJAK PADA PT. MEGATAMA SPRING

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengatahui penerapan perencanaan pajak yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga dapat menghemat pembayaran pajak. Tujuan yang kedua adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat dalam hal ini wajib pajak bahwa penerapan perencanaan pajak yang baik dan benar bisa dijadikan sebagai upaya dalam melakukan penghematan pajak.

Jenis penelitian yang akan dipakai adalah penelitian deskriptif kualitatif studi kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menghemat pembayaran pajak pada PT. Megatama Spring dapat dilakukan melalui beberapa hal yaitu untuk perhitungan PPh pasal 21 menggunakan metoda gross up, melakukan pemungutan atas penjualan aktiva tetap yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, membuat daftar nominatif atas biaya jamuan yang berkaitan dengan kegiatan usaha, serta menganalisa dan memisahkan biaya perjalanan dinas antara yang berkaitan dan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha.

Saran dalam penelitian ini adalah agar perencanaan pajak di PT. Megatama Spring dilaksanakan karena perusahaan memiliki keuntungan yaitu menghemat pembayaran pajak dengan melalui perhitungan PPh pasal 21 menggunakan metoda gross up, melakukan pemungutan atas penjualan aktiva tetap yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, membuat daftar nominatif atas biaya jamuan yang berkaitan dengan kegiatan usaha, serta menganalisa dan memisahkan biaya perjalanan dinas antara yang berkaitan dan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha.

Kata kunci: Perencanaan pajak, Pajak penghasilan.

vii

DAFTAR ISI

Surat Rekomendasi Pembimbing…………………………………………………..i

Lembar Persetujuan Panitia Penguji Skripsi………………………………………ii

Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi……………………………………………..iii

Abstrak...………………………………………………………………………….iv

Kata Pengantar…………………………………………………………………….v

Daftar Isi…………………………………………………………………………vii

Daftar Singkatan………………………………………………………………......x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian..……………………………….….......................1

1.2 Rumusan Masalah dan Batasan Masalah…………….….……………..…..3

1.3 Tujuan Penelitian………………………………………………………..….4

1.4 Manfaat Penelitian………………………………………………...………..4

1.5 Sistematika Pembahasan…………………………………………..…….…5

BAB I LANDASAN TEORI

2.1 Perpajakan…………………..………...…………………………...……….7

2.1.1 Pengertian Pajak……………………………………….………..…...7

2.1.2 Fungsi Pajak……………………………………………….…..…….7

2.1.3 Sistem Perpajakan………………………………………….….…….8

2.1.4 Jenis-jenis Pajak……………………………………………….….…9

viii

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak……………………………….…………10

2.2 Perencanaan Pajak……………………………………………………..….11

2.2.1 Pengertian Perencanaan Pajak ……………………………….….…11

2.2.2 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak …………………...…..12

2.2.3 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak ………………...…..13

2.3 Peraturan Perpajakan Di Indonesia………………………………...……..14

2.3.1 Penghasilan……………………………………….………….…….14

2.3.2 Biaya…………………………………………………………….…16

2.3.3 Tarif Pajak………………………………………………………….18

2.4 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal…………………………..…….19

2.4.1 Perbedaan Antara Laporan Keuangan Komersial dengan Fiskal…..19

2.5 Penerapan Perencanaan Pajak……………………………………...……..20

BAB III METODOLOGI PENELITIAN DAN KONDISI PERUSAHAAN

3.1 Objek dan Jenis Penelitian………………………………………….……..24

3.2 Metoda Pengumpulan Data………………………………………….……24

3.3 Jenis dan Sumber Data……………………………………………………25

3.4 Metoda Analisis Data……………………………………………………..25

3.5 Kondisi Perusahaan……………………………………………………….26

3.5.1 Gambaran Umum Perusahaan……………………………………...26

3.5.2 Visi dan Misi Perusahaan…………………………………………..26

3.5.3 Struktur Organisasi Perusahaan………………………………...….26

ix

3.6 Laporan Keuangan Perusahaan…………………………………………...29

3.6.1 Laporan Keuangan Komersial…………………………………..….29

3.6.2 Laporan Fiskal…………………………………………………..….31

3.6.3 Kebijakan Akuntansi Perusahaan……………………………….….31

BAB IV ANALISA DAN EVALUASI

4.1 Laporan Keuangan Perusahaan…………………………………………...35

4.2 Rekonsiliasi Fiskal………………………………………………………...47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan……………………………………………………………..…49

5.2 Saran……………………………………………………………………....50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Daftar Nominatif Biaya Entertainment dan Sejenisnya

2. Surat Keterangan Penelitian Perusahaan

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan Negara merupakan tulang punggung pelaksanaan kegiatan

pemerintahan, terutama untuk mencapai kemandirian dan keberlangsungan dalam

membiayai pengeluaran yang semakin waktu semakin bertambah besar. Untuk

membiayai pengeluaran tersebut, diperlukan peneriman Negara baik dari

penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak. Penerimaan sektor pajak dari

tahun ke tahun diharapkan akan selalu meningkat seiring dengan perkembangan

dan kemajuan pembangunan di segala bidang. Sementara itu selain penerimaan

pajak, seperti yang telah disinggung di atas, pendapatan Negara juga berasal dari

penerimaan bukan pajak yang antara lain:

• Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam seperti minyak dan gas

• Penerimaan dari Badan Layanan Umum

• Pengelolaan Kekayaan Negara

• Pembagian laba BUMN

• Hibah

• Penerimaan bukan pajak lain-lain.

Andalan pemerintah sekarang ini dalam penerimaan Negara adalah dari sektor

perpajakan, yang mana ini bisa dilihat dari APBN sekitar 70% penerimaan

Negara berasal dari sektor perpajakan. Begitu besarnya peranan sektor perpajakan

dalam mendukung penerimaan Negara, maka dibutuhkan kesadaran seluruh

lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan

bernegara. Tabel dibawah ini menunjukan statistik penerimaan pajak dan bea

cukai (dalam milyaran Rupiah) sejak tahun 2006.

2

Jenis Penerimaan

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah APBN APBN

Diaudit Diaudit Diaudit Diaudit Diaudit

Perubahan Penerimaan Pajak Domestik

395,971.5

470,051.9

622,358.7

601,251.7

720,764.5 831,745.3 963,793.8

Pajak Penghasilan

208,833.1

238,431.0

327,497.7

317,615.0

362,219.0 431,977.0 510,329.7

Pajak Pertambahan Nilai

123,035.9

154,526.8

209,647.4

193,067.5

262,963.0 298,441.4 335,248.9 Pajak Bumi dan Bangunan

20,858.5

23,723.5

25,354.3

24,270.2

25,319.2 29,057.7 29,687.5

BPHTB

3,184.5

5,953.4

5,573.1

6,464.5

7,155.5 - -

Cukai (Excises)

37,772.1

44,679.5

51,251.8

56,718.5

59,265.9 68,075.1 83,266.6

Lain-lain

2,287.4

2,737.7

3,034.4

3,116.0

3,841.9 4,193.8 5,261.0 Pajak Perdaganan International

13,231.5

20,936.8

36,342.1

18,670.5

22,561.4 46,939.9 47,944.1

Bea Impor

12,140.4

16,699.4

22,763.8

18,105.5

17,106.8 21,500.8 24,737.9

Bea Ekspor

1,091.1

4,237.4

13,578.3

565.0

5,454.6 25,439.1 23,206.2 Jumlah Penerimaan Pajak

409,203.0

490,988.7

658,700.8

619,922.2

743,325.9 878,685.2 1,011,737.9

Jumlah Penerimaan dan Hibah

637,987.2

707,806.1

981,609.4

848,763.0

992,398.8 1,169,914.6 1,344,476.9

Kontribusi Pajak 64.1% 69.4% 67.1% 73.0% 74.9% 75.1% 75.3% (sumber: Data diolah dari website Kementrian Keuangan Republik Indonesia)

Berdasarkan tabel diatas, jelas terlihat bahwa kontribusi pajak dan bea cukai yang

semakin meningkat dalam pembiayaan Negara dan Pemerintahan. Untuk itu,

semua masyarakat semestinya memahami perpajakan.

Namun bagi perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan salah satu

beban utama yang akan mengurangi laba bersih maka wajar jika tidak satupun

perusahaan atau badan usaha yang dengan senang hati dan suka rela membayar

pajak. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari

penggelapan pajak (tax evation) atau dengan penghindaran pajak (tax avoidance).

Penggelapan pajak merupakan cara meminimalisasi atau menghapus sama sekali

utang pajak yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan,

yang diantaranya:

• Melaporkan penjualan lebih kecil dari data sebenarnya.

• Menggelembungkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya fiktif.

• Melakukan transaksi ekspor fiktif.

3

• Memalsukan dokumen perusahaan.

• Melakukan pembayaran dividen secara diam-diam.

Upaya minimalisasi dengan cara ini, selain tidak sejalan dengan prinsip

manajemen dan etika bisnis, juga melanggar hukum pidana yang mana sanksinya

bisa berupa sanksi administrasi dan bisa berupa hukuman penjara.

Sedangkan penghindaran pajak (tax avoidance), walaupun masih

mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang

jelas berbeda disini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih

dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

Perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan

konsekuensi potensi pajaknya, yang penekanannya kepada pengendalian setiap

transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana

pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke

pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance)

dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang merupakan tindak pidana

fiskal yang tidak akan ditoleransi (Mohammad Zain.,2008).

Berdasarkan uraian diatas tentang pentingnya perencanaan pajak (tax

planning) bagi pemenuhan kewajiban perpajakan suatu perusahaan dan

penghematan pengeluaran biaya pajak bagi operasional perusahaan, maka penulis

ingin meneliti tentang penerapan perencanaan pajak sebagai upaya penghematan

pajak pada PT. Megatama Spring.

1.2 Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka

dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perencanaan pajak (tax planning) yang baik dan

benar sehingga dapat menghemat pembayaran pajak.

4

2. Bagaimana perusahaan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan

dengan menggunakan perencanaan pajak (tax planning) secara lengkap

sesuai dengan Undang-undang Perpajakan,

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini maka peneliti akan

menggunakan batasan masalah yang diantaranya:

1. Di dalam penelitian ini, perencanaan pajak yang akan di bahas adalah

suatu perencanaan yang dikaitkan dengan pemilihan biaya-biaya yang bisa

menjadi pengurang (deductible).

2. Peneliti akan menganalisa laporan keuangan dan laporan pajak tahun 2011.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah

dijabarkan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak (tax planning) yang baik

dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga dapat menghemat

pembayaran pajak.

2. Untuk memberitahukan kepada masyarakat dalam hal ini wajib pajak

(WP) bahwa perencanaan pajak (tax planning) yang baik dan benar bisa

dijadikan sebagai upaya dalam melakukan penghematan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang ditetapkan, manfaat yang ingin dicapai dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, pembahasan perencanaan pajak ini diharapkan dapat

memberikan acuan pelaksanaan yang baik dan benar sesuai dengan

legalitas Undang-undang perpajakan.

5

2. Pembahasan perencanaan pajak ini diharapkan memberi kemudahan

kepada fiskus dalam melakukan pemeriksaan perencanaan pajak yang

dibuat oleh wajib pajak.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini maka perlu adanya

penyusunan yang sistematis. Adapun sistematika pembahasaanya dalam skripsi

ini terdiri dari lima bab dan didalam tiap bab terbagi dalam sub-sub bab. Adapun

rincian masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah

dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan literatur yang berkaitan dan

menjadi acuan dalam pembahasan materi penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN DAN KONDISI PERUSAHAAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, metoda penelitian,

teknik pengumpulan data dan juga sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi

perusahaan dan laporan keuangan perusahaan serta kebijakan akuntansi

perusahaan.

BAB IV ANALISA DAN EVALUASI

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang analisa dan evaluasi dari peneliti

dengan membandingkan antara kondisi yang ada diperusahaan dengan teori yang

berkaitan.

6

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang dapat penulis

berikan kepada perusahan tempat penulis melakukan penelitian.

7

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang

sehingga dapat dipaksaan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung

Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya

produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum

(Wikipedia). Adapun definisi pajak secara resmi yang dimuat dalam Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-

undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(disingkat “UU KUP”) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri.

Pada umumnya dikenal dua macam fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi budgetair (pendanaan)

Fungsi budgetair disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu

pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana ke kas Negara

secara optimal berdasarkan undang undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi regulair (mengatur)

Fungsi regulair disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan

sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar

bidang keuangan. Disebut juga fungsi tambahan karena hanya sebagai

8

fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan

penerimaan dana bagi pemerintah.

2.1.3 Sistem Perpajakan

Terdapat tiga unsur pokok pemungutan pajak yang harus saling terkait satu

sama lainnya. Kesuksesan pelaksanaan administrasi perpajakan tergantung pada

keharmonisan ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut adalah:

1. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan merupakan pemilihan unsur-unsur dari berbagai

alternatif perpajakan yang tersedia terhadap tujuan yang akan dicapai.

Pemilihan unsur-unsur tersebut berhubungan dengan siapa yang akan

dikenakan pajak (subjek pajak), apa yang akan dikenakan pajak (objek

pajak), cara perhitungan dan prosedur pajak.

2. Undang-undang Pajak

Dari berbagai kebijakan perpajakan tersebut diatas untuk dapat

memberikan kepastian hukum tentang pemungutan pajak harus

dirumuskan dalam suatu peraturan formal yang disebut dengan undang-

undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Undang-undang yang

baik harus mudah dimengerti dan mudah dipahami sehingga tidak

menyusahkan pembuat dan pemakai undang-undang itu sendiri.

3. Administrasi Perpajakan

Administrasi pajak merupakan instrument untuk mengoperasionalkan

kebijakan perpajakan dan hukum perpajakan yang berlaku. Administrasi

pajak merupakan kunci bagi berhasilnya kebijakan perpajakan. Admistrasi

perpajakan merupakan prosedur atau tata cara yang lebih rinci dan teknis

yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam undang-

undang. Misalnya, bagaimana prosedur mendaftar sebagai WP, prosedur

mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan.

9

2.1.4 Jenis-jenis Pajak

Dalam penjelasan berbagai literature ilmu keuangan Negara dan pengantar

ilmu hukum pajak terdapat perbedaan atau penggolongan pajak serta jenis-jenis

pajak. Perbedaan pembagian atau penggolongan tersebut didasarkan pada suatu

kriteria, seperti siapa yang membayar pajak. Apakah beban pajak dapat di

limpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat

pada pajak yang bersangkutan. Berikut ini adalah pembagian jenis pajak

berdasarkan kriteria di atas:

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat

dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib

pajak yang bersangkutan, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat

dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang waktu pengenaannya yang pertama

diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui barulah

menentukan objeknya, contoh WP adalah PPh.

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama

diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah

menentukan subjeknya, contohnya adalah PPN dan PBB

3. Menurut Lembaga Institusi Pemungutan

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang di administrasikan pemerintah pusat dalam

hal ini adalah Kementerian Keuangan yakni Direktorat Jendral Pajak,

misalnya PPN dan PPh.

10

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang di administrasikan oleh pemerintah daerah.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat empat sistem pemungutan pajak menurut Mansyuri (2002) yaitu

sebagai berikut:

1. Official Assesment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana

wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang

berada pada pemungut atau aparatur pajak, dalam hal ini WP bersifat pasif,

menunggu ketetapan dari aparatur pajak, hutang baru timbul bila sudah

ada surat ketetapan pajak dari aparatur pajak.

2. Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang

untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada WP dalam sistem

ini, WP harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan

melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan

besarnya pajak terhitung kecuali WP menyalahi aturan.

3. Full Self Assesment System yaitu suatu sistem perpajakan dimana

wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh Wajib Pajak

itu sendiri dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terhutang.

4. Withholding System yaitu sistem pemungutan pajak dimana WP diberi

wewenang untuk menentukan objek pajak yang terkait dengan

transaksinya dengan pihak lain dan menentukan besarnya pajak yang harus

dipotong atau dipungutnya sesuai dengan objek pajak tersebut serta

menyetorkan dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah self assessment

system yang mengharuskan WP untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor

dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dalam hal ini WP dianggap paling

11

tahu mengenai besarnya pajak yang terhutang karena WP tentu lebih memahami

penghasilanya sendiri.

2.2 Perencanaan Pajak

2.2.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (tax planning) adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh

wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat

pengeluaran/beban pajak yang minimal. Secara teoritis, tax planning sebagai

effective tax planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan

pajak (tax saving) melalui prosedur penghindaran pajak (tax avoidance) secara

sistematis sesuai ketentuan UU perpajakan (Hoffman, 1961).

Perencanaan pajak mencakup pemahaman dan implementasi dari berbagai

strategi yang dapat meminimalisasi jumlah beban pajak dalam beberapa periode

(Karayan, 2002). Perencanaan pajak yang baik dapat menjadi sumber penyediaan

modal kerja perusahaan. Berikut ini ruang lingkup perencanaan pajak.

1. Upaya legal untuk menghemat beban pajak dengan memanfaatkan hal-hal yang

belum diatur dalam peraturan perpajakan (loopholes) dengan berbagai metoda

berikut ini:

a. Maximizing tax deductable: upaya membebankan biaya-biaya usaha, baik

yang dikeluarkan secara tunai maupun dalam bentuk non tunai semaksimal

mungkin yang diperbolehkan Undang-undang.

b. Legal standing of corporate entity: Mencari bentuk usaha yang tepat,

seperti CV/Fa atau PT, dengan tujuan menghemat pajak.

c. Melakukan konglomerasi usaha: berupaya penyatuan bentuk usaha secara

vertikal dan horizontal.

d. Memecah satu unit usaha menjadi beberapa perusahaan.

e. Tax deffered income: menunda pengakuan penghasilan.

12

2. Mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sehingga utang

pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainya, dalam posisi

sehemat mungkin sesuai ketentuan Undang-undang pajak.

3. Mendeteksi cacat teoritis dari ketentuan Undang-undang pajak untuk

menemukan cara penghindaran pajak yang dapat menghemat pembayaran

pajak.

2.2.2 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (tax

planning) umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu sebagai berikut:

a. Kebijakan perpajakan (tax policy)

Tax policy merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam

system perpajakan. Dari berbagai aspek tax policy terdapat faktor-faktor yang

mendorong dilakukannya tax planning, yaitu pajak apa yang akan dipungut, siapa

yang akan dijadikan subjek pajak, apa yang merupakan objek pajak, berapa

besarnya tarif pajak dan bagaimana prosedurnya.

b. Undang-undang perpajakan (tax law)

Dalam pelaksanaannya, Undang-undang selalu diikuti dengan ketentuan-

ketentuan lain, termasuk Undang-undang perpajakan yang diikuti oleh Peraturan

Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan

Dirjen Pajak. Dengan banyaknya ketentuan tersebut, membuka celah bagi wajib

pajak untuk menganalisis kesempatan guna perencanaan pajak yang baik.

c. Administrasi perpajakan (tax administration)

Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi

perpajakan secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan

perencanaan pajak yang baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun

pidana karena perbedaan penafsiran antara fiskus dan wajib pajak, luasnya aturan

perpajakan dan sistem informasi yang belum efektif.

13

2.2.3 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka

rencana itu seharusnya dilakukan melalui urutan tahap-tahap berikut ini:

1. Menganalisa informasi yang ada

Pada tahap ini perencanaan pajak harus menganalisis dan mempertimbangkan

semua aspek yang mungkin terlibat dalam perencanaan pajak. Pertimbangan ini

menimbang segala kemungkinan keberhasilan maupun kegagalan dalam

pelaksanaan perencanaan pajak. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain:

a. Fakta yang relevan. Dalam era globalisasi serta tingkat persaingan yang

semakin ketat maka seseorang manajer pajak dalam merencanakan pajak

untuk suatu organisasi dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang

dihadapi baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu mengamati

perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan

secara tepat, menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi yang

mempunyai dampak perpajakan.

b. Faktor-faktor pajak. Dalam melakukan pembuatan perencanaan pajak perlu

diperhatikan faktor-faktor pajak dari suatu negara untuk menjamin

berhasilnya suatu perencanaan pajak.

2. Membuat satu model atau lebih rencana pajak

Model diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perhitungan

perencanaan pajak. Sebaiknya model dibuatkan lebih dari satu agar dapat

dibandingkan dan lebih dapat terukur keuntungan dan kerugiannya. Sehingga

perencana pajak dapat memilih alternatif-alternatif yang tersedia.

3. Evaluasi perencanaan pajak

Mengevaluasi dengan analisa keuangan suatu perencanaan pajak misalnya

bagaimana perencanaan pajak mempengaruhi beban pajak, laba kotor atau

pengeluaran lain jika alternatif-alternatif dipilih atau dijalankan.

14

4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali

Dari berbagai alternatif yang telah dibuat, perencana pajak harus melihat potensi

kerugian atau potensi keuntungan yang akan diperoleh. Keputusan untuk

menjatuhkan pilihan satu alternatif kadang membawa kondisi pada potensi

kerugian yang akan diperoleh. Tugas dari perencana pajak adalah meminimalkan

potensi kerugian tersebut.

5. Memutakhirkan rencana pajak

Suatu undang-undang seringkali mengalami perubahan demikian pula dengan

undang-undang perpajakan. Perubahan ini akan membawa dampak bagi perencana

pajak secara keseluruhan. Tugas dari perencana pajak untuk melihat kembali

rancangan yang telah dibuat untuk menyesuaikan dengan perubahan undang-

undang tersebut.

2.3 Peraturan Perpajakan Di Indonesia

2.3.1 Penghasilan

Menurut Undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan

(UU PPh Tahun 2008) pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan (3) bahwa jenis penghasilan

adalah:

1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh.

b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

15

c) Laba usaha.

d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang.

g) Dividen.

h) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

k) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.

l) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

m) Premi asuransi.

n) Iuran anggota.

o) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.

p) Imbalan bunga.

q) Surplus Bank Indonesia.

(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya.

b) Penghasilan berupa hadiah undian.

c) Penghasilan dari transaksi saham yang diperdagangkan di bursa.

d) Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan.

16

(3) Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

a. Bantuan, sumbangan, zakat dan hibah.

b. Warisan.

c. Harta termasuk setoran tunai.

d. Natura dan kenikmatan.

e. Penggantian asuransi.

f. Dividen dengan syarat saham yang dimiliki paling rendah 25%.

g. Iuran pensiun.

h. Beasiswa.

i. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba.

j. Bantuan atau santunan.

2.3.2 Biaya

Menurut Undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan

(UU PPh Tahun 2008) pasal 6 ayat (1) bahwa biaya yang dapat menjadi

pengurang pajak adalah sebagai berikut:

1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk

usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan

usaha, antara lain:

1) Biaya pembelian bahan.

2) Upah, gaji, honorarium, bonus dan gratifikasi.

17

3) Bunga, sewa, dan royalty.

4) Biaya perjalanan.

5) Biaya pengolahan limbah.

6) Premi asuransi.

7) Biaya promosi.

8) Biaya administrasi.

9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan.

b) Penyusutan.

c) Iuran kepada dana pensiun.

d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta.

e) Kerugian selisih kurs mata uang asing.

f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan.

g) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.

h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

i) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional.

j) Biaya pembangunan infrastruktur sosial.

k) Sumbangan fasilitas pendidikan.

l) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.

Biaya yang tidak dapat dikurangkan sesuai dengan pasal 9 ayat (1) dan (2)

adalah sebagai berikut:

1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam

negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

18

a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen.

b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi.

c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.

d) Premi asuransi.

e) Natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman.

f) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan ke pemegang saham.

g) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan.

h) Pajak Penghasilan.

i) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi.

j) Sanksi administrasi berupa bunga, denda.

2.3.3 Tarif Pajak

Tarif pajak yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang No.36 Tahun

2008 tentang pajak penghasilan (UU PPh Tahun 2008) pasal 17 ayat (1) atas

penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

Lapisan penghasilan kena pajak Tarif pajak Sampai dengan Rp 50,000,000,- 5% Di atas Rp 50,000,000,- s.d Rp 250,000,000,- 15% Di atas Rp 250,000,000,- s.d Rp 500,000,000,- 25% Di atas Rp 500,000,000,- 30%

Sedangkan untuk wajib pajak badan dalam negeri untuk tahun dimulai 2010

adalah sebesar 25%.

19

2.4 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

2.4.1 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dengan Fiskal

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi

komersial dan fiskal sehingga menimbulkan perbedaan dalam menghitung

besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan

kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar

akuntansi yaitu perbandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait

(matching cost against revenue), sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya

adalah penerimaan Negara. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, WP harus

mengacu pada peraturan perpajakan,sehingga laporan keuangan komersial yang

dibuat berdasarkan SAK harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih

dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Laporan keuangan komersial Koreksi fiskal Laporan keuangan fiskal

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal

dapat dikelompkokan menjadi dua yaitu:

1. Perbedaan tetap (permanent differences) adalah perbedaan yang terjadi

karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan

perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi dikemudian hari.

Perbedaaan permanen dapat positif apabila ada laba akuntansi yang tidak

diakui oleh ketentuan perpajakan sedangkan untuk perbedaaan permanen

positif adalah ada penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

2. Perbedaan waktu (timing differences) adalah perbedaan yang bersifat

sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan

dan beban antara peraturan perpajakan dan SAK. Perbedaan waktu dapat

dibagi menjadi dua yaitu perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu

negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban

akuntansi lebih cepat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan

penghasilan untuk pajak lebih cepat dari pada pengakuan penghasilan

20

untuk tujuan akuntansi. Sedangkan untuk perbedaan waktu negatif adalah

kebalikanya.

2.5 Penerapan Perencanaan Pajak

Dalam penerapan perencanaan pajak (tax planning) perusahaan dapat

melakukanya dengan cara memaksimalkan biaya-biaya fiskal (deductible) dan

meminimalkan biaya yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang (non

deductible) yang diantaranya sebagai berikut:

1. Biaya pajak PPh 21

Dalam perhitungan PPh pasal 21 ada 3 metoda yang dapat dipakai yaitu:

a. Gross method

Merupakan metoda pemotongan pajak dimana karyawan menanggung

sendiri jumlah pajak penghasilannya.

b. Net method

Merupakan metoda pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung

pajak karyawannya.

c. Gross-Up method

Merupakan metoda pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan

tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang

akan dipotong dari karyawan. Metoda ini diformulasikan untuk

menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak

yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya. Dan biaya ini

merupakan pengurang (deductible).

21

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Metoda Gross Net Gross-Up Penghasilan 1 tahun

Gaji 120,000,000 120,000,000 120,000,000 Tunjangan 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Tunjangan Pajak - - 23,301,250

Jumlah 140,000,000 140,000,000 163,301,250 Pengurangan

Biaya jabatan (1,296,000) (1,296,000) (1,296,000) Iuran pensiun (600,000) (600,000) (600,000) Jumlah (1,896,000) (1,896,000) (1,896,000) Penghasilan netto 138,104,000 138,104,000 161,405,250 PTKP (K/0) 13,200,000 13,200,000 13,200,000 PKP 124,904,000 124,904,000 148,205,250 Pajak terutang 17,476,000 17,476,000 23,301,250

Diterima karyawan 121,924,000 139,400,000 139,400,000 Dikeluarkan Perusahan 140,000,000 157,476,000 163,301,250

Sumber data: Indonesia tax consultant

2. Biaya pajak atas penjualan tanah dan bangunan.

Sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 perubahan ketiga atas UU No.8

Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak

penjualan atas barang mewah pasal 16D bahwa PPN dikenakan atas

penyerahan seluruh aktiva, kecuali atas penyerahan aktiva yang tidak

berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, serta penyerahan aktiva

berupa sedan dan station wagon.

3. Biaya jamuan (entertainment)

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-27/PJ.22/1986

tentang biaya entertainment dan sejenisnya bahwa biaya jamuan

(entertainment) atau sejenisnya yang digunakan untuk mendapatkan,

menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan

dari penghasilan bruto dengan syarat melampirkan daftar nominatif pada

Surat Pemberitahuan Tahunan. Daftar nominatif tersebut berisi:

22

a. Nomor urut

b. Tanggal entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.

c. - Nama tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.

- Alamat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.

- Jenis entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.

- Jumlah (Rp) entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.

d. Relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya sesuai

dengan nomor urut tersebut diatas berisi:

- Nama

- Posisi

- Nama perusahaan

- Jenis usaha

4. Biaya perjalanan dinas

Menurut Indonesia Tax Consultant biaya perjalanan dinas biasanya

terdiri dari tiga komponen yaitu biaya transportasi, akomodasi dan uang

saku.

a. Biaya transportasi adalah pengeluaran untuk membiayai transportasi

sampai ketempat tujuan, dapat diberikan dalam bentuk tiket atau tunai.

b. Akomodasi adalah pengeluaran untuk membiayai penginapan selama

perjalanan dinas, dapat diberikan dalam bentuk tunai atau voucher

hotel yang sudah dibooking di lokasi serta pengeluaran untuk biaya

hidup selama perjalanan dinas, seperti makan, laundry dan

sebagainya.

c. Uang saku merupakan insentif atau cadangan dana bagi karyawan

selama perjalanan dinas.

Ada dua kebijakan dalam biaya perjalanan dinas yaitu diberikan secara

lumpsum atau reimbursement. Kedua kebijakan tersebut sama-sama

deductible tetapi jumlahnya sangat berbeda. Lumpsum semua biaya

menjadi deductible, sedangkan reimbursement hanya uang saku saja yang

deductible, tapi dengan syarat:

23

- Tidak ada mark up dan atau mark down.

- Bukti asli diserahkan kepada karyawan.

- Usahakan atas nama perusahaan, jika tidak bisa maka dapat

menggunakan metoda qq. Misalnya Agus Wijatmoko qq PT.

Megatama Spring. Persyaratan tersebut memang tidak diatur dalam

ketentuan perpajakan yang ada, namun syarat tersebut merupakan

konsekuensi logis dari reimbursement yang hanya merupakan

pengeluaran lebih dahulu untuk kemudian dimintakan ganti.

24

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN DAN

KONDISI PERUSAHAAN

3.1 Objek dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Megatama Spring yang begerak di bidang

industri komponen kendaraan bermotor roda dua, empat atau lebih yang berlokasi

di Cikarang Industrial Estate, Jababeka Tahap II Jl.Cikarang-lemahabang Blok TT

No.7-8 Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi 17550.

Jenis penelitian yang akan dipakai adalah penelitian deskriptif kualitatif studi

kasus. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara

membuat deskripsi permasalahan yang telah di identifikasi.

3.2 Metoda Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metoda

pengambilan data sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, untuk memperoleh landasan teori mengenai

perencanaan pajak (tax planning) dan penerapanya melalui literatur-

literatur, Undang-undang perpajakan, laporan-laporan, makalah-makalah,

seminar, jurnal-jurnal, artikel majalah, dan surat kabar yang berhubungan

dengan permasalahan yang ada serta berguna bagi penyusunan hasil

penelitian ini.

2. Studi lapangan, untuk mendapatkan data dari perusahaan melalui

wawancara dengan pejabat perusahaan yang berwenang dan melalui

observasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan

perusahaan, struktur organisasi, laporan keuangan perusahaan dan laporan

pajak perusahaan.

3. Analisis, untuk membandingkan antara keadaan di perusahaan dari studi

kepustakaan, studi lapangan dengan landasan teori, kemudian dari hasil

25

perbandingan tersebut, ditarik kesimpulan dan diberikan saran-saran untuk

perbaikan-perbaikan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Data primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil wawancara

yang dilakukan penulis dengan pihak-pihak yang mengetahui tentang

ketentuan peraturan perpajakan dan perencanaan pajak seperti pegawai

kantor pajak dan konsultan pajak.

2. Data sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu peraturan

perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku, laporan keuangan

yang telah diaudit dan laporan perpajakan.

3.4 Metoda Analisis Data

Metoda analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda

penelitian deskriptif kualitatif tanpa mengunakan analisa statistik. Adapun

langkah-langkahnya yaitu:

a. Pengumpulan data yang diperlukan yaitu laporan keuangan komersial

2011, laporan fiskal tahun 2011 dan kebijakan-kebijakan perusahaan.

b. Evaluasi terhadap koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan dengan

memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan terkait

dengan perpajakan.

c. Membuat perencanaan pajak terhadap biaya-biaya operasional dan biaya-

biaya umum dan administarsi perusahaan dengan cara memaksimalkan

biaya yang diperkenankan sebagai pengurang (deductible).

26

3.5 Kondisi Perusahaan

3.5.1 Gambaran Umum Perusahaan.

PT. Megatama Spring berdiri pada tanggal 01 agustus 1997 di Cikarang

Industrial Estate, Jababeka Tahap II Jl.Cikarang-lemahabang Blok TT No.7-8

Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi 17550 dengan

akta pendirian no.01 oleh notaris Wimphry Suwignjo.,SH di gresik dan akta

perubahan no.6 tanggal 18 Juni 2012 oleh notaris Siti Nurul Yuliami.,SH, M.Kn

di Sidoarjo. Perusahaan ini bergerak dibidang industri komponen kendaraan

bermotor roda dua, empat atau lebih yang berupa spring automotive untuk shock

abasorber.

3.5.2 Visi dan Misi Perusahaan

• Visi : Dengan pengembangan sumber daya manusia dan teknologi,

mampu berkompetisi dan menjadi yang terbaik dalam persaingan global.

• Misi : Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami, dengan

menghasilkan produk dengan kualitas terbaik dan harga bersaing.

• Motto : We serve for best quality.

3.5.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Megatama Spring dipimpin oleh

seorang direktur yang bertanggung jawab langsung kepada komisaris, dan direktur

membawahi:

a. Factory Manager membawahi:

1. Personalia & general affair dept. head

2. Maintenance dept. head

3. Procurement dept. head

27

4. Production dept. head

5. Engineering & QMS dept. head

6. PPIC dept. head

7. Marketing dept. head

b. Accounting & Finance dept. head membawahi:

1. Accounting staff

2. Finance staff

Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat bagan struktur organisasi berikut

ini:

28

29

3.6 Laporan Keuangan Perusahaan

3.6.1 Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan yang disajikan berikut ini adalah laporan keuangan

perusahaan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdiri dari

laporan laba/rugi, neraca untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011.

PT. Megatama Spring

Laporan Laba/Rugi

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011

Pendapatan Usaha Bersih 58,138,695,638 Beban Pokok Penjualan 51,318,037,113 Laba Kotor 6,820,658,525 Beban Usaha 2,443,228,776 Laba Usaha 4,377,429,749 Pendapatan (Beban) Lain-lain

Rugi selisih kurs (1,745,035,050) Biaya bunga (713,829,070) Biaya administrasi bank (157,608,616) Jasa giro 25,499,243 Lain-lain bersih (19,881)

Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih (2,590,993,374) Laba Sebelum Pajak Penghasilan 1,786,436,375 Pajak Penghasilan (564,222,000) Laba Bersih 1,222,214,375

30

PT. Megatama Spring

Neraca


Aset Aset Lancar

Kas dan setara kas 4,557,883,991 Piutang usaha 4,959,090,906 Piutang lain-lain 146,100,000 Persediaan 12,181,690,731 Pajak dibayar dimuka 51,510,895

Jumlah Aset Lancar 21,896,276,523 Aset Tidak Lancar

Aset tetap setelah dikurangi penyusutan Rp 16,054,061,530 18,917,358,691 Aset lain-lain 104,689,700

Jumlah Aset Tidak Lancar 19,022,048,391 Jumlah Aset 40,918,324,914 Kewajiban dan Ekuitas Kewajiban Jangka Pendek

Hutang bank 5,301,184,985 Hutang usaha 18,308,504,008 Hutang pajak 183,872,644 Hutang bank jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun 285,750,000

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 24,079,311,637 Kewajiban Jangka Panjang

Hutang bank jangka panjang setelah dikurangi yang jatuh tempo dalam satu tahun

833,437,500

Kewajiban imbalan pasca kerja 563,788,235 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 1,397,225,735 Jumlah Kewajiban 25,476,537,372 Ekuitas

Modal saham 8,000,000,000 Laba ditahan 7,441,787,542

Jumlah Ekuitas 15,441,787,542 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 40,918,324,914

31

3.6.2 Laporan Fiskal

Berikut ini adalah penyesuaian untuk merekonsiliasi laba komersial menjadi

laba fiskal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011

Laba komersial sebelum pajak penghasilan 1,786,436,375 Perbedaan permanen

Biaya pajak PPh 21 162,835,510 Biaya pajak lainya 178,751,001 Jamuan 44,343,975 Perjalanan dinas 53,226,710

Perbedaan waktu Imbalan karyawan 56,793,943

Pendapatan dikenakan pajak final Jasa giro (25,499,243)

Penghasilan Kena Pajak – Bersih 2,256,888,271 Penghasilan Kena Pajak - Pembulatan 2,256,888,000 Taksiran Pajak penghasilan

25 % x Rp 2,256,888,000 564,222,000 Taksiran hutang pajak 564,222,000

Pajak dibayar dimuka Pajak penghasilan 22 (340,386,470) Pajak penghasilan 25 (120,000,000)

Jumlah pajak dibayar dimuka (460,386,470) Jumlah PPh pasal 29 yang harus dibayar 103,835,530

3.6.3 Kebijakan Akuntansi Perusahaan

Dari hasil pengumpulan data di PT. Megatama Spring, penulis melihat beberapa kebijakan yang diantaranya:

1. Dasar penyusunan laporan keuangan

Perusahaan telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk menyusun laporan keuangan

yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2010. Oleh karena itu laporan

keuangan tahun 2011 disajikan berdasarkan SAK ETAP. Manajemen

Perusahaan berpendapat bahwa laporan keuangan tahun 2011, telah

disajikan sesuai SAK ETAP dan telah memenuhi semua persyaratannya.

2. Kas dan setara kas

32

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa

dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu

jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

3. Piutang usaha

Piutang usaha dibedakan menjadi piutang pihak yang mempunyai

hubungan istimewa dan piutang pihak ketiga. Piutang usaha disajikan

dalam bersih setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih

berdasarkan review individual masing-masing saldo piutang pada

akhir tahun.

4. Piutang lain-lain

Piutang lain-lain adalah piutang kepada karyawan dan perusahaan atas

pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan

5. Persediaan

Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata

(average method). Harga perolehan barang jadi terdiri dari biaya bahan

baku, tenaga kerja serta alokasi biaya overhead yang secara langsung

dapat dihubungkan dengan pembuatan produk, baik yang bersifat tetap

maupun variabel. Perusahaan tidak melakukan penyisihan kerugian untuk

persediaan usang dan rusak, dan atas persediaan yang usang dan rusak

tersebut akan dihapuskan dan dibebankan pada laporan laba rugi periode

berjalan.

6. Aktiva tetap

Aset tetap disajikan sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi

penyusutan dan akumulasi nilai. Tarif penyusutan aset tetap dihitung

dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method)

berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

• Bangunan dan prasarana 20 tahun

• Instalasi listrik 16 tahun

• Mesin dan peralatan pabrik 4 – 16 tahun

• Fasilitas pabrik 4 – 16 tahun

• Inventaris kantor 4 – 8 tahun

33

• Kendaraan 8 tahun

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan

laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa

manfaat aset atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang

dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan

standar kinerja, dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi

atau yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan,

laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun

berjalan.

7. Pengakuan pendapatan dan beban

Penjualan diakui dalam periode akuntansi ketika fakturnya dibuat dan

barang diserahkan pada pelanggan. Beban diakui pada saat terjadinya

(accrual basis).

8. Pajak penghasilan

Perusahaan megakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode

berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang

telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi

jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perusahaan harus mengakui

kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui adanya pajak

tangguhan.

9. Imbalan pasca kerja

Berdasarkan SAK ETAP mengenai “Imbalan Kerja” biaya imbalan pasca

masa kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13

tahun 2003 ditentukan dengan menggunakan metode aktuarial projected

unit credit. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan

atau beban apabila akumulasi bersih keuntungan atau kerugian aktuarial

yang belum diakui untuk setiap program pada akhir tahun pelaporan

sebelumnya melebihi jumlah 10% nilai kini dari kewajiban imbalan pasti

pada tanggal tersebut dan selama rata-rata masa kerja karyawan dengan

menggunakan metode garis lurus. Selanjutnya, biaya jasa lalu yang timbul

34

akibat perubahan kewajiban kerja dari program sebelumnya harus

diamortisasi sampai imbalan kerja tersebut telah menjadi hak karyawan.

10. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs

yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aset dan

kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah

berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal

tersebut, dan laba atau rugi kurs terjadi akui pada usaha tahun berjalan.

35

BAB IV

ANALISA DAN EVALUASI

4.1 Laporan Keuangan Perusahaan

PT. Megatama Spring

Laporan Laba/Rugi


Pendapatan Usaha Bersih 58,138,695,638 Beban Pokok Penjualan 51,318,037,113 Laba Kotor 6,820,658,525 Beban Usaha 2,443,228,776 Laba Usaha 4,377,429,749 Pendapatan (Beban) Lain-lain

Rugi selisih kurs (1,745,035,050) Biaya bunga (713,829,070) Biaya administrasi bank (157,608,616) Jasa giro 25,499,243 Lain-lain bersih (19,881)

Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih (2,590,993,374) Laba Sebelum Pajak Penghasilan 1,786,436,375 Pajak Penghasilan (564,222,000) Laba Bersih 1,222,214,375

Berikut ini adalah penyesuaian untuk merekonsiliasi laba komersial menjadi

laba fiskal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011.

Laba komersial sebelum pajak penghasilan 1,786,436,375 Perbedaan permanen

Biaya pajak PPh 21 162,835,510 Biaya pajak lainya 178,751,001 Jamuan 44,343,975 Perjalanan dinas 53,226,710

Perbedaan waktu Imbalan karyawan 56,793,943

Pendapatan dikenakan pajak final Jasa giro (25,499,243)

Penghasilan Kena Pajak – Bersih 2,256,888,271

36

Penghasilan Kena Pajak - Pembulatan 2,256,888,000 Taksiran Pajak penghasilan

25 % x Rp 2,256,888,000 564,222,000 Taksiran hutang pajak 564,222,000

Pajak dibayar dimuka Pajak penghasilan 22 (340,386,470) Pajak penghasilan 25 (120,000,000)

Jumlah pajak dibayar dimuka (460,386,470) Jumlah PPh pasal 29 yang harus dibayar 103,835,530

Dari laporan keuangan perusahaan tersebut, antara laporan laba/rugi

komersial dan fiskal terdapat perbedaan, yang mana perbedaan tersebut

dikarenakan adanya perbedaan tetap dan perbedaan waktu. Dengan adanya

perbedaan tersebut maka untuk laba sebelum pajak yang di hitung berdasarkan

standar akuntansi perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal terhadap biaya-biaya yang

tidak diperbolehkan sebagai pengurang (non deductible).

Dari data perusahaan tersebut dapat dilihat dari laba sebelum pajak menurut

laporan keuangan komersial adalah sebesar Rp 1,786,436,375,-. Sementara untuk

laba sebelum pajak setelah koreksi fiskal adalah sebesar Rp 2,256,888,271,-. Jadi

terdapat koreksi fiskal sebesar Rp 470,451,896,-. Koreksi fiskal tersebut terdiri

dari beberapa biaya yang diantaranya adalah biaya PPh pasal 21 sebesar Rp

162,835,510,-, biaya pajak PPN atas penjualan tanah dan bangunan sebesar Rp

178,751,001,-, biaya untuk jamuan sebesar Rp 44,343,975,- dan biaya perjalanan

dinas sebesar Rp 53,226,710,-.

Berikut ini adalah analisa dan evaluasi untuk biaya-biaya perusahaan yang

dilakukan koreksi fiskal dalam laporan keuangan perusahaan:

1. Biaya PPh pasal 21

Total penghasilan seluruh karyawan yang berjumlah 150 orang pada tahun

2011 yang dikeluarkan oleh perusahaan yang masuk kedalam komponen biaya

PPh pasal 21 adalah sebesar Rp 5,421,461,079,- yang mana biaya ini terdiri dari:

a. gaji karyawan sebesar Rp 4,433,417,869,-

37

b. tunjangan jamsostek sebesar Rp 111,056,970,-

c. tunjangan kesehatan sebesar Rp 290,935,240,-

d. tunjangan hari raya (THR) dan bonus sebesar Rp 586,051,000,-

Dari penghasilan yang diterima karyawan tersebut perusahaan membayar biaya

PPh pasal 21 sebesar Rp 162,835,510,- yang mana biaya ini ditanggung oleh

perusahaan sehingga karyawan menerima penuh tanpa di potong pajaknya.

Dengan demikian maka metoda dalam penghitungan PPh pasal 21 perusahaan

menggunakan metoda perhitungan net method.

Pada dasarnya penghitungan PPh 21 terdapat 3 metoda yang dapat dipakai

yang diataranya adalah

a. Gross method : merupakan metoda pemotongan pajak dimana karyawan

menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

b. Net method : merupakan metoda pemotongan pajak dimana perusahaan

menanggung pajak karyawannya

c. Gross-Up method : merupakan metoda pemotongan pajak dimana

perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar

dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Metoda ini

diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar

dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

Dan biaya ini merupakan pengurang (deductible).

38

Berikut ini adalah perbandingan perhitungan PPh pasal 21 jika dihitung

berdasarkan ketiga metoda tesebut:

Metoda Gross Net Gross-Up Penghasilan Setahun

Gaji 4,433,417,869 4,433,417,869 4,433,417,869 Tunjangan Jamsostek 111,056,970 111,056,970 111,056,970 Tunjangan Kesehatan 290,935,240 290,935,240 290,935,240 THR & Bonus 586,051,000 586,051,000 586,051,000 Tunjangan Pajak PPh 21 - - 176,683,432

Jumlah 5,421,461,079 5,421,461,079 5,598,144,511 Pengurangan

Biaya jabatan (271,073,054) (271,073,054) (271,073,054) Iuran pensiun (24,956,622) (24,956,622) (24,956,622) Penghasilan netto 5,125,431,403 5,125,431,403 5,302,114,835 PTKP (2,559,875,956) (2,559,875,956) (2,559,875,956) PKP 2,565,555,447 2,565,555,447 2,742,238,879 Pajak terutang 162,835,510 162,835,510 176,683,432

Dikeluarkan Perusahaan 5,421,461,079 5,584,296,589 5,598,144,511

Berdasarkan perbandingan perhitungan ketiga metoda tersebut sepertinya yang

terbaik untuk perusahaan adalah menggunakan gross method, sebab metoda

tersebut untuk biaya PPh pasal 21 dibebankan ke karyawan. Namun metoda ini

belum tentu bisa diterapkan di perusahaan karena:

1. Penghasilan yang diterima karyawan (take home pay) akan menjadi

berkurang karena dipotong biaya PPh pasal 21 yang harus dibayar ke

kas negara.

2. Selama ini untuk biaya PPh pasal 21 selalu dibayarkan oleh

perusahaan.

Dengan demikian maka metoda perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan

gross method akan sulit kemungkinannya untuk direalisasikan.

39

Dikarenakan perhitungan pajak PPh pasal 21 menggunakan net method, maka

biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp 162,835,510,- bukan

merupakan pengurang pajak (non deductible) dengan demikian maka untuk

perlakuan perpajakannya ini menjadi koreksi fiskal.

Jika perusahaan untuk perhitungan PPh pasal 21 meggunakan metoda gross-

up yang mana biaya PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan ke karyawan,

maka biaya ini menjadi pengurang pajak (deductible) sehingga tidak menjadi

koreksi fiskal. Perbandingan jumlah penghasilan yang diterima karyawan (take

home pay) antara perhitungan PPh pasal 21 menggunakan net method dan gross-

up method adalah sama. Namun jika menggunakan gross-up method perusahaan

akan membayar lebih besar untuk biaya PPh pasal 21 sebesar Rp.13,847,922,-

dikarenakan biaya PPh pasal 21 yang dibayar perusahaan dimasukan kedalam

komponen gaji yang diberikan dalam bentuk tunjangan PPh pasal 21. Walaupun

untuk biaya PPh pasal 21 yang dibayar perusahaan meningkat namun biaya ini

merupakan biaya yang dapat dikurangkan (deductible) sehingga tidak menjadi

koreksi fiskal. Perhitungan biaya PPh pasal 21 dengan menggunakan gross up

method bisa menghemat pembayaran pajak sepanjang penghasilan karyawan yang

bersangkutan masuk kedalam range dimana tarif pajaknya masih dibawah tarif

PPh Badan.

Jika perusahaan menggunakan metoda gross-up dalam melakukan

perhitungan PPh pasal 21 maka bisa dilihat perbandingan antara laporan laba/rugi

dan rekonsiliasi fiskalnya adalah sebagai berikut:

Sebelum Sesudah Pendapatan Usaha Bersih 58,138,695,638 58,138,695,638 Beban Pokok Penjualan

Biaya Tenaga Kerja (5,421,461,079) (5,598,144,511) Biaya Non Tenaga Kerja (45,896,576,034) (45,896,576,034)

Total Beban Pokok Penjualan (51,318,037,113) (51,494,720,545) Laba Kotor 6,820,658,525 6,643,975,093 Beban Usaha (2,443,228,776) (2,280,393,266) Laba Usaha 4,377,429,749 4,363,581,827

40

Pendapatan (Beban) Lain-lain (2,590,993,374) (2,590,993,374) Laba Sebelum Pajak Penghasilan 1,786,436,375 1,772,588,453 Pajak Penghasilan (564,222,000) (520,051,000) Laba Bersih 1,222,214,375 1,252,537,453

Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba komersial menjadi laba fiskal adalah

sebagai berikut:

Sebelum Sesudah Laba komersial sebelum pajak penghasilan 1,786,436,375 1,772,588,453 Perbedaan permanen

Biaya pajak PPh 21 162,835,510 - Biaya pajak lainya 178,751,001 178,751,001 Jamuan 44,343,975 44,343,975 Perjalanan dinas 53,226,710 53,226,710

Perbedaan waktu Imbalan karyawan 56,793,943 56,793,943

Pendapatan dikenakan pajak final Jasa giro (25,499,243) (25,499,243)

Penghasilan Kena Pajak – Bersih 2,256,888,271 2,080,204,839 Penghasilan Kena Pajak - Pembulatan 2,256,888,000 2,080,204,000 Taksiran Pajak penghasilan

25 % x Rp 2,256,888,000 564,222,000 - 25 % x Rp 2,080,204,000 - 520,051,000 Taksiran hutang pajak 564,222,000 520,051,000

Pajak dibayar dimuka Pajak penghasilan 22 (340,386,470) (340,386,470) Pajak penghasilan 25 (120,000,000) (120,000,000)

Jumlah pajak dibayar dimuka (460,386,470) (460,386,470) Jumlah PPh 29 yang harus dibayar 103,835,530 59,664,530

2. Biaya pajak lainya

Pada tahun 2010 perusahaan melakukan penjualan atas tanah dan bangunan

yang mana tanah dan bangunan tersebut merupakan gudang yang digunakan untuk

menyimpan bahan baku oleh perusahaan, namun pada saat terjadinya transaksi

41

jual beli atas tanah dan bangunan tersebut, perusahaan tidak memungut Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) kepada pihak pembeli yang mana nilai transaksi jual

beli atas tanah dan bangunan tersebut adalah sebesar Rp 1,787,510,010,-

Sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 perubahan ketiga atas UU No.8 Tahun

1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas

barang mewah pasal 16D bahwa PPN dikenakan atas penyerahan seluruh aktiva,

kecuali atas penyerahan aktiva yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan

usaha, serta penyerahan aktiva berupa sedan dan station wagon.

Dikarenakan ketidaktahuan dari pihak perusahaan terhadap aturan tersebut

maka pada tahun 2010 dalam melakukan penjualan atas tanah dan bangunan tidak

memungut PPN ke pihak pembeli sehingga pada tahun 2011 datang surat

himbauan dari kantor pajak untuk membayar PPN atas penjualan atas tanah dan

bangunan sebesar Rp 178,751,001,- yang mana nilai ini berasal dari 10%

dikalikan dengan jumlah nilai penjualan sebesar Rp 1,787,510,010,-

Jika saja perusahaan tidak lalai dalam memungut PPN atas penjualan tanah

dan bangunan maka bisa dilihat laporan laba/rugi dan koreksi fiskalnya adalah

sebagai berikut:

Sebelum Sesudah Pendapatan Usaha Bersih 58,138,695,638 58,138,695,638 Beban Pokok Penjualan (51,318,037,113) (51,318,037,113) Laba Kotor 6,820,658,525 6,643,975,093 Beban Usaha (2,443,228,776) (2,443,228,776) Laba Usaha 4,377,429,749 4,377,429,749 Pendapatan (Beban) Lain-lain (2,590,993,374) (2,590,993,374) Laba Sebelum Pajak Penghasilan 1,786,436,375 1,786,436,375 Pajak Penghasilan (564,222,000) (519,534,250) Laba Bersih 1,222,214,375 1,266,902,125


sebagai berikut:

42

Sebelum Sesudah Laba komersial sebelum pajak 1,786,436,375 1,786,436,375 Perbedaan permanen

Biaya pajak PPh 21 162,835,510 162,835,510 Biaya PPN penjualan aktiva tetap 178,751,001 -

Jamuan 44,343,975 44,343,975 Perjalanan dinas 53,226,710 53,226,710







3. Biaya jamuan (entertainment)

Biaya jamuan (entertainment) di perusahaan dalam laporan pajak

tahunannya tidak dibuatkan daftar nominatifnya sehingga ini menjadi koreksi

fiskal positif.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-27/PJ.22/1986

tentang biaya entertainment dan sejenisnya bahwa biaya jamuan (entertainment)

atau sejenisnya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara

penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan

syarat melampirkan daftar nominatif pada surat pemberitahuan tahunan. Daftar

nominatif tersebut adalah berisi: nomor urut, tanggal entertainment dan sejenisnya

yang telah diberikan, nama tempat/alamat/jenis/jumlah (Rp) entertainment dan

43

sejenisnya yang telah diberikan, serta relasi usaha yang diberikan entertainment

dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut diatas berisi: nama, posisi,

nama perusahaan dan jenis usaha.

Dikarenakan tidak melampirkan daftar nominatif untuk biaya jamuan

(entertainment) yang diberikan oleh perusahaan untuk para relasi usaha

perusahaan yang melakukan kunjungan kerja ke perusahaan, maka biaya tersebut

sebesar Rp 44,343,975,- menjadi koreksi positif.

Jika perusahaan membuatkan daftar nominatif maka biaya ini bisa menjadi

pengurang (deductible). Namun dari analisa berdasarkan bukti-bukti yang ada dari

biaya sebesar Rp 44,343,975,- yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan

yaitu untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan dapat

dibuatkan daftar nominatifnya adalah sebesar Rp 26,043,975,- yang mana biaya

ini adalah biaya jamuan untuk para konsumen PT. Megatama Spring saat

melakukan kunjungan kerja. Dengan demikian maka yang menjadi koreksi fiskal

positif adalah Rp 18,300,000,- karena tidak dapat dibuatkan daftar nominatifnya

yang mana biaya ini adalah digunakan untuk memberikan jamuan kepada

seseorang yang tidak memiliki hubungan kerja.

Jika perusahaan membuatkan daftar nominatif untuk biaya jamuan yang

berkaitan dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara

penghasilan maka untuk laporan laba/rugi dan koreksi fiskalnya adalah sebagai

berikut:


44


sebagai berikut:


Biaya pajak PPh 21 162,835,510 162,835,510 Biaya PPN penjualan aktiva tetap 178,751,001 178,751,001 Jamuan 44,343,975 18,300,000 Perjalanan dinas 53,226,710 53,226,710







4. Biaya perjalanan dinas

Biaya ini dikeluarkan oleh perusahaan kepada karyawan yang melakukan

perjalanan keluar kota dalam rangka melakukan tugas perusahaan yang mana

biaya ini diberikan secara lumpsum.

Ada dua kebijakan dalam biaya perjalanan dinas yaitu diberikan secara

lumpsum atau reimbursement. Kedua kebijakan tersebut sama-sama deductible

sepanjang biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha yaitu untuk

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

45

Dikarenakan perusahaan tidak menganalisa dan memisahkan antara biaya

perjalanan dinas yang berkaitan dan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha

untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan maka seluruh biaya ini

menjadi koreksi fiskal.

Namun dari hasil analisa berdasarkan bukti-bukti yaitu dari tiket perjalanan,

tiket hotel, surat tugas perusahaan dan laporan hasil kunjungan kerja bahwa biaya

perjalanan dinas yang telah dikeluarkan perusahaan sebesar Rp 53,226,710,- yang

berkaitan dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara

penghasilan hanya sebesar Rp 25,937,950,- yang mana biaya ini adalah biaya

untuk perjalanan dinas yang diberikan kepada karyawan yang melakukan tugas

luar kantor dalam acara melakukan audit kepada supplier PT. Megatama Spring

baik yang diluar kota maupun diluar negeri. Oleh karena itu hanya Rp

27,288,760,- yang menjadi koreksi fiskal karena biaya ini merupakan biaya

perjalanan direktur yang tidak ada kaitannya dalam kegiatan usaha.

Sebaiknya perusahaan menganalisa dan memisahkan antara biaya perjalanan

dinas yang berkaitan dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan

memelihara penghasilan dengan biaya perjalanan yang memang tidak ada

kaitannya dengan kegiatan usaha.

Jika perusahaan menganalisa dan memisahkan antara biaya perjalanan dinas

yang berkaitan dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan

memelihara penghasilan dengan biaya perjalanan yang memang tidak ada

kaitannya dengan kegiatan usaha maka bisa dilihat untuk laporan laba/rugi dan

koreksi fiskalnya adalah sebagai berikut:

46



sebagai berikut:


Biaya pajak PPh 21 162,835,510 162,835,510 Biaya PPN penjualan aktiva tetap 178,751,001 178,751,001 Jamuan 44,343,975 44,343,975 Perjalanan dinas 53,226,710 27,288,760







47

4.2 Rekonsiliasi Fiskal

Setelah melakukan analisa dan evaluasi terhadap setiap biaya-biaya yang

menjadi koreksi fiskal tersebut dapat dilihat perbandingan laporan laba/rugi

perusahaan dan rekonsiliasi fiskalnya secara keseluruhan antara sebelum

dilakukannya perencanaan pajak (tax planning) dan sesudah dilakukanya

perencanaan pajak (tax planning) adalah sebagai berikut:

Sebelum Sesudah Pendapatan Usaha Bersih 58,138,695,638 58,138,695,638 Beban Pokok Penjualan 51,318,037,113 51,494,720,545 Laba Kotor 6,820,658,525 6,643,975,093 Beban Usaha 2,443,228,776 2,280,393,266 Laba Usaha 4,377,429,749 4,363,581,827 Pendapatan (Beban) Lain-lain

Rugi selisih kurs (1,745,035,050) (1,745,035,050) Biaya bunga (713,829,070) (713,829,070) Biaya administrasi bank (157,608,616) (157,608,616) Jasa giro 25,499,243 25,499,243 Lain-lain bersih (19,881) (19,881)

Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih (2,590,993,374) (2,590,993,374) Laba Sebelum Pajak Penghasilan 1,786,436,375 1,772,588,453 Pajak Penghasilan (564,222,000) (462,367,750) Laba Bersih 1,222,214,375 1,310,220,703


sebagai berikut:


Biaya pajak PPh 21 162,835,510 - Biaya pajak lainya 178,751,001 - Jamuan 44,343,975 18,300,000 Perjalanan dinas 53,226,710 27,288,760


48



25 % x Rp 2,256,888,000,- 564,222,000 - 25 % x Rp 1,849,471,000,- - 462,367,750 Taksiran hutang pajak 564,222,000 462,367,750



Dalam penerapan perencanaan pajak (tax planning) di PT. Megatama Spring

untuk jumlah koreksi positif menjadi berkurang. Jika sebelum melakukan

perencanaan pajak (tax planning) jumlah koreksi positif sebesar Rp 495,951,139,-

maka setelah penerapan pajak (tax planning) menjadi sebesar Rp 102,382,703,-.

Dengan berkurangnya koreksi fiskal positif maka taksiran beban pajak menjadi

berkurang. Jika sebelumnya jumlah taksiran beban pajak sebesar Rp

564,222,000,- maka setelah melakukan penerapan perencanaan pajak (tax

planning) taksiran beban pajak menjadi sebesar Rp 462,367,750,-. Dengan

menurunya taksiran beban pajak tersebut maka untuk laba bersih setelah pajak

akan meningkat menjadi Rp 1,310,220,703,- yang mana sebelumnya adalah Rp

1,222,214,375,-. Dan untuk PPh pasal 29 terutang juga berkurang, jika sebelum

perencanaan pajak (tax planning) sebesar Rp 103,835,530,- maka setelah

penerapan perencanaan pajak (tax planning) menjadi sebesar Rp 1,981,280-. Jika

perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan baik dan benar sesuai dengan

peraturan perpajakan yang berlaku maka perusahaan dapat melakukan

penghematan pajak.

49

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penerapan perencananaan pajak (tax planning) sebagai upaya penghematan

pajak pada PT. Megatama Spring menghasilkan beberapa kesimpulan yang

diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan jumlah koreksi fiskal sebelum dan sesudah

perencanaan (tax planning) yaitu sebesar Rp 393,568,436,-. Selisih

tersebut terdiri dari biaya pajak PPh 21 sebesar Rp 162,835,510,-, biaya

PPN atas penjualan tanah dan bangunan sebesar Rp 178,751,001,-, biaya

jamuan (entertainment) yang dapat dibuatkan daftar nominatifnya sebesar

Rp 26,043,975,- dan biaya perjalanan dinas yang berkaitan dengan

kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan

sebesar Rp 25,937,950,-

2. Dalam penerapan perencanaan pajak (tax planning) pada PT. Megatama

Spring ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghemat

pembayaran pajak yang diantaranya:

a. Perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metoda gross up bisa

menghemat pembayaran pajak sepanjang penghasilan karyawan yang

bersangkutan masuk kedalam range dimana tarif pajaknya masih

dibawah tarif PPh Badan.

b. Dalam melakukan penjualan aktiva tetap yang berhubungan langsung

dengan kegiatan usaha harus melakukan pemungutan PPN kepada

pembeli.

c. Membuatkan daftar nominatif untuk biaya jamuan (entertainment)

yang berkaitan dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih

dan memelihara penghasilan.

50

d. Menganalisa dan memisahkan antara biaya perjalanan dinas yang

berkaitan dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan

memelihara penghasilan dengan biaya perjalanan yang memang tidak

ada kaitannya dengan kegiatan usaha.

5.2 Saran

Dari hasil analisa tersebut, maka penulis menyarankan agar penerapan

perencanaan pajak di PT. Megatama Spring dilaksanakan karena perusahaan

memiliki keuntungan yaitu menghemat pembayaran pajak dengan melalui

beberapa hal yang diantaranya:

1. Untuk perhitungan PPh pasal 21 menggunakan metoda gross up karena

bisa menghemat pembayaran pajak sepanjang penghasilan karyawan

yang bersangkutan masuk kedalam range dimana tarif pajaknya masih

dibawah tarif PPh Badan.

2. Untuk melakukan pemungutan PPN atas penjualan aktiva tetap yang

berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.

3. Untuk biaya jamuan (entertainment) perusahaan membuatkan daftar

nominatifnya dalam surat pemberitahuan tahunan, yang mana daftar

nominatif tersebut berisi: nomor urut, tanggal entertainment dan

sejenisnya yang telah diberikan, nama tempat/alamat/jenis/jumlah (Rp)

entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan, serta relasi usaha

yang diberikan entertainment dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut

tersebut diatas berisi: nama, posisi, nama perusahaan dan jenis usaha.

4. Untuk biaya perjalanan dinas dianalisa dan dipisahkan antara biaya yang

berkaitan dan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha dengan cara

memeriksa bukti kelengkapan dokumen tersebut yang diantaranya adalah

tiket perjalanan, tiket hotel, surat tugas dari perusahaan dan laporan hasil

kunjungan kerja.

Documents

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN