ABSTRAK PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA LEGAL …

ABSTRAK

PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA LEGAL UNTUK

MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN

(Studi Kasus Pada KSU Griya Anyar Sari Boga)

Oleh :

Desak Eva Indira Pratiwi (0810233010)

Dosen Pembimbing :

Devy Pusposari, SE., M.Si., Ak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penghematan

pajak yang dapat dilakukan oleh KSU Griya Anyar Sari Boga dan dampak

perencanaan pajak terhadap laporan keuangan KSU Griya Anyar Sari Boga.

Adapun penelitian ini didasarkan pada penelitian Inna Marta (2007) yang meneliti

tentang bagaimana pelaksanaan pajak pada perusahaan jasa dan Any Luthfia

(2010) yang melakukan penelitian tentang seberapa besar pengaruh perencanaan

pajak PPh 21 terhadap laba perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi

kasus. Data diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan yang diperoleh

melalui wawancara, dokumentasi, dan pengamatan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang

dapat dilakukan oleh KSU Griya Anyar Sari boga adalah penggunaan metode

pembukuan basis akrual, penyesuaian tarif penyusutan dengan tarif penyusutan

pasal 11 UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pemberian

sumbangan keagamaan melalui BDDN YADP, dan membuatkan daftar nominatif

atas biaya lain-lain yang dikeluarkan koperasi. Dampak dari perencanaan pajak

tersebut koperasi dapat menghemat beban pajak penghasilan sekitar 35,56%.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Penghematan Pajak, Pajak Penghasilan.

ABSTRACT

TAX PLANNING AS LEGAL EFFORTS TO MINIMIZE INCOME TAX

(Case Study On KSU Griya Anyar Sari Boga)

By :

Desak Eva Indira Pratiwi (0810233010)

Advisor Lecture :

Devy Pusposari, SE., M.Si., Ak

The purpose of this research is to know the tax savings efforts that could

be undertaken by KSU Griya Anyar Sari Boga and the impact of tax planning of

financial statements KSU Griya Anyar Sari Boga. As for the study based on the

research of Inna Marta (2007) which investigated about how the implementation

of a tax on service companies and Any Luthfia (2010) who does research on how

much the influence of tax planning of enterprise income tax 21. In this study, the

author uses descriptive quantitative research method with approach case studies.

Data obtained from field studies and library studies obtained through interviews,

documentation, and observations.

The results of this research show that the tax planning can be done by

KSU Griya Anyar Sari boga is the use of accrual basis accounting method,

depreciation rate adjustment with depreciation rates article 11 of LAW No. 36

Year 2008 about income tax, granting religious donations through YADP BDDN,

a nominative list and make up other expenses incurred cooperative. The impact of

the cooperative tax planning can save income tax burden around 35,56%.

Keywords: Tax Planning, Tax Savings, Income Tax.

PENDAHULUAN

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan

untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun

pengeluaran pembangunan. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan

biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Jika keuntungan yang

diperoleh perusahaan besar secara otomatis pajak penghasilan yang dibayarkan ke

kas negara juga besar. Setiap perusahaan tentunya telah memperhitungkan dengan

cermat semua pengeluaran dan penerimaannya agar aliran kas perusahaan tidak

terganggu. Agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan, maka

pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola secara baik.

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan

dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin

untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Mangoting: 1999).

Perencanaan pajak (tax planing) merupakan suatu langkah awal dalam melakukan

manajemen pajak. Untuk menyusun sebuah perencanaan pajak langkah-langkah

yang diambil oleh manajemen perusahaan tidak boleh sembarangan, sehingga

langkah yang digunakan tidak dikategorikan sebagai penyelundupan pajak serta

menyalahi aturan hukum yang berlaku. Umumnya perencanaan pajak merujuk

kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar pajak

terhutangnya berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih berada dalam

bingkai peraturan perpajakan.

Berdasarkan pola pikirpemikiran diatas penerapan perencanaan pajak

pada KSU Griya Anyar Sari Boga akan dibahas dalam skripsi ―Perencanaan

Pajak Sebagai Upaya Legal untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan (Studi

Kasus pada KSU Griya Anyar Sari Boga)‖

Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya penghematan pajak yang dapat dilakukan

KSU Griya Anyar Sari Boga melalui perencanaan pajak.

2. Untuk mengetahui dampak perencanaan pajak terhadap laporan

keuangan KSU Griya Anyar Sari Boga.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh

Brotodiharjo dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak (2003:2).

―Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,

dengan tidak mendapat prestasi—kembali, yang langsung dapat

ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang

menyelenggarakan pemerintahan‖.

Dari defini tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-

unsur :

1. Iuran dari rakyat untuk negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut

berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang

serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontrapretasi dari negara yang secara

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat

ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak Penghasilan

Mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 pajak penghasilan

merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan, baik penghasilan yang

diterima atau diperoleh orang pribadi atau perorangan maupun badan yang berada

didalam negeri dan / atau di luar negeri, yang terhutang selama tahun pajak.

Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak

Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima

atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila

menerima atau memperoleh penghasilan.

Biaya-Biaya yang Dapat Dikurangkan Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto

Menurut Pasal 6 ayat (1) dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan,

biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, diantaranya sebagai

berikut :

1. Biaya untuk mendapatkan, mengih, dan memelihara penghasilan, yaitu

biaya-biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan

kegiatan usaha.

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan

amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dana atas biaya lain

yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, sepanjang harta yang

disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan (objek pajak).

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri

Keuangan (sebagai pengurang penghasilan bruto sehubungan dengan

pekerjaan Wajib Pajak Orang Pribadi).

4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.

6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di

Indonesia.

7. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan dengan memperhatikan kewajaran

dan kepentingan perusahaan.

8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional dan dalam

rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

10. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

11. Sumbangan fasilitas pendidikan dan pembinaan olahraga yang

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

12. Kompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu (maksimal 5 tahun).

13. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) khusus bagi WP Orang Pribadi.

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan pasal 17 Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang

Pajak Penghasilan, tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak badan dalam negeri

dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif pajak bagi Wajib Pajak Badan

dalam negeri dan bentuk usaha tetap, mulai berlaku sejak tahun pajak 2010,

diturunkan menjadi 25%.

Manajemen Pajak

Menurut Lombantoruan (1996) menyebutkan bahwa manajemen pajak

sebagai suatu strategi penghematan pajak. Pada dasarnya usaha penghematan

pajak merupakan usaha wajib pajak yang selalu berusaha meminimalkan beban

pajak dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih

diperkenankan peraturan perpajakan. Meminimalkan beban pajak sekecil mungkin

dapat dilakukan dengan menekan penghasilan-penghasilan dan/atau memperbesar

biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan (deductable) sehingga

Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih kecil atau memanfaatkan hal-hal yang

belum diatur dalam peraturan perpajakan.

Menurut Suandy (2011 :6) tujuan dari manajemen pajak dibagi menjadi

dua, yaitu :

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.

2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi

manajemen pajak, yaitu :

a. Perencanaan pajak (tax planning)

b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementasion)

c. Pengendalian pajak (tax control)

Perencanaan Pajak

Secara umum perencanaan pajak (tax planning) didefinisikan sebagai

proses mengorganisasi usaha wajib pajak penghasilan maupun pajak-pajak

lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mangoting., 1999). Zain

(2008:67) mengungkapkan bahwa perencanaan pajak merupakan tindakan

penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekananya

kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya

adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak

yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai

penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax

evasion).

Strategi untuk Menghemat Beban Pajak Badan

Berikut ini adalah strategi yang dapat digunakan untuk menghemat

beban pajak :

1. Pemilihan alternatif dasar pembukuan

2. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian

kesejahteraan kepada karyawan.

3. Pemilihan metode penilaian persediaan.

4. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap.

5. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap.

6. Transaksi yang berkaitan dengan perusahan sebagai pemungut

pajak.

7. Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar.

8. Pengajuan penurunan angsuran masa PPh pasal 25.

9. Pengajuan SKB (Surat Keterangan Bebas) PPh pasal 22 dan pasal

23.

10. Rekonsiliasi SPT

11. Penyertaan modal pada perseroan terbatas dalam negeri.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan

pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif digunakan untuk membuat deskripsi,

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat,

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode kuantitatif digunakan

untuk mengetahui perhitungan yang tepat bagi perusahaan dalam melakukan

perencanaan pajak dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan

menginterpretasikan data yang berwujud angka-angka. Pendekatan studi kasus

digunakan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang,

sifat dan karakter yang khas dari suatu lembaga atau organisasi.

Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung

dari sumber asli atau objek yang diteliti. Data primer diperoleh

dari wawancara langsung dengan pihak perusahaan yang

bersangkutan. Data primer dalam penelitian ini dapat berupa

catatan-catatan hasil wawancara dengan pihak koperasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak

langsung melalui media perantara. Data sekunder dalam

penelitian ini berupa laporan keuangan, daftar aktiva tetap,

struktur organisasi, dan laporan pertanggungjawaban pengurus.

Metodelogi Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Studi pustaka

Penulis mengumpulkan data dari berbagai literatur yang digunakan

untuk data teoritis untuk pemecahan masalah yang berkaitan dengan

permasalahan dalam penelitian ini.

- Studi lapangan

Studi lapangan dapat dilakukan dengan beberapa cara :

a. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan ketua

koperasi, manajer, dan dengan kepala unit simpan pinjam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa laporan perhitungan sisa

hasil usaha, neraca, daftar aktiva tetap, dan laporan

pertanggungjawaban pengurus.

c. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan dilakukan dengan tujuan mengamati gejala yang ada

agar dapat mendeskripsikan obyek serta memahaminya. Metode

pengumpulan data ini mengamati lebih dekat tentang situasi dan isi

koperasi, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis

deskriptif kunatitatif. Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah :

- Mengumpulkan data-data perusahaan yang dipergunakan dalam

melakukan perencanaan pajak. Contohnya laporan perhitungan sisa

hasil usaha , neraca, dan daftar aktiva tetap.

- Melihat sumber-sumber penghasilan serta membuat perencanaan pajak

atas penghasilan yang bisa digunakan untuk memaksimalkan

penghasilan yang dikecualikan.

- Mendefinisikan setiap jenis biaya-biaya yang ada diperusahaan dan

melakukan perencanaan perpajakan dengan memaksimalakan biaya

yang boleh dikurangkan dan meminimalkan biaya yang tidak boleh

dikurangkan.

- Melakukan perencanaan pajak terhadap penyusutan aktiva tetap

melalui pemilihan metode-metode yang diperbolehkan peraturan

perpajakan.

- Membandingkan apakah terdapat perbedaan material antara

menerapkan perencanaan pajak dengan tidak menerapkan perencanaan

perpajakan.

PEMBAHASAN

Perencanaan Pajak yang Dapat Dilakukan KSU Griya Anyar Sari Boga

1. Pemilihan Metode Pembukuan

Dasar pembukuan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi

yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak untuk dapat

mengadakan pajak secara adil, benar, dan secara wajar sesuai dengan kemampuan

ekonomis WP, yang diakui oleh Direktorat Djendral Pajak (DJP) adalah basis

akrual dan basis kas yang dimodifikasi.

Pada basis akrual, pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan pada

saat timbulnya hak dan kewajiban, meskipun uangnya belum diterima atau

dibayar. Sedangkan pada basis kas, pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan

pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran uang. Basis kas yang

dimodifikasi dalam rangka menghitung pajak badan sebagai berikut:

1. Perhitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh

penjualan, baik yang tunai maupun non tunai.

2. Biaya-biaya yang boleh dibebankan adalah biaya-biaya yang telah dibayar.

3. Dalam perolehan harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat

diamortisasi, biaya yang boleh dibebankan hanya dapat dilakukan melalui

penyusutan dan amortisasi.

Jadi, perbedaan antara basis akrual dan basis kas yang dimodifikasi

menurut versi perpajakan terletak pada biaya administrasi dan umum. Pada basis

akrual, biaya administrasi dan umum dibebankan pada saat timbulnya kewajiban,

sedangkan pada basis kas, biaya tersebut baru dibebankan pada saat terjadinya

pembayaran. Dengan demikian penggunaan dasar pembukuan basis akrual lebih

efektif dibandingkan dengan basis kas. Dalam hal ini koperasi sudah tepat

memilih basis akrual sebagai dasar pembukuan.

2. Metode Penyusutan

Berdasarkan standar akuntansi terdapat beberapa pilihan metode

penghitungan biaya penyusutan. Namun berdasarkan aturan perpajakan metode

yang dapat digunakan untuk penyusutan aktiva tetap adalah metode garis lurus

dan metode saldo menurun. Penyusutan untuk aset tetap bangunan hanya

menggunakan metode garis lurus. Berikut adalah klasifikasi aktiva beserta tarif

penyusutannya sesuai dengan pasal 11 UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008:

Tabel 4.3

Daftar Tarif Penyusutan untuk Aktiva Tetap dan Bangunan

Kelompok Harta

Berwujud

Masa

Manfaat

Tarif Penyusutan

Garis Lurus Saldo Menurun

I. Bukan bangunan

Kelompok 1

Kelompok 2

Kelompok 3

Kelompok 4

4 tahun

8 tahun

16 tahun

20 tahun

25%

12,5%

6,25%

5%

50%

25%

12,5%

10%

II. Bangunan Permanen

Tidak Permanen

20 tahun

10 tahun

5%

10%

Untuk keperluan penyusutan, jenis-jenis harta yang termasuk dalam

kelompok harta berwujud bukan bangunan diatur dalam PMK No.

96/PMK.03/2009. KSU Griya Anyar Sari Boga menggunakan metode penyusutan

garis lurus untuk aktiva tetap bukan bangunan. Dalam melakukan penyusutan atas

aktiva tetap bukan bangunan tarif pengusutan yang digunakan oleh koperasi tidak

sesuai dengan tarif penyusutan yang diatur dalam pasal 11 UU No. 36 tentang

Pajak Penghasilan. Hampir keseluruhan aktiva tetap yang dimiliki koperasi

disusutkan sebesar 10%, dimana seharusnya aktiva tersebut diklasifikasikan

terlebih dahulu berdasarkan kelompoknya dan disusutkan sesuai dengan tarif yang

telah ditetapkan di pasal 11.

Penulis telah melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetap bukan

bangunan dengan metode garis lurus. Dari hasil perhitungan tersebut terdapat

selisih sebesar Rp. 16.414.248, dari penyusutan yang dilakukan oleh koperasi

sebesar Rp. 33.064.435 dengan penyusutan secara fiskal yang dihitung oleh

penulis sebesar Rp. 49.478.683. Terjadinya selisih jumlah penyusutan ini

dikarenakan ketidaksesuaian penggunaan tarif oleh manajamen koperasi. Dengan

adanya penyesuain tarif penyusutan tersebut koperasi dapat menghemat beban

pajak penghasilan sebesar Rp. 16.414.248.

Alternatif lain dalam melakukan penghematan beban pajak, koperasi

dapat menggunakan metode penyusutan saldo menurun terhadap aktiva tetap

bukan bangunan. Jika dilihat dari segi efisiensi beban pajak, penggunaan metode

penyusutan saldo menurun akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan

metode garis lurus. Dari perhitungan penyusutan dengan metode saldo menurun

yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat selisih penyusutan aktiva tetap bukan

bangunan sebesar Rp. 19.798.785. Tahun berikutnya koperasi dapat memilih

metode penyusutan saldo menurun untuk menghitung beban penyusutan aktiva

tetap bukan bangunan. Dengan menggunakan metode saldo menurun untuk

penyusutan aktiva tetap bukan bangunan, koperasi dapat menghemat beban pajak

sebesar Rp. 19.798.785.

3. Pemberian Sumbangan Keagamaan

Keterangan dari manajemen KSU Griya Anyar Sari Boga, pemberian

sumbangan ini adalah berupa dana punia (sumbangan keagamaan) sebesar Rp.

2.500.000 dan sumbangan untuk pembuatan ogoh-ogoh menjelang perayaan hari

raya Nyepi sebesar Rp. 2.160.125. Pemberian sumbangan yang dilakukan oleh

KSU Griya Anyar Sari Boga dikenakan koreksi positif karena pemberian dana

punia (sumbangan keagamaan) yang dilakukan oleh KSU Griya Anyar Sari Boga

tidak dilakukan melalui badan penerima sumbangan keagamaan yang telah

ditetapkan oleh Direktur Djendral Pajak dan sumbangan pembuatan ogoh-ogoh

menjelang hari raya Nyepi tidak berkaitan dengan kegiatan operasional koperasi.

Peraturan Direktorat Djendral Pajak Nomer PER -15/PJ/2012 yang

berlaku sejak tanggal 11 Juni 2012 bahwa Badan Dhana Dharma Nasional

Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP) sebagai badan penerima

sumbangan yang bersifat wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Sehingga untuk pemberian dana punia (sumbangan keagamaan) tahun berikutnya,

sebaiknya KSU Griya Anyar Sari Boga memberikan sumbangan keagamaan

melalui BDDN YADP, sehingga pengeluaran tersebut dapat diakui sebagai biaya

fiskal. Jika KSU Griya Anyar Sari Boga memberikan sumbangan keagamaan

melalui BDDN YADP, maka pemberian dana punia (sumbangan keagamaan)

sebesar Rp. 2.500.000 tersebut dapat dikurangi sebagai biaya fiskal, sehingga

koperasi dapat menghemat beban pajak penghasilan.

4. Biaya Lain-Lain

Biaya lain-lain merupakan biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yang

tidak memiliki akun tersendiri dan sering tidak terdapat bukti yang sah untuk

membuktikan pengeluaran tersebut. Biaya lain-lain yang dikeluarkan oleh KSU

Griya Anyar Sari Boga dikenakan koreksi positif karena tidak terdapat daftar

nominatifnya yang dapat dijadikan bukti yang sah bagi fiskus. Namun, untuk

tahun berikutnya agar biaya lain-lain dapat diakui sebagai biaya fiskal KSU Griya

Anyar Sari Boga harus dapat membuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar

dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan usaha koperasi, dengan

melampirkan pada SPT daftar nominatifnya. Dengan melampirkan daftar

nominatif pada SPT maka biaya lain-lain dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal,

sehingga koperasi dapat mengefisienkan beban pajak sejumlah Rp. 6.890.000.

5. Pendapatan Unit Parkir

Pendapatan unit pengelolaan parkir di seputaran Jl. Ngurah Rai – Jl.

Dalem Rai Gianyar oleh KSU Griya Anyar Sari Boga, yang bekerjasama dengan

Pemda Gianyar dan Desa Adat Gianyar merupakan objek retribusi daerah.

Menurut pasal 110 UU No. 28 Tahun 2009, yang termasuk jenis retribusi jasa

umum adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Atas pendapatan yang

diterima koperasi dari jasa pengelolaan parkir, koperasi dikenakan retribusi

daerah. Menghindari adanya double tax, untuk menghitung pajak penghasilan

kurang bayar/ atau lebih bayar pendapatan jasa parkir sebesar Rp. 111.143.568

dikeluarkan dari perhitungan pajak penghasilan.

Dampak Dilakukan Tax Planning

Perencanaan Pajak Berdasarkan Metode Garis Lurus

Dari perhitungan yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat selisih pajak

penghasilan kurang bayar sebesar Rp. 22.578.171. Penggunaan metode

penyusutan garis lurus dapat menghemat beban pajak penghasilan dalam

prosentase (%)

Perencanaan Pajak Berdasarkan Metode Saldo Menurun

Dari perhitungan yang telah dilakukan oleh penulis, dengan

menggunakan metode penyusutan saldo menurun selisih pajak penghasilan kurang

bayar sebesar Rp. 25.540.187. Penggunaan metode saldo menurun akan

menghemat beban pajak penghasilan dalam prosentase (%)

Adanya perencanaan pajak dengan menggunakan metode penyusutan

saldo menurun, menyebabkan SHU kena pajak lebih rendah, sehingga PPh

terutang dan pajak penghasilan kurang bayar KSU Griya Anyar Sari Boga turun.

Dengan demikian koperasi memiliki dana yang lebih tinggi yang dapat

ditanamkan kembali untuk mengenbangkan koperasi lebih lanjut.

Penghindaran Double Tax

Dari perhitungan yang telah dilakukan penulis pada tabel 4.8 dengan

adanya penghindaran double tax atas pendapatan unit pengelolaan parkir koperasi

mengalami PPh lebih bayar sebesar Rp. 3.378.483. Sesuai dengan peraturan pasal

28A, apabila pajak yang terutang untuk satu tahun pajak lebih kecil dari jumlah

kredit pajak, maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihaan pembayaran pajak

dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-

sanksinya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan pada bab-

bab sebelumnya, maka pada bab terakhir dalam penelitian ini penulis membuat

kesimpulan mengenai perencanaan pajak penghasilan pada KSU Griya Anyar Sari

Boga, yaitu :

1. Perencanaan pajak penghasilan yang dapat dilakukan oleh KSU Griya

Anyar Sari Boga diantaranya :

a. Dalam menggunakan metode pembukuan koperasi telah menggunakan

basis akrual, hal ini sudah tepat karena penggunaan dasar pembukuan

basis akrual lebih efektif dibandingkan dengan basis kas.

b. Penggunaan metode penyusutan saldo menurun menghasilakn beban

penyusutan yang lebih besar yaitu Rp. 52.863.220 jika dibandingkan

dengan metode penyusutan garis lurus yaitu sebesar Rp. 49.478.683.

c. Pemberian sumbangan keagamaan (punia) yang dilakukan oleh

koperasi untuk tahun berikutnya dapat diberikan melalalui BDDN

YADP sehingga sumbangan tersebut dapat diakui sebagai biaya fiskal

dan koperasi dapat menghemat pajak penghasilan sebesar Rp.

2.500.000

d. Biaya lain-lain yang dikeluarkan oleh koperasi sebaiknya dibuatkan

daftar nominatif dan dilampirkan pada SPT, sehingga untuk tahun

berikutnya biaya lain-lain dapat diakui sebagai biaya fiskal dan

koperasi dapat menghemat beban pajak sebesar Rp. 6.890.000.

e. Adanya pengenaan double tax atas pendapatan unit pengelolaan parkir.

2. Dampak dari dilakukannya perencanaan pajak penghasilan terhadap

laporan keuangan KSU Griya Anyar Sari Boga ialah :

a. Terdapat perbedaan yang cukup material antara PPh terutang sebelum

dilakukan perencanaan pajak dengan setelah dilakukan perencanaan

pajak. Selisih atau penghematan PPh terutang sebesar 35,56% dengan

menggunakan metode penyusutan garis lurus dan penghematan PPh

terutang sebesar 40,23% dengan menggunakan metode penyusutan

garis lurus.

b. Penghindaran double tax mengakibatkan pajak penghasilan untuk

tahun buku 2011 mengalami lebih bayar sebesar Rp. 3. 378. 483. Atas

selisih tersebut akan dilakukan restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek.

Edisi Revisi VI. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Aviantara, Aris. 2011. Perencanaan Pajak. (Online). (http://konsultanpajak-

aaa.com), (diakses 04 Agustus 2012)

Brotodiharjo, R. Santoso. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT.

Refika Aditama.

Chrisdianto, R. B dan Andrianto. 2009. Penerapan Tax Planning dalam

Pengambilan Keputusan Terhadap Pilihan Alternatif Pembelian Truk

secara Tunai, Kredit Bank, dan Leasing dengan Hak Opsi pada PT.

Rajawali Dwi Putra Indonesia. Jurnal Bisnis Perspektif. Vol. 1; (7-23)

Hardika, Nyoman Sentosa. 2007. Perencanaan Pajak Sebagai Strategi

Penghematan Pajak. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan. Vol. 2; (103-112)

Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis untuk

Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta

Lombantoruan, Sophar. 1996. Akuntansi Pajak. Edisi Revisi. Jakarta: PT.

Gramedia Widiasarana

Mangonting, Yenni. 1999. Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif

Meminimalkan Pajak. Jurnal Akuntansi Keuangan. Vol. 1; (43-53)

Mangunsong, Soddin. 2002. Peranan Tax Planning dalam Mengefisienkan

Pembayaran Pajak Penghasilan. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol. 2; (44-54)

http://konsultanpajak-aaa.com/

http://konsultanpajak-aaa.com/

Marata, Inna. 2007. Perencanaan Pajak dalam rangka Penghematan Pajak

Penghasilan (Studi Kasus pada PT. Coddasindo Eratama Kreasi,

Surabaya). Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Putri, Ainy Lutfia Rani. 2010. Perencanaan Pajak Perusahaan dalam upaya Legal

Tax Saving PPh Badan (Studi Kasus pada PT. X). Skripsi. Malang:

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Soemarso. 2007. Perpajakan Pendekatan Komprehensif. Jakarta: Penerbit

Salemba Empat

Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak. Edisi 5. Yogyakarta: Penerbit Salemba

Empat

Suranto, Edy. 2008. Strategi Perencanaan Pajak. Jurnal Media Akademik. Vol. 2;

(80-88)

Waluyo. 2009. Perpajakan Indonesia. Edisi 9. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan. Edisi 3. Jakarta: Penerbit

Salemba Empat

_________. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120

/KMK.03 /2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Nomor 394

/KMK.04 /1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak

Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan.

2002

_________. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02 /PMK.03 /2010 tentang

Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. 2010

_________. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/ PMK.03

/2010 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 /PMK.03

/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan

Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak

Termasuk Subjek Pajak Penghasilan. 2010


Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan

Bangunan. 2009


Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang

Berfungsi Sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak

Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. 2008

_________. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang Akuntansi

Perkoperasian. 1998

_________. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15 /PJ /2012 tentang

Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang

Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang

Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. 2012

_________. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan. 2000


Perkoperasian. 1992

_________. Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 28 Tahun 2007

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2007


Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009


Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan. 2008

Documents

ABSTRAK PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA LEGAL …