Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
EFEKTIVITAS PAJAK RESTORAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Ahli
Madya Perpajakan Pada Program Studi Perpajakan D3
Oleh :
NURUL FITRIANINGSIH
105751100617
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN (D-III) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR TAHUN 2020
ii
MOTTO
“Barang Siapa yang Membantu Hamba Allah,
Maka Allah akan Membantunya”
•. ~
"' UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI PERPAJAKAN 03
Alamat :Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221
,> ~ I • -'-- - ~ l ,._......q ~ l).::W\ ':') -~ _---;::;:c. ~ __... _.,...., ,- ~ ::.-
HALAMAN PERSETUJUAN
Judul Penelitian Efektivitas Pajak Restoran Sebagai Upaya Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar
Nama Mahasiswa : NURUL FITRIANINGSIH
No. Stambuk/NIM : 105751100617
Prodi : 03 Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Karya Tulis llmiah ini telah diujikan di hadapan Tim penguji KTI pada Hari Senin , 26
Oktober 2020.
Pembimbing I,
~ -Dr. Agus Salim HR,SE.,MM NIDN : 091111 5703
~ / - .. ~ ., ~ ·, '., -~·,
o_ekan' Fa~ult~{ i;~)nomi ' ',., 11
'~ • ~I ~/.. .
~ / .' -. ~
:..,:·" ( I uloJ1:9~.SE.1 MM
NBIVt;~_o:3078·•·
Makassar, 5 November 2020
Menyetujui
A NIDN: 0903039102
d, ~~
', l'f,\J HAM,\ i --...;
{
.,-:-~ i-~~~.,.:.~ ~o, ~-. Ket "l- \~ J. ' .) J, ~... I
/f \ 1 .. , .. ~ '- ; . / ,.,, -:-, I '
~ .. - i Ii;· ;_ ~ ,:: /
) ., , ..: ~ ' -v,_ I \' , ,. • _!:.' ,, ~ ~, - ~ \..,.- .~J (
l ,..') l'.; . • \ .\. 'i\JD~ ti c:~.o"':,, ~"'~ / i ~J'. i'I Pl "'" ''' •
·· "· Andi-R NBM ::n65156
Ill
0 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PRODI PERPAJAKAN 03 Alamat :Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221
LEMBARPENGESAHAN
Karya Tulis llmiah atas nama Nurul Fitrianingsih, NIM : 105751100617,
diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Karya Tulis llmiah berdasarkan Surat
Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0003/SK
Y/61403/091004/2020 M, Tanggal 10 Rabiul Awai 1442 H/ 26 Oktober 2020.
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Prodi
Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
Makassar, 20 Rabiul Awai 1442H
PANITIA UJIAN
1. Pengawas Umum : Prof Dr. H, Ambo Asse, M.Ag (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Penguji
: Ismail Rasulong, SE., MM (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
: Dr. Agus Salim HR,SE.,MM (WO I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
1. Dr. Agus Salim HR,SE. ,MM
2. Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA
3. Ismail Rasulong, SE. , MM
4. Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., S.Pd. , M.Ak ,.,,,..,
I • ..... '•,-,.
. • • , 1,QiSaJlt an oleh, .,, / D~!<ari. Fak1,1la~·51tQnomi dan Bisnis ' Un'iversitas Muhamm~ iyah Makassar i I , i · ~
. _'!i.,..... ~ -:; •.: v:c
') .... It / r;• ;/
~' ,.,L) 'I . . -~
. lsmaH Rasulo'ng. SE., MM NBM1 : 903078
IV
~ ( ... ... ....... ... )
~ ( ... ... .. ~ .. . )
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PRODI PERPAJAKAN 03 Alamat :Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Mahasiswa
No. Stambuk/NIM
Prodi
Perguruan Tinggi
Dengan Judul
: Nurul Fitrianingsih
: 105 7 511 00617
: Perpajakan (0-111)
: Universitas Muhammadiyah Makassar
: Efektivitas Pajak Restoran Sebagai Upaya Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.
Dengan ini Menyatakan Bahwa
Karya Tulis lmiah (KT/) yang saya ajukan didepan Tim Penguji adalah
ASL/ Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jip/akan dan tidak dibuat oleh
siapapun.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pemyataan ini tidak benar.
Dr, Agus Salim HR~SE.,MM NIDN : 0911115703
Makassar, 5 November 2020
~,-. Yem Membuat Pernyataan
~t ~ .. ~~f)AB'l(HF707'76083 ;• . f;j~
6~0\0'0 ~ A, ENAM!!IBURUPIAN ~ J;. ~...,. .. . NURUL FITRIANINGSIH
Mengetahui
Asdar S . M.Si NIDN : 0 03039102
vi
ABSTRAK
NURUL FITRIANINGSIH, Tahun 2020. Efektivitas Pajak Restoran Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Prodi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Agus Salim dan Pembimbing II Asdar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektif dan tidaknya Pajak Restoran sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dan mengetahui apakah terjadi kesesuaian antara target pemerintah dengan penerimaan Pajak Restoran di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan penelitian studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pajak restoran sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar sudah sangat efektif namun memberikan kontribusi yang kurang terhadap pendapatan penerimaan kas daerah. Dalam pelaksanaan Penelitian masih ditemui hambatan-hambatan yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak restoran dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat dipergunakan sebagai bahan masukan terhadap para pihak yang mengalami dan terlibat langsung dengan judul ini. Kata Kunci : Efektivitas Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah.
vii
ABSTRACT
NURUL FITRIANINGSIH, 2020. The Effectiveness of Restaurant Taxes as Efforts to Increase Local Revenue in Makassar City, Scientific Writing of the Faculty of Economics and Business, Taxation Study Program, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Advisor I Agus Salim and Advisor II Asdar. This study aims to determine whether or not Restaurant Tax is effective as an effort to increase Makassar City Local Revenue and determine whether there is a match between government targets and Restaurant Tax revenue in Makassar City. This research is a descriptive qualitative research type. This research data includes primary data and secondary data. Data collection techniques using library research techniques and documentation study research. The results showed that the effectiveness of restaurant taxes as an effort to increase the Original Regional Income of Makassar City has been very effective but has less contribution to regional cash revenue. In the implementation of the research, there are still obstacles that affect the realization of restaurant tax revenue and an increase in Makassar City's Local Government Revenue. The benefits obtained from this research are to provide answers to the problems studied and can be used as input for parties who experience and are directly involved with this title. Keywords: Restaurant Tax Effectiveness, Local Revenue.
viii
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala
rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-NYA. Shalawat dan
salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para
keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai
manakala penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul “Efektivitas
Pajak Restoran Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota
Makassar"
Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah Yang Penulis buat ini bertujuan untuk
memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (D3) pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada
kedua orang tua penulis Alm. Bapak H. Salahuddin dan Ibu Hj. Siti Nuraini yang
senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan do’a tulus tak
pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan
memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas
segala pengorbanan, dukungan dan do’a restu yang telah diberikan demi
keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan
kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di
akhirat.
Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak akan
terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula
ix
penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan
hormat kepada :
1. Bapak Prof Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., Rektor Universitas Muhammadiyah
Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA sebagai Ketua Prodi
Perpajakan D3, yang senantiasa memberikan dukungan.
4. Bapak Dr. Agus Salim HR,SE.,MM, sebagai Pembimbing I yang senantiasa
meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Karya
Tulis Ilmiah (KTI) dapat diselesaikan.
5. Bapak Asdar,SE., M.Si, Sebagai Pembimbing II yang telah berkenan membantu
selama dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) hingga seminar hasil.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya
kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi
Perpajakan (D-III) angkatan 2017, Terkhusus Untuk Citra Nur, Nurul Miftahul,
Nuratun dan Magfira yang selalu belajar bersama dan tidak sedikit bantuannya
serta dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk yang menemani penulis berjuang, Ainun Zariah, Arjun
Syahputra dan Nurhaqiqi serta semua kerabat yang tidak bisa tertulis satu
persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan
x
dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Karya Tulis Ilmiah
(KTI) ini.
Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI)
ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak,
utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran
dan kritikannya demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini. Mudah-mudahan
Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak,
utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.
Billahi fisabilil Haq fastabiqul Khairat, Wassalamualikum Wr.Wb
Makassar, 16 Oktober 2020
Nurul Fitrianingsih
xi
DAFTAR ISI
SAMPUL ................................................................................................... i
MOTTO ................................................................................................... ii
HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................... iii
LEMBAR PENGESAHAN ....................................................................... iv
SURAT PERNYATAAN ........................................................................... v
ABSTRAK ............................................................................................... vi
ABSTRACT ........................................................................................... vii
KATA PENGANTAR ............................................................................. viii
DAFTAR ISI ............................................................................................ xi
DAFTAR TABEL ................................................................................... xiv
DAFTAR GAMBAR ................................................................................ xv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ..................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah ................................................................ 4
1.3 Tujuan Penelitian .................................................................. 4
1.4 Manfaat Penelitian ................................................................ 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pajak ...................................................................................... 5
2.1.1 Pengertian Pajak ........................................................ 5
2.1.2 Jenis-Jenis Pajak........................................................ 6
2.1.3 Fungsi Pajak ............................................................... 8
2.2 Pajak Daerah ......................................................................... 8
xii
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah ............................................ 8
2.2.2 Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah ................... 9
2.2.3 Isi Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah ............ 10
2.2.4 Sistem Pemungutan Dan Pemungutan Pajak Daerah10
2.3 Pajak Restoran .................................................................... 11
2.3.1 Pengertian Pajak Restoran ....................................... 12
2.3.2 Objek Pajak Restoran ............................................... 12
2.3.3 Bukan Objek Pajak Restoran .................................... 12
2.3.4 Subjek Dan Wajib Pajak Restoran ............................ 12
2.3.5 Dasar Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak Restoran .. 12
2.3.6 Pembayaran Dan Penagihan Pajak Restoran ........... 13
2.3.7 Efektivitas Pajak Restoran ........................................ 13
2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) ............................................ 15
2.5 Kerangka Konseptual ........................................................... 16
2.6 Metode Pelaksanaan ........................................................... 17
2.6.1 Tempat Dan Waktu.................................................... 17
2.6.2 Teknik Pengumpulan Data ........................................ 17
2.7 Jenis dan Sumber Data ......................................................... 18
2.7.1 Data Primer ................................................................ 18
2.7.2 Data Sekunder ........................................................... 18
2.8 Metode Analisis .................................................................... 18
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Sejarah Ringkas ................................................................... 19
xiii
3.2 Struktural Organisasi/Job Description ................................... 20
3.2.1 Struktural Organisasi .................................................. 20
3.2.2 Job Description ........................................................... 21
3.3 Hasil Penelitian ..................................................................... 22
3.3.1 Penerimaan PAD Kota Makassar 2015-2019 ............. 23
3.3.2 Penerimaan Pajak Daerah Kota Makassar
2015-2019 .................................................................. 24
3.3.3 Penerimaan Pajak Restoran Kota Makassar
2015-2019 .................................................................. 27
3.4 Pembahasan ......................................................................... 29
3.4.1 Efektivitas Pajak Restoran Kota Makassar
2015-2019 .................................................................. 29
3.4.2 Penerimaan Pajak Restoran Terhadap PAD
2015-2019 .................................................................. 31
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan ........................................................................... 35
4.2 Saran .................................................................................... 35
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
xiv
DAFTAR TABEL
Nomor Judul Halaman
Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas .............................................................. 14
Tabel 3.1 Data Target dan Realisasi PAD Kota Makassar ................. 23
Tabel 3.2 Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Makassar ... 22
Tabel 3.3 Data Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Makassar 27
Tabel 3.4 Data Efektivitas Pajak Restoran Kota Makassar ................ 29
Tabel 3.5 Kriteria Kontribusi ............................................................... 31
Tabel 3.6 Data Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD ................. 32
xv
DAFTAR GAMBAR
Nomor Judul Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual ................................................ 17
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bapenda Kota Makassar ............ 20
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pajak memiliki peran bagi masyarakat di satiap wilayahnya, dalam segala
pengeluaran untuk mengembangkan daerahnya sehingga harus terus dikelola dengan
dengan cara meninggikan rasa sadar dan pola pikir masyarakat mengenai kewajiban
membayar pajak. Dalam suatu pembangunan daerah, kewenangan diberikan dari
pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah supaya dapat memajukan
wilayahnya. Dalam hal Ini begitu memiliki pengaruh tentang berbagai
pengembangan wilayah sebab di dalam pemerintahan daerah akan memiliki banyak
hak kekuasaan terhadap pengembangan wilayahnya.
Tujuan tersebut adalah untuk mempererat hubungan pemerintah dengan
masyarakat serta masyarakat bisa melihat kinerja pemerintah langsung. Sebab itu,
pemilik wewenang daerah dituntut pandai menggali sumber-sumber keuangan
dalam pemenuhan untuk membantu kebutuhan pembiayaan pemerintah dan
pembangunan daerah.
Saat pemerintahan orde baru berkuasa, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan
yang disebut sebagai Ujung Pandang, Baru pada era reformasi, kota yang menjadi
pusat ekonomi di kawasan Indonesia Timur ini kembali pada nama tradisionalnya
yakni Makassar yang mengandung arti daerah yang bersifat terbuka. Kota terbesar
kedua di luar Pulau Jawa setelah Medan mengandalkan sektor jasa dalam
menggerakkan ekonominya. Beberapa lokasi menjadi andalan daya pikat wisata
2
seperti Pantai Losari dan benteng Fort Rotterdam. Tidak heran penerimaan pajak
daerah didominasi sektor jasa seperti hotel, restoran dan hiburan.
Menurut Peraturan Daerah Kota makassar No 3 Tahun 2010, Pajak Daerah,
adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
Otonomi Daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1
Januari 2001 memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan serta
memajukan wilayahnya. Sebagai Pemilik wewenang, wilayah itu memiliki tanggung
jawab untuk bertindak secara maksimal supaya pembangunan dalam wilayah bisa
sampai pada target yang ditentukan. Pemilik wewenang dituntut pintar menggali
sumber penerimaan. Dalam melaksanakan wewenang kekuasaan, pemerintah daerah
harus dapat mengenali potensi sumber-sumber dana yang dimilikinya.
Perubahan kebijakan pemerintahaan daerah menjadi suatu landasan bagi
pemerintahan daerah untuk menggali potensi pendapatan daerah masing-masing,
selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam
membiayai keperluan dalam memajukan daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah
diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangannya, khususnya untuk
membantu pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan
pemerintahan dan pembangunannya.
Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara
maksimal di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
3
diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sejak lama sudah
menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Dengan
adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi
daerah, maka pemilik wewenang memiliki banyak hak keuangan di dalam
daerahnya.
Pajak daerah yang semakin berkembang seiring dengan semakin
berkembangnya komponen sektor jasa dan pariwisata adalah pajak restoran. Pajak
restoran adalah salah satu pajak yang tergolong dalam pajak daerah
(kabupatean/kota) yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah serta sebagai sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat
digunakan untuk berbagai keperluan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan
pembangunan daerah. Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak
langsung, dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang
diberikan kepada konsumen bebannya berada pada konsumen. Dalam hal ini,
pemilik/pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan
menyetorkan hasil pajak kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan
hasil pajak tersebut.
Dalam pemungutannya pajak daerah juga memiliki unsur paksaan karna
didukung oleh dasar hukum yang menjadi landasan sehingga yang memiliki
wewenang untuk memungut pajak bisa memutuskan untuk memanfaatkan atau tak
memanfaatkan penerimaan dari jenis pajak atau retribusi pada wilayahnya.
4
Supaya bisa di kelola dengan maksimal, pola pikir masyarakat, pemungut
pajak, serta semua yang bersangkutan dalam pemungutannya wajib mengikuti
ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan daerah yang mengatur tentang
pajak daerah serta retribusi daerah.
Hal tersebut membutuhkan pemahaman terhadap masyarakat agar mereka
memiliki keinginan serta sadar untuk membantu Negara, dengan ketentuan bahwa
pemungutan di landaskan pada dasar hukum yang jelas. Sehingga nantinya
penerimaan pajak restoran benar-benar bisa berkontribusi dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan bisa menunjang kesesuaian antara target yang
ditetapkan oleh pemerintah dengan realisasi dalam penerimaan pajak restoran, serta
dapat menimbulkan peningkatan dalam penerimaan pajak restoran dari tahun ke
tahun.
Agar mengetahui efektif dan tidaknya penerimaan pajak restoran dan apakah
terjadinya kesesuaian antara harapan pemerintah dengan realisasi penerimaan pajak
restoran. Permasalahan tersebut mendorong penulis membuat karya tulis dalam
bentuk proposal dengan judul “Efektivitas Pajak Restoran Sebagai Upaya
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka Rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah :
“Bagaimana efektivitas pajak restoran dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah di Kota Makassar?”
5
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pajak restoran dalam upaya
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.
1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk menambah wawasan,
pengetahuan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
b. Pihak instansi perpajakan terkait juga dapat menjadikannya sebagai bahan
masukan bermanfaat untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak restoran
kedepannya.
c. Dapat dijadikan pedoman atau referensi tambahan untuk bahan penelitian
sejenis bagi peneliti lain.
6
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pajak
2.1.1 Pengertian Pajak
Menurut UU No 28 Tahun 2007 Undang-Undang perpajakan, Pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar -besarnya kemakmuran rakyat. Di bawah ini disajikan
beberapa definisi para ahli tentang definisi pajak, diantaranya :
1) Menurut Rochmat Soemitro
Pajak merupakan pungutan yang dilakukan negara kepada rakyat
berlandaskan Undang-Undang (bisa di paksakan pelaksanaanya) dan tak
mendapat imbalan secara langsung serta, yang di manfaatkan untuk
membayar kebutuhan negara.
2) Menurut Dr. Soeparman Soemahamidja
Pajak adalah pungutan wajib berupa uang atau barang yang dipungut
oleh yang berwewenang berdasarkan dasar hukum, untuk membantu
biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan bersama.
2.1.2 Jenis-Jenis Pajak
Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga
pemungutnya adalah :
7
1) Menurut Golongannya
a. Pajak langsung, pajak yang wajib di pikul sendiri oleh wajib pajak
yang tak bisa dialihkan terhadap orang lain. Contohnya : Pajak
Penghasilan.
b. Pajak tidak langsung, pajak yang bisa dialihkan terhadap orang lain.
Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.
2) Menurut Sifatnya
a. Pajak subjektif, merupakan pajak yang berdasar pada subjeknya, yang
mempertimbangkan kondisi wajib pajak. Contohnya : Pajak
Penghasilan.
b. Pajak objektif, adalah pajak yang berdasar pada objeknya, yang tidak
mempertimbangkan kondisi wajib pajak. Contohnya : Pajak Penjualan
atas Barang Mewah.
3) Menurut lembaga pemungutannya
a. Pajak pusat, merupakan pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat
serta dimanfaatkan untuk keperluan negara. Contohnya : Pajak
Pertambahan Nilai.
b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
serta dimanfaatkan untuk membantu pembiayaan keperluan daerah.
Beberapa Pajak daerah adalah :
i. Pajak Provinsi, contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
8
ii. Pajak Kabupaten atau Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran,
dan Pajak Hiburan.
2.1.3 Fungsi Pajak
Fungsi pajak menurut Resmi (2011:3), adalah :
1) Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Pajak adalah sumber penerimaan bagi pemerintah untuk membantu
pembiayaan segala kegiatannya.
2) Fungsi Mengatur (Reguler)
Pajak adalah alat untuk mengelola atau menjalankan kewenangan
pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.
2.2 Pajak Daerah
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah
Menurut Siahaan pajak daerah ialah pungutan wajib yang dilakukan
oleh daerah terhadap orang pribadi atau badan tanpa mendapat
kontraprestasi secara langsung, serta bisa dipaksakan berlandaskan pada
peraturan perundang-undangan, dan dimanfaatkan untuk mendanai
penyelenggaran dan pengembangan daerah. Pajak daerah ialah pajak yang
dikembangkan pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kabupaten/kota
yang digunakan untuk membantu pemasukan Pendapatan Asli Daerah serta
dari pemasukan itu ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Menurut Perda Kota Makassar pasal 2 tahun 2010, Pajak daerah yang
dipungut oleh provinsi terdiri atas 5 jenis pajak :
a. Pajak kendaraan bermotor
9
b. Bea balik nama kendaraan bermotor
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
d. Pajak air permukaan
e. Pajak rokok.
Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota mencakup 11 jenis pajak, yaitu:
a. Pajak hotel
b. Pajak restoran
c. Pajak hiburan
d. Pajak reklame
e. Pajak penerangan jalan
f. Pajak mineral bukan logam dan batuan.
g. Pajak parkir
h. Pajak air tanah
i. Pajak sarang burung walet
j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
2.2.2 Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah
Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan daerah Kota
Makassar No 3 Tahun 2010 dan Peraturan daerah Kota Makassar No 2
Tahun 2012 tentang perubahan atas Perda No 3 tahun 2010. tertera sangat
terperinci bahwa semua jenis pajak daerah wajib memiliki surat dan tak
boleh menyimpang dari kebutuhan umum atau perundang-undangan.
10
2.2.3 Isi Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah
Perda Kota Makassar No 3 Tahun 2010 itu mengatur tentang :
1. Nama, objek, serta subjek pajak
b. Dasar pengenaan, tarif serta cara perhitungan pajak
c. Wilayah pemungutan
d. Masa pajak
e. Penetapan pajak
f. Tata cara pembayaran serta penagihan pajak
g. Kadaluwarsa penagihan pajak
h. Sanksi administrasi
i. Tanggal dimulai berlakunya pajak.
2.2.4 Sistem Pemungutan dan Pemungutan Pajak Daerah
Sistem pajak bagi semua pajak daerah adalah :
1) Sistem Pemungutan Pajak Daerah
Pemungutan pajak daerah menggunakan 3 system Pemungutan pajak,
yaitu :
a. Harus dibayar sendiri oleh wajib pajak
b. Yang tetapkan oleh pemerintah
c. Akan pungut oleh petugas pajak.
2) Pemungutan Pajak Daerah
a. Percetakan formulir perpajakan
b. Penerimaan surat-surat kepada wajib pajak
c. Penghimpun data objek serta subjek pajak.
11
2.3 Pajak Restoran
2.3.1 Pengertian Pajak Restoran
Peraturan daerah Kota Makassar pasal 11 No 3 tahun 2010
menjelaskan bahwa Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh restoran. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi
oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
Pungutan ini juga dilandaskan terhadap Undang-undang Nomor 28 Tahun
2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Pungutan pajak restoran
tidak semua ada di seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini
memiliki sangkut paut dengan hak yang telah wenangkan terhadap
pemerintah kabupaten/kota untuk memanfaatkan atau tak memanfaatkan jenis
pajak kabupaten/kota. Maka dari itu di perlukan peraturan yang mengatur
jelas tentang pajak restoran, agar bisa dijadikan pedoman dikemudian hari.
Penjelasan tentang pajak restoran adalah sebagai berikut :
a. Restoran yaitu tempat menyantap makanan serta minuman yang disajikan
dengan dikenakan biaya, termasuk usaha jasa boga dan katering.
b. pemilik restoran yaitu orang pribadi atau badan yang didalam perusahaan
menjalankan usaha di bidang rumah makan.
c. Pembiayaan merupakan nilai yang diterima sebagai timbal balik atas
pelayanan, dan untuk pembayaran terhadap pengusaha rumah makan.
12
d. Bon penjualan (Bill) ialah bukti pembiayaan, yang merupakan bukti
pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak saat melakukan pembiayaan
dari pembelian makanan serta minuman terhadap subjek pajak.
2.3.2 Objek Pajak Restoran
Objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan restoran dengan
pembayaran. Yang termasuk dalam objek pajak restoran yaitu restoran, rumah
makan, kafetaria, kantin/depot, warung, bar, serta jasa boga/katering.
2.3.3 Bukan Objek Pajak Restoran
Tidak termasuk objek Pajak Restoran dalam Perda Kota Makassar No 3
tahun 2010, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang
disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari.
2.3.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran
Subjek pajak yaitu orang pribadi atau badan yang membeli makanan
serta minuman dari restoran, atau subjek pajak restoran ialah konsumen yang
membeli makanan atau minuman dari restoran, sedangakn wajib pajaknya
yaitu orang pribadi atau badan yang dalam perusahaan atau pekerjaanya
menjalankan usaha dibidang rumah makan.
2.3.5 Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran
Dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak restoran adalah :
a. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan landasan
hukum yang menjadi acuan adalah peraturan daerah Kota Makassar pasal
13 ayat 1 dan 2 No 3 tahun 2010.
b. Perhitungan pajak restoran
Pajak terutang = Tarif pajak x Dasar pengenaan pajak/
= Tarif Pajak x Jumlah pembayaran yang diterima
Atau yang seharusnya diterima restoran.
13
2.3.6 Pembayaran dan Penagihan Pajak Restoran
1. Pembayaran Pajak Restoran
Pajak restoran yang terutang dilunasi dalam jangka waktu yang telah
ditentukan didalam peraturan daerah, misalnya paling lambat pada tanggal
20 bulan selanjutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya
masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak di tetapkan
oleh bupati/walikota. Penyetoran pajak restoran yang terutang dibayar ke
kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditentukan oleh bupati/walikota
sesuai waktu yang ditentukan didalam surat ketetapan pajak daerah
(SKPD), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB), surat
ketetapan pajak daerah kurang bauar tambahan (SKPDKBT), surat tagihan
pajak daerah (STPD).
2. Penagihan Pajak Restoran
Ketika pajak restoran yang terutang tidak dibayar saat jatuh tempo
pembayaran, bupati/walikota akan melakukan penagihan pajak. Penagihan
pajak dilakukan kepada pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, STPD,
yang menyebabkan nilai pajak wajib dibayar tambah. Penagihan pajak
terlebih dahulu memberikan surat teguran sebagai tindakan awal
penagihan pajak. Surat teguran dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo
pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang diutus oleh bupati
atau walikota.
2.3.7 Efektivitas Pajak Restoran
Efektivitas adalah imbangan antara pendapatan yang sebenarnya
terhadap pendapatan potensial dari suatu pajak dengan anggaran bahwa yang
seharusnya dibayarkan, benar-benar memenuhi kewajibannya. Efektivitas
dalam perpajakan menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak,
menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak,
menegakkan sistem pajak dan membukukan penerimaan (Halim, 2004 : 135).
Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu
14
pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah.
Terdapat 3 (tiga) faktor yang mengancam efektivitas pajak:
1) Menghindari pajak.
2) Kerjasama antara petugas dengan wajib pajak daerah untuk mengurangi
jumlah pajak yang terhutang.
3) Penipuan oleh petugas pajak daerah untuk mengurangi jumlah pajak yang
terhutang.
Jika konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak restoran
maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan
pajak restoran mencapai target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu
(Halim, 2001: 158).
Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam
merealisasikan pajak restoran yang dianggarkan dibandingkan dengan target
yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Adapun rumus yang
digunakan dalam menghitung efektivitas pajak restoran adalah:
Efektivitas pajak restoran = Realisasi penerimaan pajak restoran
Target penerimaan pajak restoran
Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas
No. Presentase Efektivitas Keterangan
1. >100% Sangat Efektif
2. 90%-100% Efektif
3. 80%-90% Cukup Efektif
4. 60%-80% Kurang Efektif
5. <60% Tidak Efektif
Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Rima Adelina)
Tahun 2020.
15
2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pengertian PAD menurut Djamud Kertabudi ialah : “Pengertian pendapatan
asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-
sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan undang-undang.”
(2007:2). Tentang sumber dana yang menjadi wewenang pemerintah daerah yang
berlandaskan pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai hal
keseimbangan dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menetapkan
potensi penerimaan daerah, yaitu :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1) Pajak daerah
2) Retribusi daerah
3) Laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan
4) Dan lain-lain PAD yang sah.
b. Transfer Pemerintahan Pusat
1) Bagi hasil pajak
2) Bagi hasil sumber daya alam
3) Dana alokasi umum
4) Dana alokasi khusus
5) Dana otonomi khusus
6) Dana penyesuaian.
c. Transfer Pemerintah Provinsi
1. Bagi hasil pajak
2. Bagi hasil sumber daya alam
3. Bagi hasil lainnya.
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari
pengelolaan dan yang dimiliki daerah. Dalam era otonomi daerah diwajibkan
untuk mancari cara yang dapat dikelola secara maksimal untuk
mengembangkan penerimaan daerah supaya tak bergantung pada pemerintah
pusat dalam membiayai semua kegiatan didaerah. Pemerintah daerah
16
diharapkan bisa menjalankan roda pemerintahan secara maksimal dalam
melakukan pembangunan daerah dengan cara mencari dan memanfaatkan
sumber-sumber keuangan yang dimiliki daerah sebagai Pendapatan Asli
Daerah.
2.5 Kerangka Konseptual
Di dalam suatu negara memiliki penerimaan yang salah satu sumber
pemasukannya berasal dari pajak. Pentingnya pajak didalam lingkungan instansi
atau perusahaan disebabkan pajak adalah sumber penerimaan bagi negara. Setiap
pemasukan pajak bagi pemerintah diharapkan penerimanya dapat mengoptimalkan
dengan potensi dan target yang telah ditetapkan karna pajak sangat membantu
segala pembangunan nasional yang dilakukan tahab demi tahab sebagai tujuan
mensejahterakan rakyat. Maka dari itu, jika tidak adanya dana yang cukup untuk
menjalankan pembanguan, apalagi dana pembanguan dinegara kita sebagian besar
berasal dari penerimaan pajak. Maka baik pemerintah serta masyarakat dituntut
wajib meneggakkan kesadaran diri bahwa pentingnya membayar pajak. Pajak yang
di pungut oleh pemerintah itu ialah salah satu penerimaan pendapatan terbesar
negara, baik pendapatan pusat maupun pendapatan daerah.
Pemungutan pajak restoran di Indonesia didasarkan pada Undang-undang
Nomor 34 Tahun 1997 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan
demikian dapat di pahami bahwa pajak bisa di pungut oleh pemerintahan
berlandaskan pada peraturan yang telah di tetapkan serta di gunakan untuk
pembiayaan negara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah penerimaan
pajak restoran efektiv atau tidak dalam membantu pendapatan asli daerah di Kota
Makassar, Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.
Dan dalam penelitian ini lebih di tekankan pada pajak daerah khususnya pada pajak
restoran.
Kerangka konseptual yang digunakan untuk merumuskan penelitian ini yaitu
sebagai berikut :
17
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konsep
2.6 Metode Pelaksanaan
2.6.1 Tempat dan Waktu
Penelitian ini di lakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota
Makassar yang berlokasi di Jl. Urip Sumohardjo No. 8, Maccini, Kecematan.
Panakkukang, Kota Makassar 90232. Penelitian ini telah dilaksanakan selama
kurang lebih 2 (dua) bulan, yakni bulan September sampai bulan Oktober
tahun 2020.
2.6.2 Teknik Pengumpulan Data
a. Kepustakaan
Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dari
buku, jurnal dan dokumen yang relevan untuk menyusun konsep
penelitian dalam mengungkap objek penelitian.
b. Studi Dokumentasi.
Studi Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data
sekunder yang berhubungan dengan objek fokus penelitian. Dalam
penelitian ini yang merupakan data sekunder adalah dokumen data
perbandingan target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran, serta
realisasi penerimaan PAD pada Kantor Badan Pendapatan Daerah tahun
2015-2019 Kota Makassar. Data sekunder ini diambil dari data tertulis
yang telah tersedia di Kantor Bapenda Kota Makassar.
Efektivitas Pajak
Restoran
Pendapatan Asli
Daerah Kota Makassar
18
2.7 Jenis dan Sumber Data
2.7.1 Data Primer
Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud
khusus menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Data dikumpulkan
sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek
penelitian dilakukan yakni di Kantor Bapenda Kota Makassar.
2.7.2 Data Sekunder
Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku,
jurnal, artikel serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang
dilakukan. Guna untuk menyelesaikan permasalah dalam penelitian.
2.8 Teknik Analisis Data
Peneliti sendiri menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini
bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai objek yang diteliti. Melalui
penelitian kualitatif peneliti berusaha mendeskripsikan permasalahan serta
memberikan solusi. Perumusan penelitian kualitatif dimulai dengan pengumpulan
data-data berupa penjelasan berupa kata-kata yang didapatkan langsung dari buku,
jurnal, dan situs kusioner.
Peneliti juga menetapkan Informasi apa yang diperlukan untuk menjawab
pertanyaan atau massal yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini ada sejumlah
alat pengumpul data antara lain pencarian data pada jurnal-jurnal, observasi dan
dokumen. Peneliti merumuskan ciri khusus sehingga memberikan dampak terhadap
instrumen dan sumber data yang diperoleh dalam meneliti.
Data dan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti masih merupakan
informasi data yang kasar karena peneliti hanya menggunakan beberapa media
untuk menentukan pokok permasalahan dalam penelitian. Dengan menggunakan
metode kualitatif, peneliti menyimpulkan jawaban dari setiap permasalahan yang
diteliti di dalam satu pokok pembahasan penelitian secara keseluruhan.
19
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Sejarah Ringkas
Terbentuknya Dinas Pendapatan Kota Madya Tingkat Makassar, Dinas
Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah berlandaskan pada
surat keputusan Wali Kota Madya Nomor 155/Kep/A/V/1973 tanggal 24 mei
1973, terdapat juga Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan
Sub Dinas Administrasi.
Wali Kota Madya daerah tingkat II Ujung Pandang Nomor
74/S.Kep/A/V/1977 tanggal 1 april 1977 dengan surat edaran Mentri dalam
Negeri Nomor 3/12/43 tanggal 9 september 1975 Nomor keu/ 3/22/33 tentang
pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Ujung Pandang di
sempurnakan serta di tetapkan perubahannya menjadi Dinas Penghasilan
Daerah yang kemudian menjadi unit yang menangani sumber keungan daerah
seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pelelangan serta semua
sub-sub dinas dalam unit penghasilan daerah yang tercantum dalam unit di
leburkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya tingkat II
Ujung Pandang, dengan adanya perubahan Kota Madya Ujung Pandang
menjadi Kota Makassar, nama Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Ujung
Pandang berubah menjadi Dinas Pendapat Daerah Kota Makassar.
Dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makasssar di tahun 2016 berubah
menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah :
Visi :
“Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Yang Optimal Online Terpadu”
Misi :
1. Mewujudkan Pengelolaan Pada Yang Optimal Berbasis Ilmu teknologi
Secara Terpadu Dan Terintegrasi.
20
b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional Dan Memiliki
Kompetensi Dalam Bidangnya.
c. Memantapkan Koordinasi Administrasi Pengelolaan Pendapatan Dan
Keuangan.
3.2 Struktur Organisasi dan Job Description
3.2.1 Struktur Organisasi
Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian BAPENDA Kota Makassar
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
Tahun 2020.
Sub BidangReklame,
ParkirdanRetribusi
Daerah
Adiyanto Said, ST
Sub Bidang Pengolahan
Data dan Informasi
Sub BidangPendataan
Wilayah II
Amanda Syahwaldi,
S.STP., MM
Sub BidangPendataan
Wilayah I
Artati,SE, MM
Sub Bidang Penetapan,
Pembukuan dan Pelaporan
Pajak dan Retribusi Daerah
Ahmad,SE
Sub Bidang Restoran,
Mineral badan
Sarang Burung Walet
Muhammad Arie
Fadli, S.STP
Sub Bidang Hotel dan
AirBawah Tanah
Harryman
Herdianto,S.STP,M.AP
Sub Bidang Penetapan,
Pembukuan dan Pelaporan
Pajak Baharuddin
Rachman,SE,MM
Sub Bidang Hiburan dan
Pajak Penerangan Jalan
Hamzah, SE
Sub Bidang Koordinasi,
Perencanaan dan Regulasi
Ekayani Pratiwi SH
Sub Bidang Penagihan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
Drs. H. Thabrani, MM
Sub Bidang Pembinaan,
Pengawasan dan Penindakan
Arfiani. AM, SE
UPTD Pajak Bumi
Bangunan
Muhammad Idris, ST
Subag Umum dan
Kepegawaian
Ansar Zainal Abidin,
SE, MM
Subag Keuangan
Ilham Budi
Santoso,SE,MM
Subag Perencanaan
dan Pelaporan
Fadliah,S.STP,M.Si
Bidang Koordinasi, Pengawasan dan
Perencanaan
Harryman Herdianto,S.STP,M.AP
Bidang Pajak Daerah II
Muh.Ambar Sallatu,S.Sos,M.Si
Bidang Pendaftaran dan
Pendataan
A.Iwan. B. Djemma, SH
BidangPendaftaran
dan Pendataan
A.Iwan. B. Djemma,
SH
Kepala Badan
Drs. H. Irwan R.
Adnan,M.Si
Kelompok
Jabatan Fungsional
Sekretaris
H. Jabbar, S.Sos.,M.Si
Tata Usaha UPTD-PBB
Indirwan Darma yasir,S.ST
Tata Usaha UPTD-BPHTB
Ansar, SE
Kepala UPTD BPHTB
Andi Wahyu Rasyid
Azis, SE
21
3.2.2 Job Description
1. Kepala Badan
Pasal 4, Kepala Badan memiliki kewajiban membantu Wali Kota
menjalankan fungsi penopang kepentingan Pemerintahan dibidang
Keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Sekretariat
Pasal 5, Sekretariat memiliki kewajiban menjalankan pengarahan
penerapan tugas, membimbing dan melayani administrasi kepada
semua unit organisasi di wilayah badan.
3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
Pasal 6, Subbagian perencanaan dan pelaporan memiliki kewajiban
melaksanakan penyediaan bahan pengarahan dan penggarapan
program kerja, monitoring dan penilaian serta penjabaran
pelaksanaan program dan kegiatan badan.
4. Subbagian Keuangan
Pasal 7, Subbagian keuangan memiliki kewajiban melaksanakan
administrasi dan akutansi keuangan.
5. Subbagian Umum dan Kepegawaaian
Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki kewajiban
melaksanakan perkara umum, penatausahaan surat menyurat,
urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan
inventarisasibarang serta administrasi kepegawaian.
6. Bidang Pendaftaran dan Pendataan
Pasal 9, Bidang pendaftaran dan pendataan memiliki kewajiban
menjalankan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan,
intensifikasi, ekstensifikasi, dan peningkatan potensi dan
merancang bangun dan mengembangkan pengolahan data serta
informasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
7. Subbidang Pendataan Wilayah I
Pasal 10, Subbidang pendataan wilayah I mempunyai tugas
melakukan kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran,
22
Pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi
dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah
I, meliputi Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini,
Tallo, Tamalate, Ujung Pandang dan Wajo.
8. Subbidang Pendataan Wilayah II
Pasal 11, Subbidang Pendataan Wilayah II mempunyai tugas
melakukan kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran,
pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi
dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah
II, meliputi Kecamatan Biringkanaya, Bontoala, Manggala,
Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarang.
9. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi
Pasal 12, Subbidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai
tugas melakukan pelayanan administrasi verfikasi dan validasi data
wajib pajak dan retribusi daerah, penetapan dan pengukuhan wajib
pajak, penerbitan NPWPD, pengolahan data dan informasi serta
rancang bangun pengembangannya.
10. Subbidang Pajak I dan Retribusi Daerah
Pasal 13, Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan,
penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan,
penagihan pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan
Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan penataan
objek Pajak Reklame serta Retribusi Daerah.
3.3 Hasil Penelitian
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar merupakan sumber
Pendapatan Asli Daerah yang dapat dijadikan salah satu penerimaan
daerah serta mendapatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pendapatan Asli Daerah yang dulunya hanya bergantung pada pemerintah
pusat, namun sekarang pemerintah daerah diharapkan bisa
23
mengembangkan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri, tanpa bergantung
pada pihak lain. Semakin besar penerimaan pendapatan suatu daerah,
maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah terhadap
pemerintah pusat. begitu juga sebaliknya semakin rendah penerimaan
Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan
pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
3.3.1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar
Tahun Anggaran 2015-2019
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar
Pada Tahun 2015-2019, sebagai berikut :
Tabel 3.1 Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota
Makassar Tahun 2015-2019.
Tahun Terget Penerimaan
PAD (Rupiah)
Realisasi
Penerimaan PAD
(Rupiah)
Prosentase
(%)
2015 904.432.575.000 696.269.803.242 76,98
2016 1.193.018.343.000 879.579.142.506 73,73
2017 1.086.139.148.000 949.677.704.216 87,44
2018 1.194.753.148.000 947.371.868.404 79,29
2019 1.340.000.000.000 1.073.061.660.653 80.08
Nilai
Rata-rata
1.143.668.642.800 909.192.035.804 79,36
Sumber : Data diolah, Tahun 2020.
Pada tahun 2015 realisasi penerimaan Pendapatan Asli
Daerah Kota Makassar sebesar Rp. 696.269.803.242 atau sebesar
76,98% dari target anggaran yang ditetapkan. Pada tahun 2016
realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami
peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun mengalami
penurunan pada prosentasenya dikarnakan adanya peningkatan
target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli
Daerah pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 879.579.142.506 atau
24
sebesar 73,73% dari target anggaran yang ditetapkan. Realisasi
penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 juga
mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 949.677.704.216 atau
sebesar 87,44% dari total anggaran pada tahun tersebut. Pada tahun
2018 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya, dikarenakan peningkatan target
pencapaian yaitu sebesar Rp. 947.371.868.404 atau sebesar 79,29%
dari target anggaran yang ditetapkan.
Pada tahun 2019 realisasi penerimaan Pendapatan Asli
Daerah mengalami peningkatan paling tinggi dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya namun terjadi penurunan pada prosentasenya,
karena adanya perbedaan target yang ditentukan. Realisasi
penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 adalah
sebesar Rp. 1.073.061.660.653 atau sebesar 80.08% dari target
anggaran yang ditetapkan. Meningkatnya realisasi penerimaan
Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 juga sebanding dengan
realisasi penerimaan komponen penyumbang Pendapatan Asli
Daerah yang mengalami peningkatan. Penyumbang Pendapatan
Asli Daerah terbesar pada tahun 2019 adalah pajak daerah yaitu
sebesar Rp. 1.067.323.035.833 atau sebesar 81,17% dari anggaran.
3.3.2 Penerimaan Pajak Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran
2015-2019
Penerimaan Pajak Daerah Kota Makassar pada Tahun 2015-
2019, sebagai berikut :
Tabel 3.2 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kota Makassar Tahun 2015-2019.
Tahun Target Penerimaan
Pajak Restoran
(Rupiah)
Realisasi
Penerimaan Pajak
Restoran (Rupiah)
Prosentase
(%)
2015 785.486.018.000 635.647.206.877 80,92
25
2016 1.053.182.160.000 759.202.412.170 72,09
2017 1.063.441.478.000 938.796.384.191 88,28
2018 1.155.991.478.000 942.551.891.961 81,54
2019 1.315.000.000.000 1.067.323.035.833 81,17
Nilai rata
-rata
1.074.620.226.800 868.704.186.206 80,08
Sumber : Data diolah, Tahun 2020.
Pada tahun 2015 terdapat beberapa jenis pajak daerah yang
menjadi komponen penyumbang pajak daerah. Pada tahun 2015
terdapat 11 jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Kota
Makassar yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan
logam/batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang
Burung Walet, Pajak BPHTB, dan PBB Sektor P2. Realisasi
penerimaan pajak daerah pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.
635.647.206.877 atau sebesar 80,92% dari target anggaran sebesar
Rp 785.486.018.000.
Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak daerah
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.
759.202.412.170, namun terjadi penurunan pada prosentasenya
sebesar 72,09% dari target anggaran sebesar Rp.
1.053.182.160.000. Pada tahun ini ada salah satu pajak yang tidak
dapat mencapai target yaitu pajak parkir yang prosentasenya hanya
mencapai 2,26% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.
15.283.622.944. Prosentase pencapaian pajak daerah tertinggi
adalah pajak PBB sektor P2 sebesar 102,78%. Sedangkan
penerimaan realisasi terbesar adalah Pajak Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 188.933.945.304.
26
Realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2017 juga
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.
938.796.384.191. Jenis pajak yang memperoleh prosentase
tertinggi dalam realisasi adalah pajak Reklame yang mencapai
160,25%, hal ini sama dengan tahun sebelumnya yang mana
prosentase tertinggi realisasi dicapai Pajak Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 272.826.084.740.
Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak daerah juga
mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun
sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya
pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak daerah mengalami
penurunan prosentase yaitu hanya sebesar 81,54% dari total target.
Realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2018 adalah Rp.
942.551.891.961. Meskipun pajak Mineral Bukan Logam/Batuan
masuk dalam anggaran tahun 2018 tetapi tidak ada realisasi
penerimaan dari pajak tersebut. Prosentase pencapaian pajak
tertinggi adalah pajak Reklame dengan pancapaian sebesar
118,11% dari target anggaran.
Tahun 2019 pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah
mengalami peningkatan yang siginifikan juga, hal ini sebanding
dengan pencapaian target dan realisasi yang diperoleh dari
komponen jenis pajak yang dipungut. Rata-rata realisasi
penerimaan setiap jenis pajak mengalami peningkatan yang
signifikan dari tahun sebelumnya. Meskipun jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya pada tahun 2019 realisasi penerimaan
pajak daerah juga mengalami penurunan prosentase yaitu hanya
sebesar 81,17% dari total target. Realisasi penerimaan pajak daerah
tahun 2019 ini adalah sebesar Rp. 1.067.323.035.833 dari target
atau anggaran yang ditentukan. Jika pada tahun sebelumnya tidak
ada realisasi penerimaan dari pajak Mineral bukan logam/batuan,
pada tahun ini pun sama, tidak ada realisasi penerimaan dari pajak
27
tersebut. Prosentase pencapaian pajak daerah tertinggi adalah pajak
Restoran sebesar 113,69%. Sedangkan penerimaan realisasi
terbesar adalah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) sebesar Rp. 232.812.018.732.
3.3.3 Penerimaan Pajak Restoran Kota Makassar Tahun 2015-2019
Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Makassar Tahun
Anggaran 2015-2019, sebagai berikut :
Tabel 3.3 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Kota Makassar Tahun 2015-2019.
Tahun Target Penerimaan
Pajak Restoran
(Rupiah)
Realisasi
Penerimaan Pajak
Restoran (Rupiah)
Prosentase
(%)
2015 98.788.870.608 92.279.737.686 93,41
2016 171.138.613.000 114.006.791.465 66,62
2017 140.000.000.000 140.867.931.059 100,62
2018 156.000.000.000 166.283.463.199 106,59
2019 185.000.000.000 210.528.402.002 113,08
Nilai
Rata-rata
150.185.496.722 144.793.265.082 96,21
Sumber : Data diolah, Tahun 2020.
Realisasi penerimaan Pajak Restoran Kota Makassar pada
Tahun 2015-2019 mengalamai pertumbuhan yang fluktuatif. Rata-
rata realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut mengalami
kenaikan setiap tahunnya. Dari penerimaan 5 tahun tersebut,
Pencapaian tertinggi ada pada tahun 2019 sebesar 113,08%, ini
berarti pajak restoran memiliki potensi tinggi dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.
28
Pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak restoran adalah sebesar
Rp. 92.279.737.686. Pada tahun 2015 ini realisasi penerimaan
pajak restoran mencapai 93,41% dari target yang telah ditentukan
yaitu sebesar Rp. 98.788.870.608. Hal ini berarti pencapaian
pemungutan pajak restoran di Kota Makassar sudah mencapai
target yang telah ditentukan. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan
dalam realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun sebelumnya.
Namun terjadi penurunan pada prosentasenya. Realisasi
penerimaan pajak restoran pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.
114.006.791.465. Sementara target penerimaan pajak restoran
sebesar Rp. 171.138.613.000. Dengan begitu berarti prosentase
pencapaian realisasi penerimaan pajak adalah sebesar 66,62% dari
target yang ditentukan.
Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak restoran
mengalami kenaikan juga dari tahun sebelumnya. Realisasi
penerimaan pajak restoran pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.
140.867.931.059. Sedangkan target penerimaan pajak restoran pada
tahun 2017 adalah sebesar Rp. 140.000.000.000. Dari hasil tersebut
menunjukan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun
2017 sudah mencapai target bahkan melebihi target yang telah
ditentukan dengan prosentase sebesar 100,62%. Di tahun 2018
realisasi penerimaan pajak restoran makin mengalami kenaikan
yang tinggi dengan prosentase sebesar 106,59% dari target yang
telah ditentukan. Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun
2018 adalah sebesar Rp. 166.283.463.199 dengan target
penerimaan sebesar Rp. 156.000.000.000.
Pada tahun 2019 prosentase penerimaan pajak restoran
sangat tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Ini disebabkan karena
adanya kenaikan target penerimaan pajak restoran. Realisasi
penerimaan pajak restoran tahun 2019 sebesar Rp. 210.528.402.002
dengan target sebesar Rp. 185.000.000.000. Dengan begitu
29
menunjukan bahwa pencapaian penerimaan pajak restoran melebihi
target yang telah ditentukan dengan prosentase sebesar 113,08%.
3.4 Pembahasan
Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian bab pendahuluan
bahwa Rumusan Masalah penelitian ini ialah : “Bagaimana Efektivitas
pajak restoran dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota
Makassar?”
Untuk maksud tersebut maka dilakukan penelitian ini pada Kantor
Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
3.4.1 Efektivitas Pajak Restoran Kota Makassar Tahun 2015-2019
Efektivitas peneriman Pajak Restoran Kota Makassar tahun
2015-2019, sebagai berikut :
Tabel 3.4 Data Efektivitas peneriman Pajak Restoran Kota
Makassar tahun 2015-2019.
Tahun Target
Penerimaan Pajak
Restoran (Rupiah)
Realisasi
Penerimaan Pajak
Restoran (Rupiah)
Tingkat
Efektivitas
(%)
2015 98.788.870.608 92.279.737.686 93,41
2016 171.138.613.000 114.006.791.465 66,62
2017 140.000.000.000 140.867.931.059 100,61
2018 156.000.000.000 166.283.463.199 106,59
2019 185.000.000.000 210.528.402.002 113,79
Nilai
Rata-rata
150.185.496.722 144.793.265.082 96,21
Sumber : Data diolah, Tahun 2020.
30
Tingkat efektivitas dihitung dengan membandingkan antara
realisasi penerimaan pajak restoran Kota Makassar dengan target
anggaran yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah
Kota Makassar pada periode tertentu. Tingkat efektivitas yang
dicapai dapat mencapai prosentase mendekati. Berdasarkan tabel di
atas dapat diketahui jumlah target penerimaan dan realisasi
penerimaan pajak restoran Kota Makassar tahun 2015-2019 dapat
digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak
restoran. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas pajak restoran adalah
sebesar 93,41%. Dengan begitu besarnya tingkat efektivitas pajak
restoran pada tahun 2015 berada pada kriteria efektif. Pada tahun
2016 tingkat efektivitas pajak restoran mengalami penurunan dari
tahun sebelumnya. Tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun
2016 hanya sebesar 66,62%, dan tingkat efektivitas pada tahun
2016 ini masih dalam kriteria kurang efektif.
Tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2017
mengalami kenaikan dari tahun 2016 yang mengalami penurunan.
Pada tahun 2017 tingkat efektivitas pajak restoran adalah sebesar
100,61%, dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Tahun 2018
tingkat efektivitas pajak restoran mengalami peningkatan
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tingkat efektivitas pajak
restoran pada tahun 2018 sebesar 106,59% dan masuk dalam
kriteria sangat efektif. Sedangkan pada tahun 2019 tingkat
efektivitas pajak restoran juga mengalami kenaikan sangat tinggi
dari tahun-tahun sebelumnya sebesar 113,79%. Pada tahun ini
realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Makassar mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya. Dengan tingkat efektivitas
termasuk dalam kategori sangat efektif. Peningkatan ini
dikarenakan adanya peningkatan realisasi penerimaan pajak
restoran yang mengalami kenaikan.
31
3.4.2 Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2015-2019
Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap PAD,
dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Memah, 2013: 57) :
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran x 100 %
Realisasi Penerimaan PAD
Dibawah ini akan menggambarkan kriteria dalam menilai
kontribusi pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, yaitu
sebagai berikut :
Tabel 3.5 Kriteria Kontribusi
Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327, Tahun 2020.
Tujuan ini agar penulis dapat mengetahui berapa besar
kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Makassar. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak
restoran menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Persentase Kriteria Kontribusi
0,00%-10%
Sangat kurang
10,10%-20%
Kurang
20,10%-30%
Sedang
30,10%-40%
Cukup Baik
40,10%-50% Baik
Diatas 50% Sangat Baik
32
Tabel 3.6 Data Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2015-
2019
Tahun Realisasi
Penerimaan Pajak
Restoran (Rupiah)
Realisasi
Penerimaan PAD
(Rupiah)
Kontribusi
(%)
2015 92.279.737.686 696.269.803.242 13,25
2016 114.006.791.465 879.579.142.506 12,96
2017 140.867.931.059 949.677.704.216 14,83
2018 166.283.463.199 947.371.868.404 17,55
2019 210.528.402.002 1.073.061.660.653 19,61
Nilai
Rata-rata
144.793.265.082 909.192.035.804 15,64
Sumber : Data diolah, Tahun 2020.
Di tahun 2015 kontribusi penerimaan pajak restoran
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar adalah sebesar
13,25% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.
696.269.803.242. Dengan begitu kontribusi penerimaan pajak
restoran masuk dalam kategori kurang. Kontribusi penerimaan
pajak restoran pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya. Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap
Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 adalah sebesar 12,96%
dari total realisasi PAD sebesar Rp. 879.579.142.506. Kontribusi
penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah
termasuk dalam kriteria kurang.
Di tahun 2017 total realisasi penerimaan Pendapatan Asli
Daerah Kota Makassar sebesar Rp. 949.677.704.216 dengan total
realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 140.867.931.059.
Dari total realisasi penerimaan pajak restoran dengan realisasi
33
penerimaan Pendapatan Asli Daerah berarti tingkat kontribusi
pajak restoran pada tahun 2017 sebesar 14,83%. Tingkat
kontribusi pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan
tahun 2016. Namun adanya peningkatan kontribusi tersebut masih
tergolong dalam kriteria kurang. Pada tahun 2018 realisasi
penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan yang
signifikan diikuti dengan peningkatan realisasi penerimaan
Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Hal ini berdampak
pada besarnya kontribusi yang diberikan pajak restoran terhadap
penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
Tahun sebelumnya kontribusi pajak restoran terhadap
Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 14,83% sedangkan pada
tahun 2018 tingkat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan
Asli Daerah di Kota Makassar naik menjadi 17,55% dari total
realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 947.371.868.404.
Tingkat kontribusi pada tahun 2018 masih tergolong kriteria
kurang, namun setidaknya terjadi peningkatan pada realisasi
penerimaan ataupun tingkat kontribusi pajak restoran terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.
Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kota Makassar pada tahun 2019 mengalami kenaikan
dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan
adanya kenaikan realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun
2019. Tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran pada tahun
2019 adalah sebesar 19,61% dari total realisasi penerimaan PAD
berjumlah Rp. 1.073.061.660.653 dan dengan total realisasi
penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 210.528.402.002.
Meskipun terjadi kenaikan selama 3 tahun berturut-turut
dan peningkatan realisasi penerimaan pajak restoran di Kota
Makassar sangat signifikan tetapi tingkat kontribusi penerimaan
pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih tergolong
34
kurang. Walaupun pajak restoran memberikan kontribusi yang
kurang namun disisi lain kontribusi pajak restoran dapat
mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daearah yang diperoleh.
Pemerintah Kota Makassar diharuskan bisa lebih banyak
menggali potensi pajak restoran secara maksimal, agar
kedepannya penerimaan pajak restoran lebih baik dari
sebelumnya serta bisa lebih banyak berkontibusi untuk
Pendapatan Asli Daerah.
35
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik
kesimpulan bahwa:
1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran pada periode 2015-2019
berturut-turut adalah 93,41%, 66,62%, 100,61%, 106,59% dan 113,79%
dengan rata-rata efektivitas penerimaan pajak restoran periode 2015-
2019 sebesar 96,208%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
pada tahun 2015-2019 Pemerintah Kota Makassar mampu
melaksanakan dan meningkatkan kinerja keuangan dalam penerimaan
Pendapatan Asli Daerah secara efektif. Meskipun pada tahun 2016
kurang efektif, namun pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2017, 2018
dan 2019 meningkat menjadi sangat efektif.
2. Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Makassar pada tahun 2015-2019 berturut-turut sebesar 13,25%,
12,96%, 14,83%, 17,55%, dan 19,61% dengan rata-rata sebesar
15,64%. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak
restoran memberikan kontribusi yang kurang terhadap Pendapatan Asli
Daerah. Namun dapat mempengaruhi jumlah Penerimaan Pendapatan
Asli Daerah di Kota Makassar dalam kurun waktu 5 tahun. Dan ini
berarti bahwa pemerintah Kota Makassar harus lebih banyak menggali
potensi pajak restoran secara maksimal.
4.2 Saran
Melihat dari efektivitas dan kontribusi Pajak Restoran terhadap
Pendapatan Asli Daerah dapat menunjukan bahwa tingkat efektivitas Pajak
Restoran cukup tinggi namun kontribusi Pajak Restoran terhadap
Pendapatan Asli Daerah masih kurang.
36
1. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk
menggali kembali potensi yang cukup besar pada Pajak Restoran
sehingga penerimaan pajak dapat ditingkatkan lagi.
a. Untuk menertibkan para wajib pajak, Pemerintah Kota Makassar
harus konsisten dalam menerbitkan surat teguran dan surat paksa
kepada wajib pajak yang tidak atau terlambat membayar pajak.
b. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah Kota Makassar harus
meningkatkan kedisiplinan para pegawai dalam melaksanakan tugas
di bidang keuangan daerah. Pemerintah Kota Makassar sudah
seharusnya melakukan pendataan ulang secara berkala terhadap
potensi pajak restoran di Kota Makassar untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah.
2. Diharapkan pada peneliti selanjutnya lebih mengembangkan ruang
lingkup penelitian agar pegetahuan dan wawasan mengenai pajak daerah
Khususnya Pajak Restoran di Kota Makassar semakin meningkat lebih
baik untuk kedepannya.
37
DAFTAR PUSTAKA
Gede Dewa I. Yudi awan Herman. Parsa Wayan I, dan Sarna Kadek. 2013. Kontribusi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli. Atau bisa dilihat dalam Web (https://ojs.und.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/11895/8206)
Halim, Abdul, 2001. Akuntansi Keuangan Daerah, Selemba Empat,
Jakarta. Memah, EW, 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan
Restoran terhadap PAD Kota Manado. Peraturan Daerah Kota Makassar No.3 Tahun 2010 Tentang Pajak
Daerah Kota Makassar. Peraturan Daerah Kota Makassar No.2 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Makassar No.3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar.
Pusut Cindi Regina. Dan Tulusan femmy. 2015. Kebijakan Pemungutan
Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado.
Pratama Putra Renaldo. Saifi Muhammad. ZA Zahro. 2016. Efektivitas
Penerimaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri).
Rima, 2012. Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Soemitro Rochmat. 1998. Dasar-dasar Hukum pajak dan pajak
Pendapatan. Rafika Aditama. Soemahamidjaja Soeparman. 2008. Pajak Berdasarkan Azas Gotong-
royong. Jakarta. Erlangga. Siahaan, Marihot P. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi
Revisi. Jakarta. Rajawali Pers. Titiani hardi Pramesti Patria. Susilo Heru. Saifi Muhammad. 2015.
Realisasi Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Madiun (Studi tentang Peningkatan Realisasi Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun).
38
Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahannya Atas
Undang-Undang no 34 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Wibowo Setyo Nur. 2014. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap
Penerimaan PAD Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
39
LAMPIRAN-LAMPIRAN
40
DOKUMENTASI
A. Kantor Tampak Depan
B. Tampak Dalam
41
C. Aktivitas Penelitian
42
D. Surat Penelitian