BAB 1

PENDAHULUAN

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menetapkan kode etik guru

pada 2013. Kode etik tersebut akan mengikat dan mempertegas guru sebagai

profesi. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB

PGRI) Sulistiyo mengatakan,kode etik ini akan berlaku seperti dokter yang

mempunyai satu naungan organisasi profesi yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Sedangkan guru sesuai UU Guru dan Dosen No 14/2005 mempunyai PGRI untuk

membuat kode etik tersebut. Sulistiyo menjelaskan, kode etik tersebut akan

mengatur hubungan guru dan siswa,guru dan orang tua/wali murid,guru dan

masyarakat, guru dan sekolah dan rekan sejawat,profesi dan guru dengan

organisasi profesi,serta aturan antara guru dan pemerintah.

Untuk kode etik guru dengan peserta didik, guru tidak membuka rahasia

siswanya. Sedangkan kode etik guru dengan orang tua seperti tidak boleh mencari

keuntungan pribadi dengan orang tua/wali.Selanjutnya kode etik dengan

masyarakat yaitu guru harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Sementara hubungannya dengan sekolah dan rekan sejawat yakni guru memiliki

beban moral untuk bekerja profesional dan tidak mengeluarkan penyataan keliru

terkait kualifikasi dan kompetensi sejawat.

Sedangkan antara guru dan profesinya yakni guru tidak menerima janji,

pemberian dan pujian yang dapat memengaruhi profesinya. Sedangkan kode etik

guru dengan pemerintah seperti guru tidak akan menghindar dari kewajiban yang

dibebankan pemerintah untuk kemajuan pendidikan. Pada Januari 2013 kode etik

guru Indonesia segera diterapkan. Bersamaan dengan itu dibentuk dewan

kehormatan guru untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan

rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh

guru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh

mengapresiasi dan mendukung kode etik guru. Dengan begitu, para guru akan

memiliki norma yang jelas dalam menjalankan semua tugas-tugasnya sebagai

1

tenaga pendidik.”Kode etik guru itu sangat positif dan memang

diperlukan,”imbuhnya. Selain itu, Nuh juga mendorong upaya PGRI untuk

menjadi sebuah organisasi profesi. ”Kami mendukung dan kami akan bekerja

sama dengan PGRI,”kata dia. Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar

berpendapat, kode etik ini merupakan langkah yang bagus untuk merealisasikan

guru sebagai profesi sesuai UU Guru dan Dosen.Selain itu, kode etik ini juga akan

mempertegas batasan guru sebagai profesi dan aparatur negara yang mudah sekali

rancu apabila ada tugas yang tidak sesuai profesi yang dibebankan pemerintah.

A. Latar Belakang.

Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) mulai diberlakukan Januari 2013. 

KEGI sangat berkaitan dengan mutu guru dan mutu pendidikan di Indonesia. 

Guru perlu ada kode etik yang menjadi rambu-rambu profesi sama halnya dengan

profesi lainnya seperti jurnalis atau dokter yang memiliki kode etik.

Guru mempunyai kedudukan sebagai “Guru Sebagai Profesi”atau tenaga

profesional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan

oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan

keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma

tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sebagai tenaga profesional, guru

dituntut untuk selalu mengembangkan diri sejalan dengan kemajuan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni. Sebagai suatu profesi, guru memerlukan kode

etik.

Kode Etik Guru Indonesia yang telah disepakati Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan, memiliki relevansi, sesuai kompentensi pedagogik dan

profesional seorang guru karena di dalamnya juga mengatur hubungan antara

guru, peserta didik, orangtua, masyarakat, teman sejawat, serta organisasi profesi

lain maupun profesinya sendiri.

Saat ini sudah dibentuk Dewan Kehormatan Guru di seluruh kabupaten

dan kota di Indonesia yang akan menerima laporan atas pelanggaran KEGI yang

2

dilakukan guru. Untuk itu, semua guru tanpa kecuali harus mentaati kode etik ini

dan jika dalam melaksanakan profesinya terbukti menyalahi kode etik, maka akan

dijatuhi sanksi tegas sebagaimana diatur dalam Kode Etik Guru Indonesia.

Beberapa suplemen Kode Etik Guru Indonesia (KEGI), diantaranya :

semua pelanggaran guru yang  berhubungan dengan profesi guru (di/dalam

kelas, lingkungan sekolah, yang masih ada hubungan dengan/berkaitan dengan

hubungan guru-murid – murid-guru, proses berlajar-mengajar, serta hal-hal

yang bisa dikategorikan sebagaihubungan guru-nurid – murid-guru), maka

harus dilaporkan ke ke/pada Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI)

perselisihan antara masyarakat dengan guru terkait profesi guru, maka harus

dilaporkan ke ke/pada Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI).

jika kesalahan/pelanggaran yang dilakukan guru tak berhubungan dengan 

profesi guru, misalnya narkoba, pembunuhan, hingga teroris, atau pelanggaran

hukum lainnya, maka polisi langsung memproses tanpa melewati DKGI;

DKGI kabupaten – kota.

Selanjutnya, DKGI menjalankan proses penegakan kode etik hingga tahap

persidangan; hasil dari persidangan, bisa berujung pemberian sanksi, sanksi

administrasi, kepegawaian, hukum pidana; masing-masing sanksi (kategori

ringan, sedang, berat), ditetapkan berdasar keputusan DKGI.

Jika putusan sidang di Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI )

menjatuhkan vonis atau pun sanksi, yang nyata-nyata melanggar hukum (yang

berlaku di NKRI), maka diserahkan ke pihak kepolisian; guru juga memiliki

hak banding atas putusan tersebut.

Dengan adanya Kode Etik Guru Indonesia, masyarakat tidak perlu merasa

khawatir lagi menjadi bola permainan beberapa guru seperti sering terjadi selama

ini. Meski pemerintah sudah mengeluarkan larangan bagi guru-guru untuk

berjualan buku kepada murid-muridnya, namun dengan berbagai dalih dan cara,

mereka tetap saja memaksa murid-murid membeli buku yang mereka tunjuk, yang

merupakan hasil kerjasamanya dengan penerbit tertentu. Murid tidak diberi

kesempatan untuk menggunakan buku lain, sehingga seolah ilmu dari buku

3

tersebut saja yang paling bermutu. Dan untuk mempertahankan pangsa pasarnya

pada tahun berikutnya, maka buku-buku tersebut sudah tidak bisa dipakai oleh

kelas berikutnya.

Model ‘pemerasan lainnya’ guru membuka les privat bagi murid-

muridnya, meski hal ini juga sudah ada larangannya. Namun, karena para orang

tua takut kalau terjadi apa-apa pada anaknya jika tidak mengikuti les tersebut,

maka dengan terpaksa mengikutkan anaknya les tersebut.

Disisi lain, Kode Etik Guru Indonesia ini memberi payung hukum bagi

guru dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, sehingga

masyarakat dan pihak-pihak lain tidak dapat semena-mena menghakimi guru jika

ada permasalahan yang menyangkut profesi guru.

B. Tujuan

Peenyusunan makalah ini bertujuan :

Dapat mengetahui Penerapan Kode Etik pada Profesi Guru

Mengetahui bagaimana profesionalisme seorang guru mentaati kode etik

guru

C. Rumusan Masalah

Apa arti kode etik guru yang sebenarnya

Bagai mana menerapkan kode etik guru

D. Batasan masalah

Pembahasan makalah ini hanya terbatas pada Penerapan Kode Etik pada Profesi

Guru

4

BAB II

PENERAPAN KODE ETIK PADA PROFESI

A. Pengertian Profesi

Profesi berasal dari bahasa latin "Proffesio" yang mempunyai dua

pengertian yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian

yang lebih luas menjadi: kegiatan "apa saja" dan "siapa saja" untuk memperoleh

nafkah yang dilakukan dengan suatu keah-lian tertentu. Sedangkan dalam arti

sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan

sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik.

Menurut Dedi Supriadi 1999 profesi guru adalah orang suatu pelayanan atau

jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan.

Abin syamsudin 2000. Mengatakan profesi guru yaitu kemampuan yang

tidak dimiliki rang pada umumnya yang tidak pernah mengikuti pendidikan

keguruan tingkat tinggi

Galbreath, J. 1999 profesi guru adalah orang yang Bekerja atas panggilan

hati nurani. Dalam melaksanakan tugas pengabdian pada masyarakat hendaknya

didasari atas dorongan atau panggilan hati nurani. Sehingga guru akan merasa

senang dalam melaksanakan tugas berat mencerdakan anak didik.

B. Pengertian Profesional

Menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu

pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Maister

(1997) mengemukakan bahwa profesionalisme bukan sekadar pengetahuan

teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan

profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan

yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan.

Arifin (2000) mengemukakan guru Indonesia yang profesional

dipersyaratkan mempunyai; (1) dasar ilmu yang kuat sebagai pengejawantahan

terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21; (2)

penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praksis pendidikan yaitu ilmu

pendidikan sebagai ilmu praksis bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka.

5

Pendidikan merupakan proses yang terjadi di lapangan dan bersifat ilmiah, serta

riset pendidikan hendaknya diarahkan pada praksis pendidikan masyarakat

Indonesia; (3) pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan, profesi

guru merupakan profesi yang berkembang terus menerus dan berkesinambungan

antara LPTK dengan praktek pendidikan. Kekerdilan profesi guru dan ilmu

pendidikan disebabkan terputusnya program pre-service dan in-service karena

pertimbangan birokratis yang kaku atau manajemen pendidikan yang lemah.

Dengan adanya persyaratan profesionalisme guru ini, perlu adanya

paradigma baru untuk melahirkan profil guru Indonesia yang profesional di abad

21 yaitu;

1. Memiliki kepribadian yang matang dan berkembang; 

2. Penguasaan ilmu yang kuat; 

3. Keterampilan untuk membangkitkan peserta didik kepada sains dan

teknologi; dan

4. Pengembangan profesi secara berkesinambungan. Keempat aspek tersebut

merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dan ditambah

dengan usaha lain yang ikut mempengaruhi perkembangan profesi guru

yang profesional.

C. Kode Etik Guru Indonesia

Kode etik

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang

secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan

tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau

salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.Tujuan

kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau

nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

Ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah yang

telah bersatu dengan pikiran, jiwa dan perilaku tenaga profesional. Jadi ketaatan

itu terbentuk dari masing-masing orang bukan karena paksaan. Dengan demikian

tenaga profesional merasa bila dia melanggar kode etiknya sendiri maka

6

profesinya akan rusak dan yang rugi adalah dia sendiri.

Kode etik bukan merupakan kode yang kaku karena akibat perkembangan

zaman maka kode etik mungkin menjadi usang atau sudah tidak sesuai dengan

tuntutan zaman. Misalnya kode etik tentang euthanasia (mati atas kehendak

sendiri), dahulu belum tercantum dalam kode etik kedokteran kini sudah

dicantumkan.

Kode etik disusun oleh organisasi profesi sehingga masing-masing profesi

memiliki kode etik tersendiri. Misalnya kode etik dokter, guru, pustakawan,

pengacara, Pelanggaran kde etik tidak diadili oleh pengadilan karena melanggar

kode etik tidak selalu berarti melanggar hukum. Sebagai contoh untuk Ikatan

Dokter Indonesia terdapat Kode Etik Kedokteran. Bila seorang dokter dianggap

melanggar kode etik tersebut, maka dia akan diperiksa oleh Majelis Kode Etik

Kedokteran Indonesia, bukannya oleh pengadilan.

Kode etik adalah pernyataan cita-cita dan peraturan pelaksanaan pekerjaan

(yang membedakannya dari murni pribadi) yang merupakan panduan yang

dilaksanakan oleh anggota kelompok. Kode etik yang hidup dapat dikatakan sebagai

ciri utama keberadaan sebuah profesi.

Sifat dan orientasi kode etik hendaknya singkat; sederhana, jelas dan

konsisten; masuk akal, dapat diterima, praktis dan dapat dilaksanakan; komprehensif

dan lengkap; dan positif dalam formulasinya. Orientasi kode etik hendaknya

ditujukan kepada rekan, profesi, badan, nasabah/pemakai, negara dan masyarakat.

Kode etik diciptakan untuk manfaat masyarakat dan bersifat di atas sifat ketamakan

penghasilan, kekuasaan dan status. Etika yang berhubungan dengan nasabah

hendaknya jelas menyatakan kesetiaan pada badan yang mempekerjakan

profesional.

Kode etik sebagai bimbingan praktisi. Dan hendaknya diungkapkan

sedemikian rupa sehingga publik dapat memahami isi kode etik tersebut. Dengan

demikian masyarakat memahami fungsi kemasyarakatan dari profesi tersebut. Juga

sifat utama profesi perlu disusun terlebih dahulu sebelum membuat kode etik. Kode

etik hendaknya cocok untuk kerja keras

7

Sebuah kode etik menunjukkan penerimaan profesi atas tanggung jawab dan

kepercayaan masyarakat yang telah memberikannya

Rumusan Kode Etik Guru Indonesia

Kode Etik Guru Indonesia ini merupakan hasil rumusan Konferensi

Pusat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Meskipun banyak organisasi

profesi guru tetapi berdasarkan pengalaman pada banyak jenis profesi dan negara,

Kode Etik profesi sejenis bersifat tunggal.

Ada 7 kode etik yang harus dipatuhi, yaitu yang mengatur hubungan guru

dengan peserta didik, orangtua/walimurid, masyarakat, sekolah dan rekan sejawat,

profesi, organisasi profesi dan pemerintah. Tiap-tiap pokok hubungan itu tertuang

dalam beberapa butir sebagai berikut:

1. Hubungan Guru dengan Peserta Didik:

a. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta

mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.

b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan

mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga

sekolah, dan anggota masyarakat.

c. Guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara

individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.

d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan meng-gunakannya

untuk kepentingan proses kependidikan.

e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus harus

berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana

sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajaryang efektif dan

efisien bagi peserta didik.

f. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih

sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar

batas kaidah pendidikan.

8

g. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gang-guan yang

dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.

h. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk

membantu peserta didik dalam mengembangkan keselu-ruhan

kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.

i. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali

merendahkan martabat peserta didiknya.

j. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara

adil.

k. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi

kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.

l. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh

perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.

m. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta

didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar,

menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan.

n. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-

alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum,

kesehatan, dan kemanusiaan.

o. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profe-sionalnya

kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial,

kebudayaan, moral, dan agama.

p. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional

dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan

pribadi.

2. Hubungan Guru dengan Orangtua/Wali Siswa:

a. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien

dengan orangtua/wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan.

b. Guru memberikan informasi kepada orangtua/wali secara jujur dan

objektif mengenai perkembangan peserta didik.

c. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang

9

bukan orangtua/walinya.

d. Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan

berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan

e. Guru bekomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai

kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada

umumnya.

f. Guru menjunjung tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasi

denganya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak

atau anak-anak akan pendidikan.

g. Guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan

orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

3. Hubungan Guru dengan Masyarakat:

a. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan

efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengem-bangkan

pendidikan.

b. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan

dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.

c. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

d. Guru bekerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan

prestise dan martabat profesinya.

e. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan

masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan

kesejahteraan peserta didiknya.

f. Guru mememberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-

nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan

masyarakat.

g. Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya

kepada masyarakat.

h. Guru tidak boleh menampilkan diri secara ekslusif dalam kehidupan

bermasyarakat.

10

4. Hubungan Guru dengan Sekolah dan Rekan Sejawat:

a. Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi

sekolah.

b. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam

melaksanakan proses pendidikan.

c. Guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif.

d. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan luar sekolah.

e. Guru menghormati rekan sejawat.

f. Guru saling membimbing antar sesama rekan sejawat.

g. Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan

kesejawatan dengan standardan kearifan profesional.

h. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan junior-nya untuk

tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan

dengan tuntutan profesionalitasnya.

i. Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan

pendapat-pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas

pendidikan dan pembelajaran.

j. Guru membasiskan-diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan

dalam setiaptindakan profesional dengan sejawat.

k. Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat

meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalan-kan

tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran.

l. Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari

kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya.

m. Guru tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan keliru berkaitan

dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat.

n. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan penda-pat yang

akan merendahkan marabat pribadi dan profesional sejawatnya.

o. Guru tidak boleh mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya

atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya.

p. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk

11

pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.

q. Guru tidak boleh menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau

tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.

5. Hubungan Guru dengan Profesi:

a. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi.

b. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan

dan bidang studi yang diajarkan.

c. Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya.

d. Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam

menjalankan tugas-tugas profesional dan bertanggung jawab atas

konsekuensinya.

e. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggung jawab,

inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional

lainnya.

f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang

akan merendahkan martabat profesionalnya.

g. Guru tidak boleh menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat

mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya.

h. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari

tugas-tugas dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di

bidang pendidikan dan pembelajaran.

6. Hubungan Guru dengan Organisasi Profesinya:

a. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara

aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan

kependidikan.

b. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang

memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan.

c. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat

informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan

12

masyarakat.

d. Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam

menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggung jawab atas

konsekuensinya.

e. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk

tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-

tindakan profesional lainnya.

f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang

dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya.

g. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk

memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.

h. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi

profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

7. Hubungan Guru dengan Pemerintah:

a. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program

pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD

1945, UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Tentang

Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

b. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan

yang berbudaya.

c. Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa

persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan berne-gara

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

d. Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh

pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan

pembelajaran.

e. Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang

berakibat pada kerugian negara.

D. Penerapan Kode Etik pada Profesi Guru

13

Guru dalam menjalani profesinya sebagai guru perlu mematuhi dan

mempelajari Kode Etik Guru Indonesia.

Etika Profesi Pendidikan, menunjukkan adanya hubungan antara profesi

dengan dunia pendidikan yang memerlukan adanya etika. Kata etika berasal dari

bahasa Yunani “ethos” bermakna adat kebiasaan, etika terkait dengan tingkah

laku manusia mana yang baik dan buruk sesuai dengan akal pikiran. Etika juga

lazim disebut “akhlaq” yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara

yang terpuji dan yang tercela. Sedangkan profesi merupakan kelompok lapangan

kerja khusus dan dalam melaksanakan kegiatan memerlukan ketrampilan dan

keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan manusia.. Profesi hanya dapat dicapai

dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dan ruang lingkup yang luas,

mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya; serta

adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota

yang menyandang profesi tersebut.

Profesi mensyaratkan adanya pengetahuan formal, maka hal ini

menunjukkan adanya hubungan antara profesi dengan dunia pendidikan. Lembaga

pendidikan ini merupakan lembaga yang mengembangkan dan meneruskan

pengetahuan profesional.

Mencermati kode etik guru yang mengatur hubungan antara guru dan

murid, dapat kita lihat sebagai berikut :

Hubungan Guru dengan Peserta Didik:

a. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi

proses dan hasil pembelajaran.

b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan

mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga sekolah,

dan anggota masyarakat.

c. Guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara

individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.

d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan meng-gunakannya

untuk kepentingan proses kependidikan.

e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus harus

14

berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah

yang menyenangkan sebagai lingkungan belajaryang efektif dan efisien bagi

peserta didik.

f. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih

sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar

batas kaidah pendidikan.

g. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gang-guan yang

dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.

h. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk

membantu peserta didik dalam mengembangkan keselu-ruhan

kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.

i. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali

merendahkan martabat peserta didiknya.

j. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara

adil.

k. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan

dan hak-hak peserta didiknya.

l. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh

perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.

m. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta

didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar,

menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan.

n. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-

alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum,

kesehatan, dan kemanusiaan.

o. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya

kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial,

kebudayaan, moral, dan agama.

p. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan

peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

15

Pengaturan mengenai hubungan guru- peserta didik (murid) dalam kode

etik guru adalah hal yang seharusnya dominan dan utama, karena sebenarnya kode

etik itu dibuat untuk memperjelas relasi guru-murid, sehingga tidak sampai terjadi

pelanggaran etika profesi guru. Tetapi bila kita mencermati bunyi kode etik di

atas, terasa belum jelas aturan mengenai relasi guru dengan murid. Banyak poin-

poin dalam kode etik itu yang tidak dapat terukur dengan jelas. Instrumen yang

digunakan untuk menilai pelaksanaan tiap butir kode etik guru itu juga masih

tidak jelas. Ketidakjelasan relasi guru dengan murid dan stakeholder lain itu akan

menyulitkan pelaksanaan UU Guru. Sebab, beberapa pasal RUU Guru, termasuk

dasar pemberian sanksi administratif, mengacu kode etik guru

Bila rumusan kode etiknya tidak begitu jelas, bagaimana Dewan

Kehormatan Guru (Pasal 30–32 RUU Guru) dapat bekerja dengan baik, padahal

salah satu tugas Dewan Kehormatan Guru memberi saran dan pertimbangan

dalam rangka pelaksanaan tugas profesional dan Kode Etik Guru Indonesia.

Berbeda misalnya kode etik yang menyangkut hubungan guru dengan murid

itu berbunyi:

Guru tidak boleh memberi les privat kepada muridnya;

Guru tidak boleh menjual buku pelajaran atau benda-benda lain kepada

murid;

Guru tidak boleh berpacaran dengan murid;

Guru tidak boleh merokok di depan kelas/murid;

Guru tidak boleh melakukan intimidasi, teror, dan tindak kekerasan

kepada murid,

Guru tidak boleh melakukan penistaan terhadap murid;

Guru tidak boleh ber-HP ria di dalam kelas, dan sebagainya

Yang menjadi masalah bagi kalangan pendidikan bukanlah belum adanya

kode etik guru, melainkan sudah sejauh mana guru-guru di negeri ini

mempelajari, memahami, dan mengaplikasikan kode etik guru tersebut, baik

dalam mendidik anak bangsa ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga,

guru betul-betul menjadi suri teladan bagi seluruh komponen bangsa di mana pun

berada.

16

Peranan tim asesor dalam menilai kinerja guru sangat menentukan

keberhasilan implementasi kode etik guru ini bagi pelaksanaan pembelajaran.

Menurut PP No. 19 Tahun 2005 akan jelas bahwa untuk menjadi seorang tenaga

pendidik yang profesional tidaklah mudah, mereka harus benar-benar teruji dan

memenuhi persyaratan. Sebagai tenaga profesional, seharusnya setiap guru benar-

benar menghayati dan mengamalkan Kode Etik Guru Indonesia.

E. Kesimpulan

Dengan adanya kode etik guru, maka akan ada majelis kehormatan yang

akan mengawal pelaksanaan kode etik tersebut. Jika ada guru yang melanggar

kode etiknya, maka dewan kehormatan ini yang akan memberi sangsi kepada guru

yang melanggar.

Dari pihak guru sendiri, pengakuan bahwa pekerjaan guru merupakan

sebuah profesi akan memiliki beberapa arti. Pertama, dengan diakui sebagai

sebuah profesi tentu akan meningkatkan pendapatan mereka, sehingga mereka

tidak perlu mencari sumber penghasilan lain untuk menutupi kebutuhan hidup

keluarganya. Dengan demikian mereka lebih memiliki waktu dan biaya untuk

pengembangan keahliannya. Kedua, pengakuan tadi juga akan meningkatkan

prestise pekerjaan guru.

F. Saran

Yang perlu diatur dalam kode etik guru adalah apa yang boleh dan tidak

boleh atau pantas dan tidak pantas dilakukan seorang guru. Indikator "boleh-tidak

boleh dan pantas-tidak pantas" suatu tindakan harus jelas agar memberi arah jelas

untuk bertindak atau menilai apakah seorang guru melanggar kode etik atau tidak.

Bila indikator "boleh-tidak boleh atau pantas-tidak pantas" itu tidak jelas, baik

bagi guru maupun orang lain, sulit untuk menilai apakah guru itu melanggar kode

etik atau tidak.

17

DAFTAR PUSTAKA

Keneth AS , Jonas ES. 2007. Etika Profesi Kependidikan. Yogyakarta:

Universitas Sandha.

Supriadi, D. 1998. Manajemen dan Kepemimpinan. Jakarta: Depdikbud.

Surya, H.M. 1998. Organisasi dan Profesi. No. 7/1998. Hlm. 15-17.

http://makalahfrofesikependidikan.blogspot.com/2010/07/penerapan-kode-etik-

pada-profesi-guru.html

http://lenterakecil.com/kode-etik-guru-indonesia-kegi-2013/

Tilaar, H.A.R. 1999. Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam

Perspektif Abad 21. Magelang: Indonesia Tera.

18