KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPILKORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN PERTANIAN

DASAR HUKUMUU 8/1974 jo. UU 43/1999 (psl 28 dan psl 30)

PNS mempunya Kode Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku. Dan perbuatan didalam dan diluar kedinasanPembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin PNS tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin PNS, ditetapkan dengan PP

PP 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

2

Jiwa Korps PNS : rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi PNS dalam NKRI.

Kode Etik PNS : pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan yang harus dilaksanakan PNS (didalam dan diuar dinas)

3

4

LATAR BELAKANG

1. PNS sebagai unsur aparatur negara harus :

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional.

Netral

Mampu menjadi perekat bangsa

Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas

Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Pemerintah

Perlu pembinaan jiwa korps secara terus menerus Pelaksanaan dan penerapan kode etik PNS

Maksud dan Tujuan Pembinaan Jiwa Korps PNS

Maksud :

Untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan PNS kepada Negara

Tujuan :

1.Membina karakter/watak dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan 2.Mendorong etos kerja PNS3. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran dan wawasan kebangsaan 5

RUANG LINGKUP 6 Peningkatan etos kerja

Partisipasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah terkait dengan PNS

Peningkatan kerja sama antar PNS

Perlindungan terhadap hak-hak sipil

LANDASAN PEMBINAAN JIWA KORPSKode etik PNS merupakan landasan dalam mewujudkan pembinaan jiwa korps PNS dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan

NILAI-NILAI DASAR BAGI PNSNilai-nilai dasar adalah nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu wajib dijunjung tinggi dan digunakan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan seluruh PNS, tanpa membedakan dimana mereka bekerja7

KODE ETIK PNSPNS wajib bersikap dan berpedoman pada :

Etika dalam bernegaraEtika dalam penyelenggaraan pemerintahanEtika dalam berorganisasiEtika dalam bermasyarakatEtika terhadap diri sendiriEtika terhadap sesama PNS (berhimpun dalam wadah Korpri)

8

KODE ETIK INSTANSI DAN KODE ETIK PROFESIKode Etik Instansi ditetapkan PPK sesuai karakteristiknya Kode Etik Profesi ditetapkan Organisasi Profesi sesuai karakteristiknya Kode Etik Instansi Dan Kode Etik Profesi tidak boleh bertentangan dengan Kode Etik PNS

9

PENEGAKAN KODE ETIKPNS yang melanggar kode etik dikenakan sanksi moral

Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh PPK yang disampaikan secara tertutup atau terbuka- Tertutup : hanya diketahui PNS ybs, pejabat yang menyampaikan pernyataan, dan pejabat terkait yang pangkatnya tidak boleh lebih rendah- Terbuka : dapat disampaikan melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, media masa dan forum lain

Selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif/dijatuhi hukuman disiplin atas rekomendasi Majelis Kode Etik10

MAJELIS KODE ETIK (MKE) MKE dibentuk pada setiap instansi dan ditetapkan PPK MKE bersifat temporer, yang dibentuk apabila ada yang disangka

Keanggotaan MKE : a. Ketua merangkap anggota b. Sekretaris merangkap anggota c. 3 orang anggota atau lebih dengan ketentuan ganjil jumlahnya

11

Jabatan dan pangkat MKE tidak boleh lebih rendah dari yang disangka MKE mengambil keputusan setelah memeriksa, dan memberi kesempatan PNS bela diri Keputusan MKE diambil secara musyawarah mufakat atau suara terbanyak Keputusan MKE bersifat final, sehingga tidak dapat diajukan keberatan MKE wajib menyampaikan keputusan kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan memberikan sanksi moral atau tindakan adminitratif

12

18