IMPLEMENTASI KODE ETIK PROFESI PUSTAKAWAN TERHADAP

IMPLEMENTASI KODE ETIK PROFESI PUSTAKAWAN

TERHADAP PEMUSTAKA UNIT PELAKSANA TEKNIS

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN

THAHA SAIFUDDIN JAMBI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

dalam Ilmu Perpustakaan

Oleh :

Tri Agustina

Nim : IPT.160926

PRODI ILMU PERPUSTAKAAN

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA

SAIFUDDIN JAMBI

2021

ii

iii

iv

v

MOTTO

مه عمل صالحا مه ذكر أو أوثى وهى مؤمه فلىحييىه حياة

طيبت ولىجزيىهم أجرهم بأحسه ما كاوىا يعملىن

Arab-Latin: Man 'amila ṣāliḥam min żakarin au unṡā wa huwa mu`minun

falanuḥyiyannahụ ḥayātan ṭayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi`aḥsani

mā kānụ ya'malụn (QS. An-Nahl 16:97)

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami

beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa

yang telah mereka kerjakan.1

1Departemen Agama Republik Indonesia. 2008. Al-quran dan Terjemahan ( Al-

quranulkarim) Bandung: Departemen Agama RI. Hlm. 532

vi

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT.Taburan

cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan,

membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan

cinta.Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan

akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Sholawat dan salam senantiasa di limpahkan kepada

junjungan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang

yang sangat kukasihi dan kusayangi Ibunda dan Ayahanda

tercinta, sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih

yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas

hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta

dan persembahan.Semoga ini menjadi langkah awal untuk

membuat ibu dan ayah bahagia.Terima kasih tak terhingga

untuk semuanya.

vii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segenap puja dan puji syukur peneliti panjatkan kehadirat

Allah SWT. Yang telah melimpahkan petunjuk, bimbingan dan kekuatan lahir

batin kepada diri peneliti, sehingga penulisan Skripsi dengan judul “Implementasi

Kode Etik Profesi Pustakawan Terhadap Kepuasan Pemustaka Unit Pelaksana

Teknis Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi”

dapat terselesaikan walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana yang

merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Perpustakaan dan

Sains Informasi pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang

peneliti hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan

dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk ini

pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Bapak Prof.

Dr. H. Su’aidi, M.A Ph. D.

2. Wakil Rektor I Ibu Dr. Rafiqoh Ferawati, SE., M,El, Wakil Rektor II Bapak

Dr. As’ad Isma, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., MA.

3. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Ibu Dr. Halimah Dja’far, S.Ag.M.Fil.l,

Wakil Dekan I Bapak Dr. Ali Muzakir, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr.

Alfian, S.Pd, M.Ed, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Raudhoh., S.Ag, SS.,

M.Pd,I sekaligus Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini.

4. Dosen Pembimbing II Ibu Siti Asiah Wahyuni Hawasyi, SS., M.Hum yang

telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.

5. Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan Ibu Athiatul Haqqi, S.Ag, S.IPI, M.I.Kom,

dan Sekretaris prodi Ilmu perpustakaan ibu Masyrisal Miliani, SS, M.Hum.

6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi khususnya dosen Prodi Ilmu Perpustakaan yang telah banyak

membantu.

viii

7. Kepala Perpustakaan dan beserta seluruh staf Unit Pelaksana Teknis

Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah mengizinkan

peneliti melakukan penelitian serta memberikan informasi yang peneliti

butuhkan.

8. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan, karena kalian

menjadi tempat bertukar pikiran dalam penulisan skripsi ini, dan juga

pengalaman dengan kalian tidak akan terlupakan.

9. Keluargaku yang selalu memberikan bantuan, motivasi, semangat kepadaku

sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Dan terima kasih juga dari berbagai pihak yang telah ikut membantu peneliti

dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan.Semoga

skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian selanjutnya.

Jambi, 28 Maret 2021

Peneliti,

Tri Agustina

NIM. IPT160926

ix

ABSTRAK

Agustina, Tri. 2021. Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan terhadap

Pemustaka Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi. Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora.

Pembimbing I :Dr. Raudhoh, S.Ag., SS., M.Pd.I dan Pembimbing II: Siti Asiah

Wahyuni H. SS., M.Hum.

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan

terhadap Pengunjung Perpustakaan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana implementasi kode etik di UPT perpustakaan UIN STS Jambi dan

untuk mengetahui kendala yang dialami pustakawan dalam implementasi kode

etik.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.Penelitianini

menunjukkan bahwa pustakawan sudah berusaha dalam melaksanakan kode etik

profesi pustakawan yang berlaku mulai dari (a) sikap dasar dari pustakawan

kebutuhan dengan baik walaupun belum sempurna dan pustakawan meningkatkan

kompetensi yang dimiliki dengan meningkatkan pengetahuan dan mengikuti

perkembangan zaman, (b) hubungan pustakawan dengan pemustaka yang cukup

baik dalam menjaga hak dan privasi pemustaka serta melayani pemustaka dalam

mencari informasi, (c) hubungan pustakawan dengan sesama pustakawan yang

terjalin dengan baik dalam meningkatkan kompetensi pustakawan, (d) hubungan

pustakawan dengan perpustakaan dimana pustakawan telah berusaha

mengembangkan perpustakaan sesuai dengan perkembangan zaman, (e) hubungan

pustakawan dengan organisasi profesi, pustakawan belum memberikan kontribusi

sepenuhnya terhadap organisasi profesi namun organisasi profesi memberikan

pengaruh yang baik kepada pustakawan, serta (f) hubungan dengan masyarakat

yang tidak terlalu terlibat dalam kegiatan yang dilakukan di perpustakaan.

Kendala yang terdapat dalam implementasi kode etik ini yaitu dari segi ketidak

pahaman pustakawan dalam mengaplikasikan kode etik profesi sebagai landasan

dalam bekerja. Upaya yang dilakukan oleh pustakawan dalam implementasi kode

etik profesi pustakawan yaitu dengan menambah wawasan yang ada sehingga

dapat memajukan perpustakaan dan mempertahankan eksistensinya.

Kata Kunci : Kode Etik, Profesi Pustakawan, Implementasi

x

ABSTRACT

Agustina, Tri. 2021. Implementation of the Librarian Professional Code of Ethics

for the Library Technical Implementation Unit of the State Islamic University

Library of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Library Science Study Program,

Faculty of Adab and Humanities. Supervisor I: Dr. Raudhoh, S.Ag., SS., M.Pd.I

and Supervisor II: Siti Asiah Wahyuni H. SS., M.Hum.

This study discusses the implementation of the Librarian's Professional Code of

Ethics to Library Visitors at the Library of the State Islamic University of Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi. The purpose of this study was to find out how the

implementation of the code of ethics in the UPT library of UIN STS Jambi and to

determine the obstacles experienced by librarians in implementing the code of

ethics. This study uses a descriptive qualitative method. This research shows that

librarians have made efforts in implementing the professional code of ethics for

librarians, starting from (a) the basic attitudes of librarians who need well even

though they are not yet perfect and librarians increase their competence by

increasing their knowledge and keeping up with the times, (b) the relationship

between librarian and librarian is good enough in protecting the rights and privacy

of the user and serving the user in seeking information, (c) the relationship

between librarian and fellow librarian which is well-established in improving

communication librarian petition, (d) librarian relations with libraries where

librarians have tried to develop libraries in accordance with the times, (e) librarian

relations with professional organizations, some librarians have contributed to

professional organizations and professional organizations have a good influence

on librarians, and ( f) relations with the community who are not too involved in

the activities carried out in the library. The obstacle in implementing this code of

ethics is the librarian's lack of understanding in applying the professional code of

ethics as a basis for work. Efforts made by librarians in implementing the

professional code of ethics for librarians are by adding to existing insights so that

they can advance libraries and maintain their existence.

Keywords: Code of Ethics, Librarian Profession, Implementation

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .........................................................................................i

NOTA DINAS ....................................................................................................ii

PENGESAHAN .................................................................................................iii

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS .................................................iv

MOTTO .............................................................................................................v

PERSEMBAHAN ..............................................................................................vi

KATA PENGANTAR .......................................................................................vii

ABSTRAK .........................................................................................................ix

ABSTRACT .......................................................................................................x

DAFTAR ISI ......................................................................................................xi

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ...................................................................1

B. Rumusan Masalah ............................................................................4

C. Batasan Masalah ...............................................................................4

D. Tujuan Penulisan ..............................................................................4

BAB II KERANGKA TEORI A. Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan ..................................6

1. Definisi Implementasi .................................................................6

2. Etika Profesi ................................................................................7

3. Kode Etik Pustakawan .................................................................11

4. Isi Kode Etik Profesi Pustakawan ...............................................12

5. Tujuan Kode Etik ........................................................................13

6. Fungsi Kode Etik Pustakawan .....................................................17

7. Profesi Pustakawan ......................................................................18

B. Perpustakaan Perguruan Tinggi .......................................................18

C. Definisi Pemustaka ...........................................................................19

D. Studi Relevan ...................................................................................21

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .......................................................24

B. Lokasi Penelitian ..............................................................................24

C. Subjek Penelitian ..............................................................................24

D. Data dan Sumber Data......................................................................25

E. Metode Penelitian .............................................................................25

F. Analisis Penelitian ............................................................................26

G. Pengecekan Keabsahan Data ............................................................28

H. Instrument Pengumpulan Data .........................................................29

BABIV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum .............................................................................30

1. Historis UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi............................................................................................30

xii

2. Visi dan Misi ................................................................................32

3. Tujuan dan Fungsi ........................................................................32

4. Dasar Hukum UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi ...........................................................................34

5. Geografis UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi............................................................................................35

6. Latar Belakang Pendidikan Petugas (Pustakawan/Staf) di

UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ............36

7. Kondisi Fasilitas UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi ...........................................................................37

8. Koleksi UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi............................................................................................38

9. Struktur Organisasi UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi ...........................................................................39

B. Pembahasan ......................................................................................40

1. Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan di UPT

Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ....................40

2. Kendala dalam Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan .....61

3. Upaya Pustakawan dalam Mengimplementasikan Kode Etik

Profesi Pustakawan ......................................................................64

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan.......................................................................................67

B. Saran .................................................................................................68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

xiii

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Instrumen Penelitian ........................................................................29

Table 4.1 Pendidikan Petugas UPT Perpustakaan ........................................36

Table 4.2 Kondisi Fasilitas UPT Perpustakaan ..............................................37

xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPT Perpustakaan UIN STS Jambi ......... 39

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpustakaan merupakan institusi atau lembaga tempat

menyimpan informasi dalam bentuk buku dan dalam bentuk lain yang

disimpan menurut aturan tertentu untuk kemudian digunakan oleh orang

lain secara gratis dengan bermacam-macam tujuan atau kebutuhan

seperti untuk pendidikan, penelitian, pelestarian,informasi dan rekreasi.

Berdasarkan undang-undang perpustakaan pasal 4 nomor 43 tshun 2007

yaitu: perpustakaan berperan dalam memberikan layanan kepada

pemustaka, meningkatkan kegemaran dalam membaca serta memperluas

wawasan dan pengetahuan, mencerdaskan kehidupan bangsa.2

Perpustakaan Universitas Islam Negri Sulthan Thaha saifuddin

Jambi merupakan perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus adalah

perpustakaan yang diperuntukkn secara terbatas bagi pemustaka

dilingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga

pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.3

Perpustakaan sendiri terdapat beberapa pelayanan seperti layanan

sirkulasi, layanan skripsi, layanan referensi, layanan terbitan berkala

yang dikelola oleh seorang pustakawan yang pada umumnya adalah

orang yang mengelola perpustakaan beserta isinya, memilih dan

menyimpan koleksi yang dapat digunakan didalam perpustakaan.

Pustakawan juga merupakan sebuah profesi, sama halnya dengan dokter,

guru maupun pengacara dan tentu saja lebih dari sebuah pekerjaan.

Pustakawan tidak hanya dikatakan sebagai sebuah profesi. Penyebutan

profesi pustakawan ini didasarkan pada apa yang tersurat dalam

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yang

menyebutkan bahwasanya pustakawan adalah seseorang yang memiliki

2Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang

Perpustakaan, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2007) 3Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang

Perpustakaan.

2

pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas

dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan

perpustakaan.4

Sejak tahun 1988 pemerintah Indonesia telah mengakui profesi

pustakawan sebagai jabatan fungsional. Jabatan fungsional diatur

berdasarkan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

(KEP.MENPAN) Nomor 18/1988 tentang Fungsional Pustakawan dan

Angka Kreditnya. Keputusan tersebut kemudian disempurnakan dengan

keputusan MENPAN Nomor 33/1988 dan terakhir dengan keputusan

Menpan Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002. Pustakawan sebagai suatu

profesi, berarti secara moral ia harus dapat bertanggung jawab terhadap

segala tindakan –tindakannya baik terhadap sesama profesi pustakawan

terhadap organisasi dan terhadap dirinya sendiri. Pustakawan mempunyai

kewajiban untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan profesinya dan

ia harus dapat menghindari tindakan – tindakan yang buruk, salah, yang

bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat.

Agar pustakawan tidak salah dalam menjalankan profesinya,

maka ada aturan tertulis yang mengatur tingkah laku pusakawan dalam

bersikap dan melayani pemustaka yang disebut dengan kode etik profesi

pustakwan. Menurut Lasa Hs dalam Kamus Kepustakawan Indonesia

menyatakan bahwa Kode Etik Pustakawan adalah norma atau aturan

yang harus dipatuhi pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat,

citra dan profesionalisme.5

Menurut undang-undang tentang kode etik- IPI-2015 :Kode etik

ini sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota Ikatan

Pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di bidang

kepustakawanan. Setiap anggota Ikatan Pustakawan Indonesia memiliki

tanggung jawab untuk melaksanakan kode etik ini dalam standar yang

4Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2007 tentang

Perpustakaan. 5Lasa HS., Kamus Kepustakawan Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Book

Publiser,2009). Hlm 174

3

setinggi-tingginya untuk kepentingan pengguna, profesi, perpustakaan,

organisasi profesi dan masyarakat.6 Sedangkan kode etik profesi

pustakawan sendiri yaitu ketentuan yang mengatur pustakawan dalam

melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pemustaka,

masyarakat dan negara.7

Sebagai suatu lembaga atau instansi layanan perpustakaan sangat

penting, karena layanan merupakan bentuk kenyamanan yang dapat

menarik pemustaka untuk datang ke perpustakaan. Selain

perkembangan teknologi yang begitu deras dan memudahkan akses

informasi alasan pemustaka jarang datang keperpustakaan yaitu

pelayanan atau kinerja pustakawan yang tidak ramah, bersikap apa

adanya dan tidak memperdulikan pemustaka yang datang. Pemustaka

sendiri adalah pengguna fasilitas yang disediakan perpustakaan baik

koleksi maupun buku (bahan pustaka maupun fasilitas lainya).8

Walaupun sudah adanya kode etik masih ada pustakawan yang

tidak mengimplementasikan. Permasalahan ini terjadi karena

kebanyakan pustakawan mengetahui tentang etika profesi pustakawan

yang menjadi dasar mereka bekerja dan bertindak namun pustakawan

belum menerapkan kode etik tersebut. Seperti observasi yang dilakukan

peneliti masih ada pustakawan yang menyalah gunakan profesi dengan

memperguanakan fasilitas perpustakaan untuk kepentingan pribadi

seperti bermain game, menonton youtube, sehingga mereka tidak

memperhatikan pemustaka yang datang dan tidak adanya perhatian dan

layanan kepada pemustaka yang tidak tahu menggunakan koleksi.9

Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Islam Negri

Sulthan Thaha Saifuddi Jambi memiliki 6 orang pustakawan.

6Ikatan Pustakawan Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta

Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia 2015-2018. (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan

Pustakawan Indonesia, 2015)Hlm 28. 7Ikatan Pustakawan Indonesia,Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta

Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia 2015-2018 BAB I pasal 1 ayat 3. Hlm 28 8 Wiji Suwarno, Psikologi Perpustakaan ( Jakarta: Sagung Seto, 2009). Hlm 80

9 Observasi Peneliti pada Senin 15 april 2019

4

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala perpustakaan yang

mengatakan bahwa “Kode etik dilaksanakan apabila pustakawan

melanggar kode etik, selama pustakawan tidak melanggar maka kode

etik tidak dilakukan.” Sehingga masih ada pustakawan yang belum

memahami tentang etika profesi pustakawan yaitu hubungan

pustakawan dengan organisasi profesi seperti tidak ikut langsung dalam

kegiatan organisasi profesi dan dalam pelaksanaan kerja, serta

hubungan dengan masyarakat. Dalam perguruan tinggi, masyarakat

yang dimaksud disini adalah dosen, mahasiswa/i dan perangkat kampus

lainnya. Hal ini akan berdampak pada kinerja pustakawan, kurang

dikenalnya perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi serta

tidak ada kerjasama antar pustakawan dengan mahasiswa dan perangkat

kampus lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk

mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang kode etik profesi pustakawan

dengan judul “Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan terhadap

Pemustaka Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Islam

Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kode etik profesi pustakawan di UPT

perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ?

2. Bagaimana kendala dalam mengimplementasi kode etik profesi

pustakawan di UPT perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi?

3. Bagaimana upaya pustakawan dalam mengiplementasikan kode etik

profesi pustakawan?

C. Batasan Masalah

Peneliti memfokuskan penelitian ini hanya di ruang lingkup UPT

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

5

D. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui :

1. Implementasi kode etik profesi pustakawan di UPT perpustakaan

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

2. Kendala dalam implementasi kode etik profesi pustakawan di UPT

perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Upaya pustakawan dalam mengimplementasikan kode etik profesi

pustakawan.

6

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan

1. Definisi implementasi

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa

Indonesia) adalah pelaksanaan / penerapan. Seangkan pengertian

umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah

disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implemantasi sendiri

berasal dari bahasa inggtid “to implement” artinya

mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi

merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta

dilaksanakandengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu

guna mencapai tujuan kegiatan.

Dalam kalimat lain implementasi itu sebagai penyedia sarana

untuk melaksanakan suatu yang menyebabkan dampak terhadap

sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan agar timbul dampak berupa

undang-undang peraturan pemerintah, keputusan pengadilan serta

kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah dalam

kehidupan bernegara.

Untuk mendapatkan jawaban yang tepat berikut ini penjelasan

implementasi menurut para ahli sebagai berikut:

a. Menurut Solichin Abdul Wahab (1997), implementasi ialah

berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat,

kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada

tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digasikan dalam keputusan

kebijakan.

b. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi ialah

pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah,

maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-

cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.

7

c. Menurut Guntur Setiawan (2004), implementasi adalah perluasan

dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara

tujuan serta tindakan dengan tujuan untuk menggapainya juga

diperlukan jaringan pelaksana berokrasi yang efektif.

d. Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada

aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.

Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi siatu kegiatan yang

terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.10

Sedangkan menurut Fullan dalam buku Abdul Majid

implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang

suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain

dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.11

Implementasi

menurut Muhammad Joko Susila dalam buku Muhammad

Fathurrohman bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide-

konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suaru tindakan praktis sehingga

mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan,

keterampilan, maupun sikap.12

Berdasarkan definisi diatas dapat di simpulkan bahwa

implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan suatu program atau

aktivitas yang disusun secara rinci dan mengacu pada norma-norma

tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan.

2. Etika Profesi

Dari pandangan Etimologi, Etika berasal dari bahasa Yunani

ethos (bentuk tunggal) yang berarti adat, kebiasaan, watak,

perasaan,sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak ta etha yang

10

Hamid Darmadi. 2020. Apa Mengapa Bagaimana Pembelajaran Pendidikan Moral

Pancasila dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn): konsep Dasar Strategi

Memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa. (Banten: An1mage).hlm 29 11

Abdul Majid, Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis, (Bandung:

Interes Media, 2014). hlm.6 12

Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Implementasi Manajemen Peningkatan

Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik,

(Yogyakarta: Teras, 2012). hlm. 189-191

8

berartiadat kebiasaan. Filosof Yunani terkenal Aristoteles (384-322

SM) telah menggunakan istilah ethos untuk menjelaskan filsafat

moral. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, Etika adalah

ilmupengetahunan tentang azaz-azaz moral. Sementara dalam kamus

John M. Echols dan Hassan Shadilymengatakan bahwa etikaadalah

perilaku etis, layak, beradab, dan bertata susila. Dari pandangan

normatif, Etika adalah serangkaian prinsip-prinsip moral yang

memisahkan hal yang baik dan hal yang buruk serta apa yang harus

dilakukan dan tidak harus dilakukan oleh seseorang13

.

Sementara menurut Satyagraha, etika adalah nilai-nilai dan

norma-norma moral dalam suatu masyarakat. Karena etika diartikan

sebagai moralitas. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Boynton dan

Kell yang mendefinisikan etika sebagai sebuah pranata yang terdiri

dari prinsip-prinsip moral dan standar yang berfokus pada perilaku

manusiawi untuk dapat menentukan “benar” dan “salah”. Demikian

juga dengan Arens-Loebbecke berpendapat bahwaetika berkaitan

dengan perangkat moral dan nilai. Karenanya, etika merupakan suatu

prinsip moral dan perilaku yang menjadi dasar bertindak bagi

seseorang, sehingga apa yang dilakukannya dinilai sebagai sebuah

perbuatan yang terpuji sehingga meningkatkan derajat martabat serta

kehormatan bagi seseorang.14

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu

tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang kewajiban

moral (akhlak).15

Dengan demikian etika tidak mempersoalkan

keadaan manusia, tetapi mempersoalkan bagaimana manusia harus

bertindak.

13

John M. Echols dan Hassan Shadily,Kamus Inggris Indonesia An English Indonesia

Dictionary (Jakarta : PT. Gramedia, 1995) 14

Koenta Adji Koerniawan, Etika Profesi dalam Problematika di Eracompetitif

Menurut Sisi Pandang Akuntan Publik Vol. 9 No. 1 Februari 2013. Hlm 52 15

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

(Jakarta: Balai Pustaka, 2016)

9

Namun menurut Prasetyo, etika tetap saja etika mempunyai

fungsi yang sama dengan norma dan moralitas, yaitu memberi

orientasi bagaimana dan kemana harus melangkah dalam hidup. Akan

tetapi bedanya moralitas langsung mengatakan inilah caranya, sedang

etika harus mempersoalkan terlebih dahulu apakah harus melangkah

dengan cara itu dan mengapa harus dengan cara itu.16

Berbicara mengenai etika, tidak lepas dari unsur moral yang

memang melekat pada diri manusia sebagai individu. Menurut Haidt

dalam tulisannya mengemukakan bahwa moral biasa mengacu pada

beberapa kondisi, diantaranya adalah:

a. Mengacu pada suatu kebiasaan yang berlaku dalam suatu

masyarakat, seperti kebiasaan suatu keompok (agama, adat) atau

kebiasaan dalam perilaku perorangan.

b. Mengacu pada suatu kebiasaan berprilaku baik yang telah

disepakati oleh semua orang dengan alasan yang rasional atau

masuk akal. 17

Etika seperti yang disebut sebelumnya merupakan bentuk

pemikiran yang merefleksikan ajaran moral. Pemikiran itu memiliki

lima ciri khas yaitu bersifat rasional, kritis, mendasar, sistematik, dan

normatif (tidak sekedar melaporkan pandangan moral tetapi

menyelidiki bagaimana pandangan moral yang sebenarnya). Arinya

pemikiran seseorang tidak mutlak atau harus monoton pada satu arah

saja yang dapat mengakibatkan penafsiran tunggal yang cenderung

kaku dan egois. Itu sebabnya kadang-kadang pluralisme pemikiran

tentang moral diperlukan karena:

a. Pandangan moral yang berbeda-beda karena adanya perbedaan

suku, daerah budaya, dan agama yang hidup berdampingan.

16

Wiji Suwarno, Ilmu Perpustakaan Dan Kode Etik Pustakawan (Jogjakarta: Ar-Ruzz

Media, 2016) hlm 96. 17

Wiji Suwarno, Ilmu Perpustakaan Dan Kode EtikPustakawan. hlm 97

10

b. Modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur dan nilai

kebutuhan masyarakat yang akibatya menantang pandangan

moral tradisional.

c. Berbagai ideologi menawarkan diri sebagai penuntun kehidupan,

masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang bagaimana

manusia harus hidup.18

Sedangkan profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang

khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan

keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia di

dalamnya, pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan

keahlian tinggi hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan

pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat

manusia, kecendrungan sejarah, dan lingkungan hidupnya, serta

adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh

kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut.

Menurut Ikrar Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) profesi

pustakawan Indonesia adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan

pustakawan pustakawan dengan jalan memberian layanan kepada

masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu

perpustakaan dan dokumentasi serta informasi yang dimilikinya

melalui pendidikan. Secara khusus Hermawan dan Zen

mendefinisikan pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan

kegiatan perpustakaan dengan jalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu

pegetahuan, dokumetasi dan informasi yang dimilikinya melalui

pendidikan. 19

Sedangkan Etika Profesi terdiri dari dua kata, yaitu etika dan

profesi. Suatu profesi akan senantiasa eksis jika dalam operasionalnya

menganut suatu etika, yang kemudian etika inilah yang menjadi

18

Wiji Suwarno, Ilmu Perpustakaan Dan Kode EtikPustakawan. hlm 99 19

Testiani Makmur, Perpustakaan Era Keterbukaan Informasi Publik (Yogyakarta:

Graha Ilmu, 2015). hlm 76

11

pijakan bagi asosiasi atau organisasi profesi (sebagai wadah

perkumpulan para profesional) yang bertujuan membela, melindungi,

dan memperjuangkan kepentingan anggotanya, baik dari nasabah,

insititusi, badan induknya, maupun dari profesi lainnya, serta

keterlaksanaan tujuan profesionalnya.

Etika profesi berisi norma-norma atau peraturan yang harus

dipatuhi dan dihindari oleh anggota profesi pada waktu melakukan

tugasnya sehingga berlaku suatu “keharusan” dua pihak, yang disebut

dengan hak dan kewajiban. Hak adalah wewenang atau kekuasaan

secara etis untuk mengerjakan, meninggalkan, memiliki,

mempergunakan, atau menuntut sesuatu. Supaya hak tersebut dapat

terlaksana, harus ada pihak lain yang memenuhi tuntutan hak tersebut.

Keharusan untuk memenuhi hak tersebut disebut dengan kewajiban.

Dengan demikian, bagi anggota profesi, wajib mematuhi norma etika

profesi dan bagi yang melanggar norma yang berlaku tersebut,

organisasi mempunyai hak memberikan sanksi sesuai peraturan yang

telah disepakati sebelumnya. Sanksi ini dapat berbentuk hukuman

disiplin (ringan, sedang, atau berat), administratif, bahkan dapat

menjadi suatu delik hukum (perdata atau pidana), tergantung pada

jenis dan beratnya pelanggaran yang dilakukan.20

3. Kode Etik Pustakawan

Berbagai pendapat mengenai pengertian kode etik:

a. Frans Magmz-Suseno (1989) mendefinisikan bahwa kode etik

adalah Pedoman atau pegangan yang ditaati dan diperlakukan

oleh para anggota profesi agar kepercayaan para klien/pasien

tidak disalahgunakan. Kode etik merupakan kumpulan kewajiban

yang mengikat para pelaku profesi itu dalam mempraktikannya.

b. Dalam Harrolds Librarian’s Glossalry and Reference Books

dikemukakan bahwa kode etik adalah A document setting out the

20

Testiani Makmur, Perpustakaan Era Keterbukaan Informasi Publik. hlm 103-104

12

norma of professional conduct and behaviour required of

members of a professional association. Berdasarkan definisi

tersebut di atas, kode etik adalah dokumen yang berisi norma

moral dan perilaku profesional yang dituntut dari anggota asosiasi

yang profesional.

c. Dalam International Ensyclopedia of Information and Library

Science, kode etik masuk dalam code of professional conduct”,

yaitu “a set of standards of ethical behaviour expected of

individual members of professional association.

d. Sulityo-Basuki mendefinisikan kode etik sebagai sistem norma,

nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas

menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar

dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan

apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan

dan apa yang harus dihindari. 21

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan

bahwa kode etik adalah seperangkat standar aturan tingkah laku yang

berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang menjadi

landasan perilaku anggotanya dalam menjalankan peranan dan tugas

profesinya dalam masyarakat. Ini berarti bahwa kode etik pustakawan

adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi standar tingkah

laku yang berlaku bagi profesi pustakawan dalam rangka

melaksanakan kewajiban profesionalnya di dalam kehidupan

bermasyarakat.

4. Isi Kode Etik Profesi Pustakawan

Sebagai landasan dan alat ukur perbuatan pustakawan itu baik

atau buruk, melanggar kepatutan dan kepantasan, diperlukan norma

dan standar yang difahami dan diketahui seluruh anggota organisasi

pustakawan. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

21

Testiani Makmur, Perpustakaan Era Keterbukaan Informasi Publik. hlm 108

13

(AD/ART) dan kode etik merupakan acuan anggota Ikatan

Pustakawan Indonesia (IPI) baik bagi individu maupun bagi

organisasi.

Isi dari kode etik pustakawan dikeluarkan oleh Ikatan

Pustakawan Indonesia yang mengajurkan para pustakawan untuk

selalu berkarya secara profesional di bidang perpustakaan dan

dokumentasi yang sadar pentingnya sosialisasi profesi pustakawan

kepada masyarakat luas, den perlu menyusun etika sebagai pedoman

kerja. Pustakawan berperan aktif melakukan tugas sebagai pembawa

perubahan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat untuk

mengantisipasi perkembangan dan perubahan di masa datang.

Adapun isi dari kode etik itu sendiri sebagai berikut :

a. Sikap dasar pustakawan

Sikap dasar pustakawan indonesia mempunyai pegangan

tingkah laku yang harus dipedomani :

1) Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan

masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna

perpustakaan pada khususnya;

2) Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi

mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan;

3) Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup

pribadi dan tugas profesi;

4) Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya berdasarkan

pertimbangan profesional;

5) Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil

keuntungan kecuali atas jasa profesi;

6) Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat,

baik dalamucapan maupun perbuatan.

b. Hubungan dengan pemustaka

1) Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas

informasi;

14

Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa

memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik,

gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan;

2) Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekwensi

penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan;

3) Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pemustaka,

dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari;

4) Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual

c. Hubungan antar pustakawan

1) Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya

dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan

dan keterampilan

2) Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam

upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan,

baik perorangan maupun sebagai kelompok

3) Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerjasama

yang baik antara sesama rekan

4) Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan

terhadap Korps Pustakawan secara wajar

5) Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik

didalam maupun diluar kedinasan

d. Hubungan dengan perpustakaan

1) Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan

menyangkut kegiatan jasa kepustakawanan

2) Pustakawan bertanggung jawab terhadap pengembangan

perpustakaan

3) Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan

pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.

e. Hubungan pustakawan dengan organisasi profesi

1) Membayar iuran keanggotaan secara disiplin

15

2) Mengikuti organisasi sesuai kemampuan dengan penuh

tanggug jawab

3) Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan

pribadi

f. Hubungan pustakawan dengan masyarakat

1) Pustakawan bekerjasama dengan anggota komunitas dan

organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan

martabat kemanusiaan serta komunikasi yang dilayaninya

2) Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam

pengembangan kebudayaan di masyarakat.22

5. Tujuan Kode Etik

Menurut Hermawan dan Zen, pada dasarnya tujuan kode etik

suatu profesi adalah sebagai berikut:

Pertama, menjaga martabat dan moral profesi. Kode etik

profesi sering disebut sebagai kode kehormatan profesi sebab di

dalamnya memuat aturan-aturan moral yang mengatur perilaku yang

semestinya dilakukan oleh anggota profesi agar terhindar dari

dekadensi moral yang menurunkan martabat dirinya sebagai anggota

masyarakat. Maka, salah satu hal yang harus dijaga oleh suatu profesi

adalah martabat dan moralnya. Profesi yang mempunyai martabat dan

moral yang tinggi akan berimbas pada baiknya citra yang tinggi di

masyarakat.

Kedua, memelihara hubungan anggota profesi. Kode etik juga

dibuat untuk mengatur hubungan di antara anggota. Dalam kode etik,

diatur hak dan kewajiban kepada antara sesama anggota profesi.

Dengan demikian, satu sama lain saling menghormati dan bersikap

adil, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan

adanya aturan tersebut, diharapkan mendukung keberhasilan bersama.

22

Ikatan Pustakawan Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta

Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia 2015-2018(Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan

Pustakawan Indonesia, 2015). Hlm 29-31.

16

Ketiga, meningkatkan pengabdian anggota profesi. Dalam

kode etik dirumuskan tujuan pengabdian profesi sehingga anggota

profesi mendapat kepastian dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya. Oleh karena itu, biasanya kode etik merumuskan ketentuan

bagaimana anggota profesi melayani masyarakat. Dengan adanya

ketentuan ini, para anggota profesi dapat meningkatkan

pengabdiannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan tanah air,

serta kemanusiaan.

Keempat, meningkatkan mutu profesi. Untuk meninglmlgn

mutu profesi, kode etik juga memuat kewajiban-kewajiban agar para

anggota profesi berusaha untuk memelihara dan meningkatkan mutu

profesi. Selain itu, kode etik juga mengatur kewajiban agar para

anggotanya mengikuti perkembangan zaman. Setiap anggora profesi

berkewajiban memelihara dan meningkatkan mutu profesi, yang pada

umumnya dilakukan dalam wadah organisasi profesi.

Kelima, melindungi masyarakat pemakai. Profesi seperti hal

profesi pustakawan bertujuan untuk melayani masyarakat. Melalui

kode etik yang dimiliki, pustakawan dapat melindungi pemakai jasa

ketika ada anggota profesi melakukan sesuatu yang tidak patut

dilakukan sebagai pekerja profesional, kode etik menjadi rujukan

bersama.23

Kode etik pustakawan adalah kewajiban yang harus dilakukan

pustakawan dalam melakukan kegiatannya. Pada sisi lain, kode etik

ini dapat pula sebagai jaminan profesi terhadap pengguna jasa

pustakawan. Berikut tujuan yang tertuang dalam Pasal (2) kode etik

pustakawan Indonesia tahun 2006, yaitu:

a. Membina dan membentuk karakter pustakawan;

b. Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol Sosial;

23

Rachman Hermawan dan Zulfikar Zen, Etika Kepustakawanan suatu pendekatan

terhadap profesi dan kode etik pustakawan Indonesia (Jakarta: Sagung Seto, 2006). Hlm 84

17

c. Mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antara sesama

anggota dan antara anggota dan masyarakat; dan

d. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan

mengangkat citra pustakawan. 24

Dari uraian tujuan kode etik di atas, dapat dikatakan bahwa

tujuan kode etik dari suatu organisasi profesi adalah untuk menjaga

martabat dan moral profesi, memelihara hubungan anggota profesi,

meningkatkan pengabdian anggota profesi serta meningkatkan mutu

profesi, membina, mengawasi tingkah laku pustakawan, mencegah

terjadinya kesalahpahaman dan menumbuhkan kepercayaan

masyarakat sekitar.

6. Fungsi Kode Etik Pustakawan

Hermawan dan Zen menyatakan bahwa fungsi kode etik bagi

pustakawan sebagai berikut:

a. Mendorong para pustakawan untuk bertingkah laku secara

profesional dalam bidang perpustakaan yang tidak dipandang

salah oleh teman-teman sejawat dalam profesi.

b. Mendorong anggota untuk mematuhi aturan yang telah di

tetapkan.

c. Menuntut anggota agar mereka tidak memilih berperilaku yang

mungkin secara serius berprasangka terhadap kedudukan dan

reputasi profesi atau asosiasi pustakawan.

d. Mensyaratkan anggota untuk bekerja profesional, yaitu (1)

senantiasa mengikuti perkembangan dalam dunia perpustakaan

dan cabang-cabang kegiatan profesional lainnya dan (2)

menghormati anggota profesi yang bertanggung jawab melakukan

supervisi. 25

24

Testiani Makmur, Perpustakaan Era Keterbukaan Informasi Publik. hlm 111 25

Rachman Hermawan dan Zulfikar Zen, Etika Kepustakawanan suatu pendekatan

terhadap profesi dan kode etik pustakawan Indonesia. Hlm 100

18

7. Profesi Pustakawan

Pustakawan diartikan sebagai seseorang Pegawai Negeri Sipil

yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang

berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit

perpustakaan, dokumentasi, dan informasi instansi pemerintah dan

atau unit tertentu lainnya.26

Pustakawan merupakan sebutan bagi mereka yang bekerja

dalam bidang perpustakaan. Dikenal istilah pustakawan profesional

dan pustakawan non-profesional. Dalam sistem kepegawaian

pemerintah pustakawan telah diakui sebagaisalah satu jabatan

fungsional. Tidak jarang di antara pustakawan menyebut dirinya

sebagai ahli informasi. 27

Berdasarkan definisi diatas maka disimpulkan bahwa

pustakawan adalah salah satu sumber daya yang penting dalam suatu

perpustakaan yang mengelola dan memberikan pelayanan kepada

pemustaka secara profesional.

B. Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan sebuah sarana

penunjang yang didirikan untuk mendukung kegiatan Civitas Akademik,

dimana Perguruan Tinggi itu berada. Perpustakaan perguruan tinggi

adalah perpustakaan yang tergabung dalam lingkungan lembaga

pendidikan tinggi, baik berupa perpustakaan universitas, perpustakaan

fakultas, perpustakaan akademik, perpustakaan sekolah tinggi.28

Dalam buku pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi disebutkan

bahwa, Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan unsur penunjang

Perguruan Tinggi dalam kegiatan pendidikan , penelitian dan

26

SK MENPAN No. 132 tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan

Angka kreditnya BAB 1 pasal 1 ayat 1 27

Blasius Sudarsono, Antologi Kepustakawanan Indonesia (Jakarta: Ikatan

Pustakawan Indonesia, 2006). hlm 337 28

Sjahrial Pamuntjak,Ny. Rusina, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan, (Jakarta:

Penerbit Djambatan, 2000) hlm 4-5

19

pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka menunjang kegiatan Tri

Darmatersebut, maka perpustakaan diberi beberapa fungsi diantaranya

fungsi edukasi, sumber informasi, penunjang riset, rekreasi, publikasi ,

deposit dan iterpretasi informasi. Berdasarkan pada Peraturan

Pemerintah/PP No.5 tahun 1980 tentang pokok-pokok organisasi

universitas atau institute, bahwa Perpustakaan Perguruan Tinggi

termasuk kedalam Unit Pelayanan Teknis (UPT), yaitu sarana penunjang

teknis yang merupakan perangkat kelengkapan universitas atau institute

dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada

masyarakat.29

Perpustakaan perguruan tinggi menurut Sulistyo Basuki adalah

“perpustakaan yang terdapat pada perguruan tinggi, badan bawahannya,

maupun lembaga yang berfaliasi dengan perguruan tinggi, dengan tujuan

utama membantu perguruan tinggi mencapai tujuannya yakni Tri

Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian

masyarakat).30

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan

perguruan tinggi merupakan perpustakaan yang berada di dalam

lingkungan perguruan tinggi yang berfungsi mengumpulkan,

menyajikan, dan menyebarluaskan informasi guna membantu perguruan

tinggi mencapai tujuannya yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi

(pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat).

C. Definisi Pemustaka

Pengguna atau pengunjung merupakan salah satu factor

pendukung berdirinya perpustakaan. Karena perpustaakan didirikan

untuk memenuhi kebutuhan informasi para penggunanya. Pengunjung

atau pemustaka ialah orang, kelompok orang, lembaga atau masyarakat

29

M Pawit Yusup, Mengenal Dunia Perptustakaan dan Informasi, (Bandung:

Rinekacipta, 1991) hlm. 102-103 30

Sulistyo Basuki. Pengantar Ilmu Perpustakaan, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka

Utama, 1991). hlm 51

20

yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas dan layanan suatu

perpustakaan. Oleh karena itu kehadiran anggota masyarakat merupakan

salah satu kunci keberhasilan perpustakaan.

Istilah yang digunakan dalam kaitannya dengan pengguna

perpustakaan, antara lain sebagai berikut:

1. Anggota (members), dalam hal ini yang dianggap sebagai pengguna

adalah mereka yang telah menjadi anggota perpustakaan.

2. Pembaca (readers), dalam hal ini tugas utama perpustakaam adalah

menyediakan bahan bacaan bagi pengguna perpustakaan atau tempat

dimana orang dapat membaca berbagai jenis bahan pustaka.

3. Pelanggan (custumer), dalam hal ini hubungan antara perpustakaan

dengan penggunanya sudah seperti hubungan penjual dengan

pembeli.

4. Klien (clients), dalam hal ini hubungan dengan perpustakaan dengan

penggunanya sudah seperti hubungan antara seorang pengacara (ahli

hukum) dengan orang yang dibelanya.

5. Patron (patrons), dalam hal ini para pengguna perpustakaan

dianggap sebagai patron.31

Undang-undang RI No. 43 tahun 2007 pasal 1 ayat 9 tentang

perpustakaan, pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu

perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang

memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Jadi untuk merekalah

perpustakaan dibangun dan dikembangkan sesuai dengan tuntutannya.

Sehingga kepuasan pemustaka perlu terus diupayakan agar mereka terus

memanfaatkan perpustakaan.32

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

pemustaka adalah factor yang paling memepengaruhi dalam keberhasilan

suatu perpustakaan, karena tugas perpustakaan memenuhi kebutuhan

31

Rachman Hermawan dan Zulfikar Zen, Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan

Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia. (Jakarta:Sagung Seto,2006).hlm 13-15 32

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2007 tentang

Perpustakaan.

21

informasi dan penyedia layanan yang ditujukan untuk pemustaka atau

pengunjung perpustakaan.

D. Studi Relevan

Sebagai pembanding penelitian lain yang dapat dijadikan

sebagai studi relavan penelitian adalah :

1. Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam

Negeri Alauddin Makassar oleh Siti Khadijah Jafar pada tahun 2015.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa (a) Sikap dasar pustakawan

pada bagian sirkulasi di perpustakaan UIN Alauddin Makassar telah

mengaplikasikan sikap dasar dari aturan atau kode etik pustakawan

yang telah ditetapkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), (b)

Diperpustakaan UIN Alauddin Makassar juga sudah melakukan

hubungan yang baik antara pustakawan dengan pemustaka baik dari

golongan dosen dan mahasiswa. (c) Pustakawan di Perpustakaan UIN

Alauddin Makassar pada kondisi tertentu masih mengutamakan

kepentingan profesi daripada kepentingan pribadinya.33

2. Penerapan Kode Etik Pustakawan Terhadap Kinerja Pustakawan di

Badan Perpustakaan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan oleh

Nurhidayah pada tahun 2016. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa

(a) Pustakawan BPAD Provinsi Sulawesi-Selatan sudah memahami

kode etik karena Pustakawan Badan Perpustakaan Arsip Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan sudah melaksanakan tugas dengan baik. (b)

Pustakawan dapat membedakan tugas profesi dengan kepentingan

pribadi, (c) Pustakawan juga sudah bekerja secara professional dan

sudah mengetahui bahwa mereka harus bersikap sopan dan bijaksana

dalam melayani pemustaka.34

33

Siti Khadijah Jafar, Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Universitas

Islam Negeri Alauddin Makassar (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,

2015) 34

Nurhidayah,Skripsi Penerapan Kode Etik Pustakawan Terhadap Kinerja

Pustakawan Dibadan Perpustakaan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan. (Makassar:

Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016)

22

3. Implementasi Kode Etik Pustakawan di Lingkungan UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta oleh Siti Sulanjari pada tahun 2017. Dalam

penelitian ini ditemukan bahwa (a) Ditemukan beberapa indikator

menunjukkan bahwa pustakawan cukup baik dalam

mengimplementasikan kode etik pustakawan dari aspek sikap dasar

pustakawan, hubungan dengan pemustaka, hubungan antar

pustakawan, dan hubungan dengan perpustakaan, (b) Ditemukan

beberapa indikator lainnya menunjukkan bahwa pustakawan kurang

baik dalam mengimplementasikan kode etik pustakawan dari aspek

hubungan pustakawan dengan organisasi profesi dan hubungan

pustakawan dengan masyarakat.35

Menurut penelitian yang di lakukan, ada persamaan dan beberapa

perbedaan antara penelitian yang saya lakukan seperti:

1. Persamaan penelitian yang dilakukan yaitu :

- Sama-sama meneliti tentang penerapan atau imlementasi kode

etik pustakawan.

2. Perbedaan dengan ke tiga penelitian diatas yaitu:

- Penelitian I : yang membedakan dari waktu pelaksanaan, tempat

penelitian dan dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui

pemahaman pustakawan dalam kode etik profesi sedangkan

penelitian yang akan dilakukan yaitu implementasi kode etik

profesi pustakawan.

- Penelitian II : yang membedakan dari waktu pelaksanaan,

tempat penelitian dan peneliti hanya ingin mengetahui

penerapan dan kendala dalam penerapan kode etik pustakawan

sedangkan penelitian yang akan dilakukan juga meliputi faktor

yang mempengaruhi ketidak pahaman pustakawan.

35

Siti Sulanjari, Implementasi Kode Etik Pustakawan di Lingkungan UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

23

- Penelitian III : yang membedakan dengan penelitian ini dari

waktu, tempat penelitian dan dalam penelitian ini menggunakan

jenis penelitian kuantitatif.

24

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian deskriptif yang

bertujuan memberikan uraian atau gambaran mengenai fenomena atau

gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan variabel mandiri, baik

satu variabel atau lebih berdasarkan indikator-indikator dari variabel

yang diteliti tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antar

variabel yang diteliti guna ekplorasi atau klasifikasi dengan

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan variabel yang

diteliti.

Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan deskripsi rinci

mengenai situasi, kejadian-kejadian, interaksi dan prilaku-prilaku,

kutipan langsung dari orang mengenai pengalaman mereka, sikap,

kepercayaan dan fikiran, keseluruhan bagian dari dokumen-dokumen.36

B. Lolasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di UPT Perpustakaan Universitas Islam

Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Ma.Bulian KM 16 Simp.Sungai

Duren Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling

yaitu menentukan pengambilan sampel dengan carasengaja mendatangi

sampel sesuai dengan kriteria yang kita inginkan sampai dengan apa

yang kita inginkan bisa terjawab. Penelitian ini merujuk kepada orang

atau individu atau kelompok yang disajikan unit atau satuan (kasus)

gambaran yang diteliti mampu memberikan informasi. Subjek dalam

penelitian ini adalah pustakawan fungsional di UPT perpustakaan UIN

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Jumlah sampel yang digunakan dalam

36

Wirawan, Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi.(Jakarta: Rajawali

Pers, ed. 1-2, 2012) hlm. 153-154

25

penelitian ini adalah sebanyak 6 orang pustakawan temasuk kepala

perpustakaan dan 5 orang pemustaka. Data ini penulis peroleh dari

laporan jumlah pustakawan fungsional yang ada di lingkungan UIN


D. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yakni data yang didapat secara langsung dari

pustakawan yang ada di perpustakaan Universitas Islam Negeri

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui observasi dan wawancara

langsung.

2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh yang digunakan untuk

melengkapi data primer dan terdiri dari pendapat pemustaka dan

laporan-laporan tahunan pengunjung perpustakaan.

E. Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan salah satu kegiatan paling krusial

sekaligus paling sulit dilakukan di dalam penelitian.37

1. Metode Observasi

Observasi adalah mengamati apa yang dikerjakan orang,

mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan berpartisipasi dalam

aktifitas mereka.Pada penelitian ini menggunakan metode observasi

nonpartisipan yaitu suatu observasi dimana penulis tidak terlibat

secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen.

Dalam penelitian ini penulis mengobservasi implementasi kode

etik profesi puatakawan. Kegiatan oservasi ini dilakukan dengan cara

formal ataupun informal untuk mengamati berbagai keadaan sebagai

peristiwa atau fenomena dan kegiatan yang terjadi. Observasi ini

juga dimaksudkan untuk mengetahui adanya faktor yang

mempengaruhi ketidak pahaman pustakawan, kendala dan upaya

dalam mengimplementasikan kode etik profesi pustakawan di UIN

37

Suwartono,Dasar-dasar Metodologi Penelitian. (Yogyakarta: Andi, 2014), hal.28

26

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sehingga data yang diperoleh lebih

kongkrit.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala

Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Teknik

pengumpulan data pada wawancara ini dengan menggunakan

wawancara terstruktur dan jawaban terbuka. Oleh karena itu dalam

melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan narasumber

menjawab bebas sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Dengan

wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan, dan

pengumpul data merekam atau mencatatnya.

Dengan metode ini penulis mendapatkan informasi ataupun

data tentang implementasi kode etik profesi pustakaawan, faktor

yang mempengaruhi, kendala yang menghambat dan upaya dalam

implementasi kode etik profesi pustakaawan di perpustakaan UIN

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,

majalah, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan dengan

cara mengambil gambar ataupun data mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan implementasi kode etik profesi pustakawan.

F. Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

27

dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat

diinformasikan kepada orang lain. Setelah selesai mengumpulkan data

yang berhubungan dengan penelitian, maka tahap selanjutnya adalah

analisis data, karena penelitian ini bersifat kualitatif.38

Jumlah langkah

analisis yang terdapat dalam penelitian ini yakni reduksi data, penyajian

data, dan penarikan kesimpulan.

1. Date Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila

diperlukan. Pada penelitian ini, penulis mereduksi data mengenai

bagaimana implementasi kode etik profesi pustakaawan di

perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan

mengorganisasikan kata dengan cara sedemikian rupa hingga

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi

2. Date Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan

sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan untuk

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang

bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles and Huberman dalam buku Sugiono

conclusion/verification adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan

38

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal, 82.

28

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke

lapangan mengumpulkandata, maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang kredibel. 39

G. Pengecekan Keabsahan Data

Selama pelaksanaan penelitian, suatu kesalahan dimungkinkan

dapat timbul. Entah itu berasal dari diri penelitian atau dari pihak

informan. Untuk mengurangi dan meniadakan kesalahan data tersebut,

penelitian perlu mengadakan pengecekan kembali data tersebut sebelum

diproses dalam bentuk laporan dengan harapan laporan yang disajikan

nanti tidak mengalami kesalahan. Ada 3 tekhnik yang dapat dilakukan

dalam pemeriksaan keabsahan data.

1. Memperpanjang masa pengamatan

Hal ini memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan

datayang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat

menguji informasi dari responden terhadap peneliti dan juga

kepercayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan

diri peneliti sendiri.

2. Pengamatan yang terus menerus

Dilakukan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam

situasi yang sangat relavan dengan persoalan atau isi yang sedang

diteliti serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemerikasaan keabsahan

data yang memanfaatkan sesuatu diluar data pokok, untuk keperluan

pengecekan reabilitas data melalui pemeriksaan silang, yaitu lewat

perbandingan berbagai data yang diperoleh dari berbagai informan.

39

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. 2013. Hal, 84.

29

Terdapat empat macam teknik triangulasi yang akan digunakan

dalam penelitian ini yaitu teknik pemeriksaan menggunakan sumber

metode penyidik dan teori.

4. Diskusi dengan teman sejawat

Diskusi merupakan langkah akhir untuk menjamin keabsahan

data, peneliti akan melakukan diskusi dengan teman sejawat, guna

memastikan bahwa data yang diterima benar-benar nyata dan bukan

persepsi sepihak dari peneliti atau informan. Melalui cara tersebut

peneliti mengharapkan mendapatkan sumbangan, masukan, dan

saran yangberharga dan konstruktif dalammeninjau orisinalitas

data yang telah didapatkan. 40

H. Instrumen Penelitian

Tabel 3.1

Instrumen Penelitian

Varibel Atribut Indikator

Kode Etik

Sikap dasar

pustakawan

- Memberikan kebutuhan

informasi

- Mempertahankan

kompetensi pustakawan

Hubungan dengan

pemustaka

- Membantu pemustaka

mencari informasi

- Melindungi hak privasi

pemustaka

Hubungan antar

pustakawan

- Bekerjasama dengan

sesama pustakawan

- Memelihara hubungan

kerjasama dengan baik

Hubungan dengan

perpustakaan

- Mengembangkan

perpustakaan

Hubungan dengan

organisasi profesi

- Mengikuti kegiatan

organisasi profesi

Hubungan dengan

masyarakat

- Membantu

mengembangkan

kebudayaan masyarakat

dengan pengetahuan dan

keterampilan yang ada.

40

Pedoman penulisan proposal dan skripsi fakultas adab dan humaniora UIN STS

Jambi tahun 2018. Hal 46

30

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Historis UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan IAIN Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi adalah salah satu upt yang bersama dengan unit lain

turut menunjang melaksanakan Program Tri Dharma Perguruan

Tinggi, yakni : pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian

masyarakat.

Fungsi dan peran perpustakaan sebagai excellent information

center (pusat informasi yang unggul) sangat menunjang dan

membantu institud untuk mewujudkan dan merealisasikan program

sesuai dengan visi dan misi yaitu dalam rabgka menyiapkan dan

membentuk sarjana yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, ahli dalam ilmu agama islam, cakap dan

mempunyai rasa bertanggung jawab atas kesejahteraan umat, masa

depan bangsa serta Negara Republik Indonesia. Keberadaannya tidak

terpisahkan dari perguruan tinggi, perpustakaan bagaikan jangtung

dan darah bagi makhluk hidup. Tanpa adanya perpustakaan sebuah

perguruan tinggi akan kehilangan daya energinya.

Sejak diresmikannya IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

tahun 1963, sejak saat itu pula perpustakaan IAIN Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi hadir di trngah-tengah masyarakat umum dan civitas

akademik pada khususnya, dan menjadi salah satu bagian atau unit

dari sistem kerja IAIN yang tidak bisa dipisahkan. Namun pada waktu

itu koleksinya masih sangat terbatas dan belum mempunyai gedung

sendiri, akan tetapi masih menempati salah satu ruang kuliyah di

Kecamatan Telanaipura Jambi.

31

Pada tahun 1971 perpustakaan berdiri dengan menempati

gedung berukuran 340 m2.Organisasi manajemen penyelenggaraannya

masih sederhana. Sistem pengolahan bahan pustaka, bentuk pelayanan

sirkulasinya belum dilaksanakan secara professional, pengolahan

bahan pustaka yang masih sederhana dan bahkan menggunakan buku

standar pengolahan seperti DDC, AACR, dan Sear of Subject Heading

dan lain-lain. Hal ii di sebutkan karena kondisi tenaga yang belum

memiliki dasar pengetahuan dan pendidikan tentang ilmu

perpustakaan, disamping tenaga yang masih terbatas.

Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, dan kebutuhan semakin mendesak maka suatu keharusan

untuk membudayakan perpustakaan sebagaimana fungsinya sebagai

jantung perguruan tinggi.

Kemudian seiring dengan perjalanan waktu dan program

perkembangan gedung perpustakaan pada kampus II telah dibangun

gedung perpustakaan yang sangat memadai dengan luas bangunan

3.700 m2, dan pada tahun akademik 2002/2003gedung tersebut resmi

digunakan untuk memberikan pelayanan pada seluruh civitas

akademika IAIN Sulthan Thaha Saifuddi Jambi. Karena itulah kondisi

perpustakaan IAIN Jambi sekarang telah membenah diri diantaranya

peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan,

peningkatan mutu layanan melalui automasi perpustakaan, alokasi

anggaran, dan termasuk sistem pengembangan koleksi.

Pimpinan pusat perpustakaan IAIN Sulthan Thaha Saifiddin

Jambi hingga hari ini adalah ;

a. Drs. Rafi’i Nazari (1982-1986)

b. Drs. Habli A. Muhy (1986-1990)

c. Drs. H. M. Yusuf (1990-1992)

d. Drs. A. Gani, AM (1992-2002)

e. Drs. Bukhori Katutu, MM (2002-2007)

f. Drs. Marsaid, MA (2007-2011)

32

g. Dr. Saidag Ahmad, M.Pd (2011-2015)

h. Dr. Raudhoh, S.Ag., SS., M. Pd.I (2015-2018)

i. Abdul Halim, S.Ag., M.Ag (2018-2019)

j. Muhammad Isnaini, M.Hum (2019-sekarang)41

2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi di jelaskan sebagai berikut :

a. Visi

Visi merupakan gambaran besar dan kegiatan yang akan

dilakukan serta hasil atau out put dan dampak yang diharapkan

guna disumbangkan untuk kemajuan.

Adapun visi upt perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi adalah “Mewujudkan perpustakaan yang inovatif,

respontif dam kompetitif”.

b. Misi

1) Menyediakan koleksi yang up to date (mutakhir) dan relavan

dengan kebutuhan civitas akademika

2) Menyediakan layanan prima kepada pemustaka

3) Mengembangkan jaringan kerjasama antar perpustakaan

perguruan tinggi islam maupun lembaga informasi dan

dokumentasi lainnya.

4) Mengembangkan sistem perpustakaan berbasis digital.

3. Tujuan dan Fungsi

Tujuan dan fungsi upt perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

1) Untuk memperkenalkan tentang status keberadaan UPT

Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi serta

tugas-tugas yang diembannya.

41

Pedoman Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin

Jambi 2017

33

2) Untuk memperkenalkan tentang bentuk organisasi dan

manajemen penyelenggaraan perpustakaan UIN Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi.

3) Untuk memperkenalkan tentang berbagai ragam bahan

informasi.

4) Untuk memberikan informasi tentang sistem dan pola

kebijakan bahan pustaka.

5) Untuk memperkenalkan tentang sistem pengelolaan bahan

pustaka

6) Untuk memperkenalkan tentang sistem dan bentuk layanan

sirkulasi/referensi serta tata tertib pemustaka.

7) Untuk memperkenalkan staf penyelenggaraan UPT

Perpustakaan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

8) Menjadikan perpustakaan sebagai sahabat dalam studi civitas

akademika.

b. Fungsi Perpustakaan

UPT Perpustakaan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

berfungsi menunjang tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi: proses

belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Secara khusus, Pusat Perpustakaan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi berfungsi sebagai :

1) Menyusun konsep rencana dan program kerja.

2) Menyajikan sumber-sumber informasi untuk kepentingan

pendidikan dan penelitian.

3) Merencanakan pengembangan perpustakaan untuk

mewujudkan perpustakaan digital.

4) Mengembangkan SDM pustakawan yang professional.

5) Memberikan pelayanan kepada pemustaka secara efektif dan

efesien.

6) Memelihara dan melstarikan bahan pustaka.

7) Mengelola bahan-bahan pustaka.

34

8) Melaksanakan administrasi perpustakaan.

9) Menyusun bibliografi, indeks, dan sejenisnya,

10) Pengendalian dan pengevaluasian kinerja pustakawan

maupun tenaga kepustakawanan.

11) Melaksanakan kerjasama antar perpustakaan perguruan tinggi

dan status badan lain didalam/luar negeri.

12) Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan

kegiatan serta penyusunan laporan. 42

4. Dasar Hukum UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi

Pusat Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki

dasar hukum sebagai berikut:

a. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

c. Peraturan Mentri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0068/U/1991

tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

e. Surat keputusan direktorat jendral pendidikan tinggi No. 162/1967

tentang persyaratan minimal perguruan tinggi.

f. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta

Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.

53649/MPK/1998, No. 15/SE/1988

g. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

tentang Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya No.

09/MENPAN/2014.

h. PP. No. 30 Tahun 1990 Pasal 34 tentang unit pelaksanaan teknis,

perpustakaan merupakan unsur penunjang, sebagai pelengkap bagi

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kedudukan

diluar lingkup fakultas dan bertanggung jawab langsung kepada

42

Buku Pedoman Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi tahun

2017

35

rector yang pembinaan sehari-hari dilaksanakan oleh pembantu

rektor 1.

i. Keputusan Menteri Negara RI No. 339 Tahun 1993 dan No. 370

Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN


j. Keputusan Menteri Agama RI No. 37 Tahun 2008 tentang Status

IAIN STS Jambi.

5. Geografis UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi

UPT perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini

beralokasi di tengah-tengah kampus/fakultas diantaranya Fakultas

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin,

Fakultas Adab dan Humaniora, dan Fakultas Dakwah.

Adapun batas-batas gedung Pusat perpustakaan UIN Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi sebagai berikut :

Sebelah Barat : Fakultas Adab dan Humaniora

Sebalah Timur : Gedung Laboratorium

Sebelah Selatan :Gedung Fakultas Syariah/masjid Ash-

Shahabah

Sebelah Utara : Gedung Puskom

Keberadaan gedung UPT Perpustakaan UIN S Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi kurang baik, baik dari ruang sirkulasi, terbitan

berkala, skripsi dan referensi. Pada sirkulasi terdapat langit-langit

yang bocor, suhu yang adapun kurang baik untuk ketahanan koleksi

sebab ruangan hanya menggunakan kipas angin.Kemudian letak

gedung ini kurang strategis dikarenakan gedung terletak pada dataran

yang rendah, sehingga dikhawatirkannya bencana alam seperti banjir,

longsor dan sebagainya.43

43

Observasi, 7 Agustus 2020

36

6. Latar Belakang Pendidikan Petugas (Pustakawan/Staf) di UPT

Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Petugas merupakan komponen penting di suatu lembaga

pendidikan, tanpa adanya staf-staf dan pustakawan, perpustakaan

tidak akan berfungsi selayaknya perpustakaan. Untuk profesionalisme

kerja, petugas perpustakaan sebaiknya memiliki latar belakang

pendidikan ilmu perpustakaan supaya mempermudah dalam

mengelola perpustakaan, akan tetapi petugas UPT Perpustakaan UIN

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini tidak semua memiliki latar

belakang pendidikan ilmu perpustakaan dikarenakan kurangnya

tenaga kerja di perpustakaan tersebut. Petugas perpustakaan ini

berusaha untuk mengelola perpustakaan sesuai dengan

kemampuannya dalam mengelola, melestarikan dan mengembangkan

perpustakaan.

Untuk lebih jelasnya latar belakang pendidikan staf UPT

Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 4.1

Pendidikan Pengelola UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi44

No

. Nama Jabatan Pendidikan Tingkatan

1 Mohd. Isnaini, S.Pd.I.,

M.Hum Kepala S2

Ahli

Madya

2 Usman Fahmy, S.Pd.I.,

M.Pd.I Pustakawan S2

Ahli

Madya

3 Suharto, M.Pd.I Pustakawan S2 Ahli Muda

4 Mediandri, S.IP Pustakawan S1 Ahli Muda

5 Sukardiono, S.IP Pustakawan S1 Ahli Muda

44

Dokumentasi Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin

Jambi, 2020

37

6 Murjoko, S.Kom Pustakawan S1 Ahli Muda

7 Aqlina Usman, S.Sos Pustakawan S1 Ahli Muda

8 Affan Shopiawan, S.Fil.I Staf S1 -

9 Drs. Johanis, M.Pd.I Staf S2 -

10 Nadia Resky, S.HI Staf S1 -

11 Wardah, S.IP Staf S1 -

12 Ida Laila, S.IP Staf S1 -

13 Kartina Staf - -

14 Yuda Dasril Ilpat, SE Staf S1 -

15 Tugino Staf - -

7. Kondisi Fasilitas UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi

Dalam upaya meningkatkan kualitas suatu perpustakaan, maka

harus tersedia fasilitas yang menjamin dan mendukung akan

kelancaran aktivitas pelayanan di sebuah perpustakaan.

Berdasarkan observasi 2019/2020 mengenai fasilitas UPT

Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 4.2

Kondisi Fasilitas UPT Perpustakaan Sulthan Thaha Saifuddin Jambi45

No. Ruang Fasilitas Jumlah Ket

1 Sirkulasi

1. Rak Buku 91 Baik

2. Komputer petugas 5 Baik

3. Komputer Pengunjung 6 Baik

4. Meja Staf 5 Baik

5. Meja Baca 93 Baik

6. Kursi 74 Baik

7. AC 2 Baik

8. Kipas Angin 3 Baik

2 Skripsi 1. Rak Buku 23 Baik

2. Komputer Petugas 2 Baik

45

Observasi, 3 Agustus 2020

38

3. Meja Petugas 2 Baik



6. AC 3 Baik

7. CCTV 2 Baik

3 Terber

1. Rak Buku 9 Baik


3. Meja Baca 2 Baik

4. Kursi 6 Baik

5. Komputer 2 Baik

4 Referensi

1. Rak Buku 24 Baik



4. Komputer Petugas 2 Baik

5. Kursi 38 Baik


Jumlah 424

8. Keleksi UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Koleksi merupakan komponen penting dalam sebuah

perpustakaan, koleksi perpustakaan sebagai ilmu pengetauan dan

informasi yang dapat diperoleh mahasiswa, dosen maupun masyarakat

pengguna lainnya. Oleh sebab itu, perpustakaan dituntut untuk

menyediakan koleksi sesuai dengan kebutuhan pemustaka agar dapat

menjadi penunjang belajar mengajar di perguruan tinggi tersebut.

Data yang diperoleh dari dokumentasi UPT Perpustakaan UIN

STS Jambi, koleksi yang dimiliki adalah total judul menurut

media/GMD yaitu: 9860 buku, 789skripsi, 11jurnal, 2 e-book, 1

disertasi, 1 laporan penelitian, 1 CD-RUM. Sedangkan total judul

sebanyak 10.665, total judul dengan eksemplar 9.574, total eksemplar

atau copy 49.252, total eksemplar dalam koleksi 4.240. Total

eksemplar menurut jenis koleksi: 41.485 sirkulasi, 7760 referensi, 7

39

serial.46

Adapun data kerusakan bahan pustaka yang di perbaiki pada

akhir 2014 berjumlah 2.257.47

9. Struktur Organisasi UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi

Adapun struktur organisasi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

terdiri dari Kepala Perpustakaan, Tata Usaha, Pustakawan,

Staf/Pegawai. Berikut struktur organisasi upt perpustakaan UIN STS

Jambi:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pusat Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi48

46

Dokumentasi (opac) Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saufuddin Jambi 2019 47

Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saufuddin 2014 48

Dokumentasi Unit Pelaksana Teknis PerpustakaanUniversitas Islam Negeri Sultan

Thaha Saufuddin 2020

40

B. Pembahasan

1. Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan di UPT

Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Implementasi kode etik pustakawan adalah tindakan yang

dilakukan oleh pustakawan dalam hal melayani untuk menjaga

kehormatan dan keprofesionalisme dengan mematuhi aturan yang

telah tercantum didalam Undang-Undang kode etik profesi

pustakawan.

a) Sikap Dasar Pustakawan

Sikap dasar merupakan sikap yang sudah ada pada diri

seseorang dan sikap dasar ini penting untuk dilaksanakan oleh

pustakawan sebagai bentuk implementasi.

Salah satu yang termasuk dalam sikap dasar pustakawan

yaitu berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan

masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan

pada khususnya.Untuk mengetahui cara pustakawan memberikan

kebutuhan informasi pemustaka, pustakawan menyediakan akses

tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status

sosial,ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan.peneliti melakukan wawancara dengan salah

seorang pustakawan Usman Fahmy,beliau mengatakan bahwa:

“Salah satu cara untuk mengetahui kebutuhan pemustaka

yaitu dengan meng-input sebagian karya ilmiah mahasiswa

dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Jadi mahasiswa tidak

kewalahan mencari karya ilmiah yang dibutuhkan kemudian

kita akan mengarahkan untuk membuka repository melalui

handphone ataupun laptop Jadi para pemustaka tetap

semangat mengerjakan karya ilmiahnya walaupun tidak

datang keperpustakaan.”49

Lain halnya dengan pustakawan Sukardiono yang mengatakan

bahwa :

49

Usman Fahmy, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 5 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

41

“Diruang sirkulasi ini sudah menggunakan sistem computer

atau opac, jadi kita melakukan temu kembali informasi dengan

pemustaka melalui OPAC artinya tidak secara manual

pemustaka datang langsung ke rak, akan tetapi kita arahkan

untuk mencari di computer terlebih dahulu setelah katalognya

ditemukan barulah pemustaka di arahkan ke rak.”50

Selaras dengan pustakawan Murjoko dan beliau mengatakan bahwa :

“Untuk memenuhi kebutuhan pemustaka seandainya mereka

mencari informasi pasti akan kita bantu. Karna kita sudah

menyediakan OPAC atau katalog online dan kita akan

mengarahkan pemustaka untuk mencari di rumah.”51

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dikumentasi

dapat disimpulkan bahwa pustakawan telah memberikan kebutuhan

dengan baik walaupun belum Optimal. Hal ini ditandai dengan

penginputan data dan mengupload karya ilmiah dan koleksi yang ada

sehingga pemustaka bukan hanya bisa membaca dan melihat koleksi

secara langsung di perpustakaan namun bisa melihat dan membaca

dari handphone masing-masing darimana saja.

Selain memberikan kebutuhan pemustaka, pustakawan juga

harus selalu meningkatkan kompetensinya agar dapat menambah

angka kredit sebagai pustakawan fungsional. Untuk mengetahui upaya

pustakawan dalam meningkatkan kompetensi maka peneliti

melakukan wawancara dengan pustakawan Usman Fahmy dan beliau

mengatakan bahwa :

“Untuk meningkatkan kompetensi saya membuat suatu jurnal,

membaca dan juga menambah wawasan agar lebih bermutu

mematahkan persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa

pustakawan hanya menjaga buku dan tidak hanya

memperhatikan pemustaka yang datang.”52

Lain halnya dengan pustakawan Mediandri yang mengungkapkan:

50

Sukardiono, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,

wawancara dengan peneliti pada Rabu 14 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren. 51

Murjoko, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,

wawancara dengan peneliti pada Rabu 14 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren 52


Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 5 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

42

“Salah satu cara meningkatkannya yaitu dengan mengikuti

perkembangan perpustakaan yang dibutuhkan oleh pemustaka

sehingga layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan

pemustaka.”53

Berbeda dengan pustakawan Sukardiono yang mengatakan bahwa:

“Secara individu cara meningkatkan kompetensi sebagai

pustakawan yaitu dengan mengikuti diklat, pelatihan-pelatihan,

ataupun membuat karya tulis seperti jurnal.”54

Begitu juga dengan pustakawan Murjoko yang mengungkapkan

bahwa:

“Untuk meningkatkan kompetensi yang pertama kita mencari

pengetahuan dari internet dan sebagainya selain itu kita

sharing ke teman-teman sesama pustakawan tentang

kreativitas-kreativitas.”55

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat

disimpulkan bahwa pustakawan telah berlomba-lomba dalam

meningkatkan kompetensi, hal ini ditandai dengan pustakawan yang

berusaha menbuat karya ilmiah (jurnal), meningkatkan pengetahuan

dan mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga

perpustakaan tidak ketinggalan zaman.

Selain memiliki kewajiaban untuk menjalankan tugas secara

profesional, pustakawan juga memiliki kewajiban sebagai makhluk

individu yang memiliki lingkungan keluarga maupun masyarakat

setempat, walaupun pustakawan memiliki konflik diluar perpustakaan

namun pustakawan juga harus memutuskan segala tindakannya secara

professional. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan

para pustakawan dan mereka mengungkapkan bahwa bahwa:

“Kita harus disiplin dalam bekerja, maksudnya datang tepat

pada waktunya pulang juga tepat pada waktunya, walaupun

53

Mediandri, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN STS Jambi, wawancara dengan

peneliti pada Rabu 5 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren. 54

Sukardiono, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN STS Jambi, wawancara dengan

peneliti pada Rabu 14 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren. 55

Murjoko, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN STS Jambi, wawancara dengan

peneliti pada Rabu 14 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren

43

sedang ada masalah pribadi kita tidak boleh menyangkut

pautkan dengan pekerjaan kita. Karena dapat membuat tidak

fokus dalam melakukan pekerjaan, lebih baik diam dari pada

membuat masalah baru dan jangan mengambil keuntungan

dengan menggunakan profesi kecuali kalau betul-betul dari

hasil jasa profesi itu sendiri”56

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan

terhadap para pustakawan, dapat disimpulkan bahwa semua

pustakwan dapat membedakan sikap hidup pribadi dengan tugas

profesi dan bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dikerjakan dan

bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam melayani pemustaka, pustakawan juga harus bersikap

sopan karena salah satu penyebab pemustaka tidak mau ke

perpustakaan adalah perlakuan atau sikap pustakawan itu sendiri.

Peneliti melakukan wawacara dengan parapustakawan dan mereka

mengataka bahwa:

“Kita harus baik dalam melayani pemustaka, sopan serta sabar

dalam menghadapi pemustaka apa lagi pemustaka yang sedang

bermasalah. Juga senyum, salam dan menanyakan apa yang

diperluka oleh pemusaka sehingga dapat memuaskan

pemustaka dan lebih sering berkunjung ke perpustakaan dari

pada membuka internet karena saingan perpustakaan sekarang

adalah internet.”57

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang

dilakukan oleh peneliti terhadap para pustakawan dapat disimpulkan

bahwa pustakawan telah bersikap ramah hal ini ditandai dengan

pustakawan yang telah menerapkan 5s (senyum, salam, sapa, sopan,

dan santun) dan menghargai pemustaka.

b) Hubungan dengan Pemustaka

Pustakawan mempunyai kewajiban dalam melindungi hak

privasi pemustaka dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari

56

Pustakawan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan UIN STS Jambi, wawancara dengan

peneliti pada Kamis 7 Januari 2021, Simpang Sungai Duren 57

Pustakawan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan UIN STS Jambi, wawancara dengan

peneliti pada Kamis 7 Januari 2021, Simpang Sungai Duren

44

agar tidak disalah gunakan oleh orang lain. Dalam hal ini peneliti

melakukan wawancara dengan pustakawan Murjoko mengungkapkan

bahwa :

“Untuk menjaga privasi pemustaka agar tidak disalah gunakan

oleh pemustaka lain diantaranya kita akan mencatat kartu

manual di format excel kemudian jika mereka tidak

mengembalikan koleksi akan ketahuan saat penyerahan skripsi

dan akan di cek manual dan di cek online.”58

Sependapat dengan pustakawan Sukardiono mengatakan bahwa :

“Kita sebisa mungkin dalam pelayanan kepada pemustaka itu

informasinya cepat, jadi setiap pemustaka memiliki kartu

identitas atau kartu anggota masing-masing. Jika mereka

menggunakan kartu orang lain untuk meminjam koleksi maka

kami tidak akan laksanakan peminjaman koleksi tersebut,

mereka harus kartu perpustakaan. Kecuali mahasiswa semester

akhir yang sudah bebas pustaka, mereka bisa meminjam tanpa

harus membuat kartu anggota perpustakaan.”59


disimpulkan bahwa pustakawan sudah bergerak cepat dalam melayani,

menjaga hak dan privasi pemustaka. Hal ini dapat di lihat dari cara

pustakawan yang tidak akan memproses mahasiswa yang ingin

meminjam koleksi jika tidak menggunakan kartu identitas sendiri

danakan memeriksa kembali jika pemustaka akan melakukan

penyerahan skripsi di perpustakaan.

58




wawancara dengan peneliti pada Rabu 14 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

45

Bukan hanya menjaga hak dan privasi pemustaka pustakawan

juga harus membatu pustakawan dalam mencari informasi. Dalam

layanan pencarian informasi, pustakawan tidak boleh membedakan

antara mahasiswa dengan dosen karena pustakawan harus

menghormati semua pemustaka yang datang.Untuk mengetahui cara

pustakawan dalam membantu pemustaka mencari informasi maka

peneliti mewawancarai pustakawan yang berada di ruang sirkulasi

terlebih dahulu yaitu bapak Sukardiono dan bapak Murjoko dan beliau

mengatakan bahwa :

“Cara kita dalam membantu pemustaka yaitu dengan

menanyakan koleksi apa yang di butuhkan, mengarahkan dan

menunjukkan rak tempat koleksi tersebut.”60

“Karena sudah adanya katalog online yang sudah bisa di akses

dari luar, pemustaka hanya mencari nomor panggilnya, subjek

atau nama pengarangnya.61

Lain halnya dengan pustakawan Suharto dan beliau mengatakan:

“Saya akan memberikan rujukan tentang koleksinya, seperti

jika pemustaka mencari bibliografi, kamus saya akan langsung

arahkan ke raknya. Tapi sebelum itu saya akan memberitahu

ke pemustaka jika koleksi disini tidak boleh dipinjam atau

dibawa pulang, dicoret ataupun dilipat, tas juga juga tidak di

perbolehkan masuk kedalam ruang referensi ini agar kita tidak

kecolongan oleh mahasiswa.”62


disimpulkan bahwa cara pustakawan dalam membatu mencari

informasi sudah sesuai dengan kode etik profesi pustakawan, hal ini

ditandai dengan cara pustakawan dalam melayani pemustaka dan

60





Suharto, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,


46

membatu mencarikan solusi jika pemustaka tidak mendapatkan atau

tidak menemukan koleksi yang dibutuhkan.

c) Hubungan antar Pustakawan

Pustakawan harus melakukan kerjasama dengan pustakawan

lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesionalan baik

secara perorangan maupun sebagai kelompok karena sebagai umat

manusia tidak bisa bekerja sendiri-sendiri . Untuk mendapatkan hasil

tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan pustakawan

Usman Fahmy dan didapatkan hasil :

“Jelas harus ada kerjasama, jika tidak ada kerjasama tidak akan

berkembang kompetensi keprofesionalan ini seperti pembuatan

jurnal inidari judulnya saja jika tidak adanya kerjasama antar

pustakawan maka tidak akan bisa terlaksana, kemungkinan

judulnya sama bahkan bisa cekcok antar pustakawan.”63

Didukung dengan pustakawa Mediandri yang mengatakan:

“Ada kerjasama yang dilakukan seperti pembuatan jurnal ini,

tapi dalam pembuatan jurnal itu ada tingkatannya. Ada penulis

satu orang sedikit banyaknya itu harus ada kerjasama paling

tidak berkomunikasi memberitahukan judul saya kepada

pustakawan lain.”64

Berbeda dengan pustakawan Sukardiono didapatkan hasil :

“Jelas harus melakukan kerjasama antar pustakawan karena

kita sesama pustakawan saling berkaitan, artinya informasi

yang didapat harus langsung di bagikan ke pustakawan lain

seperti ada kegiatan pelatihan atau yang lain sebagainya jadi

tidak individual.”65

63

Usman Fahmy, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,


Mediandri, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,




47

Lain halnya dengan pustakawan Murjoko yang mengungkapkan :

“Kita biasanya saling sharing bagaimana cara meningkatkan

perpustakaan ini walaupun bukan secara formal dan juga

meminta pendapat. Contohnya seperti penambahan beberapa

komputer untuk absen mahasiswa dan juga untuk opac, opac

yang dulunya tidak bisa diakses di luar perpustakaan sekarang

sudah bisa di akses di rumah masing-masing dan juga

mahasiswa bisa memperpanjang waktu peminjaman asalkan

belum sampai batas waktu peminjaman.”66

Berdasarkan wawancara dan observasi dapat disimpulkan

bahwa pustakawan telah melaksanakan kerjasama antar pustakawan.

Hal ini ditandai dengan adanya sharing dengan pustakawan lain baik

secara formal maupun tidak formal untuk meningkatkan kompetensi

dan kinerja dalam perpustakaan.

Pustakawan juga harus memelihara dan memupuk hubungan

kerjasama yang baik antar sesama pustakawan agar dalam

melaksanakan tugas yang diberikan terlaksana dengan baik. Untuk

mendapatkan hasil tersebut maka peneliti melakukan wawancara

dengan pustakawan Mediandri yang mengatakan bahwa:

“Salah satu cara yang efektif yaitu dengan persamaan persepsi

walaupun ada perbedaan namun pada kurun waktu tertentu

pasti ada persamaan.”67

Seirama dengan pendapat pustakawan Sukardiono yang mengatakan:

“Untuk menjaga pustakawan walaupun berbeda persepsi harus

tetap menerima, masalah yang sifatnya pribadi dan sifatnya

kelompok atau bersama tidak boleh di kaitkan dengan

pekerjaan. Begitulah hubungan kerjasama akan berjalan

dengan baik.”68

66






wawancara dengan peneliti pada Rabu 14 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren

48

Berbeda dengan pustakawan yang mengungkapkan:

“Yang jelas komunikasi harus baik karena komunikasi itu

penting untuk menjaga kekompakan dan komunikasi itu bukan

hanya secara formal saja namun komunikasi interpersonal pada

diri kita juga harus ada, contohnya jika ada pustakawan yang

berpendapat kita harus menerima pendapat itu.”69

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut dapat

disimpulkan bahwa dalam menjaga hubungan kerjasama pustakawan

telah melaksanakan dengan baik, hal ini ditandai dengan adanya

kekompakan yang dilakukan oleh pustakawan dalam melayani,

meningkatkan kompetensi, dan dalam menjaga nama baik pustakawan

lain.

Dalam menjalankan profesi sebagai pustakawan dengan rekan

sesama pustakawan lainya harus dapat menjaga nama baik diluar

maupun didalam kedinasan. Jika tidak maka dapat merusak kerjasama

antar pustakawan sehingga akan membuat citra perpustakaan tersebut

menjadi tidak baik. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara

dengan para pustakawan dan mereka mengatakan bahwa:

“Dalam suatu instansi ada yang dinamakan kerjasama, di

dalam kerjasama tersebut pasti ada kekurangan seseorang baik

itu berupa sikap atau perbedaan pendapat. Jadi kekurangan

atau kejeleka teman kita itu tidak boleh di umbar atau bisa

dikatakan rahasia dalam negeri. Cukup kita yang tau dan jika

ada yang menyakan tentang rekan kerja sesama pustakawan

cukup katakan yang seperlunya saja atau membahas tentang

kemajuan kerja dari rekan itu.”70

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa

pustakawan telah menjaga nama baik teman sesama pustakawan baik

di luar maupun didalam kedinasan. Hal ini ditandai dengan

pustakawan yang hanya cukup tahu dengan keburukan atau

kekurangan teman sesama pustakwan.

69



Pustakawan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi, wawancara dengan peneliti pada Kamis 7 Januari 2021, Simpang Sungai Duren

49

d) Hubungan Pustakawan dengan Perpustakaan

Hubungan pustakawan dengan perpustakaan merupakan

hubungan yang saling menguntungkan dimana perpustakaan

membutuhkan pustakawan sebagai pengelola system temu balik

informasi dan sebaliknya pustakawan membutuhkan perpustakaan

sebagai tempat penyaluran ilmu yang dimiliki. Pustakawan juga ikut

aktif dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kebujakan jasa

kepustakawanan. Kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan perlu

dirumuskan sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan.

Peneliti melakukan wawancara dengan para pustakwan dan mereka

mengatakan bahwa:

“Kalau itu tidak, kita tidak secara menyeluruh ikut dilibatkan

dalam perumusan kebikajakan. Jika perumusan kebijakan itu

bersifat internal yang menyangkut kegiatan perpustakaan kita

pasti ikut akan tetapi jika perumusan itu keluar hanya

pimpinan atau kepala perpustakaan yang mengikuti tapi

informasi selalu kepala selalu menyampaikan informasi

tersebut.”


disimpulkan bahwa pustakawan tidak selalu ikut dalam perumusan

kebijakan eksternal namun mereka ikut dalam rumusan kebijakan

internal untuk kegiatan di dalam perpustakaan UIN Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi serta untuk memajukan perpustakaan.

Perpustakaan merupakan tempat dimana pustakawan bekerja

menjalankan tugasnya, pustakawan juga bertanggung jawab dalam

pengembangan perpustakaan. Oleh karena itu pustakawan harus

menambah ilmu pengetahuan serta wawasan tentang kepustakawanan

yang lebih luas. Berdasarkan kan hasil wawancara peneliti dengan

pustakawan Usman Fahmi beliau mengatakan bahwa:

“Salah satu cara dalam mengembangkan perpustakaan saya

membuat jurnal kemudian akan di bukukan lalu akan di upload

sehingga masyarakat di luar sana juga akan membaca dan

mengenal perpustakaan serta institusi kita. Sebab

50

sepengetahuan saya orang diluar Provinsi Jambi ini kurang

bahkan ada yang tidak tahu bahwa di jambi ada UIN.”71

Berbanding lurus dengan pustakawan Sukardiono yang mengatakan

bahwa:

“Kita melakukan kerja sama dengan pustakawan lain tapi

untuk saat ini kami masih memperbaiki ruangan masing-

masing agar sedikit lebih baik dari sebelum-sebelumnya.”72

Berbeda dengan pustakawan Mediandri dan beliau mengatakan

bahwa:

“Untuk memajukan perpustakaan kita harus mengembangkan

pengetahuan yang kita dapat, mengaplikasikan ilmu yang ada

sehingga perubahan itu pasti ada dan otomatis kita aka nada

inisiatif untuk memajukanperpustakaan.”73

Lain halnya dengan pustakawan Suharto dan beliau mengatakan

bahwa:

“Seharusnya untuk mengembangkan perpustakaan itu dari

kepala instansinya. Untuk menggerakkan atau

mengembangkan pustakawan agar pustakawan berfikiran

bagaimana mengembangkan perpustakaan, apa yang harus

dibuat oleh pustakawan, menambah daya tarik agar mahasiswa

atau masyarakat tertarik datang ke perpustakaan bukan dari

individu masing-masing.”74

Berbeda lagi dengan pustakawan Murjoko yang mengatakan:

“Untuk memajukan atau mengembangkan perpustakaan

khususnya di ruang sirkulasi ini seperti bagaimana caranya

pemustaka mendapatkan retrifel informasi lebih cepat dari

pada sebelum-sebelumnya, dulu pemustaka jika selesai

membaca di meja baca itu mengembalikan koleksi bukan ke

rak yang seharusnya tapi sekarang jika pemustaka selesai

71

Usman Fahmy, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,

wawancara dengan peneliti pada Senin 12 Oktober 2020, Simpang Sungai Duren. 72


wawancara dengan peneliti pada Selasa13 Oktober 2020, Simpang Sungai Duren. 73




wawancara dengan peneliti pada Kamis 15 Oktober 2020, Simpang Sungai Duren.

51

membaca harus meletakkan koleksi di atas meja agar sistem

temu balik informasi lebih cepat.”75

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi

dapat disimpulkan bahwa pustakawan telah melakukan pengembangan

perpustakaan. Hal ini ditandai dengan upaya pustakawan yang

membuat suatu karya dalam bentuk aturan ataupun karya ilmiah yang

akan di upload dan juga pustakawan sudah berusaha memperbanyak

pengetahuan tentang perpustakaan sehingga dapat memberikan yang

terbaik untuk perpustakaan.

e) Hubungan Pustakawan dengan Organisasi Profesi

Untuk organisasi profesi, pustakawan harus mengutamakan

kepentingan organisasi dari pada kepentingan pribadi.Untuk

mendapatkan informasi mengenai bagaimana pustakawan ikut serta

dalam organisasi yang ada di perpustakaan ini maka peneliti

melakukan wawancara dengan kepala perpustakaan yaitu Isnaini dan

beliau mengatakan bahwa:

“Dalam organisasi profesi pustakawan aktif di buktikan

dengan dengan kartu anggota, ada yang mejadi anggota dan

ada pustakawan yang menjadi pengurus seperti saya itu

menjadi pengurus sebagai penasehat dalam struktur organisasi

IPI Provinsi.Organisasi terkhusus di perpustakaan ini tidak ada

akan tetapi organisasi provinsi atau daerah insyaAllah

semuanya aktif.”76

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pustakawan

Usman Fahmy dan beliau mengatakan:

75



Mohd.Isnaini, selaku Kepala Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,

wawancara dengan peneliti pada Rabu 25 September 2020, Simpang Sungai Duren.

52

“Organisasi terkhusus perpustakaan UIN tidak ada namun ada

organisasi profesi yaitu IPPT (Ikatan Pustakawan Perguruan

Tinggi) dan IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia) organisasi

Nasional cabang jambi. Salah satu Cara mengembangkan

organisasi profesi yaitu dengan aktif dalam organisasi dan

kegiatan yang diadakan.”77

Senada dengan pustakawan Mediandri dan beliau mengatakan:

“Organisasi profesi di perpustakaan ini ada, seperti IPI,

kelompok pustakawan. Dan cara mengembangkan organisasi

profesi dengan menyumbangkan pemikiran dan megikuti

kegaiatan yang ada dalam organisasi.”

Begitu juga dengan pustakawan Murjoko yang mengatakan :

“Organisasi profesi di perpustakaan ini ada IPI (Ikatan

Pustakawan Indonesia) tapi jika sosialisasi dan sebagainya

untuk pemberitahuan tentang kode etik itu sama sekali belum

ada.”78


disimpulkan bahwa semua pustakawan yang berada di UPT UIN

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah mengikuti organisasi profesi

pustakawan. Hal ini ditandai dengan pengakuan kepala perpustakaan

yang mengatakan bahwa semua pustakawan telah mengikuti dan

terdaftar sebagai anggota organisasi profesi pustakawan walaupun ada

pustakawan yang menyebutkan organisasi yang berbeda dan

organisasi yang ada di perpustakaan ini yaitu Ikatan Pustakawan

Indonesia (IPI), Ikatan Pustakawan Perguruan tinggi (IPPT), dan

kelompok pustakawan.

Organisasi profesi di perlukannya kontribusi dari setiap

anggota dan pengurus agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan

77

Usman Fahmy, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN S Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 5 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren. 78



53

baik. Oleh sebab itu peneliti melakukan wawancara dengan

pustakawan Usman Fahmi dan beliau mengatakan bahwa:

“Saya sudah lama mengikuti organisasi profesi jika ada rapat

karena saya jarang mendapat undangan jika ingin rapat untuk

melaksanakan kegiatan jadi saya kurang berkontribusi di

organisasi profesi.”79

Lain halnya dengan pustakawan Sukardiono yang mengungkapkan:

“Yang jelas jika ada kegiatan saya selalu ikut serta dalam

kegiatan tersebut, berperan aktif dalam kegiatan organisasi

profesi pustakawan.”80

Selaras dengan pustakawan Mediandri dan beliau mengatakan bahwa:

“Kontribusi yang diberikan itu seperti sumbangan pemikiran,

jika melakukan kegiatan kita bisa membantu semampu kita.”81

Berbanding terbalik dengan pustakawan Suharto dan beliau

mengatakan bahwa:

“Kalau kontribusi organisasi profesi saya rasa belum ada

kerena jarang sekali organisasi tersebut mengundang saya jika

melakukan rapat atau kegiatan.”82

Berbeda dengan pustakawan Murjoko yang mengatakan bahwa:

“Memberikan bantuan kepada organisasi profesi untuk

mengembangkan atau membudayakan atau memperkenalkan

kepustakawanan kepada khalayak ramai dan juga menjadi

79


Jambi, wawancara dengan peneliti pada Senin 12 Oktober 2020, Simpang Sungai Duren. 80






wawancara dengan peneliti pada Kamis 15 Oktober 2020, Simpang Sungai Duren.

54

narasumber dari kegiatan organisasi profesi, memberikan

masukan, pendapat dan sebagainya.”83


dapat disimpulkan bahwa pustakawan telah memberikan kontribusi

terhadap organisasi profesi yang diikuti walaupun belum maksimal

dikarenakan kurang aktif dalam setiap kegiatan atau rapat yang di

adakan.

Selain kontribusi terhadap organisasi profesi pustakawan, juga

ada pengaruh terhadap pustakawan itu sendiri sama halnya dengan

hubungan perpustakaan dengan pustakawan yang saling

menguntungkan. Organisasi profesi juga mempunyai pengaruh

terhadap pustakawan itu sendiri. Peneliti melakukan wawancara

dengan pustakawan Usman Fahmy dan mendapatkan hasil:

“Untuk pengaruh organisasi profesi saya rasa tidak ada,

mungkin karena saya kurang mengikuti kegiatan atau rapat

yang selalu diadakan oleh organisasi tersebut.”84

Lain halnya dengan pustakwan Sukardiono dan beliau mengatakan

bahwa:

“Selama ikut menjadi anggota organisasi profesi pustakawan

ada banyak yang di dapat seperti pengetahuan, skill juga saya

dapat.”85

Sependapat dengan pustakawan Mediandri yang mengatakan:

“Pengaruhnya pasti ada seperti pengalaman, pengetahuan baru

dan juga kita bisa saling mengenal orang yang sebelunya kita

tidak kenal.”86

83




Jambi, wawancara dengan peneliti pada Senin 12 Oktober 2020, Simpang Sungai Duren. 85


wawancara dengan peneliti pada Selasa13 Oktober 2020, Simpang Sungai Duren.

55

Seirama dengan pustakawan Suharto dan beliau mengatakan bahwa:

“Untuk pengaruh itu banyak salah satunya menyatukan satu

sama lain pustakawan yang tidak dikenal menjadi kenal, kita

tahu bagaimana caranya memajukan perpustakaan masing-

masing.”87

Berbanding lurus dengan pustakwan Murjoko dan beliau mengatakan

bahwa:

“Organisasi profesi pustakawan memberikan pengembangan

tentang softskill seorang pustakawan untuk meningkatkan

kompetensinya dibidang perpustakaan, kalau hanya sebagai

anggota dan tidak pernah mengikuti kegiatan yang dilakukan

maka tidak akan menambah pengetahuan. Jika ikut dalam

organisasi dan aktif dalam kegiatan, selalu sharing maka akan

menambah pengetahuan kita.”88


dapat disimpulkan bahwa, pustakawan banyak mendapat pengaru dari

keikut sertaan dalam organisasi profesi pustakawan seperti banyak

mengenal orang baru, menambah pengetahuan dan juga menabah skil

yang ada.

Dalam organisasi profesi biasanya diadakan iuran keanggotaan

secara disiplin perbulan atau pertahun untuk menunjang organisasi

tersebut.Untuk mendapatkan informasi mengenai hal tersebut maka

peneliti melakukan wawancara dengan pustakawan Usman Fahmy

mengatakan bangatakan bahwa :

86




wawancara dengan peneliti pada Kamis 15 Oktober 2020, Simpang Sungai Duren. 88


wawancara dengan peneliti pada Senin 12 Oktober 2020, Simpang Sungai Duren.

56

“Sepertinya tidak ada iuran didalam organisasi IPI maupun

dalam organisasi IPPT. Jadi saya tidak membayar apapun dalm

organisasi tersebut.”89

Sama halnya dengan pustakawan Mediandri yang mengatakan bahwa :

“Dari yang saya rasakan belum ada iuran dalm organisasi ini,

hanya ada sumbangan pemikiran untuk orgasisasi.”90

Sependapat dengan pustakawan Suharto, beliau mengatakan bahwa :

“Dari dulu sampai sekarang belum ada mengadakan iuran

dalam organisasi ini, jika ada pertemuan atau rapat dana yang

di keluarkan ditanggung oleh perpustakaan Daerah.”91

Begitu juga di ungkapkan oleh pustakawan Sukardiono, beliau

mengatakan bahwa :

“Setiap organisasi itu ada AD dan ARTnya masing-masing,

karena pustakawan di perpustakaan UIN ini hanya ada

kelompok pustakawan jadi tidak ada iuran dalam kelompok

itu.”92

Senada diungkapkan oleh pustakawan Murjoko, beliau mengatakan

bahwa :

“Jika untuk iuran, masih dalam proses musyawarah. Jika masih

belum ada iuran tersebut kemungkinan akan mencari dana lain

dari pendapatan yang bisa dipakai seperti sosialisasi ke tempat-

tempat atau instansi yang mempunyai unit perpustakaan.”93

89











57


disimpulkan bahwa tidak ada pembayaran iuran perbulan ataupun

pertahun dalam organisasi tersebut, hal ini ditandai dengan

pengakuan pustakawan bahwa belum pernah ada mengeluarkan uang

iuran untuk organisasi profesi.

e. Hubungan Pustakawan dengan masyarakat

Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam

pengembangan kebudayaan di masyarakat. Untuk mendapatkan

informasi mengenai hal tersebut, maka peneliti melakukan

wawancara dengan pustakawan Usman Fahmy dan beliau

mengatakan bahwa :

“Kalau kerjasama antar perpustakaan ada seperti perpustakaan

UNJA meminjam kesini tapi jika dengan masyarakat setempat

kita tidak melakukan kersama.”94

Didukung oleh pustakawan lain yaitu Mediandri, beliau mengatakan

bahwa :

“Karena kita perguruan tinggi jadi untuk bekerjasama dengan

masyarakat setempat belum pernah dilakukan dan ruang

lingkupnya perguruan tinggi hanya mahasiswa dan akademisi

berbeda dengan perpustakaan umum atau perpustakaan daerah

yang behubungan langsung dengan masyarakat.”95

Berbanding lurus dengan pustakawan Suharto, beliau mengatakan

bahwa :

94





58

“Untuk masyarakat luar perpustakaan UIN belum pernah

mengadakan kerjasama kecuali pemustaka yang ada dalam

ruang lingkup kampus.”96

Sama halnya dengan pustakawan Sukardiono, beliau mengatakan

bahwa :

“Untuk sementara ini hubungan kerjasama dengan masyarakat

belum ada dilakukan, pemustaka hanya melakukan kerjasama

dengan perpustakaan lain seperti perpustakaan UNJA.”97

Begitu pula dengan pustakawan Murjoko yang mengatakan bahwa :

“Jika perpustakaan perguruan tinggi hanya focus ke civitas

akademi namun jika ada masyarakat diluar yang mau membaca

koleksi tetap diizinkan.”98

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan

didapatkan hasil bahwa pustakawan sama sekali tidak melakukan

kerjasama dengan masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan

perpustkaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi merupakan

pepustakaan perguruan tinggi dan hanya melayani pemustaka yang

ada dalam ruang lingkup kampus saja.

f. Layanan pustakwan terhadap pemustaka.

Layanan merupakan suatu cara untuk menarik pustakawan

agar selalu datang keperpustakaan. Untuk itu peneliti melakukan

wawancara terhadap beberapa pemustaka yang datang

keperpustakaan.

Menurut salah satu mahasiswa program studi Pendidikan Agama

Islam Fakultas Tarbyah dan Keguruan mengatakan bahwa :

96







59

“Menurut saya diruang sirkulasi sudah tidak seperti dulu yang

berantakan, tidak sesuai dengan nomor kelasnya namun

sekarang sudah sesuai dengan SOP. Kalau diruang skripsi

layanannya masih kurang karena penyusunan koleksinya masih

sangat berantakan dan masih banyak debu.Kalau diruangan

terber dan referensi saya tidak pernah kesana.”99

Berbanding lurus dengan pemustaka lain yang bernama Tria Nikmah

mengungkapkan bahwa :

“Menurut saya sistem layanan diruang sirkulasi belum sesuai

dengan standar kode etik profesi pustakawan karena menurut

kode etik pustakawan, seorang pustakawan harus melayani

pemustaka itu dengan sebaik mungkin, bagaimanapun caranya

melalui sistem terbuka maupun sistem tertutup dan diruang

sirkulasi pun pelayanannya belum memuaskan.Terkadang

pemustaka kebingungan mencari koleksi yang dibutuhkan

namun pemustaka hanya diam saja tanpa membantu

menawarkan jasanya.Kalau di ruang referensi sekarang sudah

lumayan bagus. Diruang terbitan berkala sangat kurang karena

koleksinya yang kurang update padahal seorang pustakawan

juga harus selalu update untuk melihat koleksi terbitan berseri

yang terbit 3 bulan sekali, 6 bulan sekali ataupun 1 tahun

sekali. Kalau di ruang karya ilmiah (skripsi) itu menurut saya

so far,so good, so nice karena namanya skripsi itu kalau sudah

5 tahun terakhir baru bisa digunakan atau dipakai jadi

pelayanannya sudah cukup lumayan.”100

Didukung oleh salah satu mahasiswa program studi Ilmu

Pemerintahan yang bernama Alwi Rifay A Siregar, mengatakan

bahwa :

“Menurut saya sistem pelayanan diruang sirkulasi bisa

dikategorikan bagus karena disaat saya bertanya mengenai

koleksi yang saya butuhkan para pustakawan menaggapinya

dengan baik, namun masalah koleksi disaat saya mencari

buku mengenai pemerintahan akan tetapi buku tersebut tidak

ada di rak. Diruang skripsi saya hanya pernah masuk 2 kali

itupun hanya untuk mencari skripsi yang judulnya hamper

sama dengan skripsi saya tapi tidak ada dan saya juga tidak

99

Nurliana, Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Wawancara dengan Peneliti Pada Selasa 1

September 2020 100

Tria Nikmah Apriana, Mahasiswa Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi

Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Wawancara dengan

Peneliti Pada Selasa 1 September 2020

60

tahu kalau ada repository perpustakaan jadi saya tidak pernah

masuk lagi ke ruang skripsi. Kalau di ruang terber dan

referensi sepertinya kurang adanya perhatian terhadap

koleksinya dan jurnal-jurnalnya kurang ter-update.”101

Lain halnya dengan salah satu pemustaka Prodi Hukum Keluarga

yang bernama Yuliana, mengatakan bahwa:

“Untuk diruang sirkulasi menurut saya pustakawan sudah

melayani dengan cukup baik karena saat saya datang

keperpustakaan dan tidak tahu koleksi yang saya cari itu

dimana mereka langsung menunjukkan letak koleksi tersebut,

walaupun belum menerapkan 5s (senyum, sapa, salam,

sopan,dan santun). Untuk di bagian skripsi, terber, dan

referensi masih belum sesuai kode etik karena pustakawan itu

hanya datang, duduk, dan diam. Namun saat ada pemustaka

masukpustakawan selalu mengingatkan untuk absen, menurut

saya masih kurang pelayanan di tiga ruangan tersebut.” 102

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan mahasiswa

Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi dan mendapatkan hasil:

“Menurut saya pelayanan yang di berikan oleh pustakawan

sudah cukup baik karena pada saat saya membutuhkan koleksi

yang saya tidak temukan pustakawan langsung bertanya

kepada saya dan juga karena sekarang pademi covid-19jadi

kita bisa meminjam koleksi lewat instagram perpustakaan dan

itu tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya 1 jam dari

waktu kita chat dan buku bisa langsung dipinjam.Untuk di

ruang skripsi dan referensi juga sudah cukup baik karena

pustakawannya ramah dan menanyai kita kalau kita bingung

dalam mencati koleksi yang dibutuhkan dan terkadang

pustakawan mengarahkan untuk membuka repository.Untuk di

ruang terber saya tidak pernah masuk jadi saya tidak tahu.”103

Berdasarkan wawancara dan obsevasi yang telah di lakukan

peneliti, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh

para pustakawan sudah cukup baik hanya saja belum sesuai dengan

101

Alwi Rifay A Siregar, Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas

Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Wawacara dengan Peneliti Pada Selasa 1

September 2020 102

Yuliana, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi, Wawacara dengan Peneliti Pada Selasa 20 Oktober 2020 103

Rohmad Tri Wibowo, Mahasiswa Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi

Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Wawacara dengan

Peneliti Pada Selasa 20 Oktober 2020

61

kode etik profesi pustakawan. Hal ini dilihat dari cara pemustaka yang

belum puas dengan layanan di setiap ruangan yang ada di

perpustakaan terutama pada koleksi yang belum tertata dengan rapih

dan juga pustakawan tidak menawarkan jasa rujukan terlebih dahulu

seperti OPAC atau repository.

2. Kendala dalam implementasi kode etik profesi pustakawan

a) Faktor internal

Didalam perpustakaan mempunyai banyak proses kegiatan

dan tidak terlepas dari kendala dan hambatan. Kendala yang di

hadapi oleh pustakawan dalam mengimplementasikan kode etik

profesi pustakawan mempunyai faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal ini sendiri berasal dari dalam diri seorang

pustakawan yang biasanya berupa sifat dan sikap yang melekat pada

diri orang tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh kepala

pustakawan, beliau mengatakan bahwa:

“Faktor yang mempengaruhi pustakawan tergantung

pustakawannya sendiri karena terdapat faktor internal

seperti tidak ingin mencari tahu lebih dalam tentang kode

etik dan juga ada faktor ekternal namun secara umum

mereka mengerti tentang kode etik tetapi secara praktek

mereka belum sepenuhnya melakukan kode etik itu

sendiri.”104

Lain halnya dengan pustakawan Sukardiono yang berada di ruang

sirkulasi mengatakan bahwa:

“Pustakawan bukannya tidak paham dengan kode etik

profesi pustakawan, hanya saja mereka belum

menerapkannya, menurut saya faktor internal yang

mempengaruhi pustakawan tidak menerapkan kode etik itu

sendiri seperti tidak ingin mencari tahu tentang kode etik

dan rasa ingin tahu yang kurang.”

Senada dengan yang diungkapkan oleh pustakawan Usman Fahmy,

beliau mengatakan bahwa :

104



62

“Saya rasa pustakawan tahu dengan kode etik, namun yang

membuatnya tidak menjalankan kode etik itu karena dia tidak

mau bertanya, tidak mau berdialog dengan pustakawan lain

yang sudah berpengalaman di perpustakaan sekedar

menanyakan apa pekerjaan dan tugas yang sebenarnya yang

harus dia lakukan.”105

pustakawan tahu dengan kode etik dan disiplin pustakawan itu

seperti apa.”106

Begitu pula yang diungkapkan oleh pustakawan Murjoko, beliau

mengatakan bahwa :

“Pustakawan itu adalah profesi, jabatan fungsional yang

bekerja secara profesional jadi jika ada pustakawan yang

belum paham dengan kode etik profesi pustakawan saya yakin

pustakawan itu tidak mengerti dengan apa itu pustakawan,

hanya sekedar ingin menjadi seorang pustakawan dan

berfikiran bahwa menjadi pustakawan itu mudah.”107

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan

dapat disimpulkan bahwa faktor internal yang dialami oleh

pustakawan itu sendiri yaitu rasa kepuasan tersendiri karena telah

menjadi pustakawan dan tidak mencari tahu lagi tenyang aturan yang

mengatur meraka dalam bekerja.

b) Faktor ekternal

Faktor ekternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seorang

pustakawan yang meliputi lingkungan sekitar termasuk orang-orang

terdekat. Seperti yang diungkapkan oleh pustakawan Sukardiono

yaitu:

“Jika faktor eksternal seperti pustakawan yang kurang disiplin

jadi mereka melihat teman yang lain terlambat kemudian

mereka juga ikut terlambat sehingga kita terhambat dalam

melaksanakan tugas”

105







63

Berbanding lurus yang diungkapkan oleh pustakawan Mediandri,

beliau mengatakan bahwa:

“Faktor yang paling utama yang membuat pustakawan tidak

tahu dengan kode etik pustakawan yaitu pustakawan yang

mengambil jalur instan seperti inpasing dan langsung menjadi

pustakwan ahli muda atau madya sementara mereka belum

tahu benar dasar dari ilmu perpustakaan dan belum tahu

bagaimana kode etik profesi pustakawan.Sedangkan

kendalanya itu seperti latar belakang pendidikannya karena

memeang ada pustakawan yang memang khusus dari dasar

mempelajari ilmu perpustakaan dan memakan waktu yang

cukup lama.”108

Selain itu menurut kepala perpustakaan, belum ada atau tidak

ada pengenalan tentang kode etik profesi pustakawan dari kepala

perpustakaan dari awal perpustakaan berdiri hingga sekarang. Namun

pustakawan selalu diarahkan untuk mengikuti pendidikan

berkelanjutan bagi semua pustakawan dan jika pustakawan melanggar

kode etik pustakawan maka akan dberikan sanksi seperti penurunan

jabatan atau lain sebagainya.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dikumentasi yang

dilakukan maka didapatkan hasil bahwa faktor eksternal yang

mempengaruhi pustakawan dalam mengimplementasikan kode etik

profesi pustakawan yang pertama yaitu pustakawan yang mengambil

jalur cepat hanya 3 bulan proses belajar untuk menjadi pustakwan atau

sering disebut dengan inpasing. Hal kedua yaitu latar belakang

pendidikan pustakawan yang awalnya bukan jurusan ilmu

perpustakaan melainkan jurusan keguruan ataupun ekonomi.Yang ke -

3 yaitu kurang disiplinnya pustakawan.

108



64

3. Upaya Pustakawan dalam Mengimplementasikan Kode Etik

Profesi Pustakawan

a) Upaya dari dalam diri sendiri (internal)

Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal, dan

ikhtisar. Menurut Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya

adalah bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama

yang harus dilaksanakan.109

Seperti yang di ungkapkan oleh Kepala

Perpustakaan mengatakan bahwa:

“Karena pustakawan disini sudah melaksanakan tugas sesuai

dengan tupoksinya jadi kita hanya melakukan pelatihan

lanjutan atau diklat untuk pustakawan agar lebih menambah

wawasan pustakawan sehingga pustakawan bisa lebih

memahami perpustakaan, tugas yang sebenarnya dari profesi

yang dimbil dan aturan yang mengatur sistem kerjanya. Serta

jika pustakawan melanggar kode etik maka sudah ada

sanksinya seperti penurunan jabatan dan lain sebagainya,

sesuai dengan kesalahan apa yang dibuat.”110

Begitu pula dengan pustakawan Usman Fahmy yang mengatakan:

“Selain menambah wawasan dengan bertanya dan membaca

tentang kode etik kemudian mengimplementasikannya.”111

Berbanding lurus dengan pustakawan Sukardiono yang mengatakan:

“Kalau menurut saya menambah wawasan itu penting,

dengan begitu pustakawan menjadi lebih paham tentang

perpustakaan, aturan apa yang berlaku dalam profesinya

sehingga akan menambah kedisiplinan pustakawan.”112

Didukung oleh pustakawan Murjoko yang mengatakan bahwa:

109

Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Modern

English Press,2005). Hlm 1187 110


wawancara dengan peneliti pada Selasa 10 November 2020, Simpang Sungai Duren. 111


Jambi, wawancara dengan peneliti pada Selasa 10 November 2020, Simpang Sungai Duren. 112


wawancara dengan peneliti pada Selasa 10 November 2020, Simpang Sungai Duren.

65

“Kalau saya sendiri karena bukan jalur regular pendidikan

ilmu perpustakaan jadi saya lebih mencari informasi tentang

apa itu perpustakaan, bagaimana pengolahannya, tugas

pustakawan itu seperti apa dan yang pasti memahami tentang

kode etik karena itu salah stu acuan dalam bekerja sebagai

pustakawan.”113

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat

disimpulkan bahwa pustakawan telah berupaya dalam

mengimplementasikan kode etik profesi pustakawan . hal ini ditandai

dengan adanya usaha dari pustakawan sendiri untuk lebih menambah

wawasan dan lebih memahami tentang kode etik yang mengatur

sistem kerja pustakawan.

b) Upaya dari lingkungan (eksternal)

Upaya yang dilakukan darisegi lingkungan sendiri juga dapat

berpengaruh dalam mengatasi kendala dan hambatan yang

dialami oleh pustakawan agar kendala yang di alami bisa di

minimalisir. Seperti yang dikatakan oleh pustakawan usman

fahmy yaitu:

“Salah satu yang saya lakukan yaitu dengan sharing ke rekan

kerja sesama pustakawan dan meningkatkan kinerja kita,

khususnya diruangan yang kita tempati agar pemustaka

nyaman dan betah dan betah berada di perpustakaan.”114

Berbanding lurus dengan pustakawan Mediandri yang mengatakan

bahwa:

“Upaya yang dilakukan pastinya menambah wawasan dengan

lebih banyak mencari informasi tentang bagaimana Kode etik

itu sendiri, mengikuti perkembangan zaman sehingga kita

113


wawancara dengan peneliti pada Selasa 10 November 2020, Simpang Sungai Duren. 114


Jambi, wawancara dengan peneliti pada Selasa 10 November 2020, Simpang Sungai Duren.

66

sendiri bisa lebih update dan lebih baik dalam menjalankan

profesi sesuai dengan aturan yang ada.”115

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah

dilakukan dapat disimpulan bahwa pustakawan telah berupaya dalam

meningkatkan kinerja dengan mengikuti perkembangan zaman

sehingga perpustakwan tetap dalam eksistensinya.

115

Mediandri, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN STS Jambi, wawancara dengan

peneliti pada Selasa 10 November 2020, Simpang Sungai Duren.

67

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab empat, maka

peneliti mendapatkan kesimpulan :

1. Implementasi kode etik profesi pustakawan di UPT Perpustakaan UIN

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi belum optimal. Hal ini terjadi karena

masih ada poin-poin yang belum terlaksana sesuai dengan aturan yang

ada. Seperti dalam hubungan pustakawan dengan organisasi profesi

pustakawan telah mengikuti organisasi profesi pustakawan seperti IPPI

namun belum sepenuhnya memberikan kontribusi sesuai dengan

kemampuan yang dimiliki, hal ini dikarenakan pustakawan yang

kurang aktif dalam penyelenggaraan kegiatan dan keikut sertaan dalam

kepengurusan organisasi. Akan tetapi organisasi profesi pustakawan

tersebut memberikan pengaruh kepada pustakawan seperti dalam

bidang pengetahuan. Kemudian dalam hal hubungan pustakawan

dengan masyarakat, pustakawan sama sekali tidak melakukan

kerjasama dengan masyarakat setempat (akademisi) dikarenakan UPT

perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi merupakan

perpustakaan perguruan tinggi dan setiap kegiatan yang dilakukan

hanya melibatkan pustakawan atau staf yang bekerja di perpustakaan.

2. Kendala yang dihadapi oleh pustakawan adalah pemahaman

pustakawan tentang kode etik profesi pustakawan, masih kurang

disiplinnya pustakawan dalam bekerja serta sanksi yang berlaku dalam

penerapan kode etik belum sepenuhnya terlaksana sehingga sulit bagi

pustakawan untuk mengimplementasikan kode etik tersebut.

3. Upaya yang telah dilakukan oleh kepala perpustakaan yaitu dengan

mengadakan pelatihan lanjutan atau diklat untuk para pustakawan agar

pustakawan lebih menambah pengetahuan dan wawasan tentang kode

etik profesi pustakawan sehingga dapat memberikan pelayanan denagn

lebih optimal. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pustakawan yaitu

68

menambah informasi dengan memperdalam ilmu pengetahuan serta

menambah skill atau kinerja pustakawan sehingga dapat menjaga

eksistensi UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

B. Saran

1. Dalam implementasi kode etik profesi, pustakawan harus lebih

memahami dan mengaplikasikan karena kode etik merupakan norma

atau aturan yang mengatur tingkah laku pustakawan dalam

menjalankan profesi. Agar perpustakaan dapat lebih berkembang dan

mempunyai pustakawan yang handal.

2. Dalam menjalankan suatu profesi pasti selalu ada kendala. Untuk

pustakawan perlu mempertahankan dan meningkatkan pelayanan

sehingga kendala yang ada dalam implementasi kode etik profesi

dapat di minimalisir.

3. Di perlukan upaya dalam mengatasi masalah atau kendala yang ada.

Pustakawan harus lebih menambah wawasan dan mengeluarkan ide

agar perpustakaan lebih nyaman dari segi pelayanan, penyediaan

koleksi dan fasilitas yang ada sehingga dapat mengembangkan

perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Majid. 2014. Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan

Praktis. Bandung: Interes Media.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. Kamus Besar Bahasa

Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Blasius Sudarsono. 2006. Antologi Kepustakawanan Indonesia.Jakarta:

Ikatan Pustakawan Indonesia.

Buku Pedoman Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

tahun 2017

Departemen Agama Republik Indonesia. 2008. Al-quran dan Terjemahan (

Al-quranulkarim) Bandung: Departemen Agama RI.

Hamid Darmadi. 2020. Apa Mengapa Bagaimana Pembelajaran Pendidikan

Moral Pancasila dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

(PPKn): konsep Dasar Strategi Memahami Ideologi Pancasila dan

Karakter Bangsa. Banten: An1mage

Ikatan Pustakawan Indonesia. 2015. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga Serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia 2015-2018.

Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia

John M. Echols dan Hassan Shadily. 2000. Kamus Inggris Indonesia An

English Indonesia Dictionary. Jakarta : PT. Gramedia.

Koenta Adji Koerniawan, Etika Profesi dalam Problematika di Eracompetitif

Menurut Sisi Pandang Akuntan Publik Vol. 9 No. 1 Februari 2013

(Malang: Modernisasi, 2013). Diakses melalui

http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/197/571

pada selasa 19 November 2019

Kode Etik Pustakawan Indonesia. Diakses melalui

https://perpus.jatengprov.go.id/images/pdf/kode-etik.pdf pada jum’at

24 Januari 2020.

Lasa HS., 2009. Kamus Kepustakawan Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Book

Publiser

Pedoman Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha

Saifuddin Jambi 2017

Peter Salim dan Yeni Salim. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:

Modern English Press.

http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/197/571

https://perpus.jatengprov.go.id/images/pdf/kode-etik.pdf

Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini. 2012. Implementasi Manajemen

Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga

Pendidikan Islam Secara Holistik. Yogyakarta: Teras.

M Pawit Yusup. 1991. Mengenal Dunia Perptustakaan dan Informasi.

Bandung: Rinekacipta.

Nurhidayah. 2016.Skripsi Penerapan Kode Etik Pustakawan Terhadap

Kinerja Pustakawan Dibadan Perpustakaan Arsip Daerah Provinsi

Sulawesi-Selatan. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.

diakses melalui repositori.uin-alauddin.ac.id/863/1/Nurhidayah.pdf

pada Jum’at 26 April 2019 pukul 15:37 WIB

Rachman Hermawan dan Zulfikar Zen. 2006. Etika Kepustakawanan suatu

pendekatan terhadap profesi dan kode etik pustakawan Indonesia.

Jakarta: Sagung Seto.

Sinda agniken, Penerapan Kode Etik Pustakawan Universitas Negeri Padang

Vol.4 No.1 September 2015 (Padang: 2015) diakses melalui

ejournal.unp.ac.id/index.php/iipk/article/download/6125/4752 pada

Jum’at 26 April 2019 pukul 15:37 WIB

Siti Khadijah Jafar. 2015.Penerpan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar: Universitas

Islam Negeri Alauddin Makassar. Diakses melalui

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1500/1/ST.Khadijah%20jafar.pdf

pada kamis 12 Desember 2019 pukul 19:38 WIB.

Siti Sulanjari. 2017. Implementasi Kode Etik Pustakawan di Lingkungan UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta. Diakses melalui

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36605/2/SIT

I%20SULANJARI-FAH.pdf pada kamis 12 Desember 2019 pukul

20:05 WIB.

Sjahrial Pamuntjak, Ny. Rusina. 2000. Pedoman Penyelenggaraan

Perpustakaa., Jakarta: Penerbit Djambatan.

SK MENPAN No. 132 tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan

dan Angka Kreditnya diakses melalui

http://bkd.pemkomedan.go.id/download/peraturan/Pengembangan%20

Karir/JABATAN%20FUNGSIONAL/pustakawan/Kepmenpan%20No

%20132%20Thn%202002%20tentang%20Jabfung%20Pustakawan%2

0dan%20Angka%20Kreditnya.pdf pada rabu 15 januari 2020 pukul

15:19 WIB.

Slistyo Basuki. 1991. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta : PT Gramedia

Pustaka Utama.

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1500/1/ST.Khadijah%20jafar.pdf

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36605/2/SITI%20SULANJARI-FAH.pdf

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36605/2/SITI%20SULANJARI-FAH.pdf

http://bkd.pemkomedan.go.id/download/peraturan/Pengembangan%20Karir/JABATAN%20FUNGSIONAL/pustakawan/Kepmenpan%20No%20132%20Thn%202002%20tentang%20Jabfung%20Pustakawan%20dan%20Angka%20Kreditnya.pdf




Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Suwartono. 2014. Dasar-dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Andi.

Testiani Makmur. 2015. Perpustakaan Era Keterbukaan Informasi Publik.

Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 tentang

Perpustakaan

Wiji Suwarno. 2016. Ilmu Perpustakaan Dan Kode Etik Pustakawan.

Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

----- 2009. Psikologi Perpustakaan. Jakarta: Sagung Seto.

Wirawan. 2012. Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi.

Jakarta: Rajawali Pers, ed. 1-2.

Biodata Peneliti

IDENTITAS DIRI

Nama : Tri Agustina

Nim : IPT.160926

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Laut/ 20 Agustus 1998

Alamat

- Asal : Jl. Maju Jaya RT. 10 RW 003 Kel.

Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi

- Kontrakan : Jl. Harapan Perumahan Griya Raya

2 Blok B15 Kel. Buluran Kenali

Kec. Telanaipura

Email : [email protected]

RIWAYAT PENDIDIKAN

2004 - 2010 : SDN 146/X Kel. Tanjung Solok

2010 – 2013 : SMPN 7 Kel. Tanjung Solok

2013 – 2016 : SMAN 9 Tanjung Jabung Timur

2016 – 2021 : UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)

Judul Skripsi : Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan terhadap

Pemustaka Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

1. Observasi

Peneliti mengamati secara langsung kegiatan pustakawan UIN

STS Jambi dalam melayani pemustaka yang datang dan terlibat langsung

dalam observasi.

2. Wawancara

a. Kepala Perpustakaan

1) Pendapat kepala perpustakaan mengenai arti kode etik profesi

pustakawan.

2) Penerapan kode etik profesi pustakawan diperpustakaan UIN STS

Jambi.

3) Cara kepala pustakawan memperkenalkan kode etik profesi

pustakawan di perpustakaan UIN STS Jambi.

4) Kendala dan faktor yang mempengaruhi ketidak pahaman

pustakawan terhadap kode etik profesi pustakawan.

5) Keaktifan pustakawan dalam keikut sertaan organisasi profesi.

b. Pustakwan

1) Pendapat pustakawan tentang arti kode etik profesi pustakawan.

2) Pendapat pustakawan tentang pelaksanaan kode etik di

perpustakaan UIN STS Jambi.

3) Cara pustakawan dalam memberikan kebutuhan informasi

kepada pemustaka.

4) Upaya pustakwan dalam meningkatkan kompetensi pustakawan

5) Cara pustakawan dalam melindungi hak dan privasi pemustaka

6) Bagaimana pustakawan membantu pemustaka tanpa membedakan

ras, agama, suku dan kedudukan.

7) Bagaimana bentuk kerjasama antar pustakawan untuk meningkat

kan kompetensi pustakawan.

8) Cara pustakawan menjaga hubungan kerjasama yang baik antar

pustakawan.

9) Bagaimana upaya pustakawan dalam mengembangkan

perpustakaan tempat mereka bertugas.

10) apa pustakawan ikut dalam organisasi profesi pustakawan,

organisasi profesi apa yang ada di perpustakaan UIN STS Jambi

dan organisasi apa yang di ikuti oleh pustakawan.

11) Bagaimana system keuangan atau iuran dalam organisasi profesi

pustakawan.

12) Bagaimana pustakawan melakukan kerjasama dengan masyarakat

setempat.

13) Pendapat pustakawan tentang faktor dan kendala yang dialami

dalam implementasi kode etik profesi pustakawan.

c. Pemustaka

Pendapat pemustaka tentang layanan yang telah di berikan

oleh pustakawan. Sesuai dengan kode etik atau tidak.

3. Dokumentasi

a. Historis atau gambaran umum UPT Perpustakaan UIN STS Jambi.

b. Visi dan misi Perpustakaan UIN STS Jambi.

c. Tujuan dan fungsi Perpustakaan UIN STS Jambi.

d. Dasar-dasar hukum Perpustakaan UIN STS Jambi.

e. Pendidikan, jabatan dan tingkatan pustakawan di Perpustakaan UIN

STS Jambi.

f. Koleksi yang ada di Perpustakaan UIN STS Jambi.

g. Struktur Organisasi Perpustakaan UIN STS Jambi.

Wawancara peneliti dengan kepala UPT Perpustakaan UIN STS Jambi

Wawancara peneliti dengan pustakawan UPT Perpustakaan UIN STS Jambi

Sertifikat Jalur Inpasing

Kartu anggota Oganisasi Profesi Pustakawan

Grafik Kunjungan Perpustakan

Documents

IMPLEMENTASI KODE ETIK PROFESI PUSTAKAWAN TERHADAP