Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 - kpud- · PDF filepenyelenggaraan/ pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 14 15

KPU KABUPATEN CILACAPTAHUN 2014

www.kpud-cilacapkab.go.id

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

0 | B u k u P e m i l u L e g i s l a t i f K P U K a b . C i l a c a p

1 | B u k u P e m i l u L e g i s l a t i f K P U K a b . C i l a c a p

Pengantar

Adanya fakta bahwa pada Pemilu 2009 tingkat suara yang tidak sah

secara nasional adalah 14,3 % dan tren partisipasi Pemilu yang

semakin menurun menjadi tantangan utama penyelenggara Pemilihan

Umum. Dalam upaya tersebut KPU memerlukan dukungan seluruh

elemen masyarakat untuk dapat menggelorakan semangat kepada

pemilih agar dapat menggunakannya pada Pemilihan Umum 2014.

Dengan demikian semua pihak harus dapat mendukung upaya

penyelenggara Pemilu dalam hal:

1. Meningkatkan kualitas proses pemilu;

2. Meningkatkan partisipasi pemilih;

3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi;

4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda

pemilu dan demokratisasi.

Oleh karena itu KPU Kabupaten Cilacap menyusun buku berisi

informasi tentang tahapan, jadwal, dan program Pemilu Anggota DPR,

DPD, dan DPRD Tahun 2014 dan informasi lain yang diharapkan

menambah khazanah pengetahuan bagi pemilih sehingga dapat

menjadi pemilih yang cerdas dan cermat.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan dan

kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas kita.

Cilacap, Februari 2014

Tim Penyusun

3 | B u k u P e m i l u L e g i s l a t i f K P U K a b . C i l a c a p

BAB I

NEGARA DEMOKRATIS

Ciri Negara Demokratis:

o Adanya Penyelenggaraan Pemilu secara berkala. o Adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif o Adanya perlindungan atas HAM o Berkembangnya Civil Society dalam masyarakat

Pemilihan Umum

Pemilu merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi

yang pada prinsipnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan

rakyat, sarana partisipasi masyarakat, memilih pemimpin politik dan

sarana sirkulasi elit

UNTUK APA PEMILU?

TUJUAN PEMILU(Election Objectives)

KETERWAKILAN

POLITIK(Political

Representativeness)

INTEGRASI

NASIONAL(National Integration)

PEMERINTAHAN

EFEKTIF(Effective

Government)

4 | B u k u P e m i l u L e g i s l a t i f K P U K a b . C i l a c a p

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DPR, DPD DAN DPRD

TAHUN 2014

Dasar Hukum

o UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945

Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1),

Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal 24C

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

o UNDANG UNDANG

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang: Partai Politik.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang:

Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang: Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

o PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan

Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun

2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik

Peneyelenggara Pemilihan Umum;

Peraturan KPU Nomor 1 2010 Tentang perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008

tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan

umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008;

Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07

5 | B u k u P e m i l u L e g i s l a t i f K P U K a b . C i l a c a p

Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadual

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor

19 Tahun 2013;

Peraturan KPU Nomor 10 2013 Tentang: Tentang

Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri Untuk Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun

2013 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Luar Negeri Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014.

Asas Pemilihan Umum

Asas Pemilu yaitu Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang

akan diuraikan sebagai berikut:

1. Langsung: pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya,

tanpa perantara;

2. Umum: berarti pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan minimal dalam usia sudah

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak

ikut memilih dalam pemilihan umum. Warganegara yang sudah

berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi, pemilihan

yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan

yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah

memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi suku, agama,

ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status social dan lain-

lain;

6 | B u k u P e m i l u L e g i s l a t i f K P U K a b . C i l a c a p

3. Bebas: berarti setiap warganegara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.

Di dalam melaksanakan haknya, setiap warganegara dijamin

keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak

hati nurani dan kepentingannya;

4. Rahasia: berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan

dengan jalan apapun. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi

pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan

secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak

manapun;

5. Jujur: berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum; penyelenggaraan/ pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta

Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta

semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap

dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku;

6. Adil: berarti dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari

kecurangan pihak manapun.

Asas Penyelenggaraan Pemilu

o Mandiri o Jujur o Adil o Kepastian hukum o Tertib penyelenggaraan o Kepentingan umum o Keterbukaan o Proporsional o Akuntabilitas o Efisiensi o Efektivitas

7 | B u k u P e m i l u L e g i s l a t i f K P U K a b . C i l a c a p

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DPR, DPD DAN

DPRD TAHUN 2014

Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 April 2014

Rekapitulasi hasil penghitungan suara di:

o PPS 10 15 April 2014 o PPK 13 17 April 2014

Rekapitulasi & penetapan hasil penghitungan suara di:

o KPU Kabupaten/Kota 19 21 April 2014 o KPU Provinsi 22 24 April 2014 o KPU RI 26 April6 Mei 2014

Penetapan Hasil Pemilu secara Nasional 7 9 Mei 2014

Penetapan ambang batas Parpol 7 9 Mei 2014

Penetapan Perolehan Kursi & calon Terpilih:

o Tingkat nasional 11 17 Mei 2014 o Tingkat provinsi 11 13 Mei 2014 o Tingkat Kabupaten/Kota 11 13 Mei 2014

Peresmian dan pengucapan sumpah janji anggota:

o DPRD Kabupaten/kota Juni Oktober 2014 o DPRD Provinsi Juni Oktober 2014 o DPR dan DPD Agustus Oktober 2014

8 | B u k u P e m i l u L e g i s l a t i f K P U K a b . C i l a c a p

Pemilih

Syarat Pemilih

o Warga Negara Indonesia o Telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau

sudah/pernah kawin;

o Terdaftar sebagai pemilih; o Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; o Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan

pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;

o Bukan anggota TNI/Polri.

Istilah-istilah Daftar Pemilih

1. DPT: Daftar Pemilih Tetap adalah daftar Pemilih yang telah memenuhi syarat undang-undang.

2. DPTb: Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang telah ada dalam DPT tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat

menggunakan hak pilihnya di TPS asal;

3. DPK: Daftar Pemilih Khusus adalah daftar Pemilih bagi dan tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau tidak terdaftar dalam

Daftar Pemilih Sementara (DPS), DPT, atau DPTb.

4. DPKTb: Daftar Pemilih Khusus Tambahan, Pemilih dan tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK.

Pemilih yang berhak memberikan suara adalah:

a) Pemilih yang terdaftar dalam DPT