Pengelolaan Data Dan Informasi Pemilu

7/23/2019 Pengelolaan Data Dan Informasi Pemilu

http://slidepdf.com/reader/full/pengelolaan-data-dan-informasi-pemilu 1/41

PROBLEMATIKAPELAKSANAANPEMILUKADA DI

INDONESIA

Amirudin,ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT

PENGELOLAAN DATA DANDOKUMEN INFORMASI PEMILU

BERDASARKAN

UU NO 14 TAHUN 2008

http://www.komisiinformasi.go.id/index.php/subMenu/563



Kerangka Hukum Pelaksanaan UU KIP

Catatan:UU KIP ditetapkan 30

April 2008, dilaksanakan

30 April 2010.

Mempersyaratkan 2 PP

(masa retensi dan gantirugi), uklak dan uknis,

serta pr!sedur

penyelesaian sengketa

in"!rmasi. #emuanya

sd$ ada, tinggaldilaksanakan.




P E R UB A HA N

ME NDA S A R

SEBELUM UU KIP SESUDAH UU KIP

PRINSIP DASAR

% Seluruh Informasi publik tertutupselain ang !iperbolehkan untukterbuka

% Seluruh informasi terbuka selain ang!ike"ualikan

o Ba!an publik menerapkan positi#e list o Ba!an publik menerapkan negati#e list

% Penolakan "ukup !engan alasanrahasia negara

% Penolakan ber!asarkan pengu$ian ataskonsekuensi bahaa ang timbul

% %angka &aktu kerahasiaan bersifatpermanen

% %angka &aktu kerahasiaan ti!akpermanen

KEPASTIAN LAYANAN

% 'i!ak a!a batasan &aktu untukmerespon !an melaani permohonaninformasi

% A!a batasan &aktu untuk merespon!an melaani permohonan informasi

% Sikap proaktif hana ber!asarkaninisiatif ba!an publik( ti!ak a!ake&a$iban minimum)

% Diatur $enis informasi ang harus!iumumkan berkala( serta merta !anterse!ia setiap saat( selain ber!asarkanpermintaan)

SANKSI

% Sanksi hana untuk aparat angmembo"orkan !an pihak ang !inilai

telah menalahgunakan informasi

% Sanksi $uga !iterapkan kepa!a pihakang menghambat memberikan

informasi ang ti!ak !ike"ualikanber!asarkan un!ang*un!ang +informasi

Perubahan Mendaar








Apa urgensina UU KIP

!alam pengelolaan !ata!an informasi Pemilu -




Pemilu langsung sesungguhna lahir +pas"a reformasi,!alam konteks keinginan me&u$u!kan tata kelolapemerintahan ang berpola Community-Based

Governance (CBG) !ari ang semula berpola State-Centered Governance; 'ata kelola pemerintahan .B/ memerlukan

keterse!iaan informasi ang sempurna0 agarpemerintahan !apat ber$alan sempurna( a!akesungguhan( bukan seka!ar 1teatrikal10

Pemerintahan .B/ ang baik harus ter"ermin pula !arisistem pemiluna) Dan sistem pemilu ang sekarangini a!alah pilihan untuk me&u$u!kan .B/ ang baik0

Dalam .B/ memerlukan Pemilu ang berkualitas angmembutuhkan sarat keterse!iaan informasi ang

berkualitas pula) Kata Abraham 2in"olin3 ”Let the people know the fact

the country will e safe”!




.iri Pemerintahan .B/

PERUBAHAN POLA

PEMERINTAHAN

% Keamaan !er"i#a$

% Keamaan

h%ri%n"a$

% Pen&ambi$anKe'u"uan

% Pe$a#ana

an 'ub$i('%$i()

*IRI PEMERINTAHAN DEMOKRATIS

% Kebu"uhan,

% Ke'en"in&an $%#a$

E+ua$i") A(%un"abi$i"

)

Re'%ni!e

Commn!t"

Ba#$%

Go&$'nm$nt

REGULASI

NB: P$m$'!nta(an CBG m$nntt a%a care and share) public

money m$n*a%! a#$t m!+!, -$'#ama) -,an m!+!, BP #a*a




K4N'ES'AN

PER5AKI2AN

PENUN%UKAN

PEMI2IH

P426AR.H6

Pemerinta$an &' $anya

!!k di*angun dengan

Pemilukada P!lyar$y




Agar a!a pelibatan peran sertamasarakat sebanak*banakna !alampenelengaraan pemerintahan( !imulai

!ari memilih kepala !aerahna0 .alon kepala !aerah ang !ipilih

banak( pilihan men$a!i makin terbuka0 Kelak !iharapkan( a!a implikasi

terha!ap proses pulic policy !i pem!aang e"ual( a!a local accountaility (!an memiliki sense of local response!

Apa "il!s!"inya pemilukada p!lyar$y+




-- MALEMALE

.-.- A#e )& murah,A#e )& murah,

(e'a", u"uh, dan(e'a", u"uh, dan

a#ura"a#ura"

/-/- Pr%a#"i0Pr%a#"i0

1-1- Ada Keeimban&anAda Keeimban&an

Ha# 2 Ke3a4ibanHa# 2 Ke3a4iban

an"ara BP danan"ara BP dan

Pem%h%nPem%h%n

5-5- Pen)e$eaianPen)e$eaianen&#e"a )& (e'a"en&#e"a )& (e'a"

#%m'e"en,#%m'e"en,

inde'endeninde'enden

6-6- San#i ba&iSan#i ba&i

'en&hamba"'en&hamba"

Situasi ang ingin !i"apai UU KIP!alam pemilu7pemiluka!a

Pi$#ada Ter"u"u' Pi$#ada Terbu#a

Pen&(ua$ian beri0a" #e"a",

"erba"a, dan "ida# mu"$a#

In.o'ma#!

T$'tt/

PRINSIP KETERBUKAAN

G SPORTIF




Catatan1.Pemilu -ertutup (t!ritarianisme) memerlukan perlindungan ter$adap negara, parp!l, dan

pri*adi sama/sama kuat. In"!rmasi ra$asia diperlukan se*anyak/*anyaknya.

2.Pemilu -er*uka (P!lyar$ydem!krasi) memerlukan ketersediaan in"!rmasi yangsempurna*ulat. uang ra$asia negara (), ra$asia parp!l (Pp), dan ra$asia pri*adi

(P) perlu menyempit, dan ruang in"!rmasi pu*lik mele*ar

3.UU KIP ingin mendudukan in"!rmasi pu*lik menadi le*i$ !tentik dan mele*ar dalam

Pemilu P!lyar$y untuk me4uudkan !ptimalisasi peran serta masyarakat dalam pemilu.

P5MI6U -5-U-UP 7# -5'UKA




Bagaimana menerapkan

Ketentuan KIP !alampengelolaan Pemilu -




8) Peraturan Pimpinan BP tentang Pe!omanPengelolaan Informasi !an Dokumentasi !i2ingkungan KPU 9SP4 2aanan Info Publik,0

:) Keputusan Pimpinan BP tentang 4rganisasi

!an Pe$abat Pengelola Informasi !anDokumentasi !i 2ingkungan KPU0

;) Keputusan Pimpinan Ba!an Publik tentangDaftar Informasi Publik ang Dike"ualikan !i2ingkungan KPU0

<) Keputusan Pimpinan BP ttg Stan!ar BiaaPerolehan Informasi Publik0

=) S4P Melaani Informasi0 S4P MenanganiKeberatan !an Sengketa Informasi0

>) Mene!iakan anggaran)

Apa yg $arus disiapkan 'adan Pu*lik






8) .MA ? .epat( Murah( Akurat)

:) Bisa sentralisasi !an7atau !esentralisasimenurut tingkatan kompleksitas ba!anpublikna0

Prinsip 6ayanannya

.ara BANK memberikan laanan $asaperbankan !apat !i"ontoh bagaimanaBa!an Publik memberikan laanan $asainformasi0




8) Me$a +Desk, Informasi( lengkap !enganform:na +form permohonan informasi( formpenga$uan keberatan( buku registerpermohonan informasi( buku register

penga$uan keberatan pemohon informasi,:) Petugas Informasi ang "ukup;) Papan Pengumuman<) 5ebsite

In"rastruktur yang iperlukan

PUB2I. IN@4RMA'I4N SERI.E .EN'ER+PUSA' 2A6ANAN IN@4RMASI PUB2IK,






Klasikasi informasi




P%ii D%#umen )& di(i"a7(i"a#an UU KIP

!kumen In"!rmasi

ikeualikan

!kumen In"!rmasi

-er*uka

Catatan: #eara ringkas In"!rmasi Pu*lik adala$ d!kumen in"!rmasi yang

*erkenaan dengan penyelanggara negara dan penyelenggaraan negara danatau

penyelenggara *adan pu*lik dan penyelenggaraan *adan pu*lik lainnya, dan

in"!rmasi lain yang *erkaitan dg K5P5-IA PU'6IK




KL A S I F I KA S I I NF ORM

A S I

P UBL I K

ME N UR UT U U

, 1

T AH UN

. 8 8 9

IN@4RMASI PUB2IK

'ERBUKA

DIKE.UA2I*KAN

DIUMUMKANBERKA2A

DIUMUMKANSER'A MER'A

'ERSEDIASE'IAP SAA'

BERDASARKA

NPERMIN'AAN

RAHASIANE/ARA

RAHASIAPRBADI

RAHASIABISNIS

Pasal 9

UU KIP

Pasal 10

UU KIP

Pasal 11

UU KIP

Pasal 22UU KIP

Pasal : ayat

(3) $uru" a

UU KIP

Pasal : ayat

(3) $uru" *

UU KIP

Pasal : ayat

(3) $uru"

UU KIP



A) Informasi ang &a$ib !ise!iakan !an !iumumkanse"ara berkala

B) Informasi ang &a$ib !iumumkan se"ara serta

merta.) Informasi ang &a$ib terse!ia setiap saatD) Informasi ang !ike"ualikan

Kateg!ri In"!rmasi Pu*lik




In"!rmasi yang *erkaitan dengan 'adan Pu*lik

In"!rmasi mengenai kegiatan dan kinera *adan

pu*lik

In"!rmasi mengenai lap!ran keuangan

In"!rmasi lain yang diatur dalam peraturan

perundang/undangan

A. Kateg!ri/1

&akupan ; Kedalamanya diatur dalam P5KI

! 12010 menadi 10 enis in"!rmasi




In"!rmasi yang kalau tidak di*erikan dapat

menganam $aat $idup !rang *anyak dan

keterti*an umum.

'. Kateg!ri/2




1. In"!rmasi yang dapat menganam $aat $idup !rang *anyak dan keterti*an

umum

a. 'enana alam seperti kekeringan, ke*akaran $utan karena "akt!r

alam, $ama penyakit tanaman, epidemik, 4a*a$, keadian luar *iasa,

keadian antariksa atau *enda/*enda angkasa

*. Keadaan *enana n!n/alam seperti kegagalan industri atau

tekn!l!gi, dampak industri, ledakan nuklir, penemaran lingkungan

dan kegiatan keantariksaan

. 'enana s!sial seperti kerusu$an s!sial, k!n"lik s!sial antar

kel!mp!k atau antar k!munitas masyarakat dan ter!rd. <enis, perse*aran dan daera$ yang menadi sum*er penyakit yang

*erp!tensi menular

e. aun pada *a$an makanan yang dik!nsumsi !le$ masyarakat

". enana gangguan ter$adap utilitas pu*lik

<enisnya





2. Mengumumkan dan me4ai*kan pi$ak penerima i=in atau peranian kera

untuk melaksanakan pengumuman in"!rmasi serta merta yang sekurang/kurangnya meliputi

a. P!tensi *a$aya danatau *esaran dampak yang dapat ditim*ulkan

*. Pi$ak/pi$ak yang *erp!tensi terkena dampak *aik masyarakat

umum maupun pega4ai 'adan Pu*lik yang menerima i=in atau

peranian kera dari 'adan Pu*lik

. Pr!sedur dan tempat e>akuasi apa*ila keadaan darurat teradi

d. -ata ara pengumuman in"!rmasi apa*ila keadaan darurat teradi

e. &ara meng$indari *a$aya danatau dampak yang ditim*ulkan

". &ara mendapatkan *antuan dari pi$ak yang *er4enang




8) Daftar seluruh Informasi Publik ang bera!a !i ba&ahpenguasaanna( ti!ak termasuk informasi ang !ike"ualikan0

:) Hasil keputusan Ba!an Publik !an pertimbanganna0

;) Seluruh kebi$akan ang a!a berikut !okumen pen!ukungna0

<) Ren"ana ker$a proek termasuk !i !alamna perkiraanpengeluaran tahunan Ba!an Publik0

=) Per$an$ian Ba!an Publik !engan pihak ketiga0

>) Informasi !an kebi$akan ang !isampaikan Pe$abat Publik!alam pertemuan ang terbuka untuk umum0

C) Prose!ur ker$a pega&ai Ba!an Publik ang berkaitan !enganpelaanan masarakat0 !an7atau

) 2aporan mengenai pelaanan akses Informasi Publiksebagaimana !iatur !alam Un!angUn!ang ini)

&. Kateg!ri/3




8) Daftar seluruh Informasi Publik ang bera!a !i ba&ah

penguasaanna( ti!ak termasuk informasi ang !ike"ualikan0:) Hasil keputusan Ba!an Publik !an pertimbanganna0

;) Seluruh kebi$akan ang a!a berikut !okumen pen!ukungna0

<) Ren"ana ker$a proek termasuk !i !alamna perkiraanpengeluaran tahunan Ba!an Publik0

=) Per$an$ian Ba!an Publik !engan pihak ketiga0

>) Informasi !an kebi$akan ang !isampaikan Pe$abat Publik!alam pertemuan ang terbuka untuk umum0

C) Prose!ur ker$a pega&ai Ba!an Publik ang berkaitan !enganpelaanan masarakat0 !an7atau

) 2aporan mengenai pelaanan akses Informasi Publiksebagaimana !iatur !alam Un!angUn!ang ini)

&. Kateg!ri/3

&akupan ; Kedalamanya diatur dalam P5KI

! 12010 menadi 1? enis in"!rmasi




Informasi ang bersifat rahasia( angti!ak !apat begitu sa$a !iumumkanatau !iberikan kepa!a pemohon

!engan alasan tertentu sebagaimana!iatur !alam UU KIP) 'ata "ara penge"ualianna !iatur

!engan melihat tata"arana !alamPERKI No 87:8 pasal 8> F 8)

. Kateg!ri/@




.ara Menge"ualikan

Informasi Publik




Bisa aktif #s pasif +menunggu permintaaninformasi,

Penge"ualian !ilakukan atas !asar U%IK4NSEKUENSI BAHA6A +harm "onseGuential test,(!an PER'IMBAN/AN KEPEN'IN/AN ang lebih

besar Siapa ang melakukan - PPID PPID &a$ib melakukan u$i konsekuensi bahaa

hana ber!asarkan A2ASAN pasal 8C UU KIPsebelum menatakan suatu informasi!ike"ualikan0

Khusus u$i konsekuensi bahaa !engan alasanpasal 8C huruf $ harus menebutkan ketentuan gse"ara $elas menatakan informasi !ike"ualikan0

Alasan penge"ualian harus !inatakan se"aratertulis)

-ata ara







PPID &a$ib menghitamkan ataumengaburkan informasi ang!ike"ualikan !alam suatu !okumeninformasi0

PPID !alammenhitamkan7mengaburkan informasi(&a$ib memberikan alasan pa!amasing*masing ang!ihitamkan7!ikaburkan0

Dalam mengu$i konsekuensi( PPID!ilarang mempertimbangkan alasanpenge"ualian selain pasal 8C UU KIP

6anutan

A$





2 A N % U' A N

PENGE*UALIAN Informasi ang !imohon3

Alasan penolakan +konsekuensi,o Pasal 8C +a*i, UU KIP

))))

o Un!ang*un!ang lain +$,))))

Konsekuensiapa ang

akan!itimbulkan-

Informasi

!ike"ualikan- 6

PERTIMBANGAN

Masarakat tetap !apat berpartisipasi se"ara efektif!alam pembuatan keputusan ang memiliki !ampakserius pa!a publik0

Masarakat tetap !apat memperoleh informasimengenai kemungkinan bahaa bagi kesehatan !ankeselamatanna serta upaa*upaa ang mema!aiuntuk men"egahna0

Pihak ang ber&enang tetap !apat bertin!ak se"araa!il terha!ap masarakat0

Masarakat tetap ti!ak akan mengalami kerugian akibatpenalahgunaan &e&enang0

Pelanggaran Hak Asasi Manusia ang berat tetap !apat!iketahui oleh publik

Akuntabilitas Ba!an Publik tetap ter$aga)

Mengka$iPertimbangan

A$urn)a

!kumen IP

Al P li M t P l 1?




Alasan Pengeualian Menurut Pasal 1?

D%#umen




Kategori

Ringkasan IsiInfor*masi

Pe$abat7Unit7Satk

er gMengu*

asai

Penanggung*$a&ab

Pem*buatan7Pe*

nerbitanIn*formasi

5aktu 'empat

Pembuatan

Informasi

@ormatIn*

formasiang

'erse!ia

Dasar7Alas*an

Penge*"ualian

Masa Re*tensi

Umum

Khusus

A-A IMA#I BA IK5&UA6IKA

&atatanKateg!ri umum C #emua d!kumen in"!rmasi yang setiap unit memilikinya

(Misal AnggaranKeuangan, Kepega4aian, a"tar In>entaris, Aset, dllKateg!ri K$usus C !kumen in"!rmasi yang sesuai tup!ksi

/






No NamaDokume

n

Ringkasan Isi

Informasi

Pe$abat7Unit g

Menguasai

Penanggung$a&abPembuatan7Penerbit

an

Informasi

5aktu 'empatPembuat

anInformasi

@ormatInformas

i ang 'erse!ia

%angka5aktuPenim

*pan

8) Kepgub

:) DIPA

;) RKA*2

<) Dst

A-A IMA#I PU'6IK




Rahaia Pribadi Information pri#a" Bo!il pri#a" Pri#a" of "ommuni"ation 'erritorial pri#a"

UU KIP hana mengatur rahasia

informasi priba!i +informationpri#a",




Rahaia In0%rmai Pribadi Akta otentik !an &asiat

Ri&aat !an kon!isi anggota keluarga Ri&aat( kon!isi pera&atan( pengobatan

kesehatan sik( !an psikis seorang0 Kon!isi keuangan( aset( pen!apatan( !an

rekening bank seseorang(

Hasil*hasil e#aluasi sehubungan !g kapabilitas(intelektualitas( !an rekomen!asi kemampuanseseorang( !an7atau

.atatan g menangkut priba!i seseorang angberkaitan !engan kegiatan satuan pen!i!ikan

formal !an satuan pen!i!ikan non formal)




BADAN PUB2IK ? Negara !an Non Negara PEM4H4N ? Perseorangan( Kelompok 4rang( Ba!an Publik(

Ba!an Hukum lainna) Pemohon sebagai PEN//UNA atauBUKAN PEN//UNA

<ika Ada #engketa

PR4SEDUR





PE RKI N

O. T AH UN

.

8 , 8 T E NT AN

G

PR O S E D

URPE NY E L E

AI AN

S E N GKE

T AI NF ORMA

S I P UBL I K

ti!ak

sepakat

Pu"uan

A4udi#aiK%mii In0%rmai:

%Menutup sebagianatau keseluruhaninformasi( atau

%Membukasebagian ataukeseluruhaninformasi

Pu"uan MediaiK%mii In0%rmai:

%Kersepakatan angbersifat FINAL !anMENGIKAT

-

A$u!ikasi

substansi

Me!iasi

prose!ur

KomisiInformasi

K4MISI IN@4RMASIa!alah lembagaman!iri ang berfungsimen$alankan Un!angUn!ang KeterbukaanInformasi Publik !an

peraturanpelaksanaanna(menetapkan petun$ukteknis stan!ar laananinformasi publik !anmenelesaikansengketa informasipublik melalui me!iasi!an7atau a$u!ikasinonlitigasi)

PR4SEDURPEN6E2ESAIANN6A



Me!iasi a!alahpenelesaian sengketa

informasi publik antara parapihak melalui bantuan

me!iator komisi informasi) Me!iasi ti!ak !iperkenankan

untuk informasi angdikecualikan!

I

Penelesaian Melalui

Me!iasi




A4udi#ai a!alah prosespenelesaian sengketainformasi publik antara parapihak ang !iputus oleh

komisi informasi)

Dua %enis A$u!ikasi3

A4udi#ai 'r%edur3memutus sengketa

informasi terbuka anggagal !iselesaikanmelalui me!iasi)A4udi#ai ub"ani3mengu$i alasan

penolakan karenainformasi termasukinformasi ang!ike"ualikan)

Penelesaian Melalui

A$u!ikasi




Sumber3

UU No) 8< tahun

: tentang

Keterbukaaninforasi Publik

S A NK S I

DA 2 A M

U UK I P

Senga$a !an mela&anhukum menghan"urkan(merusak( menghilangkan!okumen ang !ilin!ungi

negara !an7atau terkait!engan kepentingan umum!ipi!ana : tahun pen$ara!an7atau !en!a maksimal8 $uta0 +Pasal =;,

Senga$a !an tanpa hakmengakses7memperoleh7memberikan informasi ang

!ike"ualikan !ipi!ana : thpen$ara !an !en!amaksimal 8 $uta serta ;tahun pen$ara !an !en!amaksimal : $uta untukkerahasiaan pertahanan!an keamanan !anketahanan ekonominasional0 +Pasal =<,

Senga$a membuatinformasi ang ti!ak benaratau menesatkan angmengakibatkan kerugianorang lain !ipi!ana 8 tahunpen$ara !an7atau !en!amaksimal = $uta0 +Pasal ==,

Delik pi!ana !alam UU KIPa!alah !elik a!uan)

J Sen&a4a men&&una#anin0%rmai e(ara me$a3anhu#um !ipi!ana 8 tahunpen$ara !an7atau !en!amaksimal = $uta0 +Pasal =8,

J Sen&a4a "ida# men)edia#anin0%rmai ang harus!iumumkan berka*la( terse!iasetiap saat( !an serta mertaang men&a#iba"#an#eru&ian %ran& $ain !ipi!ana8 tahun kurungan !an7atau!en!a maksimal = $uta0 +Pasal=:,

#AK#I



terimakasih

&assalamualaikum &r)&b)

KIP




%l) Ab!ul Muis No) %akarta Pusat

'elp +Sementara,3 :8*=L8=(@aks3 :8*=L8=L

5ebsite3 &&&)komisiinformasi)go)i!

Alamat Kant!r KI Pusat


Documents

Pengelolaan Data Dan Informasi Pemilu