45
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PEMILIHAN UMUM Yhannu Setyawan KOMISI INFORMASI PUSAT www.komisiinformasi.go.id Disampaikan dalam Training Of Trainer Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di Lembaga Penyelenggara Pemilu” Hotel Atria Serpong, 17 – 20 Februari 2015

Sengketa Informasi Pemilu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sengketa informasi

Citation preview

Page 1: Sengketa Informasi Pemilu

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

PEMILIHAN UMUM

Yhannu Setyawan

KOMISI INFORMASI PUSATwww.komisiinformasi.go.id

Disampaikan dalam Training Of Trainer “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di Lembaga Penyelenggara

Pemilu” Hotel Atria Serpong, 17 – 20 Februari 2015

Page 2: Sengketa Informasi Pemilu

PARA PIHAK TERKAIT PEMILU

Pemilu Berkualit

as

PENYELENGGARA PEMILU(KPU &

BAWASLU)

LEMBAGA NEGARA LAINNYA

KELOMPOK KEPENTINGA

N (TIM SUKSES dll)

APARATUR

NEGARA LAINNYA

PEMANTAU/

PENGAWAS

PEMILIH

Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

Page 3: Sengketa Informasi Pemilu

RELASI & TATA URUTAN NORMA KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PEMILU

Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

PERKINo. 1 Th 2010 SLIPNo. 1 Th 2013 PPSIPNo. 1 Th 2014 SLI-PPSI PEMILU

UU 42 Th 2008 - PilpresUU 15 Th 2011 - Penyelenggara PEMILUUU 8 Th 2012 – Pemilu DPR, DPD, DPRD

UUD 1945Pasal 22E, dan Pasal 28

F

UU 14 Tahun 2008

PP 61 Thn 2010 Ttg PELAKSANAAN

UU NO. 14 TAHUN 2008 Ttg KIP

PKPU Tentang PENGELOLAAN & PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU

SK Ketua Penyelenggara Pemilu Tentang

DIP , SOP, SPM Di Lingk KPU

Page 4: Sengketa Informasi Pemilu

RUANG LINGKUP KETERBUKAAN INFORMASI

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

Bagaimana menata dan menghadirkan serangkaian proses penyelenggaraan pemilu yg lebih transparans & berkualitas, sehingga hasilnya dapat diterima secara baik oleh seluruh Rakyat Indonesia

Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

Informasi

Pemilu

Pemilu Legisltai

f

Pemilihan

Presiden dan

Wapres

Pemilihan Kepala Daerah

Page 5: Sengketa Informasi Pemilu

Problem Keterbukaan Informasi terkait Informasi Pemilu:

1. Informasi Penyelenggaraan Pemilu belum tersedia

2. Informasi Penyelenggaraan Pemilu terlambat diberikan

3. Informasi Penyelenggaraan Pemilu di klaim rahasia secara sepihak

4. Mekanisme Pelayanan Informasi Pemilu yang kurang baik

5. Akses informasi publik yang asimetris

6. Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu Terlalu Lama, sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional warga

Page 6: Sengketa Informasi Pemilu

Fungsi dan Tugas Komisi Informasi

Pasal 23 : Menjalankan UU 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pelaksanaannya

Pasal 26 ayat (1) huruf b UU No. 14 Tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu tugas Komisi Informasi adalah menetapkan standar layanan informasi publik, dan

Pasal 26 ayat (2) huruf a UU No. 14 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa salah satu tugas Komisi Informasi Pusat ialah menetapkan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.

Menetapkan standar layanan informasi publik

Menetapkan prosedur PSIP

Menerbitkan

Perki Pemilu

Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

Page 7: Sengketa Informasi Pemilu

Pemilihan Umum merupakan serangkaian kegiatan terjadwal dan

sistematis dengan batas waktu limitatif, sehingga kebutuhan dan

nilai guna informasi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan

Pemilu sangat ditentukan oleh waktu pemenuhan yang terbatas

itu.

Dibutuhkan suatu instrumen peraturan yang dapat menata

kekhasan dan karakteristik penyelenggaraan Pemilu yang salah

satu caranya mengakselerasi proses layanan informasi Pemillu di

Badan Publik Penyelenggara Pemilu dan proses penyelesaian

sengketanya di Komisi Informasi.

Ratio D’etre PERKI PEMILU

Waktu Pemilu yg terbatas

Kebutuhan &

pentingnya Informasi

Pemilu

Percepatan (akselerasi)

waktu layanan

informasi Pemilu

Komisi Informasi Pusat

RepublikIndonesia

Page 8: Sengketa Informasi Pemilu

Informasi Publik dan Informasi Pemilu

Informasi Publik

Informasi Pemilu

Informasi Pemilu merupakan bagian atau sebagian saja dari Informasi Publik.

Singkatnya, informasi Pemilu adalah informasi publik khusus seputar Pemilihan Umum.

Informasi Pemilu adalah Informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh penyelenggara Pemilu dalam SETIAP TAHAPAN Penyelenggaraan Pemilu

(Ps. 1 angka 3 Perki 1/2014)

Page 9: Sengketa Informasi Pemilu

PERKI 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan dan

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik BATANG TUBUH

Bab I Ketentuan UmumBab II Informasi PemiluBab III Tata Cara

Permohonan Informasi PemiluBab IV Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi PemiluBab V Ketentuan Penutup

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014

tentang Standar Layanan dan Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum

Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

Page 10: Sengketa Informasi Pemilu

Istilah dan Pengertian

Pasal 1 angka 3

• Informasi Pemilu adalah informasi publik yang dihasilkan, disimpan,

dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh penyelenggara Pemilu dalam

setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 2 angka 4

• Tahapan Penyelenggaraan Pemilu adalah serangkaian kegiatan

yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan

penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari tahap persiapan, tahap

penyelenggaraan, dan tahap penyelesaian.

Pasal 1 angka 11

• Sengketa Informasi Pemilu adalah sengketa yang terjadi antara

Badan Publik Penyelenggara Pemilu dengan Pemohon Informasi Pemilu

dan/atau Pengguna Informasi Pemilu yang berkaitan dengan hak

memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Pemilu berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

Page 11: Sengketa Informasi Pemilu

Kekhususan/Perbedaan Perki 1/2014 Dibandingkan SLIP No.1/2010 dan PPSIP No.

1/2013

Kekhususan Perki 1/2014

Objek dan Subjekobjectum litis:

Informasi Pemilu. Subjectum Litis:

BP Penyelenggara Pemilu

Jangka waktu Standar layanan informasi Pemilu dan penyelesaian

sengketanya dipercepat/dipersingkat

Komisi Informasi Pusat

RepublikIndonesia

Page 12: Sengketa Informasi Pemilu

1)Peraturan Pimp BP tentang PPID di Lingk BP;

2)Keputusan Pimpinan BP tentang OTK PPID di Lingkungan BP;

3)Keputusan Kepala BP tentang Daftar IP yang Dikecualikan;

4)Keputusan PPID tentang Tatacara Pendokumentasian & Penyebarluasan IP di Lingkungan BP.

5)Keputusan Pimpinan BP ttg Standar Biaya Perolehan Informasi Publik .

Apa yg harus disiapkan Badan Publik Penyelenggara Pemilu?Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

Page 13: Sengketa Informasi Pemilu

Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Pemilu Standar Layanan Informasi dan Prosedur Penyelesaian Sengketa

Informasi (PPSI) Pemilu diatur secara khusus oleh Komisi Informasi dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2014.

Pemenuhan standar layanan dan prosedur PSI Pemilu yang diatur secara khusus maka Badan Publik Penyelenggara Pemilu, perlu melakukan sosialisasi, penyiapan sumber daya manusia, serta pembuatan instrumen SLI Pemilu di lingkungannya.

Sosialisasi atau penyiapan kelembagaan untuk memenuhi standar layanan informasi di Penyelenggara Pemilu dapat bekerjasama atau “menggandeng” Komisi Informasi sesuai tingkatannya.

Dengan langkah seperti itu diharapkan aktor utama penyelenggaraan Pemilu (BP Penyelenggara Pemilu) dapat memenuhi SLI Pemilu, serta menjadi lembaga yang terdepan dalam membudayakan KETERBUKAAN INFORMASI PEMILU di Indonesia serta melayani hak masyarakat dalam memperoleh informasi Pemilu.

Komisi Informasi Pusat

RepublikIndonesia

Page 14: Sengketa Informasi Pemilu

No

Ringkasan Isi Informasi

Pejabat/ Unit/Satker yg

Menguasai Informasi

PJ Pembuatan /Penerbitan Informasi

Waktu & Tempat

Pembuatan Informasi

Format Informasi

yang Tersedia

Jangka Waktu Penyimpanan

1. Rekapitulasi Daftar Informasi Pemilu

Sekjend Sekjend Jakarta, 2014 Hard CopySoft Copy (XL, PDF)

5 Tahun

2. Peraturan Kepemiluan

Sekjend, Bag Hukum

Bagian Hukum Jakarta, 2014 Hard CopySoft Copy (XL, PDF)

5 Tahun

CONTOH : DAFTAR INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMILU YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

Standar Layanan Informasi Pemilu

a) Lakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi pemilu;b) Membuat daftar informasi pemilu dan daftar informasi yang

dikecualikan;c) Memberikan layanan informasi

1) Pro aktif (mengumumkan secara berkala), 2) Melayani informasi atas dasar permintaan (layanan pasif)

Catatan: Kategori umum = Semua dokumen informasi yang setiap Satker memilikinya

(Misal: Anggaran/Keuangan, Kepegawaian, Daftar Inventaris, Aset, dll)Kategori Khusus = Dokumen informasi yang sesuai tupoksi satker

Ditetapkan di Jakarta, 2014dto/cap

Ketua Penyelengara Pemilihan Umum

Page 15: Sengketa Informasi Pemilu

FORM II : DAFTAR LENGKAP INFORMASI PUBLIK

No. Nama

Informasi/ Dokumen

Ringkasan isi informasi

PJ Pembuatan

atau penerbitan informasi

Waktu dan tempat

pmbuatan informasi

Bentuk informasi

yang tersedia

Informasi Jangka waktu

penyimpanan atau retensi arsip

Wajib diumum

kan secara berkala

Wajib diumum

kan secara serta merta

Wajib di sediakan

setiap saat

Informasi yang

dikecualikan

1. DIP Daftar Info Sekjend Jkt, Nov, 2014

Hardcopy Soft File √ 5 Tahun

2. Daftar Pegawai

Daftar Nama Pegawai

Biro Kpegawaian

Jkt, Nov, 2014

Hardcopy Soft File

√ 5 Tahun

3. dst dst dst dst dst dst dst dst dst dst 4. dst dst dst dst dst dst dst dst dst dst

Nama Petugas Yang Menguasai : Mr. X Nama Unit/Satker yang menguasai : Biro Hukum KPU/Bawaslu

Ditetapkan di : ......,….2014 dto/cap

Ketua Penyelenggara Pemilu

Page 16: Sengketa Informasi Pemilu

Pelayanan Informasi di

KPU

Pengumuman

Permintaan

Min. 6 bulan sekali

Papan Informasi

WEBSITE

Informasi biasa

Tidak Cepat : Maks 10

hari

Cepat: 2 Hari Kerja

Informasi Pemilu

Komisi InformasiPusat

RepublikIndonesia

Page 17: Sengketa Informasi Pemilu

Permohonan Informasi

Informasi Publik yang ada di

BADAN PUBLIK

Pejabat Informasi & Dokumentasi

Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi

Informasi Publik yang di umumkan

berkala

Informasi Publik yg diumumkan

serta merta

Informasi Publik yg wajib tersedia

tiap saat

Informasi Publik yg di umumkan

serta mert

Penolakan (disertai alasan)

Pencatatan Informasi

Pemberian Tanda Bukti (No.

Pendaftaran) Kepada Pemohon Informasi

a. Nama pemohon Informasi

b. Alamat pemohon Informasi

c. Subjek Informasid. Format Pengiriman

Informasie. Alasan Permintaan

Informasi

Pemberian Informasi yang diminta

Penerimaan Permintaan Info, disertai Penjelasan:

a.Materi Informasi yang akan diberikanb.Alat penyampai & format informasi

yang diberikanc.Biaya dan cara pembayarand.Jika badan publik sudah memiliki

informasi sebagian atau seluruhnya maka informasi dapat diberikan

Perpanjangan waktu

Pemberitahuan (disertai Alasan

Maksimum 7 hari)

Tertulis(Elektronik/non

elektronik

Tidak Tertulis

MEKANISME PEMBERIAN INFORMASI .

Page 18: Sengketa Informasi Pemilu

Perbandingan Masa Permohonan Biasa

+ 7 hr

10 hr

14 hari

30 hari

Pemohon

PPID AtasanPPID

Puas

Tidak Puas

Menerima

Tidak menerima

Tanggapan/ Keputusan

Pengajuan permohonan PSI

ke KIP

Pelaksanaan Keputusan oleh

PPID

30 hari

KEBERATAN

Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

Page 19: Sengketa Informasi Pemilu

PPID Menolak

Permohonan Informasi

Pemohon Informasi mengajukan KEBERATAN (selambatny 30 hr kerja)

Atasan PPID memberikan

ALASAN TERTULIS disertai tanggapan

(pl lambat 30 hr kerja)

PUASTIDAK PUAS

KOMISI INFORMASI

Pemeriksaan Awal

MEDIASI

BERHASILTIDAK

BERHASIL

AJUDIKASI NONLITIGASI

Putusan Komisi

Informasi

TERIMATIDAK

TERIMA

Gugatan Ke Pengadilan (paling lambat 14 hr kerja)

Pengadilan Negeri

Pengadilan Tata Usaha

Negara

Terima Tidak Terima

TerimaTidak Terima

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN AKHIR

PenyelesaianSengketa Informasi

Kpd Komisi Informasi

(pl lambat 14 hari kerja)

Paling lambat 100 hr kerja (Paling lambat 14 hr kerja)

Pemohon Informasi

menggugat ke PN (paling

lambat 14 hari kerja)

ALUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Page 20: Sengketa Informasi Pemilu

Alur dan Jangka Waktu Layanan Informasi Pemilu

2 hr + 2 hr

3 hari

Pemohon

PPIDAtasanPPID

Puas

Tidak Puas

Menerima

Tidak Menerima

Tanggapan/ Keputusan

Pengajuan permohonan PSI

ke KIP

Pelaksanaan Keputusan BP

oleh PPID

2 hari KEBERATAN 2 hari

Page 21: Sengketa Informasi Pemilu
Page 22: Sengketa Informasi Pemilu

Relasionalitas KelembagaanKomisi Informasi dan Penyelenggara Pemilu dalam Penataan SLI & PPSI

Pemilu

Kom

isi In

form

asi Komisi Informasi

Pusat(KIP)

Komisi Informasi Provinsi

(KI Provinsi)

Komisi Informasi Kab/Kota

(KI Kab/Kota)

KO

MIS

I PEM

ILIH

AN

UM

UM

KPU PUSAT

KPU Provinsi / KIP Aceh

KPU/ Kab/Kota

Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

Page 23: Sengketa Informasi Pemilu

Kasasi (ke MA)

Keberatan (ke PN atau PTUN)

Penyelesaian Sengketa (ke Komisi Informasi)

Keberatan (ke Atasan PPID [Ketua KPU C.q Sekretaris

KPU])

Tahap-Tahap Penyelesaian Sengketa InformasiKomisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

Page 24: Sengketa Informasi Pemilu

Alasan Keberatan Ke Atasan PPID

1) Permohonan Ditolak (dianggap rahasia)2) Tidak mengumumkan informasi yang wajib

diumumkan3) Pemintaan Informasi tidak ditanggapi (termasuk

jika petugas informasi tidak bisa ditemui)4) Permintaan informasi ditanggapi TAPI tidak

sebagaimana yang diminta (misal: kurang, berbeda dgn yang diminta)

5) Pemohon dikenakan biaya yang tidak wajar6) Penyampaian informasi melebihi batas waktu

layanan7) Tidak dipenuhinya permintaan informasi

(ditanggapi namun informasi tidak diberikan karena alasan selain rahasia: informasi belum ada/dikuasai)

Page 25: Sengketa Informasi Pemilu

Alasan Sengketa ke KI

Tidak puas dengan Putusan Keberatan Atasan PPID

Keberatan tidak ditanggapi Atasan PPID (dalam waktu 30 hari)

“Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, & g...”

b) Tidak disediakannya informasi berkala yg wajib diumumkan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU 14 Tahun 2008 dan PERKI No 1 Thn 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

c) Tidak ditanggapinya permohonan informasi;d) Permohonan informasi ditanggapi tidak sbgmna yang

dimohonkan;e) Tidak dipenuhinya permohonan informasi;f) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ataug) Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu

berdasarkan ketentuan Per-UUan yang berlaku.

Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

Page 26: Sengketa Informasi Pemilu

Para Pihak

Pemohon Penyelesaian Sengketa IP

Orang perseorangan WNI, kelompok Orang Indonesia, atau Badan Hukum INDONESIA yang mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi.

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi

Badan Publik yang diwakili oleh Atasan PPID,

atau yang ditugaskan dengan Surat Kuasa Khusus

Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

PERMOHONAN SENGKETA INFORMASI TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Page 27: Sengketa Informasi Pemilu

MEDIATOR adalah komisioner KIP yang bertugas mempertemukan para pihak dalam suatu perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian Sengketa Informasi tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa.

MAJELIS KOMISIONER

Adalah Majelis yang terdiri dari Komisioner KIP yang ditugaskan untuk memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik

PANITERA/PETUGAS KEPANITERAAN : PEJABAT Sekretariat KIP yg tugasnya:

1. Mengelola administrasi permohonan Sengketa Informasi Publik;

2. Membuat Berita Acara Persidangan;3. Membantu Majelis Komisioner dlm persidangan; dan4. Membantu MK Menyusun Putusan Komisi Informasi.

Page 28: Sengketa Informasi Pemilu

(1). Mediasi dilakukan melalui pertemuan langsung/menggunakan alat komunikasi dgn mempertimbangkan jarak & substansi sengketa;

(2) Mediasi melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di:a) salah satu ruangan di Kantor Komisi Informasi;b) salah satu ruangan di Kantor Badan Publik Lain, yang tidak terkait

dengan sengketa atau tempat yang dianggap netral yang ditentukan oleh Komisi Informasi; atau

c) ditempat lain yang disepakati oleh para pihak.(3)Dalam hal pertemuan mediasi dilaksanakan di

tempat lain yang disepakati para pihak, biaya yang timbul ditanggung oleh masing-masing pihak yang bersengketa.

(4) Para pihak tidak menanggung segala biaya yang dikeluarkan mediator.

PROSES MEDIASI 14 Hari KerjaKomisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

Page 29: Sengketa Informasi Pemilu

PROSEDUR AJUDIKASI

Penyelesaian sengketa melalui ajudikasi dilakukan karena salah satu alasan berikut:

a)Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sbgmana dimaksud Pasal 17 UU No. 14 Thn 2008; atau

b)Pemohon informasi publik telah menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi namun proses mediasi gagal atau salah satu/ para pihak menarik diri dari proses mediasi.

SIDANG AJUDIKASI TERBUKA UNTUK UMUM

Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

Page 30: Sengketa Informasi Pemilu

YANG DIMOHONKAN KE KOMISI INFORMASI :

1. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;

2. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi tersebut secara berkala;

3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon;

4. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;

5. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;

6. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena mengenakan biaya yang tidak wajar atas permohonan informasi, dan meminta Komisi Informasi untuk menetapkan biaya yang wajar;

7. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena menyampaikan informasi melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Termohon wajib segera menyampaikan informasi kepada Pemohon.

Komisi InformasiPusat

RepublikIndonesia

Page 31: Sengketa Informasi Pemilu

Persidangan Ajudikasi Nonlitigasi

a) Memeriksa kedudukan hukum para pihak, kewenangan KI, dan rentang waktu

b) Mendengarkan dan/atau mengkonfirmasi ktrgan Pemohon/Termohon;

c) Mendengarkan keterangan saksi, jika ada dan/atau diperlukan;d) Mendengarkan keterangan ahli, jika ada dan/atau diperlukan;e) Mendengarkan ket Pihak Terkait, jika ada dan/atau diperlukan;f) Memeriksa langsung rangkaian data, keterangan, perbuatan,

keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, jika diperlukan;

g) Melakukan Pemeriksaan Setempat jika diperlukan;h) Mendengarkan kesimpulan para pihak jika ada dan/atau

diperlukanApabila TERMOHON & KUASANYA TIDAK HADIR pada Persidangan, Majelis Komisioner KIP dapat memeriksa & memutus sengketaTANPA KEHADIRAN TERMOHON

Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

Page 32: Sengketa Informasi Pemilu

Putusan Ajudikasi KIP

(1)Putusan Majelis Komisioner diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

(2)Putusan sebagaimana dimaksud Pasal 61 PP 61 thn 2010

(3) Putusan tidak boleh memuat tentang perincian informasi

yang dikecualikan.(4) Putusan Majelis Komisioner mengikat para pihak

sejak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.(5) Salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam

jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak

putusan diucapkan.(6) Segera setelah salinan putusan diberikan kepada

para pihak, putusan dimasukkan ke dalam situs resmi Komisi Informasi.

Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

Page 33: Sengketa Informasi Pemilu

• Putusan KI (hasil mediasi) dapat dimintakan penetapan eksekusi ke Pengadilan• Putusan KI inkracht (ajudikasi) jika

tidak diajukan keberatan ke Pengadilan dalam waktu 14 hari sejak salinan putusan diterima.• Putusan KI yang inkracht dapat

dimintakan penetapan eksekusi ke Pengadilan

Status Putusan KI & EksekusiKomisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

Page 34: Sengketa Informasi Pemilu

Keberatan Atas Putusan KI

Ke Peradilan

Page 35: Sengketa Informasi Pemilu

Alasan dan Waktu Keberatan:

Alasan Pengajuan Tidak terima atas Putusan KI Waktu Pengajuan 14 hari setelah Put KI diterima

Sifat Proses Keberatan

*Semacam proses “banding”

*Yang diperiksa Pengadilan adalah Putusan KI NAMUN pihak yang bersengketa adl para pihak yang awalnya bersengketa di KI (bukan KI)

Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

Page 36: Sengketa Informasi Pemilu

Kewenangan Absolut

PN

• Pemohon Informasi vs Badan

Publik non Negara (organisasi non

pemerintah, BUMN/D atau

Partai)

PTUN

• Pemohon Informasi vs

Badan Publik

Negara

(eksekutif, legislatif, yudikatif,

lembaga/komisi negara, Pemda, dll)

Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

Page 37: Sengketa Informasi Pemilu

Putusan (final &

mengikat)

Pengaju Keberat

an

PTUN

PN

MA

Alur Penyelesaian Sengketa ke Pengadilan

Badan Publik Negara

Badan Publik Selain Negara

Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

Page 38: Sengketa Informasi Pemilu

Pendaftaran Keberatan

Pengadilan Wilayah Hukum

Badan Publik

Pengadilan Wilayah Hukum

Pemohon Informasi

Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

Page 39: Sengketa Informasi Pemilu

Proses Keberatan

14

hari Panitera

meminta KI mengirimkan: a. salinan resmi putusan;b. seluruh

berkas perkara;

14

hari KI

mengirimkan berkasTermohon menyerahkan jawaban atas keberatan (30 hari)

3 h

ari Ketua

Pengadilan menunjuk MajelisMajelis wajib memutus perkara 60 hari sejak ditunjuk

Page 40: Sengketa Informasi Pemilu

Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan

Pemilu kepada masyarakat

Menjalankan UU No. 14 Th 2008

ttg KIP & Peraturan

Pelaksananya,

Menyusun Regulasi & Menyelesai

kan Sengketa Informasi

Penyelenggara Pemilu Komisi Informasi Pusat/Provinsi/Kab/Kota

MARI BERBAGI PERANKomisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

Demokrasi YANG MODERN, Pemilihan Umum

BERKUALITASHasil Pemilu YANG

TERPERCAYA

Page 41: Sengketa Informasi Pemilu

*gMEDIASI KOMISI INFORMASI

MEMPERTEMUKAN SECARA SETARA PARA PIHAKKomisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

Page 42: Sengketa Informasi Pemilu

MENGHADIRKAN DAMAI MERAWAT KEPERCAYAAN PUBLIK

Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

Page 43: Sengketa Informasi Pemilu

AJUDIKASI NON LITIGASI

MenyelesaikanSengketa InformasiKomisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

Jika Masih Terdapat Hambatan Akses

Page 44: Sengketa Informasi Pemilu

PENUTUP

Page 45: Sengketa Informasi Pemilu

DATA DIRINama : YHANNU SETYAWAN, S.H., M.H.TTL : Jakarta, 1 Oktober 1973Alamat : Jl. Raya Banten. Komp Sapta Marga

No 26 Unyur. Serang. 42151 Telp (0254) 201757 – 0812.1239900 Email : [email protected] twitter: @yhannu_setyawan

Pekerjaan : Anggota Komisi Informasi Pusat (Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi)

Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia