Apa itu KPU - Menuju Pemilu Legislatif dan Pemilu .Web viewArti dan Tujuan Pemilu Pemilu adalah sarana

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Apa itu KPU - Menuju Pemilu Legislatif dan Pemilu .Web viewArti dan Tujuan Pemilu Pemilu adalah...

Apa itu KPU

Modul SMA/MA-Paket A

Modul Pendidikan Pemilih

Bagi Kelompok Sasaran :

Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA)/

Madrasah Aliyah (MA)

Paket A

Pemilihan Umum (Pemilu) dan

Lembaga Penyelenggara Pemilu

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH

2010

Pengarah

Ida Budhiati, SH, MH

M. Fajar Saka, SH, M. Hum

Siti Malikhatun, SH, Mhum

Drs. Andreas Pandiangan, Msi

Nuswantoro Dwiwarno, SH, MH

Naskah : Andreas Pandiangan

Divisi Sosialisasi, Data Informasi dan Pengembangan SDM

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Terbitan November 2010

KPU PROVINSI JATENG

Jln. Veteran No. 1 A Semarang

(024) 841 3393-831 2814

Fax (024) 841 3391

Sambutan

Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) demokratis dan berkualitas mensyaratkan adanya partisipasi pemilih yang rasional. Dalam rangka menyebarluaskan informasi Pemilu dan mendorong terwujudnya Pemilu berkualitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu memandang perlu menerbitkan kebijakan yang memberikan pedoman tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih berisi enam hal, yaitu tujuan dan fokus kegiatan, tema/materi pendidikan pemilih, bebagai lapisan masyarakat yang menjadi kelompok sasaran pendidikan pemilih, metode dan media pendidikan pemilih, strategi pelaksanaan dan sumber anggaran.

Pendidikan pemilih tidak hanya dilakukan pada saat penyelenggaraan Pemilu, namun pasca dan menjelang pelaksanaan pesta demokrasi. Ketentuan Undang Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menegaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang penyelenggara pemilu adalah menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Pasca penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009, secara konkrit KPU melaksanakan mandat Undang Undang, melaksanakan kegiatan sosilasisasi dan pendidikan pemilih dengan merumuskan program perbaikan proses politik didukung anggaran APBN DIPA 076 Tahun 2010 yang difokuskan pada kegiatan pendidikan pemilih.

Menindaklajuti kebijakan KPU tentang program dan kegiatan pendidikan pemilih Tahun 2010, KPU Provinsi Jawa Tengah menerbitkan kebijakan menyusun modul dengan kelompok sasaran pemilih pemula. Dari sebelas kelompok sasaran pendidikan pemilih yang ditetapkan KPU, pemilih pemula menjadi prioritas KPU Provinsi Jawa Tengah mengingat generasi muda merupakan aset bangsa perlu mendapatkan informasi tentang apa dan bagaimana Pemilu sehingga tumbuh kesadaran hidup berdemokrasi melalui penyelenggaraan Pemilu.

Pemilih pemula yang terdiri dari pelajar SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA merupakan segmen yang strategis dan diharapkan mampu membawa perubahan di masa yang akan datang, menjadi pemilih rasional dan mewujudkan hasil penyelenggaraan Pemilu berkualitas . Perilaku pemilih pemula mempunyai kecenderungan antusiasime tinggi dalam menyerap informasi, mempunyai impian dan harapan terjadinya perubahan, rasional, dan belum terpengaruh oleh sikap pragmatisme. Untuk itu pendidikan pemilih pemula bertujuan untuk membagun kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara, memberikan pemahaman tentang aspek penyelenggaraan Pemilu, dan menumbuhkan sikap kritis untuk menggunakan hak pilih secara rasional dan mandiri.

Adapun fokus materi pendidikan pemilih adalah pertama, memberikan kesadaran demokrasi dan penyelenggaraan pemilu. Kedua, menumbuhkan pemahaman tentang tata cara penyelenggaraan pemilu. Sebagai pegangan bagi fasilitator dan/atau para pendidik dalam melaksanakan pendidikan pemilih pemula, KPU Provinsi Jawa Tengah berikhtiar menyusun modul yang berisi materi, metode dan evaluasi. Modul ini merupakan satu kesatuan yang utuh, artinya setiap tahap penyampaian materi harus dilihat sebagai bagian yang saling terkait dengan tahap/materi berikutnya. Selanjutnya dari aspek proses, modul ini menggunakan metode partisipatif dan pendidikan orang dewasa, peserta didik diperlakukan sebagai subyek untuk belajar bersama, mengembangkan pengetahuan bersama dan memahami bersama.

Fasilitator/Pendidik mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan dan wawasannya peserta didik. Untuk itu modul ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum baik dalam pengembangan materi, metode, maupun media ajar, karena fenomena politik dan ketatanegaraan sangat dinamis, maka pembelajaran pendidikan kewarganegaraan harus mampu menyuguhkan sesuatu yang menarik dan menggairahkan siswa yang antusias dalam menyerap informasi.

Modul ini diharapkan dapat dijadikan pelengkap bagi para fasilitator dan pendidik dalam menyampaikan materi pendidikan demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu yang penerapannya dapat dilakukan secara fleksibel dengan memerhatikan kebutuhan peserta didik, dinamika forum serta sarana dan prasarana yang tersedia.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan modul pendidikan pemilih bagi kelompok sasaran SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, saya atas nama KPU Provinsi Jawa Tengah mengucapkan terima kasih.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH

KETUA

IDA BUDHIATI, SH, MH

Pengantar

Sebagai bagian dari tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yakni menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat maka KPU Jawa Tengah melakukannya antara lain melalui penyusunan Modul Pendidikan Pemilih.

Untuk tahun 2010, modul pendidikan pemilih yang dimaksud difokuskan bagi kelompok sasaran kepada pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA). Modul pendidikan pemilih bagi kelompok sasaran pelajar SMA/MA, terdiri atas beberapa paket. Paket A menfokuskan pada Pemilihan Umum (Pemilu) dan Lembaga Penyelenggara Pemilu. Modul pendidikan pemilih ini terdiri atas materi modul, bahan presentasi dan panduan bagi fasilitator.

Modul pendidikan pemilih ini kiranya dapat dijadikan bahan dan panduan bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas sosialisasi di tengah masyarakat. Serta dapat memperkaya bahan pengajaran kepemiluan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA/MA.

Kami menyadari bahwa modul pendidikan pemilih ini masih jauh dari harapan kita semua. Untuk itu, saran dan masukan perbaikan sangat kami tunggu.

Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Tengah

Bagian I : Materi Modul

Daftar Isi

A. Pengantar

B. Demokrasi dan Pemilu

C. Sejarah Singkat Pemilu di Indonesia

C.1. Pemilu Tahun 1955

C.2. Pemilu Orde Baru

C.3. Pemilu Tahun 1999

C.4. Pemilu Tahun 2004

C.4.1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004

D. Pemilih, Peserta dan Hasil Pemilu 2009

D. 1. Yang Berhak Memilih

D.2. Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD

D.3. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

D.4. Hasil Pemilu 2009

E. KPU Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu

B. Demokrasi dan Pemilu

Terdapat pendekatan yang membedakan status demokrasi pada 4 (empat) tingkat yang berbeda, yaitu demokrasi prosedural, demokrasi agregatif, demokrasi deliberatif, dan demokrasi partisipatoris (Ramlan: 2008, hal. 9).

Demokrasi prosedural adalah persaingan partai politik dan/atau para calon pemimpin politik menyakinkan rakyat agar memilih mereka menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan (legislatif atau eksekutif) di pusat atau daerah.

Dalam demokrasi terdapat dua unsur penting yakni:

1. Kontestasi/persaingan secara adil antar partai dan/atau calon pemimpin,

2. Partisipasi warga negara dalam menilai dan memberi keputusan atas persaingan tersebut.

Demokrasi cenderung dipahami sebagai hak partai atau calon yang menang dalam pemilihan umum (pemilu) untuk memerintah, yakni membuat dan melaksanakan Undang-Undang serta kebijakan publik lainnya. Inilah yang disebut demokrasi minimal atau prosedural (Joseph Schumpeter dan Samuel P. Huntington).

Demokrasi agregatif, demokrasi tidak hanya berupa keikutsertaan dalam Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER DAN JURDIL) dan akuntabel tetapi terutama cita-cita, pendapat, preferensi, dan penilaian warga negara menentukan isi UU, kebijakan dan tindakan publik lainnya. Asumsinya, orang yang paling tahu mengenai apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. UU dan kebijakan publik haruslah mengalir dari pandangan para warga negara (Robert Dahl)

Demokrasi deliberatif memandang bahwa demokrasi aggregatif tidak cukup. Demokrasi tidak hanya diukur dari apakah UU dan kebijakan publik dirumuskan berdasarkan pandangan para warga negara secara umum tetapi terutama apakah UU dna kebijakan tersebut sesuai dengan kehendak setiap warga negara. Menurut pandangan demokrasi deliberatif karena pengambilan keputusan pada berbagai institusi, seperti partai politik, civil society, lembaga perwakilan rakyat, pengadilan, departemen dan dinas pemerintahan, rembug desa, dan ruang publik lainnya dilakukan melalui diskusi/musyawarah yang tidak hanya terbuka tetapi berdasarkan alasan dan pertimbangan rasional. (Amy Gutmann dan Dennis Thompson).

Demokrasi partisipatoris, menganggap demokrasi prosedural berkadar tipis, menganggap demokrasi agregatif sebagai tidak cukup mencerminkan prinsip self-government (dan dalam hal UU dan kebijakan bisa saja sesuai