PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT - kemkes.go.idkerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan

0

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Pasteur No. 25 Telp. (022) 4232292-4236721

Tahun 2019

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kekhadirat Allah SWT berkat rakhmat, hidayah,

karunia dan bimbingan-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 telah dapat diselesaikan.

Visi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 sebagaimana ditetapkan

dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan

Lembaran Daerah no 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah

Tahun 2010 Nomor 24 seri E, Tambahan Lembaran Daerah no 87) adalah

“Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”,

merupakan seluruh upaya untuk megarahkan semua dimensi kebijakan

pembangunan, baik di Kabupaten/Kota, lintas sektor, maupun lintas batas dan

merupakan pedoman umum serta arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan

mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang serta

budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

tahun 2013-2018 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun

2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 adalah “Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk

Semua”.

Dinas Kesehatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkepentingan untuk menyelesaikan

permasalahan yang berkaitan dengan fenomena penting actual yang belum dapat

diselesaikan pada periode 5 tahun sebelumnya khususnya aksesibilitas dan mutu

pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan demikian perangkat Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Barat harus mempunyai pengetahuan, kemampuan, kemauan,

motivasi, etos kerja yang tinggi, dan menguasai teknologi untuk menjadi

pendorong, penggerak, fasilitator dan advokator untuk terjadinya akselerasi

pembangunan kesehatan di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh pemerintah

bersama masyarakat termasuk swasta, sehingga Jawa Barat maju dan Sejahtera


ii

untuk Semua dapat segera tercapai. Hal tersebut sesuai dengan Visi Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yaitu ”Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri

untuk Hidup Sehat.”

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui berbagai upaya

kegiatan, baik yang dilaksanakan di daerah maupun di provinsi. Kegiatan-kegiatan

tersebut dalam upaya mencapai indikator yang telah ditentukan seperti yang

tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provindi Jawa Barat tahun

2013 - 2018.

Hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dituangkan dalam laporan

yang transparansi, akuntabel, demokratis, desentralisasi dan partisipatif, yaitu

antara lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dalam kurun waktu satu

tahun anggaran. Laporan tersebut merupakan sistem pelaporan yang penting

dalam mendukung Visi Dinas Kesehatan, selain itu juga merupakan Sinergitas

pembangunan kesehatan di era desentralisasi yang didukung dengan manajemen

dan sistem pelaporan yang baik di berbagai tingkat administrasi. Laporan tersebut

juga menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan kinerja masing-masing

program di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang dilihat dengan

cara membandingkan antara target dan pencapaian dari kegiatan-kegiatan yang

telah dilaksanakan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini

kami ucapkan terima kasih semoga melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi

Pemerintah ini dapat diperoleh informasi dan gambaran penyelenggaraan

program secara komprehensif, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan

evaluasi yang objektif.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan, semoga Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat

Tahun 2017 ini dapat bermanfaat, Amien….

Bandung, 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN

PROPINSI JAWA BARAT,

dr.H. DODO SUHENDAR, MM.

Pembina Utama Madya NIP 19650928 199010 1 001


iii

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum 4

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi 8

BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan 13

2.1.1. Rencana Stratejik Tahun 2013 – 2018 13

a. Visi dan Misi 14

b. Tujuan, Sasaran dan Indikator 15

c. Strategi, Kebijakan dan Program 17

2.1.2. Perencanaan Kinerja tahun 2018 18

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 20

2.3 Program Kegiatan dan Anggaran 21

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 32

3.2 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 33

A. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Stratejik 33

B. Akuntabilitas Keuangan 90

BAB. IV PENUTUP

4.1 Simpulan Capaian Indikator 108

4.2 Hambatan dan Permasalahan 110

4.3 Rencana Tindak Lanjut 117

LAMPIRAN

- Lampiran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2013 – 2018

- Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

- Pengukuran Kinerja Tahun 2018


Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan

dengan berdasarkan kemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan

merata serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk

rentan, antara lain : ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia) dan keluarga miskin.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan : 1) upaya

kesehatan, 2) pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4)

sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 5) manajemen dan informasi

kesehatan dan 6) pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya tersebut dilakukan

dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit,

perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

(IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan

kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku

kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan

Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu

memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan, demikian juga pembangunan di

Jawa Barat selama ini telah memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan

masyarakat. Namun demikian masih banyak kinerja kesehatan yang harus

ditingkatkan dan tantangan yang harus dihadapi sehingga membutuhkan

perencanaan dan penggerakkan sumber daya kesehatan yang lebih optimal

Keberhasilan pembangunan di suatu negara dapat dilihat dari Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) . Kedua

indeks tersebut menunjukkan kualitas pertumbuhan pembangunan suatu bangsa.

IPM dipengaruhi oleh tingkat ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Provinsi Jawa Barat menetapkan IPM 80 point semula akan diproyeksikan

dicapai pada tahun 2015, tetapi terjadi perubahan menjadi tahun 2022 sesuai

dengan Perda No.24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan daerah No 9 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun



2005 – 2025 dan Perda No 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018, sehingga IPM yang harus dicapai

pada RPJPD tahun ketiga, yaitu sebesar 78,04 – 78,59. (Perubahan RPJPD Daerah

Provinsi Jawa Barat 2005-2025) .

Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain kondisi politik, sosial serta

ekonomi nasional yang belum stabil, ditambah lagi belum optimalnya keterpaduan

perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan antar tingkat pemerintahan.

Provinsi Jawa Barat memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang

sebagai landasan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang

dilakukan secara bertahap dan Pencapaian indikator pembangunan IPM Jawa

Barat pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,64 poin dari 70,05 pada

tahun 2016 menjadi 70,69 pada tahun 2017. (BPS Provinsi Jawa Barat)

Dalam menetapkan arah tujuan pembangunan kesehatan di Jawa Barat

memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada

di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat,

maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2013 – 2018 yaitu : “

Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua”. Untuk menjalankan Visi tersebut

diatas, ada 5 (lima) Misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,

dimana Misi Pertama yaitu Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya

Saing, adalah merupakan bidang tugas yang harus dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan. Dinas Kesehatan mempunyai 4 misi yang merupakan penjabaran dari

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018.

Strategi Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2013 –

2018 terdiri atas kebijakan pembangunan, program pembangunan, program janji

gubernur dan kebijakan kewilayahan.

Dalam upaya pencapaian visi tersebut maka kegiatan program

Pembangunan Kesehatan wajib dilakukan oleh institusi pemerintah, swasta

maupun perorangan. Pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Barat didukung oleh berbagai sumber dana antara lain

APBD, APBN dan PHLN yang perlu dipertanggungjawabkan melalui Akuntabilitasi

Publik (Public Accountability). Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,



Kolusi dan Nepotisme, Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Pemerintahan Daerah

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali

urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menjalankan

tugasnya Pemerintah Daerah menjalankan otonomi yang seluas - luasnya untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan. Dan ini dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi yaitu

mendorong akuntabilitas pemerintah kepada rakyat

Selanjutnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan

tersebut mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu

perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan

masing-masing, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya

disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut

menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selanjutnya sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pimpinan satuan kerja menyusun dan

menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan Unit

Kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan

Perjanjian Kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur.



Berpedoman pada perundangan yang berlaku tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

merupakan salah satu upaya penerapan Good Governance di lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Laporan ini merupakan wujud kewajiban

mempertanggungjawaban kinerja pelaksanaan di Dinas Kesehatan provinsi Jawa

Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama periode satu tahun

kepada para pemangku kepentingan atas penggunaan sumber daya daerah untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1, tentang : Hak untuk hidup

sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan

yang baik dan sehat dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan.

2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa

Barat (Berita Negara tanggal 4 juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun

1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



4. Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

6. Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran

Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,


15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,


17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

20. Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

21. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/1/2011 tentang

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 - 2014

23. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;



24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Pembentukan Peraturan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 12

seri E, Tambahan lembaran daerah Nomor_1);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran

Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor

55);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 tahun 2008 tentang Rumah

Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22

Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah

Tahun 2009 Nomor 6 Seri E)


Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 77);


Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029

(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 86);


Perubahan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008, tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor Seri );


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013-2018;


Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;

36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 tahun 2005 tentang Tata Cara

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;

37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok,

Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Barat

38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010, tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 6 Tahun 2009;

39. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2015, tentang Tata Cara

Penganggaran, Pelaksanaaan dan Panatausahaan, Pertanggungjawaban

dan Palaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD);

40. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 050/Kep-12133/RKK/2014,

tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013

- 2018;

1.3. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Kesehatan provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008, dengan tugas dan fungsi

berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2009, menjalankan

sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Bidang Pembangunan

Kesehatan.



1.3.1 Tugas Pokok :

Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan

urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

1.3.2 Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai dimaksud, Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang

kesehatan;

2. Penyelenggaraan urusan kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan,

pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan pencegahan penyakit, serta

sumber daya kesehatan

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas kesehatan meliputi regulasi dan

kebijakan kesehatan, pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan

pencegahan penyakit, serta sumber daya kesehatan;

4. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;

5. Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD

Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 dan PP 38

Tahun 2007 yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi

Jawa Barat, telah terbentuk dan secara resmi telah berjalan, walaupun belum

lengkap dengan pengaturan UPTD.

Saat ini, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berlokasi di Jalan Pasteur no.

25 Bandung. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mencakup gedung perkantoran

di Jl. Pasteur no. 25 dan 7 (Tujuh) UPTD, yaitu : Unit Pelatihan Kesehatan

(Upelkes) Jl. Pasteur no. 31 Bandung, Balai Laboratorium Kesehatan ( BLK) Jl.

Sederhana No 3 – 5 Bandung, RSUD Al Ihsan Jl. Ki Astramanggala, Baleendah,

Bandung, RS Jiwa Provinsi Jl. Kolonel Masturi KM. 7 Cisarua Bandung Barat, RS

Paru Provinsi Jawa Barat Jl. Pangeran Kejaksan Sidawangi Cirebon, RSUD

Pamengpeuk Garut Jl. Raya Miramareu No. 99 Desa Sirna Bakti Kecamatan

Pamengpeuk Garut, RSUD Jampangkulon Jl. Cibarusah No.1 Jampang Kulon



Sukabumi dan. RS Kesehatan Kerja Jl. Rancaekek Bandung Jl. Rancaekek

Bandung,

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

seluruhnya 1183 orang, dengan uraian :

NO UNIT

JUMLAH ASN JUMLAH TOTAL STRUTURAL FUNGSIONAL

ANGKA KREDIT FUNGSIONAL

UMUM

1. Dinas Kesehatan 21 10 173 204

2. RSUD Kesehatan Kerja 4 71 13 88

3. UPELKES 4 12 18 34

4. LABKES 4 38 16 58

5. RS Al Ihsan 4 37 26 67

6. RS Paru Sidawangi 8 148 66 222

7. RS Jiwa 26 213 130 369

8. RS Pameungpeuk 3 21 2 26

9. RSUD Jampangkulon 12 46 57 115

86 596 501 1183

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah pegawai 204 orang

terdiri dari :

1. Kepala Dinas (1 orang), Sekretaris ( 1 orang)

2. Sekretariat sebanyak 68 orang terdiri atas : Subbag Perencanaan dan

pelaporan (13 orang ), Subbag Keuangan (25 orang ), Subbag Kepegawaian

dan Umum (30 orang);

3. Bidang Kesehatan Masyarakat sebanyak 33 orang, terdiri atas : 1 orang Kepala

Bidang, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi (14 orang ), Seksi Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (10 orang), Seksi Kesehatan

Lingkungan (8 orang);

4. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan sebanyak 32 orang, terdiri atas : 1 orang

kepala Bidang, Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan tradisional

(10 orang ), Seksi Rujukan ( 13 orang ), Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan (8

orang );

5. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebanyak 35 orang, terdiri

atas : 1 orang kepala bidang Seksi Surveilans dan Imunisasi (14 orang), Seksi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (13 orang), Seksi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (7 orang);



6. Bidang Sumber Data Kesehatan sebanyak 34 orang terdiri atas : 1 orang

Kepala Bidang, Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan (13 orang), Seksi

Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (10 orang), dan Seksi Sumber Daya

Manusia Kesehatan (10 orang).

1.4. Sistematika Penulisan :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Tugas Pokok Dan Fungsi

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan

2.1.1. Perencanaan Stratejik

2.1.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2018

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

2.3. Program Kegiatan dan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Stratejik

3.2.2. Capaian Indikator Perjanjian Kinerja/Indikator Kinerja

Utama

3.3. Evaluasi dan Analisis Pengukuran Capaian Kinerja

3.4. Akuntabilitas keuangan

BAB IV PENUTUP

4.1. Keberhasilan

4.2. Simpulan Capaian Indikator Kinerja Utama

4.3. Simpulan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Stratejik

4.4. Hambatan dan Permasalahan

4.5. Rencana Tindak Lanjut



LAMPIRAN

- Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

2013-2018

- Pengukuran Kinerja Tahun 2018

- Perjanjian Kinerja Tahun 2018



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Secara garis besar tahapan yang dilakukan dalam melakukan

penilaian kinerja pada kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

adalah sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut :

Sedangkan metode penilaian yang digunakan dalam Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 adalah melalui proses

skoring sesuai kesepakatan serta ditetapkan berdasarkan rencana

strategis beserta analisisnya.

Pemberian Nilai/Makna terhadap pencapaian sasaran oleh Skala

Ordinal.

Tahun 2018 Kategori penilaian sasaran terdapat 4 kategori, yaitu : Baik

sekali, Baik, Cukup dan Kurang, dengan kriteria sebagai berikut :

RENSTRA

DISKES JABAR 2013-2018

RENCANA KINERJA

2017

PROGRAM & KEGIATAN

PROGRAM - PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PENGUKURAN KINERJA TARGET CAPAIAN REALISASI

EVALUASI



SKALA NILAI KATEGORI PENILAIAN

≥ 100 % Sangat Baik

> 80 - < 100 % Baik

> 55 - < 80 % Cukup

< 55 % Kurang

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian,

sebagai berikut :

a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang

semakin baik, maka digunakan rumus :

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian

Realisasi

= ------------------- X 100%

Rencana

b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang

semakin rendah, maka digunakan rumus :

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian

Rencana – (Realisasi - Rencana)

= --------------------------------------------- X 100%

Rencana

3.2. CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

A. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Stratejik

A.1. Capaian Kinerja Sasaran Stratejik Tahun 2018, dengan hasil sebagai

berikut :

1. Misi 1 : Membangun kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

Tujuan 1 : Terwujudnya kemandirian masyarakat untuk mencapai kualitas

lingkungan yang sehat serta Perilaku Hidup Bersih dan sehat, dengan

sasaran:



NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(%) Realisasi

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya kemandirian Masyarakat

1 Persentase Rumah Tangga mencapai yang berprilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS)

65% 61,8% 95,08%

2 Persentase Desa Siaga Aktif 81% 99% 122,22%

2

Meningkatnya kualitas penyehatan lingkungan

1 Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas

60% 76,85% 128,08%

2 Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

55% 69,78% 126,87%

2. Misi 2 : Menjamin pelayanan kesehatan yang prima

Tujuan 2 : Tercapainya pelayanan kesehatan yang berkualitas, dengan

sasaran :

NO Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6

1 Menurunnya ratio kematian ibu dan bayi 1 Ratio Kematian Ibu

87/100.000 KH

79,68/100.000 KH

109,19%

2 Ratio Kematian bayi 5,4/1000

KH 3,36/1000 KH 160,71%

3 Prevalensi gizi buruk 0,54 0,57 95,74%

4 Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan

88% 94,18% 107,02%

2

Meningkatnya Upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular

1 Persentasi desa/kelurahan mencapai UCI ≥90%

93% 91,9% 98,81%

2 Angka_keberhasilan Pengobatan_TB (Treatment Succes Rate)

88% 74% 84,09%

3 Prevalensi Hipertensi 29,08% 34,5% 84,29%

4 Persentase Kabupaten/Kota dengan 100%_Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan Jiwa

100% 100% 100%



3. Misi 3 : Mendukung sumber daya pembangunan kesehatan

Tujuan 3 : Tepenuhinya Sumberdaya Kesehatan, dengan indikator :



(%)

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatkan sumberdaya kesehatan sesuai dengan standar

1 Persentase RSUD terisi dokter spesialis Dasar sesuai standar

100% 95,45% 95,45%

2 Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar

63,15% 38,64% 61,19%

3 Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi

256 387 151,17%

4 Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi

90 70 77,78%

5

Jumlah Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar

98 98 100%

6 Persentasi ketersediaan obat essensial di instalasi farmasi kabupaten/kota

70% 94,18% 134,54%

2 Menuju universal coverage JPKM 7

Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan

80% 83,17% 103,96%

4. Misi 4 : Regulator pembangunan kesehatan di Jawa Barat

TUJUAN 4 : Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan :



(%)

1 2 3 4 5 6

1 Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan

1

Jumlah Dokumen Regulasi kebijakan pembangunan kesehatan

2 3 150%

2 Meningkatnya Data Kesehatan yang komprehensif

1

Jumlah Dokumen Data Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jawa barat

1 1 100%



A.2. CAPAIAN INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA/INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018

NO SASARAN INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI

% PENCAPAIAN

PENILAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya kemandirian masyarakat

Persentase Rumah Tangga mencapai yang berprilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS)

65% 61,8% 95,08% Baik

2 Menurunnya ratio kematian ibu dan bayi

Ratio Kematian Ibu 87/100.000

KH 79,68/100.00

0 KH 109,19% Sangat Baik

Ratio Kematian bayi 5,4/1000 KH 3,51/1000 KH 153,85% Sangat Baik

Prevalensi gizi buruk

0,54 0,57 95,74% baik

Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan

88% 94,18% 107,02% Sangat Baik

4 Meningkatnya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular

Persentasi desa/kelurahan mencapai UCI ≥90%

93% 91,5% 98,39% Baik

Angka_keberhasilan Pengobatan_TB (Treatment Succes Rate)

88% 74% 84,09% Baik

5 Meningkatkan sumber daya kesehatan sesuai dengan standar

Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi

256 388 151,56% Sangat baik

Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi

90 70 77,78% Cukup

6 Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan

Jumlah Dokumen Regulasi kebijakan pembangunan kesehatan

2 2 100% Sangat baik

7 Meningkatnya Data Kesehatan yang komprehensif

Jumlah Dokumen Data Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jawa barat


A.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (Key Performace Indicator) merupakan suatu alat

ukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi

sehingga memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; serta memperoleh

ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis



organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja.

Pencapaian Kinerja Sasaran Utama berdasarkan hasil pelaksanaan

kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 dan tahun

2018 sebagai bahan evaluasi kinerja dengan membandingkan antara

target dan realisasi serta capaian kinerja.

A.3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Misi 1 : Membangun kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

1) Sasaran 1 : Meningkatnya kemandirian masyarakat ;

a) Persentase Rumah Tangga mencapai yang berperilaku Hidup Bersih

dan Sehat (PHBS)

Tabel diatas memperlihatkan hasil realisasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih

dan Sehat tahun 2018 adalah 61,8 %, hal ini mengalami peningkatan

sebesar 3,7 % dari hasil realisasi tahun 2017 sebesar 58,1 %. Hal ini

dikarenakan ada komitmen di Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan

program PHBS termasuk keikutsertaan organisasi masyarakat (ormas),

LSM dan dunia usaha dalam pelaksanaan kampanye PHBS.

Sebagian besar capaian PHBS Tatanan Rumah Tangga di 27

Kabupaten/Kota mengalami peningkatan, hanya Kabupaten : Bogor,

Majalengka, Indramayu, Purwakarta dan Pangandaran mengalami

penurunan hasil cakupannya. Untuk Kabupaten bekasi dan Kota

Bandung, hasil cakupannya sama di tahun 2017 dengan 2018.

INDIKATOR SASARAN

2017 2018

TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN

Persentase Rumah Tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

60% 58,1% 96,83% Baik 65% 61,8% 95,08% Baik



Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan indikator

Persentase Rumah Tangga mencapai yang berperilaku Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS) adalah :

1. Belum semuakabupaten/kota mendapat dukungan dari Pemda

masing-masing terkait pembinaan PHBS Rumah Tangga,

2. Indikator tidak merokok di dalam rumah dan ASI Eksklusif masih

rendah, menyebabkan capaian PHBS belum maksimal,

3. Ketenagaan promosi kesehatan dipuskesmas sebagai ujung tombak

fasilitasi pemberdayaan masyarakat masih belum merata

kompetensinya. Pada umumnya bertugas rangkap dengan

keterampilan yang terbatas baik dalam perencanaan, pengolahan dan

monitoring kegiatan promosi kesehatan.



4. Ketersediaan sarana pendukung promosi kesehatan di tingkat

puskesmas masih sangat terbatas, baik sarana media penyuluhan

maupun kendaraan operasional penyuluhan,

5. Kabupaten/Kota ada yang beranggapan bahwa dengan adanya

kegiatan PIS PK, maka pembinaan PHBS Tatanan Rumah Tangga tidak

perlu lagi dilaksanakan.

Upaya yang harus dilakukan adalah perlu adanya komitmen

pimpinan daerah untuk menerbitkan kebijakan publik berwawasan

kesehatan terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam mendukung

pelaksanaan pembangunan berwawasan kesehatan, selain itu Perlunya

Pembinaan dari berbagai sektor, dan dukungan khusus dari pemangku

kebijakan dalam meningkatkan Indikator sasaran. Perubahan perilaku

sangat diperlukan selain aspek pengetahuan sebagai komponen yang

mempermudah terjadinya perubahan perilaku sehinga diperlukan

komponen penguatan berupa adanya kebijakan/peraturan yang

mendukung terjadinya perubahan perilaku serta perlu adanya dukungan

tokoh, panutan, natural leader masyarakat yang berperilaku hidup bersih

dan sehat. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan

provinsi jawa barat ialah

1. Pertemuan PHBS Tatanan Rumah Tangga, dengan mengundang

Narasumber dari Direktorat Promkes dan PM Kemenkes RI.

2. Peserta yang diundang adalah pengelola PHBS di lingkungan Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota juga TP PKK Kabupaten/Kota,

khususnya ketua Pokja 4.

3. Pertemuan advokasi PHBS di lima (5) Kabupaten, yaitu : Bandung

Barat, Kuningan, Majalengka, Subang dan Tasikmalaya.

4. Ada penghargaan secara khusus untuk tingkat Nasional yang

terintegrasi dengan kegiatan PKK KB Kes bagi Kabupaten/Kota yang

terbaik PHBS Tatanan Rumah Tangganya.




1) Sasaran 1 : Menurunnya Ratio Kematian Ibu dan Bayi

a) Ratio kematian ibu.

Tabel diatas memperlihatkan hasil Capaian Ratio Kematian Ibu

tahun 2018 adalah 109,19% dari target 2018, hal ini mengalami

penurunan sebesar 2,37% dari hasil Capaian tahun 2017 sebesar

111,56% dari target 2017, tetapi masih melampaui target tang sudah

ditetapkan di tahun 2018.

Rasio Kematian Ibu merupakan salah satu indikator yang penting

dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara atau

daerah. Rasio Kematian Ibu Rasio Kematian Ibu Provinsi Jawa Barat

tahun 2018 yaitu 79,68 per 100.000 kelahiran hidup di bawah target yang

ditetapkan sebesar 87/ 100.000 KH. Capaian tersebut merupakan wujud

dari keberhasilan program pelayanan kesehatan yang salah satunya

memberikan jaminan kepada setiap ibu memiliki akses terhadap

pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, mulai dari saat hamil,

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan perawatan

pasca persalinan bagi ibu dan bayi.

Berdasarkan Laporan dari Kabupaten/Kota tahun 2018 kematian

ibu tahun 2018 sebesar 700 kasus, meningkat 5 kasus dibandingkan

dengan tahun 2017 sebanyak 695 kasus, peningkatan sebanyak 5 kasus

ini masih diatas target yang ditetapkan. 10 Kab/kota penyumbang

Kematian ibu tertinggi tahun 2018 berada di Kabupaten Indramayu,

Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten

Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cirebon, Kabupaten

Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Bandung.

INDIKATOR SASARAN

2017 2018

TARGET REALISASI CAPAIAN

(%) PENILAIAN TARGET REALISASI

CAPAIAN (%)

PENILAIAN

Ratio kematian ibu

88/ 100.000

KH

77,83/ 100.000

KH 111,56%

Sangat Baik

87/ 100.000

KH

79,68/ 100.000

KH 109,19%

Sangat Baik



Sedangkan Kabupaten /Kota dengan kasus kematian ibu

meningkat tahun 2018 dibandingkan 2017 ialah : Kabupaten Indramayu,

Kabupaten Garut Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kota

Bandung, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kota

Banjar. Keterangan diatas dapat digambarkan pada tabel di bawah ini,

Trend Kematian Ibu di Provinsi Jawa Barat

Sumber data : data Program Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Jumlah Kematian Ibu Per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2017




Permasalahan yang dihadapi adalah adanya tata kelola klinis yang

belum maksimal, kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan,

pencatatan dan pelaporan yang belum optimal. Adapun penyebab tidak

langsung dikarenakan kondisi ibu hamil anemia, Surveilans kematian ibu

belum dijalankan dengan optimal, Regulasi BPJS yang kurang tepat

terhadap pelayanan kasus kebidanan khususnya dimana ibu hamil yang

memiliki faktor risiko/berisiko tidak bisa di rujuk langsung ke FKTL namun

harus dikelola di FKTP, sementara kasus-kasus kebidanan itu dapat

terjadi kegawatdaruratan kapanpun dan bila tidak segera ditangani di

fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar maka akan terjadi

keterlambatan dan bisa mengakibatkan meninggal. Penyebab kematian

Ibu antara lain Hipertensi dalam kehamilan (HDK) sebanyak 204 Kasus

pendarahan sebanyak 192 kasus, infeksi senyak 28 kasus, gangguan

sistem peredaran darah (jantung, troke dll) sebanyak 100 Kasus,

gangguan metabolik sebanyak 6 kasus Partus lama sebanyak 3 kasus,

abortus senayak 3 kasus dan penyebab lain-lain sebanyak 159 kasus.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

untuk mencapai target indikator ialah :

a. Pendampingan Penyelamatan ibu dan Bayi baru lahir melalui

penguatan sistem rujukan,

b. Pemberdayaan masyarakat dan tata kelola klinis pelayanan



kesehatan bai di Rumah Sakit maupun Puskesmas,

c. Peningkatan kapasitas nakes melalui pelatihan penanganan

kegawatdaruratan maternal neonatal,

d. Orientasi Pelayanan kesehatan Matneo dan pemantapan pelaksanaan

audit maternal dan perinatal,

e. Peningkatan kualitas pelaksanaan kelas ibu, P4K, dan pemanfaatan

buku KIA, serta

f. penguatan koordinasi dan integrasi kegiatan dengan melibatkan

LP/LS terkait

b) Ratio Kematian Bayi

Angka kematian bayi di Provinsi Jawa Barat didapat

berdasarkan laporan dari kabupaten/kota, yaitu didapat dari jumlah

kematian bayi dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1000 KH. Ratio

kematian bayi tahun 2018 3,36/1000 KH menurun di bandingkan tahun

2017 0,27 %. Hal ini baik sekali karena terdapat penurunan kematian

bayi.

Pencapaian penurunan dibandingkan tahun 2017 disebabkan

kematian neonatal pada tahun 2018 masih didomonasi oleh 40%

diakibatkan oleh BBLR, 28% disebabkan Asifikasia, 27% penyebab lain-

lain dan 12% lainnya disebabkan oleh kelainan bawaan. Penyebab

kematian post Neonatal didominasi oleh 59% penyebab lain-lain, 21%

disebabkan pneumonia, dan 13% disebabkan oleh diare.

Berdasarkan laporan kabupaten/kota tahun 2018 jumlah kematian

bayi pada tahun 2018 sebanyak 3083 bayi mengalami penurunan

dibandingkan pada tahun 2017 sebanyak 3249 bayi. Pada tahun 2018

INDIKATOR SASARAN

2017 2018



CAPAIAN (%)

PENILAIAN

Ratio kematian

bayi

5,6/ 1000 KH

3,63/ 1000

KH

135,18% Sangat baik

5,4/ 1000 KH

3,51/ 1000 KH

153,85% Sangat Baik



kematian bayi sebanyak 84% terjadi pada saat neonatal (0-28 hari), 16%

pada usia post neonatal (29 hari – 11 bulan).

10 kabupaten/kota dengan kematian tertinggi tahun 2018 antara

lain Kabupaten sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya,

Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang,

Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon

dan Kabupaten Subang. Keterangan diatas dapat digambarkan pada

tabel di bawah ini

Trend Kematian Ibu di Provinsi Jawa Barat






untuk mencapai target indikator tersebut adalah :

a. Pendampingan Penyelamatan ibu dan Bayi baru lahir melalui

penguatan sistem rujukan,

b. Pemberdayaan masyarakat dan tata kelola klinis pelayanan

kesehatan bai di Rumah Sakit maupun Puskesmas,

c. Peningkatan kapasitas nakes melalui pelatihan penanganan

kegawatdaruratan maternal neonatal,

d. Orientasi Pelayanan kesehatan Matneo dan pemantapan

pelaksanaan audit maternal dan perinatal,

e. Peningkatan kualitas pelaksanaan kelas ibu, P4K, dan

pemanfaatan buku KIA, serta

f. penguatan koordinasi dan integrasi kegiatan dengan melibatkan

LP/LS terkait



c) Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Pada masa kehamilan, program ditujukan untuk menjaga

kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya, dan apabila terdapat

komplikasi atau faktor risiko diupayakan dapat dideteksi secara dini dan

dilakukan intervensi. Kegiatan yang dilakukan meliputi Program

Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), pelayanan

antenatal terpadu (HIV, malaria, gizi, dll), dan pelaksanaan kelas ibu

hamil. Pada tahap persalinan dan nifas, diupayakan agar setiap

persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan

kesehatan.

Persalian Oleh Nakes di Fasilitas Kesehatan Per Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017


untuk mencapai target indikator tersebut adalah : melalui pengembangan

rumah tunggu kelahiran di daerah dengan akses sulit dan kemitraan

bidan dan dukun untuk daerah dengan proporsi persalinan oleh dukun

INDIKATOR

SASARAN

2017 2018


Cakupan Persalinan oleh Tenaga

Kesehatan 87 % 91,81% 105,53%

Sangat

Baik 88 % 94,18% 107,02%

Sangat

Baik



masih tinggi. Setelah melahirkan, diupayakan agar setiap ibu mendapat

pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan. Apabila terjadi

komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas, maka perlu

dirujuk dan mendapatkan penanganan tepat waktu di fasyankes dasar

(Puskesmas PONED) maupun fasyankes lanjutan (RS PONEK).

Pencapaian indikator kinerja cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan

dapat dilihat pada tabel dibawah.

Permasalahan yang dihadapi adalah Pemanfaatan fasilitas

pelayanan kesehatan sebagai tempat persalinan masih belum optimal

disebabkan akses dan kurangnya informasi tentang pentingnya

persalinan di fasilitas disebabkan akses masyarakat kurang baik

terutama kabupaten dengan wilayah geografis yang cukup sulit dan luas

( Pangandaran, Sukabumi, Tasik, Bekasi, Bandung, Malajengka,

Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten garut).

d) Jumlah Kab/Kota yang menangani kasus gizi buruk

Prevalensi gizi buruk pada tahun 2017 sebesar 0.62% dan pada

tahun 2018 sebesar 0.57%, berdasarkan data tersebutprevalensi gizi

buruk di jawa barat mengalami penurunan dari tahun ke tahun namun

prevalensi gizi burktahun 2018 belum memenuhi target yang ditetapkan,

hal tersebut di sebabkan langsung asupan makanan yang kurang

adekuat, kejadian penyakit infeksi .

Data diperoleh dari laporan kasus gizi buruk baru yang ditemukan

dan ditangani sesuai standar yg dikirimkan oleh 27 kab/ kota setiap

bulan. Data yang di pakai pada capaian prevalensi gizi buruk adalah

memakai data Bulan penimbangan balita. Sedangkan bayi yang di

timbang di pos yandu masih di bawah 80 %. Sasarannya adalah seluruh

INDIKATOR SASARAN

2017 2018


Prevalensi Gizi

Buruk 0,56% 0,62% 92,86 Baik 0,54% 0,57% 95,74 Baik



balita usia 0 – 59 bulan, ditimbang berat-badannya, dan diukur tinggi

badannya kemudian dilakukan penilaian status gizi berdasarkan 3

indikator yaitu BB/U (berat badan menurut tinggi badan), TB/U (Tinggi

Badan Menurut Umur) dan BB/TB (Berat Badan berdasarkan Tinggi

Badan).

Fokus usaha perbaikan gizi dalam kaitannya dengan upaya

peningkatan SDM pada seluruh kelompok umur, dengan mengikuti siklus

kehidupan. Faktor yang mempengaruhi memburuknya keadaan gizi,

yaitu pelayanan kesehatan yang tidak memadai, penyakit infeksi, pola

asuh, konsumsi makanan yang kurang, dan lain-lain yang pada akhirnya

berdampak pada kematian.

Faktor yang mempengaruhi memburuknya keadaan gizi, yaitu

pelayanan kesehatan yang tidak memadai, penyakit infeksi, pola asuh,

konsumsi makanan yang kurang, dan lain-lain yang pada akhirnya

berdampak pada kematian. Penyebab mendasar dari kurang gizi pada

anak bermuara pada masalah kemiskinan, pendidikan dan stabilitas

keamanan bangsa yang membuat setiap warga Negara mendapatkan

haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Belum optimalnya peñatalaksanaan kasus gizi buruk ada

kaitannya dengan kebijakan program gizi kita yang masih

mengedepankan asupan pangan, makanan dan konsumsi sebagai

penyebab utama masalah gizi. Kebijakan yang diluncurkan masih ada

yang cenderung mengabaikan peran faktor lain sebagi penyebab

timbulnya masalah gizi seperti air bersih, kebersihan lingkungan dan

pelayanan kesehatan dasar. Akibatnya program gizi lebih sering menjadi

program sektoral yang masing-masing berdiri sendiri dengan persepsi

berbeda mengenai masalah gizi dan indikatornya. Kebijakan ini sering

kita sebut sebagai kebijakan dengan paradigma input, menjadi

permasalahan dalam pencapaian indikator ini, selain itu Kasus yg

ditangani hanya terhadap gizi buruk usia balita, beberapa kasus yg

muncul usia > balita dan tidak ada dukungan dana.

Target capaian gizi buruk adalah batas tertinggi persentase

kejadian gizi buruk. Prevalensi gizi buruk dari tahun 2014 sampai dengan



2017 sudah di bawah target hal tersebut menunjukan keberhasilan

program. Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kejadian

gizi buruk di Jawa Barat adalah dengan adanya dukungan dana APBD I

untuk melakukan kegiatan peningkatan gizi masyarakat. Adanya

kegiatan pemantauan pertumbuhan di posyandu. Partisipasi masyarakat

dalam kegiatan penimbangan di posyandu tahun 2017 telah mencapai

target hal ini dapat dilihat dari indikator ditimbang dibandingkan dengan

sasaran (D/S) balita mencapai 80% (target 80%), Balita ditimbang dan

naik berat badannya dibandingkan dengan yang ditimbang nilainya

sudah mencapai 73,35%. Capaian pemberian ASI ekslusif sebesar 55%

( target 46%). Pemberian makanan bayi dan anak disesuaikan dengan

kebutuhan gizi pada usianya, PMT pada balita kurus dan ibu hamil KEK ,

pemberian Tablet tambah darah pada remaja puteri, TTD pada ibu hamil,

pemberian vitamin A pada balita, Promosi garam beryodium, Taburia

konseling dan penyuluhan gizi, dan melakuan kegatan terintegrasi

dengan program lainnya merupakan kegiatan promotif untuk mencapai

perbaikan gizi. Sedangkan kegiatan uratif yang sudah dilakukan adalah

dengan melakukan perawatan kasus gizi buruk baik secara rawat jalan

dan rawat inap. Pelayanan gizi yang dilakukan sudah berdasarkan pada

konsep Pelayanan Asuhan Gizi Terstandar (PAGT). Surveilan gizi sudah

dilakukan dari mulai tingkatan puskemas sampai provinsi, dimana

dengan kegiatan ini dapat mendeteksi lebih dini teradinya masalah gizi.

Sehingga tindak lanjut pemecahan masalah gizi dapat segera dilakukan

Untuk upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator ialah

dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu

dan anak, dilakukan dengan pendekatan Continuum of Care yang

dimulai sejak masa pra hamil, hamil, bersalin dan nifas, bayi, balita,

hingga remaja (pria dan wanita usia subur). Pada masa pra hamil,

program ditujukan bagi pasangan usia subur (PUS) melalui program

keluarga berencana, yang diarahkan menggunakan metode kontrasepsi

jangka panjang (MKJP). Dengan demikian, diharapkan setiap PUS dapat

merencanakan kehamilannya dengan baik dan terhindar dari kehamilan



yang tidak diinginkan (KTD). Untuk PUS juga dikembangkan Pelayanan

Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) di Puskesmas.

Pada masa kehamilan, program ditujukan untuk menjaga

kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya, dan apabila terdapat

komplikasi atau faktor risiko diupayakan dapat dideteksi secara dini dan

dilakukan intervensi. Kegiatan yang dilakukan meliputi Program

Perencaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), pelayanan

antenatal terpadu (HIV, malaria, gizi, dll), dan pelaksanaan kelas ibu

hamil.

Pada tahap persalinan dan nifas, diupayakan agar setiap

persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan

kesehatan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan

rumah tunggu kelahiran di daerah dengan akses sulit dan kemitraan

bidan dan dukun untuk daerah dengan proporsi persalinan oleh dukun

masih tinggi. Setelah melahirkan, diupayakan agar setiap ibu mendapat

pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan. Apabila terjadi

komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas, maka perlu

dirujuk dan mendapatkan penanganan tepat waktu di fasilitas pelayan

kesehatan dasar (Puskesmas PONED) maupun fasilitas pelayan

kesehatan lanjutan (RS PONEK).

Jumah Kasus Gizi Buruk di 27 Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Tahun 2018



2) Sasaran 2 : Meningkatnya pencegahan, pemberantasan, pengendalian

penyakit menular dan tidak menular

a) Persentase desa/kelurahan mencapai UCI ≥ 90

UCI (universal child immunization) merupakan akses semua bayi

(0—11 bulan) mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu BCG, DPTHB3,

Polio4, dan Campak dengan cakupan minimal 80 %, sehingga UCI

merupakan indikator komposit pelaksanaan imunisasi. Pada bulan April

2010 terjadi perubahan kebijakan pencapaian UCI yang semula pencapaian

UCI >95% menjadi >80% yang dicantumkan pada Keputusan Menteri

Kesehatan RI Nomor 482/Menkes/SK/IV/2010 tgl. 9 April 2010, tentang

Gerakan Akselerasi Immunisasi Nasional Universal Child Immunization

2010–2014 (GAIN UCI 2010– 2014). Capaian UCI desa tahun 2017

mencapai 91,80 %, Desa UCI sebanyak 5354 Desa , tidak terjadi KLB

penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi di desa UCI pada

sasaran program.

Dari capaian tahun 2018 sebesar 98,81% ini menjelaskan bahwa

belum semua Kab/Kota mencapai target cakupan IDL, tidak semua jenis

antigen pada imunisasi dasar tercapai target, dan cakupan belum merata

disemua wilayah

Permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Rotasi tenaga pengelola program imunisasi di semua tingkat

2. Tidak semua pengelola program imunisasi berkompeten dan terampil

dalam mengelola program imunisasi

3. Belum semua pengelola program imunisasi di semua tingkat terlatih

(provinsi, kab/koa, puskesmas, bidan, pelaksana vaksinator)

4. Kualitas Pencatatan dan pelaporan masih kurang

INDIKATOR

SASARAN

2017 2018


Persentase desa/kelurahan UCI > 90 %

92% 91,80% 94% Baik 93% 91,9% 98,81% Baik



5. Ketersediaan vaksin beberapa jenis antigen dari pusat tersendat.

6. Distribusi vaksin sampai dengan gudang Dinkes provinsi,

Kabupaten/Kota belum semua mengalokasikan biaya pengambilan

vaksin dan logistik lainnya ke provinsi

7. Tidak semua Kab/Kota mengalokasikan anggaran untuk operasional

program imunisasi

8. Kurangnya media KIE

Upaya yang dilakukan adalah

1. Peningkatan SDM program imunisasi di semua tingkat

2. Bimbingan teknis yang berkualitas, secara berkala dan rutin disemua

tingkat

3. Pemenuhan kebutuhan logistik : vaksin, ADS, Safety Box dan peralatan

rantai dingin sesuai standar

4. Pengelolaan rantai dingin vaksin sesuai SOP disemua tingkat

5. Pemenuhan logistik KIE tentang Imunisasi sampai ke tingkat

desa/kelurahan

6. Advokasi, desiminasi informasi ke Pemda dan Lintas Sektor terkait untuk

mendapatkan dukungan, terutama pendanaan operasional untuk

pengelolaan program imunisasi.

7. Meningkatkan keterlibatan Lintas Program dan Lintas Sektor disemua

tingkat untuk mendukung pelaksaanaan imunisasi



Pencapaian UCI Desa/Kelurahan Kab/Kota Tahun 2018 di Provinsi Jawa Barat

1 BOGOR 434 378 87,1

2 SUKABUMI 386 358 92,7

3 CIANJUR 360 344 95,6

4 BANDUNG 280 238 85

5 GARUT 442 386 87,3

6 TASIKMALAYA 351 321 91,5

7 CIAMIS 265 248 93,6

8 KUNINGAN 376 327 87

9 CIREBON 424 354 83,5

10 MAJALENGKA 343 339 98,8

11 SUMEDANG 277 276 99,6

12 INDRAMAYU 317 281 88,6

13 SUBANG 253 250 98,8

14 PURWAKARTA 192 190 99

15 KARAWANG 309 271 87,7

16 BEKASI 187 185 98,9

17 BANDUNG_BARAT 165 156 94,5

18 PANGANDARAN 93 82 88,2

19 KOTA_BOGOR 68 67 98,5

20 KOTA_SUKABUMI 33 32 97

21 KOTA_BANDUNG 151 150 99,3

22 KOTA_CIREBON 22 21 95,5

23 KOTA_BEKASI 56 50 89,3

24 KOTA_DEPOK 63 61 96,8

25 KOTA_CIMAHI 15 15 100

26 KOTA_TASIKMALAYA 69 67 97,1

27 KOTA_BANJAR 25 24 96

5.956 5.471 91,9

NO KAB / KOTAJUMLAH

DESA/KELURAHAN

JUMLAH

DESA/KELURAHAN UCI%

Provinsi

b) Persentase Kab/Kota yang mencapai Treatment Succes Rate TB

Pencapaian Angka Keberhasilan Pengobatan pasien TB /Treatment Succes

Rate (TSR) Kab/Kota

INDIKATOR SASARAN

2017 2018


Angka

Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment

Succes Rate)

87% 86,02% 98,87% Baik 88% 74% 84,09% Baik



Angka Keberhasilan Pengobatan / Treatment Succes Rate Tuberkulosis

(TSR TB) adalah angka yang menunjukkan prosentase pasien baru TB Paru

yang Terkonfirmasi Bakteriologi yang menyelesaikan pengobatan (baik yang

Sembh maupun Pengobatan Lenkap) diantara psien baru TB Paru

Terkonfirmasi Bagkeriologis yang tercatat. Angka tersebut didapatkan dari

penjumlahan angka kesembuhan (pasien yang dinyatakan sembuh) dan

angka pengobatan lengkap (pasien yang dinyatakan pengobatannya

lengkap). Angka Keberhasilan Pengobatan merupakan indikator utama

dalam menilai keberhasilan terhadap pengobatan pasien TB, karena bila

angka keberhasilan pengobatan dibawah target (<85%) perlu diwaspadai

adanya permasalan TB dimasa yang akan datang, misalnya makin

meningkatnya kasus kebal/resisten obat, meningkatnya kasus TB HIV, atau

makin meningkatnya kasus TB dengan komorbid, lainnya TB dengan gizi

buruk, TB dengan Diabetes Mellitus (DM), oleh karena itu dalam pengobatan

pasien yang tidak mencapai keberhasilan dalam pengobatannya (baik

sembuh atau pengobatan lengkap), maka harus diperhatikan dan harus

ditelusuri dan ditindak lanjuti bila terjadi hal sebagai berikut :

- Pasien Putus berobat (berhenti pengobatan sebelum masa pengobatan

selesai)

- Pasien Gagal pengobatan (hasil pemeriksaan mikroskopis masih tetap BTA

positif pada bulan ke 5 atau pada akhir pengobatan).

Sumber data untuk pencapaian indikator TSR :

- Data TSR tingkat Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang merupakan

hasil rekapitulasi kasus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sudah

melaksanakan pelayanan TB secara standar (dengan Strategi DOTS).

- Entry data TB menggunakan aplikasi SITT( Sisten Informasi

Tuberkulosis Terpadu) biasanya dilakukan oleh petugas Kab/Kota atau

petugas Fasyankes.

- Entry data dilakukan setiap triwulan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator P2TB adalah

dalam aplikasi software SITT seringkali mengalami error server (di pusat) dan

sering mengalami perubahan sistem, sehingga menimbulkan keterlambatan



laporan dan ketidak cocokan data. Misalnya jumlah yang diobati tidak sesuai

dengan jumlah yang dievaluasi; Beban kerja wasor kabupaten / kota terlalu

berat terutama bagi wasor TBC kabupaten / kota yang mempunyai jumlah

penduduk dan jumlah fasyankes banyak, sehingga tidak seimbang baik dari

segi jarak maupun jumlah serta adanya beban kerja ganda; Keterbatasan

SDM di fasyankes, sehingga waktu habis untuk pelayanan. Dan tugas

administrasi dan pencatatan pelaporan terabaikan; Pergantian petugas, baik

di Kabupaten/Kota dan Fasyankes, yang tidak dipersiapkan lebih dahulu

(tidak kaderisasi terlebih dahulu); Banyaknya SDM yang sudah dilatih

terutama di tingkat fasyankes tidak dimanfaatkan secara maksimal,

seharusnya setelah dilatih petugas dapat melaksanakan ilmunya minimal 3

tahun di tempat pelayanan DOTS; Keterbatasan tenaga di fasyankes, baik

kuantitas maupun kualitas petugas TB dalam menggunakan aplikasi SITT;

Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan tersedia komputer/Laptop dan

jaringan internet yang memadai untuk melakukan entry data TB dengan

SITT; Jejaring internal di tingkat fasyankes terutama RS belum optimal;

Jejaring Eksternal di berbagai faskes di Kab/Kota belum optima, sehingga

banyak pasien DO dari RS atau Klinik dan Dokter Praktek Mandiri tidak

dilakukan pelacakan; dalam hal pendanaan, belum semua Kab/Kota

menyediakan pendanaan APBD nya untuk P2TB dan masih mengandalkan

biaya BLN, misalnya untuk monev dan validasi data, bimbingan teknis,

logistik dan kebutuhan program lainnya.

Upaya yang dilakukan untuk mencapaian target indikator dengan

cara Advokasi setiap tingkat untuk penyediaan biaya program terutama

pasca donor; Penambahan/ mengoptimalkan SDM di Kab/Kota dan fasilita

pelayanan kesehatan; Koordinasi rutin dengan petugas Kab/Kota maupun

dengan Subdit TB tentang aplikasi SITT yang seringkali mengalami error dan

perbaikan; Validasi data secara berkala di setiap jenjang; Verifikasi data

setiap bulan dari data triwulan; Bimbingan teknis yang berkualitas secara

rutin dan berjenjang, dan lebih intensif dilakukan kepada petugas baru,

sebelum mendapatkan pelatihan; Peningkatan jejaring eksternal dan

kemitraan di semua tingkat; Peningkatan jejaring internal terutama bagi

fasyankes RS.




1) Sasaran 1 : Meningkatkan sumberdaya kesehatan sesuai dengan standar

a) Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi

Jumlah Puskesmas terakreditasi pada tahun 2018 sebanyak 387

Puskesmas, bila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebanyak 256

Puskesmas maka capaian indikator kinerja puskesmas terakreditasi sudah

melebihi target tahun 2018.

Puskesmas terakreditasi sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak

772 Puskesmas dari jumlah puskesmas se jawa barat sebanyak 1069

Puskesmas atau 72, 22%, untuk akreditasi puskesmas tahun 2018

ditargetkan sebanyak 256 Puskesmas tetapi hasil yang didapat melebihi

dengan target yang ditetapkan sebanyak 387 Puskesmas.

Pencapaian akreditasi puskesmas pada tahun 2018 tercapai sesuai

target indikator sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yaitu 387

puskesmas ini dilakukan dengan upaya yang dilakukan berupa kegiatan di

dinas kesehatan provinsi Jawa Barat, antara lain :

1. Koordinasi dengan Dinkes Kab/kota terkait akreditasi Puskesmas

2. Pertemuan konsolidasi tim pendamping Akreditasi puskesmas Kab/kota,

provinsi dan surveior

3. Pertemuan penguatan tim pembina Akreditasi FKTP

4. Pembinaan, monitoring dan evaluasi Pra, Pasca akreditasi

5. Pertemuan pendampingan provinsi dengan forum komunikasi surveior

Jawa Barat

6. Pelatihan pendamping akreditasi FKTP

7. TOT Tim Pendamping Akreditasi FKTP

INDIKATOR SASARAN

2017 2018


Jumlah Puskesmas

yang sudah Terakreditasi

128 298 232,81% Sangat

Baik 256 387 151,17% Sangat

Baik



Permasalahan yang dihadapi adalah disebabkan tidak semua Kab/kota

mempunyai anggaran khusus untuk mendukung kegiatan akreditasi

puskesmas. Dibeberapa Kab/Kota mengalami keterlambatan pencairan dari

sumber dana DAK non fisik untuk kegiatan Akreditasi Puskesmas sehingga

menghambat pendampingan dan survei puskesmas, untuk jumlah tim

pendamping akreditasi FKTP masih kurang 157 tim, kebutuhan tim

pendamping di jawa barat sebanyak 266 tim (dengan asumsi 1 tim

mendampingi 4 puskesmas) sedangkan jumlah tim yang ada baru 111 tim.

1 KAB. BOGOR 101 21

2 KAB. CIREBON 60 20

3 KAB. BANDUNG 62 20

4 KAB. SUMEDANG 32 13

5 KAB. GARUT 65 27

6 KAB. SUKABUMI 58 25

7 KAB. CIAMIS 37 12

8 KAB. PURWAKARTA 20 8

9 KAB. KARAWANG 50 14

10 KAB. PANGANDARAN 15 5

11 KAB. BANDUNG BARAT 32 12

12 KAB. CIANJUR 45 15

13 KAB. BEKASI 44 23

14 KAB. MAJALENGKA 32 10

15 KAB. INDRAMAYU 49 18

16 KAB. SUBANG 40 13

17 KAB. TASIKMALAYA 40 23

18 KAB. KUNINGAN 37 10

19 KOTA CIREBON 22 12

20 KOTA SUKABUMI 15 4

21 KOTA DEPOK 32 12

22 KOTA BANDUNG 73 32

23 KOTA BOGOR 25 5

24 KOTA BEKASI 39 11

25 KOTA CIMAHI 13 3

26 KOTA TASIKMALAYA 21 16

27 KOTA BANJAR 10 3

KABUPATEN/ KOTAJUMLAH

PUSKESMAS

JABAR 1069

PUSKESMAS

TERAKREDITASI

TAHUN 2018

387

NO



b) Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi

Jumlah Rumah Sakit terakreditasi pada tahun 2018 sebanyak 82 Rumah

sakit bila dibandingkan dengan target tahun 2018 (90 RS) maka capaian

indikatorkinerja jumlah puskesmas terakreditasi tahun 2018 belum mencapai

target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan ada Rumah Sakit yang sudah

survey tetapi status kelulusan belum keluas atau terbit.

Permasalahan masih adanya 78 rumah sakit di jawa barat yang sudah

kerjasama dengan BPJS tetapi belum diakreditasi sehingga terancam diputus

kerjasamanya oleh BPJS, masih adanya RSUD yang belum terakreditasi dan

mulai januari 2018 mulai diberlakukan akreditasi standar nasional Akreditasi

Rumah sakit (SNARS) edisi 1, ada beberpa rumah sakit harus

mempersiapkan terlebih dahulu rumah sakitnya agar sesuai penilaian

akreditasi, Peran dinas kesehatan belum optimal dalam akreditasi Rumah

sakit, anggaran akreditasi RS cukup mahal, .

INDIKATOR

SASARAN

2016 2017


Jumlah Rumah Sakit yang

sudah Terakreditasi

80 87 108,75% Sangat Baik

90 82 91,11% Baik



Upaya yang dilakukan oleh dinas kesehatan ialah pembinaan, monitoring

dan evaluasi persiapan akreditasi rumah sakit; workshop akreditasi Rumah

sakit bagi rumah sakit terpilih yang belum terakreditasi; woekshop

manajemen komunikasi dan informasi; sosialisasi akreditasi rumah sakit di

beberapa kab/kota.

4. Misi 4 : Regulator pembangunan Kesehatan Jawa Barat

1) Terwujudnya Regulasi da Kebijakan Kesehatan

a) Jumlah Dokumen Regulasi dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Indikator ini sudah memenuhi target yaitu 2 (dua) dokumen regulasi

dan kebijakan pembangunan kesehatan, yaitu :

1. Sudah terbentuknya Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2018 tentang

Kesehatan Jiwa dan regulasi Kesehatan Jiwa.

2. Pada tahun 2017 dilakukan upaya untuk penyusunan draft Perubahan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Kesehatan

b) Jumlah Dokumen Data Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jawa

Barat

INDIKATOR SASARAN

2017 2018



CAPAIAN (%)

PENILAIAN

Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan

pembangunan kesehatan

2 2 100 Sangat

Baik 2 2 100 Sangat

Baik

INDIKATOR SASARAN

2017 2018



CAPAIAN (%)

PENILAIAN

Jumlah Dokumen Data Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Barat

1 1 100% Sangat

Baik 1 1 100% Sangat

Baik



Sebagai bahan perencanaan rencana strategis (renstra) sistem informasi

kesehatan provinsi jawa barat dan peningkatan upaya dinas kesehatan

provinsi dalam penguatan sistem informasi kesehatan agar terwujudnya

Regulasi dan kebijakan kesehatan dalam Penguatan manajemen, regulasi,

sistem informasi bidang kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan.

A.3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEJIK

1. Misi 1 : Membangun kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, dengan :

1) Sasaran 1 : Meningkatnya peran serta masyarakat

a. Persentase Desa Siaga Aktif

Secara kuantitas dan kualitas pencapaian strata Desa/Kelurahan Siaga Aktif

semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari hasil capaian Desa/Kelurahan

Siaga Aktif di tahun 2017 sebesara 97,65% dan di tahun 2018 sebesar

99%. Secara kualitas dilihat dari pencapaian strata Pratama tahun 2017

sebesar 44,75% turun menjadi 38,12% di tahun 2018. Strata Madya tahun

2017 : 35,29%, di tahun 2018 naik menjadi 42,7%. Kabupaten yang belum

maksimal dalam pembinaan Desa Siaga Aktif adalah Kabupaten Sukabumi,

di tahun 2017 capaian Desa Siaga Aktif sebesar 89,15% di tahun 2018

turun menjadi 89%. Kota Bekasi dalam melaksanakan pembinaan Kelurahan

Siaga Aktif mengalami kemajuan, hal ini terlihat dari capaian Kelurahan

Siaga Aktif di tahun 2017 capaiannya sebesar 73,21% di tahun 2018

menjadi 100%. Kabupaten Ciamis dalam pembinaan Desa Siaga Aktif yang

terbagus, di tahun 2017 capaian Desa Siaga Aktif strata Mandiri sebesar

12,68 di tahun 2018 : 27,55%. Demikian juga Kota Depok, dalam

INDIKATOR

SASARAN

2017 2018


Persentase

desa siaga aktif 74,1% 97,65% 131,78%

Sangat

Baik 81% 99% 122,22%

Sangat

Baik



pembinaan Kelurahan Siaga Aktif sudah bagus, dimana capaian strata

Mandiri tahun 2017 sebesar 18,37%, di tahun 2018 sebesar 20,63%.

NO

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1 Kabupaten Bogor 75.12 63.68 21.20 28.51 3.00 6.21 0.69 1.61 100.00 100.00

2 Kabupaten Sukabumi 2.33 45.73 61.40 35.80 29.53 4.16 6.74 3.46 89.15 89.15

3 Kabupaten Cianjur 91.11 55 8.89 34.17 0.00 9.72 0.00 1.11 100.00 100.00

4 Kabupaten Bandung 35.02 2.50 34.18 77.14 20.25 11.79 10.55 8.57 84.64 100.00

5 Kabupaten Garut 80.88 61.09 16.67 35.07 2.45 2.71 0.00 1.13 92.31 100.00

6 Kabupaten Tasikmalaya 59.26 63.82 27.64 23.65 10.54 9.97 2.56 2.56 100.00 100.00

7 Kabupaten Ciamis 31.70 7.92 31.70 34.72 24.53 29.81 12.08 27.55 100.00 100.00

8 Kabupaten Kuningan 1.33 1.33 58.78 57.45 34.57 35.64 5.32 5.59 100.00 100.00

9 Kabupaten Cirebon 56.40 51.18 35.07 34.20 6.40 9.91 2.13 4.72 99.53 100.00

10 Kabupaten Majalengka 41.98 39.07 38.19 42.86 19.24 17.49 0.58 0.58 100.00 100.00

11 Kabupaten Sumedang 32.85 31.41 39.71 49.10 18.05 10.83 9.39 8.66 100.00 100.00

12 Kabupaten Indramayu 22.71 33.75 63.41 58.68 11.99 6.31 1.89 1.26 100.00 100.00

13 Kabupaten Subang 0.00 0 5.14 26.09 40.32 44.66 54.55 29.25 100.00 100.00

14 Kabupaten Purwakarta 69.27 64.58 27.60 32.29 2.08 2.08 1.04 1.04 100.00 100.00

15 Kabupaten Karawang 42.07 27.18 50.81 65.05 5.18 5.83 1.94 1.94 100.00 100.00

16 Kabupaten Bekasi 89.84 87.17 6.95 10.70 1.60 1.07 1.60 1.07 100.00 100.00

17 Kabupaten Bandung Barat 20.00 10.91 54.55 61.21 17.58 20 7.88 7.88 100.00 100.00

18 Kabupaten Pangandaran 51.61 43.01 45.16 53.76 3.23 3.23 0.00 0.00 100.00 100.00

19 Kota Bogor 20.59 19.12 66.18 63.24 13.24 13.24 0.00 4.41 100.00 100.00

20 Kota Sukabumi 0.00 0.00 84.85 66.67 3.03 12.12 12.12 21.21 100.00 100.00

21 Kota Bandung 64.24 0.66 25.17 91.39 6.62 5.30 3.97 2.65 100.00 100.00

22 Kota Cirebon 18.18 9.09 50.00 45.45 22.73 31.82 9.09 13.64 100.00 100.00

23 Kota Bekasi 75.61 82.14 24.39 5.36 0.00 10.71 0.00 1.79 73.21 100.00

24 Kota Depok 4.08 1.59 55.10 57.14 22.45 20.63 18.37 20.63 100.00 100.00

25 Kota Cimahi 0.00 0.00 73.33 66.67 20.00 26.67 6.67 6.67 100.00 100.00

26 Kota Tasikmalaya 56.52 73.91 23.19 20.29 14.49 5.80 5.80 0.00 100.00 100.00

27 Kota Banjar 0.00 4 32.00 40.00 60.00 48 8.00 8.00 100.00 100.00

44.75 38.12 35.29 42.70 14.00 12.74 5.95 5.65 97.65 99.22

DATA DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF TAHUN 2017 DAN 2018

KABUPATEN/KOTA STRATA DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF

JUMLAH

DESA/KEL SIAGA AKTIFPRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI

Permasalahan yang dihadapi di tahun 2018 adalah :

1. Belum semua Petugas Promkes Puskesmas di Kabupaten/Kota paham

dalam melaksanakan kegiatan pembinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif.

2. Belum semua Kabupaten/Kota melibatkan stakeholder dalam pembinaan

Desa/Kelurahan Siaga Aktif.

3. Belum semua Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk kegiatan


Upaya yang harus dilakukan adalah perlu adanya dukungan kebijakan

dari Pemerintah Provinsi berupa Peraturan Daerah dalam mengoptimalkan

alokasi dana desa untuk kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat

(UKBM) sesuai Peraturan Menteri Desa No. 5 Tahun 2015, meningkatkan

peran dunia usaha dan organisasi masyarakat dalam pemberdayaan

masyarakat.

Upaya yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat ialah



1. Pertemuan Pembinaan Desa Siaga Aktif, dimana mengundang

Narasumber dari Direktorat Promkes dan PM Kemenkes RI, Kementrian

Desa PDT Trans RI dan Kementerian Dalam Negeri RI. Adapun Peserta

yang diundang adalah 27 Kabupaten/Kota dengan rincian yang

diundang : Seksi Promkes dan PM, DPMPD, Setda dan dari Forum


2. Pembinaan ke 27 Kabupaten/Kota.

3. Narasumber pada pertemuan yang diadakan oleh Kabupaten/Kota.

2. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas penyehatan lingkungan

a) Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang

berkualitas

Tabel diatas memperlihatkan bahwa tahun 2018 pencapaian indikator

kinerja tercapai targetnya karena disamping semua Kab/kota telah

menyampaikan laporannya juga karena didukung adanya proses

pembangunan sarana air minum yang didanai oleh Pamsimas/Sabermas

dan anggaran lain.

INDIKATOR

SASARAN

2017 2018


Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas

59,5% 64,84% 108,97% Sangat

Baik 60% 76,85% 128,08%

Sangat Baik



Tabel

Persentase Penduduk yang memiliki Akses terhadap Air Minum yang Berkualitas

NO KABUPATEN / KOTA 2017 2018

1 KABUPATEN BOGOR 60,14 69,38

2 KABUPATEN SUKABUMI 54,96 63,77

3 KABUPATEN CIANJUR 34,70 85,01

4 KABUPATEN BANDUNG 68,66 78,73

5 KABUPATEN GARUT 69,29 79,94

6 KABUPATEN TASIKMALAYA 85,36 65,01

7 KABUPATEN CIAMIS 94,44 78,96

8 KABUPATEN KUNINGAN 84,83 89,75

9 KABUPATEN CIREBON 62,91 61,91

10 KABUPATEN MAJALENGKA 71,05 67,07

11 KABUPATEN SUMEDANG 85,75 90,62

12 KABUPATEN INDRAMAYU 74,42 77,01

13 KABUPATEN SUBANG 82,44 86,98

14 KABUPATEN PURWAKARTA 70,36 74,04

15 KABUPATEN KARAWANG 22,28 49,16

16 KABUPATEN BEKASI 47,12 75,42

17 KABUPATEN BANDUNG BARAT 82,28 62,57

18 KABUPATEN PANGANDARAN 20,21 46,01

19 KOTA BOGOR 78,04 91,01

20 KOTA SUKABUMI 81,08 90,50

21 KOTA BANDUNG 74,03 76,54

22 KOTA CIREBON 98,10 94,39

23 KOTA BEKASI 83,07 95,43

24 KOTA DEPOK 73,58 85,75

25 KOTA CIMAHI 18,61 82,77

26 KOTA TASIKMALAYA 75,80 88,50

27 KOTA BANJAR 86,24 82,66

64,84 76,85JAWA BARAT



Melihat tabel di atas, ada 3 Kabupaten / Kota pada tahun 2018 yang

capaiannya tinggi dibandingkan dengan Kab/Kota yang lain, yaitu Kota

Bekasi, Kota Cirebon dan Kota Bogor. Sebaliknya Kabupaten Tasikmalaya,

Ciamis, Kab.Cirebon, Subang, Kab. Bandung Barat, Kota Cirebon dan Kota

Banjar mengalami penurunan capaian.

Melihat tabel di atas, ada 5 Kabupaten / Kota yang capaiannya rendah

dibandingkan dengan Kab/Kota yang lain dibawah 50%, yaitu Kabupaten

Karawang, dan Kabupaten Pangandaran. Hal ini kemungkinan data yang

didapatkan dari puskesmas kabupaten/kota tersebut belum semua

disampaikan ke Dinkes Kabupaten/kota sampai dengan bulan Desember

tahun 2018.

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan,

antara lain disebabkan :

• Alokasi anggaran belum dapat memenuhi semua tugas pokok yaitu

dalam hal pengawasan kualitas lingkungan prioritas provinsi, seperti

pengawasan kualitas lingkungan industri di daerah perbatasan,

peningkatan kapasitas tenaga dalam pengambilan dan pemeriksaan

sampel lingkungan, audit kesehatan lingkungan di lokasi terbatas dan

pengembangan wilayah sehat.

• Kapasitas tenaga pengelola kesehatan lingkungan di provinsi terbatas

jumlah dan kompetensinya, mengingat banyaknya program dan kegiatan

yang harus dilaksanakan. Keterbatasan tenaga di tingkat provinsi

terutama pada tenaga teknis yang ada (di seksi kesehatan lingkungan

hanya ada 4 orang tenaga teknis, sehingga tidak sebanding dengan

program dan kegiatan yang ada), kurang optimalnya tenaga administrasi

(karena tenaga yang ada masih baru bekerja di seksi Kesling, Kesja dan

Olah raga) dan kurangnya petugas teknis analisis serta pengolah data.

• Pedoman, Peraturan, Juklak dan Juknis yang masih terbatas.

Peran koordinasi antar sektor dan pelibatan peran non pemerintahan

yang masih harus ditingkatkan.



Upaya yang dilakukan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait

dalam hal ini dengan Dinas Permukiman dan Perumahan untuk pemenuhan

sarana fisik, dikarenakan Dinas Kesehatan bukan sebagai yang membangun

sarana fisik. Dikarenakan untuk menaikan akses penduduk terhadap air

minum yang berkualitas perlu kerjasama dengan berbagai pihak, antara

lain dengan insttusi terkait, juga dengan pihak swasta (lewat program

CSR). Selain itu upaya yang telah dilakukan oleh dinas kesehatan Provinsi

Jawa Barat ialah :

1. Workshop Jejaring STBM, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan

jejaring kemitraan dengan steakholder terkait upaya implementasi

STBM dan menyusun strategi yang dilakukan dengan melihat

komponen STBM dan menyusun strategi yang dilakukan dengan

melihat komponen STBM baik demand, supply maupun enabling

environtment untuk mempercepat universal akses tahun 2019.

2. Pertemuan evaluasi pengembangan kawasan sehat (Kab/Kota sehat),

kegiatan ini ditujukan untuk mendapatkan kesepakatan antara seluruh

peserta baik lintas program maupun lintas sektor yang ada di provinsi

maupun kab/kota.

3. Monitoring dan Evaluasi STBM, kegiatan ini dilakukan untuk melihat

dan mengevaluasi sejauh mana kegiatan STBM telah dilaksanakan di

kab/kota beserta progres / kemajuan capaiannya.

4. Pendampingan Pamsimas, kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi

kegiatan Pamsimas komponen kesehatan dilaksanakan di kabupaten,

dan bagaimana koordinasi dengan dinas PU masing-masing, terutama

dalam membangun sarana fisiknya.

5. Monitoring dan Evaluasi Kesling, Kesja dan Olah Raga, pada kegiatan

ini ditujukan untuk mengevaluasi kegiatan program kesehatan kerja dan

olah raga yang sudah dilaksanakan di kab/kota



b) Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

Tabel diatas memperlihatkan bahwa tahun 2018 pencapaian indikator

kinerja Indikator tercapai targetnya karena disamping semua Kab/kota telah

menyampaikan laporannya. Data- data di dapatkan dari hasil kegiatan yang

telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi maupun yang dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan kabupaten / Kota. Dapat dilihat dari tabel data

capaian tahun 2018.

Tabel Persentase Penduduk yang menggunakan Jamban Sehat

INDIKATOR SASARAN

2017 2018

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%) PENILAIAN TARGET REALISASI

CAPAIAN (%) PENILAIAN

Persentase penduduk

yang menggunakan

jamban sehat

54% 67,95% 125,83% Sangat

Baik 55% 69,78% 126,87%

Sangat Baik



NO KABUPATEN / KOTA 2017 2018

1 KABUPATEN BOGOR 69,58 40,44

2 KABUPATEN SUKABUMI 52,94 55,86

3 KABUPATEN CIANJUR 45,36 75,1

4 KABUPATEN BANDUNG 64,99 70,66

5 KABUPATEN GARUT 66,75 18,32

6 KABUPATEN TASIKMALAYA 57,48 59,76

7 KABUPATEN CIAMIS 67,81 86,08

8 KABUPATEN KUNINGAN 86,45 62,34

9 KABUPATEN CIREBON 65,97 60,73

10 KABUPATEN MAJALENGKA 62,42 88,33

11 KABUPATEN SUMEDANG 87,79 71,79

12 KABUPATEN INDRAMAYU 65,31 87,36

13 KABUPATEN SUBANG 83,10 75,89

14 KABUPATEN PURWAKARTA 69,36 44,71

15 KABUPATEN KARAWANG 87,74 81,01

16 KABUPATEN BEKASI 56,09 60,36

17 KABUPATEN BANDUNG BARAT 80,55 52,8

18 KABUPATEN PANGANDARAN 49,83 71,94

19 KOTA BOGOR 70,81 50,1

20 KOTA SUKABUMI 46,16 74,35

21 KOTA BANDUNG 70,91 89,68

22 KOTA CIREBON 93,75 96,79

23 KOTA BEKASI 83,90 84,22

24 KOTA DEPOK 73,49 70,02

25 KOTA CIMAHI 52,96 55,36

26 KOTA TASIKMALAYA 35,80 72,8

27 KOTA BANJAR 82,44 63,83

67,95 69,78JAWA BARAT

Permasalahan yang dihadapi adalah 1) alokasi anggaran belum dapat

memenuhi semua tugas pokok yaitu dalam hal pengawasan kualitas

lingkungan prioritas provinsi, seperti pengawasan kualitas lingkungan industri

di daerah perbatasan, peningkatan kapasitas tenaga dalam pengambilan dan

pemeriksaan sampel lingkungan, audit kesehatan lingkungan di lokasi

terbatas dan pengembangan wilayah sehat. Dan adanya efisiensi biaya (dana

APBN tahun 2016 yang mengalami efisiensi biaya); 2) Kapasitas tenaga

pengelola kesehatan lingkungan di provinsi terbatas jumlah dan

kompetensinya, mengingat banyaknya program dan kegiatan yang harus

dilaksanakan. Keterbatasan tenaga di tingkat provinsi terutama pada tenaga

teknis, sehingga tidak sebanding dengan program dan kegiatan yang ada); 3)

Pedoman, Peraturan, Juklak dan Juknis yang masih terbatas; 4) Peran

koordinasi antar sektor dan pelibatan peran non pemerintahan yang masih

harus ditingkatkan.



Upaya yang harus dilakukan adalah Kab/Kota agar melaksanakan

pengawasan terhadap tempat umum, tempat pengelolaan makanan daan

melaporkan hasil kegiatan sesuai format yang telah disepakati dalam

pertemuan tentang kualitas penyehatan lingkungan dengan Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Barat Jabar setiap triwulan. Apabila terjadi kasus keracunan

pangan di kab/kota agar segera melaporkannya ke Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Barat beserta hasil investigasi. Seksi penyehatan lingkungan

Kabupaten/Kota agar melaksanakan Sosialisasi e – monev HSP kepada

petugas Kesehatan Lingkungan di Puskessmas, Melakukan koordinasi dengan

PD terkait dalam hal ini dengan Dinas Permukiman dan Perumahan untuk

membangunan sarana fisik. Selain itu juga, Dinas Kesehatan sudah

berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk

membudayakan/mengajak peran serta masyarakat, dan Melakukan kegiatan

pemicuan sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Untuk menaikan akses penduduk yang menggunakan Jamban Sehat

perlu adanya Kerjasama Sinergitas Kegiatan dengan Institusi yang terkait,

antara lain Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan pihak swasta (membangun sarana fisik/jamban sehat).


1). Sasaran 1 : Menurunnya ratio kematian ibu dan Bayi

a) Menurunnya ratio kematian ibu

INDIKATOR SASARAN

2017 2018



CAPAIAN (%)

PENILAIAN

Ratio

kematian ibu

88/

100.000 KH

77,83/

100.000 KH

111,56% Sangat

Baik

87/

100.000 KH

79,68/

100.000 KH

109,19% Sangat

Baik



b) Menurunnya ratio kematian Bayi

c) Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan

d) Prevalensi Gizi Buruk

Uraian indikator pada sasaran 1 diatas sudah diuraikan pada Indikator Kinerja

Utama diatas.

2) Sasaran 2 : Meningkatnya pencegahan, pemberantasan, pengendalian

penyakit menular dan tidak menular

a. Persentasi desa/kelurahan mencapai UCI

INDIKATOR

SASARAN

2017 2018



CAPAIAN (%)

PENILAIAN

Ratio

kematian bayi

5,6/

1000 KH

3,63/

1000 KH

135,18% Sangat

baik

5,4/

1000 KH

3,51/

1000 KH 153,85%

Sangat

Baik

INDIKATOR SASARAN

2017 2018


Cakupan

Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

87 % 91,81% 105,53% Sangat Baik

88 % 94,18% 107,02% Sangat Baik

INDIKATOR SASARAN

2017 2018


Prevalensi Gizi Buruk 0,56% 0,62% 92,86 Baik 0,54% 0,57% 95,74 Baik

INDIKATOR SASARAN

2017 2018


Persentase

desa/kelurahan UCI > 90 %

92% 91,80% 94% Baik 93% 91,5% 98,39% Baik



Uraian indikator Persentasi desa/kelurahan mencapai UCI sudah diuraikan

pada Indikator Kinerja Utama diatas.

b) Persentase Treatment Succes Rate (TSR) Tuberkulosis (TB)

Uraian indikator Persentasi desa/kelurahan mencapai UCI sudah diuraikan


c) Prevalensi Hipertensi

Hasil prevalensi hipertensi Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2017 sebesar 33%

diharapkan target prevalensi hipertensi pada tahun 2018 turun menjadi

29,08%. Tetapi pada kenyataanya prevalensi hipertensi meningkat menjadi

34,5% (hasil ini didapat dari Rekapan Laporan Portal Web), sehingga capaian

prevalensi hipertensi sebesar 84,29%. Berdasarkan data ini hipertensi masih

merupakan masalah kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Sehingga

masih diperlukan pembinaan secara intensif di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota ke layanan untuk meningkatkan deteksi dini faktor risiko PTM

di posbindu dan di deteksi dini di puskesmas.

Salah satu ukuran keberhasilan program pengendalian penyakit tidak menular

yaitu prevalensi hipertensi. Hipertensi adalah suatu kondisi di mana tekanan

INDIKATOR SASARAN

2017 2018


Angka

Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment

Succes Rate)

87% 86,02% 98,87% Baik 88% 74% 84,09% Baik

INDIKATOR SASARAN

2017 2018


Prevalensi Hipertensi

33,02% 33,00% 100,84% Sangat Baik

29,08% 34,5% 84,29% Baik



sistolik darah > 140 mmHg dan /atau diastolik > 90 mmHg (WHO, 2013).

tekanan darah merupakan gambaran patofisiologis tubuh yang bisa diukur

dengan pengukuran tekanan darah. Hipertensi merupakan faktor risiko antara

sebelum munculnya penyakit tidak menular (jantung, stroke).

Target prevalensi Hipertensi di Jawa Barat yaitu menurunnya angka kejadian

kasus hipertensi sebesar 0.41% setiap tahun, Perolehan data prevalensi

Hipertensi dilakukan melalui pengukuran tekanan darah pada usia 15 tahun

ke atas, dari hasil pengukuran tersebut dihitung jumlah orang dengan tekanan

darah diatas standar WHO dibagi jumlah orang yang dilakukan pengukuran.

Pada tahun 2018, perolehan data prevalensi dilakukan melalui skrining

hipertensi di 10 kabupaten/kota pada 10 (sepuluh) puskesmas di masing-

masing kabupaten/kota. Pemilihan kabupaten/kota dan puskesmas dilakukan

secara acak, selanjutnya kabupaten/kota dan puskesmas melakukan

pengukuran terhadap pengunjung di atas usia 15 tahun.

Permasalahan yang dihadapi pada Hipertensi yaitu

1. SDM pada Seksi P2PTM di Kabupaten/Kota dan puskesmas masih banyak

yang tenaga baru dan masih belum mendapatkan pelatihan

2. Kegiatan P2PTM di Kabupaten/Kota masih belum mendukung pencapaian

target prevalensi hipertensi

3. Pencatatan dan pelaporan Program P2PTM di Kabupaten/Kota belum semua

menggunakan Portal Web

Upaya yang dilakukan dilaksanakan melalui pendekatan dengan strategi

risiko tinggi dilakukan pada kasus-kasus yang memiliki faktor risiko untuk

pengobatan dan pengendalian faktor risikonya adapun pendekatan strategi

populasi merupakan upaya radikal dengan produk berupa kebijakan-kebijakan

pengendalian yang meyeluruh seperti kebijakan kawasan tanpa rokok.

Pendekatan startegi risiko tinggi maupun strategi populasi diperlukan tenaga

terlatih, dan belum semua puskesmas di Jawa Barat terlatih dalam program

pengendalian Penyakit Tidak Menular, khususnya pengendalian hipertensi.

Dengan demikian, upaya pengendalian Hipertensi tanpa melakukan upaya

pengendalian faktor risiko dapat dipastikan prevalensi hipertensi tidak akan

menurun. Gambaran angka prevalensi hipertensi menunjukkan risiko dimasa



mendatang akan munculnya penyakit jantung, stroke, gagal ginjal dan

penyakit-penyakit yang terkait dengan jantung dan pembuluh darah pada

tubuh jika upaya pengendalian hipertensi beserta faktor risikonya melalui

upaya promotif dan kuratif tidak segera dilakukan, melalui 2 (dua) pendekatan

startegi.

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan yaitu, sosialisasi dan advokasi

penyakit tidak menular dengan faktor risikonya, peningkatan kapasitas

petugas dan kader kesehatan masyarakat dalam memonitoring faktor risiko

penyakit tidak menular, dan tentunya ketersediaan sarana pendukung berupa

alat deteksi dini dan anggaran kegiatan, yaitu Deteksi Dini Faktor Risiko

Penyakit Tidak Menular di 7 Kab/Kota Persentase kab/kota dengan 100%

Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan Jiwa

Data Psikotik pada tahun 2018 mengalami kenaikan dibanding psikotik tahun 2017

yakni sebesar 11.360, meningkat pada tahun 2018 yakni sebesar 31.305 sehingga

berdasarkan data tersebut mengalami kenaikan sebanyak 275%. Sedangkan

estimasi ODGJ tahun 2018 adalah 1,6 permil dari jumlah penduduk sekitar 72.000.

jadi sekitar 41,74% ODGJ yang ditemukan. Capaian indikator sasaran pelayanan

kesehatan jiwa tahun 2018 adalah 100%, hal ini didorong oleh beberapa faktor

dibawah ini :

1. Regulasi pusat :

a. Undang-Undang No.18/2014 tentang Kesehatan Jiwa

b. Peraturan Pemerintah No 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

c. Lampiran Perpres 75/2015 tentang RAN HAM – indikator bidang kesehatan

INDIKATOR SASARAN

2017 2018



CAPAIAN

(%) PENILAIAN

Persentase kab/kota dengan 100% Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan Jiwa

92,59% 99,25% 107,19% Sangat Baik

100% 100% 100% Sangat Baik



d. Permenkes No.39/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program

Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

e. Permenkes No.43/2016 tentang Juknis SPM Bidang Kesehatan

f. Permenkes No.75/2014 tentang Puskesmas

g. Permenkes No.5/2015 tentang Panduan Praktik Klinis di layanan primer.

h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.

220/Menkes/SK/III/2002 tanggal 25 Maret 2002 tentang Pedoman Umum

Tim Pembina, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa

Masyarakat (TPKJM).

2. Regulasi Daerah :

a. Perda No 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

b. Perda No 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa.

c. Kepgub 440.05/Kep 372/Yansos/2014 tentang TPKJM (Tim

Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat).

d. Road Map Kesehatan Jiwa Jawa Barat 2014-2019.

e. Regulasi Kesehatan Jiwa di Kab/kota.

3. Pembiayaan.

Tersedianya dukungan anggaran di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam

program Kesehatan Jiwa. Pembiayaan termasuk dalam penyediaan sarana

dan prasarana, obat-obatan dan pelatihan.

4. Kelembagaan

Terbentuknya Tim TPKJM sebagian di kab/kota. Adanya Tim

Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) (Kota Bandung, Kota

Tasikmalaya, Kab Purwakarta, Kab Bandung dan Kab Bogor, Kota Cimahi,

Kab Bogor) akan memberikan daya ungkit dalam pelayanan kseahatan jiwa.

Hal ini karena pelayanan kesehatan jiwa tidak mutlak bidang kesehatan saja

yang terlibat, perangkat daerah lainnya juga harus bekerjasama dalam hal

penanganan kesehatan jiwa. Sebagai contoh, Bappeda diperlukan dalam hal

penyelenggaraan pembiayaan, penyediaan ini di dasarkan oleh regulasi yang



mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan SPM. Dinas Sosial bertugas

dalam hal penanganan awal dan psikososial.

5. Pelatihan

Pelatihan yang sudah dilakukan pada Tahun 2017 adalah Pelatihan Deteksi

Dini Kesehatan Jiwa. Pelatihan ini adalah melengkapi deteksi 2 menit yang

sudah lebih dulu dilakukan. Pelatihan ini sudah terakreditasi oleh PPSDM

Kementerian Kesehatan. Pelatihan berlangsung selama 56 jpl. Peserta

adalah dokter umum (fungsional) dan perawat (fungsional) di 19

kabupaten/kota.

6. Penelitian

Kerjasama dengan institusi pendidikan, sangat membantu dalam

penanggulangan kesehatan jiwa. Hal ini sudah dibuktikan oleh kerjasama oleh

Unpad dan RSHS di Kecamatan Kersamanah Kab Garut. Saat ini Desa

kersamanah sudah menjadi desa sehat jiwa dan pelayanan kesehatan jiwa di

daerah tersebut meningkat.

7. Kerjasama

Kerjasama dengan RS Jiwa dan RS Marzuki Mahdi sangat membantu dalam

hal pelepasan pasung dan penanganan ODGJ. Tahun 2017 RS Jiwa telah

melaksanakan program pelepasan pasung di Jawa Barat, program ini

termasuk dalam penjemputan pengobatan dan pemulangan pasung.

Sedangkan RS Marzuki Mahdi juga melakukan pelayanan penjemputan

pengobatan dan pemulangan ODGJ di Panti-panti sosial.

8. Teknologi

Kemajuan teknologi dibidang kedokteran juga merambah kesehatan jiwa.

Obat-obatan saat ini selain short acting yaitu obat-obatan per oral, juga sudah

ada obat-obatan long acting yaitu obat-obatan suntik. Obat ini menambah

daftar doc (drug of choice) dalam pemilihan psikofarmaka.



Permasalahan dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat :

1. Masih adanya kasus pasung yang belum dibebaskan sampai dengan bulan

Desember tahun 2018 sebanyak 294 orang. Selain itu, ada juga pasien pasung

yang sudah diobati dan dibebaskan, karena putus obat, sehingga kembali

dipasung. Ada juga keluarga pasien yang tidak mau anggota keluarga yang

ODGJ nya diobati, karena ODGJnya meminta sesuatu barang yang tidak bisa

dipenuhi oleh keluarganya. Ada juga yang obatnya tidak diminum.

2. adanya ODGJ yang disembunyikan karena tidak mau diketahui orang lain,

sehingga ODGJ tidak memiliki identitas seperti NIK dan KTP. Oleh karena itu,

kesulitan untuk mendapatkan biaya kesehatan melalui BPJS.

3. Sulitnya melakukan koordinasi antara lintas sector dan lintas program

4. Tidak tersedianya panti rehabilitasi utnuk ODGJ sebelum kembali ke

masyarakat setelah dilakukan perawatan.

Pemecahan masalah :

1. Celah dalam pelayanan kesehatan jiwa cukup besar yaitu penderita ODGJ

yang sudah mendapatkan pelayanan yaitu 10 %. Penderita ini terdapat di

pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial. Sedangkan 90% lainnya terdapat

dijalan dan panti-panti non pemerintah. Oleh karena itu pendayagunaan panti

swasta dengan pendekatan kesehatan yaitu dalam panti swasta dilakukan

pelayanan kesehatan, merupakan solusi terbaik dalam mendekatkan

pelayalanan kesehatan jiwa. Disamping itu adanya program penjemputan

pasien ODGJ oleh RS juga meningkatkan tingkat pelayanan kesehatan.

Pendekatan jemput bola ini sudah dilakukan di sebagian kab/kota.

2. Kerjasama lintas sektor dan lintas program salngat berperan dalam hal

penanggulanagan kesehatan jiwa. LS/LP berperan dalam melaksanakan

tupoksi masing-masing dalam TPKJM. Saat ini sudah mulai dilakukan

revitalisasi TPKJM, sehingga dengan revitalisasi ini akan meningkatkan

pelayanan kesehatan jiwa di Jawa Barat. Revitalisasi ini diantaranya dengan

diadakannya pertemuan di 4 BKPP Jawa Barat yang dilakukan dengan Biro

Yanbangsos Setda Jabar.



3. Advokasi kepada pemegang kepentingan sangat berperan dalam peningkatan

pembiyaan kesehatan jiwa. Peningkatan pembiyaan ini sangat berperan dalam

pengadaan pelatihan, peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana juga

psikofarmaka. Pemerintah daerah juga harus diinformasikan tentang

pentingnya pemenihan SPM kesehatan sehingga nantinya didapat

pembianyaan yang adekuat dalam pelayanan kesehatan jiwa.

4. Peningkatkan pemberdayaan penderita gangguan jiwa dengan memberikan

keterampilan dan psikososial, akan mengembalikan martabat akan merubah

stigma ODGJ. Dulunya ODGJ mendapat stigma “tidak bisa berdaya” sekarang

bisa berdaya dengan memberikan keterampilan yang sesuai dengan

kemampuan ODGJ tersebut. Peran keluarga dan masyarakat juga sangat

dibutuhkan dalam hal PMO (pengawas minum obat), peningkatkan peran serta

keluarga masyarakat untuk mencegah relapse pada pasien. Meningkatkan

sosialisasi/ informasi kesehatan jiwa pada kader kesehatan, tokoh agama,

aparat desa dan kelompok beresiko, agar terbentuk pandangan dan sikap

yang positif terhadap keluarganya yang menderita kesehatan jiwa serta

keluarga dapat bekerja sama untuk dapat melaporkan kembali ke FKTP hasil

rujukan baliknya.

5. Awalnya kesehatan jiwa merupakan bagian dari pelayanan dasar khusus,

kemudian Tahun 2017 kesehatan jiwa dialihkan ke penyakit tidak menular.

Perubahan ini jelas merubah program, pembiayaan dan petugas yang

bertanggungjawab dalam program keswa. Tetapi dengan koordinasi dengan

LS dan LP maka program kesehatan jiwa tidak berhenti di tempat.

Upaya Yang dilakukan di tahun 2018 :

1. Melaksanakan pelatihan deteksi dini dan penatalaksanaan gangguan jiwa

bagi tenaga kesehatan di Puskesmas untuk 42 orang dari dana Dekon.

2. Melaksanakan Workshop Deteksi Dini Penatalaksanaan Gangguan Jiwa bagi

Nakes di Provinsi dan Kab/Kota untuk 54 orang dengan dana APBN

Provinsi.

3. Melaksanakan pertemuan evaluasi dan perencanaan pengendalian

kesehatan jiwa bagi petuga provinsi dan Kab/Kota.

4. Melaksanakan revitalisasi TPKJM



5. Pembentukan Perda tentang kesehatan jiwa (Perda No. 5 Tahun 2018)

6. Penjemputan pasien dan pembebasan pasung bekerjasama dengan RS

Marzoeki Mahdi

7. Rencana Perubahan regulasi rujukan ODGJ ke pelayanan kesehatan tingkat

lanjut untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ODGJ.

Melaksanakan upaya koordinasi lintas program dan lintas sector terkait.


1) Sasaran 1 : Meningkatkan sumberdaya kesehatan sesuai dengan standar

a. Persentase Rumah Sakit Umum Daerah terisi dokter spesialis dasar

sesuai standar

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tetang Klasifikasi dan

Perizinan Rumah Sakit pada point klasifikasi sumber daya manusia di rumah

sakit klasifikasi C bahwa standar minimal dokter spesialis dasar (bedah,

anak, obgyn dan penyakit dalam) masing-masing 2 orang dan spesialis

penunjang (radiologi, anestesi dan patologi klinik) masing-masing 1 orang.

Berikut capaian indikator sasaran tahun 2015 dan 2016.

Berdasarkan Permenkes 56 Tahun 2014 bahwa dari jumlah 24 RSUD Tipe B

yg sudah sesuai standar sebanyak 16 buah (66,67%) sedangkan Tipe D dari

jumlah 14 RSUD yg sudah sesuai standar sebanyak 7 buah (50%) dan Tipe D

dari jumlah 6 buah yang sudah sesuai standar baru 4 buah (66.67%)

Berdasarkan Peraturan menteri kesehatan nomor 56 Tahun 2014 tentang

klasifikasi dan perijinan rumah sakit pada point klasifikasi sumber daya

manusia di rumah sakit bahwa standar minimal dokter spesialis dasar yaitu

INDIKATOR SASARAN

2017 2018



CAPAIAN (%)

PENILAIAN

Persentase Rumah Sakit Umum Daerah terisi dokter spesialis dasar sesuai standar

100% 55% 55% Cukup 100% 95,45% 95,45% Baik



dokter spesialis bedah, anak, obgyn dan penyakit dalam, untuk masing

Rumah sakit terklasifikasi sebagai berikut :

1. RSU kelas A masing-masing dokter spesialis dasar sebanyak 6 orang,

2. RSU Kelas B masing-masing dokter spesialis dasar sebanyak 3 Orang,

3. RSU Kelas C masing-masing dokter spesialis dasar sebanyak 2 orang dan

4. RSU kelas D masing-masing dokter spesialis dasar sebanyak 1 orang

Permasalahan yang dihadapi adalah Masih terdapat RSUD Klasifikasi B

yang standar minimal dokter spesialis dasar tidak sesuai dengan standar

minimal menurut Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 lebih kurang 33,3% atau

setara dengan 8 RSUD Klasifikasi C dari 24 RSUD Klasifikasi B.

Masih terdapat RSUD Klasifikasi C yang standar minimal dokter spesialis

dasar tidak sesuai dengan standar minimal menurut Permenkes Nomor 56

Tahun 2014 lebih kurang 50% atau setara dengan 7 RSUD Klasifikasi C dari

14 RSUD Klasifikasi C

Masih terdapat RSUD Klasifikasi D yang standar minimal dokter spesialis


Tahun 2014 lebih kurang 33,3% atau setara dengan 2 RSUD Klasifikasi D dari

6 RSUD Klasifikasi D

Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah

memfasilitasi dalam pemenuhan jumlah dokter spesialis di rumah sakit melalui

kegiatan percepatan ketersediaan dokter spesialis/dokter gigi spesialis melalui

Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi

Spesialis (Program Bantuan PDS/PDGS) sesuai Peraturan Menteri

Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2015, memfasilitasi terbitnya surat tugas

dokter spesialis dan memfasilitasi penempatan wajib kerja dokter spesialis.



b. Persentase Rumah Sakit Umum Daerah terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standard

Berdasarkan Permenkes 56 tahun 2014 bahwa dari jumlah 24 RSUD tipe B

yang sdh sesuai standar sebanyak 2 buah (8,33%), sedangkan Tipe C dari

jumlah 14 yang sdh sesuai standar sebanyak 4 buah (28,57%) Berdasarkan Peraturan menteri kesehatan nomor 56 Tahun 2014 tentang

klasifikasi dan perijinan rumah sakit pada point klasifikasi sumber daya

manusia di rumah sakit bahwa standar minimal dokter spesialis penunjang

yaitu dokter spesialis radiologi, anastesi, patologi klinik, patologi anotomi dan

rehabilitasi medik, diantaranya :

1. RSU kelas A masing masing dokter spesialis penunjang 3 orang,

2. RSU kelas B masing masing dokter spesialis penunjang 2 orang, dan

3. RSU kelas C masing masing dokter spesialis penunjang (Anastesi,

Radiologi dan patologi klinik) 1 orang

c. Jumlah Puskesmas Yang sudah Terakreditasi

Uraian indikator Jumlah Puskesmas yang sudah terakreditasi sudah diuraikan


INDIKATOR SASARAN

2017 2018



CAPAIAN (%)

PENILAIAN

Persentase Rumah Sakit Umum Daerah terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar

57,89% 62,5% 107,96% Sangat Baik

63,15% 38,64% 61,19% Cukup

INDIKATOR SASARAN

2017 2018



64 82 128.13% Sangat Baik

128 298 232,81% Sangat Baik



d. Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi

Uraian indikator Jumlah Rumah Sakit yang sudah terakreditasi sudah

diuraikan pada Indikator Kinerja Utama diatas.

e. Jumlah Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu

dan bayi sesuai standard

Capaian jumlah Rumah sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan Ibu

dan Bayi sesuai Standar pada tahun 2017 sebanyak 88 Rumah Sakit dan naik

pada tahun 2018 menjadi 98 Rumah sakit. Capaian 10 Rumah Sakit mampu

memberikan pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi sesuai Standar pada tahun

2018.

Dari hasil penilaian di 26 Rumah sakit yang mewakili Kab/Kota masih adanya

pelaksanaan program Rumah sakit sayang ibu dan bayi di rumah sakit belum

dilaksanakan secra optimal. Hal ini antara lain dilihat dari unsur komitmen dari

Direktur Rumah sakit yang belum sepenuhnya mendukung program RSSIB ini

seperti pemenuhan sarana prasarana yang mendukung RSSIB dimana masih

kurangnya fasilitas ruang intensive seperti NICU, ketersediaan bank darah,

ataupun pengembangan pelatihan bagi tenaga kesehatan meliputi pelatihan

konselor ASI, pelatihan Metode kangguru, pelatihan Tim PONEK, dan

pelatihan kegawat daruratan maternal neonatal. Begitu juga dengan

melaksanakan pembinaan yang harus dilakukan oleh rumah sakit kepada

INDIKATOR SASARAN

2017 2018



80 87 108,75% Sangat

Baik 90 70 77,78% Cukup

INDIKATOR SASARAN

2016 2017


Jumlah Rumah Sakit mampu Meberikan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi sesuai Standar

88 88 100% Sangat Baik

98 98 100% Sangat Baik



masyarakat dan kelompok pendukung ASI belum dilakukan oleh semua

rumah sakit bekerjasama dengan BPJS.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut dengan cara

melakukan penilaian rumah sakit sayang ibu dan bayi dimana usulan rumah

sakit yang akan di nilai merupakan usulan dari Kabupaten/kota dengan

melaksanakan self assesment rumah sakit, selain itu kegiatan yang dilakukan

pada tahun 2018 yaitu :

1. Workshop penyelamatan ibudan bayi baru lahir di rumah sakit di 5 wilayah,

2. Pertemuan penguatan kesehatan rujukan di 5 wilayah,

3. Workshop penguatan pelayanan IGD di Rumah Sakit,

4. Workshop penguatan pemeliharaan sarana prasarana di yankes rujukan,

5. Workshoppenguatan pelayanan bedah sentral di rumah sakit

Permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana

serta SDM yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

56 Tahun 2014; Belum semua rumah sakit daerah mampu PONEK karena

keterbatasan tenaga dokter spesialis, selain itu Tim PONEK di rumah sakit

yang telah dilatih banyak yang di pindahkan/mutasi sehingga perlu adanya

koordinasi untuk penyelenggaraan pelatihan PONEK, belum berjalannya

system rujukan yang sudah dibentuk padahal sistem informasi untuk rujukan

sudah ada dimasing-masing kab/kota tetapi belum berjalan maksimal, dan

belum terbentuknya regional maintenance Centre.

Upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi implementasi pelayanan

kesehatan rujukan oleh dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat dan dinas

kesehatan kabupaten/kota

f. Persentasi ketersediaan obat essensial di instalasi farmasi kabupaten/kota

INDIKATOR SASARAN

2017 2018

TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIA

N

Persentasi ketersediaan obat essensial di instalasi farmasi kabupaten/ kota

66% 88,47% 134,05% Sangat Baik

70% 94,18% 134,54% Sangat Baik



Ketersediaan obat esensial yang dipantau sangat baik dengan capaian

melebihi target, karena adanya upaya dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk

melakukan sosialisasi secara terus menerus pada setiap pertemuan yang

dilaksanakan baik di Kabupaten dan Kota maupun Provinsi

Capaian persentasi kesediaan obat essensial di instalasi farmasi kab/kota

tahun 2018 terjadi peningkatan ini dikarenakan kab/kota telah dengan aktif

melaporkan ketersediaan obat esensial di instalasi fasmasinya ke provinsi,

seperti laporan dari kab/kota dibawah ini :

1 Kab Pangandaran 100,00

2 Kab Karawang 100,00

3 Kota Bekasi 100,00

4 Kab Indramayu 85,98

5 Kab Majalengka 86,46

6 Kab Tasikmalaya 96,42

7 Kab Ciamis 93,60

8 Kab Bandung 92,58

9 Kota Banjar 89,33

10 Kab Subang 92,21

11 Kota Sukabumi 98,56

12 Kab Garut 87,23

13 Kab Purwakarta 88,87

14 Kota Bogor 97,88

15 Kab Bogor 100,00

16 Kab Sukabumi 85,63

17 Kab Bandung Barat 98,98

18 Kab Bekasi 93,63

19 Kab Cianjur 94,92

20 Kab Cirebon 97,13

21 Cimahi 94,10

22 Kota Depok 94,90

23 Kab Sumedang 97,05

24 Kab Kuningan 95,72

25 Kota Tasikmalaya 91,08

26 Kota Cirebon 99,77

27 Kota Bandung 90,80

94,18Provinsi

NO DAERAH RATA-RATA



Upaya yang dilakukan diantaranya pembinaan berkelanjutan melalui

pertemuan Rencana Kebutuhan Obat dan Monev ketersediaan obat, serta

sosialisasi aplikasi dari Kementerian kesehatan terkait aplikasi e-monev

katalog obat untuk semua fasilitas pelayanan kesehatan yang kerjasama

dengan BPJS harus registrasi dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Obat

(RKO) melalui aplikasi e-monev katalog obat mulai tahun 2018, serta monev

Ketersediaan obat ke Instalasi Farmasi Kabupaten dan Kota dengan sampling

ke 2 puskesmas.

2) Sasaran 2 : Menuju universal coverage JPKM

a) Persentase penduduk dengan jaminan Kesehatan

Jumlah Kepesertaan JKN tahun 2017 di Provinsi Jawa Barat adalah

sebesar 31.328.885 ( 71,62 %) dari total penduduk 43.740.159 Jiwa ( Dukcapil

INDIKATOR SASARAN

2017 2018


Persentase Penduduk dengan Jaminan Kesehatan

70% 71,62% 102,31 Sangat

Baik 80% 83,17% 100% Baik



Semester II tahun 2016). Capaian kepesertaan Tahun 2018 Provinsi Jawa

Barat 37.332.155 (83,17%) dari total penduduk 44.886.479 jiwa.

Dalam mencapai indikator kinerja maka ditetapkan program dan

kegiatan agar pencapaian target tepat sasaran. Untuk mencapai Misi

Mendukung Sumber Daya Pembangunan Kesehatan dengan sasaran Menuju

Universal Coverage JPKM maka ditetapkan dengan Indikator Kinerja Program

Persentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan pada sumber

dana APBD Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan

bagi Masyarakat Miskin dengan indikator Persentase PBI yang tercover

Jaminan Kesehatan. Kegiatan ini secara umum merupakan upaya

meningkatkan akses masyarakat miskin dan tidak mampu terhadap pelayanan

kesehatan. Secara khusus tujuannya adalah agar tersedianya biaya

pelayanan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah Provinsi

Jawa Barat di kabupaten/Kota. kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan dalam

meningkatkan keercapaian indikator ini adalah :

1. Melakukan rapat koordinasi teknis Lintas Program

2. Melakukan Rapat Pokja JKN, Terutama dengan tema pembahasan

mengenai penyelenggaraan JKN termasuk kepesertaan

3. Melakukan monitoring Evaluasi pelaksanaaan JKN

Permasalahan yang dihadapi mengenai ketercapaian indikator ini adalah :

1. Kurangnya koordinasi lintas sektor antara dukcapil, dinas kesehatan dan

BPJS Kesehatandan dinsos

2. Masih ada Sebagian Kab/Kota kekurangan dalam hal penganggaran

3. Masih ada kab/kota yang dananya tersedia, tetapi Data belum diperoleh

4. Masih banyak Faskes yang belum sesuai standar

5. Kurangnya ketersediaan ruangan intensif

Upaya yang dilakukan ialah :

1. Penerbitan SE Gubernur Jabar Tanggal 1 Oktober 2018 -> Percepatan

UHC berdasar Inpres 8/2017 tentang optimalisasi pelaksanaan jkn

2. Mou dengan disdukcapil untuk Penyandingan/ pemadanan data



3. Rapat Koordinasi tentang pendataan dan pembiayaan JKN dengan 27

kab/kota berdasarkan rakor dengan Lintas Sektor /Opd terkait Di kab/kota

masing2


6. Sasaran 1 : Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan:

a) Jumlah dokumen regulasi dan Kebijakan pembangunan Kesehatan

Uraian indikator Jumlah Rumah Sakit yang sudah terakreditasi sudah

diuraikan pada Indikator Kinerja Utama diatas.

b) Jumlah Dokumen Data Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Barat

INDIKATOR SASARAN

2016 2017

TARGET REALISASI

CAPAIAN (%)

PENILAIAN TARGET REALISASI

CAPAIAN (%)

PENILAIAN

Jumlah dokumen regulasi dan

kebijakan pembangunan

2 0 0

Kurang

2 2 100

Sangat Baik

INDIKATOR SASARAN

2016 2017

TARGET REALI

SASI

CAPAIAN

(%)

PENILAIAN TARGET REALI

SASI

CAPAIAN

(%)

PENILAIAN

Jumlah Dokumen

Data Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jawa

Barat

1 1 100%

Sangat

Baik 1 1 100

Sangat Baik



A.3.3. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran

stratejik diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

PENGUKURAN KINERJA

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

CAPAIAN

TAHUN

LALU

(2017)

TAHUN 2018

TARGET

AKHIR

RENSTRA

CAPAIAN

TAHUN 2018

TERHADAP

TARGET

AKHIR

RENSTRA

(%)

TARGET REALISASI %

REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Meningkatnya

kemandirian

masyarakat

Persentase

Rumah Tangga

yang berprilaku

Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS)

96,83 65% 61,8% 95,08% 65% 95,08%

Persentase Desa

Siaga Aktif 131,78 81% 99% 122,22% 81% 122,22%

2 Meningkatnya

Kualitas

Penyehatan

Lingkungan

persentase

penduduk yang

memiliki akses

terhadap air

minum yang

berkualitas

108,97 60% 76,85% 128,08% 60% 128,08%

Persentase

penduduk yang

menggunakan

jamban sehat

125,83 55% 69,78% 126,87% 55% 126,87%

3 Menurunnya ratio

Kematian Ibu dan

Bayi

Ratio kematian

ibu 111,56

87/

100.000

KH

79,68/

100.000

KH

109,19%

87/

100.000

KH

109,19%

Ratio kematian

bayi 135,18

5,4/100

KH

3,36/ 1000

KH 160.71% 5,4/100 KH 160.71%

Pevalensi gizi

buruk 92,86 0,54 0,57 95,74% 0,54 95,74%

Cakupan

Persalinan oleh

Tenaga

Kesehatan

105,53 88% 94,18% 107,02% 88% 107,02%



4 Meningkatnya

upaya

pencegahan,

pemberantasan,

pengendalian

penyakit menular

dan tidak menular

Persentase

desa/kelurahan

yang mencapai

UCI ≥ 90%

94 93% 91,5% 98,39% 93% 98,39%

Angka

Keberhasilan

Pengobatan TB

(Treatment

Succes Rate)

98,87 88% 74% 84,09% 88% 84,09%

Prevalensi

Hipertensi 99,94 29,08% 34,5% 84,29% 29,08% 84,29%

Persentase

Kab/Kota dengan

100% Puskesmas

melaksanakan

pelayanan

kesehatan jiwa

107,19 100% 100% 100% 100% 100%

5 Meningkatkan

sumber daya

kesehatan sesuai

dengan standar

Persentase RSUD

terisi dokter

spesialis Dasar

sesuai standar

55 100% 95,45% 95,45% 100% 95,45%

Persentase RSUD

terisi dokter

spesialis

Penunjang sesuai

standar

107,06 63,15% 38,64% 61,19% 63,15% 61,19%

Jumlah

Puskesmas yang

sudah

Terakreditasi

232,81 256 388 151,56% 256 151,56%

Jumlah Rumah

Sakit yang sudah

Terakreditasi

108,75 90 70 77,78% 90 77,78%

Jumlah RS

mampu

memberikan

pelayanan

kesehatan ibu dan

bayi sesuai

standar

100 98 98 100% 98 100%



Persentase

ketersediaan obat

esensial di

instalasi farmasi

kabupaten/kota

134,05 70% 94,18% 134,54% 70% 134,54%

6 Menuju universal

coverage JPKM

Persentase

penduduk dengan

jaminan

kesehatan

132,31 80% 83,17% 103.96% 80% 103.96%

7 Terwujudnya

Regulasi dan

kebijakan

kesehatan

Jumlah dokumen

regulasi kebijakan

pembangunan

kesehatan

100 2 3 150% 2 150%

8 Meningkatnya

Data Kesehatan

yang

Komprehensif

Jumlah Dokumen

Data Prioritas

Bidang Kesehatan

Provinsi Jawa

Barat

100 1 1 100% 1 100%

RATA - RATA 108,86%

Berdasarkan rencana strategis Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun

2013-2018, terdapat 8 (delapan) sasaran strategis yang diukur melalui 21 (dua

puluh satu) indikator. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara

membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan

realisasinya.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Dinas kesehatan tahun

2018 adalah sebesar 108,86 (sangat baik), yang dihitung berdasarkan prosentase

rata-rata capaian sasaran.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Dinas kesehatan sebagaimana yang

telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan indikator sasaran pada masing-masing

tujuan sebagai berikut :



Perbandingan Realisasi indikator kinerja Tahun 2017 – 2018 dan target renstra tahun 2018

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN

CAPAIAN KINERJA PERCEPATAN

(PERLAMBATAN)

%

2017 2018

1 2 3 4 5 6

MISI PERTAMA : MEMBANGUN KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK HIDUP SEHAT

TUJUAN 1 : Terwujudnya kemandirian masyarakat untuk mencapai kualitas lingkungan yang sehat

serta Perilaku Hidup Bersih dan sehat

I. SASARAN : Meningkatnya kemandirian masyarakat

a) Persentase Kab/Kota mempunyai

cakupan PHBS Rumah tangga mencapai 50%

Persen 96,83 95,08 -1,75

b) Persentase Desa Siaga Aktif Persen 131,78 122,22 -9,56

II. SASARAN : Meningkatnya Kualitas Penyehatan Lingkungan

a) persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas

Persen 108,97 128,08 19,11

b) Persentase penduduk yang

menggunakan jamban sehat Persen 125,83 126,87 1,04

MISI KEDUA : MENJAMIN PELAYANAN KESEHATAN YANG PRIMA

TUJUAN 2 : Tercapainya pelayanan kesehatan yang berkualitas

III. SASARAN : Menurunnya ratio Kematian Ibu dan Bayi

a) Ratio kematian ibu Per 100.000 KH 111,56 109,19 -2,37

b) Ratio kematian bayi Per 1000 KH 135,18 160,71 25,53

c) Prevalensi Gizi Buruk Persen 92,86 95,74 2,88

d) Cakupan Persalinan oleh Tenaga

Kesehatan Persen 105,53 107,02 1,49

IV. SASARAN : Meningkatnya upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan

tidak menular

a) Persentase desa/kelurahan yang

mencapai UCI ≥ 90% Persen 111,56 98,39 -13,17

b) Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Succes Rate) Persen 135,18 84,09 -51,09


Persen 92,86 84,29 -8,57

d) Persentase Kab/Kota dengan 100% Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa

Persen 105,53 100 -5,53



5. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan dapat menggambarkan pelaksanaan

kegiatan di lingkungan Instansi Pemerintah termasuk di lingkungan Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Barat, juga sekaligus dapat menuangkan analisis

efisiensi dan efektifitas kinerja yaitu anggaran dan realisasi belanja sebagai

wujud upaya pencapaian Misi Dinas Kesehatan yang telah ditentukan.

Realisasi Program Kegiatan dan anggaran yang mendukung

pencapaian indikator sasaran strategis dan tugas pokok di Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota pada Tahun 2018

bersumber dana APBD, APBN , dengan rincian :

MISI KETIGA : MENDUKUNG SUMBER DAYA PEMBANGUNAN KESEHATAN

TUJUAN 3 : Terpenuhinya sumber daya kesehatan

V. SASARAN : Meningkatkan sumber daya kesehatan sesuai dengan standar

a) Persentase RSUD terisi dokter

spesialis dasar sesuai standar Persen 55 95,45 40,45

b) Persentase RSUD terisi dokter

spesialis penunjang sesuai standar Persen 107,06 61,19 -45,87

c) Jumlah Puskesmas yang sudah

Terakreditasi Puskesmas 232,81 151,56 -81,25

d) Jumlah Rumah Sakit yang sudah

Terakreditasi Rumah sakit 108,75 77,78 -30.97

e) Jumlah RS mampu memberikan

pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar

Rumah sakit 100 100 0

f) Persentase ketersediaan obat

esensial di instalasi farmasi kabupaten/kota

Persen 134,05 134,54 0,39

VI. SASARAN : Menuju universal coverage JPKM

a) Persentase penduduk dengan

jaminan kesehatan Persen 132,31 103,96

-28,35

MISI KEEMPAT : REGULATOR PEMBANGUNAN KESEHATAN DI JAWA BARAT

TUJUAN 4 : Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan

VII. SASARAN : Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan

a) Jumlah dokumen regulasi kebijakan pembangunan kesehatan

Dokumen 100 150 50

VIII. SASARAN : Meningkatnya Data Kesehatan yang Komprehensif

a) Jumlah Dokumen Data Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Persen 100 100 0



1. Belanja Langsung (APBD) sebesar Rp. 855.405.862.240,-,- , dengan realisasi keuangan sebesar Rp 726.982.926.240,- (84,99%), dengan rincian sebagai berikut:

Program / Kegiatan Anggaran Realisasi Keuangan Realisasi

Fisik

1 2 3 4 5

Program Promosi Kesehatan 2,666,094,950 1,528,503,306

Kegiatan Peningkatan PHBS 1,691,161,250 585,683,806 93,76% 97,59%

Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

431,841,700 344,981,750 79,89% 93,38%

Kegiatan Promosi Kesehatan di RSUD Pameungpeuk

8,350,000 68,241,500 87,10% 100,00%

Kegiatan Promosi Kesehatan RSUD Kessehatan Kerja

40,000,000 36,050,500 90,13% 90,13%

Kegiatan Promosi Kesehatan Paru di Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Teadu

494,742,000 493,545,750 99,76% 99,85%

Program Pengembangan lingkungan sehat

1,242,675,000 1,178,230,160

Kegiatan Penguatan STBM Dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi

614,920,000 593,366,160 96,49% 97,68%

Kegiatan Pengawasan Penyehatan Lingkungan TTU/TPM dan Penyelenggaraaan Ibadah Haji Tahun 2018 Bidang Kesehatan Lingkungan

337,620,000 321,227,000 95,14% 98,94%

Kegiatan Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kerja (Kesehatan Kerja & Olahraga)

172,610,000 166,294,000 96,34% 98,42%

Kegiatan Pengembangan Kesehatan Lingkungan di RSUD Pameungpeuk

117,525,000 97,343,000 82,83% 100,00%

Program Pelayanan Kesehatan 380,207,143,733 299,594,033,382

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jawa Barat RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat

5,000,000,000 1,234,522,000 24,69% 25,00%

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja Yang Prima dan Komprehensif

156,700,000 117,295,150 74,85% 99,74%

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja bagi Aparatur Pemda Provinsi

400,000,000 203,521,700 50,88% 62,50%



Kegiatan Pemasaran Pelayanan Kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

1,052,782,000 1,009,713,656 95,91% 97,71%

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSU Jampangkulon

45,172,784,326 42,190,044,017 93,40% 99,99%

Kegiatan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir

963,200,000 867,592,000 90,07% 93,74%

Kegiatan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga

1,393,690,800 1,307,146,216 93,79% 96,75%

Kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat

883,264,750 829,911,900 93,96% 100,00%

Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Miskin Jawa Barat di RSUD Pameungpeuk

3,500,000,000 3,456,182,350 98,75% 99,66%

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

818,800,000 738,533,984 90,20% 100,00%

Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan di FKTP Prov Jabar

192,100,000 180,550,000 93,99% 0,00%

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Yankes Primer

673,000,000 509,925,906 75,77% 100,00%

Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan di FKTP 27 kab/Kota

661,450,000 582,418,444 88,05% 100,00%

Kegiatan Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional

246,802,000 227,057,821 92,00% 100,00%

Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional

199,950,000 185,730,000 92,89% 100,00%

Kegiatan Peningkatan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga di Provinsi

281,585,000 264,658,000 93,99% 100,00%

Kegiatan PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

927,650,000 862,547,500 92,98% 100,00%

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Pameungpeuk

15,291,699,095 13,719,515,129 89,72% 95,61%

Kegiatan Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

36,202,611,162 18,681,941,121 51,60% 91,49%

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS Al Ihsan

252,860,000,000 204,034,974,411 80,69% 98,21%



Kegiatan Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat

10,183,503,600 6,679,327,682 65,59% 53,33%

Kegiatan BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (DAK NON FISIK)

2,668,771,000 1,499,717,003 56,20% 77,19%

Kegiatan Pengembangan Pelayanan Lingkungan Kesehatan Lingkungan Kerja

476,800,000 211,207,392 44,30% 48,06%

Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

16,397,224,140 12,535,356,616

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis

193,875,500 192,188,000 99,13% 96,41%

Kegiatan Kegiatan Pengendalian Penyakit DBD

198,200,000 197,098,900 99,44% 100,00%

Kegiatan Kegiatan Pengendalian Penyakit Filariasis

221,117,500 200,976,500 90,89% 91,00%

Kegiatan Kegiatan Pengendalian Penyakit Malaria

107,085,000 102,537,300 95,75% 100,00%

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan IMS

276,750,000 264,850,200 95,70% 100,00%

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB

189,415,000 177,255,175 93,58% 100,00%

Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Diare & ISP

82,455,000 76,241,220 92,46% 100,00%

Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Kusta

121,415,000 119,607,000 98,51% 98,51%

Kegiatan Pengendalian Penyakit ISPA

70,072,400 68,842,468 98,24% 100,00%

Kegiatan Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Mental dan Napza RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

534,348,700 369,081,616 69,07% 83,42%

Kegiatan Kegiatan Penanganan Pasien Pasung RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

383,000,000 229,306,227 59,87% 98,11%

Kegiatan Kegiatan Penyediaan Sapras Pelayanan Keperawatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

773,028,260 761,041,250 98,45% 99,62%

Kegiatan Kegiatan pemeliharaan Sapras Pelayanan Medis RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

704,100,000 610,215,895 86,67% 91,18%



Kegiatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

2,500,000,000 1,350,833,600 54,03% 90,00%

Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

2,086,311,000 1,841,803,738 88,28% 90,73%

Kegiatan Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Medik RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

2,197,260,001 1,602,534,775 72,93% 98,09%

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

686,740,000 641,822,000 93,46% 94,25%

Kegiatan Promotif dan Preventif Bagi Masyarakat Tentang Kesehatan Jiwa

500,000,000 460,366,150 92,07% 99,12%

Kegiatan Pencegahan PenyakitPenyakit Yang Dapat Di Cegah Dengan Iminisasi (PD3I)

787,265,000 700,339,300 88,96% 87,55%

Kegiatan Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan Matra

212,450,000 187,436,000 88,23% 88,00%

Kegiatan Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa

753,500,000 456,226,250 60,55% 69,78%

Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perawatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

714,618,394 328,179,738 45,92% 87,12%

Kegiatan Kegiatan Pengembangan / Peningkatan pelayanan Kesehatan Jiwa

1,329,161,200 898,367,633 67,59% 84,73%

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Paru di Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Teadu

775,056,185 698,205,681 90,08% 84,45%

Program Sumber Daya Kesehatan

416,798,344,672 261,425,151,833

Kegiatan Kegiatan peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan RSUD AL Ihsan

39,169,040,000 28,903,374,830 73,79% 84,56%

Kegiatan Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan, Perkantoran, dan Pearkiran Lanjutan RSUD AL Ihsan Provinsi Jawa Barat

42,917,399,292 41,241,025,511 96,09% 99,00%



Kegiatan Pengembangan Pelayanan Laboratorium Kesehatan

23,012,408,000 21,321,390,406 92,65% 92,65%

Kegiatan Peningkatan Kualiatas Kompetensi Tenaga Kesehatan

3,056,645,000 2,346,674,550 76,77% 100,00%

Kegiatan Penataan Lingkungan RS Paru

359,625,000 282,720,000 78,62% 80,81%

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pasien

2,089,518,327 2,080,594,826 99,57% 99,71%

Kegiatan Penyediaan Media Informasi Rumah Sakit Paru

273,314,000 169,010,000 61,84% 62,53%

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Paru

3,917,500,000 3,592,525,000 91,70% 91,70%

Kegiatan Akreditasi RS Versi SNARS edisi I RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

798,893,570 691,742,302 86,59% 95,00%

Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

1,035,242,500 881,586,293 85,16% 92,48%

Kegiatan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesling RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

2,033,695,639 1,545,023,525 75,97% 91,94%

Kegiatan Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan RSUD Jampangkulon

32,725,967,000 9,420,651,084 28,79% 28,28%

Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan RSUD Jampangkulon (Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai)

8,110,152,000 7,469,629,942 92,10% 93,02%

Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan (Pengadaan Alat Kesehatan) RSUD Jampangkulon

26,555,960,498 26,398,542,301 99,41% 100,00%

Kegiatan Pasien JAMKESDA RSUD Jampangkulon

2,000,000,000 2,000,000,000 100,00% 100,00%

Kegiatan KEGIATAN PENGUATAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN

927,628,000 917,708,533 98,93% 100,00%

Kegiatan Pengadaan Obatobatan Rumah Sakit (FORNAS) di RSUD Pameungpeuk

5,605,000,000 5,485,672,634 97,87% 99,11%

Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran dan Linen di RSUD Pameungpeuk

31,204,747,357 30,099,870,954 96,46% 93,14%



Kegiatan PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN

1,244,400,000 1,079,425,500 86,74% 100,00%

Kegiatan PENGELOLAAN TENAGA KESEHATAN NON PNS PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018

44,929,886,000 43,921,569,980 97,76% 100,00%

Kegiatan PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN MUTU TENAGA KESEHATAN

1,508,692,000 570,596,092 37,82% 100,00%

Kegiatan Kegiatan Ketersediaan Pemerataan Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi Kosalkes dan

1,013,386,450 957,977,500 94,53% 100,00%

Mamin

Kegiatan Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Penggunaan Obat Rasional, Peredaran 773,131,500 732,097,700 94,69% 100,00%

Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin

Kegiatan Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit Paru (DAK Regular)

3,809,890,216 2,876,954,466 75,51% 88,75%

Kegiatan Kegiatan Pembangunan Gedung Laundrydan Mortuary di RSUD Pameungpeuk (DAK Reguler)

4,409,890,216 0,00% 0,00%

Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan/Kedokteran RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

1,060,000,000 1,002,274,414 94,55% 100,00%

Kegiatan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran RSU Jampangkulon ( DAK Reguler )

5,034,219,568 4,681,917,825 93,00% 100,00%

Kegiatan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD AL Ihsan (DAK Penugasan)

17,372,000,000 11,762,821,827 67,71% 0,00%

Kegiatan Pembangunan Gedung Ok Tahap 2 di RSUD Pameungpeuk

100,521,319,018 485,620,671 0,48% 2,70%

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja

8,201,100,160 7,487,448,946 91,30% 99,95%

Kegiatan Penataan Lingkungan RSUD Kesehatan Kerja

455,536,000 402,469,050 88,35% 94,46%



Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Pelayanan Kesehatan Paru di Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Teadu

672,157,361 616,235,171 91,68% 99,66%

Program Manajeman Kesehatan 5,300,164,200 4,905,560,192

Kegiatan Kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan pembangunan bidang kesehatan

191,500,000 116,250,115 60,71% 60,81%

Kegiatan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2019

770,785,000 594,696,937 77,15% 93,07%

Kegiatan Peningkatan Kapasitas BLK sebagai Centre of Excellent

156,178,000 146,180,040 93,60% 95,93%

Kegiatan Penyusunan Regulasi Kesehatan

316,337,000 205,684,724 65,02% 94,17%

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bapelkes Sebagai Pusat Pelatihan Kesehatan

364,943,000 291,140,342 79,78% 100,00%

Kegiatan Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Jawa Barat di Rumah Sakit Paru

1,175,250,000 1,074,880,300 91,46% 100,00%

Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIMRS) Rumah Sakit Paru

571,883,000 564,334,000 98,68% 99,17%

Kegiatan Akreditsi Versi 2012, ISO dan Implemetasi PPKBLUD RS Paru

382,200,000 187,220,411 48,98% 51,63%

Kegiatan Pengembangan Pelayanan Rujukan Pasien Rumah Sakit Paru

153,480,000 139,554,087 90,93% 92,36%

Kegiatan Peningkatan Dan Penguatan Jejaring Eksternal Dalam Penanggulangan Kasus TB Paru di RS Paru

198,000,000 175,242,500 88,51% 88,86%

Kegiatan Penyelenggaraan Komite Komite di Rumah Sakit Paru

28,900,000 10,616,600 36,74% 36,74%

Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Paru (PKRS)

27,200,000 25,400,000 93,38% 94,12%

Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

63,520,700 561,895,200 88,46% 88,24%

Kegiatan Peningkatan Pengelola Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

18,800,000 203,848,000 93,17% 98,95%



Kegiatan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

350,000,000 265,441,457 75,84% 85,71%

Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kerjasama program kesehatan dengan provinsi lain

130,000,000 82,153,479 63,19% 63,19%

Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Kesehatan di RSUD KK

400,000,000 259,834,500 64,96% 65,13%

Kegiatan Peningkatan Kualitas Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Teadu sebagai Rujukan Kesehatan Paru di Provinsi Jawa Barat

1,187,500 1,187,500 100,00% 100,00%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1,183,984,000 1,039,553,065

Kegiatan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran RSUD AL Ihsan

23,505,000 22,475,450 95,62% 50,00%

Kegiatan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran UPTD RSUD AL Ihsan

58,762,000 46,619,075 79,34% 50,00%

Kegiatan Kegiatan Rapatrapat dan Koordinasi RSUD AL Ihsan

78,350,000 77,685,950 99,15% 49,43%

Kegiatan Kegiatan Rapatrapat dan Koordinasi RSUD AL Ihsan

272,820,000 262,712,500 96,30% 43,32%

Kegiatan Kegiatan Rapat Rapat dan Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

89,200,000 65,249,500 73,15% 64,57%

Kegiatan Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

154,800,000 126,307,975 81,59% 81,59%

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Laporan hasil capaian kinerja RS Paru

78,350,000 63,867,300 81,52% 81,52%

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Rumah sakit

78,350,000 74,513,134 95,10% 85,86%



Kegiatan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

205,918,000 174,917,181 84,95% 100,00%

Kegiatan Kegiatan Rapat dan Koordinasi Pelaporan, Pengelolaan Keuangan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

143,929,000 125,205,000 86,99% 100,00%

Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

7,269,017,000 6,057,261,410

Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

456,500,000 347,399,000 76,10% 94,75%

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

194,513,000 161,772,000 83,17% 100,00%

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Rumah Sakit Paru

1,958,750,000 1,536,608,923 78,45% 81,03%

Kegiatan Kegiatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

1,299,227,000 1,084,214,725 83,45% 97,59%

Kegiatan Kegiatan Peningkatan kesejahteraan Sumber Daya Aparatur RS jampangkulon

422,675,000 421,565,000 99,74% 100,00%

Kegiatan Peningkatan Kompetensi PNS RSUD Pameungpeuk

150,000,000 119,385,000 79,59% 100,00%

Kegiatan Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga Serta Pakaian Aparatur

868,250,000 780,380,000 89,88% 100,00%

Kegiatan Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Balai Laboratorium Kesehatan

460,880,000 453,807,200 98,47% 98,47%

Kegiatan Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Balai Lboratorium Kesehatan

70,000,000 70,000,000 100,00% 100,00%



Kegiatan Pemenuhan bahan Makanan untuk Pasien dan Petugas di RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat

600,000,000 384,989,062 64,16% 67,00%

Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur

450,350,000 361,492,500 80,27% 100,00%

Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur

222,660,000 222,033,000 99,72% 99,72%

Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Teadu

38,692,000 37,275,000 96,34% 96,34%

Kegiatan Kegiatan Penyediaan Diklat Kursus Singkat dan Bintek Aparatur Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Teadu

76,520,000 76,340,000 99,76% 100,00%

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

200,237,712,146 169,097,719,370

Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor RSUD Al Ihsan Prov Jawa Barat

11,469,500,000 9,534,351,912 83,13% 83,16%

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat

1,162,242,912 1,063,401,697 91,50% 100,00%

Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat

81,730,000 59,076,275 72,28% 100,00%

Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat

414,500,000 290,453,068 70,07% 100,00%

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

2,595,000,000 2,462,988,197 94,91% 100,00%

Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

675,000,000 571,643,653 84,69% 91,83%

Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

1,107,600,000 987,154,050 89,13% 99,55%

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

1,222,100,000 1,182,736,993 96,78% 100,00%



Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

143,100,000 127,543,853 89,13% 100,00%

Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

114,136,000 113,759,800 99,67% 100,00%

Kegiatan Pemeliharaan Perelengakapan Kantor dan Rumah tangga Rumah Sakit Paru

587,625,000 525,250,500 89,39% 88,73%

Kegiatan Pemeliharaan Kendaran Operasional Kantor dan Rumah Tangga RS Paru

587,625,000 406,833,157 69,23% 69,84%

Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Aparatur RS Jampangkulon

3,407,555,076 3,395,804,351 99,66% 100,00%

Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

932,651,000 356,682,796 38,24% 89,94%

Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

667,306,000 606,963,270 90,96% 96,29%

Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor

756,556,500 647,816,815 85,63% 85,89%

Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Teadu

108,420,000 88,655,139 81,77% 81,31%

Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta peralatannya

754,450,000 732,107,700 97,04% 97,24%

Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat

289,895,000 217,105,720 74,89% 94,50%

Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat

1,100,000,000 1,072,124,861 97,47% 78,65%

Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional RSUD Kesehatan Provinsi Jawa Barat

135,025,000 99,010,959 73,33% 80,45%



Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat

15,365,667,500 9,794,034,814 63,74% 62,92%

Kegiatan Penunjang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat

391,750,000 287,161,522 73,30% 0,00%

Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

15,496,900,000 14,268,461,322 92,07% 100,00%

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

4,845,460,005 2,987,410,380 61,65% 83,25%

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor Rumah Sakit

1,198,000,000 1,140,231,000 95,18% 99,83%

Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor Rumah Sakit Paru

729,500,000 652,905,000 89,50% 99,19%

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

2,681,557,400 2,388,748,930 89,08% 100,00%

Kegiatan Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

5,087,497,200 4,309,630,264 84,71% 92,01%

Kegiatan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RS jampangkulon

22,342,392,700 22,220,613,700 99,45% 100,00%

Kegiatan kegiatan pemeliharaan/Rehab Bangunan Kantor RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

13,140,294,757 11,601,559,464 88,29% 98,02%

Kegiatan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan peralatan Kantor RS Jampangkulon

11,270,252,906 11,088,975,986 98,39% 100,00%

Kegiatan Pengadaaan Perlengkapan dan Peralatan RSUD Pameungpeuk

1,537,000,000 1,511,770,200 98,36% 93,78%

Kegiatan Pengembangan dan Penataan Sarana dan Prasarana RSUD Pameungpeuk

15,750,167,000 3,022,194,550 19,19% 2,19%

Kegiatan Penyusunan Grand Desain RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

330,555,000 279,110,000 84,44% 99,85%

Kegiatan Pengadaan Mobil Operasional Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Teadu

554,475,000 521,600,000 94,07% 98,94%



Kegiatan Pembangunan dan Renovasi Gedung Kantor Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Teadu

705,150,000 565,947,000 80,26% 98,70%

Kegiatan Peningkatan Prasarana Gedung RSUD Kesehatan Kerja

60,209,075,190 57,631,778,572 95,72% 98,34%

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium Kesehatan

290,000,000 284,121,900 97,97% 100,00%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

40,182,453,861 35,476,248,702

Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa kantor RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

1,233,150,000 694,819,919 56,35% 98,01%

Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat

774,598,000 607,236,600 78,39% 90,59%

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan ATK Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat

255,330,000 248,616,730 97,37% 97,37%

Kegiatan Penyediaan RapatRapat dan Koordinasi Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat

71,782,000 62,648,050 87,28% 100,00%

Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

2,169,700,000 1,893,569,329 87,27% 97,70%

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan ATK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

400,000,000 0,00% 0,00%

Kegiatan Penyediaan Rapat Rapat dan Koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

2,530,500,000 2,260,601,899 89,33% 96,54%

Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

99,792,000 94,421,550 94,62% 94,62%

Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor di Perkantoran Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

801,900,000 653,083,502 81,44% 100,00%

Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

62,488,000 62,090,250 99,36% 99,36%



Kegiatan Penyedian Rapat Rapat dan Koordinasi Rumah sakit Paru

1,525,000,000 1,453,063,381 95,28% 95,28%

Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor Rumah Sakit Paru

585,625,000 461,427,285 78,79% 79,03%

Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

15,049,055,815 13,663,393,764 90,79% 100,00%

Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan ATK RS Jiwa

1,225,336,133 1,070,756,384 87,38% 99,85%

Kegiatan Kegiatan Penyediaan rapatrapat dan Koordinasi RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

1,907,266,000 1,391,072,875 72,94% 99,85%

Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Pameungpeuk

9,033,190,018 8,565,907,923 94,83% 99,67%

Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Balai Laboratorium Kesehatan

39,160,000 35,820,000 91,47% 100,00%

Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

570,625,000 551,220,543 96,60% 96,76%

Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Teadu

483,900,000 443,919,661 91,74% 91,74%

Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Teadu

279,013,895 275,480,265 98,73% 98,99%

Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Teadu

131,100,000 121,674,900 92,81% 100,00%

Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan ATK RSUD Kesehatan Provinsi Jawa Barat

160,140,000 152,148,900 95,01% 96,25%

Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapatrapat dan Koordinasi RSUD Kesehatan Kerja

211,202,000 203,237,141 96,23% 98,51%

Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor RSUD Kesehatan Kerja

582,600,000 510,037,851 87,55% 96,46%

JUMLAH 1,072,326,500,002 793,837,618,036 74,03% 80,93%



2. Belanja Tidak Langsung (Gaji) sebesar Rp. 166.608.500.000,- dengan

realisasi anggaran sebesar Rp. 165.897.954.914,- (99,69%)

3. Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Bidang Kesehatan yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Bantuan Keuangan kepada

Kabupaten/Kota (APBD) sebesar Rp. 1.213.420.690.478,-, (Satu Triliun

Dua Ratus Tiga Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus

Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dengan

realisasi Rp. 582.732.524.765,00,-

4. Alokasi anggaran bersumber APBN , dengan rician sebagai berikut :

1. Anggaran Dana Dekonsentrasi (setelah revisi anggaran), sebesar Rp.

52.305.166.000,- dengan Realisasi Rp. 42.852.614.282,- (81,93%).

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya, sebesar Rp. 2.181.974.000,- dengan Realisasi Rp.

1.780.392.000,- (81,60%)

b. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional,

sebesar Rp. 1.450.220.000,- dengan Realisasi Rp.

1.293.730.000,- (89.21%)

c. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat, sebesar Rp.

25.590.414.000- dengan Realisasi Rp. 21.008.169.030,- (82,09%)

d. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan, sebesar Rp.

1.992.478.000,- dengan Realisasi Rp. 1.753.851.000,- (88,02%)

e. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sebesar Rp.


f. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebesar Rp.


g. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan (PPSDMK), sebesar Rp. 6.306.265.000,-

dengan Realisasi Rp. 5.860.213.397,- (92,93%)

2. Anggaran Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) kabupaten/kota di 27

kab/kota dan 46 RSU dari kab/kota, sebesar Rp. 1.584.594.634.000,-

dengan rincian sebagai berikut :



a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pelayanan

Kesehatan Dasar Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.

116.519.210.000,- untuk 22 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dengan

realisasi Rp. 94.795.208.410,-

b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pelayanan

Kefarmasaian Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 140.569.610.000,-

untuk 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dengan realisasi Rp.

117.682.763.236,-

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Prioritas Daerah

(Dasar) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,- untuk 2

Kabupaten/Kota di Jawa Barat yaitu Kabupaten Cianjur dan Kota

Tasikmalaya, dengan realisasi Rp. 5.966.936.640,-

d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Jaminan

Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.

9.344.295.000,- untuk Kabupaten Garut, dengan realisasi Rp.

8.325.576.193,-

e. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pengadaan

Pendukung Imunisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.


realisasi Rp. 12.862.850.078,-

f. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.


realisasi Rp. 403.207.790.276,-

g. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Akreditasi

Puskesmas Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 82.592.000.000,-

untuk 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dengan realisasi Rp.

60.812.267.745,-

h. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Jaminan

Persalinan (Jampersal) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.


realisasi Rp. 103.516.705.254,-



i. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pelayanan

Rujukan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 389.680.912.933,- untuk

45 Rumah Sakit Umum Daerah/ Provinsi di Jawa Barat, Dengan

Realisasi Rp. 357.389.685.450,-

j. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bidang

Akreditasi Rumah Sakit Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.

2.080.000.000,- untuk 4 Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota di

Jawa Barat, Dengan Realisasi Rp. 1.868.083.432,-

5. Alokasi anggaran PHLN sebesar Rp. 35.193.523.902,-

3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, sebesar

Rp. 35.193.523.902,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengendalian Penyakit Kusta Netherland Leprosy Relief (NLR),

sebesar Rp. 581.985.000,-

b. Pengendalian Penyakit Tb Global Fund (GF) ATM Komponen TB SR

Jabar, sebesar Rp. 15.509.590.441,-

c. Pengendalian Penyakit HIV Global Fund (GF) ATM Komponen

HIV/AIDS SR Jabar, sebesar Rp. 19.101.948.461,-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2018


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan

2.1.1 Rencana Stratejik Tahun 2013 sampai Tahun 2018

Visi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 sebagaimana ditetapkan

dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 adalah “Dengan Iman dan Taqwa,

Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”. Dengan mempertimbangkan

potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang serta budaya yang hidup

dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018

adalah “Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua”.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong effektifitas dan

effisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Provinsi Jawa

Barat sebagai berikut:

a. Membangun Masyarakat yang berkualitas dan ber Daya Saing

b. Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan

c. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan

Partisipasi Publik.

d. Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur

Strategis yang Berkelanjutan.

e. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan

Olahraga serta Pengembangan Parawisata dalam Bingkai Kearifan Lokal

Dinas Kesehatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkepentingan untuk menyelesaikan

permasalahan yang berkaitan dengan fenomena penting actual yang belum dapat

diselesaikan pada periode 5 tahun sebelumnya khususnya aksesibilitas dan mutu

pelayanan kesehatan masyarakat. Maka Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan

kesehatan adalah Misi 1 yaitu Membangun Masyarakat yang berkualitas dan ber

Daya Saing, dengan Tujuan Membangun SDM Jawa Barat yang menguasai IPTEK,

senantiasa berkarya kompetitif dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri

khas masyarakat yang santun dan berbudaya. Sedangkan Sasarannya adalah



Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, serta

perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata.

a. Visi dan Misi

1. Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Dengan mempertimbangkan kesesuaian dan keterkaitan dengan Visi dan

Misi Kementerian Kesehatan serta Visi Pembangunan dan Visi Pemerintah

Provinsi Jawa Barat maka telah disusun Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Barat yaitu :

Masyarakat Jawa Barat yang mandiri untuk hidup sehat adalah kondisi

masyarakat Jawa Barat yang dalam keadaan sehat, baik fisik, mental, spiritual

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan

ekonomis, serta tahu, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan

mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari

gangguan kesehatan akibat penyakit, bencana, linkungan dan prilaku yang buruk,

juga mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih meningkatkan kesehatannya

dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri serta dapat secara

berkeadilan memberikan dan memperoleh pelayanan kesehatan.

Untuk itu Dinas Kesehatan harus mempunyai pengetahuan, kemampuan,

kemauan, motivasi, etos kerja yang tinggi, dan menguasai teknologi untuk menjadi

pendorong, penggerak, fasilitator dan advokator untuk terjadinya akselerasi

pembangunan kesehatan di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Pemerintah

bersama masyarakat termasuk swasta, sehingga Masyarakat Jawa Barat yang

Mandiri untuk Hidup Sehat dapat segera tercapai.

”Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri

untuk Hidup Sehat”



2. Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta

memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang

dimiliki, untuk mencapai Masyarakat Jawa Barat yang mandiri untuk hidup sehat,

maka rumusan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan dalam

4 (empat) Misi yaitu :

1) Membangun kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

2) Menjamin pelayanan kesehatan yang prima

3) Mendukung sumber daya pembangunan kesehatan

4) Regulator pembangunan kesehatan di Jawa Barat

b. Tujuan , Sasaran dan Indikator

1. Misi 1 : Membangun kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, dengan

tujuan :

Terwujudnya kemandirian masyarakat untuk mencapai kualitas lingkungan

yang sehat serta perilaku hidup bersih dan sehat, dengan sasaran :

1) Sasaran 1 : Meningkatnya Kemandirian Masyarakat, dengan indikator :

a) Persentase Rumah Tangga mencapai yang berprilaku Hidup bersih dan

Sehat (PHBS)

b) Persentase Desa Siaga Aktif

2) Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyehatan Lingkungan, dengan

indikator :

a) Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang

berkualitas

b) Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

2. Misi 2 : Menjamin pelayanan kesehatan yang prima, dengan tujuan :

Tercapainya pelayanan kesehatan yang berkualitas, dengan sasaran :

1) Sasaran 1 : Menurunnya ratio kematian ibu dan Bayi, dengan indikator :

a) Ratio Kematian Ibu




c) Prevalensi Gizi Buruk

d) Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan

2) Sasaran 2 : Meningkatnya Upaya pencegahan, pemberantasan,

pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dengan indikator :

a) Persentasi desa/kelurahan yang mencapai UCI ≥ 90%

b) Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Succes Rate)

c) Privalensi Hipertensi

d) Persentase Kabupaten Kota dengan 100% Puskesmas melaksanakan

pelayanan kesehatan Jiwa

3. Misi 3 : Mendukung sumber daya pembangunan kesehatan, dengan

tujuan :

Terpenuhinya Sumberdaya Kesehatan, dengan sasaran :

1) Sasaran 1 : Meningkatkan sumber daya kesehatan sesuai dengan

standar, dengan indikator :

a) Persentase Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terisi dokter Spesialis

Dasar sesuai standar

b) Persentase Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terisi dokter Spesialis

Penunjang sesuai standar

c) Jumlah Puskesmas yang sudah terakreditasi

d) Jumlah Rumah Sakit yang sudah terakreditasi

e) Jumlah Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan

bayi sesuai standar

f) Persentasi ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi

kabupaten/kota

2) Sasaran 2 : Menuju universal coverage JPKM, dengan indikator :

a) Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan



4. Misi 4 : Regulator pembangunan kesehatan di Jawa Barat, dengan

Tujuan : Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan, dengan sasaran :

1) Sasaran 1: Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan, dengan

indikator :


2) Sasaran 2 : Meningkatnya Data Kesehatan yang Komprehensif, dengan

indikator:

a) Jumlah Dokumen Data Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Barat

c. Strategi, Kebijakan dan Program

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan

tujuan dan sasarannya, maka untuk memperjelas cara untuk mencapai tujuan dan

sasaran tersebut melalui strategi pembangunan kesehatan yang terdiri atas

Kebijakan dan Program sebagai berikut:

1. Strategi

a. Menguatkan pemberdayaan masyarakat, kerja sama & Kemitraan serta

penyehatan lingkungan;

b. Menguatkan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit

menular dan tidak menular, gangguan mental serta gangguan gizi;

c. Menguatkan pembiayaan dan sumberdaya kesehatan;

d. Menguatkan manajemen, regulasi, teknologi informasi kesehatan dan

penelitian pengembangan kesehatan.

2. Kebijakan :

a. Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama & kemitraan serta

penyehatan lingkungan;

b. Penguatan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit

menular dan tidak menular, gangguan mental serta gangguan gizi;

c. Penguatan pembiayaan dan sumber daya kesehatan;

d. Penguatan manajemen, regulasi, sistem informasi bidang kesehatan dan

penelitian pengembangan kesehatan

3. Program :

a. Program Promosi Kesehatan;



b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

c. Program Pelayanan Kesehatan

d. Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

e. Program Sumber Daya Kesehatan

f. Program Manajemen Kesehatan

2.1.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2018

Perencanaan Kinerja Tahun 2018 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran

dari Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018, tujuan dan

sasaran tersebut mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018,

yaitu dengan tujuan : Membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, senantiasa berkarya, kompetitif,

dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan

berbudaya dan sasarannya : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi

semua serta perluasan akses layanan yg terjangkau dan merata, dengan Indikator

Kinerja Sasaran yaitu:

1. Misi 1 : Membangun kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, a. Tujuan

Terwujudnya kemandirian masyarakat untuk mencapai kualitas

lingkungan yang sehat serta perilaku hidup bersih dan sehat

b. Sasaran dan Indikator

1) Sasaran 1

Meningkatnya Kemandirian Masyarakat, dengan Indikator :

a) Persentase Rumah tangga yang berperilaku Hidup Besrsih dan

Sehat (PHBS)

b) Persentase Desa Siaga Aktif

2) Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Penyehatan Lingkungan, dengan indikator :

a) Persentase Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap

air minum yang berkualitas

b) Persentase Penduduk yang menggunakan jamban sehat



2. Misi 2 : Menjamin pelayanan kesehatan yang prima a. Tujuan

Tercapainya pelayanan kesehatan yang berkualitas


1) Sasaran 1

Menurunnya ratio kematian ibu dan Bayi, dengan indikator :

a) Ratio Kematian Ibu


c) Prevalensi Gizi Buruk

d) Cakupan Persalinan oleh tenaga Kesehatan

2) Sasaran 2

Meningkatnya upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian

penyakit menular dan tidak menular, dengan Indikator :

a) Persentasi desa/kelurahan mencapai UCI ≥ 90%

b) Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Succes Rate)


d) Persentase Kab/Kota dengan 100% Puskesmas melaksanakan

pelayanan kesehatan Jiwa


a. Tujuan

Terpenuhinya Sumberdaya Kesehatan


1) Sasaran 1

Meningkatkan sumberdaya kesehatan sesuai dengan standar,

dengan indikator :

a) Persentase Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terisi dokter

spesialis Dasar sesuai standar

b) Persentase Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terisi dokter

spesialis Penunjang sesuai standar

c) Jumlah Puskesmas yang sudah terakreditasi



d) Jumlah Rumah Sakit yang sudah terakreditasi

e) Jumlah Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan

Ibu dan Bayi sesuai standar

f) Persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi

Kabupaten/Kota

2) Sasaran 2

Menuju universal coverage Jaminan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat (JPKM), dengan indikator :

a) Persentasi penduduk dengan jaminan kesehatan


a. Tujuan

Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan


1) Sasaran 1

Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan, dengan indikator :


2) Sasaran 2

Meningkatnya Data Kesehatan yang komprehensif

a) Jumlah Dokumen Data Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi jawa

Barat

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja tahun 2018 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018, tujuan dan

sasaran tersebut mengacu pada sasaran yang terdapat pada RPJMD, yaitu dengan

tujuan : Membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap

mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya

dan sasarannya : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi semua serta



perluasan akses layanan yg terjangkau dan merata, dengan menetapkan Indikator

Kinerja Utama, yang tercapai melalui Indikator Kinerja Sasaran yaitu :

A. Meningkatnya kemandirian masyarakat, dengan indikator :

1) Persentase Rumah Tangga yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS), dengan target 60%

B. Menurunnya ratio kematian ibu dan bayi, dengan indikator :

1) Ratio kematian ibu, dengan target 88/100.000 KH

2) Ratio kematian bayi, dengan target 5,6/1000 KH

3) Prevalensi Gizi Buruk, dengan target 0,56%

4) Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan, dengan target 87%

C. Meningkatnya upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit

menular dan tidak menular, dengan indikator :

1) Presentase Desa/kelurahan yang mencapai Universal Child Immunization

(UCI) ≥ 90%, dengan target 92%

2) Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Succes Rate), dengan

target 87%

D. Meningkatkan sumber daya kesehatan sesuai dengan standar, dengan indikator:

1) Jumlah Puskesmas yang sudah terakreditasi, dengan target 128

2) Jumlah Rumah Sakit yang sudah terakreditasi, dengan target 80

E. Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan, dengan indikator :

1) Jumlah Dokumen Regulasi kebijakan pembangunan kesehatan, dengan target

2 Dokumen

F. Meningkatnya Data Kesehatan yang Konprehensif, dengan indikator :

1) Jumlah Dokumen Data Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Barat,

dengan target 1 Dokumen

2.3 Program Kegiatan dan Anggaran

Program Kegiatan dan anggaran yang mendukung pencapaian indikator

sasaran strategis dan tugas pokok di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan

kabupaten/kota pada Tahun 2018 bersumber dana APBD (setelah anggaran

perubahan), APBN Dekonsentrasi (setelah revisi anggaran) , dan PHLN serta

anggaran APBN (DAK) yg di peroleh Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat,

dengan uraian sebagai berikut :



A. Belanja Langsung (APBD) sebesar Rp. 947.685.037.637,- , dengan

rincian sebagai berikut :

1. Program Pokok, sebesar Rp. 1.072.326.500.002,- dengan rincian

sebagai berikut :

a. Program Promosi Kesehatan yang dibiayai oleh APBD Provinsi

sebesar Rp. 2.736.094.950,-, dengan rincian kegiatan sebagai

berikut:

1) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sebesar :

Rp. 1.691.161.250,-

2) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

sebesar : Rp. 660.711.700,-

3) Promosi Kesehatan Paru di Pelayanan Kesehatan Paru terpadu

sebesar : Rp. 540.300.000,-

4) Promosi Kesehatan RSUD Kesehatan Kerja sebesar : Rp.

40.000.000,-

5) Promosi Kesehatan di RSUD Pameungpeuk sebesar Rp.

78.350.000,-

b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat yang dibiayai oleh APBD

Provinsi sebesar Rp. 1.242.675.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

1) Kegiatan Penguatan STBM dalam pelaksanaan Program

Percepatan Pembangunan Sanitasi, sebesar Rp. 614.920.000,-

2) Kegiatan Pengawasan TTU/TPM dan Penyelenggaraan Ibadah

Haji Tahun 2018 Bidang Kesehatan Lingkungan, sebesar Rp.

337.620.000,-

3) Kegiatan Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kerja (Kesehatan

Kerja dan Olahraga), sebesar Rp. 172.610.000,-

4) Pengembangan Kesehatan Lingkungan RSUD Pameungpeuk,

sebesar Rp. 117.525.000,-



c. Program Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 380.207.143.733,-

(APBD),- dengan rincian sebagai berikut :

1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jawa Barat RSUD Al

Ihsan Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 20.000.000.000,-

2) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja Yang Prima dan

Komprehensif, sebesar Rp. 156.700.000,-

3) Pelayanan Kesehatan Kerja bagi Aparatur Pemda Provinsi,

sebesar Rp. 400.000.000,-

4) Kegiatan Pemasaran Pelayanan Kesehatan RS Jiwa Provinsi

Jawa Barat, sebesar Rp. 1.052.782.000,-

5) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSU

Jampangkulon, sebesar Rp. 37.500.000.000,-

6) Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir, sebesar Rp.

963.200.000,-

7) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga, sebesar Rp.

1.393.690.800,-

8) Peningkatan Gizi Masyarakat, sebesar Rp. 883.264.750,-

9) Pelayanan kepada Masyarakat Miskin Jawa Barat di RSUD

Pameungpeuk, sebesar Rp. 3.500.000.000,-

10) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan, sebesar Rp.

818.800.000,-

11) Peningkatan Upaya Kesehatan di FKTP Prov Jabar, sebesar Rp.

192.100.000,-

12) Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Yankes Primer, sebesar

Rp. 33.000.000,-

13) Peningkatan Manajemen Pelayanan di FKTP 27 kab/Kota,

sebesar Rp. 661.450.000,-

14) Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional, sebesar

Rp. 246.802.000,-

15) Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Primer

dan Kesehatan Tradisional, sebesar Rp. 199.950.000,-

16) Kegiatan Peningkatan Program Indonesia Sehat Dengan

Pendekatan Keluarga di Provinsi, sebesar Rp. 281.585.000,-



17) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan, sebesar

Rp. 999.650.000,-

18) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD


19) Kegiatan Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

BLUD RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp.

29.507.362.000,-

20) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS Al

Ihsan, sebesar Rp. 235.308.222.000,-

21) Kegiatan Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

BLUD RS Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp.

9.029.350.000,-

22) Kegiatan Pengembangan Pelayanan Lingkungan Kesehatan

Lingkungan Kerja, sebesar Rp. 526.800.000,-

d. Program Program pengendalian penyakit menular dan tidak menular

yang dibiayai oleh APBD Provinsi, sebesar Rp. 16.397.224.140,-


1) Pencegahan Pengendalian Penyakit Zoonosis, sebesar Rp.

193.875.500,-

2) Kegiatan Pengendalian Penyakit DBD, sebesar Rp. 198.200.000,-

3) Kegiatan Pengendalian Penyakit Filariasis, sebesar Rp.

221.117.500,-

4) Kegiatan Pengendalian Penyakit Malaria, sebesar Rp.

107.085.000,-

5) Pencegahan Dan Pengendalian HIV, AIDS Dan IMS, sebesar Rp.

276.750.000,-

6) Kegiatan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit TB, sebesar

Rp. 189.415.000,-

7) Pengendalian Penyakit Diare dan ISP, sebesar Rp. 82.455.000,-

8) Pengendalian Penyakit Kusta, sebesar Rp. 121.415.000,-

9) Pengendalian Penyakit ISPA, sebesar Rp. 70.072.400,-

10) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Mental dan NAPZA RS Jiwa

Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 534.348.700,-



11) Kegiatan Penanganan Pasien Pasung RS Jiwa Provinsi Jawa

Barat, sebesar Rp. 983.000.000,-

12) Kegiatan Penyediaan Sapras Pelayanan Keperawatan RS Jiwa


13) Kegiatan Pemeliharaan Sapras Pelayanan Medis RS Jiwa


14) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) RS Jiwa

Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 3.700.000.000,-

15) Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran RS

Jiwa Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 2.086.311.000,-

16) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Medik RS


17) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, sebesar

Rp. 1.247.080.000,-

18) Kegiatan Promotif dan Preventif Bagi Masyarakat Tentang

Kesehatan Jiwa, sebesar Rp. 500.000.000,-

19) Pencegahan Penyakit-Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan

Imunisasi (PD3I), sebesar Rp. 1.069.440.000,-

20) Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan

Matra, sebesar Rp. 212.450.000,-

21) Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa,

sebesar Rp. 753.500.000,-

22) Kegiatan Peningkatan Kualitas Perawatan RS Jiwa Provinsi Jawa


23) Kegiatan Pengembangan / Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Jiwa, sebesar Rp. 1.477.161.200,-

24) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Paru di Satuan

Pelayanan Kesehatan Paru Terpadu, sebesar Rp.

1.398.515.000,-

e. Program Sumber Daya Kesehatan anggaran yang dibiayai oleh

APBD Provinsi sebesar Rp. 416.798.344.672,-, dengan rincian

sebagai berikut :



1) Kegiatan Kegiatan peningkatan pengadaan sarana dan

prasarana pelayanan kesehatan RSUD AL Ihsan, sebesar Rp.

39.169.040.000,-

2) Kegiatan Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan,

Perkantoran dan Perparkiran (Lanjutan) RSUD Al Ihsan Provinsi

Jawa Barat, sebesar Rp. 40.000.000.000,-

3) Pengembangan Pelayanan Laboratorium Kesehatan, sebesar

Rp. 14.150.375.000,-

4) Kegiatan Peningkatan Kualiatas Kompetensi Tenaga

Kesehatan, sebesar Rp. 3.056.648.000,-

5) Penataan Lingkungan RS Paru, sebesar Rp. 587.625.000,-

6) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pasien, sebesar Rp.

2.215.738.000,-

7) Kegiatan Penyediaan Media Informasi Rumah Sakit Paru,

sebesar Rp. 273.314.000,-

8) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Paru,

sebesar Rp. 3.917.500.000,-

9) Kegiatan Akreditasi RS Versi SNARS edisi I RS Jiwa Provinsi

Jawa Barat, sebesar Rp. 798.893.570,-

10) Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non

Kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp.

1.035.242.500,-

11) Kegiatan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesling RS


12) Kegiatan Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan RSUD

Jampangkulon, sebesar Rp. 33.627.820.000,-

13) Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan RSUD

Jampangkulon (Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai),

sebesar Rp. 8.110.152.000,-

14) Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan (Pengadaan Alat

Kesehatan) RSUD Jampangkulon, sebesar Rp. 23.871343.000,-

15) Kegiatan Pasien JAMKESDA RSUD Jampangkulon, sebesar Rp.

2.000.000.000,-



16) Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan Dan

Jaminan Kesehatan, sebesar Rp. 728.956.000,-

17) Kegiatan Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit (FORNAS) di

RSUD Pameungpeuk, sebesar Rp. 6.000.000.000,-

18) Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran dan Linen di RSUD


19) Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Barat Tahun 2018, sebesar Rp. 1.244.800.000,-

20) Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non Pns Provinsi Jawa Barat

Tahun 2018, sebesar Rp. 51.809.086.000,-

21) Perencanaan, Pengelolaan dan Mutu Tenaga Kesehatan,

sebesar Rp. 1.772.692.000,-

22) Kegiatan Ketersediaan Pemerataan Keterjangkauan dan Mutu

Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin, sebesar Rp.

1.013.386.450,-

23) Kegiatan Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian,

Penggunaan Obat Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi

Kosalkes dan Mamin, sebesar Rp. 773.131.500,-

24) Kegiatan Pengembangan Pelayanan RS Paru (DAK Reguler),

sebesar Rp. 3.809.980.216 ,-

25) Kegatan Pembangunan Gedung Laundry dan Mortuary di RSUD

Pameungpeuk (DAK Reguler), sebesar Rp.4.409.890.216,-

26) Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan/Kedokteran RS Jiwa

Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 1.060.000.000,-

27) Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran RSU

Jampangkulon (DAK Reguler), sebesar Rp.5.034.219.568,-

28) Kegiatan Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Kesehatan RSUD Al-Ihsan (DAK Penugasan), sebesar

Rp. 17.372.000.000 ,-

29) Kegiatan Pembangunan Gedung Ok Tahap 2 di RSUD


30) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kesehatan

Kerja, sebesar Rp. 8.201.100.160,-



31) Kegiatan Penataan Lingkungan RSUD Kesehatan Kerja, sebesar

Rp. 335.536.000,-

32) Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Pelayanan Kesehatan Paru

di Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Terpadu, sebesar Rp.

886.736.000,-

f. Program Manajemen Kesehatan anggaran yang dibiayai oleh APBD

Provinsi sebesar Rp. 6.071.850.500,-, dengan rincian sebagai

berikut :

1) Kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan

pembangunan bidang kesehatan, sebesar Rp. 191.500.000,-

2) Kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan bidang

kesehatan tahun 2019, sebesar Rp. 896.500.000,-

3) Peningkatan Kapasitas BLK sebagai Centre of Excellent

Pelayanan Kegiatan Diagnostik dan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat, sebesar Rp. 161.678.000,-

4) Penyusunan Regulasi Kesehatan, sebesar Rp. 411.337.000,-

5) Kegiatan Peningkatan Bapelkes Sebagai Pusat Pelatihan

Kesehatan, sebesar Rp. 364.943.000,-

6) Kegiatan Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat Miskin Jawa Barat di Rumah Sakit Paru, sebesar Rp.

1.175.250.000,-

7) Implementasi Sitem Informasi Manajeman (SIMRS) Rumah Sakit

Paru, sebesar Rp. 471.883.000,-

8) Akreditasi Versi 2012, ISO Dan Implementasi PPK- BlUD Rumah

Sakit Paru, sebesar Rp. 382.200.000,-

9) Pengembangan Pelayanan Rujukan Pasien Rumah Sakit Paru,

sebesar Rp. 191.280.000,-

10) Peningkatan dan Penguatan Jejaring Eksternal dalam

Penanggulangan Kasus TB. Paru di RS Paru, sebesar Rp.

198.000.000,-

11) Penyelenggaraan Komite-komite di Rumah Sakit Paru, sebesar

Rp. 55.000.000,-



12) Promosi kesehatan Rumah Sakit Paru (PKRS), sebesar Rp.

82.200.000,-

13) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, sebesar Rp.

835.207.000,-

14) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Data dan Informasi

Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota,

sebesar Rp. 287.675.000,-

15) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan


16) Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kerjasama program kesehatan

dengan provinsi lain, sebesar Rp. 180.000.000,-

17) Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Kesehatan di RSUD KK,

sebesar Rp. 400.000.000,-

18) Kegiatan Peningkatan Kualitas Satuan Pelayanan Kesehatan

Paru Terpadu sebagai Rujukan Kesehatan Paru di Provinsi Jawa


2. Program Penunjang sebesar Rp. 269.457.865.204,- yaitu :

a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan, sebesar Rp. 1.183.984.000,-

b. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur Rp.

7.269.017.000,-

c. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebesar

Rp. 28.312.017.488,-

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebesar

Rp. 171.925.694.658,-

e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp.

40.182.453.861,-

B. Belanja Tidak Langsung (Gaji) sebesar Rp. 166.608.500.000,-.

C. Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Bidang Kesehatan yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Bantuan Keuangan



kepada Kabupaten/Kota (APBD) sebesar Rp. 1.213.420.690.478,-, (Satu

Triliun Dua Ratus Tiga Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Enam

Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)

D. Alokasi anggaran bersumber APBN, dengan rician sebagai berikut :

1. Anggaran Dana Dekonsentrasi, sebesar Rp. 52.305.166.000,- dengan

rincian sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya, sebesar Rp. 2.181.974.000,-

b. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional,

sebesar Rp. 1.450.220.000,-

c. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat, sebesar Rp.

25.590.414.000-

d. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan, sebesar Rp.

1.992.478.000,-

e. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sebesar Rp.

13.455.727.000,-

f. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebesar Rp.

1.328.088.000,-

g. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan (PPSDMK), sebesar Rp. 6.306.265.000,-

2. Anggaran Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) kabupaten/kota di 27

kab/kota dan 46 RSU dari kab/kota, sebesar Rp. 1.584.594.634.000,-


a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pelayanan

Kesehatan Dasar Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.

116.519.210.000,- untuk 22 Kabupaten/Kota di Jawa Barat

b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pelayanan

Kefarmasaian Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 140.569.610.000,-

untuk 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Prioritas Daerah

(Dasar) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,- untuk 2

Kabupaten/Kota di Jawa Barat yaitu Kabupaten Cianjur dan Kota

Tasikmalaya.



d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Jaminan

Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.

9.344.295.000,- untuk Kabupaten Garut

e. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pengadaan

Pendukung Imunisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.


f. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.


g. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Akreditasi

Puskesmas Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 82.592.000.000,-

untuk 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat

h. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Jaminan

Persalinan (Jampersal) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.


i. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pelayanan

Rujukan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 389.680.912.933,- untuk

45 Rumah Sakit Umum Daerah/ Provinsi di Jawa Barat

j. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bidang Akreditasi

Rumah Sakit Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.080.000.000,-

untuk 4 Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Barat

E. Alokasi anggaran PHLN sebesar Rp. 35.193.523.902,-

1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, sebesar

Rp. 35.193.523.902,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengendalian Penyakit Kusta Netherland Leprosy Relief (NLR),

sebesar Rp. 581.985.000,-

b. Pengendalian Penyakit Tb Global Fund (GF) ATM Komponen TB SR

Jabar, sebesar Rp. 15.509.590.441,-

c. Pengendalian Penyakit HIV Global Fund (GF) ATM Komponen

HIV/AIDS SR Jabar, sebesar Rp. 19.101.948.461,-



BAB IV P E N U T U P

1.1. SIMPULAN CAPAIAN INDIKATOR

4.1.1 SIMPULAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET REALI-SASI

% PENCAPAIAN

PENILAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya kemandirian masyarakat

Persentase Rumah Tangga mencapai yang berprilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS)

65% 61,8% 95,08% Baik

2 Menurunnya ratio kematian ibu dan Bayi

Ratio kematian Ibu 87/100.000 KH

79,68/100.000 KH

109,19% Sangat Baik


Ratio Kematian Bayi

5,4/1000 KH

3,51/1000 KH

153,85% Sangat Baik


Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

88% 94,18% 107,02% Sangat Baik


Prevalensi Gizi Buruk

0,54 0,57 95,74% baik

6

Meningkatnya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular

Persentase desa/kelurahan mencapai UCI ≥90%

93% 91,5% 98,39% Baik

7

Meningkatnya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular

Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Succes Rate)

88% 74% 84,09% Baik

8

Meningkatkan sumberdaya kesehatan sesuai dengan standar


256 388 151,56% Sangat baik

9

Meningkatkan sumberdaya kesehatan sesuai dengan standar


90 70 77,78% Cukup

10

Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan

Jumlah dokumen regulasi kebijakan pembangunan kesehatan




11 Meningkatnya Data Kesehatan yang Komprehensif

Jumlah Dokumen Data Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Barat

1 1 100% baik

Simpulan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2018 sebanyak 11 indikator dengan kategori Sangat baik, baik

dan Kurang, dengan perincian Penilaian sebagai berikut :

• Sangat baik (≥100%) : 5 indikator (45,45%)

• Baik (≥ 80 - < 100%) : 5 indikator (45,45% )

• Cukup (> 55 - < 80 %) : 1 indikator (9,09% )

Jumlah : 11 indikator

4.1.2. SIMPULAN CAPAIAN INDIKATOR SASARAN STRATEJIK

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) termasuk di dalam Indikator sasaran

strategis yang terdapat di dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013 – 2018, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

MISI SASAR

AN

JUMLAH INDIKATOR

PENILAIAN KETERA-

NGAN Sangat

Baik Baik Cukup Kurang

MISI 1 1 2 1 1 0 0

2 2 2 0 0 0

JUMLAH 4 3 1 0 0

MISI 2 1 4 3 1 0 0

2 4 0 4 0 0

JUMLAH 8 3 5 0 0

MISI 3 1 6 2 2 2 0

2 1 1 0 0 0

JUMLAH 7 3 2 2 0

MISI 4 1 1 1 0 0 0

2 1 0 1 0 0

JUMLAH 2 1 1 0 0

JUMLAH TOTAL 21 10 9 2 0



Simpulan Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2017 yang terdapat pada

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 dengan jumlah

indikator sebanyak 20 indikator dengan kategori Sangat baik, baik, dan Kurang

dengan rincian penilaian sebagai berikut :

• Sangat baik (≥100%) : 10 indikator ( 47,62% )

• Baik (≥ 80 - < 100%) : 9 indikator ( 42,86% )

• Cukup (> 55 - < 80%) : 2 indikator ( 9,52% )

• Kurang (< 55%) : 0 indikator ( 0% )

Jumlah : 21 indikator ( 100% )

Capaian Indikator Sasaran Stratejik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun

2015, dengan hasil sebagai berikut :

• Kategori : Sangat Baik – sebanyak 10 indikator dengan capaian kinerja

sebesar 47,62%

• Kategori : Baik – sebanyak 9 indikator dengan capaian kinerja sebesar

42,86%

• Kategori : Cukup – sebanyak 2 indikator dengan capaian kinerja sebesar

9,52%

• Kategori : Kurang – sebanyak 0 indikator dengan capaian kinerja sebasar

0%

1. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

4.1.1 Indikator Persentase Rumah Tangga yang berPerilaku Hidup Bersih

dan Sehat (PHBS):

1. Belum semuakabupaten/kota mendapat dukungan dari Pemda masing-

masing terkait pembinaan PHBS Rumah Tangga,

2. Indikator tidak merokok di dalam rumah dan ASI Eksklusif masih rendah,

menyebabkan capaian PHBS belum maksimal,

3. Ketenagaan promosi kesehatan dipuskesmas sebagai ujung tombak

fasilitasi pemberdayaan masyarakat masih belum merata kompetensinya.

Pada umumnya bertugas rangkap dengan keterampilan yang terbatas



baik dalam perencanaan, pengolahan dan monitoring kegiatan promosi

kesehatan.

4. Ketersediaan sarana pendukung promosi kesehatan di tingkat puskesmas

masih sangat terbatas, baik sarana media penyuluhan maupun

kendaraan operasional penyuluhan,

5 Kabupaten/Kota ada yang beranggapan bahwa dengan adanya kegiatan

PIS PK, maka pembinaan PHBS Tatanan Rumah Tangga tidak perlu lagi

dilaksanakan

5.1.1 Indikator Indikator Persentase Desa Siaga Aktif

1. Belum semua Petugas Promkes Puskesmas di Kabupaten/Kota paham

dalam melaksanakan kegiatan pembinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif.

2. Belum semua Kabupaten/Kota melibatkan stakeholder dalam pembinaan


3. Belum semua Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk kegiatan


.

5.1.2 Persentase Penduduk yang memiliki Akses terhadap Air Minum yang

berkualitas

1. Alokasi anggaran belum dapat memenuhi semua tugas pokok yaitu





pengembangan wilayah sehat.

2. Kapasitas tenaga pengelola kesehatan lingkungan di provinsi terbatas



terutama pada tenaga teknis yang ada (di seksi kesehatan lingkungan

hanya ada 4 orang tenaga teknis, sehingga tidak sebanding dengan

program dan kegiatan yang ada), kurang optimalnya tenaga administrasi



(karena tenaga yang ada masih baru bekerja di seksi Kesling, Kesja dan

Olah raga) dan kurangnya petugas teknis analisis serta pengolah data.

3. Pedoman, Peraturan, Juklak dan Juknis yang masih terbatas.

4. Peran koordinasi antar sektor dan pelibatan peran non pemerintahan


1.4.1 Indikator Persentase Penduduk yang menggunakan Jamban Sehat.

1. alokasi anggaran belum dapat memenuhi semua tugas pokok yaitu





pengembangan wilayah sehat. Dan adanya efisiensi biaya (dana APBN

tahun 2016 yang mengalami efisiensi biaya);

2. Kapasitas tenaga pengelola kesehatan lingkungan di provinsi terbatas



terutama pada tenaga teknis, sehingga tidak sebanding dengan program

dan kegiatan yang ada);

3. Pedoman, Peraturan, Juklak dan Juknis yang masih terbatas;

4. Peran koordinasi antar sektor dan pelibatan peran non pemerintahan


1.4.2 Indikator Ratio Kematian Ibu dan bayi

adanya tata kelola klinis yang belum maksimal, kepatuhan petugas

terhadap standar pelayanan, pencatatan dan pelaporan yang belum

optimal. Adapun penyebab tidak langsung dikarenakan kondisi ibu hamil

anemia, Surveilans kematian ibu belum dijalankan dengan optimal,

Regulasi BPJS yang kurang tepat terhadap pelayanan kasus kebidanan

khususnya dimana ibu hamil yang memiliki faktor risiko/berisiko tidak bisa di

rujuk langsung ke FKTL namun harus dikelola di FKTP, sementara kasus-

kasus kebidanan itu dapat terjadi kegawatdaruratan kapanpun dan bila

tidak segera ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar

maka akan terjadi keterlambatan dan bisa mengakibatkan meninggal.



Penyebab kematian Ibu antara lain Hipertensi dalam kehamilan (HDK)

sebanyak 204 Kasus pendarahan sebanyak 192 kasus, infeksi senyak 28

kasus, gangguan sistem peredaran darah (jantung, troke dll) sebanyak 100

Kasus, gangguan metabolik sebanyak 6 kasus Partus lama sebanyak 3

kasus, abortus senayak 3 kasus dan penyebab lain-lain sebanyak 159

kasus

1.4.3 Indikator Cakupan Persalinan Oleh tenaga kesehatan

Pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat persalinan

masih belum optimal disebabkan akses dan kurangnya informasi tentang

pentingnya persalinan di fasilitas disebabkan akses masyarakat kurang baik

terutama kabupaten dengan wilayah geografis yang cukup sulit dan luas (

Pangandaran, Sukabumi, Tasik, Bekasi, Bandung, Malajengka, Kabupaten

Bandung Barat, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten garut).

1.4.4 Prevalensi Gizi Buruk

Belum optimalnya peñatalaksanaan kasus gizi buruk ada kaitannya dengan

kebijakan program gizi kita yang masih mengedepankan asupan pangan,

makanan dan konsumsi sebagai penyebab utama masalah gizi. Kebijakan

yang diluncurkan masih ada yang cenderung mengabaikan peran faktor lain

sebagi penyebab timbulnya masalah gizi seperti air bersih, kebersihan

lingkungan dan pelayanan kesehatan dasar. Akibatnya program gizi lebih

sering menjadi program sektoral yang masing-masing berdiri sendiri

dengan persepsi berbeda mengenai masalah gizi dan indikatornya.

Kebijakan ini sering kita sebut sebagai kebijakan dengan paradigma input,

menjadi permasalahan dalam pencapaian indikator ini, selain itu Kasus yg

ditangani hanya terhadap gizi buruk usia balita, beberapa kasus yg muncul

usia > balita dan tidak ada dukungan dana.

1.4.5 Indikator Presentase Desa/Kelurahan dengan jumlah desa UCI ≥ 80%

1. Rotasi tenaga pengelola program imunisasi di semua tingkat

2. Tidak semua pengelola program imunisasi berkompeten dan terampil

dalam mengelola program imunisasi

3. Belum semua pengelola program imunisasi di semua tingkat terlatih

(provinsi, kab/koa, puskesmas, bidan, pelaksana vaksinator)

4. Kualitas Pencatatan dan pelaporan masih kurang



5. Ketersediaan vaksin beberapa jenis antigen dari pusat tersendat.

6. Distribusi vaksin sampai dengan gudang Dinkes provinsi, Kabupaten/Kota

belum semua mengalokasikan biaya pengambilan vaksin dan logistik

lainnya ke provinsi

7. Tidak semua Kab/Kota mengalokasikan anggaran untuk operasional

program imunisasi

8. Kurangnya media KIE

8.1.1 Indikator Persentasi kab/Kota yang mencapai Treatment Succes Rate

TB

pencapaian indikator P2TB adalah dalam aplikasi software SITT seringkali

mengalami error server (di pusat) dan sering mengalami perubahan sistem,

sehingga menimbulkan keterlambatan laporan dan ketidak cocokan data.

Misalnya jumlah yang diobati tidak sesuai dengan jumlah yang dievaluasi;

Beban kerja wasor kabupaten / kota terlalu berat terutama bagi wasor TBC

kabupaten / kota yang mempunyai jumlah penduduk dan jumlah fasyankes

banyak, sehingga tidak seimbang baik dari segi jarak maupun jumlah serta

adanya beban kerja ganda; Keterbatasan SDM di fasyankes, sehingga

waktu habis untuk pelayanan. Dan tugas administrasi dan pencatatan

pelaporan terabaikan; Pergantian petugas, baik di Kabupaten/Kota dan

Fasyankes, yang tidak dipersiapkan lebih dahulu (tidak kaderisasi terlebih

dahulu); Banyaknya SDM yang sudah dilatih terutama di tingkat fasyankes

tidak dimanfaatkan secara maksimal, seharusnya setelah dilatih petugas

dapat melaksanakan ilmunya minimal 3 tahun di tempat pelayanan DOTS;

Keterbatasan tenaga di fasyankes, baik kuantitas maupun kualitas petugas

TB dalam menggunakan aplikasi SITT; Belum semua fasilitas pelayanan

kesehatan tersedia komputer/Laptop dan jaringan internet yang memadai

untuk melakukan entry data TB dengan SITT; Jejaring internal di tingkat

fasyankes terutama RS belum optimal; Jejaring Eksternal di berbagai

faskes di Kab/Kota belum optima, sehingga banyak pasien DO dari RS atau

Klinik dan Dokter Praktek Mandiri tidak dilakukan pelacakan; dalam hal

pendanaan, belum semua Kab/Kota menyediakan pendanaan APBD nya

untuk P2TB dan masih mengandalkan biaya BLN, misalnya untuk monev



dan validasi data, bimbingan teknis, logistik dan kebutuhan program

lainnya..

8.1.2 Indikator PrevalensiHipertensi

1. SDM pada Seksi P2PTM di Kabupaten/Kota dan puskesmas masih banyak

yang tenaga baru dan masih belum mendapatkan pelatihan

2. Kegiatan P2PTM di Kabupaten/Kota masih belum mendukung pencapaian

target prevalensi hipertensi

3. Pencatatan dan pelaporan Program P2PTM di Kabupaten/Kota belum

semua menggunakan Portal Web.

8.1.3 Indikator Persentase kab/kota dengan 100 % Puskemas melaksanakan

pelayanan kesehatan jiwa

1. Masih adanya kasus pasung yang belum dibebaskan sampai dengan

bulan Desember tahun 2018 sebanyak 294 orang. Selain itu, ada juga

pasien pasung yang sudah diobati dan dibebaskan, karena putus obat,

sehingga kembali dipasung. Ada juga keluarga pasien yang tidak mau

anggota keluarga yang ODGJ nya diobati, karena ODGJnya meminta

sesuatu barang yang tidak bisa dipenuhi oleh keluarganya. Ada juga

yang obatnya tidak diminum.

2. adanya ODGJ yang disembunyikan karena tidak mau diketahui orang

lain, sehingga ODGJ tidak memiliki identitas seperti NIK dan KTP. Oleh

karena itu, kesulitan untuk mendapatkan biaya kesehatan melalui BPJS.

3. Sulitnya melakukan koordinasi antara lintas sector dan lintas program

4. Tidak tersedianya panti rehabilitasi utnuk ODGJ sebelum kembali ke

masyarakat setelah dilakukan perawatan.

8.1.4 Indikator Persentase Rumah Sakit Umum Daerah terisi dokter

spesialis dasar sesuai standar.

Masih terdapat RSUD Klasifikasi B yang standar minimal dokter spesialis


Tahun 2014 lebih kurang 33,3% atau setara dengan 8 RSUD Klasifikasi C

dari 24 RSUD Klasifikasi B.



Masih terdapat RSUD Klasifikasi C yang standar minimal dokter spesialis


Tahun 2014 lebih kurang 50% atau setara dengan 7 RSUD Klasifikasi C

dari 14 RSUD Klasifikasi C

Masih terdapat RSUD Klasifikasi D yang standar minimal dokter spesialis


Tahun 2014 lebih kurang 33,3% atau setara dengan 2 RSUD Klasifikasi D

dari 6 RSUD Klasifikasi D.

8.1.5 Indikator Jumlah Puskesmas Yang terakreditasi

disebabkan tidak semua Kab/kota mempunyai anggaran khusus untuk

mendukung kegiatan akreditasi puskesmas. Dibeberapa Kab/Kota

mengalami keterlambatan pencairan dari sumber dana DAK non fisik untuk

kegiatan Akreditasi Puskesmas sehingga menghambat pendampingan dan

survei puskesmas, untuk jumlah tim pendamping akreditasi FKTP masih

kurang 157 tim, kebutuhan tim pendamping di jawa barat sebanyak 266 tim

(dengan asumsi 1 tim mendampingi 4 puskesmas) sedangkan jumlah tim

yang ada baru 111 tim

8.1.6 Indikator Jumlah Rumah Sakit Yang terakreditasi

masih adanya 78 rumah sakit di jawa barat yang sudah kerjasama dengan

BPJS tetapi belum diakreditasi sehingga terancam diputus kerjasamanya

oleh BPJS, masih adanya RSUD yang belum terakreditasi dan mulai januari

2018 mulai diberlakukan akreditasi standar nasional Akreditasi Rumah sakit

(SNARS) edisi 1, ada beberpa rumah sakit harus mempersiapkan terlebih

dahulu rumah sakitnya agar sesuai penilaian akreditasi, Peran dinas

kesehatan belum optimal dalam akreditasi Rumah sakit, anggaran

akreditasi RS cukup mahal

8.1.7 Indikator Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu

dan bayi sesuai standar

keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM yang belum sesuai dengan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014; Belum semua rumah

sakit daerah mampu PONEK karena keterbatasan tenaga dokter spesialis,

selain itu Tim PONEK di rumah sakit yang telah dilatih banyak yang di



pindahkan/mutasi sehingga perlu adanya koordinasi untuk

penyelenggaraan pelatihan PONEK, belum berjalannya system rujukan

yang sudah dibentuk padahal sistem informasi untuk rujukan sudah ada

dimasing-masing kab/kota tetapi belum berjalan maksimal, dan belum

terbentuknya regional maintenance Centre.

8.1.8 Indikator Persentase Penduduk dengan Jaminan Kesehatan

1. Banyaknya Kurangnya koordinasi lintas sektor antara dukcapil, dinas

kesehatan dan BPJS Kesehatandan dinsos

2. Masih ada Sebagian Kab/Kota kekurangan dalam hal penganggaran

3. Masih ada kab/kota yang dananya tersedia, tetapi Data belum diperoleh

4. Masih banyak Faskes yang belum sesuai standar

5. Kurangnya ketersediaan ruangan intensif

2. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka dibuat strategi pemecahan

masalah melalui kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

8.2.1 Kegiatan yang dibiayai oleh APBD

1) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);

2) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

3) Kegiatan Penguatan STBM dalam pelaksanaan Program Percepatan

Pembangunan Sanitasi

4) Kegiatan Pengawasan Penyehatan Lingkungan TTU/TPM dan

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2018 Bidang Kesehatan Lingkungan

5) Kegiatan Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kerja (Kesehatan Kerja &

Olahraga)

6) Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir

7) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga;

8) Peningkatan Gizi Masyarakat;

9) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;

10) Peningkatan Upaya Kesehatan di FKTP Prov Jabar;

11) Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Yankes Primer;



12) Peningkatan Manajemen Pelayanan di FKTP 27 kab/Kota;

13) Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional

14) Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan

Tradisional di Jawa Barat;

15) Peningkatan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga di

Provinsi;

16) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan;

17) Pencegahan Pengendalian Penyakit Zoonosis;

18) Kegiatan Pengendalian Penyakit DBD

19) Kegiatan Pengendalian Penyakit Filariasis

20) Kegiatan Pengendalian Penyakit Malaria;

21) Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan IMS;

22) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB;

23) Pengendalian Penyakit Diare dan ISP

24) Pengendalian Penyakit KUSTA

25) Pengendalian Penyakit ISPA;

26) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;

27) Kegiatan Promotif dan Preventif bagi masyarakat tentang kesehatan jiwa

28) Pencegahan Penyakit-Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi

(PD3I);

29) Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan Matra;

30) Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa

31) Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan

Kesehatan Tahun Anggaran 2018;

32) Pemilahan Tenaga Kesehatan Taladan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2018;

33) Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Provinsi Jawa Barat;

34) Perencanaan, Pengelolaan dan Mutu Tenaga Kesehatan;

35) Kegiatan Ketersediaan Pemerataan Keterjangkauan dan Mutu Sediaan

Farmasi Kosalkes dan Mamin;

36) Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Penggunaan Obat

Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin;



37) Kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan pembangunan bidang

kesehatan

38) Kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan tahun

2019

39) Penyusunan Regulasi Kesehatan;

40) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan;

41) Peningkatan Pengelola Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan

Provinsi dan Kabupaten/Kota;

42) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Barat;

43) Kegiatan Rapat-Rapat dan Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;

44) Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Barat;

45) Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Barat;

46) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta

Pakaian Aparatur;

47) Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;

48) Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Barat;

49) Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;

50) Renovasi Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;

51) Pengadaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;

52) Kegiatan peningkatan kerjasama program kesehatan dengan provinsi lain;

53) Penyediaan Jasa Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;

54) Penyediaan Barang Cetak dan ATK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;

55) Penyediaan Rapat Rapat dan Koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Barat;

56) Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik);

57) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Barat;



4.3.2 Kegiatan yang dibiayai oleh APBN :

1) Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara

2) Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan

3) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

4) Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji

5) Pengembangan Pembiayaan Kesehatan & Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan (JKN) /KIS

6) Pembinaan Gizi Masyarakat

7) Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat

Ditjen Bina Gizi & Kes Ibu & Anak

8) Pembinaan Upaya Kesehtan Kerja, Olah Raga

9) Pembinaan Kesehatan Keluarga

10) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

11) Penyehatan Lingkungan

12) Pembinaan Upaya penunjang Medik dan Sarana Kesehatan

13) Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar

14) Pembinaan Kesehatan Rujukan

15) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekertariat

Ditjen Bina Upaya Kesehatan

16) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional

17) Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

18) Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra

19) Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

20) Pengendalian Penyakit Menular Langsung

21) Pengendalian Penyakit Tidak Menular

22) Ditjen Pengendaliaan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)

23) Pencegahan dan pengendalian Masalah kesehatan Jiwa dan Napza

24) Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

25) Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

26) Peningkatan Produksi dan distribusi Alat Kesehatan

27) Dukungan Manajemen Pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

28) Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

29) Pelatihan SDM Kesehatan



30) Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

31) Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sekertariat

badan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan (PPSDMK)

===========((((((((@@@@@)))))))) ===========

Documents

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT - kemkes.go.idkerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan