Menimbang :
Mengingat
MEMUTUSI(AN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAHPELAYANAN KESEHATAN.
SALINAN
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentangKesehatan, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintahtentang Fasilitas Pelayanan
Kesehatan;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
TENTANG FASILITAS
BAB I
bphn.go.id
http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu036.pdf
FRESIDEI.,Ir-lEPUEr_r l( lllDoNEStA
-2-
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. Fasilitas
Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat
dan/ atau tempat yang digunakan untukmenyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan, baikpromotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitatif yangdilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah
daerah,dan/ atau masyarakat.
2. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yangmengabdikan diri
dalam bidang kesehatan sertamemiliki pengetahuan dan/ atau
keterampilan melaluipendidikan di bidang kesehatan yang untuk
jenistertentu memerlukan kewenangan untuk melakukanupaya
kesehatan.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesiayang
memegang kekuasaan pemerintahan negaraRepublik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil presidendan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur
penyelenggara pemerintahan daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusan
pemerintahan di bidang kesehatan.
BAB II
,B+to^ =']'iffi
bphn.go.id
Jr l-il: 'i Il-ll:'I IT iri:-,l.tl:I_lr: ll.t [).) | lta i
l/1
-3-
BAB IIKETERSEDIAAN FASILITAS PEIAYANAN KESEHATAN
Bagran KesatuUmum
Pasal 2
Fasilitas Pelayanan Kesehatan didirikan untukmenyelenggarakan
pelayanan kesehatan baik promotif,preventif, kuratif, maupun
rehabilitatif.
Bagian Kedua
Jenis dan Tingkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 3
Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakanpelayanan
kesehatan berupa:a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan/ ataub.
pelayanan kesehatan masyarakat.
Pasal 4
(1) Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimanadimaksud
dalam Pasal 3 terdiri atas:a. tempat praktik mandiri Tenaga
Kesehatan;b. pusat kesehatan masyarakat;c. klinik;d. rumah sakit;e.
apotek;f. unit transfusi darah;g. Iaboratorium kesehatan;h.
optikal;
i. fasilitas.
bphn.go.id
(1)
PRESIDENREPU BLIK INDONESIA
-4-
i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentinganhukum;
dan
j. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.(2) Dafam hal
tertentu untuk memenuhi kebutuhan
pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmupengetahuan dan
teknologi kesehatan, Menteri dapatmenetapkan jenis Fasilitas
Pelayanan Kesehatanselain jenis fasilitas sebagaimana dimaksud
padaayat (1).
Pasal 5
Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimanadimaksud da-lam Pasal 3
dapat memiliki tingkatanpelayanan yang terdiri atas:a. Fasilitas
Pelayanan Kesehatan tingkat pertama;b. Fasilitas Pelayanan
Kesehatan tingkat kedua; danc. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
tingkat ketiga.Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat
pertamasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf amemberikan
pelayanan kesehatan dasar.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat keduasebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf bmemberikan pelayanan kesehatan
spesialistik.Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat
ketigasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cmemberikan
pelayanan kesehatan subspesialistik.Fasilitas Pelayanan Kesehatan
tingkat kedua dantingkat ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan ayat (4) dapat memberikan pelayanan yangdiberikan oleh
Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkatdibawahnya.
(2t
(3)
(4)
(s)
Bagian
bphn.go.id
*."rJin=t,',?Sf;*.r,o-5-
Bagian KetigaPenentuan Jumlah dan Jenis Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Paragraf 1Umum
Pasal 6
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas
ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatandalam rangka mewujudkan
derajat kesehatan yangsetinggi-tingginya.
Pasal 7
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
bertanggung jawab menyediakan Fasilitas PelayananKesehatan
sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Pasal 8
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 dapat
menentukan jumlah dan jenis FasilitasPelayanan Kesehatan serta
pemberian izin beroperasidi daerahnya.Kewenangan Pemerintah Daerah
dalam menentukanjumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan
Kesehatandidasarkan pada kebutuhan dan tanggung jawabdaerah
masing-masing sesuai dengan ketentuanperaturan
perundang-undangan.Penentuan jumlah dan jenis Fasilitas
PelayananKesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh
Pemerintah Daerah denganmempertimbangkan unsur-unsur sebagai
berikut:
(1)
(21
(3)
a. luas . .
bphn.go.id
(4)
(s)
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-6-
a. luas wilayah;b. kebutuhan kesehatan;c. jumlah dan persebaran
penduduk;d. pola penyakit;e. pemanfaatannya;f. fungsi sosial; dang.
kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.Bobot unsur-unsur
sebagaimana dimaksud padaayat (3) disesuaikan untuk setiap jenis
FasilitasPelayanan Kesehatan.
Ketentuan mengenai jumlah dan jenis FasilitasPelayanan Kesehatan
serta pemberian izin beroperasisebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku jugauntuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan yangdiselenggarakan
melalui kegiatan penanaman modalasing.
Ketentuan mengenai jumlah dan jenis FasilitasPelayanan Kesehatan
sebagaimana dimaksud padaayat (3) tidak berlaku untuk jenis rumah
sakitkhusus karantina, penelitian, dan asilum.Ketentuan mengenai
penentuan jumlah dan jenisrumah sakit khusus karantina, penelitian,
danasilum, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diaturdengan
Peraturan Menteri.
Pasal 9
(1) Pertimbangan penentuan jumlah dan jenis FasilitasPelayanan
Kesehatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (3) tidak berlaku
b"gi Fasilitas PelayananKesehatan di daerah terpencil, sangat
terpencil,perbatasan, dan kepulauan.
(6)
(7)
(2) Ketentuan
bphn.go.id
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-7 -
(2) Ketentuan mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan didaerah
terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dankepulauan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
Paragraf 2Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan
Pasal 10
Pemerintah Daerah menentukan jumlah tempatpraktik mandiri Tenaga
Kesehatan berdasarkankebutuhan masyarakat terhadap
pelayanankesehatan pada 1 (satu) wilayah.Penentuan kebutuhan
masyarakat terhadappelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
padaayat (1) dilakukan melalui penetapan rasio antarajumlah Tenaga
Kesehatan dibanding dengan jumlahpenduduk.
Penetapan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (21dilakukan
dengan pertimbangan sebagai berikut:a. kondisi geogralis dan
aksesibilitas masyarakat;b. tingkat utilitas; danc. jam kerja
pelayanan.Dalam hal penetapan rasio sebagaimana dimaksudpada ayat
(2) tidak sesuai dengan ketersediaanjumlah Tenaga Kesehatan di
wilayah tersebut,Pemerintah Daerah wajib menetapkan kebljakanuntuk
memenuhi jumlah praktik mandiri masing-masing Tenaga Kesehatan.
(1)
(21
(3)
(4)
Paragraf 3
bphn.go.id
(1)
t2t
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-8-
Paragraf 3Pusat Kesehatan Masyarakat
Pasal 11
Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajibmenyediakan paling sedikit
1 (satu) pusat kesehatanmasyarakat pada setiap kecamatan.Pendirian
lebih dari 1 (satu) pusat kesehatanmasyarakat didasarkan pada
pertimbangankebutuhan pelayanan, jumlah penduduk,
danaksesibilitas.Penentuan jumlah pusat kesehatan
masyarakatberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada ayat
(2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan
perundang-undangan.
Paragraf 4
Klinik
Pasal 12
Pemerintah Daerah kabupaten/kota menentukanjumlah klinik
berdasarkan kebutuhan masyarakatterhadap pelayanan kesehatan pada I
(satu) wilayah.Penentuan kebutuhan sebagaimana dimaksud padaayat
(1) dilakukan melalui penetapan rasio antarajumlah klinik dibanding
dengan jumlah penduduk.Rasio sebagaimana dimaksud pada ayat
(21ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:a. kondisi
geografis dan aksesibilitas masyarakat;b. tingkat utilitas;c. jam
kerja pelayanan; dan
(3)
(1)
(2t
(3)
d. jumlah .
bphn.go.id
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-9-
d. jumlah praktik mandiri dokter/dokter gigi ataudokter
spesialis/dokter gigi spesialis di wilayahtersebut.
(4) Dalam hal penetapan rasio sebagaimana dimaksudpada ayat (2)
tidak sesuai dengan ketersediaanjumlah klinik, Pemerintah Daerah
menetapkankebljakan untuk memenuhi jumlah klinik.
Paragraf 5Rumah Sakit
Pasal 13
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakanrumah sakit
sesuai kebutuhan masyarakat:a. paling sedikit 1 (satu) rumah sakit
dengan
klasifikasi paling rendah kelas D untuk setiapkabupaten/ kota;
dan
b. paling sedikit 1 (satu) rumah sakit denganklasifikasi paling
rendah kelas B untuk setiapprovinsi.
(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalammelakukan pemenuhan
sebaran rumah sakit secaramerata di setiap wilayah
kabupaten/kotaberdasarkan pemetaan daerah denganmemperhatikan
jumlah dan persebaran penduduk,rasio jumlah tempat tidur, dan akses
masyarakat.
(3) Selain Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalammenyediakan
rumah sakit sebagaimana dimaksudpada ayat (l), swasta dapat
mendirikan rumah sakitsesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 6 . . .
bphn.go.id
(1)
(21
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
_10_
Paragraf 6
Apotek
Pasal 14
Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggungjawab menyediakan
apotek sesuai kebutuhanmasyarakat terhadap pelayanan
kefarmasian.Penyediaan apotek sebagaimana dimaksud pada ayat(l)
berdasarkan pemetaan daerah denganmempertimbangkan jumlah Fasilitas
PelayananKesehatan berupa tempat praktik mandiri TenagaKesehatan,
klinik, pusat kesehatan masyarakat, danrumah sakit.
Pxagraf 7Unit Transfusi Darah
Pasal 15
Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajibmenyediakan paling sedikit
I (satu) unit transfusidarah pada setiap kabupaten/kota.Dalam
kondisi tertentu Pemerintah Daerahkabupaten/kota dapat mendirikan
lebih dari 1 (satu)unit transfusi darah berdasarkan pertimbangan:a.
kecukupan pemenuhan kebutuhan darah;
dan/ ataub. waktu tempuh rumah sakit dengan unit transfusi
darah.
(1)
(2)
Paragraf 8
bphn.go.id
(1)
(21
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 1l -
Paragraf 8
Laboratorium Kesehatan
Pasal 16
Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakanlaboratorium
kesehatan sesuai kebutuhanmasyarakat terhadap pelayanan
kesehatan.
Penyediaan laboratorium kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkanpemetaan daerah dengan mempertimbangkan
jumlah
Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa tempat praktikmandiri
Tenaga Kesehatan, klinik, pusat kesehatanmasyarakat, dan rumah
sakit.
Paragraf 9
Optikal
Pasal 17
Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan
optikat sesuai kebutuhan masyarakat terhadappelayanan
kesehatan.
Penyediaan optikal sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan
berdasarkan pemetaan daerahdengan mempertimbangkan jumlah
FasilitasPelayanan Kesehatan berupa tempat praktik mandiriTenaga
Kesehatan, klinik, pusat kesehatanmasyarakat, dan rumah sakit.
(1)
(2t
Paragraf 1O
bphn.go.id
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-t2-
Paragraf 10Fasilitas Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan
Hukum
(1)
t2l
Pasal 18
Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakanfasilitas
pelayanan kedokteran untuk kepentinganhukum yang dilaksanakan oleh
rumah sakit atauinstitusi lain paling sedikit 1 (satu) setiap
provinsi.Fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentinganhukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi syarat dan standar
yang ditetapkan olehMenteri.
Paragraf 11Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional
Pasal 19
Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggungjawab menyediakan
Fasilitas Pelayanan Kesehatantradisional sesuai kebutuhan
pelayanan.Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggungjawab dalam
melakukan sebaran Fasilitas PelayananKesehatan tradisional secara
merata di setiap wilayahkabupaten/ kota berdasarkan pemetaan daerah
sesuaikebutuhan pelayanan.
BAB IIIPERIZINAN
Pasal 2O
(1) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatanwajib
memiliki izin yang diberikan setelah memenuhipersyaratan sesuai
jenis Fasilitas PelayananKesehatan.
(1)
(21
(21 tzin
bphn.go.id
(2t
(3)
(4)
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-13-
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikanoleh gubernur
dan bupati/walikota sesuaikewenangannya.
Untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan tertentu, izinsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan olehMenteri.Fasilitas Pelayanan
Kesehatan tertentu sebagaimanadimaksud pada ayat (3) berupa:a.
rumah sakit kelas A;b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
diselenggarakan melalui kegiatan penanamanmodal asing;
c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikanpelayanan yang
bersifat kompleks; dan
d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersifatnasional atau
merupakan rujukan nasional.
Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (21dan ayat (3)
harus mempertimbangkan ketentuanmengenai penentuan jumlah dan jenis
FasilitasPelayanan Kesehatan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraanFasilitas
Pelayanan Kesehatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a sampaidengan huruf h dilaksanakan sesuai denganketentuan
peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraanFasilitas
Pelayanan Kesehatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf i dan huruf jdiatur dengan Peraturan Menteri.
(s)
(6)
(7t
BAB IV.
bphn.go.id
(1)
(21
FRr:SlDEI.lR EPrJ E t_ ( ll.lD O t..tE S tA
-t4-
BAB IVPENYELENGGARAAN
Pasal 21
Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memilikisistem tata
kelola manajemen dan tata kelola pelayanankesehatan atau klinis
yang baik.
Pasal22
Penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatanwajib memasang
papan nama Fasilitas PelayananKesehatan sesuai dengan
jenisnya.Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (l),paling
sedikit memuat:a. jenis dan nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
danb. nomor izin dan masa berlakunya.Untuk Fasilitas Pelayanan
Kesehatan berupa praktikmandiri Tenaga Kesehatan, papan nama
harusmemuat nama lengkap, gelar dan/atau jenis TenagaKesehatan,
waktu praktik, dan nomor izin praktik.Papan nama sebagaimana
dimaksud pada ayat (l),harus dipasang pada tempat yang mudah
dilihat.
Pasal 23
Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajibmelaksanakan sistem
rujukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(3)
(4)
Pasal 24
bphn.go.id
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-15-
Pasal 24
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat dimanfaatkansebagai tempat
atau wahana pendidikan bagi TenagaKesehatan, serta tempat
penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan yang dilaksanakan
sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 25
Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf a sampaidengan huruf h, menyelenggarakan
pelayanankesehatan sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraanFasilitas
Pelayanan Kesehatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf i dan huruf jdiatur dengan Peraturan Menteri.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26
Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukanpembinaan
terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatansesuai tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing.Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diarahkan untuk:a. memenuhi kebutuhan setiap orang dalam
memperoleh akses atas Fasilitas PelayananKesehatan;
(1)
(2)
(1)
(2)
b. meningkatkan .
bphn.go.id
ffiPF E S IDEI.I
nEnunL[i ti.lDor tEStA-16-
b. meningkatkan mutu penyelenggaraan FasilitasPelayanan
Kesehatan; dan
c. mengembangkan sistem rujukan pelayanankesehatan yang efisien
dan efektif.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan
melalui:a. komunikasi, informasi, edukasi, dan
pemberdayaan masyarakat;b. advokasi dan sosialisasi; danc.
monitoring dan evaluasi.Menteri dalam melaksanakan
pembinaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmendelegasikan
kepada kepala dinas di provinsi dankabupaten/kota yang tugas pokok
dan fungsinya dibidang kesehatan.Menteri, gubernur, dan
bupati/walikota dalammelaksanakan pembinaan sebagaimana
dimaksudpada ayat (l) dapat mengikutsertakan asosiasiFasilitas
Pelayanan Kesehatan dan organisasi profesiTenaga Kesehatan.
Pasal 27
(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukanpengawasan
terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatansesuai kewenangan
masing-masing.
(3)
(4)
(s)
(2) Menteri dalam melaksanakansebagaimana dimaksud pada
ayatmendelegasikan kepada kepala dinas dikabupaten/kota yang tugas
pokok danbidang kesehatan.
pengawasan
(1) dapatprovinsi danfungsinya di
(3) Ketentuan
bphn.go.id
PRESIDENREPU BLIK INDONESIA
-t7-
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasanterhadap Fasilitas
Pelayanan Kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan
PeraturanMenteri.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakanpelayanan
kesehatan wajib menyesuaikan denganPeraturan Pemerintah ini paling
lambat 2 (dua) tahunterhitung sejak Peraturan Pemerintah ini
diundangkan.
BAB VIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,semua peraturan
perundang-undangan yang mengaturtentang Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denganketentuan dalam
Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 30
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada
tanggaldiundangkan.
Agar
bphn.go.id
PRESIDENREPU BLII( INDONESIA
-18-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan
Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara
RepublikIndonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 31 Oktober 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakartapada tanggal 31 Oktober 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 229
Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
bphn.go.id
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 tagUW 2016
TENTANG
FASI LITAS PELAYANAN KESEHATAN
I. UMUMFasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/
atau
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayanankesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun
rehabilitatif yang
ditakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
dan/ataumasyarakat.
Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik,diperlukan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat menyediakanpelayanan
kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisanmasyarakat dalam
rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaankesehatan, pengobatan
penyakit, dan pemulihan kesehatan.
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan tanggungjawab
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
ketentuanUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2O09 tentang Kesehatan
yangmenyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas
ketersediaanFasilitas Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat untuk
mencapaiderajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Selanjutnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakanbahwa
Pemerintah Daerah dapat menentukan jumlah dan jenisFasilitas
Pelayanan Kesehatan serta pemberian izin beroperasi didaerahnya
dengan mempertimbangkan luas wilayah, kebutuhankesehatan, jumlah
dan persebaran penduduk, pola penyakit,pemanfaatannya, fungsi
sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkanteknologi.
Dalam
bphn.go.id
PRESIDENREPU BLIK INDONESIA
-2-
Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menjaminakses
masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan
yangdiselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maka
perlumengatur Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk upaya
persebaranjenis-jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam suatu
PeraturanPemerintah.
Materi muatan Peraturan Pemerintah tentang FasilitasPelayanan
Kesehatan sebagai berikut:a. jenis dan tingkatan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan;b. penentuan jenis dan jumlah Fasilitas
Pelayanan Kesehatan;c. perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;d.
penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
e. pembinaan dan pengawasan.
II. PASAL DEMI PASALPasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Huruf aYang dimaksud dengan "tempat praktik mandiri
tenagakesehatan" adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yangdiselenggarakan oleh Tenaga Kesehatan yang memilikikewenangan
untuk memberikan pelayanan langsungkepada pasien/klien.
Huruf b
bphn.go.id
PRESIDENREPU B LII( INDONESIA
-J-
HurufbYang dimaksud dengan upusat kesehatan masyarakat'adalah
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yangmenyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat danupaya kesehatan perseorangan tingkat pertama,
denganlebih mengutamakan upaya promotif dan preventif,untuk
mencapai derajat kesehatan masyarakat yangsetinggi-tingginya di
wilayah kerjanya.
Huruf cYang dimaksud dengan 'klinik" adalah FasilitasPelayanan
Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanankesehatan perorangan yang
menyediakan pelayananmedis dasar dan/ atau spesialistik.
Huruf dYang dimaksud dengan "rumah sakit' adalah
institusipelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanankesehatan perorangan secara paripurna yangmenyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dangawat darurat.
Humf eYang dimaksud dengan "apoteld adalah sarzrnapelayanan
kefarmasian tempat dilakukan praktikkefarmasian.
Huruf fYang dimaksud dengan "unit transfusi darah"
adalahFasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakandonor
darah, penyediaan darah, dan pendistribusiandarah.
Huruf gYang dimaksud dengan "laboratorium kesehatan"
adalahFasilitas Pelayanan Kesehatan yang melalsanakanpengukuran,
penetapan, dan pengujian terhadap bahanyang berasal dari manusia
dan/ atau bahan bukanberasal dari manusia untuk penentuan jenis
penyakit,penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor
risikoyang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangandan f atau
masyarakat.
Hurrf h. . .
{,w
bphn.go.id
*r*J.Tott,',?Sf;*=r,o
-4-
Huruf hYang dimaksud dengan "optikal" adalah FasilitasPelayanan
Kesehatan yang menyelenggarakan pelayananefraksi, pelayanan optisi,
dan/ atau pelayanan lensa
kontak.Huruf i
Yang dimaksud dengan "fasilitas pelayanan kedokteranuntuk
kepentingan hukum" adalah Fasilitas PelayananKesehatan yang
memberikan pelayanan kedokteranuntuk kepentingan hukum yang
meliputi pelayanankedokteran forensik klinik, patologi
forensik,laboratorium forensik, dan dukungan penegakan hukum.
HurufjYang dimaksud dengan "Fasilitas Pelayanan
Kesehatantradisional" adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yangmenyelenggarakan pengobatan/perawatan pelayanankesehatan
tradisional komplementer.Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional
didirikansecara mandiri maupun berkelompok yang dimiliki
olehperseorangan atau badan hukum.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 5Ayat (1)
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki tingkatanpelayanan
antara lain berupa klinik dan rumah sakit.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (s)Cukup jelas.
Pasal 6 .
bphn.go.id
-$",DPRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
Pasal 6Cukup jelas.
Pasal 7Yang dimaksud dengan "Fasilitas Pelayanan Kesehatan"
antara lainFasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan
upayakesehatan yang bersifat nasional atau merupakan
rujukannasional.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "daerah terpencil" adalah daerah
yang
sutit dljangkau karena berbagai sebab seperti keadaangeograli
(kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa),transportasi,
sosial, dan ekonomi.Yang dimaksud dengan "daerah sangat terpencil'
adalahdaerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai
sebabseperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan,hutan
dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi.Yang dimaksud dengan
"daerah perbatasan" adalah bagiandari wilayah negara yang terletak
pada sisi dalam sepanjangbatas wilayah Indonesia dengan negara
lain, dalam hal bataswilayah negara di darat, kawasan perbatasan
berada dikecamatan.
Yang dimaksud dengan "daerah kepulauan" adalah daerahyang
memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayahlautan lebih
luas dari daratan yang di dalamnya terdapatpulau-pulau yang
membentuk gugusan pulau sehinggamenjadi satu kesatuan geografis dan
sosial budaya.
Ayat (2)Cukup je1as.
Pasal 10
bphn.go.id
PRESIDENREFUBLIK INDONESIA
-6-
Pasal 10
Ayat (l)Cukup jelas.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)
Kebijakan untuk memenuhi jumlah praktik mandiri masing-masing
Tenaga Kesehatan antara lain berupa pemberianinsentif, kepastian
pendapatan (guaranteed income), ataukemudahan dalam perizinan, yang
bertujuan memberikandaya tarik bagi Tenaga Kesehatan untuk
berpraktik di wilayahtersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan
peraturanperundang-undangan lainnya.
Pasal 1 ICukup jelas..
Pasal 12Ayat (l)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jelas.
Ayat (4)Kebijakan untuk memenuhi jumlah klinik antara lain
berupakemudahan perizinan klinik dan sebagainya.
Pasal 13
bphn.go.id
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-7 -
Pasal 13Ayat (1)
Huruf aYang dimaksudkabupaten/kotakelas C.
Huruf bCukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jelas.
Pasal 14Cukup jelas.
Pasal 15Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17Cukup jelas.
Pasal 18Cukup jelas.
Pasal 19Cukup jelas.
Pasal 2O
Cukup jelas.
dengan'paling rendah kelas D" adalahdapat juga menyediakan rumah
salit
Pasal 21
#*fr}
bphn.go.id
PRES IDENREPU ELIK INDONESIA
-8-
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal24Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat
dimanfaatkansebagai tempat atau wahana pendidikan bagi Tenaga
Kesehatanberupa rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5942
bphn.go.id
