Author
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
1. Halamam Judul
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
KECAMATAN TODANAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Judul Standar Operasional Prosedur Sesuai dengan Identifikasi kebutuhan SOP)
2. Informasi Prosedur yang akan Distandarkan
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Penerbitan Surat Keterangan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana :
1
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Lintas Bagian 1. Ruang Pelayanan
2. Meja kursi 3. ATK
4. Komputer dan Printer 5 Agenda
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. 1.
2. 2.
3.
4.
3. Cara pengisian Informasi Prosedur yang distandarkan
(1) Nomor Standar Operasional
Prosedur
Diisi dengan nomor Standar Operasional Prosedur, yaitu (No Komponen, Unit Kerja, Bagian, No Standar
Operasional Prosedur)
(2) Tanggal Pembuatan Diisi dengan tanggal pengesahan Standar Operasional Prosedur
(3) Tanggal revisi Diisi dengan tanggal Standar Operasional Prosedur di revisi
(4) Tanggal pengesahan Diisi dengan tanggal mulai berlaku
(5) Disahkan oleh Diisi dengan jabatan yang berkompeten yang mengesahkan
(6) Nama Standar Operasional
Prosedur
Diisi dengan nama prosedur yang akan distandarkan
(7) Dasar hukum Diisi dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar disusunnya Standar Operasional Prosedur
(8) Kualifikasi pelaksana Diisi dengan penjelasan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada
prosedur yang distandarkan
(9) Keterkaitan Diisi dengan penjelasan mengenai keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang
distandarkan
(10) Peralatan/perlengkapan Diisi dengan penjelasan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan
(11) Peringatan Diisi dengan:
- Penjelasan mengenai kemungkinan–kemungkinan resiko yang akan timbul ketika prosedur dilaksanakan atau
tidak dilaksanakan.
- Peringatan memberikan indikasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dan berada diluar kendali
pelaksana ketika prosedur dilaksanakan dan berbagai dampak yang mungkin ditimbulkan.
- Dalam hal ini, dijelaskan pula bagaimana cara mengatasinya.
(12) Pencatatan dan pendataan Diisi dengan penjelasan mengenai berbagai hal yang perlu didata, dicatat atau diparaf oleh setiap pegawai yang
berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan
(13) Uraian prosedur Langkah kegiatan secara rinci dan sistematis dari prosedur yang distandarkan
(14) Pelaksana Diisi dengan jabatan yang melakukan suatu proses/aktivitas
(15) Kelengkapan Diisi dengan penjelasan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan
(16) Waktu Diisi dengan lama waktu yang dibutuhkan dalam melakukan suatu proses/kegiatan
(17) Output Diisi dengan hasil/keluaran dari suatu proses/kegiatan
(18) Pengesahan Diisi dengan Nama dan tandatangan Kepala OPD
4. Cara Pengisian Uraian Prosedur:
(1) Uraian Prosedur Diisi dengan proses sejak dari kegiatan mulai dilakukan sampai dengan kegiatan selesai dan keluaran dihasilkan
untuk setiap STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kegiatan masing-
masing unit organisasi yang bersangkutan.
(2) Pelaksana Diisi dengan pelaksana kegiatan yang bersangkutan, mulai dari jabatan tertinggi sampai dengan jabatan terendah
(fungsional umum/staf).
(3) Mutu Baku Diisi dengan persyaratan dan kelengkapan yang diperlukan, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan
dan output pada setiap aktivitas yang dilakukan.
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
5. Simbol yang Digunakan
Simbol yang
Digunakan Sebutan Definisi
Terminator Simbol ini digunakan untuk menggambarkan awal/mulai dan akhir suatu bagan alir.
Proses Simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan.
Pengambilan
Keputusan Simbol ini digunakan untuk menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pelaksanaan kegiatan.
Dokumen Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.
Penggandaan
Dokumen Simbol ini digunakan untuk menggambarkan penggandaan dari semua jenis dokumen.
Arsip Manual Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis pengarsipan dokumen dalam bentuk kertas/manual.
File Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis penyimpanan dalam bentuk data/file.
Konektor Simbol ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan aktivitas dalam satu halaman.
Konektor Simbol ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan aktivitas pada halaman berikutnya.
Garis Alir Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan.
Simbol yang
Digunakan Sebutan Definisi
Garis alir Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan.
Garis alir Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan.
Garis alir Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan.
Garis alir Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan.
Garis alir Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan.
Garis alir Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan.
Garis alir Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan.
Garis alir Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan.
JUDUL DAN KODE NOMOR REVISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP KETERANGAN
1 Penerimaan Tamu PT-SKT-01
2 Persuratan (Surat Masuk) PSM-SKT-02
3 Persuratan (Surat Keluar) PSK-SKT-03
4 Penilaian SKP PSKP-SKT-04
5 Pelaporan Daftar Hadir PDH-SKT-05
6 Pengajuan Kenaikan Pangkat PKP-SKT-06
7 Pengajuan Pensiun PP-SKT-07
8 Pelaporan SKPTK PSKPTK-SKT-08
9 Pelaporan Pajak PP-SKT-09
10 Izin CUTI IC-SKT-10
11 Kenaikan Gaji Berkala KGB-SKT-11
12 Penerbitan Surat Keputusan Camat PSKT-SKT-12
13 Penyusunan RKA PRKA-SKT-13
14 Penyusunan DPA PDPA-SKT-14
15 Penerbitan Surat Keterangan PSK-KYZ-01
16 Penerbitan IMB PIMB-KYZ-02
17 Penerbitan KTP PKTP-KYZ-03
18 Penerbitan KK PKK-KYZ-04
19 Legalisasi Surat Pindah Tempat LSPT-KYZ-05
20 Legalisasi Surat Datang LSD/KYZ/06
21 Laporan Kependudukan LK-KYZ-07
22 Legalisasi Pengantar SKCK LSKCK-KYZ08
23 Lelang Bondo Desa/Bengkok LBBD-KPM-01
24 Rekomendasi Ijin Keramaian/pentas. RIKP-KYZ-09
25 Legalisasi Pengantar JKN/Jamkesda LPJKN-KYZ-10
26 Legalisasi Pengantar Nikah. LPN-KYZ-11
27 Legalisasi Numpang Nikah. LNN-KYZ-12
28 Penerbitan Izin Gangguan PIG-KYZ-13
29 Legalisasi Proposal Bansos LPB-KSR-01
30 Pendistribusian Rastra/Raskin PR-KSR-02
31 Pelaksanaan Musrenbang PM-KPB-01
32 Legalisasi Proposal Pembangunan LPB-KSR-03
33 Laporan Kejadian PLK-KTT-01
34 Fasilitasi PBB FPBB-KPM-02
35 Fasilitasi Profil Desa FPD-KPM-03
36 Profil Kecamatan PK-KPM-04
37 Fasilitasi RKP Des FRKPDes-KPB-02
38 Fasilitasi APB Des FAPBDes-KPB-03
39 Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) RPD-KPB-04
40 Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) RPADD-KPB-05
41 Rekomendasi Pencairan Bantuan Keuangan RPADD-KPB-06
42 Rekomendasi Pencairan Bantuan Provinsi RPBP-KPB-07
43 Rekomendasi Pencairan Bantuan Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi
RPBHPR-KPB-08
44 Surat Keterangan Waris SKW-KYZ-14
Penomoran Prosedur : P – XXX – XX Penjelasan Singkatan : XXX
P = Singkatan dari Prosedur SKT = Sekretariat KPB = Kasi Pembangunan
XXX = Singkatan dari unit penanggung jawab KPM = Kasi Pemerintahan KTT = Kasi Trantib
XX = Nomor urut KSR = Kasi Sosial KYZ = Kasi Pelayanan dan Perizinan
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA KECAMATAN TODANAN
REVISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
1. Penerimaan Tamu 23. Lelang Bondo Desa/Bengkok 2. Persuratan (Surat Masuk) 24. Rekomendasi Ijin Keramaian/Pentas 3. Persuratan (Surat Keluar) 25. Legalisasi Pengantar JKN, Jamkesda 4. Penilaian SKP 26. Legalisasi Pengantar Nikah 5. Pelaporan Daftar Hadir PNS 27. Legalisasi Numpang Nikah 6. Pengajuan Kenaikan Pangkat 28. Penerbitan Izin Gangguan 7. Pengajuan Pensiun 29. Legalisasi Proposal Bansos 8. Pelaporan SKPTK 30. Pendistribusian Rastra/Raskin 9. Pelaporan Pajak 31. Pelaksanaan Musrenbang 10. Izin Cuti 32. Legalisasi Proposal Pembangunan 11. Kenaikan Gaji Berkala 33. Laporan Kejadian 12. Penerbitan Surat Keputusan Camat 34. Fasilitasi PBB 13. Penyusunan RKA 35. Fasilitasi Profil Desa 14. Penyusunan DPA 36. Profil Kecamatan 15. Penerbitan Surat Keterangan 37. Fasilitasi RKP Des 16. Penerbitan IMB 38. Fasilitasi APB Des 17. Penerbitan KTP 39. Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) 18. Penerbitan KK 40. Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 19. Legalisasi Surat Pendatang 41. Rekomendasi Pencairan Bantuan Keuangan 20. Surat Pindah Tempat 42. Rekomendasi Pencairan Bantuan Provinsi 21. Pelaporan Kependudukan 43. Rekomendasi Pencairan Bantuan Bagi Hasil Pajak & Retribusi 22. Pengantar SKCK 44. Surat Keterangan Waris
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP PT-SKT-01
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Penerimaan Tamu
Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
4. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora.
5. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten
Blora.
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan komputer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Penerima tamu menanyakan maksud, tujuan bertamu dan siapa yang dituju
pejabat atau staf
1. Ruang Tamu/Pelayanan
2. Meja/Kursi
3. Buku tamu
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Kalau yang dituju tidak ada ditempat maka penerima tamu harus segera
menyampaikan kepada tamu.
Mengisi buku tamu
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat / Sekcam
1
Kasi/
Kasubag
2
Staf
3
Tamu
4 Kelengkapan Waktu Output
1 Menyapa tamu kemudian
mempersilahkan masuk dan duduk
1..Ruang tamu
2. Meja kursi
2 menit
2 menyampaikan maksud, tujuan dan
mengisi buku tamu
1.Buku tamu
2.Balpoint
2 menit
3.
Menyampaikan pada pejabat yang
dimaksud
Ruangan
10 menit
4. Pejabat yang dimaksud setuju untuk
bertemu
Ruangan 2 menit Camat/Sekcam atau
Kasi sesuai dengan
bidangnya
5. Menyampaikan pada tamu untuk
menghadap/bertemu
Ruangan 2 menit
6. Bertemu dengan pejabat
membicarakan maksud dan tujuan
bertamu
Ruangan
7.
Mohon diri dan pulang Tamu
terlayani
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP PSM-SKT-02
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Persuratan (Surat masuk)
Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
4. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
5. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Blora.
6. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
7. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Surat setelah di disposisi oleh Camat di distribusikan sesuai dengan
penanggung jawab pejabat di Kecamatan
1. Meja kursi
2. ATK
3. Komputer/printer/mesin ketik
4. Formulir Disposisi
5. Buku agenda
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Untuk kecepatan proses surat pejabat di Kecamatan bertanggung jawab
untuk tindak lanjut maksud dan tujuan surat
Mencatat di buku agenda surat masuk
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat / Sekcam
1
Kasi/
Kasubag
2
Staf
3
Peng Srt.
4 Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima, menandatangani buku
ekspedisi
Gunting/cuter 2 menit Surat
2. Membuka surat mengagendakan di
agenda surat masuk, memberi dan
mengisi lembar disposisi
1.Stopmap
2.Bk.agenda
3.F. Disposi
4.Balpoint
3 menit Buku agenda
3.
Meneliti dan mengklasifikasikan
jenis surat masuk dan mengajukan
penyelesaian
Bolpoint 3 menit Disposisi
4. Membaca, memahami isi, perihal
surat dan memberikan disposisi
Bolpoint 2 menit Disposisi
5. Mendistribusikan ke tujuan sesuai
dengan instruksi disposisi
2 menit Disposisi
6. Mengarsip surat dan meletakan di
Arsip surat masuk
Ordner 1 menit Arsip surat
masuk
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP PSK-SKT-03
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Persuratan (Surat Keluar)
Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
4. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
5. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Blora.
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Persuratan ( Surat Masuk )
1. Meja kursi
2. ATK
3. Komputer/printer/mesin ketik
4. Formulir Disposisi
5. Buku agenda
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Untuk kecepatan proses surat pejabat di Kecamatan bertanggung jawab
untuk tindak lanjut maksud dan tujuan surat
Mencatat di buku agenda surat keluar
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat
1
Sekcam
2
Kasi/
Kasubag
3
Staf
4 Kelengkapan Waktu Output
1. Memberi instruksi untuk membuat
surat
Nota instruksi 2 menit Nota
2. Membuat draf/konsep surat sesuai
nota intruksi
1.Kertas
2.Balpoint
3.Stopmap
10 menit Draf/
Konsep
Sekcam atau Kasi
sesuai dengan
bidangnya
3.
Mengetik draf / konsep surat
1. Komputer
2.Printer
10 menit Surat
4. Meneliti hasil ketikan apakah sesuai
dengan draf/konsep surat
Bolpoint 2 menit Surat
5. Meneliti kalau sudah benar memberi
paraf
Bolpoint 2 menit Surat
6. Penandatanganan surat
Bolpoint 2 menit Surat
7.
Pengagendaan surat, pemberian
nomor dan stempel dan penggandaan
1.Bk.agenda
2.Bolpoint
2 menit Surat
8. Pengarsipan dan pendistribusian surat
1.Arsip
2.Bk.Exp
3.Sampul srt
2 menit Surat Surat dikirim sesuai
dengan tujuan
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP PSKP-SKT-04
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Penilaian SKP
Dasar Hukum
1. PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Kepala BKN No. 21 tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
4. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
5. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Form SKP oleh Subbag Umum dan Kepegawaian didistribusikan pada
masing-masing Kasi untuk menilai pegawai yang menjadi stafnya
2. SOP Pelaporan Daftar Hadir PNS
1. Form SKP
2. Meja/Kursi
3. Komputer, Printer dan Mesin Ketik
4. Potlot / Bolpoint
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Pegawai yang dinilai merasa keberatan dan tidak mau tanda tangan maka
Kasi menjelaskan pada pegawai dimaksud kalau tidak dapat diselesaikan
maka pejabat diatasnya yang mengambil keputusan
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat
1
Sekcam/ Kasi
2
Kasubag
3
Staf
4 Kelengkapan Waktu Output
1. Memberi instruksi untuk membuat
SKP sesuai kriteria penilaian yang
telah ditetapkan
Nota instruksi 2 menit Nota
2. Membuat draf/konsep SKP mengacu
DP3 terdahulu dan kinerja pegawai
pada rentang waktu penilaian
1.Form DP3
2.Balpoint
3.Stopmap
10 menit Draf/
Konsep
Camat menilai Sekcam
dan Kasi
Sekcam Menilai Subbag
dan Staf
3.
Mengetik draf / konsep SKP yang
telah dibuat oleh pejabat penilai
1. Kopmpuer
2.Printer
3.Mesin Tik
10 menit SKP
4. Meneliti hasil ketikan SKP apakah
sesuai dengan draf/ konsep
Bolpoint 2 menit SKP
5. Menyerahkan SKP untuk
ditandatangani
Bolpoint 3 menit SKP
6. Penandatanganan SKP oleh pejabat
penilai
Bolpoint 2 menit SKP
7.
Penggandaan SKP dan
Pendistribusian kepada yang dinilai
Fc
2 menit SKP
8. Pengarsipan dokumen SKP sebagai
bukti kegiatan
Arsip/Rak/
File cabinet
2 menit SKP Setiap awal tahun
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP PDH-SKT-05
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Pelaporan Daftar Hadir PNS
Dasar Hukum
1. PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Kepala BKN No. 21 tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
4. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
5. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana : 1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Laporan daftar hadir pegawai dilaporkan pada awal bulan berikutnya ke
BKD Kabupaten Blora
1. Meja kursi
2. ATK
3. Komputer/printer/mesin ketik
4. File/Ordner
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Daftar hadir pegawai berpengaruh pada penerimaan TPP
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat
1
Sekcam
2
Subbag
Umpeg
3
Staf
4 Kelengkapan Waktu Output
1. Memberi instruksi untuk membuat
laporan daftar hadir
Nota instruksi 2 menit Nota
2. Membuat draf/konsep laporan Daftar
Hadir
1.Kertas
2.Balpoint
3.Stopmap
10 menit Draf/
Konsep
3.
Mengetik draf / konsep laporan daftar
hadir
1. Kopmpuer
2.Printer
10 menit Surat
4. Meneliti hasil ketikan apakah sesuai
dengan draf/konsep laporan daftar
hadir
Bolpoint 2 menit Surat
5. Penandatanganan laporan daftar
hadir
Bolpoint 2 menit Surat
6. Pelaporan daftar hadir dan
pengarsipan
1.Arsip
2.Bk.Exp
2 menit Surat BKD
Awal bulan berikutnya
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP PP-SKT-06
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat
Dasar Hukum
1. PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Kepala BKN No. 21 tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
4. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
5. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana : 1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Kenaikan Gaji Berkala
2. SOP Penilaian SKP
1. Meja kursi
2. ATK
3. Komputer/printer/mesin ketik
4. File/Ordner
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Daftar Pegawai yang berhak memenuhi Persyaratan Kenaikan Pangkat
Fail Berkas Kepegawaian
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat
1
Sekcam
2
Subbag
Umpeg
3
Staf
4
Pegawai
5 Kelengkapan Waktu Output
1. Memberi instruksi untuk mengajukan
Proses Kenaikan Pangkat yang
memenuhi syarat
Nota instruksi 2 menit Nota
2. Membuat draf/konsep Nama Pegawai
yang memenuhi Syarat Kenaikan
Pangkat
1.Kertas
2.Balpoint
3.Stopmap
10 menit Draf/
Konsep
3.
Menyiapkan berkas usulan Kenaikan
Pangkat dan konsep Surat Usulan
Kenaikan Pangkat
1.Berkas
2.Kertas
3.Bolpoint
4. Buku Kepeg
1 Jam Berkas
Surat
4. Mengetik konsep surat Usulan
Kenaikan Pangkat , dan menerima
berkas dari pegawai yang
bersangkutan
1. Kopmpuer
2.Printer
3.Kertas
30 menit Surat
5. Meneliti hasil ketikan apakah sesuai
dengan draf/konsep Surat usulan
Kenaikan Pangkat
Bolpoint 10 menit Berkas
Surat
6. Meneliti hasil Ketikan Surat dan
Kelengkapan Berkas selanjutnya
memaraf
Bolpoint 5 menit Berkas
Surat
7. Menandatangani Surat dan semua
persyaratan
Bolpoint 5 menit Berkas
Surat
8. Mengagendakan, Pengiriman dan
pengarsipan
1.Arsip
2.Bk.Exp
1 Jam Berkas
Surat
BKD
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP PP-SKT-07
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Pengajuan Pensiun
Dasar Hukum
1. PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Kepala BKN No. 21 tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
4. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
5. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana : 1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Kenaikan Gaji Berkala
2. SOP Penilaian SKP
3. SOP Pengajuan Pensiun
1. Meja kursi
2. ATK
3. Komputer/printer/mesin ketik
4. File/Ordner
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Daftar Pegawai yang berhak memenuhi Persyaratan Pensiun
Fail Berkas Kepegawaian
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat
1
Sekcam
2
Subbag
Umpeg
3
Staf
4
Pegawai
5 Kelengkapan Waktu Output
1. Memberi instruksi untuk mengajukan
Proses Pensiun yang memenuhi
syarat
Nota instruksi 2 menit Nota
2. Membuat draf/konsep Nama Pegawai
yang memenuhi Syarat Pensiun
1.Kertas
2.Balpoint
3.Stopmap
10 menit Draf/
Konsep
3.
Menyiapkan berkas usulan Pensiun
dan konsep Surat Pengajuan Pensiun
1.Berkas
2.Kertas
3.Bolpoint
4. Buku Kepeg
1 Jam Berkas
Surat
4. Mengetik konsep surat Pengajuan
Pensiun, dan menerima berkas dari
pegawai yang bersangkutan
1. Kopmpuer
2.Printer
3.Kertas
30 menit Surat
5. Meneliti hasil ketikan apakah sesuai
dengan draf/konsep Surat Pengajuan
Pensiun
Bolpoint 10 menit Berkas
Surat
6. Meneliti hasil Ketikan Surat dan
Kelengkapan Berkas selanjutnya
memaraf
Bolpoint 5 menit Berkas
Surat
7. Menandatangani Surat dan semua
persyaratan
Bolpoint 5 menit Berkas
Surat
8. Mengagendakan, Pengiriman dan
pengarsipan
1.Arsip
2.Bk.Exp
1 jam Berkas
Surat
BKD
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP SKPTK-SKT-08
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Pelaporan SKPTK (Surat Keterangan Pembayaran Tunjangan
Keluarga)
Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
2. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
4. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
5. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Laporan SKPTK untuk pegawai yang ada di Kecamatan dilaporkan ke
BPPKAD
1. Meja kursi
2. ATK
3. Komputer/printer/mesin ketik
4. Formulir SKPT
5. File/Ordner
6. Buku Induk Pegawai
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Untuk pegawai yang tidak membuat laporan SKPTK kalau ada mutasi
keluarga maka akan kena sangsi mengembalikan atau tunjangan tidak masuk
Buku Induk Pegawai
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat
1
Sekcam
2
Subbag
Umpeg
3
Staf
4 Kelengkapan Waktu Output
1 Memberi instruksi untuk membuat
laporan SKPTK
Nota instruksi 2 menit Nota
2 Membuat draf/konsep laporan pajak
sesuai nota intruksi
1.Kertas
2.Balpoint
3.Stopmap
10 menit Draf/
Konsep
3.
Mengetik draf / konsep laporan pajak
1. Komputer
2.Printer
10 menit Surat
4. Meneliti hasil ketikan apakah sesuai
dengan draf/konsep laporan pajak
Bolpoint 2 menit Surat
5. Tanda tangan dari pegawai yang
harus membuat laporan SKPTK
Bolpoint 2 menit Surat
6. Legalisasi laporan SKPTK
Bolpoint 2 menit Surat
7
Penggandaan Laporan dan
Pendistribusian kepada pegawai yang
bersangkutan
1.Bk.agenda
2.Bolpoint
2 menit Surat
8 Pelaporan SKPTK dan pengarsipan 1.Arsip
2.Bk.Exp
2 menit Surat Kecamatan, BPPKAD
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP PJ-SKT-09
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Pelaporan Pajak
Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
2. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
4. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
5. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Laporan pajak untuk Gol III & IV adalah pejabat yang ada di Kecamatan
dilaporkan ke BKD dan Kantor Pajak
1. Meja kursi
2. ATK
3. Komputer/printer/mesin ketik
4. Formulir pajak
5. File/Ordner
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
- Untuk Semua PNS wajib membuat SPT Tahunan dan LP2P
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat
1
Sekcam
2
Subbag
3
Staf
4 Kelengkapan Waktu Output
1 Memberi instruksi untuk membuat
laporan pajak
Nota instruksi 2 menit Nota
2 Membuat draf/konsep laporan pajak
sesuai nota intruksi
1.Kertas
2.Balpoint
3.Stopmap
10 menit Draf/
Konsep
3.
Mengetik draf / konsep laporan pajak
1. Kopmpuer
2.Printer
10 menit Surat
4. Meneliti hasil ketikan apakah sesuai
dengan draf/konsep laporan pajak
Bolpoint 2 menit Surat
5. Tanda tangan dari pegawai Gol III
yang harus membuat lapor-an pajak
Bolpoint 2 menit Surat
6. Legalisasi laporan pajak pegawai
Gol III
Bolpoint 2 menit Surat
7
Penggandaan Laporan dan
Pendistribusian kepada pegawai
yang bersangkutan
1.Bk.agenda
2.Bolpoint
2 menit Surat
8 Pelaporan pajak dan pengarsipan 1.Arsip
2.Bk.Exp
2 menit Surat BKD dan Kantor Pajak
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP IC-SKT-10
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP IZIN CUTI
Dasar Hukum
1. PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Kepala BKN No. 21 tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
4. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
5. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
di Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penilaian SKP
2. SOP Pelaporan Daftar Hadir PNS
1. Buku Cuti Pegawai
2. Meja/Kursi
3. Komputer, Printer dan Mesin Ketik
4. Potlot / Bolpoint
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Pegawai yang mengambil cuti dihitung sesuai dengan jumlah sisa cuti yang
diambil atau diberikan sebelumnya
Buku Cuti Kepegawaian
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat / Sekcam
1
Kasubag
Umpeg
2
Staf
3
Pemohon.
4 Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima permohonan izin cuti Buku Cuti
Pegawai
Bolpolint
5 menit Surat
2. Mengagendakan Izin Cuti di agenda
surat masuk, memberi dan mengisi
lembar disposisi
1.Stopmap
2.Bk.agenda
3.F. Disposi
4.Balpoint
3 menit Buku agenda
3.
Meneliti dan mengklasifikasikan
jenis cuti yang diambil dalam satu
tahun terakhir
Bolpoint 5 menit Disposisi
4. Membaca, memahami isi, perihal
Izin Cuti dan memberikan disposisi
Bolpoint 2 menit Disposisi
5. Menjawab dan mengetik izin cuti
sesuai dengan instruksi /disposisi
Komputer/
Printer
Kertas
10 menit Disposisi
6. Menandatangani Izin Cuti
Bolpoint 1 menit Arsip surat
7. Memberi Nomor, Cap dan mengarsip
Izin Cuti dan meletakan di Arsip
surat masuk, mengirim jawaban Cuti
ke yang bersangkutan
Ordner, Amplop
Bolpoint
5 menit Arsip surat Izin Cuti diterima
yang
bersangkutan
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP KGB-SKT-11
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Kenaikan Gaji Berkala
Dasar Hukum
1. PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Kepala BKN No. 21 tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
4. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
5. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
di Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana : 1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Daftar Hadir PNS
2. SOP Izin Cuti
3. SOP Penilaian SKP
1. Meja kursi
2. ATK
3. Komputer/printer/mesin ketik
4. File/Ordner
5. Buku Kenaikan Gaji Berkala
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Daftar Pegawai yang memenuhi syarat dan waktu pemberian Kenaikan Gaji
Berkala
Buku Kenaikan Gaji Berkala
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat
1
Sekcam
2
Subbag
Umpeg
3
Staf
4 Kelengkapan Waktu Output
1. Memberi instruksi untuk membuat
Kenaikan Gaji Berkala
Nota instruksi 1 menit Nota
2. Membuat draf/konsep pegawai yang
menerima Kenaikan Gaji Berkala
1.Kertas
2.Balpoint
3.Stopmap
4. buku KGB
10 menit Draf/
Konsep
3.
Mengetik draf / konsep Kenaikan
Gaji Berkala
1. Kopmpuer
2.Printer
10 menit Surat
4. Meneliti hasil ketikan apakah sesuai
dengan draf/konsepKenaikan Gaji
Berkala
Bolpoint 5 menit Surat
5. Penandatanganan Kenaikan Gaji
Berkala
Bolpoint 5 menit Surat
6. Pemberian Nomor Agenda ,
penggandaan, pengarsipan dan
pengiriman
1.Arsip
2.Bk.Exp
5 menit Surat BPPKAD, BKD
Pegawai ybs
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP PSKC-SKT-12
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Penerbitan Surat Keputusan Camat
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
4. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
5. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Blora 6. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Persuratan ( Surat Masuk )
2. SOP Persuratan ( Surat Keluar )
1. Ruang pelayanan
2. Meja kursi
3. Komputer/printer/mesin ketik
4. Buku agenda
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Sebagai payung hukum untuk pelaksanaan kegiatan diwilayah
Kecamatan
2. Setiap aktifitas perlu diterbitkan Surat Keputusan Camat untuk menjadi
dasar legal pelaksanaan kegiatan.
Mencatat di buku Agenda
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat Sekcam Kasi/
Kasubbag Staf Kelengkapan Waktu Output
1.
Memerintahkan Kasi/Kasubbag untuk
menyusun konsep SK
Kertas
Ballpoint 120 menit
Konsep SK
2. Membuat konsep SK
Kertas
Ballpoint 120 menit
Konsep SK
3.
Memeriksa dan mengoreksi konsep
SK, jika ada koreksi dikembalikan
Ballpoint 10 menit Koreksi Konsep
SK
4. Mengetik SK
Komputer,
Printer, Kertas 20 menit Ketikan SK
5.
Memeriksa hasil ketikan SK, jika
ada koreksi dikembalikan
Ballpoint 10 menit Koreksi Ketikan
SK
6. Memeriksadan memaraf SK
Ballpoint 5 menit Paraf SK
7. Menandatangani SK
Ballpoint 5 menit Tandatangan SK
8.
Memberi nomor, menggandakan dan
menyetempel SK
Stempel 15 menit Nomor SK
9.
Mengarsipkan dan mengirimkan SK
kepada pihak yang terkait
Buku Ekpedisi 5 menit SK
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP PRKA-SKT-13
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Penyusunan RKA
Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
2. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
6. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
7. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Persuratan ( Surat Masuk )
2. SOP Persuratan ( Surat Keluar )
3. SOP Penerbitan Surat Keputusan Camat
1. Ruang pelayanan
2. Meja kursi
3. Komputer/printer/mesin ketik
4. Buku agenda
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Sebagai dasar acuan pelaksanaan dalam Program dan kegiatan
diwilayah Kecamatan
Mencatat di buku Agenda
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat Sekcam Kasi/
Kasubbag Staf Kelengkapan Waktu Output
1.
Melaksanakan rapat Penyusunan
Rencana Kerja Anggaran
Laptop
LCD 4 jam
Notulen Rapat
2.
Menyusun Konsep Rencana Kerja
Anggaran
Notulen Rapat,
Kertas
Ballpoint
2 jam Konsep RKA
3. Mengetik Rencana Kerja Anggaran
Komputer, Printer,
Kertas 40 menit Ketikan RKA
4.
Memeriksa ketikan Rencana Kerja
Anggaran, jika ada koreksi
dikembalikan
Ballpoint 20 menit Koreksi Ketikan
RKA
5.
Memeriksa dan memaraf Rencana
Kerja Anggaran, jika ada koreksi
dikembalikan
Ballpoint 20 menit Paraf RKA
6. Menandatangani Rencana Kerja
Anggaran
Ballpoint 10 menit Tandatangan RKA
7.
Mengirim Rencana Kerja Anggaran
ke Tim Peneliti
Buku Ekspedisi 2 jam RKA yang disyahkan
8.
Menyetempel dan Menggandakan
Rencana Kerja Anggaran yang
sudah disetujui Tim Peneliti
Stempel 20 menit RKA
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP PDPA-SKT-14
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Penyusunan DPA
Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
2. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
6. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
7. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyusunan RKA
1. Ruang pelayanan
2. Meja kursi
3. Komputer/printer/mesin ketik
4. Buku agenda
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Sebagai dasar acuan pelaksanaan dalam Program dan kegiatan
diwilayah Kecamatan
Mencatat di buku Agenda
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat Sekcam Kasi/
Kasubbag Staf Kelengkapan Waktu Output
1.
Melaksanakan rapat Penyusunan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Laptop
Infocus 4 jam
Notulen Rapat
2.
Menyusun Konsep Dokumen
Pelaksanaan Anggaran
Notulen Rapat,
Kertas
Ballpoint
2 jam Konsep DPA
3. Mengetik Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
Komputer, Printer,
Kertas 40 menit Ketikan DPA
4.
Memeriksa ketikan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran, jika ada
koreksi dikembalikan
Ballpoint 20 menit Koreksi DPA
5.
Memeriksa dan memaraf Dokumen
Pelaksanaan Anggaran, jika ada
koreksi dikembalikan
Ballpoint 20 menit Paraf DPA
6. Menandatangani Dokumen
Pelaksanaan Anggaran
Ballpoint 10 menit
DPA yang
ditandangani
7.
Mengirim Dokumen Pelaksanaan
Anggaran ke Tim Peneliti
Buku Ekspedisi 2 jam DPA yang
disetujui
8.
Menyetempel dan Menggandakan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
yang sudah disetujui Tim Peneliti
Stempel 20 menit DPA
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP LSK-KYZ-01
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Legalisasi Surat Keterangan
Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
2. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
4. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
5. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
di Kabupaten Blora 6. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penerimaan Tamu 2. Ruang pelayanan
3. Meja kursi
4. Komputer/printer/mesin ketik
5. Buku agenda
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila persyaratan tidak lengkap pemohon diberi pengarahan untuk
melengkapi
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat/
Sekcam
1
Kasi Pelayanan
& Perizinan
2
Staf
3
Pemohon
4 Kelengkapan Waktu Output
1. Pemohon menyerahkan persyaratan
penerbitan surat keterangan
1. Pengantar
Desa/ Kel
2. FC KK
2 menit Persyaratan
2. Petugas meneliti kelengkapan
persyaratan dan membuat surat
keterangan
Komputer/mesi
n ketik
3 menit Persyaratan
diterima
3.
Surat keterangan diteliti kalau sudah
benar diparaf
Balpoint 2 menit Form terisi
4. Penandatanganan surat keterangan,
memeriksa apabila sesuai surat
keterangan ditandatangani, apabila
belum dikembalikan
Balpoint 1 menit Form terisi
5. Pengagendaan surat keterangan,
pemberian nomor dan stempel
Agenda 2 menit Form jadi
6. Penyerahan surat keterangan kepada
pemohon
Surat
Keterangan
Pemohon ke
Tujuan
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP PIMB-KYZ-02
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Penerbitan IMB Sesuai Kewenangan Camat
Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
4. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
5. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penerimaan Tamu
1. Ruang pelayanan
2. Meja kursi
3. Komputer/printer/mesin ketik
4. Buku agenda
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila persyaratan tidak lengkap pemohon diberi pengarahan untuk
melengkapi
Mencatat di buku Agenda
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat
1
Kasi Pelayanan
& Perizinan
2
Staf
3
Pemohon
4 Kelengkapan Waktu Output
1.
Menerima dan memeriksa
kelengkapan dan keaslian berkas
permohonan, jika tidak lengkap
dikembalikan
Kertas, blanko
Ballpoint
5 menit Berkas
diterima
2.
Mengetik Surat Keterangan
Permohonan Ijin Mendirikan
Bangunan
Komputer,
Printer, Kertas
10 menit Ketikan surat
3.
Mengoreksi ketikan Surat Keterangan
Permohonan Ijin Mendirikan
Bangunan, jika ada koreksi
dikembalikan
Ballpoint 5 menit Koreksi
ketikan surat
4.
Mengoreksi dan memaraf Surat
Keterangan Permohonan Ijin
Mendirikan Bangunan, jika ada
koreksi dikembalikan
Ballpoint 5 menit Paraf surat
5.
Menandatangani Surat Keterangan
Permohonan Ijin Mendirikan
Bangunan
Ballpoint 5 menit Tandatangan
surat
6.
Mengagendakan Surat Keterangan
Permohonan Ijin Mendirikan
Bangunan, memberi nomor dan
stempel
Buku Agenda,
Stempel,
Ballpoint
5 menit Surat
7.
Mengarsip dan menyerahkan Surat
Keterangan Permohonan Ijin
Mendirikan Bangunan kepada
pemohon
Arsip 5 menit Surat diterima
pemohon dan
arsip
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP PKTP-KYZ-03
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Penerbitan KTP
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi
Kependudukan
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan UU
No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
5. PP No. 102 Tahun 2012, tentang Perubahan atas PP No. 37, tentang
Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi
Kependudukan
6. SE Gubernur Jateng No 470/003436 Tgl.28-02-2013 Perihal
Pemanfaatan KTP Elektronik
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
8. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
9. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penerbitan KK 1. Ruang pelayanan
2. Meja kursi
3. ATK
4. Surat Keterangan/Pengantar
5. Formulir F-1.07
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila persyaratan tidak lengkap pemohon diberi pengarah
an untuk melengkapi
Mencatat di buku kependudukan : KTP pemula
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Operator
KTP
1.
Staf
2
Pemohon
3. Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima dan memeriksa
kelengkapan dan keaslian berkas
permohonan, jika tidak lengkap
dikembalikan
Kertas, Ballpoint 2 menit Berkas permohonan
diterima
2. Melakukan verifikasi dan identifikasi
ke data base SIAK
Buku Catatan
Kertas, Ballpoint
3 menit Berkas Permohonan
Terverifikasi
3. Melakukan query data pada sistem
Komputer 5 menit Input data
4. Mengambil gambar/foto, sidik jari,
iris mata dan tanda tangan pemohon
Komputer, Kamera,
Peralatan Sidik Jari,
Lensa pengambil
iris mata
5 menit Foto, sidik jari, dan iris
mata
5. Mencetak Kartu Tanda Penduduk Komputer Printer 4 menit KTP
6. Menyerahkan Kartu Tanda Penduduk
(KTP) kepada pemohon
Buku Agenda 1 menit KTP jadi Pemohon menerima
KTP
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP PKK-KYZ-04
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Penerbitan KK
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan UU No. 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
5. PP No. 102 Tahun 2012, tentang Perubahan atas PP No. 37, tentang
Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan
6. SE Gubernur Jateng No 470/003436 Tgl.28-02-2013 Perihal Pemanfaatan KTP
Elektronik
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Blora
8. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora.
9. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengantar Datang (Penduduk Baru)
2. SOP Penerbitan KTP
1. Ruang pelayanan 5. Surat Keterangan/Pengantar
2. Meja kursi 6. Formulir F-1.01
3. ATK 7. Formulir F-1.06
4. Komputer/printer/mesin ketik 8. Buku agenda
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Pemohon membawa persyaratan yang telah ditentukan
Apabila persyaratan tidak lengkap pemohon diberi pengarahan untuk
melengkapi
Mencatat di buku kependudukan : Kelahiran, Kematian, Pindah dan Datang
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat
1
Kasi Pelayanan
& Perizinan
2
Staf
3
Pemohon
4 Kelengkapan Waktu Output
1. Pemohon menyerahkan persyaratan
penerbitan KK baru atau perubahan
KK
1. Pengantar
Desa/ Kel
2.FC KTP
3.KK
4.Data pend
3 menit Persyaratan
diterima
Data pendukung : surat
nikah, akte kelahiran/
surat keterangan
kelahiran, ijasah, surat
pindah, dll
2. Petugas meneliti kelengkapan
persyaratan dan membuat surat
pengantar penerbitan KK
Komputer/mesin
ketik
10 menit Form Srt.
Ket/Peng.
F-1.01
F-1.06
3.
Surat pengantar penerbitan KK
diteliti kalau sudah benar diparaf
Balpoint 3 menit Form terisi
4. Pengecekan dan penandatanganan
surat pengantar penerbitan KK
Balpoint 2 menit Form terisi
5. Pengagendaan surat pengantar
penerbitan KK , pemberian nomor
dan stempel
Agenda 2 menit Form jadi
6. Penyerahan surat pengantar
penerbitan KK kepada pemohon
Srt pengant
penerbitan KK
Pemohon Ke
Disdukcapil
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP LSPT-KYZ-05
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Legalisasi Surat Pindah Tempat
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi
Kependudukan
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan UU No. 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
5. PP No. 102 Tahun 2012, tentang Perubahan atas PP No. 37, tentang
Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan
6. SE Gubernur Jateng No 470/003436 Tgl.28-02-2013 Perihal Pemanfaatan
KTP Elektronik
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
8. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora.
9. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten
Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Laporan Kependudukan
2. SOP Penerbitan KK
1. Ruang pelayanan 5. Surat Keterangan/Pengantar
2. Meja kursi 6. Formulir F-1.08
3. ATK
4. Komputer/printer/mesin ketik
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Pemohon membawa persyaratan yang telah ditentukan
2. Apabila persyaratan tidak lengkap pemohon diberi pengarahan untuk
melengkapi
Mencatat di buku kependudukan : Pindah dan Datang
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat/
Sekcam
1
Kasi Pelayanan
& Perizinan
2
Staf
3
Pemohon
4 Kelengkapan Waktu Output
1. Pemohon menyerahkan per-
syaratan permohonan pindah tempat
1. Pengantar
Desa / Kel
1. FC KK
2 menit Persyaratan
2. Petugas meneliti kelengkapan
persyaratan dan membuat surat
pengantar pindah tempat
Komputer/mesin
ketik
3 menit Form Srt.
Ket/Peng.
F-1.08
3.
Surat pengantar pindah tempat
diteliti kalau sudah benar diparaf
2 menit Form terisi
4. Penandatanganan surat pengantar
pindah tempat
1 menit Form terisi
5. Pengagendaan surat pindah tempat,
pemberian nomor dan stempel
2 menit Form terisi
6. Penyerahan surat pengantar pindah
tempat dan pengarsipan
Srt.Peng.Pindah
Tempat
Pemohon ke
Disdukcapil
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP LSP-KYZ-06
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Legalisasi Surat Pendatang
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan
3. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan UU No. 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
5. PP No. 102 Tahun 2012, tentang Perubahan atas PP No. 37, tentang Pelaksanaan
UU No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan
6. SE Gubernur Jateng No 470/003436 Tgl.28-02-2013 Perihal Pemanfaatan KTP
Elektronik
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Blora
8. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standart
Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Blora.
9. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan kantor lain maka petugas
menjelaskan proses pengurusan dimaksud
2. SOP Laporan Kependudukan
3. SOP Penerbitan KK
1. Ruang pelayanan 5. Surat Keterangan/Pengantar
2. Meja kursi 6. Formulir F-1.08
3. ATK
4. Komputer/printer/mesin ketik
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Pemohon membawa persyaratan yang telah ditentukan
2. Apabila persyaratan tidak lengkap pemohon diberi pengarahan untuk melengkapi
Mencatat di buku kependudukan : Pindah dan Datang
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat/
Sekcam
1
Kasi Pelayanan
& Perizinan
2
Staf
3
Pemohon
4 Kelengkapan Waktu Output
1. Pemohon menyerahkan persyaratan
permohonan pendatang
1. Pengantar
Desa/ Kel
3. FC KK
2 menit Persyaratan
4. Petugas meneliti kelengkapan
persyaratan dan membuat surat
pendatang
Komputer/mesin
ketik
3 menit Form Srt.
Ket/Peng.
F-1.08
3.
Surat pendatang diteliti kalau sudah
benar diparaf
2 menit Form terisi
4. Penandatanganan surat pengantar
pendatang
1 menit Form terisi
5. Pengagendaan surat pendatang,
pemberian nomor dan stempel
2 menit Form terisi
6. Penyerahan surat pendatang, dan
pengarsipan
Surat Pindah
Tempat
Pemohon ke
Disdukcapil
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP LPSKCK-KYZ-07
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Legalisasi Pengantar SKCK
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
7. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
8. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
di Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Ruang pelayanan
2. Meja kursi
3. ATK
4. Komputer/printer/mesin ketik
5. Surat Keterangan/Pengantar
6. Formulir F-1.07
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Pemohon membawa persyaratan yang telah ditentukan
2. Apabila persyaratan tidak lengkap pemohon diberi pengarahan
untuk melengkapi
Mencatat di buku agenda pengantar SKCK
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat/
Sekcam
1
Kasi Pelayanan
& Perizinan
2
Staf
3
Pemohon
4 Kelengkapan Waktu Output
1. Pemohon menyerahkan persyaratan
penerbitan SKCK
1. Pengantar
Desa/ Kel
2. FC KK&KTP
3.Foto 4x6
2 menit Persyaratan
diterima
Foto 4x6 sebanyak 8
lembar (background
warna merah)
2. Petugas meneliti kelengkapan
persyaratan dan membuat surat
pengantar penerbitan SKCK
Komputer/mesi
n ketik
5 menit Form Srt.
Ket/Peng.
F-1.07
3.
Surat pengantar penerbitan SKCK
diteliti kalau sudah benar diparaf
Balpoint 2 menit Form terisi
4. Penandatanganan surat pengantar
penerbitan SKCK
Balpoint 1 menit Form terisi
5. Pengagendaan surat pengantar
penerbitan SKCK pemberian nomor
dan stempel
Agenda 2 menit Form jadi
6. Penyerahan surat pengantar
peneribitan SKCK kepada pemohon
Srt pengant
peneribtan
SKCK
Pemohon Ke POLSEK,
POLRES
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP LK-KYZ-08
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Laporan Kependudukan
Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi
Kependudukan
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan UU
No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4. Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2012, tentang Perubahan atas PP
No. 37, tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006, tentang
Administrasi Kependudukan
5. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No.
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
7. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
8. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penerbitan KK
2. SOP Surat Pindah Tempat
3. SOP Legalisasi Surat Pendatang
1. Meja kursi
2. ATK
3. Komputer/printer/mesin ketik
4. Buku agenda
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Untuk kecepatan proses pembuatan laporan kependudukan Kasi Pelayanan
dan Perizinan bertanggung jawab
Mencatat di buku agenda surat masuk / keluar
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat/ Sekcam
1
Kasi Pelayanan
& Perizinan
2
Staf
4 Kelengkapan Waktu Output
1. Memberi instruksi untuk membuat
laporan kependudukan
Nota instruksi 2 menit Nota
2. Membuat draf/konsep laporan
kependudukan
1.Kertas
2.Balpoint
3.Stopmap
10 menit Draf/
Konsep
3.
Mengetik draf / konsep laporan
kependudukan
1. Kopmpuer
2.Printer
10 menit Surat
4. Meneliti hasil ketikan apakah sesuai
dengan draf/konsep kalau sudah
benar memberi paraf
Bolpoint 2 menit Surat
5. Penandatanganan laporan
kependudukan
Bolpoint 2 menit Surat
6. Pengagendaan surat pengantar,
pemberian nomor dan stempel
1.Bk.agenda
2.Bolpoint
2 menit Surat
7.
Pelaporan kependudukan dan
Pengarsipan
1.Arsip
2.Bk.Exp
3.Sampul srt
2 menit Laporan Ke Disdukcapil
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP LBBD-KPM-01
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Lelang Bengkok Bondo Desa
Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
3. Permendagri Nomor 28 Tahun 2006, tentang Berubahnya Status
Desa mnejadi Kelurahan
4. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Milik Daerah
5. Peraturan Bupati Nomor 26A, tentang Pemanfaatan Barang Milik
Daerah Berupa Tanah Pertanian Yang Berasal Dari Tanah
Bengkok/Bondo Desa
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
7. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
8. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
di Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Persuratan (surat masuk)
2. SOP Persuratan (surat keluar)
1. Meja kursi
2. ATK
3. Komputer/printer/mesin ketik
4. Arsip
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Untuk terlaksananya lelang maka perlu koordinasi dengan tokoh masyarakat
Gapoktan dan Kelompok tani dan mentaati aturan yang ada dari Tim
Pembina Lelang
Nama Bengkok, Nama Pemenang Lelang dan Harga lelang dan Penandatanganan Berita Acara
Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Ket
No Camat
1
Kasi Pem
2
Kepala Desa
3
Seklur/Kasi
Pem Desa
4
Pelelang/
Penyewa
5
Kelengkapan Waktu Output
1. Pembentukan Tim Pelaksana Lelang
Tanah Bengkok Bondo Desa
10 menit SK
2. Memberi Instruksi membuat draf /
konsep pelaksanaan lelang tanah
Bengkok Bondo Desa
Nota instruksi 10 menit Nota
3.
Membuat draf / konsep pelaksanaan
Lelang tanah Bengkok Bondo Desa
1.Kertas
2.Balpoint
3.Stopmap
10 menit Konsep
4. Mengetik draf / konsep pelaksanaan
Lelang tanah Bengkok Bondo Desa
Kopmpuer
Printer
180 menit Administrsi
lelang
5. Meneliti hasil ketikan apakah sesuai
dengan draf kalau sudah benar
memberi paraf
Bolpoint 30 menit Administrsi
lelang
6. Penandatanganan Administrasi
pelaksanaan lelang tanah Bengkok
Bondo Desa
Bolpoint
15 menit Administrsi
lelang
7.
Pelaksanaan Lelang Ruangan,mejak
ursi,papan
tulis,sound sys
120 menit Administrsi
lelang
8. Pemenang lelang membayar sesuai
harga penawaran, pajak dan
menandatangani Berita Acara
1.Berita Acara
2.Kwitansi
3.Meterai
60 menit Bukti
pembayaran
Bendahara
lelang
9 Menyetor hasil pelaksanaan lelang ke
Kasda, membuat laporan dan
menyerahkan BA
1.Arsip
2.Bk.Exp
60 menit 1.Bukti setor
2.Laporan
Bendahara
Desa
10 Mengarsipkan dokumen lelang
Desa
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP PIKP-KYZ-09
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Penerbitan Ijin Keramaian/ Pentas
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
4. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora.
5. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten
Blora 6. Surat Edaran Kepala Kantor Pariwisata Kab. Blora Nomor
556/163/2005
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan pihak Kecamatan, Polsek
dan Koramil petugas memberi arahan kepada pemohon
1. Ruang pelayanan
2. Meja kursi
3. ATK
4. Komputer/printer/mesin ketik
5. Surat Keterangan/Pengantar
6. Formulir F-1.07
7. Buku agenda
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Pemohon membawa persyaratan yang telah ditentukan
Apabila persyaratan tidak lengkap pemohon diberi pengarahan untuk
melengkapi
Mencatat di buku agenda Pelayanan
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat/
Sekcam
1
Kasi
Pelayanan&
Perizinan
2
Staf
3
Pemohon
4 Kelengkapan Waktu Output
1. Pemohon menyerahkan persyaratan
penerbitan ijin keramain/pentas
1. Pengantar
RT/RW
2. FC KK
2 menit Persyaratan
diterima
2. Petugas memeriksa surat pengantar
dilanjutkan membuat surat pengantar
dan mencatat pada buku ijin
keramaian/pentas
Komputer/mesi
n ketik
5 menit Form Srt.
Ket/Peng.
F-1.07
3.
Surat pengantar peneribitan ijin
keramaian/pentas dan catatan buku
diteliti kalau sudah benar diparaf
Balpoint 2 menit Form terisi
4. Penandatanganan surat pengantar
penerbitan ijin pentas/keramain
Balpoint 1 menit Form terisi
5. Pengagendaan surat pengantar
penerbitan ijiin keramaian / pentas
pemberian nomor dan stempel
Agenda 2 menit Form jadi
6. Penyerahan surat pengantar
Penerbitan ijin keramaian/ pentas
Srt pengant
penerbitan ijin
pentas
Ke Kecamatan,
Koramil, Polsek
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP LPJKN-KYZ-10
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Legalisasi Pengantar JKN/ Jamkesda
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Blora
4. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora.
5. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten
Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan pihak terkait, petugas
memberi arahan kepada pemohon
2. SOP Penerbitan KK
1. Ruang pelayanan
2. Meja kursi
3. ATK
4. Komputer/printer/mesin ketik
5. Surat Keterangan/Pengantar
6. Buku agenda
7.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Pemohon membawa persyaratan yang telah ditentukan
Apabila persyaratan tidak lengkap pemohon diberi pengarahan untuk
melengkapi
Mencatat di buku agenda Pelayanan
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat/
Sekcam
1
Kasi
Pelayanan&
Perizinan
2
Staf
3
Pemohon
4 Kelengkapan Waktu Output
1. Pemohon menyerahkan
persyaratan pengantar
Jamkesmas/Jamkesda/ Jampersal
1. Pengantar
Desa/ Kel
2. FC KK
3.Kartu Jam
2 menit Persyaratan
diterima
2. Petugas menerima dan memeriksa
berkas persyaratan selanjutnya
membuat surat pengantar
Jamkesmas/ Jamkesda/ Jampersal
Komputer/mes
in ketik
5 menit Form Srt.
Ket/Peng.
F-1.07
3.
Surat pengantar Jamkesmas
/Jamkesda/ l diteliti kalau sudah
benar diparaf
Balpoint 2 menit Form terisi
4. Penandatanganan surat pengantar
penerbitan
Jamkesnas/Jamkesd/Jampersal
Balpoint 1 menit Form terisi
5. Pengagendaan surat pengantar
Jamkesmas/Jamkesda/ Jampersal
pemberian nomor dan stempel
Agenda 2 menit Form jadi
6. Penyerahan surat pengantar
Jamkesmas / Jamkesda/ Jampersal
Surat
pengantar
Jamkes
Pemohon ke
Puskesmas/ DKK
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP LPN-KYZ-11
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Legalisasi Pengantar Nikah
Dasar Hukum 1. Undang Uundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
5. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
6. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
di Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Ruang pelayanan
2. Meja kursi
3. ATK
4. Komputer/printer/mesin ketik
5. Surat Keterangan/Pengantar
6. Buku agenda
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Pemohon membawa persyaratan yang telah ditentukan
Apabila persyaratan tidak lengkap pemohon diberi pengarahan
untuk melengkapi ;
2. Calon pengantin yang berumur kurang 16 tahun untuk wanita dan
19 tahun untuk laki-laki harus mendapatkan rekomendasi dari PA ;
3. Petugas jangan sampai memalsukan data
Mencatat di buku agenda Pelayanan
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat/
Sekcam
1
Kasi
Pelayanan&
Perizinan
2
Petugas PN
3
Calon
Penganten
4
Kelengkapan Waktu Output
1. Pemohon menyerahkan persyaratan
pengantar Nikah
1. Pengantar
Desa/ Kel
2. FC KK &
KTP
3.FC Akte Lahir
4. FC Ijasah
5. Foto 2x3 : 6
lembar
(background
warna biru)
2 menit Persyaratan
diterima
Data pendukung :
1. Srt. Ket.blm nikah
2.Srt cerai hd/mt
3.Wali dll.
2. Petugas meneliti kelengkapan
persyaratan dan membuat surat
pengantar Nikah
Komputer/mesi
n ketik
5 menit Form Srt.
Ket/Peng.
N 1 s/d 7
3.
Surat pengantar nikahl diteliti kalau
sudah benar diparaf
Balpoint 2 menit Form terisi
4. Penandatanganan surat pengantar
nikah
Balpoint 1 menit Form terisi
5. Pengagendaan surat pengantar Nikah,
pemberian nomor dan stempel
Agenda 2 menit Form jadi
6. Penyerahan surat pengantar Nikah Surat
pengantar
Nikah
Pemohon ke
Puskesmas, KUA
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP LPNN-KYZ-12
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Legalisasi Pengantar Numpang Nikah
Dasar Hukum 1. Undang Uundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
5. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
6. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Ruang pelayanan
2. Meja kursi
3. ATK
4. Komputer/printer/mesin ketik
5. Surat Keterangan/Pengantar
6. Formulir
7. Buku agenda
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Pemohon membawa persyaratan yang telah ditentukan
Apabila persyaratan tidak lengkap pemohon diberi pengarahan untuk
melengkapi
2. Daerah tertentu Calon penganten untuk mengurus SKCK
Mencatat di buku agenda Pelayanan
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat/
Sekcam
1
Kasi
Pelayanan&
Perizinan
2
Petugas PN
3
Calon
Penganten
4
Kelengkapan Waktu Output
1. Pemohon menyerahkan persyaratan
pengantar numpang nikah
1. Peng. Desa/
Kel
2. FC KK
3.KTP
4.Data
2 menit Persyaratan Data pendukung :
1. Srt. Ket.blm nikah
2.Srt cerai hd/mt
3.Wali dll.
2. Petugas meneliti kelengkapan
persyaratan dan membuat surat
pengantar numpang nikah
Komputer/mesi
n ketik
5 menit Form Srt.
Ket/Peng.
N 1 s/d 7
3.
Surat pengantar numpang nikah
diteliti kalau sudah benar diparaf
Balpoint 2 menit Form terisi
4. Penandatanganan surat pengantar
numpang nikah
Balpoint 1 menit Form terisi
5. Pengagendaan surat pengantar
numpang nikah, pemberian nomor
dan stempel
Agenda 2 menit Form jadi
6. Penyerahan surat pengantar numpang
nikah
Srt.peng
Numpang
Nikah
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP PIMB-KYZ-13
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Penerbitan Pengantar Permohonan Izin Gangguan
Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
4. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
5. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP IMB
1. Ruang pelayanan
2. Meja kursi
3. Komputer/printer/mesin ketik
4. Buku agenda
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Pemohon membawa persyaratan yang telah ditentukan
2. Apabila persyaratan tidak lengkap pemohon diberipengarahan untuk
melengkapi
Mencatat dibuku Agenda
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat
1
Sekcam
2
Kasi
Pelayanan&
Perizinan
3
Staf
4
Pemohon
5 Kelengkapan Waktu Output
1. Pemohon menyerahkan berkas
2. B
1.Berkas
2. Ballpoint
5 menit Berkas
diterima
2.
Menerima dan memeriksa kelengkapan
dan keaslian berkas permohonan, jika
tidak lengkap dikembalikan
3. B
1.Berkas
2. Ballpoint
5 menit
Berkas
diterima dan
diperiksa
3. Mengetik Surat Keterangan
Permohonan Ijin Gangguan
Komputer,
Printer, Kertas 10 menit Ketikan surat
4.
Mengoreksi ketikan Surat Keterangan
Permohonan Ijin Gangguan, jika ada
koreksi dikembalikan
Ballpoint 5 menit Koreksi
ketikan surat
5.
Mengoreksi dan memaraf Surat
Keterangan Permohonan Ijin
Gangguan, jika ada koreksi
dikembalikan
Ballpoint 5 menit Paraf surat
6.
Menandatangani Surat Keterangan
Permohonan Ijin Gangguan
Ballpoint 5 menit Tandatangan
surat
7.
Mengagendakan Surat Keterangan
Permohonan Ijin Gangguan, memberi
nomor dan stempel
Buku Agenda,
Stempel,
Ballpoint
5 menit Surat
8.
Mengarsip dan menyerahkan Surat
Keterangan Permohonan Ijin Gangguan
kepada pemohon
Arsip 5 menit Surat Ijin
Gangguan
Ijin Gangguan
diterima
Pemohon
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP PR-KSR-01
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Pendistribusian Rastra / Raskin
Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
4. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan
5. Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.02/2012 tentang Tata Cara
Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras
Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Blora
7. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora.
8. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana : 1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. 1. Balai Kelurahan
2. Meja kursi
3. Bolpoint, kertas dan kalkulator
4. Timbangan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Penerima rastra/raskin kalau belum membayar, belum melunasi maka jatah raskin
untuk Desa/Kelurahan bulan berikutnya akan ditangguhkan sampai dilunasi
2. Untuk akhir tahun sesuai waktu yang ditentukan belum dilunasi maka Bagian
Perekonomian Setda dan Polres akan turun Desa/Kelurahan untuk mengecek
kalau ada penyelewengan pemohon diberi pengarahan untuk melengkapi
Mencatat dan mencocokan warga penerima rastra/raskin
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat
1
Kasi Kesra
2
Bulog
3
Warga
Penerima
4
Kelengkapan Waktu Output
1. Mendistribusikan rastra/raskin sesuai
dengan Alokasi Ke Desa/ Kelurahan
1. Truk
2. Tenaga
20 menit Beras
2. Menerima, menghitung dan melihat
jatah Raskin apakah sudah sesuai
dengan alokasi dan kwalitas yang
tertulis di bukti pengiriman
Balpoint 10 menit Beras
3.
Penandatanganan dan pemberian
stempel Surat bukti pengiriman
Rastra/Raskin
Balpoint 2 menit Bukti
pengiriman
4. Pendistibusian Rastra/Raskin sesuai
dengan jatah warga penerima
Balpoint 120 menit Beras
5. Membayar sesuai dengan jumlah
yang sudah ditentukan oleh
pemerintah
120 menit Uang
6. Menyetor uang pembayaran warga
penerima rastra /raskin
10 menit Bukti setor
dari BRI
CAMAT TODANAN,
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP LPB-KSR-02
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Legalisasi Proposal Bansos
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
4. Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.02/2012 tentang Tata
Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
6. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
7. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Ruang pelayanan
2. Meja kursi
3. ATK
4. Buku agenda
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Petugas mencatat dalam buku pengajuan proposal untuk menghindari
penyalahgunaan
Mencatat di buku agenda Pelayanan dan buku khusus pengajuan proposal
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat
1
Kasi Kesra
2
Staf
3
Pemohon
4 Kelengkapan Waktu Output
1. Pemohon menyerahkan proposal
yang dimintakan legalisasi
1. Pengantar
RT/RW
2 menit Proposal
2. Petugas mencatat judul, lembaga/
kelompok yang mengajukan
proposal, tujuan proposal dan
besarnya dana
Buku agenda
Proposal
5 menit Proposal
3.
Proposal yang diajukan diteliti
apakah benar warga Desa/ kelurahan
kalau sudah benar diparaf
Balpoint 2 menit Proposal
4. Penandatanganan proposal yang telah
diajukan
Balpoint 1 menit Proposal
5. Pengagendaan proposal pemberian
nomor dan stempel
Agenda 2 menit Proposal
6. Penyerahan proposal Proposal OPD yang
bersangkutan
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP PM-KPB-01
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Pelaksanaan Musrenbang
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
3. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman
Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Blora
6. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standart
Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Blora.
7. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Surat setelah di disposisi oleh Camat di distribusikan sesuai dengan penanggung jawab
pejabat di Kecamatan
1. Meja kursi
2. ATK
3. Komputer/printer/mesin ketik
4. Formulir Usulan
5. Buku Notulen
6. Daftar Hadir
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Untuk kecepatan proses surat pejabat kecamatan bertanggung jawab untuk tindak lanjut
maksud dan tujuan surat
Mencatat di Notulen hasil musrenbang dan membukukan
No Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat / Sekcam
1
Kasi/
Kasubag
2
Staf
3
Kades/BPD
Toga/ma
4
Kelengkapan Waktu Output
1. Memberi instruksi untuk membuat
persiapan pelaksanaan musrenbang
Nota instruksi 2 menit Nota
2. Membuat jadwal konsep administrasi
pelaksanaan musrenbang
1.Kertas
2.Balpoint
3.Stopmap
10 menit Draf/
Konsep
Subbag Program
atau Kasi sesuai
dengan bidangnya
3.
Mengetik jadwal, konsep
adminintrasi pelaksanaan
musrenbang
1. Kopmpuer
2.Printer
10 menit Surat
4. Meneliti hasil ketikan apakah sesuai
dengan konsep musrenbang dan
memberi paraf
Bolpoint 2 menit Surat
5. Meneliti kalau sudah sesuai
menandatangani
T
Bolpoint 2 menit Surat
6. Pengangendaan dan pemberian
nomor surat undangan musrenbang
dan penggandaan
Bolpoint 2 menit Surat
7.
Pendistribusian surat undangan
kepada pejabat dan peserta
musrenbang
1.Bk.agenda
2.Bolpoint
2 menit Surat
8. Pengarsipan dokumen musrenbang 1.Arsip
2.Bk.Exp
2 menit Surat Berita Acara dan
Daftar Hadir
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP LPP-KSR-03
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Legalisasi Proposal Pembangunan
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
4. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
5. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan pihak terkait, petugas
memberi arahan kepada pemohon
1. Ruang pelayanan
2. Meja kursi
3. ATK
4. Buku agenda
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Pemohon membawa Proposal
2. Petugas mencatat dalam buku pengajuan proposal untuk menghindari
penyalahgunaan
Mencatat di buku agenda Pelayanan dan buku khusus pengajuan proposal
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat
1
Kasi Pemb
2
Staf
3
Pemohon
4 Kelengkapan Waktu Output
1. Pemohon menyerahkan proposal
yang dimintakan legalisasi
1. Proposal dari
Desa/ Kel
2. Stopmaf
2 menit Proposal
1. Petugas mencatat judul, lembaga/
kelompok yang mengajukan proposal
tujuan dan besarnya dana
Buku agenda
Proposal
5 menit Proposal
3.
Proposal yang diajukan diteliti
apakah benar warga kelurahan kalau
sudah benar diparaf
Balpoint 2 menit Proposal
4. Penandatanganan proposal yang telah
diajukan
Balpoint 1 menit Proposal
5. Pengagendaan proposal pemberian
nomor dan stempel
Agenda 2 menit Proposal
6. Penyerahan proposal Proposal OPD yang dituju
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP LK-KTT-01
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Laporan Kejadian
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
4. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
5. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
di Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Persuratan ( Surat Keluar )
1. Ruang pelayanan
2. Meja kursi
3. ATK
4. Komputer/printer/mesin ketik
5. Surat Keterangan/Pengantar
6. Buku agenda
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Kejadian yang bersifat dadurat bencana laporan diawali dengan lisan
dilanjutkan dengan tertulis
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat
1
Sekcam
2
Kasi Trantib
3
Staf
4 Kelengkapan Waktu Output
1. Menyusun konsep Laporan Kejadian Kertas, Ballpoint 20 menit Konsep laporan
2. Mengetik konsep Laporan Kejadian Komputer, Printer,
Kertas
20 menit Ketikan konsep laporan
3. Memeriksa ketikan konsep Laporan
Kejadian , jika ada koreksi
dikembalikan
Ballpoint 5 menit Laporan
4. Memeriksa dan memaraf Laporan
Kejadian, jika ada koreksi
dikembalikan
Ballpoint 5 menit Laporan yang diparaf
5. Menandatangani Laporan Kejadian Ballpoint 5 menit Laporan yang
ditandatangani
6. Memberikan nomor surat, mencatat
pada buku agenda dan membubuhi
stempel
Buku Agenda,
Stempel, Ballpoint
5 menit Laporan
7. Mengarsip dan mengirim Laporan
Kejadian
Buku Ekspedisi 10 menit Arsip dan Laporan Satpol PP
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP FPBB-KPM-02
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Fasilitasi PBB
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
4. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
5. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
di Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Persuratan Surat Masuk
2. SOP Persuratan Surat Keluar
1. Meja kursi
2. ATK
3. Komputer/printer/mesin ketik
4. Buku Pajak , DHKP
5. Lembar SPPT
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Keterlambatan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan akan
mempengaruhi pelaksanaaan Pembangunan di Kabupaten Blora
Mendistribusikan SPPT dan DHKP ke Desa/ Kelurahan
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat
1
Sekcam
2
Kasi Pem
3
Kades / Camat
4 Kelengkapan Waktu Output
1. Memberi instruksi untuk
mendistribusikan lembar SPPT dan
DHKP ke Desa/ Kelurahan
Nota instruksi 2 menit Nota
2. Membuat jadwal konsep
pendistribusian SPPT dan DHKP
1. Lembar SPPT
2.Buku DHKP
3. Berita Acara
10 menit Draf/
Konsep
3.
Mengetik jadwal, konsep
pendistribusian SPPT dan DHKP
1. Kopmpuer
2.Printer
10 menit Surat
4. Meneliti hasil ketikan apakah sesuai
dengan konsep pendistribusian SPPT
dan DHKP
Bolpoint 2 menit Surat
5. Meneliti kalau sudah sesuai
menandatangani
Bolpoint 2 menit Surat
6. Mendistribusikan Lembar SPPT dan
Buku DHKP ke Desa/ Kelurahan
sesuai Berita Acara
Bolpoint 2 hari Surat
7.
Pendistribusian kepada Wajib Pajak
di masing-masing Desa/ Kelurahan
1.Lembar SPPT
2.Bolpoint
3 Bulan Realisasi
Pajak
8. Pengarsipan bukti potong 1. Arsip bukti
potong
1 hari Pelunasan Disetor ke Bank
Jateng
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP FPD-KPM-03
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Fasilitasi PROFIL DESA
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
6. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
7. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
di Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Persuratan Surat Masuk
2. SOP Persuratan Surat Keluar
1. Meja kursi
2. ATK
3. Komputer/ printer
4. Data Penduduk
5. Quisioner
6. Peta Desa
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Semakin akurat dalam pengisian data Profil Desa akan mempermudah
proses pembangunan selanjutnya
Mendistribusikan Quisioner Profil ke Desa/ Kelurahan
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat
1
Sekcam
2
Kasi Pem
3
Kades / Camat
4 Kelengkapan Waktu Output
1. Memberi instruksi untuk
mendistribusikan Quisioner Profil ke
Desa/ Kelurahan
Nota instruksi 2 menit Nota
2. Membuat jadwal konsep
pendistribusian Quisioner Profil Desa
1. Blanko Profil
2. Peta Desa
3. Bolpoint
10 menit Draf/
Konsep
3.
Mengetik jadwal, konsep
pendistribusian Quisioner Profil Desa
1. Komputer
2.Printer
3. Kertas
15 menit Surat
4. Meneliti hasil ketikan apakah sesuai
dengan konsep pendistribusian Profil
Desa
Bolpoint 2 menit Surat
5. Meneliti kalau sudah sesuai
menandatangani
Bolpoint 2 menit Surat dan
Blanko
6. Mendistribusikan Blanko Quisioner
Profil Desa ke Desa/ Kelurahan
Bolpoint
2 hari Surat dan
Blanko
7.
Pengisian Blanko Profil Desa 1.Blanko Profil
2.Bolpoint
3.Peta Desa
1 Bulan Buku 25 Desa
8. Pengarsipan dan Pengiriman Profil
1. Arsip Desa dan
Kecamatan
1 hari Buku Dikirim ke
BAPPEDA
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP PK-KPM-04
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP PROFIL KECAMATAN
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
4. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi
Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
5. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Kecamatan di Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Persuratan Surat Masuk
2. SOP Persuratan Surat Keluar
1. Meja kursi
2. ATK
3. Komputer/ printer
4. Data Penduduk
5. Quisioner
6. Peta Desa dan Kecamatan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Semakin akurat dalam pengisian data Profil Kecamatan akan
mempermudah proses pembangunan selanjutnya
Menyusun Profil Kecamatan dari Profil Desa
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat
1
Sekcam
2
Kasi Pem
3
Staf
4 Kelengkapan Waktu Output
1. Memberi instruksi untuk membuat
Profil Kecamatan
Nota instruksi 2 menit Nota
2. Membuat Konsep/Draf Profil
Kecamatan
1. Blanko Profil
2. Peta Kec.
3. Bolpoint
15 menit Draf/
Konsep
3.
Menganalisa, memahami dan
menyusun data Profil Kecamatan
1. Data Desa
2. Bolpoint
3. Peta Kec.
2 Jam Konsep
4. Mengetik data Profil Kecamatan
sesuai Konsep
1. Komputer
2.Printer
3. Kertas
3 Minggu Konsep
4. Meneliti hasil ketikan apakah sesuai
dengan konsep Profil Kecamatan
Bolpoint 1 jam Konsep Profil
5. Meneliti kalau sudah sesuai memaraf
data Profil Kecamatan
\
Bolpoint 15 menit Data Profil
6. Meneliti kalau sudah sesuai
menandatangani,
Bolpoint
5 Menit Data Profil
7.
Mengagenda, menggandakan dan
pendistribusian Profil Kecamatan
Buku Profil
Kecamatan
1 hari Buku Profil
8. Pengarsipan dan Pengiriman Profil 1. Arsip
Kecamatan
2.Buku Expdisi
1 hari Buku Profil Dikirim ke
BAPPEDA
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP FRKPDes-KPB-02
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Fasilitasi RKP Des
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
6. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
7. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
di Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Persuratan Surat Masuk
2. SOP Fasilitasi Profil Desa
3. SOP Pelaksanaan Musrenbang
1. Meja kursi
2. ATK
3. Komputer/ printer
4. Data Penduduk
5. RPJM Des
6. Peta Desa
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Dalam Penyusunan RKP Des harus sesuai dengan RPJM Des
2. 2. Dibuat pada bulan November
Mendistribusikan Draf RKP Des ke Desa
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat
1
Sekcam
2
Kasi Pemb
3
Staf
4
Kades
5 Kelengkapan Waktu Output
1. Memberi instruksi untuk menyusun
RKP Des
Nota instruksi 2 menit Nota
2. Membuat jadwal konsep penyusunan
RKP Des
1.Kertas
2.Balpoint
3.Stopmap
10 menit Konsep
3.
Menyiapkan bahan penyusunan Draf
RKP Des dan Konsep Surat
1.Peraturan
2.Kertas
3.Bolpoint
1 Jam Surat
Draf
4. Mengetik Konsep Draf RKP Des dan
Surat
1. Komputer
2.Printer
3. Kertas
2 Jam Surat
Draf
5. Meneliti hasil ketikan apakah sesuai
dengan konsep Draf RKP Des dan
Surat kemudian memberi paraf
Bolpoint 2 menit Surat
Draf
6. Meneliti kalau sudah sesuai memberi
paraf
Bolpoint 2 menit Surat
draf
7.
Menandatangani Surat RKP Des
Bolpoint 2 menit Surat
Draf
8. Mengagenda, stempel, penggandaan,
surat dan Draf RKP Des
1.Bk.agenda
2.Bolpoint
3. Fotocopy
3 jam Surat
Draf
9. Pendistribusian Surat dan Arsip
1.Arsip
2.Bk.Exp
1 Hari Surat
Draf
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP FAPBDes-KPB-03
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Fasilitasi APB Des
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
6. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
7. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
di Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Persuratan Surat Masuk
2. SOP Fasilitasi Profil Desa
3. SOP Pelaksanaan Musrenbang
4. SOP Fasilitasi RKP Des
1. Meja kursi
2. ATK
3. Komputer/ printer
4. Data Penduduk
5. RKP Des
6. Peta Desa
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Dalam Penyusunan APB Des harus sesuai dengan RKP Des
1. 2. Dibuat pada bulan Desember
Mendistribusikan Draf RKP Des ke Desa
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat
1
Sekcam
2
Kasi Pemb
3
Staf
4
Kades
5 Kelengkapan Waktu Output
1. Memberi instruksi untuk menyusun
APB Des
Nota instruksi 2 menit Nota
2. Membuat jadwal konsep penyusunan
APB Des
1.Kertas
2.Balpoint
3.Stopmap
10 menit Konsep
3.
Menyiapkan bahan penyusunan APB
Des dan Konsep Surat
1.Peraturan
2.Kertas
3.Bolpoint
1 Jam Surat
Draf
4. Mengetik Konsep Draf APB Des dan
Surat
1. Komputer
2.Printer
3. Kertas
2 Jam Surat
Draf
5. Meneliti hasil ketikan apakah sesuai
dengan konsep Draf APB Des dan
Surat kemudian memberi paraf
Bolpoint 2 menit Surat
Draf
6. Meneliti kalau sudah sesuai memberi
paraf
Bolpoint 2 menit Surat
draf
7.
Menandatangani Surat APB Des
Bolpoint 2 menit Surat
Draf
8. Mengagenda, stempel, penggandaan,
surat dan Draf APB Des
1.Bk.agenda
2.Bolpoint
3. Fotocopy
3 jam Surat
Draf
9. Pendistribusian Surat dan Arsip
1.Arsip
2.Bk.Exp
1 Hari Surat
Draf
CAMAT TODANAN
Drs.HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP RPDDADD-KPB-04
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD)
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
6. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
7. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
di Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Persuratan Surat Masuk
2. SOP Fasilitasi Profil Desa
3. SOP Pelaksanaan Musrenbang
4. SOP Fasilitasi RKP Des
5. SOP Fasilitasi APB Des
1. Meja kursi
2. Buku Rekening
3. Komputer/ printer, kertas
4. RKP Des
5. APB Des
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Dalam Pencairan Dana Desa sesuai APB Des
1.
Dokumen dibawa ke BPD
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat
1
Sekcam
2
Kasi Pemb
3
Staf
4
Kades
5 Kelengkapan Waktu Output
1. Memberi instruksi untuk Pencairan
Dana Desa
Nota instruksi 2 menit Nota
2. Membuat jadwal konsep Pencairan
Dana Desa
1.Kertas
2.Balpoint
3.Stopmap
10 menit Konsep
3.
Menyiapkan bahan dan Konsep
Dokumen Pencairan Dana Desa
1.Peraturan
2.Kertas
3.Bolpoint
4.Buku Rekening
1 Jam Draf
Dokumen
4. Mengetik Konsep Dokumen
Pencairan Dana Desa
1. Komputer
2.Printer
3. Kertas
2 Jam Draf
Dokumen
5. Meneliti hasil ketikan apakah sesuai
dengan konsep Dokumen Pencairan
Dana Desa kemudian memberi paraf
Ya
Revisi
Tidak
Bolpoint 15 menit Draf
Dokumen
6. Meneliti kalau sudah sesuai memberi
paraf
Ya
Revisi
Tidak
Bolpoint 15 menit Draf
Dokumen
7.
Menandatangani Dokumen Pencairan
Dana Desa
Bolpoint 10 menit Dokumen
8. Mengagenda, stempel, penggandaan,
Dokumen Pencairan Dana Desa
1.Bk.agenda
2.Bolpoint
3. Fotocopy
2 jam Dokumen
9. Pendistribusian Pencairan Dana Desa,
Arsip
Arsip.Dokumen 1 Hari Dokumen Kades ke
BPD
CAMAT TODANAN
Drs. HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP RPADD-KPB-05
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
6. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
7. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
di Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Persuratan Surat Masuk
2. SOP Fasilitasi Profil Desa
3. SOP Pelaksanaan Musrenbang
4. SOP Fasilitasi RKP Des
5. SOP Fasilitasi APB Des
1. Meja kursi
2. Buku Rekening
3. Komputer/ printer, kertas
4. RKP Des
5. APB Des
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
2. Dalam Pencairan Alokasi Dana Desa sesuai APB Des
1.
Dokumen dibawa ke BPR BKK
No Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat
1
Sekcam
2
Kasi Pemb
3
Staf
4
Kades
5 Kelengkapan Waktu Output
1. Memberi instruksi untuk Pencairan
Alokasi Dana Desa
Nota instruksi 2 menit Nota
2. Membuat jadwal konsep Pencairan
Alokasi Dana Desa
1.Kertas
2.Balpoint
3.Stopmap
10 menit Konsep
3.
Menyiapkan bahan dan Konsep
Dokumen Pencairan Alokasi Dana
Desa
1.Peraturan
2.Kertas
3.Bolpoint
4.Buku Rekening
1 Jam Draf
Dokumen
4. Mengetik Konsep Dokumen
Pencairan Alokasi Dana Desa
1. Komputer
2.Printer
3. Kertas
2 Jam Draf
Dokumen
5. Meneliti hasil ketikan apakah sesuai
dengan konsep Dokumen Pencairan
Alokasi Dana Desa kemudian
memberi paraf
Ya
Revisi
Tidak
Bolpoint 15 menit Draf
Dokumen
6. Meneliti kalau sudah sesuai memberi
paraf
Ya
Revisi
Tidak
Bolpoint 15 menit Draf
Dokumen
7.
Menandatangani Dokumen Pencairan
Alokasi Dana Desa
Bolpoint 10 menit Dokumen
8. Mengagenda, stempel, penggandaan,
Dokumen Pencairan Alokasi Dana
Desa
1.Bk.agenda
2.Bolpoint
3. Fotocopy
2 jam Dokumen
9. Pendistribusian Pencairan Alokasi
Dana Desa, Arsip
Arsip.Dokumen 1 Hari Dokumen Kades ke
BPR BKK
CAMAT TODANAN
Drs. HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP RPBK-KPB-06
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Rekomendasi Pencairan Bantuan Keuangan
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
6. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
7. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
di Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Persuratan Surat Masuk
2. SOP Fasilitasi Profil Desa
3. SOP Pelaksanaan Musrenbang
4. SOP Fasilitasi RKP Des
5. SOP Fasilitasi APB Des
1. Meja kursi
2. Buku Rekening
3. Komputer/ printer, kertas
4. RKP Des
5. APB Des
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
3. Dalam Pencairan Bantuan Keuangan sesuai APB Des
1.
Dokumen dibawa ke BPR BKK
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat
1
Sekcam
2
Kasi Pemb
3
Staf
4
Kades
5 Kelengkapan Waktu Output
1. Memberi instruksi untuk Pencairan
Bantuan Keuangan
Nota instruksi 2 menit Nota
2. Membuat jadwal konsep Pencairan
Bantuan Keuangan
1.Kertas
2.Balpoint
3.Stopmap
10 menit Konsep
3.
Menyiapkan bahan dan Konsep
Dokumen Pencairan Bantuan
Keuangan
1.Peraturan
2.Kertas
3.Bolpoint
4.Buku Rekening
1 Jam Draf
Dokumen
4. Mengetik Konsep Dokumen
Pencairan Bantuan Keuangan
1. Komputer
2.Printer
3. Kertas
2 Jam Draf
Dokumen
5. Meneliti hasil ketikan apakah sesuai
dengan konsep Dokumen Pencairan
Bantuan Keuangan kemudian
memberi paraf
Bolpoint 15 menit Draf
Dokumen
6. Meneliti kalau sudah sesuai memberi
paraf
Bolpoint 15 menit Draf
Dokumen
7.
Menandatangani Dokumen Pencairan
Bantuan Keuangan
Bolpoint 10 menit Dokumen
8. Mengagenda, stempel, penggandaan,
Dokumen Pencairan Bantuan
Keuangan
1.Bk.agenda
2.Bolpoint
3. Fotocopy
2 jam Dokumen
9. Pendistribusian Pencairan Bantuan
Keuangan, Arsip
Arsip.Dokumen 1 Hari Dokumen Kades ke
BPR BKK
CAMAT TODANAN
Drs. HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP RPBP-KPB-07
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Rekomendasi Pencairan Bantuan Provinsi
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
6. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
7. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
di Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Persuratan Surat Masuk
2. SOP Fasilitasi Profil Desa
3. SOP Pelaksanaan Musrenbang
4. SOP Fasilitasi RKP Des
5. SOP Fasilitasi APB Des
1. Meja kursi
2. Buku Rekening
3. Komputer/ printer, kertas
4. RKP Des
5. APB Des
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Dalam Pencairan Bantuan Provinsi sesuai APB Des
2.
Dokumen dibawa ke Bank Jateng
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat
1
Sekcam
2
Kasi Pemb
3
Staf
4
Kades
5 Kelengkapan Waktu Output
1. Memberi instruksi untuk Pencairan
Bantuan Provinsi
Nota instruksi 2 menit Nota
2. Membuat jadwal konsep Pencairan
Bantuan Provinsi
1.Kertas
2.Balpoint
3.Stopmap
10 menit Konsep
3.
Menyiapkan bahan dan Konsep
Dokumen Pencairan Bantuan
Provinsi
1.Peraturan
2.Kertas
3.Bolpoint
4.Buku Rekening
1 Jam Draf
Dokumen
4. Mengetik Konsep Dokumen
Pencairan Bantuan Provinsi
1. Komputer
2.Printer
3. Kertas
2 Jam Draf
Dokumen
5. Meneliti hasil ketikan apakah sesuai
dengan konsep Dokumen Pencairan
Bantuan Provinsi kemudian memberi
paraf
Bolpoint 15 menit Draf
Dokumen
6. Meneliti kalau sudah sesuai memberi
paraf
Bolpoint 15 menit Draf
Dokumen
7.
Menandatangani Dokumen Pencairan
Bantuan Provinsi
Bolpoint 10 menit Dokumen
8. Mengagenda, stempel, penggandaan,
Dokumen Pencairan Bantuan
Provinsi
1.Bk.agenda
2.Bolpoint
3. Fotocopy
2 jam Dokumen
9. Pendistribusian Pencairan Bantuan
Provinsi, Arsip
Arsip.Dokumen 1 Hari Dokumen Kades ke
Bank
Jateng
CAMAT TODANAN
Drs. HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP RPBHPR-KPB-08
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Rekomendasi Pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
6. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
7. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
di Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Persuratan Surat Masuk
2. SOP Fasilitasi Profil Desa
3. SOP Pelaksanaan Musrenbang
4. SOP Fasilitasi RKP Des
5. SOP Fasilitasi APB Des
1. Meja kursi
2. Buku Rekening
3. Komputer/ printer, kertas
4. RKP Des
5. APB Des
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Dalam Pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sesuai APB Des
3.
Dokumen dibawa ke BPR BKK
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat
1
Sekcam
2
Kasi Pemb
3
Staf
4
Kades
5 Kelengkapan Waktu Output
1. Memberi instruksi untuk Pencairan
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Nota instruksi 2 menit Nota
2. Membuat jadwal konsep Pencairan
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
1.Kertas
2.Balpoint
3.Stopmap
10 menit Konsep
3.
Menyiapkan bahan dan Konsep
Dokumen Pencairan Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi
1.Peraturan
2.Kertas
3.Bolpoint
4.Buku Rekening
1 Jam Draf
Dokumen
4. Mengetik Konsep Dokumen
Pencairan Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi
1. Komputer
2.Printer
3. Kertas
2 Jam Draf
Dokumen
5. Meneliti hasil ketikan apakah sesuai
dengan konsep Dokumen Pencairan
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
kemudian memberi paraf
Bolpoint 15 menit Draf
Dokumen
6. Meneliti kalau sudah sesuai memberi
paraf
Bolpoint 15 menit Draf
Dokumen
7.
Menandatangani Dokumen Pencairan
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Bolpoint 10 menit Dokumen
8. Mengagenda, stempel, penggandaan,
Dokumen Pencairan Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi
1.Bk.agenda
2.Bolpoint
3. Fotocopy
2 jam Dokumen
9. Pendistribusian Pencairan Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi, Arsip
Arsip.Dokumen 1 Hari Dokumen Kades ke
BPR BKK
CAMAT TODANAN
Drs. HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor SOP SKW-KYZ-14
Tgl Pembuatan 17 April 2017
Tgl Revisi 31 Oktober 2017
Tgl Pengesahan 16 Nopember 2017
Disahkan Oleh CAMAT TODANAN
KECAMATAN TODANAN Nama SOP Surat Keterangan Waris
Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi
Kependudukan
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan UU
No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
6. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operaional Prosedur Administrasi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
7. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Blora
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik
4. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Legalisasi Surat Keterangan
2. SOP Penerbitan KK
3. SOP Penerbitan KTP
1. Ruang pelayanan
2. Meja kursi
3. Komputer/printer/mesin ketik
4. Buku agenda
5. Foto copy KK dan KTP
6. Leter C Desa
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila persyaratan tidak lengkap pemohon diberi pengarahan untuk
melengkapi
2. Pemohon membawa persyaratan yant telah ditentukan
3. Apabila Camat tidak berada ditempat maka tanda tangan Surat
Keterangan Waris oleh pejabat dibawahnya: Sekretaris Kecamatan,
Kasi Pelayanan dan Perizinan.
Mencatat dibuku Agenda
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket
Camat/
Sekcam
1
Kasi
Pelayanan&
Perizinan
2
Staf
3
Pemohon
4 Kelengkapan Waktu Output
1. Pemohon menyerahkan persyaratan
penerbitan surat keterangan
1. FC KTP
2. FC KK
3.Leter C Desa
2 menit Persyaratan
2. Petugas meneliti kelengkapan
persyaratan dan membuat surat
keterangan Waris
Komputer/mesi
n ketik
Printer, kertas
30 menit Persyaratan
diterima
3.
Surat keterangan Waris diteliti kalau
sudah benar diparaf
Balpoint 5 menit Form terisi
4. Penandatanganan surat keterangan Waris
Balpoint 2 menit Form terisi
5. Pengagendaan surat keterangan waris ,
pemberian nomor dan stempel
Agenda 5 menit Form jadi
6. Penyerahan surat keterangan Waris
kepada pemohon
Buku Agenda 2 menit Surat
Keterangan
Waris
Pemohon ke
Alamat
Tujuan
CAMAT TODANAN
Drs. HENI ARIYANTO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680122 199001 1 001